i

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun

2015 - 2019 dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina Pertanian

Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019 yang telah kami buat merupakan gambaran

singkat terhadap seluruh kegiatan baik administrasi maupun operasional yang telah

yang telah kami laksanakan selama Tahun 2015 - 2019.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun

Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019 yang kami susun jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam

penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh staf Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke sebagai tim penyusun dan semua pihak yang telah

memberikan kontribusinya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

Rencana Strategis Operasional dengan baik dan lancar.

Merauke, Januari 2015 Kepala SKP Kelas I Merauke, Muhammad Musdar, S.IP., MM NIP. 19620907 198303 1 001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... iii

1 Pendahuluan ................................................................................. 1

2 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3

2.1 Maksud ........................................................................................... 3

2.2 Tujuan ............................................................................................. 3

3 Profil Unit Pelaksana Teknis 4

3.1 Kabupaten Merauke ........................................................................ 5

3.2 Kabupaten Boven Digoel ................................................................ 6

3.3 Kabupaten Mappi ............................................................................ 7

4 Permasalahan ................................................................................. 11

4.1 Operasional ..................................................................................... 12

4.2 Non Operasional ............................................................................. 13

5 Analisa SWOT : Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses),

Peluang (Oppurtunities), dan Tantangan (Threats) .............................

14

5.1 Kekuatan (Strengths) ...................................................................... 14

5.2 Kelemahan (Weaknesses) ............................................................. 15

5.3 Peluang (Oppurtunities) .................................................................. 17

5.4 Tantangan (Threats) ....................................................................... 17

6 Rencana Kerja 2015 - 2019 ............................................................ 18

6.1 Penguatan Kelembagaan ............................................................... 18

6.2 Penguatan SDM .............................................................................. 22

6.3 Pengembangan Infrastruktur / Sarana / Prasarana ........................ 23

iii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran : 3 Pilar Karantina Pertanian yang Mendukung Kegiatan Pembangunan

Selama Lima Tahun ke Depan ....................................................................

27

1

RENCANA STRATEGIS OPERASIONAL STASIUN KARANTINA PERTANIAN

TAHUN 2015-2019

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-

2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019)

akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture

for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak

transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek

demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola

pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan

cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar

guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan

mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan

paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis

Kementerian Pertanian adalah :(1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan

pangan ; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan subtitusi impor;

(3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4)

peningkatan kesejahteraan petani.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu

factor strategis yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan perwujudan

kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu sebagai salah satu unit eselon I di

Kementerian Pertanian sekaligus sebagai pengemban amanah Undang-Undang

No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dalam rangka

strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan

dan tumbuhan dalam perkembangan perencanan dan strategi pembangunan

2

nasional Badan Karantina Pertanian memegang peran besar dan strategis dalam

mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi

gangguan terhadap ketahanan pangan.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu

factor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan

kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan

tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis

Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan

nilai tambah dan daya saing.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut

mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian tak

terkecuali Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke yang merupakan salah

satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karatina Pertanian yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/08

tanggal 3 April 2008 Tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Karantina Pertanian” .

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian didaerah yang

mendukung pembangunan pertanian dan berperan serta memberikan

dukungan pada sub sektor tanaman pangan, Hortikultura dan Pekebunan,

serta bidang Peternakan dalam upaya untuk meningkatkan produksi guna

memantapkan ketahanan pangan dan melalui pencegahan masuk dan

tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan

Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) ke dan didalam wilayah Negara

Republik Indonesia, khususnya diwilayah Kabupaten Merauke, serta

mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui program

3

sertifikasi kesehatan Tanaman dan Hewan yang akan diekspor dan/atau

diantar pulaukan.

Dalam hal program ketahanan pangan Stasiun Karantina Pertanian

Kelas I Merauke berperan membantu upaya peningkatan produktifitas melalui

perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman Hama Penyakit Hewan

Karantina ( HPHK ) dan Organisme Penggaggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat karantina berperan aktif mendorong

pelaksanaan tugas dan fungsi karantina, lebih lanjut peran karantina semakin

strategis dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian khususnya hewan

dan produk hewan serta komoditas tumbuhan dalam kegiatan ekspor pada era

pasar bebas sekarang ini.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun

Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019 ini adalah sebagai

berikut:

2.1. Maksud

a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Staf Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan;

b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk

menetapkan suatu kebijakan/program.

2.2. Tujuan

a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan

skala prioritas pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke dalam

upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

Karantina Pertanian;

4

b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke;

c. Sebagai bahan dalam rangka evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN);

d. Penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke selama kurun waktu 5 (lima)

tahun anggaran.

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke adalah salah satu unit

pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Pertanian yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/08

tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Karantina Pertanian.

Berdasarkan Permentan No. 44 /Permentan/OT.140/3/2014 tanggal 22

Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu

Tumbuhan Karantina 2014 menetapkan 3 ( tiga) tempat pemasukan yaitu

Bandara Mopah, Pelabuhan Laut Merauke, dan Pos Lintas Batas Sota (RI-PNG);

4 (empat) tempat pengeluaran yaitu Bandara Mopah,Pelabuhan Laut Merauke,

Asiki (Boven Digeol), dan Pos Lintas Batas Sota (RI-PNG); serta 5 (empat)

tempat pemasukan dan pengeluaran antar area meliputi Bandara Mopah,

Pelabuhan Laut Merauke, Kantor Pos Merauke, Asiki (Kab. Boven Digoel), dan

Bade (Kab. Mappi).

Sampai dengan tahun 2014 wilayah kerja yang efektif melaksanakan

kegiatan operasional ada 4 (empat) wilker yaitu wilker pelabuhan laut Merauke,

Bandara Mopah Merauke, wilker Pos Lintas Batas Sota dan Kantor Pos

5

Merauke, sementara untuk tempat pemasukan dan pengeluaran Asiki (kab.

Boven Digeol) dan Bade (kab. Mappi) belum ditetapkan sebagai wilayah kerja

karena keterbatasan sumberdaya manusia dan jarak tempuh yang sangat jauh,

sarana transfortasi yang hanya dapat ditempuh dengan pesawat, dan kapal laut

sehingga penetapan petugas di wilker dengan pemberdayaan SDM yang sangat

terbatas sangat tidak memungkinkan dan membutuhkan biaya atau anggaran

yang sangat tinggi.

Pada tataran operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

dengan wilayah layanan tiga kabupaten di provinsi papua yakni kabupaten

Merauke, Boven Digoel dan kabupaten Mappi memiliki kekayanaan

keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan yang spesifik.

Berikut disajikan profil wilayah administrative layanan Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke sebagai berikut :

3.1. Kabupaten Merauke

Secara geografis terletak antara 137o-141o Bujur Timur dan 5o-9o Lintang

Selatan dengan luas mencapai hingga 46.791,63 km2 atau 14,67 % dari

keseluruhan wilayah provinsi Papua atau kabupaten terluas di provinsi

Papua dan kabupaten lainnya di Indonesia.

Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan, secara geografis

disebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boven Digoel dan Mappi,

sebelah timur dengan Negara Papua New Guine disebelah selatan dan

barat dengan laut arafuru. Jika ditinjau menurut kelas ketinggian kabupaten

Merauke merupakan wilayah dataran rendah 0-60 dpl.

Potensi wilayah adalah merupakan sentra pengembangan tanaman

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kabupaten

Merauke adalah merupakan wilayah yang masih bebas dari beberapa

6

HPHK dan OPTK yang endemik di wilayah lain seperti bebas dari Rabies

(bebas hystoris) , Penyakit layu pembuluh pada tanaman kelapa sawit

(Fusarium oxysporum) yang sudah endemis di Papua New Guinie (PNG)

dan HPHK dan OPTK A2 lainnya.

Kabupaten Merauke adalah penghasil tanaman padi terbesar di provinsi

papua. Pada tahun 2012 produksi padi mencapai 144.946,82 ton dan

selama lima tahun ini produksi terus meningkat dan tahun 2015 kabupaten

merauke mendapat perhatian khusus dari Presiden RI melalui program

Upaya Khusus Percepatan Swasembada Padi,Jagung dan Kedele (UPSUS

Pajale) dengan menggelontorkan dana 42 M untuk pencetakan sawah oleh

TNI – AD.

Sektor lainnya yang sangat potensial adalah Peternakan, Data BPS tahun

2012 tercatat ada 47.976 ekor ternak yang didominasi oleh ternak sapi

sebesar 69,94 %.

3.2. Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Boven Digoel terletak diantara 4o 98’-7o10’ Lintang Selatan dan

139o90’ – 141o Bujur Timur. Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan

Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang di sebelah

utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke, di

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan di sebelah timur

berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. Luas wilayah Kabupaten

Boven Digoel mencapai 27.108,29 km2. Seluruh wilayah Kabupaten

Boven Digoel merupakan daerah yang tidak termasuk daerah pesisir dan

juga daerah pegunungan, melainkan daerah yang berbukit-bukit di lokasi

hamparan dengan kemiringan antara 0 sampai 15 derajat dengan potensi

wilayah didominasi oleh sector kehutanan dan perkebunan, tersebar di 20

(dua puluh) distrik.

7

3.3. Kabupaten Mappi Kabupaten Mappi secara geografis terletak antara 139o20’ – 141o BT dan 6o

28’- 6o 4’ LS dan memiliki luas wilayah 23.178,44 km2 dengan Kepi

sebagai ibukota kabupaten. Wilayahnya berbatasan dengan kabupaten

Asmat disebelah utara; kabupaten Merauke disebelah selatan; laut Arafura

dan kabupaten Asmat disebelah Barat; dan kabupaten Boven Digoel

disebelah Timur.

Komoditi unggulan kabupaten Mappi yaitu sektor pertanian dan jasa yang

tersebar di 137 Desa dan 15 Kecamatan. Komoditi unggulan sektor

pertanian terdiri dari subsector perkebunan dengan komoditi kakao, kelapa,

cengkeh dan jambu mente; subsector tanaman pangan berupa komoditi

jagung dan ubi kayu; subsector jasa pariwisata yaitu wisata alam dan

budaya.

Sebagai sarana penunjang perekonomian, di wilayah ini tersedia 3 bandar

udara domestik dan pelabuhan sungai yang disinggahi kapal domestik dan

ekspor.

Wilayah layanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke berbatasan

langsung dengan Negara Papua New Guinie (PNG) yakni kabupaten

Merauke dan kabupaten Boven Digoel.

Secara fisik, kondisi wilayah perbatasan ini bergunung-gunung dan sulit

diditembus dengan sarana transfortasi biasa atau kendaraan roda-4, kondisi

masyarakat di wilayah perbatasan sebagian besar masih miskin dengan

kesejahteraan rendah, tertinggal dan kurang mendapat perhatian dari

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan secara umum tidak jauh berbeda

dengan kondisi masyarakat di Papua New Guinie.

Wilayah perbatasan papua memiliki sumberdaya alam yang sangat

besar, yakni berupa hutan konversi, hutang lindung dan taman nasional, terdapat

8

sumber daya air yang cukup besar berupa sungai-sungai, serta kaya dengan

kandungan mineral dan logam seperti tembaga dan emas.

Vegetasi tanaman dan karakteristik sumber daya alam yang ada

diperbatasan relatif serupa antara kedua Negara, kecuali telah dilaporkan

penyakit lethal yellowing pada tanaman kelapa sawit sudah endemis di Negara

PNG dan merupakan media pembawa OPTK kategori A1.

Wilayah layanan SKP Kelas I Merauke relative sangat jauh hanya dapat

dijankau dengan moda transfortasi tertentu yaitu kendaraan roda-4 double

garden, kapal laut dan pesawat udara tipe ATR dengan schedule yang tidak

terjadual karena cuaca yang ekstrim. Wilayah terjauh adalah kabupaten Mappi

dan sekitarnya yang yang memiliki akses transfortasi laut dengan UPT lain

seperti BBKP Surabaya dan SKP Kelas I Ambon seperti Saumlaki - Maluku

Tenggara

Capaian kinerja operasional dalam rangka pencegahan OPTK/HPHK dan

pengawasan keamanan hayati Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

tahun 2014 meliputi pelayanan pemeriksaan terhadap komoditas pertanian

(hewan dan tumbuhan) atas pemasukan (impor), pengeluaran (ekspor) dan antar

area (domestik masuk/domestik keluar).

Berdasarkan data operasional frekuensi kegiatan tindakan karantina

pertanian tahun 2014 didominasi oleh tindakan pemeriksaan karantina antar

area untuk komoditas Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan,

Benda Lain maupun Tanaman Hidup dan Benih, Hasil Tanaman Hidup Bukan

Benih, Hasil Tanaman Mati yang Telah Diolah/Tidak Diolah yaitu Domestik

Keluar 2.255 kali, Domestik Masuk 705 kali, Ekspor dan Impor NIHIL untuk

komoditas hewan dan Domestik Keluar 1.307 kali,Domestik Masuk 428 kali,

Impor NIHIL dan Ekspor 76 kali untuk komoditas tumbuhan.

9

Terkait dengan kegiatan operasional di wilayah kerja Sota (Pos Lintas

Batas) antara RI-PNG belum dapat dilaksanakan, karena media pembawa

masih merupakan barang tentengan yang bersifat barter komoditi untuk

keperluan konsumsi masyarakat setempat dan sangat tradisional. Untuk

sementara Petugas Karantina hanya melakukan pencatatan jenis komoditi,

jumlah dan frekuensi yang dibawa oleh pelintas batas baik dari PNG ke

Indonesia dan sebaliknya.

Aktifitas pelintas batas tidak didukung infrastruktur kedua belah pihak

meskipun pihak Republik Indonesia sudah melengkapi kantor Samsat, CIQS (

custom, Imigration, Quaratine dan Security) namun di pihak Papua New Guine

tidak dilengkapi sama sekali atau masih hutan dengan sarana jalan stapak yang

hanya dapat dilewati dengan sepeda ontel atau sepeda motor. Adapun komoditi

yang di bawa pelintas batas seperti beras, daging rusa, buah pinang dengan

skala kecil untuk konsumsi.

Sebagai gambaran, berikut dalam bentuk grafik frekuensi kegiatan

tindakan karantina hewan/tumbuhan atas impor, ekspor, domestik masuk dan

domestik keluar tahun anggaran 2014 pada gambar 1.

Gambar 3. Trend PelaksanaanTindakanKarantinaBerdasarkanFrekuensi 2014

0

500

1000

1500

2000

2500

I E DM DK

tumbuhan

hewan

10

Masih adanya tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak dijaga di

wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke di barengi dengan

meningkatnya frekuensi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK serta didukung

dengan moda transportasi yang beragam dan frekuensi kedatangan dan

keberangkatan yang relatif tinggi, merupakan peluang besar masuk dan

tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu diperlukan

peningkatan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas media pembawa HPHK

dan OPTK.

Ancaman terhadap penyakit rabies masih menjadi perhatian yang besar

dari SKP Kelas I Merauke dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke

mengingat banyaknya tempat pemasukan dan pengeluaran yang belum terjaga

oleh petugas karantina. Untuk lebih mempertegas peraturan tentang lalu lintas

Hewan Penular Rabies (HPR) maka telah disyahkan Peraturan Daerah

Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang

Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke wilayah Kabupaten Merauke.

Peraturan ini merupakan dukungan dari Pemda Merauke dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina dalam upaya mempertahankan

Kabupaten Merauke bebas dari penyakit Rabies.

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Stasiun

Karantina Pertanian Kelas I Merauke tahun 2014 melaksanakan

kegiatan/program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati.

Indikator kinerja utama program adalah sebagai berikut :

a. Efektifitas pengendalian risiko masuk dan menyebarnya HPHK dan

OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan;

b. Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu;

c. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

11

Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di Indonesia,

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke senantiasa melakukan

pembenahan secara internal maupun eksternal seperti kerjasama dengan

instansi terkait dalam rangka optimalisasi tupoksi. Adapun jenis kegiatan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan

keamanan hayati meliputi :

a. Sertifikasi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewan;

b. Sertifikasi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;

c. Pemantauan penyebaran dan Koleksi HPHK/OPTK

d. Pengawasan dan penindakan serta koordinasi pelayanan

e. Operasional perkantoran.

Terkait dengan HPHK dan OPTK, wilayah layanan Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke masih bebas dari beberapa HPHK dan OPTK yang

saat ini dilaporkan sudah endemis di daerah lain dalam Wilayah Republik

Indonesia, seperti : (1) HPHK Rabies, papua masih bebas historis sementara

Saumlaki (Provinsi Maluku) merupakan wilayah endemis rabies; (2) Wilayah

layanan SKP Kelas I Merauke masih bebas dari AI (flu burung) sementara

kebutuhan DOC untuk pengembangan peternakan sangat banyak dengan

daerah asal Makassar dan Jaya Pura;(3) Provinsi Papua masih bebas dari

penyakit darah pada tanaman pisang sementara Merauke adalah sentra

pengembangan tanaman pisang metode kultur jaringan yang diimportasi dari

Jakarta.

4. PERMASALAHAN

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian di wilayah,

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke tidak terlepas dari beberapa

permasalahan yang bisa menjadi hambatan dalam memberikan dukungan

terhadap pencapaian visi dan misi Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut :

12

4.1. Operasional Wilayah layanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke yang

terdiri dari kabupaten Merauke, Boven Digoel dan kabupaten Mappi

masih bebas dari beberapa HPHK dan OPTK yang strategis seperti

Rabies, AI, dan Penyakit Darah pada tanaman pisang dll.

Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan luas wilayah layanan yang

hanya dapat dijangkau melalui pesawat udara dengan schedule yang

tidak tetap.

Banyaknya tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak

ditetapkan di sepanjang garis batas antar Negara (RI-PNG) dan

sepanjang sungai Digoel yang disinggahi kapal dari Surabaya,

Makassar dan Propinsi Maluku.

Sertifikasi terhadap pemasukan media pembawa HPHK dan OPTK

dari PNG tidak dapat ditindaklanjuti dengan pelepasan karena tidak

dilengkapi dengan sertifikat Negara asal yang dibawa oleh pelintas

batas tradisonal;

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke belum memiliki petugas

pengambil contoh yang tersertifikasi;

Alokasi anggaran untuk pemantauan HPHK dan OPTK tidak dapat

diestimasi karena wilayah layanan pemantauan hanya dapat dilalui

dengan pesawat udara yang tidak terjadual;

Penempatan petugas di wilayah kerja Bade belum dapat dilaksanakan

karena keterbatasan SDM;

Pelabuhan Asiki sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran antar

area sesuai dengan permentan nomor: 44/Permentan/OT.140/3/2014

dipandang tidak tepat karena pelabuhan Asiki adalah pelabuhan

perusahaan (PT.Korindo Abadi) sehingga Permentan tersebut perlu

direvisi;

Adanya Perda yang mengatur tentang lalu lintas media pembawa

HPHK yang tidak sinergi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

1992 sehingga terkesan Perda mengalahkan Undang-Undang.

13

Koordinasi dengan instansi terkait masih perlu di tingkatkan yakni, TNI,

Polri, Dinas Peternakan,Dinas Pertanian, KSDA, Badan Nasional

Pengelola Perbatasan;

Laboratorium SKP Kelas I Merauke belum terakreditasi sesuai ISO-

17025/2008

4.2. Non Operasional Pembangunan kantor di Bade belum dapat dilaksanakan, sementara

tanah sudah ada dan merupakan asset SKP Kelas I Merauke;

Jaringan internet kurang mendukung sehingga implementasi sistem

informasi E-Plaq dan E-Qvet tidak optimal;

Daya terpasang PLN (listrik) mash masih kurang sehingga operasional

laboratorium tidak dapat di maksimalkan;

Kantor wilker Pelabuhan Laut Merauke statusnya pinjam pakai milik

PT. Pelindo sehingga tidak memungkinkan untuk penerapan SPP

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik;

Bangunan kantor Wilker Bandara Mopah diatas tanah Bandara

Mopah perlu di Renovasi;

Jumlah SDM masih kurang;

Masih ada petugas yang rangkap jabatan (fungsional mengerjakan

BMN);

Kompetensi SDM terkait teknis maupun non teknis masih perlu

ditingkatkan dengan cara magang, in house training dll;

Kendaraan khusus operasional (double gardan) tidak ada sehingga

kegiatan untuk mengawasan karantina ditempat yang tidak ditetapkan

tidak dapat dilaksanakan secara optimal;

Genset kapasitas besar belum ada;

Alat Laboratorium belum memadai termasuk alat laboratorium untuk uji

cepat di wilayah kerja;

14

5. Analisa SWOT : Kekuatan ( Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Oppurtunities), dan Tantangan (Threats). 5.1. Kekuatan (Strenghts)

Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ)

berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan

mempunyai kewenangan ditempat pemasukan dan pengeluaran suatu

Negara;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Permentan, Stasiun

Karantina Pertanian Kelas I Merauke mempunyai tugas dan fungsi

melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan

keamanan hayati;

Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/3/14

menetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran yang merupakan

tanggung jawab Badan Karantina Pertanian/ Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke;

Karantina Pertanian memiliki landasan hukum yang kuat dalam

operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan

Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklat/ Juknis dan

Manual

Badan Karantina Pertanian memiliki MoU dengan Kepolisian RI Nomor

Badan Karantina Pertanian memiliki MoU Tentara Nasional Angkatan

Darat : No.6450/HK.230/L/07/2015 No.Kerma/12/VII/2015

Sudah memperoleh Sertifikat SNI-ISO 9001/2008 ruang lingkup Jasa

Pelayanan Karantina Hewan dan Tumbuhan

Memiliki SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan

dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari Tenaga

Fungsional Karantina Hewan (Medik Veteriner dan Paramedik

Veteriner), Tenaga Fungsional Karantina Tumbuhan (Pengendali

Organisme Pengganggu Tumbuhn – POPT), Penyidik, Polsus, dan

Intelejen karantina, Tenaga Administrasi;

15

Kompetensi SDM Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

semakin meningkat;

Memiliki sarana dan prasarana operasional pokok di wilayah kerja yang

mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan

pelayanan karantina;

Komitmen pimpinan dan pegawai SKP Kelas I Merauke untuk

meningkatkan kualitas pelayanan public semakin baik;

Semakin membaiknya mutu sarana dan prasarana untuk peningkatan

kualitas pelayanan public kepada masyarakat;dan

Telah dlaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan public.

5.2. Kelemahan (Weaknesses) Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP

Nomor 82/2000 yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan

ada 10 Pasal sedangkan PP Nomor 14/2002 ada yang belum

ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 4 Pasal;

Proses revis UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait keamanan

hayati, tentang pengawasan dan penindakan, penambahan sanksi

masih belum selesai;

Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu

dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan

akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan

Sistem Informasi Tingkat Pusat dan UPT perlu peningkatan pelaporan

dan manajemen Internal;

Data dan pelaporan tingkat UPT - pusat - UPT untuk proses

pengambilan sistem keputusan belum terinteggrasi;

Kemampuan analiasa resiko dibidang karantina hewan masih lemah

dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan

sistem perkarantinaan;

16

Kelembagaan karanntina masih memerlukan penyesuaian terhadap

strategi perlinndungan sumberdaya hayati dan keamanan pangan;

Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem

pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi;dan

Akreditasi laboratorium SNI ISO 17025/2008 masih tahan persiapan TA

2016;

Distribusi pegawai belum memperhitungkan analisis beban kerja;

Perbandingan antara MV dan Paramedik Veteriner serta POPT

terampil dan POPT Ahli tidak proporsional;

Kualias kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan

mengikuti meningkatnya beban kerja operasional dan jumlah wilayah

kerja;

SDM pada umumnya dari luar papua (Jawa, Sulawesi) sehingga selalu

berusaha untuk pindah tugas (mutasi);

Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal;

Bangunan kantor wilker pelabuhan laut Merauke statusnya bangunan

pinjam pakai milik PT. Pelindo;

Bangunan wilker Bandara status tanah pinjam pakai dari Pihak Bandara

Mopah;

Bangunan wilker Bade baru akan dibangun tahun 2016;

Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan

pemanfaatannya karena jaringan internet yang kurang mendukung

terutama di wilker sota dan Bade;

Sarana kantor/meubelair masih kurang akibat kebakaran gedung kantor

pada tgl 6 September 2013;

Penataan halaman kantor masih perlu pembenahan;

Set Generator Listrik kapasitas tinggi belum ada sehingga kalau mati

lampu mengganggu kinerja;

Sarana gedung laboratorium masih dalam gedung UPT Induk; dan

Sarana/alat lab. masih perlu ditingkatkan dari segi kuantitas;

17

Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang

telah dituangkan dalam suatu produk hukum belum optimal

penerapannya;dan

Alokasi anggaran operasional SKP Kelas I Merauke masih terbatas

5.3. Peluang (Oppurtunities)

Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar

negeri;

Kerjasama dengan Universitas Musamus Merauke dalam rangka

pertukaran data hasil penelitian terkait data penyakit hewan maupun

tumbuhan dan pemanfaatan sarana laboratorium kedua belah pihak;

Pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas reptil/satwa liar

berdampak penting pada lingkungan dan kelestarian sumber daya

alam hayati

Pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa produk hewan

berdampak pada kesehatan hewan dan keamanan pangan masyarakat;

Pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa DOC berdampak

pada pengembangan sektor peternakan.

Pemeriksaan terhadap media pembawa ekspor (phytosanitary

certificate) memberikan jaminan bahwa mp yang dikirim bebas OPT

dan dalam rangka akselarasi ekspor;

Pengawasan lalu lintas media pembawa gaharu berdampak penting

pada lingkungan dan kelestarian sumber daya alam hayati;dan

Kerjasama dan koordinasi dengan dinas Peternakan, dinas Pertanian,

TNI-AD TN-AU, TNI-AL, BKSDA, PT. Pelindo, PT. Pos Indonesia,

Bandara Mopah, dan Kantor Otorita Bandara sangat baik.

5.4. Tantangan (Threats)

Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata

mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas;

18

Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknoloi pengolahan pangan

Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai Negara;

Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK.

Adanya oknum petugas yang membawa media pembawa satwa liar/

TSL sekedar untuk dipelihara sendiri;dan

Tidak adanya konsistensi kerjasama dan koordinasi instansi terkait

6. RENCANA KERJA 2015-2019

6.1. Penguatan kelembagaan Kelembagaan diidentikkan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai

panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk

mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama

lain.

Kelembagaan institusional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

berupa Struktur Organisasi, Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil

Negara merupakan kerangka kelembagaan yang berdasarkan hirarki

organisasi memberikan dukungan dalam rangka mencapai visi, misi,

tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Karantina

Karantina Pertanian.

Terkecuali penguatan kelembagaan terkait struktur organisasi adalah

kewenangan pusat (Badan Karantina Pertanian) yang mana organisasi

Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sejak tahun

2008 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, dipimpin oleh Kepala Stasiun

dengan perangkat organisasi sebagai berikut :

Kepala Urusan Tata Usaha;

Kepala Subseksi Pelayanan Operasional;dan

19

Kelompok Jabatan Fungsional Karantina Hewan dan Karantina

Tumbuhan.

Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan penguatan

kelembagaan adalah sebagai berikut :

a. Menerapkan Budaya Kerja (culture set) Organisasi yang memiliki budaya kerja kuat akan memperoleh hasil

yang lebih baik, hal ini dikarenakan pada pegawainya telah mengetahui

dan memahami pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana

cara menyelesaikan pekerjaan tersebut, tentunya tidak terlepas dari

nilai budaya kerja pegawai Kementerian Pertanian yang meliputi :

Komitmen; Keteladanan, Profesionalisme; Integritas; dan Disiplin (

Permentan Nomor : 20/Permentan/OT.140/4/2015)

Dalam rangka konsistensi dari penerapan budaya kerja ini Stasiun

Karantina Pertanian Kelas I Merauke melalui pimpinan akan selalu

mengingatkan dan selalu merefresh kembali dalam moment tertentu

seperti pada acara apel,upacara, rapat staf terkait nilai budaya kerja

dan melakukan monitoring dengan metode Indeks Penerapan Nilai

Budaya Kerja (IPNBK) yang dilakukan secara periodik (2015-2019)

b. Implementasi terhadap Standar Pelayanan Publik. Kegiatan lainnya adalah penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP)

berdasakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan PermenPAN-RB

No. 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Penetapan

dan Penerapan Standard Pelayanan.

Bentuk kegiatannya adalah 1) melakukan renovasi terhadap kantor

pelayanan di wilker Bandara, Wilker Sota, Wilker Bade, dan Kantor

Induk; 2) Secara bertahap akan melengkapi semua fasilitas/komponen

indikator pelayanan; dan 3) Menyelenggarakan Public Hearing apabila

diperlukan.

20

Kegiatan ini akan dilakukan tahun 2015 – 2019 sebagai bentuk

pertanggung jawaban atas Komitmen Kesanggupan yang

ditandatangani oleh Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Merauke di hadapan Kepala Badan Karantina Pertanian disaksikan

oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 19 Nopember 2014

di Jakarta.

c. Penerapan Sistem Pelayanan ISO 9001:2008 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke merupakan salah satu

Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Karantina Pertanian dengan

tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan operasional

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan

hayati hewani dan nabati.

Untuk mendukung tupoksi dan mewujudkan visi misi organisasi,

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke telah mengambil suatu

langkah strategis dengan upaya persiapan menerapkan ISO

9001:2008.

Terkait dengan kegiatan ini, rencana kerja Stasiun Karantina Pertanian

Kelas I Merauke 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tahun 2015 kegiatan persiapan dan penyusunan dokumen mutu,

In-house training SMM/Magang, audit internal dll;

Tahun 2016 Audit Surveilance SMM, kalibrasi alat, in house

training/ magang dan kalibrasi alat dll;

Tahun 2017, Audit perpanjangan sertifikasi, in house

training/magang dll;

Tahun 2018, Audit surveillance SMM, kalibrasi alat, in house

training/magang dll;

Tahun 2019 Audit Perpanjangan sertiikasi, in house

training/magang dll.

d. Akreditasi Laboratorium SNI-ISO 17025:2008

21

Upaya lain dalam rangka peningkatan kelembagaan adalah

meningkatkan kepercayaan stake holder terhadap pemeriksaan

karantina pertanian dan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium

menuju pada Good Laboratory Practice.

Oleh karena itu, maka salah satu rencana kerja Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Merauke adalah kegiatan persipan Akreditasi

laboratorium SNI-ISO 17025:2008. Kegiatan ini dijadual secara

terperinci dengan tahapan sebagai berikut:

Tahun 2016, Persiapan Akreditasi berupa penyusunan Dokumen

Mutu, kegiatan in house training dan magang dalam rangka

peningkatan kompetensi SDM, mengikuti uji Profisiensi

laboratorium, validas metode,kalibrasi, pemutakhiran dokumen,

preassesment dll.

Tahun 2017, Persiapan Akreditasi berupa finalisasi/internalisasi

dokumen mutu, in house training/magang, kalibrasi, Assesment

oleh KAN dll.

Tahun 2018, Laboratorium SKP Kelas I Merauke sudah ter

Akreditasi SNI-ISO 17025:2008, in house training/magang uji

profisiens dalam rangka improvement dalam rangka penambahan

ruang lingkup pengujian

Tahun 2019, Penambahan ruang lingkup pengujian, assessment

oleh KAN, In house training/magang dll.

e. Sosialisasi Karantina Pertanian Rencana kerja lainnya yang tidak terlepas penguatan kelembagaan

adalah sosialisasi dengan subtansi pengenalan karantina pada

masyarakat usia dini, prosedur dan peraturan perundang-undangan

bagi pengguna jasa karantina, masyarakat, pers pada umumnya.

Kegiatan dilaksanakan secara periodik selama 2015-2019 yang

dikemas dengan metode tatap muka ceramah dan diskusi, dialog,

rangkaian kegiatan bulan bakti yang dilaksanakan setiap tanggal 8 Juni

22

– 8 Juli tahun berkenaan dan pameran yang sifatnya tentative

mengikuti event yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

f. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Dalam menyelesaikan permasalahan operasonal dibidang

perkarantinaan dibutuhkan suatu koordinasi yang intensif antar instansi

terkait baik lingkup SKPD teknis bidang pertanian, unsur pertahanan

keamanan, penegakan hukum dan stake holder terkait dengan

penyelenggaraan operasional karantina pertanian seperti PT.Pelindo,

Bandara, Kantor Otorita Bandara, Kantor Pos dll.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) paket dalam setahun dengan

perencanaan sebagai berikut :

Rapat koordinasi instansi terkait dalam rangka menyelesaikan

permasalahan karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran.

Rapat koordinasi terkait dengan implementasi perjanjian

kerjasama Barantan dengan Angkatan Darat dalam rangka

pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK dan OPTK di

perbatasan antar Negara (RI-PNG).

6.2. Penguatan SDM Esensi penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi

adalah sangat penting, terlebih dengan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Merauke yang secara geografis memiliki wilayah layanan yang sangat luas

dengan sumber daya manusia yang relative sangat terbatas.

Upaya penguatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan

peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitas.

Tahun 2015 – 2019 kegiatan yang akan dilakukan adalah mengusulkan ke

Badan Karantina Pertania untuk penambahan pegawai sehingga jumlah

pegawai terpenuhi sesuai kebutuhan.

23

Kegiatan lainnya penguatan SDM terkait kualtas atau kompetensi adalah

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke akan melakukan kegiatan

magang, in house training, mengikuti workshop, sosialisasi di bidang teknis

maupun non teknis (administrasi). Kegiatan ini juga akan dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun.

6.3. Pengembangan Infrastruktur/sarana/prasarana

Terkait dengan kegiatan pengembangan infrastruktur, ada beberapa

kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap 2015 – 2019 sebagai

berikut :

a) Kendaraan Bermotor. Tahun 2015 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 untuk

wilker Bandara Mopah;

Tahun 2016 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 dengan

spesifikasi khusus untuk wilker Sota, Bade dan Pelabuhan Laut

Merauke;

Tahun 2017 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-4 dengan

spesifikasi double gardan untuk kegiatan operasional dan

pemantauan HPHK/OPTK;

Tahun 2018 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 dengan

asumsi akan menggantikan kendaraan yang sudah tua ( akan

dihapus dalam BMN);

Tahun 2019 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 dengan

asumsi akan menggantikan kendaraan yang sudah tua ( akan

dihapus dalam BMN).

b) Alat Pengolah Data Adalah suatu keniscayaan bahwa pengadaan alat pengolah data ini

sangat penting diera digital dan komputerisasi seperti yang terjadi saat

24

ini, sehingga untuk pengadaan alat pengolah data akan dilakukan setiap

tahun 2015 sampai dengan 2019.

Alasannya bahwa tuntutan era komputerisasi menyebabkan semua

kegiatan dikelola dengan bebagai aplikasi baik terkait teknis maupun

non teknis (keuangan dan kepegawaian sehingga memerlukan alat

pengolah data yang up date dari sisi spesifikasi yang sesuai dengan

aplikasi dan sistem informasi yang akan dipergunakan.

c) Alat Laboratorium Tahun 2013 adalah tahun yang naas bagi Stasiun Karantina Pertanian

Kelas I Merauke yakni peristiwa kebakaran yang menghanguskan

gedung kantor, laboratorium, alat laboratorium dan dokumen penting

lainnya.

Tahun 2014, gedung kantor sudah dibangun berikut ruang laboratorium

didalamnya.

Oleh karena itu, terkait dengan kegiatan pengujian laboratorium sejak

tahun 2014 sudah mulai melakukan pengadaan alat laboratorium

seadanya dengan kondisi APBN berjalan.

Rencana kegiatan tahun 2015 – 2019, kegiatan yang dilakukan adalah

secara bertahap akan menyelenggarakan pengadaan alat laboratorium

yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan pengujian yang senantiasa

dilakukan selama ini.

d) Pengadaan Meubelair Sama halnya dengan kondisi alat laboratorium dan pengolah data,

terkait dengan pengadaan Meubelair juga diadakan secara bertahap,

sebagai berikut :

Tahun 2015 pegadaan meubelair menggantikan meubelair yang

terbakar;

Tahun 2016 pengadaan lanjutan melengkapi keperluan meubelair

seperti meja rapat, lemari arsip dan meja kerja staf;

25

Tahun 2017 pengadaan lanjutan melengkapi keperluan meubelair

seperti meja/ kursi pejabat structural dan fungsional dan meja

pelayanan khususnya di wilker;

Tahun 2018 pengadaan lanjutan melengkapi keperluan meubelair

kebutuhan wilker Bandara, pelabuhan laut, sota dan bade;

Tahun 2019, pengadaan lanjutan untuk mengganti meja yang sudah

dilakaukan penghapusan.

e) Sarana dan prasarana lainnya. Kegiatan ini terdiri pengadaan sarana fasilitas perkantoran, dilaksanakan

selama 5 (lima) tahun dengan tahapan berdasarkan skala prioritas,

sebagai berikut :

Tahun 2015, pengadaan AC untuk keperluan bangunan gedung

kantor UPT yang baru;

Tahun 2016, pengadaan AC untuk kantor wilker dan melengkapi

kekurangan AC untuk ruangannya;

Tahun 2017, pengadaan Generator Set dengan kapasitas besar

untuk keperluan laboratarium dan antisipasi daya terpasang PLN

yang selalu padam;

Tahun 2018, pengadaan AC untuk Wilker Sota, Bade dan Generator

Set untuk wilker Bade.

f) Gedung dan Bangunan

Sarana dan prasarana lainnya yang sanga penting adalah gendung dan

bangunan kantor. Bahwa sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang

terjadi pada gedung induk UPT di Jl. Peternakan Mopah Lama Merauke

tahun 2013, maka pada tahun anggaran 2014 telah bangun kantor SKP

Kelas I Merauke yang terletak di tempat yang sama.

Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kantor yang dilaksanakan

pada tahun 2015 – 2019 meliputi :

26

Tahun 2015

o Pembutan pagar pada areal atau parsil tanah di Distrik Bade

Tahun 2016

o Pembangunan gedung kantor pelayanan di Wilker Bade

o Pembanguan rumah jaga di Merauke tahun

o Pembangunan garasi dan papan nama kantor induk SKP Kelas

I Merauke

o Pembangunan lanjutan pagar pada areal atau parsil tanah di

Bade

Tahun 2017

o Rehabilitasi bangunan gudang

o Pembangunan Incenerator di Bade

o Pembangunan/rehabilitasi laboratorium

o Pemasangan paving bock halaman kantor

Tahun 2018

o Rehabilitasi kantor pelayanan di Bandara Mopah

o Pembangunan gudang penahanan hewan

o Pembangunan halaman kantor wilker Sota

o Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor wilker

pelabuhan laut Merauke

Tahun 2019

o Pembangunan rumah jaga di Sota

o Pembangunan rumah jaga di Bade

o Pembangunan halaman kantor wilker Bade

o Pengadaan tanah untuk pembangunan Instalasi Karantina

Hewan

27

Lampiran : 3 Pilar Karantina Pertanian yang Mendukung Kegiatan Pembangunan Selama Lima Tahun ke Depan.

No 3 Pilar Karantina Pertanian Tahun

I II III IV V

1. Penguatan Kelembagaan 8 Paket 10 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket

2. Penguatan SDM 42 OP 65 OP 72 OP 73 OP 73 OP

3. Pengembangan Infrastruktur / Sarana / Prasarana 118 Unit 3 Paket 100 M

1 Paket 20 M

144 M2

42 Unit 2 Paket 620 M2

30 Unit 49 M2

33 Unit 45 M2