bab i pendahuluan bab ii evaluasi pelaksanaan renja...

Renja Disnakertrans Banyuwangi Tahun 2019

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................2

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 2

1.2 LandasanHukum ............................................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU...........................6

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD ......... 12

2.3 Analisa Kinerja Pelayanan PD……………………….. ..................................... 13

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD....................... ... 16

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD…………………… ..... .................. 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................. 29

2.3 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................................................ 29

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 31

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.................................. 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD..................................................................... 32

3.3 Program dan Kegiatan ...... ................................................................. 33

Bab IV Penutup .................................................................................................. 44


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi yang mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang

memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu

indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas

Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus

dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun

dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah

daerah Kabupaten Banyuwangi. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi secara substantif tidak berdiri sendiri,

dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang

bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam

penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, RPJM Propinsi Jawa Timur,

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur, serta

dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2019, diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman

penyusunan rencana program kerja tahunan selama tahun 2019.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi misi

pemerintah Kabupaten Banyuwangi.


1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4405);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata cara dan

Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan;


16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor

88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;

Keputusan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan

Pengupahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor PER-17/MEN/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan

Pencapaian Kebutuhan Hidup layak;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan beberapa Pasal Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 dimaksudkan untuk

menentukan arah dan tujuan Pelaksanaan Pembangunan sektor Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Tahun berjalan.

Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan analisa kondisi

obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif

diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi

SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan

pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estiminasi

kondisi yang akan dating, Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah :

1.

2.

3.

Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan

efektifitas kinerja penyusunan rencana program kegiatan.

Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan

kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.


1.4 Sistematika Penulisan RENJA

BAB I PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

PD

Analisis Kinerja Pelayanan PD

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Review terhadap Rancangan Awal PD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

3.2 3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tujuan dan Sasaran RENJA PD Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga dan

Transmigrasi Kerja tahun 2017 dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja,

pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Sebagai berikut:


A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ka

Tribulan : IV

Tahun Anggaran :2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Realisasi

s/d

Tribulan

IV

% Program

Angaran

NO Pagu Realisasi s/d

Tribulan IV %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Terwujudnya

sumber daya

dan

manajemen

Perangkat

Daerah yang

profesional

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

penunjang

Perangkat

Daerah

% 85 85 100 program

Peningkatan

Manajemen dan

Pelayanan

Administrasi

1.506.718.900 1.442.624.488 95,75


Persentase

perencanaan

dan evaluasi

pembangunan

daerah yang

tepat waktu

Program

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

50.000.000 42.057.600 84,12

3 Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Tingkat

Pengangguran

Terbuka %

2,44 3,07* 79,5%

Persentase

pencari kerja

yang

ditempatkan

% 76 73 96

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

405.000.000 368.035.500 90,9

Persentase

pencari kerja

yang

bersertifikat

% 48,3 43,9 91

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

424.233.000 393.531.250 92,8

Persentase

perselisihan

hubungan

industrial yang

terselesaikan

%

76,19

95,5

100

Program

Pengembangan

Hubungan

Industrial dan

Syarat Kerja

559.400.000 484.375.300 86,6

Persentase TKI

yang % 0,96 1,07 88,5 Program

Perlindungan 355.000.000 321.047.900 90,4


bermasalah Tenaga Kerja

Persentase

penempatan

transmigran

%

0,41

13

100xc

Program

Pengembangan

Wilayah dan

Penempatan

Transmigrasi

218.000.000

167.475.598

76,8


A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2017

berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sbb :

Sasaran strategis : Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Menurunnya Tingkat

pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran

Terbuka

2,44 3,07* 79,5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam

upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui 1 (satu) indikator

kinerja utama yaitu menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan lima ( 5 )

indikator kinerja pendukung yaitu (1) Persentase Pencari kerja yang

ditempatkan, (2) Persentase pencari kerja yang bersertifikat, (3) Persentase

perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan, (4) Persentase TKI yang

bermasalah dan (5) Persentase penempatan transmigran.

Target capaian Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi

tahun 2017 adalah sebesar 2,44%. Menghitung tingkat pengangguran terbuka

adalah dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah

angkatan kerja. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi 2017 (hasil

tinjauan survey ketenagakerjaan nasional (SAKERNAS) di Kabupaten

Banyuwangi) menunjukkan bahwa data Angkatan Kerja di Kabupaten

Banyuwangi sebanyak 906.735 jiwa dengan rincian 539.414 jiwa (laki-laki) dan

367.321 jiwa (perempuan). Dari jumlah angkatan kerja tersebut sejumlah

878.895 jiwa (519.142 jiwa Laki laki, 359.753 jiwa Perempuan) adalah

bekerja. Dengan demikian angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi


tahun 2017 sejumlah 27.840 jiwa (20.272 Laki laki, 7.568 Perempuan) atau

3,07. Jika di bandingkan dengan target angka pengangguran 2,44 maka

persentase capaian indikator sebesar 79,5 persen.

Besarnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 dan adanya

kenaikan dari tahun 2016 (capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar

2,55%) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan

kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Jumlah pencari kerja terus

bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Demikian pula laju

pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang

pasar kerja, tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan

lembaga - lembaga pendidikan formal. Pertumbuhan lapangan kerja baru yang

masih belum memadai dengan Kondisi tersebut memberikan imbas bagi kondisi

ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi.

Perkembangan realisasi dari target indikator kinerja tahun 2017 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan dihasilkan dari perhitungan

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang

terdaftar di kali 100. Pencari kerja yang terdaftar bersifat relatif karena

bergantung pada partisipasi dari pencari kerja yang mendaftarkan diri ke

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, dan

memperoleh layanan AK 1. Target Pencari kerja yang ditempatkan Kabupaten

Banyuwangi tahun 2017 sebesar 76%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar

pada tahun 2017 sebanyak 4.252 dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan

sebanyak Realisasi pencari kerja yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak

3.845. Jadi persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017

sebesar 90,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100%

2. Persentase pencari pekerja bersertifikat dihasilkan dari perhitungan jumlah

pencari kerja yang bersertifkat dibandingkan dengan jumlah pencari kerja

yang terdaftar. Dalam hal ini pencari kerja yang bersertifikat adalah pencari

kerja yang berminat menjadi TKI di sektor informal dan ditempatkan diluar

negeri harus memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi tersebut diperoleh

setelah mengikuti proses pelatihan kerja dan uji kompetensi yang


dilaksanakan oleh BLK kurang lebih 2 – 3 bulan. Pada tahun 2017 jumlah

pencari kerja yang bersertifkat sejumlah 1.867 sedangkan jumlah pencari

kerja terdaftar sejumlah 2.252. Jadi persentase pencari kerja yang

bersertifikat adalah 43,9% sedangkan targetnya adalah 48,3%, sehingga

persentase realisasi pencari kerja yang bersertifikat adalah sebesar 91%

3. Target indikator persentase perselisihan hubungan industrial yang

terselesaikan tahun 2017 sebesar 76,19%. Pada tahun 2017 ada 37 kasus

perselisihan hubungan industrial yang terdaftar, dan yang telah di selesaikan

sebanyak 35 kasus sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

pada tahun 2017 sebebsar 95%. Realisasi persentase perselisihan hubungan

industrial yang terselesaikan adalah 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

perselisihan hubungan Industrial antara pengusaha dan karyawan bisa

ditekan sedemikian rupa sehingga hubungan Industrial yang harmonis dan

dialogis bisa tercapai.

4. Target persentase TKI bermasalah pada tahun 2017 sebesar 0,96%.

Indikator ini bersifat negative sehingga apabila realisasi lebih besar di

banding target maka kinerja di anggap rendah dan sebaliknya. Penghitungan

persentase TKI bermasalah adalah hasil dari jumlah TKI – B di bagi jumlah

TKI yang terdaftar di kali 100. Jumlah TKI – B pada tahun 2017 sebanyak 31

sedangkan jumlah TKI terdaftar sebanyak 2.891 sehingga persentase TKI

bermasalah tahun 2017 adalah sebesar 1,07%. Jadi persentase realisasi

capaian kinerja TKI bermasalah adalah 88,5%

5. Transmigrasi adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi

pengangguran dengan cara memindahkan ke tempat lain yang dijamin oleh

pemerintah kehidupannya sesuai dengan peraturan dalam bidang

ketransmigrasian. Target penempatan transmigrasi yang efisien pada tahun

2017 adalah sebesar 0,41%. Realisasi persentase penempatan transmigrasi

sebesar 13%, sehingga capaian realisasi target Tahun 2017 adalah 100%

dengan pemberangkatan transmigrasi ke tempat tujuan di tetapkan

sebanyak 5 KK (17 jiwa) .


Realisasi program kegiatan tahun 2017 :

Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

6.160.833.941,00 terealisasi sebesar Rp. 5.640.292.614,00 atau 91,55 %,

dengan sisa anggaran sebesar Rp. 520.541.327,00. Pembagian dari

anggaran tersebut di atas adalah untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 2.642.482.041,00 direalisasikan sebesar Rp. 2.421.144.978,00

dengan pencapaian kinerja sebesar 91,62 %. Sedangkan untuk kegiatan

Belanja Langsung sebesar Rp. 3.518.351.900,00 dapat direalisasikan

sebesar Rp. 3.219.147.636,00 dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar

91,5 %. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 8

Program dengan 46 Kegiatan yang masing-masing sudah ditentukan Pagu

Anggaran-nya terdiri dari :

Tabel Rincian Pagu Anggaran dan Penyerapan Dana untuk Masing-Masing Kegiatan :

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja PAGU REALISASI

%

➢ Sub Kegiatan Forum Diaspora Banyuwangi

65,000,000

65,000,000

100

➢ Sub Kegiatan Job Market Fair 150,000,000 143,700,000 90

Kegiatan Job Canvasing kepada Perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja

30,000,000

0

0

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, AKAN, AKAD dan AKL 40,000,000 39,535,000 98.84

Pengolahan Data Antar Kerja (online) 120,000,000 119,800,500 99.83

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berbasis

kompetensi

➢ Sub Kegiatan Pelatihan Bahasa Asing Bagi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

85,000,000 84,759,750 99.72


➢ Sub Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan Las

75,000,000 68,995,550 92

➢ Sub Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan otomotif

95,000,000 85,000,000 89,5

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja

➢ Sub Kegiatan pelatihan mengelola usaha bagi keluarga TKI dan purna TKI

25,000,000 24,643,100 99.4

Kegiatan pendataan LPK dan BKK 20,000,000 19,999,900

100

Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga kerja dan Pemagangan Sub Kegiatan Sosialisasi sertivikasi profesi

73,496,300

64,198,300

87.35

Program Perlindungan Tenaga Kerja

Kegiatan Sosialisasi Migran Aman di Desa

40,000,000

39,820,000

99.55

Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan dan

Kewirausahaan bagi TKI Purna

65,000,000 57,960,000 89.2

Kegiatan sosialisasi berbagai peraturan perundang

– undangan ketenagakerjaan

150,000,000 132,967,100 88.65

Kegiatan pelatihan edukasi keuangan bagi calon TKI

30,000,000

29,498,750

98.3

Kegiatan Pendataan TKI Purna dan Aktif 30,000,000 29,867,700 99.6

Kegiatan edukasi keuangan bagi keluarga TKI 40,000,000 30,934,350 77.4

Program Perlindungan Hubungan Industrial

Kegiatan Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan pelaku hubungan industrial

15,000,000 5,538,400 37

Kegiatan Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan

pengembangan pendidikan hubungan industrial 30.000.000 3,449,050 11.50


1. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu anggaran Tahun 2017 sebesar Rp 6,160,833,941,00 (Enam Milyar

seratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan

ratus empat puluh satu Rupiah), dengan rincian :

-Belanja pegawai Rp. 2,642,482,041,00

-Belanja barang / jasa Rp. 2,302,819,700,00

-Belanja modal Rp. 525,528,900,00.

Kegiatan pembinaan pelaksanaan sarana

hubungan industrial

Sub Kegiatan pembinaan pelaksanaan dan

pembentukan PP, PKB, LKS Bipartit dan Jaminan

Sosial

40,000,000 20,820,000 52.05

Kegiatan Monitoring dan pembinaan ketenagakerjaan 20,000,000 5,824,850 29.2

Kegiatan pembentukan dan peningkatan kinerja kader penyuluhan hubungan industrial 0 0 0

Kegiatan Imlpementasi UU no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

20,000,000 19,998,500 100

Kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja 153,250,000 153,249,200 100

Kegiatan penguatan kapasitas pemberdayaan SDM LKS Tripartit 81,250,000 78,748,050 96.9

Kegiatan fasilitasi peningkatan UMK menuju pencapaian kebutuhan hidup layak 199,900,000 196,747,250 98.4

Program Pengembangan Wilayah dan

Penempatan Transmigrasi

Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

53,000,000

49,994,898

100

Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan

serta Penempatan Transmigrasi untuk

memenuhi Kebutuhan SDM.

75,000,000 29,484,700 39.3

Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Regional 45,000,000 44,997,200 100

Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional 45,000,000 42,998,800 94.55


1. Realisasi pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5,640,292,614,00 (lima Milyar Enam ratus empat puluh Juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas Rupiah) atau 91,55% dari pagu anggaran, dengan rincian :

-Belanja pegawai Rp. 2,421,144,978,00 (91,62%)

-Belanja barang / jasa Rp. 2.032,560,836,00 (88,26%)

-Belanja modal Rp. 524,485,500,00 (99,80%)

Penjelasan realisasi belanja program dapat diilustrasikan dalam table

berikut:

Tabel: Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017 kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi baik karena prosentase rata-rata belanja

sebesar 88,2% artinya bahwa setiap program/ kegiatan tingkat penyerapannya

sudah baik dan mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula. Hal ini

N

o

.

Program Anggaran

Realisasi

Anggaran %

1

.

Program Peningkatan

Manajemen dan

Pelayanan Administrasi

1.506.718.900 1.442.624.488 94,75%

2

.

Program Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

50.000.000 42.057.000 84,12%

9 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 405.000.000 368.035.500 91,87%

Program Peningkatan

Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja

424.233.000 393.531.250 92,76%

1

0

Program Pengembangan

Hubungan Industrial dan

Syarat Kerja

559.400.000 484.375.300 86,59%

1

1

Program Perlindungan

Tenaga Kerja 355.000.000 321.047.900 90,44%

Program Pengembangan

Wilayah dan Penempatan

Transmigrasi

218.000.000 167.475.598 76,82%


disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

1. Program/ kegiatan sudah tersusun, terjadual dengan baik sesuai dengan

yang direncanakan;

2. Setiap proses dalam rangka pelaksanaan kegiatan terpantau dengan baik

artinya bahwa sistem pengendaian internal (SPI) berjalan aktif dan efektif

memantau setiap jengkal proses pelaksanaan kegiatan.

3. Hubungan internal terjalin harmonis, sinergi, koordinatif dan sinkronitatif.

Catatan Penting lainnya

Pada Tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi mulai melaksanakan pelayanan AK I melalui online, dimana

para pencari kerja yang mengurus AK 1 bisa memproses sendiri melalui

online serta mencetaknya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja menurunkan tingkat

pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi melaksanakan program Perluasan Kesempatan Kerja dari

kementerian Tenaga Kerja Pusat dengan kegiatan Padat Karya dan

Tenaga Kerja Mandiri yang sasarannya adalah pengangguran di usia

angkatan kerja produktif (usia 18 – 40 tahun). Kegiatan padat karya

dilaksanakan di 8 lokasi dan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dilaksanakan

di 25 lokasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Target capaian Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi

tahun 2017 adalah sebesar 2,44% dan capaian tingkat pengangguran adalah

3,07%.

Pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan

penduduk. Demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang

siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, tidak terlepas dari kecenderungan


terus meningkatnya tamatan lembaga - lembaga pendidikan formal.

Pertumbuhan lapangan kerja baru yang masih belum memadai dengan

Kondisi tersebut memberikan imbas yang cukup berat bagi ketenagakerjaan

di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), dari tahun 2016 sebesar 2,55 %, pada tahun 2017 menjadi

3,07%. Meningkatnya pengangguran disebabkan karena adanya

ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan

kerja.

Menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah dengan

membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi 2017 (hasil tinjauan survey

ketenagakerjaan nasional (SAKERNAS) di Kabupaten Banyuwangi)

menunjukkan bahwa data Angkatan Kerja di Kabupaten Banyuwangi

sebanyak 906.735 jiwa dengan rincian 539.414 jiwa (laki-laki) dan 367.321

jiwa (perempuan). Dari jumlah angkatan kerja tersebut sejumlah 878.895

jiwa (519.142 jiwa Laki laki, 359.753 jiwa Perempuan) adalah bekerja.

Dengan demikian angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi tahun

2017 sejumlah 27.840 jiwa (20.272 Laki laki, 7.568 Perempuan) atau 3,07.

Jika di bandingkan dengan target angka pengangguran 2,44 maka

persentase capaian indikator sebesar 79,5 persen.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan

lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian antara lain :

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;

2. Tingginya jumlah penggangguran;

3. Rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;

4. Minimnya perlindungan hukum terhadap kasus ketenagakerjaan;

5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;

6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang

berpengaruh pada kondusifitas daerah;

7. Kualifikasi/ jurusan lulusan pendidikan SMK belum sesuai dengan


kebutuhan pasar kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan

dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, diantaranya

adalah :

- Sarana prasarana dan instruktur pelatihan gedung BLK masih

belum lengkap;

- Terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, dan mediator;

- Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka

kecelakaan kerja;

- Masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja;

- Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak

bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian

kompetensi;

- Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan

bagi pencari kerja;

- Rendahnya motivasi tenaga kerja Kabupaten Banyuwangi untuk

bekerja di luar Kabupaten Banyuwangi;

- Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan

kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah:

- Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya,

lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai

perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi

pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan

lapangan kerja baru,

- Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja;

- Tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum

stabil.

- Permasalahan ketransmigrasian diantaranya adalah terkait tidak

seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan

bertransmigrasi, terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan

Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyuwangi, dan adanya

ketidaksesuaian tata naskah dan prosedural penyusunan perjanjian

kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah lokasi transmigrasi,

pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat dengan pemerintah

Kabupaten Banyuwangi.

a. Isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi disusun berdasarkan kompilasi

yang ada dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, hasil

analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan


para pakar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Dari sejumlah isu dan

permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria

berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,

minat, dan kemampuan pencari kerja;

2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;

3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus

perselisihan hubungan industrial;

4. Kuota peserta transmigrasi yang sangat terbatas;

5. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.

Permasalahan menurut stakeholders :

1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi

relatif belum didayagunakan secara maksimal;

2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;

3) Tingginya tingkat migrasi dan jumlah pendatang yang mengikuti pendidikan

yang lulus sekolah tidak kembali ke daerahnya;

4) Kurangnya kesusaian kualifikasi/keahlian antara lulusan pendidikan formal

dengan dunia kerja;

5) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourching,

berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur;

6) Tingginya angka kecelakaan kerja;

7) Tingginya pelanggaran norma kerja;

8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2005 – 2025 pada Tahap II yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 menetapkan indikator

capaian kinerja, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, kondisi eksisting

tahun 2014 sebesar 7,17%, tahun 2015 diperkirakan menjadi 2,55% dan pada

tahun sebesar 3,07%. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di peroleh dengan

penghitungan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

di kali 100.

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditingkatkan dengan meningkatnya

penempatan tenaga kerja, meningkatnya jumlah pencari kerja yang bersertifikasi

sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja, menurunnya jumlah tenaga kerja

Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bermasalah, menurunnya angka

perselisihan hubungan industrial di perusahaan – perusahaan sehingga bisa

mengurangi angka pemutusan hubungan kerja dan meningkatkan kondisi yang

kondusif dalam hubungan industrial. Pengiriman peserta transmigrasi yang

memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai kebutuhan daerah tujuan juga bisa


mendukung dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Kebutuhan hidup minimum/layak (KHM/KHL) Tahun 2017 berdasarkan hasil

survey pasar Tahun 2017 pada besaran Rp.1.730.917,50, sedangkan upah

minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2016 (18 Nopember 2016) mencapai Rp.

1.425.000,00 sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kabupaten

Banyuwangi dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli

masyarakat meningkat.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan

memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja,

penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, di Kabupaten

Banyuwangi yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu- isu strategis,

maka perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang

nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional

secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian yang berkelanjutan, disusunlah program-program sebagai

berikut:

1. Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

2. Peningkatan Kesempatan Kerja;

3. Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

4. Perlindungan Tenaga Kerja;

5. Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019 disusun

telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Ketenagakerjaan terdiri

dari 4 Program dan 37 Kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari 1

Program dan 4 Kegiatan. Serta 2 program pendukung untuk kelancaran

pelayanan administrasi perkantoran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui musrenbang mulai dari

musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2019 yang sesuai tugas pokok dan

fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi telah

diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan

Tansmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.


Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program dan

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Program dan

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Umum

1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Kab. Banyuwangi

Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah

100% Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Kab. Banyuwangi


100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Banyuwangi

Jumlah waktu jasa surat menyurat yang tersedia

12 bulan

3.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Banyuwangi


12 bulan

3.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Kab. Banyuwangi

Jumlah waktu jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia

12 bulan

65.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Kab. Banyuwangi


12 bulan

65.000.000

Penyediaan Jasa Perkantoran

Kab. Banyuwangi

Jumlah jasa tenaga perkantoran yang tersedia

72 org/bln

72.000.000

Penyediaan Jasa Perkantoran

Kab. Banyuwangi


48 org/bln

72.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Banyuwangi

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

1700 buah 40.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Banyuwangi


1700 buah 40.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab.

Banyuwangi

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

37161 buah

35.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Banyuwangi


37161 buah

35.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi

Kab.

Banyuwangi

Jumlah jenis komponen

290 buah 15.000.000

Penyediaan Komponen

Kab.

Banyuwangi

Jumlah jenis komponen

290 buah 15.000.000


listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

20 buah

95.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

25 buah

125.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab.

Banyuwangi Jenis jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

1450 buah

40.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab.

Banyuwangi Jenis jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

1500 buah

40.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab.

Banyuwangi Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

2450 exemplar

9.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab.

Banyuwangi Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

2555 exemplar

9.000.000

Penyediaan Bahan logistik Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah waktu bahan logistik kantor yang tersedia

12 bln

70.000.000

Penyediaan Bahan logistik Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah waktu bahan logistik kantor yang tersedia

12 bln

70.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab.

Banyuwangi Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

12 bln

40.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab.

Banyuwangi Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

1600 kotak 60.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Kab.

Banyuwangi Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

355.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Kab.

Banyuwangi Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

400.000.000


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

8 buah

52.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

20 buah

65.000.000

Pengadaan Mebeleur

Kab.

Banyuwangi Jumlah mebeleur yang diadakan

40 buah

50.000.000

Pengadaan Mebeleur

Kab.

Banyuwangi Jumlah mebeleur yang diadakan

50 buah

60.000.000

Pemeliharaan Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

1 unit/ tahun

30.000.000

Pemeliharaan Gedung Kantor

Kab.


1 unit/th

50.000.000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab.

Banyuwangi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

2 unit/ tahun

60.000.000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab.

Banyuwangi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

2 unit/th

60.000.000

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

15 unit / tahun 10.000.000

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

50 unit/th 20.000.000

Pemeliharaan Jaringan Intranet

Kab.

Banyuwangi Jumlah Jaringan Intranet

1 paket

5.000.000

Pemeliharaan Jaringan Intranet

Kab.

Banyuwangi Jumlah Jaringan Intranet

1 paket

10.000.000

Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor peliharaan rutin/berkala

45 unit / tahun

25.000.000

Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor peliharaan rutin/berkala

80 unit

20.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah taman kantor yang dipelihara rutin/berkala

1 lokasi / tahun

5.800.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah taman kantor yang dipelihara rutin/berkala

1 unit

40.000.000


Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi Jumlah gedung kantor yang direhab sedang / berat

1 unit / tahun

90.000.000

2 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Banyuwangi Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu

85 %

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Banyuwangi Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu

85 %

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kab.

Banyuwangi Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun

4 dokumen

25.000.000

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kab.

Banyuwangi Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun

4 dokume

n 25.000.000

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Banyuwangi Jumlah laporan capaian kinerja perangkat Daerah yang disusun

4 laporan

25.000.000

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Banyuwangi Jumlah laporan capaian kinerja perangkat Daerah yang disusun

4 dokume

n 25.000.000

3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase Pencari ikerja yang ditempatkan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase Pencari ikerja yang ditempatkan

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Forum DIASPORA Banyuwangi )

Kab.

Banyuwangi Jumlah Informasi bursa tenaga kerja yang disebarluaskan melalui Forum Diaspora

1000 orang

126.000.000

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Forum DIASPORA Banyuwangi )

Kab.


1000 orang

120.000.000


Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Job Market Fair ( Bursa kerja terbuka )

Kab.

Banyuwangi Jumlah Informasi bursa tenaga kerja yang disebarluaskan melalui Job Market Fair

50 Perusaha

an

175.000.000

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Job Market Fair ( Bursa kerja terbuka )

Kab.


50 Perusaha

an

175.000.000

Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja

Kab.

Banyuwangi Jumlah Canvasing tenaga kerja di Perusahaan

50 Perusaha

an 30.000.000

Job Canvasing Kepada perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja

Kab.

Banyuwangi Jumlah Canvasing tenaga kerja di Perusahaan

50 Perusaha

an 30.000.000

Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN, AKAD dan AKL (Fasilitasi Penempatan TKI )

Kab.

Banyuwangi Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi

150 orang

40.000.000

Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. AKAN, AKAD dan AKL (Fasilitasi Penempatan TKI )

Kab.

Banyuwangi Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi

150 orang

40.000.000

Pengolahan Data Antar Kerja (online) (Penerapan Informasi Pasar kerja secara Online )

Kab.

Banyuwangi Jumlah data yang diaplikasikan melalui System

3000 orang

62.500.000

Pengolahan Data Antar Kerja (online) (Penerapan Informasi Pasar kerja secara Online )

Kab.


3000 orang

80.000.000

4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase pencari kerja yang bersertifikat

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase pencari kerja yang bersertifikat

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pendidikan Bahasa

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan

50 orang

65.000.000

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pendidikan

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan

24 orang

185.000.000


Asing bagi calon TKI )

bagi pencari kerja

Bahasa Asing bagi calon TKI )

bagi pencari kerja

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pendidikan Bahasa Mandarin bagi calon TKI )

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

50 orang

60.000.000

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pendidikan Bahasa Mandarin bagi calon TKI )

Kab.


50 orang

60.000.000

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan Las )

Kab.


0

0

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan Las )

Kab.


0

0

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan Otomotif )

Kab.


0

0

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi (Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi Bidang Perbengkelan Otomotif )

Kab.


0

0

Pendataan LPK dan BKK

Kab.

Banyuwangi Jumlah Lembaga yang teridentifikasi

40 lembaga 25.000.000

Pendataan LPK dan BKK

Kab.

Banyuwangi Jumlah Lembaga yang teridentifikasi

40 lembaga 25.000.000

Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja (Pelatihan mengelola usaha

Kab.

Banyuwangi Jumlah keluarga TKI yang mengikuti pelatihan pengelolaan usaha

0

0

Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja (Pelatihan mengelola usaha

Kab.

Banyuwangi Jumlah keluarga TKI yang mengikuti pelatihan pengelolaan usaha

0

0


bagi keluarga TKI dan purna TKI )

bagi keluarga TKI dan purna TKI )

Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan (Sosialisasi sertivikasi profesi )

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi profesi

200 orang

72.000.000

Pengembangan Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Pemagangan (Sosialisasi sertivikasi profesi )

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi profesi

2600 orang

72.000.000

5

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kab.

Banyuwangi

Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kab.

Banyuwangi


Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah penetapan Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dalam Dewan Pengupahan

20 perusah

aan

15.000.000

Fasilitasi Penetapan Dewan Pengupahan dan Pembinaan Kelembagaan Pelaku Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah penetapan Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dalam Dewan Pengupahan

30 perusah

aan

15.000.000

Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah pelatihan kinerja kader penyuluhan Hubungan Industrial

0

0

Pembentukan dan Peningkatan Kinerja Kader Penyuluhan Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah pelatihan kinerja kader penyuluhan Hubungan Industrial

0

0

Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

Kab.

Banyuwangi Jumlah kuantitas dan kualitas terkait Pemberdayaan

5 Aktivitas

60.000.000

Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

Kab.

Banyuwangi Jumlah kuantitas dan kualitas terkait Pemberdayaan

5 Aktivitas

60.000.000


SDM LKS Tripartit

SDM LKS Tripartit

Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Kab.

Banyuwangi Jumlah Analisa KHL, koordinasi dengan instansi terkait dan Penetapan UMK

12 Aktivitas

205.000.000

Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Kab.


12 Aktivitas

205.000.000

Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan Pendidikan Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah pembinaan LKS Bipartit dan lembaga ketenagakerjaan lain di Perusahaan

50 Perusah

aan

30.000.000

Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan Pendidikan Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah pembinaan LKS Bipartit dan lembaga ketenagakerjaan lain di Perusahaan

50 Perusah

aan

30.000.000

Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah sosialisasi terkait UU No 2 Tahun 2004

125 perusah

aan

20.000.000

Implementasi UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kab.

Banyuwangi Jumlah sosialisasi terkait UU No 2 Tahun 2004

125 perusah

aan

20.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kab.

Banyuwangi Jumlah tindak lanjut penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan syarat kerja

30 perusah

aan

135.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kab.


35 perusah

aan

190.000.000

Pembinaan Pelaksanaan

Kab.

Banyuwangi Jumlah pembinaan

0 0

Pembinaan Pelaksanaan

Kab.

Banyuwangi Jumlah pembinaan

0 0


Sarana Hubungan Industrial (Pembinaan Pelaksanaan dan Pembentukan PP,PKB )

pelaksanaan perjanjian kerja, PKB, PP dan kesejahteraan pekerja

Sarana Hubungan Industrial (Pembinaan Pelaksanaan dan Pembentukan PP,PKB )

pelaksanaan perjanjian kerja, PKB, PP dan kesejahteraan pekerja

Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan

Kab.

Banyuwangi Jumlah monitoring dan Evaluasi Laporan ketenagakerjaan di Perusahaan

0

0

Monitoring dan Pembinaan Ketenagakerjaan

Kab.

Banyuwangi Jumlah monitoring dan Evaluasi Laporan ketenagakerjaan di Perusahaan

0

0

6 Program Perlindungan Tenaga Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase TKI bermasalah

Program Perlindungan Tenaga Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase TKI bermasalah

Sosialisasi Migran Aman di Desa

Kab.

Banyuwangi Jumlah keluarga Migran yang mendapatkan Sosialisasi

200 orang

40.000.000

Sosialisasi Migran Aman di Desa

Kab.

Banyuwangi Jumlah keluarga Migran yang mendapatkan Sosialisasi

200 orang

40.000.000

Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta calon TKI yang mengikuti Edukasi Keuangan

25 orang

30.000.000

Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Calon TKI

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta calon TKI yang mengikuti Edukasi Keuangan

25 orang

30.000.000

Pendataan TKI Purna dan Aktif

Kab.

Banyuwangi Jumlah TKI purna yang melakukan kegiatan usaha

2500 orang

45.000.000

Pendataan TKI Purna dan Aktif

Kab.

Banyuwangi Jumlah TKI purna yang melakukan kegiatan usaha

2500 orang

45.000.000

Pelatihan Manajemen Keuangan dan

Kab.

Banyuwangi Jumlaah peserta TKI purna yang mampu

25 orang

50.000.000

Pelatihan Manajemen Keuangan dan

Kab.

Banyuwangi Jumlaah peserta TKI purna yang

25 orang 50.000.000


Kewirausahaan Bagi TKI Purna

mengelola keuangan

Kewirausahaan Bagi TKI Purna

mampu mengelola keuangan

Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Keluarga TKI

Kab.

Banyuwangi

Jumlah keluarga TKI yang mampu mengelola keuangan

0

0

Pelatihan Edukasi Keuangan Bagi Keluarga TKI

Kab.

Banyuwangi

Jumlah keluarga TKI yang mampu mengelola keuangan

0g

0

Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

Kab. Banyuwangi

Jumlah peserta sosialisasi

250 orang

85.000.000

Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

Kab. Banyuwangi

Jumlah peserta sosialisasi

250 orang

85.000.000

7 Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi

Kab.

Banyuwangi Persentase Penempatan Transmigran

Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi

Kab.


Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kab.

Banyuwangi Fasilitasi kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi

5 wilayah

75.000.000

Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kab.


5 wilayah

75.000.000

Pengerahan dan

Fasilitasi

Perpindahan serta

Kab.

Banyuwangi Jumlah perpindahan serta penempatan

40 KK

80.000.000

Pengerahan dan

Fasilitasi

Perpindahan serta

Kab.

Banyuwangi Jumlah perpindahan serta penempatan

40 KK

80.000.000


Penempatan

Transmigrasi untuk

Memenuhi

Kebutuhan SDM

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM yang dikerahkan dan difasilitasi

Penempatan

Transmigrasi untuk

Memenuhi

Kebutuhan SDM

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM yang dikerahkan dan difasilitasi

Penyuluhan Transmigrasi Regional

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan

100 orang 40.000.000

Penyuluhan Transmigrasi Regional

Kab.


150 orang 55.000.000

Pelatihan Transmigrasi Regional (Pelatihan Transmigrasi berbasis pertanian dan pengolahan hasil pertanian)

Kab.

Banyuwangi Jumlah peserta pelatihan Transmigrasi Regional

40 orang

40.000.000

Pelatihan Transmigrasi Regional

Kab.


40 orang

40.000.000

Pelatihan Transmigrasi Regional Regional (Pelatihan Transmigrasi berbasis peternakan dan pengolahan hasil peternakan)

Kab.


40 orang

40.000.000

Pelatihan Transmigrasi Regional

Kab.


40 orang

60.000.000


2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

yang dipengaruhi oleh factor-faktor internal dan eksternal

sebagai berikut :

Faktor Internal :

SDM

Pegawai Negeri Sipil saat ini dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi berjumlah 20 (duapuluh)

pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan ruang, sebagai

berikut :

No. Pendidikan Jumlah Prosen

1 Pasca Sarjana 6 30

2 Sarjana 9 47

3 Diploma 3 - -

4 Diploma 2 - -

5 Sarjana Muda - -

6 SLTA 7 23

JUMLAH 20 100

No. Golongan Jumlah Prosen

1 Golongan IV 6 31,34

2 Golongan III 11 44,61

3 Golongan II 2 15,05

4 Fungsional 1 10

JUMLAH 20 100


a. BIDANG KETENAGAKERJAAN :

-

-

-

-

-

Masih banyaknya jumlah pengangguran terbuka

Lapangan pekerjaan tersedia kurang produktif

Rendahnya kualitas dan keberdayaan masyarakat pencari kerja dalam

penciptaan dan perolehan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha

Belum optimalnya pengembangan hubungan industrial dan perluasan

lapangan kerja

Lemahnya penjaminan perlindungan keselamatan dan kesempatan kerja

b. BIDANG TRANSMIGRASI :

- Banyaknya animo pendaftar calon transmigrasi yang belum bisa berangkat

Mekanisme transmigrasi pola baru melalui mekanisme Kerjasama Antar

Daerah (KSAD)

2.2 KONDISI YANG DI INGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

a. BIDANG KETENAGAKERJAAN

-

-

-

-

Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan/perolehan

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

Meningkatnya hubungan industrial dan perluasan lapangan kerja

b. BIDANG TRANSMIGRASI

-

-

-

Semakin banyak transmigrasi yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi

Terlaksananya kerjasama antar daerah dapat berjalan dengan baik

Meningkatnya kualitas dan produktifitas calon transmigrasi

2.3

Penelaahan Usulan Program

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebikajan

yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana

program utama untuk program lima tahun ke depan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam

unit kerja, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang

program yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang diusulkan sejalan mendukung daripada

RPJMD Kabupaten Banyuwangi disamping perlu untuk melakukan penyesuaian


terhadap adanya perubahan peraturan yang mengharuskan untuk

mengakomodir. Kegiatan menunjang dalam bidang ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian secara utuh.

Kemudian dalam rangka perlindungan TKI perlu adanya payung hukum

yang mengatur tentang tatacara perekrutan, perlindungan saat bekerja dan

paska TKI purna. Mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia,

tatacara perekrutan dan penempatan sehingga tidak terjadi monopoli tenaga

kerja asing disegala sektor.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempermudah mengakses lowongan

pekerjaan bagi pencari kerja dan penyedia lowongan pekerjaan perlu adanya

pembuatan software on line ketenagakerjaan, disamping itu juga penyebaran

informasi bursa kerja baik memalui media massa ataupun elektronik serta

pameran bursa kerja (job market fair) sangatlah dinantikan oleh para pencari

kerja (job seekers).

Pembentukan lembaga kerjasama Bipartit, PP, PKB dalam perusahaan

perlu didorong agar tercipta ketenangan dalam bekerja dan hak-hak pengusaha

terlindungi. Hubungan yang harmonis, adil dan bermartabat antara pekerja dan

pengusaha perlu ditingkatkan. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi

harapan para pekerja agar mereka terlindungi baik dari segi kesehatan dan

masa depan mereka. Selain itu perlu juga adanya peringatan hari Buruh

Internasional (Mayday) dalam rangka menjaga dan menjalin hubungan yang

harmonis dalam hubungan industrial.

Menindaklanjuti penetapan dan penerapan usulan UMK oleh Dewan

Pengupahan Kabupaten sebagai unsur pemerintah perlu untuk melaksanakan

monitoring, evaluasi tentang pelaksanaan UMK, hal ini bertujuan agar dapat

mengetahui seberapa banyak perusahaan yang mampu untuk menerapkan

UMK. Dan bagi perusahaan yang belum menerapkan agar diwajibkan

menerapkan UMK pada perusahaan masing-masing.

Berikut dalam lampiran digambarkan rencana program dan kegiatan

tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2019.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 merupakan penjabaran visi, misi Bupati

dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Dalam perkembangannya pada

satu tahun berjalan dimungkinkan adanya perkembangan lain yang berkaitan

dengan ketersediaan dana, target kinerja, sasaran dan lain-lainnya

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan

daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program

yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih namun saling

mendukung.

Secara umum, keterkaitan dengan adanya RENJA Tahun 2019 pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi adalah untuk

mengakomodir perkembangan perubahan sasaran kegiatan guna peningkatan

pelayanan publik dan percepatan pengentasan kemiskinan dan

pengangguran. Di dalam bab ini dipaparkan secara umum tentang tujuan,

sasaran, program dan kegiatan terkait dengan adanya Rencana Kerja (Renja)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

Hal ini sejalan dengan program nasional yang dijalankan oleh

pemerintah bahwa perlunya dilakukan upaya percepatan penanggulangan

kemiskinan di Indonesia baik pada pengenaan berupa program dan kegiatan

yang dilakukan sampai kepada tingkat SKPD.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mencapai kinerja

yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan

oleh Pemerintah Daerah.


3,2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Dari ke 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang

diamanatkan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi adalah Misi ke 2 yaitu :

“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi

sumberdaya alam dan kearifan lokal“

Rencana Strategis mengacu pada visi dan misi kepala daerah yang

terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkansasaran RPJMD.

Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah.

Berdasarkan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tujuan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

inklusif melalui ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan pencari

kerja”.

Permasalahan utama bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan

pertumbuhan ekonomi yaitu permasalahan pengangguran. Dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, maka

permasalahan pengangguran harus mendapatkan perhatian yang utama.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi yaitu “Menurunnya Tingkat Pengangguran”.

Sasaran

Guna mendukung pelaksanaan pada misi ke -2 yaitu “ Mewujudkan

daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan

kearifan lokal “, maka perlu ditentukan sasaran beserta indikator yang

berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mencapai misi tersebut.

Terdapat 2 (dua) Sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang

telah ditetapkan, antara lain :

➢ Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT).

• Indikator Sasaran Strategis 1 : Tingkat Pengangguran Terbuka.


➢ Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen

Organisasi Yang Profesional.

• Indikator Sasaran Strategis2 : Persentase Pemenuhan kebutuhan

dasar operasional Aparatur selama 12 bulan

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

No.

SASARAN

SKPD

INDIKATOR

SASARAN

SKPD

SPM

DEFINISI OPERASIONAL DAN

FORMULA/ RUMUS

PERHITUNGAN

Target

TUJUAN

SKPD

Tahun

2019

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatkan

Pertumbuhan

Ekonomi yang

Berkualitas dan

Inklusif

Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Persentase jumlah

pengangguran

terhadap jumlah

angkatan kerja

(ΣAK- ΣPYB)

-------------------- x 100%

ΣAK 2.33

Persentase Pencari

Kerja Yang

Ditempatkan

Σ Pencari Kerja yang ditempatkan

-----------------------x100%

Σ Pencari Kerja yang terdaftar 78,92

Persentase TKI

yang Bermasalah

Σ TKI Bermasalah ---------------------x100% Σ TKI Terdaftar

0,96

Persentase

Penempatan

Transmigrasi

∑ Transmigran yang

diberangkatkan

--------------------- X 100

∑ Transmigran yang mendaftar

0.42

Persentase Pencari

Kerja yang

Bersertifikat

Σ Pencari Kerja yang bersertifikat

-----------------------x100%

Σ Pencari Kerja yang terdaftar 49,6

Presentase

Hubungan

Industrial dan

Syarat Kerja yang

Kondusif

Σ Kasus yang terselesaikan

---------------------x100%

Σ Kasus yang terdaftar 78,97


Usulan Program dan Kegiatan tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi.

NO Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

I Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Kab. Banyuwangi


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Banyuwangi


12 bulan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Kab. Banyuwangi


12 bulan

3 Penyediaan Jasa Perkantoran Kab. Banyuwangi


108 org/bln

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Banyuwangi


70 Jenis

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Banyuwangi


7 Jenis

6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kab.

Banyuwangi

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

20 jenis

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab.

Banyuwangi

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

8 buah

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab. Banyuwangi

Jenis jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

26 jenis

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Banyuwangi

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

1.644 exemplar

10 Penyediaan Bahan logistik Kantor

Kab. Banyuwangi

Jumlah waktu bahan logistik kantor yang tersedia

12 bulan

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Banyuwangi

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia

1525 kotak

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Kab. Banyuwangi

Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

13 Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor

Kab.

Banyuwangi

jumlah gedung kantor yang di pelihara

13 unit

14 Pengadaan Mebeleur Kab. Banyuwangi

Jumlah mebeleur yang diadakan

6 unit

15 Pemeliharaan Gedung Kantor

Kab.


1 unit

16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab. Banyuwangi

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

4 unit

17 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

Kab. Banyuwangi

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor peliharaan rutin/berkala

30 unit

18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

Kab. Banyuwangi

Jumlah taman kantor yang dipelihara rutin/berkala

1 unit


19 Pemeliharaan Jaringan Internet

Kab. Banyuwangi

Jumlah jaringan internet yang dipelihara

1 unit

II

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Banyuwangi

Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu

20 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Banyuwangi

Jumlah laporan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun

4 dokumen

21 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kab. Banyuwangi

Jumlah Laporan yang Dievaluasi dan Disusun

4 Dokumen

23 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Kab. Banyuwangi

Jumlah system informasi manajemen yang dikembangkan

1 unit

24 Peningkatan Akses Data danInformasi Perangkat Daerah (sub Kegiatan penyusunan profil dinas)

Kab. Banyuwangi

Jumlah dokumen profil dinas

4 dokumen

25 Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

Kab. Banyuwangi

Jumlah fasilitasi pengembangan media cetak dan penyebarluasan informasi

4 aktifitas

26 Pengembangan Kapasitas SDM

Kab. Banyuwangi

Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas SDM

2 aktifitas

III Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

27 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Forum DIASPORA Banyuwangi )

Kab.


1000 orang

28 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Job Market Fair ( Bursa kerja terbuka )

Kab.


50 Perusahaan

29 Pengolahan Data Antar Kerja (online) (Penerapan Informasi Pasar kerja secara Online )

Kab.


3000 orang

V Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kab.

Banyuwangi Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan

30 Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

Kab.

Banyuwangi Jumlah kuantitas dan kualitas terkait Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

5 Aktivitas

31 Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Kab.


12 Aktivitas

32 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kab.


35 kasus

VI Program Perlindungan Kab. Persentase TKI


Tenaga Kerja Banyuwangi bermasalah

33 Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI Purna

Kab.

Banyuwangi Jumlah TKI purna peserta pelatihan

30 orang

VII Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi

Kab.


34 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Kab.


5 wilayah

35 Pengerahan dan Fasilitasi

Perpindahan serta

Penempatan Transmigrasi

untuk Memenuhi Kebutuhan

SDM

Kab.

Banyuwangi Jumlah perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM yang dikerahkan dan difasilitasi

25 KK

36 Penyuluhan Transmigrasi Regional

Kab.


20 orang

37 Pelatihan Transmigrasi Regional

Kab.


20 orang


Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

No Kode Program / Kegiatan (Sub

Kegiatan)

Indikator Kinerja Lokasi Volume APBD Kab/Kota Ket

Output Outcome

02010101 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

1 02.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat


Banyuwangi 12 bulan 3.300.000,00 0

2 02.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase pemenuhan

kebutuhan penunjang Perangkat

Daerah


3 02.01.01.01.05 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah tenaga perkantoran Persentase pemenuhan


Daerah

Banyuwangi 9 orang 141.000.000,00 0

4 02.01.01.01.06 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan



Daerah

Banyuwangi 1700 buah 50.000.000,00 0

5 02.01.01.01.07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan



Daerah

Banyuwangi 33161 buah 20.000.000,00 0

6 02.01.01.01.08 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan



Daerah

Banyuwangi 323 buah 15.000.000,00 0

7 02.01.01.01.09 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan



Daerah


8 02.01.01.01.10 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan



Daerah

Banyuwangi 1450 buah 30.000.000,00 0


9 02.01.01.01.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan



Daerah

Banyuwangi 2450

eksemplar 9.000.000,00 0

10 02.01.01.01.12 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan



Daerah


11 02.01.01.01.13 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan



Daerah

Banyuwangi 2686 kotak 70.000.000,00 0

12 02.01.01.01.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Daerah


13 02.01.01.01.20 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan



Daerah


14 02.01.01.01.23 Pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang di pelihara



Daerah

Banyuwangi 1 unit/ tahun

40.000.000,00 0

16 02.01.01.01.25 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara



Daerah


40.000.000,00 0

17 02.01.01.01.27 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara



Daerah


10.000.000,00

18 02.01.01.01.31 Pemeliharaan Jaringan Intranet Jumlah jaringan intranet dipelihara



Daerah

Banyuwangi 1 paket 10.000.000,00

19 02.01.01.01.32 Pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor

Jumlah perlengkapan/ perlengkapan kantor yang dipelihara



Daerah


20.000.000,00


20 02.01.01.01.35 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi sedang/berat



Daerah


90.000.000,00 0

21 02.01.01.01.35 Pemeliharaan rutin/berkala Taman kantor

Jumlah taman kantor yang dipelihara rutin/berkala



Daerah


8.500.000,00

02010102 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

22 02.01.01.02.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen rencana penyusunan daerah yang disusun


Banyuwangi 4 dokumen 25.000.000,00 0

23 02.01.01.02.03 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pernagkat Daerah

Jumlah laporan evaluasi dan peyusunan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun


Banyuwangi 4 laporan 40.000.000,00

24 02.01.01.02.02 Pengembangan sisten informasi manajemen

Jumlah system informasi manajemen yang dikembangkan

Persentase perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah

yang tepat waktu

Banyuwangi 1 unit 25.000.000,00

25 02.01.01.02.05 Pengembangan kapasitas SDM Jumlah fasilitasi pengembangan SDM



yang tepat waktu

Banyuwangi 2 aktifiktas 80.000.000,00

26 02.01.01.02.06 Peningkatan akses data dan informasi perangkat daerah (sub keg. Penyusunan profil dinas)

Jumlah dokumen profil dinas yang disusun



yang tepat waktu

Banyuwangi 4 dokumen 59.670.000,00

27 02.01.01.02.08 Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

Jumlah fasilitasi pengembangan media cetak dan penyebarluasan informasi



yang tepat waktu

Banyuwangi 4 aktifitas 15.000.000,00

02010115 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

28 02.01.01.15.01 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Forum Diaspora Banyuwangi)

Jumlah peserta diaspora Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan


29 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Job

Jumlah perusahaan yang mengikuti job market fair

Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Banyuwangi 50 perush 286.870.000,00


Market Fair/Bursa Kerja Terbuka)

30 02.01.01.15.04 Pengolahan Data Antar Kerja (online) – Penerapan Informasi Pasar Kerja secara Online

Jumlah datayang di entry ke sistem

Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan


02010117 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

31 02.01.01.17.03 Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit

Jumlah penetapan Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha dalam Dewan Pengupahan


Banyuwangi 5 aktfs 99.500.000,00

32 02.01.01.17.04 Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Jumlah kegiatan Analisa KHL, koordinasi dengan instansi terkait dan Penetapan UMK



33 02.01.01.17.07 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Jumlah kegiatan tindak lanjut penyelesaian perselisihan



02010118 Program Perlindungan Tenaga Kerja

34 02.01.01.18.06 Pelatihan Managemen Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI Purna (sub keg. Pelatihan membatik)

Jumlah peserta TKI Purna yang di latih membatik

Persentase TKI bermasalah Banyuwangi 30 orang 91.730.000,00

030802010115

35 03.08.02.01.01.15.01 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektordalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah wilayah yang di monev Persentase Penempatan Transmigran

Banyuwangi 5 wilayah 60.000.000,00

36 03.08.02.01.01.15.02 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Jumlah wilayah yang di monev Persentase Penempatan Transmigran

Banyuwangi 40 KK 45.000.000,00

37 03.08.02.01.01.15.03 Penyuluhan Transmigrasi Regional

Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan

Persentase Penempatan Transmigran

Banyuwangi 50 orang 25.000.000,00


38 03.08.02.01.01.15.03 Pelatihan Transmigrasi Regional

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

Persentase Penempatan Transmigran

Banyuwangi 25 orang 25.000.000,00

TOTAL 3.005.070.000,00


PENUTUP

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah diupayakan semaksimal mungkin

untuk dapat mengentaskan problem sosial di masyarakat. Upaya mengurangi tingkat

pengangguran terbuka dan mengentaskan kemiskinan dengan jalan transmigrasi

juga dilaksanakan dengan sungguh-sungguh meski dengan keterbatasan anggaran

yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Banyuwangi ini mungkin jauh dari harapan, namun dengan segala kemampuan SDM

yang ada dengan di Ridhoi oleh Allah SWT kiranya kami dapat mampu

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kami dengan baik.

Banyuwangi, 19 Juli 2018 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP Pembina Utama Muda NIP . 19611029 199103 1 008


KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dapat diselesaikan. Secara umum, RENJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Banyuwangi merupakan

dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu

1 (satu) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, RENJA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Banyuwangi memuat isu

strategis khususnya dalam pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di

Kabupaten Banyuwangi. Melalui dokumen RENJA ini, maka DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Banyuwangi dapat memperoleh pedoman

dalam menentukan arah atau strategi dan sasaran strategi yang ingin di capai pada

tahun 2019.

Pada akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian

RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kabupaten Banyuwangi ini.

Banyuwangi, Juli 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Banyuwangi

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19611029 199103 1 008

bab i pendahuluan bab ii evaluasi pelaksanaan renja...

Documents