inspektorat badan standardisasi nasional 2 0 1...

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN i

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT

BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2018

INSPEKTORAT

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

2 0 1 9

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN ii

Laporan Kinerja Inspektorat adalah merupakan suatu perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Inspektorat pada Tahun

Aggaran 2018. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 ini merupakan laporan

kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5

Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Inspektorat sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSN bertekad

melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu

sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa

program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu,

Inspektorat juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan

terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Inspektorat di

masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Inspektorat

Heru Suseno, S.Pi, MT

KATA PENGANTAR

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN iii

Perjanijian Kinerja Inspektorat Tahun 2018 telah menetapkan 11 (sebelas)

sasaran dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja

tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan kepada Inspektorat.

Berikut disajikan tabel capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

menurut Sasaran, sebagai berikut:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018

Capaian

%

Stakeholder Perspectives

1. Meningkatnya tata

kelola dan organisasi

yang profesional

1. Tingkat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (nilai

PMPRB)

83

(nilai)

87,22 105,1%

2. Nilai kepatuhan layanan

publik

104

(nilai)

108 103,8%

Rata-rata capaian Sasaran 1 100%

2. Terwujudnya good

governance dan clean

government

3. Zona integritas WBK/WBBM 2

(zona)

2 zona 100%

Rata-rata capaian 2 100%

3. Meningkatnya

pengawasan dan

pengendalian internal

BSN

4. Nilai maturitas SPIP 2,8

(nilai)

3,0

107,1%


Internal Process Perspectives

4.

Meningkatkan kualitas

proses pengawasan

dan pengendalian

internal

5. Persentase penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

100 % 66% 66%


tindak lanjut Rencana

Tindak Pengendalian

90 % 81% 90%

RINGKASAN EKSEKUTIF

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN iv


2018

Realisasi

2018

Capaian

%

berdasarkan Manajemen

Risiko dalam dokumen RTP

7. Persentase rekomendasi

hasil pengendalian

internal yang

ditindaklanjuti

100% 81,8% 81,8%

Rata-rata capaian Sasaran 4 79,3%

5. Meningkatkan

pengelolaan tindak

lanjut aduan

masyarakat

8. Persentase pemenuhan

penyelesaian tindak lanjut

aduan masyarakat

90% 100% 111,1%


6. Meningkatkan tata

kelola pemerintahan

yang baik di

lingkungan BSN


tindak lanjut hasil PMPRB

100% 94% 94%


tindak lanjut aduan

melalui WBS

90% 0 NA


tindak lanjut pengelolaan

gratifikasi

100% 100% 100%


tindak lanjut penanganan

benturan kepentingan

90% 0 NA


7. Meningkatkan kualitas

aplikasi e-gov

13. Indeks kepuasan

penerapan SIPATLHA dan

SIPMAS

3,7

(indeks)

3,1 83,8 %

Rata-rata capaian Sasaran 7 83,8%

Learning and Growth Perspectives



yang professional di

Inspektorat



PMPRB)

83

(nilai)

87,22 105,1%

15. Tingkat kualitas 70 BB 78,01 111,4 %

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN v


2018

Realisasi

2018

Capaian

%

akuntabilitas kinerja BSN

(nilai lembar kerja evaluasi

AKIP BSN)

(nilai)


9. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Inspektorat

16. Persentase ASN yang

mengikuti program

peningkatan kompetensi

100% 85% 85%


10. Menigkatkan

pengelolaan sarana

dan prasarana

penunjang kinerja di

Inspektorat

17. Persentase ketersediaan

sarana dan prasarana

berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

100% 100% 100%

18. Persentase pemanfaatan

BMN

100% 100% 100%


11. Meningkatkan kinerja

pengelolaan anggaran

di Inspektorat

19. Persentase realisasi

anggaran

≥95% 99,01% 104,2%


Dari 11 sasaran kinerja Inspektorat, sebanyak 7 (tujuh) sasaran yang dapat

mencapai 100 %, dan sebanyak 4 (empat) sasaran kinerja belum memenuhi target.

Sasaran kinerja Inspektorat yang telah terpenuhi adalah 1) Meningkatnya tata

kelola dan organisasi yang professional, 2) Terwujudnya good governance dan

clean government, 3) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN,

4) Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut aduan masyarakat, 5) Meningkatkan

tata kelola dan organisasi yang professional di Inspektorat, 6) Meningkatkan

pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Inspektorat, dan 7)

Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Inspektorat. Sedangkan sasaran

kinerja yang belum tercapai adalah 1) Meningkatkan kualitas proses pengawasan

dan pengendalian internal, 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN vi

lingkungan BSN, 3) Meningkatkan kualitas aplikasi e-gov, 4) Meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia di Inspektorat.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat di masa mendatang perlu dilakukan

langkah-langkah penguatan, antara lain melakukan rapat koordinasi dan

monitoring setiap bulan dengan auditee terkait dengan penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan BPK, melakukan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian

secara triwulanan, pemantauan tindak lanjut hasil audit secara periodik, sosialisasi

terkait peraturan pengawasan kepda pegawai maupun stakeholder BSN,

melakukan koordinasi dengan Sekretariat Reformasi Birokrasi dan Pokja Reformasi

Birokrasi untuk menindaklanjuti hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB).

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN vii

DAFTAR ISI

Halaman Cover ................................................................................................ i

Kata Pengantar ................................................................................................. ii

Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... iii

Daftar Isi ............................................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

I.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 1

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 2

I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 3

I.5 Peran Strategis ................................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis ..................................................................... 6

II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 6

II.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................... 6

II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ................................................................................. 11

III.2 Realisasi Anggaran ............................................................................ 51

BAB IV PENUTUP

Penutup ........................................................................................................ 53

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

2018| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan

Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi

kewajiban Inspektorat, sebagai salah satu

unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi

Nasional (BSN) yang disusun secara

berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5

Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Inspektorat memberikan konstribusi khususnya pada kinerja Sekretaris

Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan

Laporan Kinerja Inspektorat merupakan bahan masukan dalam penyusunan

Laporan Kinerja Sekretaris Utama Tahun 2018.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran

S

Inspektorat merupakan unsur

pengawasan internal di

lingkungan BSN, yang berada di

bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Badan

Standardisasi Nasional.


sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan

kinerja Inspektorat.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2018 tentang Badan

Standardisasi Nasional, tugas Insepektorat adalah melaksanakan

pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat BSN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres No. 4 Tahun

2018, Inspektorat BSN menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Kepala;

d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e) Pelaksanaan administrasi inspektorat.


b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah

ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang

digambarkan dalam struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar I

Struktur Organisasi Inspektorat BSN

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai

dengan 31 Desember 2018 Inspektorat BSN memiliki personel berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 orang, dengan rincian sesuai tabel

berikut:

KKeeppaallaa IInnssppeekkttoorraatt HHeerruu SSuusseennoo,, SS..PPii,, MMTT//SS22//GGooll.. IIVVcc

KKaa.. SSuubb.. BBaagg.. TTUU IInnssppeekkttoorraatt MMuurriipp ,, SS..SSooss,, MMIIAA//SS22//GGooll..IIIIIIcc

PPeennggeelloollaa SSiisstteemm PPeennggeennddaalliiaann ddaann PPeellaappoorraann

11.. AAnnggggrraaeennii RReessmmii UUnnttaarrii,, SSEE,, MM..AAPP //SS22//GGooll.. IIIIIIbb

22.. MMeettiikk BBeekkttii SSuulliissttiioorriinnii,, SSEE//SS11//GGooll.. IIIIIIbb

PPeennggaaddmmiinniissttrraassii UUmmuumm

KKiikkii RRooppiikkii,, SSLLTTAA//GGooll..IIIIdd

JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr 1. DDaaddaanngg PP.. DDjjaattmmiikkoo,, SSEE..,,MM..CCoommmm..//SS22//GGooll..IIIIIIcc 2. AAjjeenngg HHaarriisseettyyoowwaattii,, SSEE//SS22//GGooll..IIIIIIcc 3. Hanif Nurcholis, SE/S1/Gol.IIIc 4. Dwitya Rupakumara, SE/S1/Gol.IIIc 5. YYuuddrriikkaa PPuuttrraa,, SSHH//SS11//GGooll..IIIIIIbb 6. GGeemmaa DD.. HHaakkiimm,, SSEE//SS11//GGooll.. IIIIIIbb 7. DDiiaann SSyyllvviiaannii,,AAmmdd//DDIIIIII//GGooll.. IIIIdd 8. AAiissaahh LLaattiiffaahh RR..PP,,AAmmdd//DDIIIIII//GGooll..IIIIdd JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr KKeeppeeggaawwaaiiaann

1. AAmmiirr MMuucchhttaarr,, SSEE//SS11//GGooll.... IIVVcc

KKeeppaallaa BBSSNN PPrrooff..DDrr.. BBaammbbaanngg PPrraasseettyyaa MM..SScc..


Tabel I.1

Pegawai Inspektorat BSN

I.5 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT BSN

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Inspektorat mempunyai peran strategis dalam mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan untuk

memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar

pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif,

efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan

akuntabilitas kinerja yang diinginkan. Inspektorat telah mengidentifikasi

potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan

dilakukan dalam mendukung pelakasanaan fungsi BSN.

No Unit Kerja Tingkat Pendidikan

Jumlah S3 S2 S1 S0 <SLTA

1. Kepala Inspektorat - 1 - - - 1

2. Kepala Subbagian Tata Usaha - 1 - - - 1

3. Auditor - 2 2 2 - 6

4. Calon Auditor - - 2 - - 2

5. Auditor Kepegawaian - - 1 - - 1

6 Pengelola Sistem

Pengendalian Pelaporan

- 1 1 - - 2

7. Pengadministrasi - - - - 1 1

Jumlah - 5 6 2 1 14


Tabel 1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi Permasalahan Tindak Lanjut

1. Komitmen pemerintah yang

kuat dala upaya

memberantas korupsi

antara lain melalui

pelaksanaan reformasi

birokrasi, aksi PPK dan SPIP.

2. Inspektorat mempunyai

wewenang untuk

melakukan pengawasan

atas pelaksanaan tugas di

lingkungan BSN yang

dipertegas dengan fungsi

pelaksanaan pengawasan

terhadap anggaran,

kepegawaian,

perlengkapan dan

akuntabilitas sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku

1. Masih kuranngnya

kesadaran unit kerja

akan pentingnya

pengendalian

internal, contohnya

terkait dengan

pengelolaan

keuangan, PBJ, dll

2. Masih kurangnya

kesadaran unit kerja

untuk menindaklanjuti

hasil audit, reviu,

evaluasi, dan

pemeriksaan.

3. Masih terbatasnya

SDM yang menguasai

kualifikasi teknis

4. Unit kerja masih

belum

memanfaatkan

secara optimal peran

Inspektorat sebagai

katalisator dan

quality assurance

1. Inspektorat

melaksanakan

program

pengawasan yang

tertuang dalam PKPT

2. Melaksakan sosialisasi

terkait kebijakan dan

peraturan terkait

dengan pengawasan

3. Melakukan monitoring

Tindak Lanjut Hasil

Audit

4. Menambah SDM

Inspektorat dan/

meminta bantuin staf

yang mempunyai

kualifikasi teknis dalam

kegiatan

pengawasan

5. Permintaan

pendampingan serta

berkoordinasi dengan

BPKP, BPK dan

stakeholeder terkait

6. Memberikan

konsultasi dalam

pelaksanaan

anggaran


BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

alam rangka mewujudkan visi Badan Standardisasi Nasional,

Inspektorat sesuai dengan tugasnya melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang diarahkan

untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang

ada untuk mewujudkan visi BSN tahun 2015-2019 yang telah

ditetapkan yakni “Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang

handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”,

Inspektorat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional,

Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan

Sasaran Strategis BSN”

MISI

1. Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN

2. Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di

lingkungan BSN

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

D


dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang

dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi

Inspektorat telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi

dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Inspektorat adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN;

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahaan yang baik di Lingkungan BSN.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Inspektorat selaku

unit pendukung di lingkungan BSN. Inspektorat dituntut agar dapat

mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk

meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN.

Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat harus dapat dinilai dari aspek

ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target

dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun

2018, sasaran Inspektorat telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka

perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Tahun

2015-2019:

SASARAN 2015-2019

1. Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas;

2. Terwujudnya good governance dan clean government;

3. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN;


4. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang professional.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Inspektorat

berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai upaya penyempurnaan

adalah sebagai berikut:

SASARAN INSPEKTORAT 2018

1. Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang profesional;

2. Terwujudnya good governance dan clean government;

3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN;

4. Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal;

5. Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut aduan masyarakat;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BSN;

7. Meningkatkan kualitas aplikasi e-gov;

8. Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di Inspektorat;

9. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Inspektorat;

10. Menigkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di

Inspektorat;

11. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Inspektorat.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian

Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan BSN untuk menilai

keberhasilan pimpinan unit kerja pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran

kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja


Sasaran Inspektorat sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Inspektorat

Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja

Inspektorat tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018


2018


1. Meningkatnya tata kelola

dan organisasi yang

profesional

1. Tingkat pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (nilai PMPRB)

83 (nilai)

2. Nilai kepatuhan layanan publik 104 (nilai)

2. Terwujudnya good


government

3. Zona integritas WBK/WBBM 2 (zona)

3. Meningkatnya pengawasan

dan pengendalian internal

BSN

4. Nilai maturitas SPIP 2,8 (nilai)



proses pengawasan dan


5. Persentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan

100 %


lanjut Rencana Tindak

Pengendalian berdasarkan

Manajemen Risiko dalam

dokumen RTP

90 %

7. Persentase rekomendasi hasil

pengendalian internal yang

ditindaklanjuti

100%

5. Meningkatkan pengelolaan

tindak lanjut aduan

masyarakat


penyelesaian tindak lanjut aduan

masyarakat

90%

6. Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik di

lingkungan BSN


lanjut hasil PMPRB

100%


lanjut aduan melalui WBS

90%


lanjut pengelolaan gratifikasi

100%

12. Persentase penyelesaian tindak 90%



2018 lanjut penanganan benturan

kepentingan


aplikasi e-gov

13. Indeks kepuasan penerapan

SIPATLHA dan SIPMAS

3,7 (indeks)


8. Meningkatkan tata kelola

dan organisasi yang

professional di Inspektorat

14. Tingkat pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (nilai PMPRB)

83 (nilai)

15. Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSN (nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 BB (nilai)

9. Meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia di

Inspektorat

16. Persentase ASN yang mengikuti

program peningkatan kompetensi

100%

10. Menigkatkan pengelolaan

sarana dan prasarana


Inspektorat

17. Persentase ketersediaan sarana

dan prasarana berdasarkan

Rencana Kebutuhan BMN

100%

18. Persentase pemanfaatan BMN 100%


pengelolaan anggaran di

Inspektorat

19. Persentase realisasi anggaran ≥95%

Sebagimana tercantum dalam tabel di atas, Inspektorat pada tahun

2018 menetapkan sebanyak 11(sebelas) sasaran dimana setiap sasaran

memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau

kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat

melaksanakan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN melalui

kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja unit kerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis unit kerjanya dan

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

Inspektorat BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan

tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan selama kurun waktu 1 (satu)

tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Inspektorat telah melaksanakan

beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan

fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan

dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai Inspektorat sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran Inspektorat. Dalam rangka mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat BSN, maka

telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja

tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan

target yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja,

dapat dilihat pada tabel berikut.

A


Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2018


2018

Realisasi

2018

Capaian

%


1. Meningkatnya tata


yang profesional



PMPRB)

83

(nilai)

87,22 105,1%

2. Nilai kepatuhan layanan

publik

104

(nilai)

108 103,8%

2. Terwujudnya good


government

3. Zona integritas

WBK/WBBM

2

(zona)

2 zona 100%

3. Meningkatnya

pengawasan dan


BSN

4. Nilai maturitas SPIP 2,8

(nilai)

3,0

107,1%


4.

Meningkatkan kualitas

proses pengawasan

dan pengendalian

internal

5. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan

100 % 66% 66%

6. Persentase

penyelesaian tindak


Pengendalian

berdasarkan

Manajemen Risiko

dalam dokumen RTP

90 % 81% 90%

7. Persentase

rekomendasi hasil


yang ditindaklanjuti

100% 81,8% 81,8%

5. Meningkatkan

pengelolaan tindak

lanjut aduan

masyarakat


penyelesaian tindak

lanjut aduan

masyarakat

90% 100% 111,1%



2018

Realisasi

2018

Capaian

%


kelola pemerintahan

yang baik di

lingkungan BSN

9. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut hasil PMPRB

100% 94% 94%

10. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut aduan melalui

WBS

90% 0 NA

11. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut pengelolaan

gratifikasi

100% 100% 100%

12. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut penanganan

benturan kepentingan

90% 0 NA


aplikasi e-gov

13. Indeks kepuasan

penerapan SIPATLHA

dan SIPMAS

3,7

(indeks)

3,1 83,8 %




yang professional di

Inspektorat



PMPRB)

83

(nilai)

87,22 105,1%

15. Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja

BSN (nilai lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

70 BB

(nilai)

78,01 111,4%

9. Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia di

Inspektorat

16. Persentase ASN yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

100% 85% 85%

10. Menigkatkan

pengelolaan sarana

dan prasarana


17. Persentase

ketersediaan sarana

dan prasarana

berdasarkan Rencana

100% 100% 100%



2018

Realisasi

2018

Capaian

%

Inspektorat Kebutuhan BMN

18. Persentase

pemanfaatan BMN

100% 100% 100%


pengelolaan anggaran

di Inspektorat

19. Persentase realisasi

anggaran

≥95% 99,01% 104,2%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, berikut diuraikan capaian kinerja

Inspektorat untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN

1 Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang profesional

Tabel III.2 Capaian Sasaran Kinerja 1

Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019

Target %

Capaian

2018

terhadap

2019

2015 2016 2017 Target Realiasi %

1. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

nilai 68,29 71,79 72,69 83

87,22 105,1 88 99

2. Nilai kepatuhan

layanan publik

nilai 64,25 104 - 104 108 103,8 90 120

Rata-rata capaian sasaran 100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya

tata kelola dan organisasi yang profesional terdiri dari 2 (dua) indikator

kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata


capaiannya di atas 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 1.

1. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB)

Setiap K/L/D diwajibkan melaksanakan Reformasi Birokrasi

sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 81 tahun 2010. Reformasi

birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan, tata laksana, dan sumberdaya manusia aparatur.

Untuk menilai Tingkat pelaksanaan RB, Kemen PANRB melakukan

evaluasi setiap tahun di seluruh K/L/D. Setiap K/L/D, melalui unit Inspektorat

masing-masing untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB). Evaluasi Pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kemen

PANRB baru dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018, akan tetapi pada

saat laporan kinerja ini disusun nilai Reformasi Birokrasi tahun 2018 belum

keluar, sehingga realisasi indikator Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB BSN.

Nilai PMPRB tersebut memperlihatkan adanya

peningkatan dan melampaui target. Dari target nilai

PMPRB sebesar 83, dapat dicapai Hasil PMPRB tahun

2018 sebesar 87,22; atau tercapai 105,1%. Untuk

peningkatan kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pada tahun 2019 dapat ditingkatkan, upaya yang

akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

Melakukan Sosialisasi Pembekalan Asesor dan Asisten Asesor dengan

narasumber dari Kemenpan RB;

Melakukan koordinasi dengan sekretariat RB dan Pokja RB;

Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

Target : 83

Realisasi : 87,22

Capaian : 105,1%


Monitoring terkait identifikasi dan pengumpulan bukti dukung

rencana aksi;

Merevisi SK Asesor dan Asisten Asesor PMPRB.

Gambar 2. Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator

Kemen PANRB

Gambar 3. Banner Kampaye dalam rangka Reformasi Birokrasi


2. Nilai Kepatuhan Layanan Publik

Ombudsman RI melaksanakan survei kepatuhan terhadap

pelaksanaan kepatuhan layanan publik di K/L/D yang dilakukan sejak 2013.

BSN telah dilakukan survei pada tahun 2015 dan 2016, menghasilkan

peningkatan nilai yang signifikan, dari nilai 64,25 menjadi 104. Dengan nilai

tersebut, kepatuhan layanan BSN telah memasuki zona hijau (baik).

Ombudsman pada tahun 2017 dan 2018 tidak melakukan penilaian

kepatuhan layanan publik pada K/L yang berada di zona hijau/baik,

sehingga agar senantiasa bisa menjamin keberlangsungan kepatuhan

layanan tersebut, tahun 2018 Inspektorat melakukan self assessment

terhadap salah satu layanan publik di BSN yaitu pada layanan terpadu

(LITe).

Hasil self assessment terhadap Layanan terpadu (LITe), diperoleh nilai

sebesar 108, meningkat dibandingkan dengan nilai tahun 2016. Dari evaluasi

tersebut juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai

kepatuhan layanan publik, antara lain:

Sistem, mekanisme dan prosedur, agar dibuat lebih

sederhana dan mudah dipahami, misalnya berupa

gambar/audio visual;

Produk pelayanan, agar dibuat info terkait jenis

produk layanan yang terpampang ditempat yang

mudah terlihat, misalnya di kaca depan pintu

masuk LITe;

Biaya/Tarif, agar tariff PNBP ditampilkan secara jelas

di ruang pelayanan dan website;

Maklumat layanan, agar banner maklumat

diletakkan di depan ruang tunggu/baca yang

mudah terlihat jelas;

Nilai Kepatuhan

Layanan Publik

Target : 104

Realisasi : 108

Capaian : 103,8%


Pelayanan khusus, agar dipasang info jalur evakuasi di dalam LITe;

Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan, agar dipasang foto

dan nama HP Penanggungjawab layanan/pengaduan;

Visi dan Misi Pelayanan, agar membuat visi dan misi pelayanan

dan ditampilkan di ruang layanan yang mudah terbaca/terlihat;

Atribut, agar ada nama petugas di meja layanan.

Gambar 4. Rapat Evaluasi Layanan Publik

Gambar 5. Layanan Informasi Terpadu BSN


SASARAN

2 Terwujudnya good governance dan clean government


Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Capaian 2018

Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


3. Zona integritas

WBK/WBBM

zona - - - 2 2 100 2 100

Rata-rata capaian Sasaran 100%

3. Zona integritas WBK/WBBM

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada K/L/D

yang memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui upaya

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang diatur melalui Permen PANRB No. 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi

Pemerintah

Tahun 2018, BSN mengusulkan 2 (dua) unit berpredikat WBK kepada

Kemen PANRB, yaitu Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dan

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Pengusulan kedua unit kerja tersebut

didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut

adalah 92,10 pada Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dan 91,01

pada Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Namun demikian sampai dengan

akhir tahun 2018, Kemen PANRB belum melakukan penilaian pada ZI WBK

yang diusulkan oleh BSN.


Gambar 6. Pencanangan ZI dan penandatangan

Tabel III.4 Nilai Hasil Evaluasi ZI WBK Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi oleh

Inspektorat

Penilaian Bobot Nilai

A. Proses

1. Manajemen Perubahan 5 4,78

2. Penataan Tatalaksana 5 5

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 13,25

4. Penguatan Akuntabilitas 15 9,52

5. Penguatan Pengawasan 15 15,00

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 10,00

Total Pengungkit 57,55

B. Hasil

Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 20 18,01

Kualitas Pelayanan Publik 20 15,45

Total Hasil 33,46

Nilai Evaluasi ZI WBK 91,01


Tabel III.5 Nilai Hasil Evaluasi ZI WBK Pusat Informasi dan Dokumentasi

Standardisasi oleh Inspektorat

Penilaian Bobot Nilai

A. Proses

1. Manajemen Perubahan 5 4,70

2. Penataan Tatalaksana 5 5

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 15 13,25

4. Penguatan Akuntabilitas 15 9,29

5. Penguatan Pengawasan 15 15,00

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 10,00

Total Pengungkit 57,24

B. Hasil

Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 20 18,01

Kualitas Pelayanan Publik 20 16,85

Total Hasil 34,86

Nilai Evaluasi ZI WBK 92,10

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapai zona integritas

tersebut, antara lain:

Sosialisasi ZI/WBK dengan Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;

Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang diusulkan.

Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan

capaian kinerja Zona Integritas WBK/WBBM di tahun

berikutnya, Inspektorat tetap akan melakukan self

assessment terhadap unit kerja yang ada di BSN dan

bukti-bukti pendukungnya sebelum diusulkan ke

Kemen PANRB.

Zona integritas

WBK/WBBM

Target : 2

Realisasi : 2

82,54%

Capaian : 100%


SASARAN

3 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN


Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d

2019

Target

% Capaian

2018

terhadap

2019


4. Nilai maturitas SPIP nilai - 2,5 - 2,8 3,0 107,1 3,2 93


4. Nilai Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar

yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang

terstruktur dan berkelanjutan.

Tingkat maturitas SPIP menjadi salah indikator dalam RPJMN 2015-

2019, dimana tingkat maturitas SPIP K/L/D ditargetkan dapat tercapai 3,0.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP. Penilaian maturitas SPIP BSN

pertama kali dilakukan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 2,5 (level 2).

Pada tahun 2017, BPKP tidak melakukan penilaian, kemudian dilakukan

penilaian kembali pada tahun 2018 terhadap maturitas SPIP BSN dengan

nilai 3,0 (level 3) “terdefinisi”. Nilai tersebut telah memenuhi target RPJMN

2015-2019. Tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian tersebut meliputi :

Tahap persiapan, terdiri dari penetapan satuan kerja sebagai sampel

responden, penyiapan tim asesor, pembentukan counterpart,


kelengkapan unsur dalam rencana kerja serta pelaksanaan entry

meeting;

Tahap pelaksanaan, terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian

termasuk kelengkapan subtansi pengujian bukti yang dipersyaratkan

seperti bukti dokumentasi, wawancara pimpinan, wawancara pegawai,

wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner lanjutan atas 5 (lima)

unsur dan sub unsur SPIP

Tahap pelaporan, meliputi penghitungan skor akhir, penentuan area of

improvement, penyusunan rekomendasi dan pembuatan laporan.

Validasi skor hasil penilaian maturitas SPIP BSN oleh Inspektorat BSN dan

BPKP, melalui penelaahan kembali dokumen pendukung, melakukan

wawancara dan konfirmasi, melakukan observasi singkat serta

memastikan kebenaran dan kelengkapan hasil input kertas kerja

penilaian ke dalam aplikasi panilaian maturitas SPIP yang ada pada

website www.spip.inostra.com.

Keberhasilan capaian kinerja Penilaian Maturitas SPIP, didukung

antara lain oleh:

Jumlah sampel yang telah memenuhi

persyaratan;

Tim Asesor dan counterpart yang telah memiliki

pemahaman yang memadai terkait SPIP;

Bukti dukung yang cukup lengkap sesuai yang

dipersyaratkan, seperti bukti dokumentasi,

wawancara pimpinan, wawancara pegawai,

wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner

lanjutan;

Melakukan bencmarking ke K/L/Pemda yang nilai

maturitas SPIPnya sudah mencapai level 3.

Nilai maturitas

SPIP

Target : 2,8

Realisasi : 3,0

82,54%

Capaian : 107,1% ,1%


Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP beberapa rekomendasi

yang harus dilakukan BSN, antara lain sebagai berikut:

Menentukan Area of Improvement (AOI);

Memanfaatkan hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang

berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah;

Segera melakukan evaluasi terpisah ketika ada kejadian luar biasa yang

menimpa BSN, sebagai contoh: 1)adanya perubahan besar dalam

rencana atau strategi manajemen, 2) pemekaran/penciutan organisasi,

3) perubahan operasional dan pemrosesan informasi keuangan dan

anggaran;

Memanfaatkan penggunaan teknik audit berbantuan computer untuk

mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan atau penyalahgunaan.

Gambar 7. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP BSN


SASARAN

4

Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian

internal


Indikator Kinerja


Target % Capaian

2018

terhadap

2019


5. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut hasil

pemeriksaan

% 95% 80% 100% 100% 66% 66 100 %

100

6. Persentase

penyelesaian tindak


Pengendalian

berdasarkan

Manajemen Risiko

dalam dokumen RTP

% - 91% 37% 90% 81% 90 90% 90

7. Persentase

rekomendasi hasil


yang ditindaklanjuti

% 90% 95 % 96,8% 100% 81,8% 81,8 100% 81,8

Rata-rata capaian Sasaran 79,3%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan

kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal terdiri dari 3 (tiga)

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 79,3%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 4.

5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan

BSN tahun 2017, pada tanggal 31 Januari – 12 April 2018. Berdasarkan hasil

pemeriksaan tersebut, BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan


3 temuan dan 5 rekomendasi serta Management Letter dengan 2 temuan

dan 4 rekomendasi. Atas temuan dan rekomendasi tersebut, BSN telah

menindaklanjuti 6 rekomendasi dari total 9 rekomendasi dan 3 rekomendasi

belum selesai atau masih dalam proses penyelesaian, sehingga realisasi

capaian indikator kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

adalah sebesar 66%, masih dibawah target yang diharapkan. Data temuan

dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2018 atas Laporan Keuangan

BSN Tahun Anggaran 2017 pada tabel berikut:

Tabel III.8 Data Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun 2018

No. Kategori Jumlah

Temuan

Jumlah

Rekomendasi Selesai

Dalam

Proses

1. Sistem Pengendalian

Internal

2 3 1 2

2. Kepatuhan terhadap

Peraturan Per UU

1 2 1 1

3. Management letter 2 4 4 0

Jumlah 5 9 6 3

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target kinerja tersebut,

antara lain disebabkan karena tindak lanjut hasil pemeriksanaan masih

dalam proses penyelesaian, misalnya perbaikan SOP PNBP, dan tindakan

perbaikannya memerlukan biaya yang belum dialokasikan pada tahun 2018

dan baru akan dialokasikan pada tahun 2019, misalnya temuan terkait

dengan aplikasi KAN MIS.


Gambar 8. Entry Meeting Pemeriksaan BPK

Agar kinerja tersebut pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan, upaya

yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap bulan dengan auditee

terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

Melakukan monitoring menggunakan SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan

Tindak Lanjut) BPK.

Dalam pencapaian Opini BPK atas pelaporan

keuangan BSN tahun 2017, BPK memberikan opini

terhadap Laporan Keuangan BSN TA 2017 dengan

predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan demikian dalam 2 (dua) tahun terakhir,

Laporan Keuangan BSN mendapatkan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyelesaian

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

Target : 100%

Realisasi : 66%

Capaian : 66%


Gambar 9. Penyerahan Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN

6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian

Berdasarkan Manajemen Risiko Dalam Dokumen RTP

Penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian

berdasarkan Manajemen Risiko dalam dokumen RTP dilaksanakan melalui

kegiatan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian pada dokumen RTP

Manajemen Risiko yang telah disusun oleh unit kerja. Pemantauan tindak

lanjut Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dapat memberikan arah

penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan BSN, dan menjadi komitmen

terutama bagi pimpinan dalam rangka perbaikan kegiatan, meminimalkan

risiko dan mengendalikan risiko untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Dari 11 (sebelas) unit kerja yang telah menyusun dokumen RTP

berdasarkan Manajemen Risiko, hanya 9 (sembilan) unit kerja yang

melakukan pemantauan dan mengirimkan hasil pemantauan Rencana

Tindak Pengendaliannya ke Inspektorat. Sehingga realisasi capaian inditakor

tersebut sebesar 81%.


Penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian

berdasarkan Manajemen Risiko dalam dokumen RTP tidak bisa tercapai

karena sebagian unit kerja baru menyelesaikan dokumen RTP SPIP pada

akhir semester II sehingga pemantauan tindak lanjut RTP menjadi terhambat.

Peningkatan kesadaran pimpinan unit kerja akan pentingnya

mengimplementasikan SNI ISO 31000 tentang Manajemen Risiko perlu selalu

dilakukan, yang disertai dengan peningkatan kompetensi dalam

melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, sehingga tindakan

pengedalian risiko dapat dilakukan, dimonitor, dan dievaluasi, agar

manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, Inspektorat

sudah mengupayakan kegiatan, antara lain :

Melakukan sosialisasi, workshop dan bimtek penyusan dokumen RTP

berdasarkan Manajemen Risiko kepada unit kerja untuk tingkat eselon I

maupun eselon II;

In house training Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000.

Agar kinerja penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak

Pengendalian berdasarkan Manajemen Risiko dalam dokumen RTP pada

tahun 2019 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan

antara lain:

Membentuk tim satgas SPIP berdasarkan stuktur

organisasi baru;

Melakukan sosialisasi dan bimtek penyusunan

dokumen RTP berdasarkan Manajemen Risiko

kepada unit kerja berdasar stuktur organisasi

baru;

Melakukan pemantauan Rencana Tindak

Pengendalian secara triwulanan.

Penyelesaian

tindak lanjut RTP

berdasar

Manajemen Risiko

Target : 90%

Realisasi : 81%

Capaian : 90%


Gambar 10. Bimtek Penyusunan Dokumen RTP

Gambar 11. Sosialisasi dan Pencanangan Kebijakan Kepala BSN dalam

Penerapan Manajamen Risiko

7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengendalian Internal Yang Ditindaklanjuti

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengendalian internal yang

ditindaklanjuti dilaksanakan melalui kegiatan audit internal. Pelaksanaan

audit ini dilakukan oleh Tim Auditor yang ditugaskan oleh Kepala Inspektorat

sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018.

Realisasi capaian indikator tersebut adalah sebesar 81,8%. Dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian kinerja, hal tersebut


dikarenakan masih ada beberapa rekomendasi yang masih belum

selesai/dalam proses penyelesaian oleh auditee. Berikut adalah hasil

pemantaun tindak lanjut hasil audit internal yang telah dilakukan

Inspektorat:

Tabel III.9 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

No Audit Rekomendasi Tindak

Lanjut Keterangan

1 Audit Kinerja Keuangan Semester

1 TA 2018

22 18 4 dalam

proses

2 Audit Pengadaan Barang dan

Jasa TA 2018

- - dalam

proses

3 Audit Pengadaan Barang dan

Jasa TA 2017

3 3 selesai

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat dalam

mendukung pencapaian indikator tersebut, antara lain

sebagai berikut:

Pembahasan rekomendasi hasil audit bersama

dengan auditee;

Memastikan auditi dapat menindaklanjuti

rekomendasi;

Pemantauan tindak lanjut secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja rekomendasi hasil pengendalian

internal yang ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, upaya yang akan

dilakukan antara lain sebagai berikut :

Monitoring tindak lanjut hasil audit akan menggunakan aplikasi Sistem

informasi pemantauan tindak lanjut hasil audit (Sipatlha);

Meningkatkan partisipasi auditee secara lebih aktif dalam proses

pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Membuka kegiatan jasa konsultasi terkait pengawasan/ pengendalian di

Inspektorat.

Rekomendasi

hasil

pengendalian

internal yang

ditindaklanjuti

Target : 100%

Realisasi : 81,8%

Capaian : 81,8%


SASARAN

5 Meningkatkan pengelolaan tindak lanjut aduan masyarakat


Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


8. Persentase

pemenuhan

penyelesaian tindak

lanjut aduan

masyarakat

% 100% 100% 100% 90% 100% 111,1 90% 111,1%


8. Persentase Pemenuhan Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

BSN telah membangun sistem informasi pengaduan melalui aplikasi

SIPMAS secara online http://sipmas.bsn.go.id/ dan LAPOR. Dengan aplikasi

ini masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dan

tanpa merasa takut identitasnya diketahui. Aplikasi SIPMAS merupakan

aplikasi Pengaduan Masyarakat yang dikelola oleh Inspektorat, sedangkan

aplikasi LAPOR merupakan aplikasi yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden

untuk menampung aspirasi atau pengaduan terkait layanan publik.

Pengaduan terkait BSN yang masuk pada aplikasi LAPOR akan diteruskan ke

BSN melalui Bagian Humas, kemudian diteruskan ke Inspektorat.

Indikator kinerja pemenuhan penyelesaian tindak lanjut aduan

masyarakat adalah indikator yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan

pengelolaan tindak lanjut aduan masyarakat. Tahun 2018, Inspektorat telah

menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 10 dan semua telah

selesai ditindaklanjuti, sehingga capaian indikator kinerja tersebut sebesar

100%. Berikut rekapitulasi laporan pengaduan masyarakat tahun 2018:

http://sipmas.bsn.go.id/


Tabel III.11 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2018

No Pengaduan Unit

Kerja

Cara

Penyampaian

Tindak Lanjut

1. Permintaan penjelasan

terkait SNI Mainan

PSPS Customer

mail

Selesai

20 Feb 2018

2. Pertanyaan terkait SNI

Tabung Gas

PSPS SIPMAS Selesai

26 Feb 2018

3. Pertanyaan terkait SNI Alat

Kesehatan

PSPS Customer

mail

Selesai

5 Maret 2018

4. Pemesanan dokumen SNI

belum diterima

Pusido SIPMAS Selesai

3 Mei 2018

5. Pengaduan terkait dengan

audit dan sertifikasi yang

dilakukan oleh PT Alma

Sentra Sertifikasi terhadap PT

Bumi Persada Permai

PALS Customer

mail

Selesai

5 Mei 2018

6. Keluhan standar mutu beras

premium di kalsel

PSPS Customer

mail

Selesai

2 Juli 2018


premium di kalsel

PSPS Customer

mail

Selesai

2 Juli 2018


premium di kalsel

PSPS Customer

mail

Selesai

2 Juli 2018

9. Konfirmasi harga beras

premium

PSPS Customer

mail

Selesai

2 Juli 2018

10. Konfirmasi harga beras

premium

PSPS Customer

mail

Selesai

2 Juli 2018

Keberhasilan atas capaian kinerja pemenuhan

penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat tersebut,

didukung oleh kegiatan antara lain yaitu adanya

dukungan aplikasi SIPMAS dan LAPOR, serta kegiatan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut aduan

masyarakat yang telah dilakukan setiap bulan. Agar

capaian kinerja tersebut dapat

dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan

dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang

Pemenuhan

penyelesaian

tindak lanjut

aduan

masyarakat

Target : 90%

Realisasi : 100%

Capaian : 111,1%


tata cara aduan mayarakat serta pemasangan

infografis/banner di setiap lantai ataupun di unit

layanan publik.

Gambar 12. Aplikasi SIPMAS dan LAPOR

SASARAN

6

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di

lingkungan BSN


Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


9. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut hasil PMPRB

% - 75,4 100% 100% 94% 94 100% 94%

10. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut aduan melalui

WBS

% 0 0 0 90% 0 NA 90% -


Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


11. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut pengelolaan

gratifikasi

% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%

12. Persentase

penyelesaian tindak

lanjut penanganan

benturan

kepentingan

% 0 0 0 90% 0 NA 90% -

Rata-rata Capaian Sasaran 97%


tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BSN terdiri dari 4 (empat)

indikator kinerja. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut di atas, terdapat 2

(dua) indikator kinerja yang tidak bisa diukur dikarenakan tidak ada laporan

pengaduan baik melalui Wistle Blowing System (WBS) maupun Benturan

kepentingan. Sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja di atas, rata-

rata capaiannya adalah sebesar 97%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 6.

9. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil PMPRB

Indikator kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil PMPRB dilaksanakan

melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut rencana aksi hasil PMPRB oleh

asesor BSN terhadap 8 (delapan) area perubahan. Dari keseluruhan hasil

PMPRB terhadap 8 (delapan) area perubahan, terdapat 38 (tiga puluh

delapan) rencana aksi dan yang telah ditindaklanjuti adalah sejumlah 36

(tiga puluh enam) serta 2 (dua) yang belum dapat ditindaklanjuti yaitu :

pengukuran kinerja masih dilakukan secara tahunan dan pengawasan

internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko. Sehingga


capaian indikator penyelesaian tindak lanjut hasil PMPRB adalah sebesar

94%.

Agar kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil PMPRB

pada tahun 2019 dapat ditingkatkan, upaya yang akan

dilakukan antara lain sebagai berikut :

Monitoring terkait identifikasi dan pengumpulan bukti

dukung rencana aksi secara periodik;

Melakukan koordinasi dengan sekretariat RB dan

Pokja RB untuk menindaklanjuti hasil PMPRB.

Gambar 13. Pembangunan Budaya Kerja dalam rangka Manajemen

Perubahan

10. Persentase tindak lanjut aduan melalui Wistle Blowing System (WBS)

Wistle Blowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan guna

memproses pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan baik

secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pelanggaran

peraturan, perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain

serta tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di BSN. Pengaturan terkait

pengaduan melalui WBS tertuang dalam Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun

Penyelesaian

tindak lanjut

hasil PMPRB

Target : 100%

Realisasi : 94%

Capaian : 94%


2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di

Lingkungan BSN.

Selama tahun 2018, Inspektorat tidak menerima laporan

aduan melalui WBS, sehingga Inspektorat tidak

melakukan penanganan laporan aduan melalui WBS.

Akan tetapi, secara rutin setiap bulan Inspektorat tetap

melakukan monitoring dan membuat laporan evaluasi

penyelesaian tindak lanjut penanganan aduan melalui

WBS, baik ada maupun tidak ada laporan aduan.

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tidak adanya pelaporan

aduan melalui WBS ini, antara lain pegawai BSN atau stakeholder BSN yang

belum mengetahui/memahami aturan pelaporan aduan melalui WBS, tidak

ada keinginan, atau keengganan melaporkan.

Upaya yang akan dilakukan, yaitu Inspektorat perlu melakukan

sosialisasi tentang tata cara aduan melalui WBS kepada pegawai BSN atau

stakeholder baik melalui infomasi terpasang berupa infografis/banner atau

email, melakukan revisi peraturan terkait aduan melalui WBS.

11. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan Gratifikasi

Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam

arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar

praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat negara biasanya berupa

gratifikasi/penyuapan.

Indikator kinerja tindak lanjut pengelolaan gratifikasi adalah indikator

yang ditetapkan untuk mendukung mewujudkan penyelenggaraan negara

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di BSN.

Penyelesaian

tindak lanjut

aduan melalui

WBS

Target : 90%

Realisasi : 0

Capaian : Na%


Pengaturan Pengendalian Gratifkasi di lingkungan BSN diatur oleh Peraturan

Kepala BSN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan BSN, yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Kepala BSN No.

3 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan Surat Edaran Edasar KPK Nomor

B.1341/01-13/03/2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

Tahun 2018, Inspektorat menerima laporan gratifikasi

sebanyak 1 (satu) laporan dan telah ditindaklanjuti.

Gratifikasi yang diterima Pegawai BSN berupa Parcel

Makanan dan sudah disalurkan ke Panti Asuhan Hati

Suci. Untuk meningkatkan jumlah laporan gratifikasi,

upaya yang akan dilakukan antara lain dengan

melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaporan

gratifikasi kepada pegawai BSN atau stakeholder baik

melalui infomasi terpasang berupa infografis/banner

atau email.

Gambar 14. Penyaluran Gratifikasi ke Panti Asuhan Hati Suci

Penyelesaian

tindak lanjut

pengelolaan

gratifikasi

Target : 100% Realisasi : 100%

Capaian : 100%


Gambar. 15 Banner terkait Peraturan Gratifikasi

12. Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan

kepentingan

Penanganan terkait benturan kepentingan di BSN diatur dengan

Peraturan Kepala BSN No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan BSN.

Bentuk benturan kepentingan meliputi :

a. Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menerima gratifikasi atau

pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;

b. Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan aset jabatan

untuk kepentingan pribadi/golongan;

c. Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan informasi

rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;


d. Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN memberikan akses khusus

kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

e. Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN dalam proses pengawasan

tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari

pihak yang diawasi;

f. Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menyalahgunakan jabatan.

Selama tahun 2018, Inspektorat tidak menerima laporan

aduan benturan kepentingan, sehingga Inspektorat

tidak melakukan penanganan laporan benturan

kepentingan. Akan tetapi, secara rutin setiap bulan

Inspektorat tetap melakukan monitoring dan membuat

laporan evaluasi penyelesaian tindak lanjut

penanganan benturan kepentingan, baik ada maupun

tidak ada laporan aduan.

Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tidak adanya

pelaporan aduan benturan kepentingan ini, antara lain pegawai BSN atau

stakeholder BSN yang belum mengetahui/memahami aturan pelaporan

aduan terkait benturan kepentingan, tidak ada keinginan atau keengganan

melaporkan. Upaya yang akan dilakukan, yaitu Inspektorat perlu melakukan

sosialisasi tentang tata cara aduan benturan kepentingan kepada pegawai

BSN atau stakeholder baik melalui infomasi terpasang berupa

infografis/banner atau email, melakukan revisi peraturan terkait aduan

benturan kepentingan.

Penyelesaian

tindak lanjut

penanganan

benturan

kepentingan

Target : 90%

Realisasi : 0

Capaian : NA


SASARAN 7

Meningkatkan kualitas aplikasi e-gov

Tabel III.13 Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


13. Indeks

kepuasan

penerapan

SIPATLHA dan

SIPMAS

indeks - - - 3,7 3,1 83,8 - -

Rata-rata capaian Sasaran 83,8%

13. Indeks kepuasan penerapan SIPATLHA dan SIPMAS

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (SIPATLHA)

adalah sistem informasi yang digunakan dalam rangka memantau tindak

lanjut hasil audit. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, pelaksanaan

pemantauan tindak lanjut hasil audit menjadi lebih mudah. Sedangkan

aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIPMAS), merupakan

layanan yang diberikan BSN dalam membangun komunikasi dengan

masyarakat, khususnya terkait dengan keluhan, pengaduan, kritik dan/saran

kepada BSN demi mewujudkan pelayanan BSN yang lebih baik.

Indikator kinerja indeks kepuasan penerapan SIPATLHA dan SIPMAS

dilaksanakan melalui kegiatan survey kepada stakeholder layanan BSN

terkait dengan kepuasan penggunaan aplikasi SPIMAS. Hasil dari survey

didapatkan indeks sebesar 3,1, hal tersebut dikarenakan responden yang

mengisi survey hanya 25 responden dari 140 responden. Untuk survey

terhadap kepuasan penggunaan aplikasi SIPATLHA belum saat ini dapat


dilakukan karena aplikasi tersebut masih diperlukan penyempurnaan dan

saat ini belum dapat digunakan.

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka

meningkatkan indikator kinerja indeks kepuaan

penerapan SIPATLHA dan SIPMAS, antara lain melakukan

koordinasi dengan Pusat Informasi dan Dokumentasi

Standardisasi terkait dengan penyempurnaan aplikasi

SIPATLHA serta penyempurnaan atau penyesuaian

aplikasi SIPMAS berdasarkan struktur organisasi yang baru.

SASARAN

8

Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang professional di

Inspektorat


Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


14. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

nilai 68,29 71,79 72,69 83

87,22 105,1 88 99%

15. Tingkat kualitas

akuntabilitas

kinerja BSN (nilai

lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

nilai 64,20 64,87 66,88 70 78,01 111,4 70 96,8%



tata kelola dan organisasi yang professional di Inspektorat terdiri dari 2 (dua)

indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

Indeks

kepuasan

penerapan

SIPATLHA dan

SIPMAS

Target : 3,7

Realisasi : 3,1

Capaian : 83,8%


capaiannya diatas 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator

kinerja sasaran 1.

14. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB)

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah

melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pada

tanggal 9 Oktober 2018 telah dilakukan evaluasi Reformasi Birokrasi oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

akan tetapi pada saat laporan kinerja ini disusun nilai Reformasi Birokrasi

tahun 2018 belum keluar, sehingga realisasi indikator Tingkat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB yaitu sebesar

87,22.

Agar kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 dapat

ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

Melakukan Sosialisasi Pembekalan Asesor dan

Asisten Asesor dengan narasumber dari Kemenpan

RB;

Melakukan koordinasi dengan sekretariat RB dan

Pokja RB;

Monitoring terkait identifikasi dan pengumpulan

bukti dukung rencana aksi;

Merevisi SK Asesor dan Asisten Asesor PMPRB.

15. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (nilai lembar kerja evaluasi

AKIP BSN)

Laporan Kinerja tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN dimaksudkan

untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan tentang kinerja BSN. Hasilnya dapat membantu

Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(nilai PMPRB)

Target : 83

Realisasi : 87,22

Capaian : 105,1


pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan

sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun

berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat

disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Tingkat akuntabilitas diukur berdasarkan Permen PANRB No. 12 Tahun

2016, yang dievaluasi oleh Tim Kemen PANRB. Meskipun sudah dilakukan

evaluasi, namun sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP

BSN Tahun 2018 belum keluar dari Kementerian Pendayagunan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi. BSN mengukur capaian indikator kinerja

tersebut menggunakan nilai dari lembar kerja evaluasi AKIP yang telah

dilakukan oleh Inspektorat, dengan hasil sebesar 78,01 (predikat “BB”).

Apabila dibandingan 3 (tiga) tahun sebelumnya, nilai kualitas akuntabilitas

kinerja BSN tersebut mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015

mendapat nilai 64,20, tahun 2016 mendapat nilai 64,87 dan tahun 2017

meningkat lagi menjadi 66,88 (predikat “B”).

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam

penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2018

antara dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi

Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP)

sebagai salah satu pendukung pelaksanaan

akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan untuk melihat

sejauhmana Laporan Kinerja Eselon I dan II telah

mengungkapkan capaian kinerja yang telah

dihasilkan selama tahun 2018 telah dilakukan reviu

Laporan Kinerja Eselon I dan II oleh Inspektorat BSN

secara bertahap.

Tingkat kualitas

akuntabilitas

kinerja BSN (nilai

lembar kerja

evaluasi AKIP BSN)

Target : 70

Realisasi : 78,01

Capaian : 111,4%


Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel III.15 Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2015-2017

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai

2015 2016 2017

a. Perencanaan Kinerja 30 19,92 21,37 21,58

b. Pengukuran Kinerja 25 15,80 16,13 16,95

c. Pelaporan Kinerja 15 10,28 10,36 10,45

d. Evaluasi Kinerja 10 5,85 5,89 6,11

e. Capaian Kinerja 20 12,35 11,12 11,79

Nilai Hasil Evaluasi 100 64,20 64,87 66,88

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B

SASARAN

9 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Inspektorat


Indikator Kinerja


Target % Capaian

2018

terhadap

2019


16. Persentase ASN

yang mengikuti

program

peningkatan

kompetensi

% - 64% 100% 100% 85% 85 100% 85%


16. Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi

Pada tahun 2018 Inspektorat menetapkan indikator kinerja persentase

ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi dengan target


sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini pada Inspektorat tahun 2018 ini

adalah 85%, ini berarti hampir setiap personil di Inspektorat telah mengikuti

kegiatan untuk meningkatkan kompetensi baik yang menunjang tusi

maupun yang menambah pengetahuan lainnya.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh personil di

Inspektorat ada yang berupa pelatihan, sosialisasi, workshop, dan

sejenisnya.

Realisasi program peningkatan kompetensi ASN

Inspektorat masih belum maksimal disebabkan seorang

personel yang berhalangan karena dalam kondisi sakit,

dan salah seorang yang belum berkesempatan mengikuti

pelatihan karena tidak ada jenis pelatihan yang sesuai

dengan tusinya. Kegiatan peningkatan kompetensi yang

telah diikuti personil Inspektorat sebagai berikut:

Tabel III.17 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tahun 2018

No Jenis Pelatihan Pegawai

He

ru

Mu

rip

Am

ir

Da

da

ng

*)

Aje

ng

Yu

dri

ka

Ha

nif

Did

it

Ge

ma

Dia

n

Ra

ra

Re

ni

Me

tik

Kik

i

1. Diklatpim II √

2. Diklat auditor

pertama

√ √

3. Training Manajemen

Risiko

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Diklat PBJ √

5. Training awerness

ISO

9001,14001,31000

√ √

6. Bedah buku SNi ISO

31000

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7. Bedah buku

“Menggagas BSN”

√ √ √ √ √

8. Knowladge sharing √

ASN yang

mengikuti

program

peningkatan

kompetensi

Target : 100%

Realisasi : 85%

Capaian : 85%


ISO 30401:2018

9. Knowladge sharing

Hasil kajian data

dan pemanfaatan

SNI

√

10. Bimtek laman

kerjasama

standardisasi

√

11. Bimtek dokumen SNI

ISO 9001:2015

√ √ √

*) berhalangan

Gambar 16. Pelatihan Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000

Peningkatan kompetensi secara terus-menerus bagi seluruh personel di

Inspektorat merupakan prioritas penting yang menjadikan personel tersebut

berintegritas dan profesional untuk mendukung tugas dan tanggung

jawabnya.


SASARAN

10

Menigkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang

kinerja di Inspektorat


Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


17. Persentase

ketersediaan

sarana dan

prasarana

berdasarkan

Rencana

Kebutuhan BMN

% - - - 100% 100% 100 100% 100%

18. Persentase

pemanfaatan BMN

% - - - 100% 100% 100 100% -

Rata-rata Capaian Sasaran 100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran menigkatkan

pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Inspektorat terdiri

dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

rata-rata capaiannya sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 10.

17. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Rencana

Kebutuhan BMN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, sangat diperlukan

dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitasi perkantoran/peralatan

perkantoran dalam kualitas dan kuantitas yang baik. Pelaksanaan kegiatan

penyediaan sarana dan prasarana dilakukan dengan melaksanakan


pengadaan yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka

dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketersediaan sarana prasana kebutuhan BMN di

Unit Kerja terutama di Inspektorat sudah dilakukan

sesuai dengan rencana kebutuhan yang tertuang

dalam RKAKL tahun 2018. Capaian indikator kinerja

ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan

rencana kebutuhan BMN pada tahun 2018 telah

mencapai target yaitu sebesar 100%.

18. Persentase pemanfaatan BMN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari Keuangan Negara

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengetahui jumlah pemanfaatan BMN yang

telah dimanfaatan oleh unit kerja dalam hal ini

Inspektorat, dilakukan Inventarisasi BMN oleh Biro

Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

berdasarkan data ril yang ada di lapangan dengan

data yang ada di SIMAK BMN.

Berdasarkan data tersebut, seluruh Barang Milik Negara (BMN) telah

didistribusikan dan dimanfaatkan oleh Inspektorat dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jika dalam proses

inventarisasi terdapat BMN yang kondisi secara fisik tidak dapat digunakan

karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki dan juga telah

Pemanfaatan

BMN


Capaian : 100%

Ketersediaan Sarana

dan Prasarana

berdasarkan

rencana kebutuhan

BMN


Capaian : 100%


melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa dapat dilakukan

penghapusan. Capaian indikator kinerja pemanfaatan BMN pada tahun

2018 telah mencapai target yaitu sebesar 100%.

SASARAN

11 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di Inspektorat

Tabel. III.19 Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja


Rencana s.d 2019

Target % Capaian

2018

terhadap

2019


19. Persentase

realisasi

anggaran

% 98.2% 99,1% 85,7% ≥95% 99% 104,2 ≥95% 104,2


19. Realisasi Anggaran Inspektorat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsinya pada Tahun 2018, Inspektorat BSN didukung

oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP

DIPA-084.01.1.1613104/2018 Tanggal 5 Desember

2017, pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp

742.205.000,-. Realisasi anggaran Inspektorat tahun

2018 adalah sebesar Rp 734.831.370,- atau sebesar

99,01%. Hal ini berarti capaian indikator kinerja

realisasi anggaran Inspektorat adalah sebesar 104,2%

dari target sebesar ≥95%.

Realisasi

anggaran

Inspektorat

Target : ≥95% Realisasi : 99%

Capaian : 104,2%


Jika dibandingkan tahun 2017, capaian terkait indikator kinerja tersebut

telah mengalami kenaikan. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran

tahun 2015 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. III.20 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2015-2018

NO. TAHUN ANGGARAN REALISASI %

1. 2015 Rp. 1.071.874.000,- Rp.1.052.634.415,- 98.21%

2. 2016 Rp. 669.431.000,- Rp. 663.798.300,- 99,11%

3. 2017 Rp. 1.442.200.000,- Rp. 978.869.863,- 85,70%

4. 2018 Rp. 742.205.000,- Rp. 734.831.370,- 99,01%

Tahun 2018, realisasi anggaran Inspektorat meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya, yaitu mencapai 99,01%. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

Melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan, penyerapan

anggaran dan realisasinya setiap bulan;

Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan; dan

Dukungan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

III.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan

Nomor SP DIPA- 084.01.1.1613104/2018 Tanggal 5 Desember 2017, Inspektorat

Kemudian Penggunaan anggaran tersebut untuk melaksanakan 1 program

yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BSN melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan

Internal.

Pagu dan realisasi anggaran Inspektorat TA 2018 dapat dilihat pada table

berikut:


Tabel III.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat TA. 2018

Kode Output/Komponen 2018 %

Pagu Realisasi

051 Melaksanakan Penyusunan Kebijakan

Dan Sop Pengawasan Internal 15.206.000 15.057.000 99,02

052 Melaksanakan Audit Internal 217.323.000 216.332.000 99,55

053 Pengendalian Intern 53.522.000 52.957.950 98,95

054 Melakukan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Bpk-Ri 33.586.000 33.531.000 99,84

055 Melaksanakan Reviu Perencanaan

Anggaran 14.150.000 14.034.000 99,18

056 Melakukan Pembinaan Pengawasan

Kinerja Dan Keuangan 41.535.000 39.493.000 95,08

057 Kegiatan Reviu Laporan 44.622.000 44.619.000 99,99

058 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Sakip) 15.788.000 15.593.000 98,77

059 Pemantauan 111.860.000 110.494.170 98,78

060 Pengawasan Lainnya 178.401.000 176.811.250 99,11

061 Penanganan Pengaduan Masyarakat 16.212.000 15.909.000 98,13

Jumlah 742.205.000 734.831.370 99,01%


BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2018

dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

serta Indikator Kinerja Utama BSN.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Insepktorat

BSN Tahun 2018, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai

penetapan kinerja dan indikator kinerja Inspektorat. Terlaksananya seluruh

kegiatan di Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis

lingkup BSN, sesuai tugas fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN. Beberapa sasaran kinerja

yang masih perlu ditingkatkan antara lain : 1) Meningkatkan kualitas proses

pengawasan dan pengendalian internal, 2) Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan BSN, 3) Meningkatkan kualitas

aplikasi e-gov, 4) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di

Inspektorat.

Terhadap kelemahan dan sebagian kegiatan belum memenuhi

target ini, akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Inspektorat di

tahun-tahun berikutnya. Kiranya LAKIP Inspektorat Tahun 2018 ini dapat

menggambarkan akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi

dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Inspektorat BSN di

masa mendatang.

_____oOo_____

L


Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2018

inspektorat badan standardisasi nasional 2 0 1...

Documents