cover laporan tahunan 2017 - kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/laporan...

TAHUN 2017PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

LAPORAN TAHUNAN

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

LAPORAN Tahunan 2017 i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT berkat Rahmat

dan Hidayah-Nya “Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017”

dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan tahunan ini adalah sebagai bentuk laporan

tahunan yang merupakan wujud pertanggung jawaban tertulis Pusat Penyuluhan

Pertanian kepada pemberi wewenang dan mandat, dalam hal ini Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Laporan Tahunan ini juga

menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/

kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat

Penyuluhan Pertanian selama tahun 2017.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Tahunan

yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan

saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Jakarta, Januari 2018 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si NIP. 19650723 199403 2 001

LAPORAN Tahunan 2017 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Tujuan ........................................................................................... 1

C. Keluaran ........................................................................................ 2

BAB II ORGANISASI ...................................................................................... 3

A. Dasar Hukum dan Organisasi ....................................................... 3

B. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM) ...................................... 7

C. Keragaan Sarana dan Prasarana .................................................. 8

D. Dukungan Anggaran .................................................................... 8

BAB III PROGRAM, RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN SERTA

ANGGARAN PEMANTAPAN PENYULUHAN PERTANIAN ............. 9

A. Program dan Kegiatan ................................................................. 9

B. Rencana Anggaran ...................................................................... 13

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemantapan Sistem

Penyuluhan Pertanian di Pusat ................................................... 16

D. Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Melalui Dana Dekonsentrasi .......................................................... 177

LAPORAN Tahunan 2017 iii

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT .......................... 191

A. Permasalahan ............................................................................... 191

B. Upaya Tindak Lanjut ..................................................................... 193

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 195

A. Kesimpulan ................................................................................... 195

B. Saran ........................................................................................... 196

LAPORAN Tahunan 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) merupakan salah satu Unit Kerja

Eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertanian, Kementerian Pertanian sebagaimana dituangkan dalam Peraturan

Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai salah satu unit kerja di Kementerian

Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

program dan pelaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian. Tugas dan

fungsi tersebut diartikan sebagai upaya untuk membangun sistem

penyuluhan yang berwawasan agribisnis melalui perumusan kebijakan

nasional, dan pedoman, dukungan bagi penyelenggaraan penyuluhan

pertanian di kabupaten/kota, dan pelaksana kerjasama penyuluhan pertanian

tingkat regional, nasional dan internasional. Untuk memperlancar

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian pada

tahun 2017 difasilitasi dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari

DIPA APBN Tahun 2017.

Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 disusun sebagai

bagian dari Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Pertanian Tahun 2017, juga sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2017.

B. Tujuan

1. Memberikan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan sistem

penyuluhan pertanian tahun anggaran 2017 baik yang dilaksanakan di

pusat maupun kegiatan pusat yang di dekonsentrasikan, meliputi aspek-

aspek ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan;

2. Menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama

tahun 2017, upaya pemecahan dan rencana tindak lanjutnya;


3. Menyediakan rekomendasi bagi perencanaan kegiatan pemantapan

sistem penyuluhan pertanian tahun berikutnya.

C. Keluaran

Keluaran laporan tahunan berupa informasi mengenai penyelenggaraan

penyuluhan pertanian selama tahun 2017, meliputi : rencana dan realisasi

program, kegiatan anggaran, permasalahan dan upaya tindaklanjut yang

perlu dilakukan pada tahun mendatang.


BAB II

ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian, tugas Pusat Penyuluhan Pertanian adalah

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program,

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, menyelenggarakan penyuluhan

pertanian serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pada pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan

pertanian;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan

pertanian;

4. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan

5. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan

pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Pertanian di dukung oleh 3

(tiga) Bidang, 6 (enam) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian, yaitu:

1. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program

dan Evaluasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi-fungsi:


a. Penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran dan di

bidang penyuluhan pertanian;

b. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan mempunyai dua subbidang

terdiri atas:

(1) Subbidang Program dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program,

anggaran dan kerjasama di bidang penyuluhan pertanian.

(2) Subbidang Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis serta pengembangan di bidang

kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan

Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi:

a. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;

c. Penyiapan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian;

d. Penyiapan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan

pertanian.


Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai dua

subbidang terdiri atas:

(1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi, serta penguatan di bidang

kelembagaan penyuluhan pertanian;

(2) Subbidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi, serta peningkatan kapasitas di

bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis di penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan

tugas, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi-

fungsi:

1. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

2. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

3. Penyiapan penyusunan informasi dan matari penyuluhan

pertanian;

4. Penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani.

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai dua subbidang terdiri

atas:

(1) Subbidang Informasi dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan bahan penyusunan informasi dan matari penyuluhan

pertanian;


(2) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan


bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan

penyuluhan pertanian serta pemberdayaan kelembagaan petani.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai

tugas:

a. Melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan

b. Melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undanga yang berlaku.

Adapun bagan struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian, secara rinci

dapat dilihat pada bagan berikut

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETENGAAN

PENYULUHAN

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI

PENYULUHAN

KASUBBID KELEMBAGAAN PENYULUHAN

KASUBBID KETENAGAAN PENYULUHAN

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN

PENYULUHAN

KASUBBID INFORMASI DAN MATERI

PENYULUHAN

KASUBBID PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN PETANI

KASUBBID PROGRAM DAN

KERJASAM

PENYULUHAN

KASUBBID EVALUASI

PENYULUHAN


B. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan Pertanian

didukung oleh 68 orang Aparatur Sipil Negara terdiri dari 10 orang pejabat

struktural, 14 orang pejabat fungsional penyuluh pertanian dan 44 orang staf:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

K

e

r

a

g

a

a

n

S

a

r


C. Keragaan Sarana dan Prasarana

Pusat Penyuluhan Pertanian didukung oleh sarana-prasarana meliputi

fasilitasi ruangan untuk pimpinan mulai dari ruangan Kepala Pusat, Kepala

Bidang, Ruang Rapat, Kelompok Penyuluh, ruangan khusus bagi Sekretariat

Organisasi Petani di Tingkat Nasional. Disamping itu juga tersedia sarana

dan prasarana perkantoran yang memadai bagi staf. Guna mobilitas kerja,

para pejabat struktural eselon II dan III mendapat kendaraan operasional

roda empat masing-masing satu unit.

D. Dukungan Anggaran

Pengalokasian dana dekonsentrasi Pusat Penyuluhan Pertanian mengacu

pada hasil sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,

serta berbagai sumber pembiayaan yang tersedia baik dari APBD Provinsi

dan Kabupaten/Kota maupun sumber-sumber lain yang sah. Anggaran

Pusat Penyuluhan Pertanian pada tahun 2017 sebesar

Rp. 571.456.860.000,-. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Dukungan Anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

PROGRAM /KEGIATAN

OUTPUT PAGU

Pemantapan Sistem

Penyuluhan Pertanian

Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian

467,389,899,000

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

75,360,738,000

Layanan Internal (Overhead) 28,706,223,000

571,456,860,000


BAB III

PROGRAM, RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN SERTA ANGGARAN PEMANTAPAN PENYULUHAN PERTANIAN

A. Program dan Kegiatan

Program Badan PPSDMP periode 2015-2019 adalah Peningkatan,

Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, difokuskan pada

peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target

pembangun pertanian.

Dalam mendukung program tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian

menyelenggarakan kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian tahun

2017 baik diselenggarakan di pusat maupun melalui dana dekonsentrasi,

meliputi:

1. Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian di pusat

a. Bidang Program dan Evaluasi

1) Sub Bidang Program dan Kerjasama

a) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam

Rangka Pengawalan UPSUS;

b) Pengawalan dan Pendampingan UPSUS di Luar Kawasan/

Sergap/Percepatan Realisasi;

c) Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program;

d) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;

e) Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri;

f) Pembinaan dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian;

g) Administrasi Kegiatan;

h) Penyusunan dan Pengiriman Pedoman Penyuluhan

Pertanian;

i) Langganan Majalah Kebijakan Pertanian;

j) Pengawalan Program Sekolah Lapangan dan Aplikasi Paket

Teknologi/Rel;

k) Pengawalan Program Pengembangan Kawasan Perbatasan;


l) Sinkronisasi Pendampingan Penyuluhan Komoditas

Strategis;

m) Pengawalan Program Prioritas.

2) Sub Bidang Evaluasi

a) Penyusunan Sistem Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Tahun 2017;

b) Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan

Penyuluhan Tahun 2017;

c) Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan Lakip;

d) Evaluasi Kelembagaan Petani;

e) Pengendalian Intern Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;

f) Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian;

g) Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUB).

b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

a) Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan;

b) Pemberian Penghargaan Bagi BPP Terbaik;

c) Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN);

d) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyuluhan

Pertanian;

e) Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Penyuluhan

Dalam Rangka Mendukung Program Pencapaian

Swasembada Pangan Strategis Nasional;

f) Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan (Provinsi, Kabupaten/

Kota dan Kecamatan);

g) Penyusunan Peraturan-Peraturan/Pedoman Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian;

h) Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi UPSUS SIWAB.


2) Sub Bidang Ketenangaan Penyuluhan

a) Penyesuaian Ijasah THL-TB PP;

b) Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian Pusat;

c) Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian;

d) Pembinaan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB PP, dan

Swadaya);

e) Fasilitasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;

f) Sosialisasi Pengangkatan THL-TB PP Menjadi ASN PPPK;

g) Pengelolaan Validasi/Verifikasi Data THL-TB PP Penyuluh

Pertanian Menjadi PPPK;

h) Rancang Bangun Sistim Aplikasi Penilaian Angka Kredit

Berbasis Online;

i) Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian Teladan;

j) Pembinaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat;

k) Penyerahan Hasil Seleksi CPNS Ke Pejabat Pengelola

Kepegawaian Kab/Kota;

l) Pemberkasan CPNS Bagi THL-TB PP Penyuluh Pertanian;

m) Pengarahan dan Pelepasan bagi CPNS THL-TB Penyuluh

Pertanian;

n) Fasilitasi Tim Penilai Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh

Pertanian;

o) Pengawalan dan Pendampingan Program Peningkatan

Produktivitas Benih dan Bibit.


c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani

a) Dokumentasi dan Publikasi Penas Melalui Media Elektronik

dan Cetak

b) Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan

Ekonomi Petani Bagi Petugas;

c) Verifikasi dan Validasi Database Kelembagaan Petani dan

Kelembagaan Ekonomi Petani;

d) Pengawalan dan Pendampingan Penyusunan RDK/ RDKK

dan POSLUHDES;

e) Pemberian Penghargaan Bagi Petani, Gapoktan dan

Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;

f) Pembinaan, Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan

Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;

g) Turunan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;

h) Pembinaan dan Supervisi Kelompok Usaha Bersama (KUB);

i) Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama.

2) Sub Bidang Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian

a) Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media Cetak;

b) Penyusunan dan Penyebaran Melalui Cyber Extension;

c) Penyusunan Majalah Ekstensia;

d) Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media

Elektronik;

e) Pembinaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan

Pertanian (SMIPP);

f) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian;

g) Pengembangan Sistem dan Integrasi Data Penyuluhan;

h) Workshop Penyusunan Artikel (Berita, Informasi dan Materi

Penyuluhan Pertanian).


2. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian melalui Dana

Dekonsentrasi

a. Kelembagaan Petani yang difasilitasi

1) Sekolah Lapang mendukung peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas pangan strategis nasional di tingkat

kecamatan, melalui kegiatan:

a) Rembug Tani Desa kegiatan SL

b) Pertemuan kegiatan SL

c) Bantuan Transport pemandu SL

d) Perjalanan sinkronisasi dan supervisi

e) Penyusunan materi cyber extension.

2) Aplikasi Paket Teknologi/Research Extension Linkage (REL);

3) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Petani.

4) PENAS Petani Nelayan XV di Provinsi Aceh.

b. Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi

1) Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS;

2) Honorarium, BOP dan Asuransi THL-TBPP.

B. Rencana Anggaran

1. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017 sebesar

Rp. 571.456.860.000,-. Adapun alokasi anggaran tersebut meliputi:

a. Anggaran Satker Pemantapan Sistem Punyuluhan Pertanian di pusat

sebesar Rp. 35,485,352,000,-

b. Anggaran Satker Dana Dekonsentrasi di 34 provinsi dan 514

kabupaten/kota Rp. 535,971,508,000,-

Secara menyeluruh disajikan pada Tabel 2 berikut ini.


Tabel 2. Pagu Anggaran Pusat dan Provinsi Tahun 2017

No Satker Pagu

Anggaran (Rp)

A. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di Pusat

35.485.352.000

B. Satker Dana Dekonsentrasi 535.971.508.000

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh

43.642.976.000

2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara

37.270.030.000

3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

18.226.030.000

4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau

10.234.226.000

5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kep. Riau

464.972.000

6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

10.563.254.000

7. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

18.013.440.000

8. Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung

2.766.380.000

9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

9.422.212.000

10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

20.574.886.000

11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

39.589.054.000

12. Dinas Pertanian Provinsi Banten 8.913.380.000

13. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

59.754.728.000

14. Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Penyuluhan Provinsi DI.Yogyakarta

6.586.548.000


No Satker Pagu

Anggaran (Rp)

15. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

59.272.158.000

16. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

11.151.182.000

17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

9.744.126.000

18 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan

15.301.244.000

19 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

6.552.390.000

20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

1.724.952.000

21. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

8.975.976.000

22. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 4.793.238.000

23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

10.486.344.000

24. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

26.139.664.000

25. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

4.939.470,000

26. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara

12.947.234.000

27. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali

7.863.852.000

28. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

20.125.842.000

29. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur

27.579.206.000

30. Dinas Pertanian Provinsi Maluku 6.407.244.000

31. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara 5.152.612.000


No Satker Pagu

Anggaran (Rp)

32. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua

9.432.098.000

33. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

4.293.334.000

34. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

847.226.000

TOTAL 571.456.860.000

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan

Pertanian di Pusat

1. Reliasasi Anggaran

a. Realisasi anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di

pusat sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar 92,68% atau

Rp. 32.887.860.724,- dari pagu anggaran Rp. 35.485.352.000,-

meliputi:

1) Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan terealisasi sebesar

93.32% atau Rp. 12.215.775.750,- dari pagu anggaran

Rp. 13,090.083,000,- terdiri dari:

a) Sub Bidang Program dan Kerjasama sebesar 92,35% atau

Rp. 9.347.239.400,- dari pagu anggaran

Rp. 10.121.333.000,-

b) Sub Bidang Evaluasi sebesar 96,62% atau

Rp. 2.868.536.350,- dari pagu anggaran Rp. 2,968,750,000,-

2) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terealisasi

sebesar 92,49% atau Rp. 8.407.727.150,- dari pagu anggaran

Rp. 9.090.389.000,- terdiri dari:

a) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan sebesar 95,45% atau

Rp. 3.267.485.900,- dari pagu anggaran Rp. 3,423.340,000,-


b) Sub Bidang Ketenagaan sebesar 90,70% atau


3) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terealisasi sebesar

92,17% atau Rp. 12.262.457.824,- dari pagu anggaran

Rp. 13,304.880,000,- terdiri dari:

a) Sub Bidang Kelembagaan Petanisebesar 89,43% atau

Rp. 7.316.460.550,- dari pagu anggaran Rp. 8,181.040,000,-

b) Sub Bidang Materi dan Informasisebesar 96,53% atau


Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran Satker Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

NO KEGIATAN ANGGARAN PENYERAPAN PERS

EN (%)

SISA ANGGARAN

A BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI PENYULUHAN

13.090.083.000 12.215.775.750 93,32 874.307.250

1 SUB BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA

10.121.333.000 9.347.239.400 92,35 774.093.600

a. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Pengawalan UPSUS

1.723.161.000 1.348.896.180 78,28 374.264.820

b. Pengawalan dan Pendampingan Upsus di Luar Kawasan/Sergap/ Percepatan Realisasi

385.779.000 385.690.400 99,98 88.600

c. Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program

2.389.950.000 2.359.226.000 98,71 30.724.000

d. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

989.983.000 977.009.100 98,69 12.973.900

e. Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri

230.700.000 229.024.870 99,27 1.675.130



EN (%)

SISA ANGGARAN

f. Pembinaan dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian

352.500.000 350.063.400 99,31 2.436.600

g. Administrasi

Kegiatan 394.560.000 384.432.200 97,43 10.127.800

h. Penyusunan dan Pengiriman Pedoman Penyuluhan Pertanian

456.500.000 454.222.700 99,50 2.277.300

i. Langganan Majalah Kebijakan Pertanian

102.600.000 102.600.000 100,00 0

j. Pengawalan Program Sekolah Lapangan dan Aplikasi Paket Teknologi/REL

312.000.000 271.651.400 87,07 40.348.600

k. Pengawalan Program Pengembangan Kawasan Perbatasan

861.600.000 840.360.200 97,53 21.239.800

l. Sinkronisasi Pendampingan Penyuluhan Komoditas Strategis

1.365.500.000 1.107.570.550 81,11 257.929.450

m. Pengawalan

Program Prioritas 556.500.000 536.492.400 96,40 20.007.600

2 SUB BIDANG EVALUASI PENYULUHAN

2.968.750.000 4.945.997.274 96,62 100.213.650

a. Penyusunan Sistem Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2017

104.300.000 103.293.300 99,03 1.006.700

b. Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tahun 2017

1.753.650.000 1.682.990.350 95,97 70.659.650

c. Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan LAKIP

105.000.000 104.508.400 99,53 491.600

d. Evaluasi Kelembagaan Petani

186.900.000 185.800.900 99,41 1.099.100



EN (%)

SISA ANGGARAN

e.

Pengendalian Intern Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

72.650.000 72.283.200 99,50 366.800

f. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian

312.000.000 311.660.200 99,89 339.800

g. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

434.250.000 408.000.000 93,96 26.250.000

B

BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUHAN

9.090.389.000 8.407.727.150 92,49 682.661.850

1 SUB BIDANG KELEMBAGAAN PENYULUHAN

3.423.340.000 3.267.485.900 95,45 155.854.100

a. Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

296.850.000 284.817.100 95,95 12.032.900

b. Pemberian Penghargaan Bagi BPP Terbaik

200.000.000 176.742.000 88,37 23.258.000

c. Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)

302.150.000 299.994.100 99,29 2.155.900

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian

1.205.600.000 1.151.302.500 95,50 54.297.500

e. Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Penyuluhan Dalam Rangka Mendukung Program Pencapaian Swasembada Pangan Strategis Nasional

355.540.000 347.112.000 97,63 8.428.000



EN (%)

SISA ANGGARAN

f. Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

334.500.000 323.354.200 96,67 11.145.800

g. Penyusunan Peraturan-Peraturan/Pedoman Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

245.500.000 243.157.000 99,05 2.343.000

h. Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi UPSUS-SIWAB

483.200.000 441.007.000 91,27 42.193.000

2 SUB BIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN

5.667.049.000 5.140.241.250 90,70 526.807.750

a. Penyesuaian

Ijasah THL-TBPP 535.300.000 360.568.300 67,36 174.731.700

b. Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian Pusat

99.200.000 94.575.900 95,34 4.624.100

c. Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

267.000.000 228.820.600 85,70 38.179.400

d. Pembinaan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB PP, dan Swadaya)

301.000.000 300.247.200 99,75 752.800

e. Fasilitasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

291.600.000 271.234.400 93,02 20.365.600

f. Sosialisasi Pengangkatan THL-TBPP Menjadi ASN PPPK

306.575.000 298.809.800 97,47 7.765.200

g. Pengelolaan Validasi/Verifikasi Data THL-TBPP Menjadi PPPK

389.000.000 388.328.650 99,83 671.350



EN (%)

SISA ANGGARAN

h. Rancang Bangun Sistim Aplikasi Penilaian Angka Kredit Berbasis Online

273.750.000 221.171.000 80,79 52.579.000

i. Pemberian Penghargaan Bagi Penyuluh Pertanian Teladan

170.000.000 158.624.400 93,31 11.375.600

j. Pembinaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat

183.840.000 170.380.000 92,68 13.460.000

k. Penyerahan Hasil Seleksi CPNS ke Pejabat Pengelola Kepegawaian Kab/Kota

790.660.000 727.750.200 92,04 62.909.800

l. Pemberkasan CPNS bagi THL-TB Penyuluh Pertanian

144.500.000 130.738.300 90,48 13.761.700

m. Pengarahan dan Pelepasan bagi CPNS THL-TB Penyuluh Pertanian

1.373.874.000 1.328.664.000 96,71 45.210.000

n. Fasilitasi Tim Penilai Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

106.500.000 52.404.500 49,21 54.095.500

o. Pengawalan dan pendampingan program peningkatan produktivitas benih dan bibit

434.250.000 407.924.000 93,94 26.326.000

C BIDANG PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

13.304.880.000 12.262.457.824 92,17 1.042.422.176

1 SUB BIDANG KELEMBAGAAN PETANI

8.181.040.000 7.316.460.550 89,43 864.579.450

a. Rembug Madya

dan Utama 411.293.000 402.834.700 97,94 8.458.300

b. Temu Sukses Petani dan Penyuluh Pertanian

175.330.000 170.133.100 97,04 5.196.900



EN (%)

SISA ANGGARAN

c. Temu Wicara dan Temu Teknis Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

224.897.000 216.802.400 96,40 8.094.600

d. Pameran Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan dan Pendidikan

348.971.000 348.230.100 99,79 740.900

e. Penguatan Kepemimpinan Petani dan Kesadaran Lingkungan

107.434.000 107.434.000 100,00 0

f. Asean Exchange

Farmer Visit 172.600.000 172.130.000 99,73 470.000

g. Pengembangan Jejaring Alumni Magang Jepang

107.800.000 107.785.000 99,99 15.000

h. Pertemuan

Wirausaha Muda 207.900.000 200.643.000 96,51 7.257.000

i. Temu Pimpinan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

196.000.000 184.390.600 94,08 11.609.400

j. Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Petani Bagi Petugas

431.255.000 430.968.000 99,93 287.000

k Verifikasi dan Validasi Database Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani

440.000.000 439.053.500 99,78 946.500

l. Pengawalan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK dan Posluhdes

300.000.000 294.923.200 98,31 5.076.800

m. Pemberian Penghargaan Bagi Petani, Gapoktan dan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi

481.672.000 472.168.900 98,03 9.503.100



EN (%)

SISA ANGGARAN

n. Pembinaan, Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani

631.988.000 631.891.850 99,98 96.150

o. Turunan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

310.400.000 118.596.900 38,21 191.803.100

p. Pembinaan dan Supervisi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

434.250.000 432.225.500 99,53 2.024.500

q. Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama

3.199.250.000 2.586.249.800 80,84 613.000.200

2 SUB BIDANG INFORMASI &MATERI

5.123.840.000 4.945.997.274 96,53 177.842.726

a. Dokumentasi dan Publikasi Penas Melalui Media Elektronik dan Cetak

2.182.664.000 2.158.026.128 98,87 24.637.872

b. Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media Cetak

279.476.000 269.362.500 96,38 10.113.500

c. Penyusunan dan Penyebaran Melalui Cyber Extension

268.550.000 265.418.800 98,83 3.131.200

d. Penyusunan Majalah Ekstensia

312.050.000 310.697.800 99,57 1.352.200

e. Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media Elektronik

482.000.000 465.430.700 96,56 16.569.300

f. Pembinaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP)

1.023.700.000 1.021.875.746 99,82 1.824.254



EN (%)

SISA ANGGARAN

g. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

77.900.000 77.900.000 100,00 0

h. Pengembangan Sistem dan Integrasi Data Penyuluhan

256.500.000 204.142.100 79,59 52.357.900

i. Workshop Penyusunan Artikel (Berita, Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian)

241.000.000 173.143.500 71,84 67.856.500

TOTAL (A+B+C) 35,485,352,000 32.887.860.724 92,68 2.597.491.276

Berdasarkan Tabel 3, secara rinci kegiatan pemantapan penyuluhan

pertanian di pusat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Program dan Evaluasi

1) Sub Bidang Program dan Kerjasama

a) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Dalam Rangka Pengawalan UPSUS

Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam

rangka pengawalan UPSUS dilakukan melalui kegiatan

pertemuan koordinasi UPSUS di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota serta pengawalan dan pendampingan dari

mulai pusat sampai kabupaten/kota.

Pagu anggaran kegiatan sebagai berikut:

a. Pagu : Rp. 1.723.161.000,-

b. Realisasi : Rp. 1.348.896.180,- (78,28%)


(1) Rakor Gerakan dan Percepatan Tanam Periode

Okmar 2017/2018 di Provinsi Gorontalo, Tanggal 21

Desember 2017

Tujuan

- Memberikan pengawalan dan pendampingan

dalam percepatan gerakan tanam UPSUS padi

dan jagung di Provinsi Gorontalo untuk

mendukung percepatan pencapaian

swasembada berkelanjutan padi dan jagung; dan

- Mengidentifikasi permasalahan dan

pemecahannya dalam pengawalan dan

pendampingan di lapangan guna mendukung

kegiatan UPSUS.

Hasil Pelaksanaan

Dari beberapa materi yang disampaikan oleh para

narasumber, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Laporan Pencapaian UPSUS Periode Asep

2017 dan Percepatan Tanam Okmar

2017/2018

Evaluasi UPSUS Padi Periode Asep 2015, Asep

2016 dan Asep 2017

Realisasi pencapaian luas tanam periode Asep

2015 (musim kemarau) seluas 25.580 ha, Asep

2016 seluas 37.855 ha dan Asep 2017 seluas

38.117 ha.

Evaluasi UPSUS Padi Periode Okmar

2015/2016, Okmar 2016/2017 dan Okmar

2017/2018


Realisasi pencapaian luas tanam periode Okmar

2015/2016 seluas 34.997 ha, Okmar 2016/2017

seluas 43.306 ha, dan Okmar 2017/2018 s.d 20

Desember 2017 seluas 6.115 ha.

Capaian Produksi Padi Tahun 2014 s.d Aram II

Tahun 2017

Produksi padi Tahun 2014 sebesar 314,703 ton

(meningkat 6,35% ), produksi Tahun 2015

sebesar 331, 220 ton (meningkat 8,47%),

produksi Tahun 2016 sebesar 344,870 ton

(meningkat 4,12%), dan produksi Tahun 2017

sebesar 346, 166 ton (meningkat 0,38%).

Rencana panen pada Desember 2017 seluas

24.544 ha

Langkah-langkah Peningkatan Produksi Padi

Tahun 2017/2018

Langkah langkah peningkatan produksi dan

produktivitas padi pada ARAM II BPS 2017 dan

target periode Okmar 2017/2018 agar mencapai

target, diperlukan:

Pendampingan dan pengawalan dari

Babinsa, Penyuluh Pertanian dan Mantri

Tani dalam percepatan tanam;

Percepatan olah tanah dengan

menggunakan alsintan melalui Brigade

Provinsi dan kabupaten/kota dan dari

TNI;

Penyediaan benih dan pupuk, baik

melalui APBD dan APBN.

Provinsi Gorontalo mendapat alokasi

bantuan benih padi inhibrida untuk 10.000 ha

dari Kementrian Pertanian yang langsung

diberikan ke rekening kelompok pada tanggal


27 Desember 2017 (saat ini kelompoktani

masih mengurus buku rekening. Kabupaten

yang menerima alokasi bantuan tersebut

yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bone

Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan

Kabupaten Boalemo)

Perbaikan Irigasi dan Saluran Tersier;

dan

Penyediaan Asuransi Usaha Tani Padi

(AUTP)

Capaian Produksi Jagung Tahun 2014 s.d Aram

II BPS Tahun 2017

Produksi jagung Tahun 2014 sebesar

719,780 ton (meningkat 7,58% ), produksi

Tahun 2015 sebesar 643, 513 ton (turun

7,10%), produksi Tahun 2016 sebesar

911,350 ton (meningkat 41,62%), dan

produksi Tahun 2017 sebesar 1.477, 222

ton (meningkat 62,09%).

Capaian Produksi Kedelai Tahun 2014 s.d Aram

II Tahun 2017

Produksi kedelai Tahun 2014 sebesar 4,723

ton ( turun 3,13% ), produksi Tahun 2015

sebesar 3,203 ton (turun 12,85%), Tahun

2016 sebesar 3,910 ton (turun 22,10%), dan

Tahun 2017 sebesar 1, 424 ton (turun 68%).

Permasalahan

Petani masih menggunakan

kepercayaan tanam dengan anjuran

Panggoba (melihat waktu yang baik utk

melakukan hambur tanam);


Kabupaten Bone Bolango dan Kota

Gorontalo tidak melakukan tanam pada

Desember karena rencana hambur baru

dilakukan pada tanggal 23 Desember

sesuai dengan keesepakatan petani dan

sudah ada penetapan tanam dari Bupati

kbupaten Bone Bolango dan Walikota

Kota Gorontalo.

- Gerakan Percepatan Pencapaian Target

Tanam Padi Periode Okmar 2017/2018

Provinsi Gorontalo

Permasalahan

Target tanam padi periode Okt-Des

2017/18 sebesar 8.740 ha lebih rendah

dibanding target tanam Okt-Des

2016/2017 sebesar 34.887 ha atau

selisih 26.147 ha (74,9%);

Realisasi tanam padi periode Okt-Des

2017/2018 sebesar 5.816 Ha lebih

rendah dibanding target tanam Okt-Des

2016/2017 sebesar 21.767 ha atau

selisih 15.951 ha (73.28%). Realisasi

tanam baru mencapai 25 % dari target

Okt-Des, karena antara lain kalender

tanam yang ditargetkan pusat tidak sama

dengan kalender tanam yang di

rekomendasikan oleh komunitas

panggoba (kearifan lokal);

Berdasarkan target tanam padi periode

Okt-Des 2017/18 sebesar 8.740 ha baru

terealisasi sebesar 5.816 ha sehingga


terjadi kekurangan luas tanam sebesar

2.924 ha;

Koordinasi dengan TNI (babinsa) dalam

pemecahan masalah di lapangan masih

perlu ditingkatkan, antara lain: mulai dari

pemetaan dan pemanfaatan lahan, baik

yang belum maupun yang sudah panen

serta penyerapan gabah/beras oleh

BULOG. Komitmen belum terbangun

sepenuhnya antar instansi terkait

mendukung padi, jagung dan kedele;

Brigade alsintan belum berjalan secara

optimal mulai dari kegiatan on farm

sampai dengan panen, karena pemetaan

dan identifikasi kegiatan tidak ada

sampai dengan tingkat lapangan;

Tidak berfungsinya saluran tersier

secara optimal karena sedang diperbaiki,

antara lain di Kabupaten Bonebolango,

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten

Pohuwato pada saat akan tanam;

Target tanam di Kabupaten Bone

Bolango tidak tercapai karena pihak

pengairan (DAS) melanggar kesepatan;

Lahan hasil cetak sawah di Kecamatan

Randangan Kabupaten Pohuwato seluas

900 ha belum bisa ditanami karena

belum terbangun jaringan irigasi

sedangkan sebagian lagi sudah ada

jaringan irigasi tersiernya namun belum

mau dialiri air oleh proyek;


Sebagian petani padi (areal sawah)

beralih menanam jagung karena

dianggap lebih menguntungkan;

Sistim pelaporan terlambat karena data

dari BPP kurang terkini, sehingga

pelaporan kegiatan UPSUS tidak sesuai

dengan data faktual di lapangan.

b) Pengawalan dan Pendampingan UPSUS di Luar

Kawasan/Sergap/Percepatan Realisasi

Anggaran

a. Pagu : Rp. 385.779.000,-

b. Realisasi : Rp. 385.690.400,- (99,98%)

Hasil Pelaksanaan

- Kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa

pengawalan dan pendampingan serap gabah

Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diawali dengan

Rapat Koordinasi antara petugas dari pusat dan

daerah, dengan peserta sebanyak 90 orang yang

terdiri dari unsur:

Kepala Sub Divre Indramayu, Cirebon,

Karawang, Cianjur, Ciamis, Bandung dan

Subang;

Penanggungjawab Sub Divre dari BPPSDMP

dan UPTD lingkup BPPSDMP;

Koordinator Penyuluh Jawa Barat;

Komandan Distrik Militer wilayah Jawa Barat.

- Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Tim

Sergap BPPSDMP melakukan kunjungan ke lokasi-

lokasi Sub Divre yang ada di Jawa Barat dengan


tujuan mendorong petani dan mitra Bulog untuk

menjual gabah ke Bulog.

- Dengan turunnya Tim Sergap ke lapangan

menjadikan kenaikan hasil serapan gabah ke Bulog.

c) Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program

Anggaran

a. Pagu : Rp. 2.389.950.000,-

b. Realisasi : Rp. 2.359.226.000,- (98,71%)

Tujuan

- Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara

kelembagaan penyuluhan, kelembagaan teknis dan

kelembagaan penelitian serta kelembagaan lainnya

dalam pencapaian swasembada padi, jagung,

kedelai, daging sapi, tebu, aneka cabe dan bawang

merah;

- Melakukan advokasi kepada pimpinan kelembagaan

penyuluhan di daerah terkait arah kebijakan

penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian

target swasembada pangan;

- Mensinkronisasikan kegiatan dana dekonsentrasi

pemantapan sistem penyuluhan pertanian di daerah.

Pelaksanaan

(1). Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan Program

Sasaran

Pimpinan Kelembagaan Teknis Pertanian di

Pusat dan Provinsi;


Pimpinan Kelembagaan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian di Pusat dan

Provinsi.

Hasil

Persiapan TOR Pertemuan di tiga regional

Penyusunan Jadwal Pertemuan di tiga

regional

Penyiapan surat undangan Pertemuan di tiga

regional

Pembuatan Nota Dinas dari Kepala Pusat

Penyuluhan Pertanian kepada Sekretaris

Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Pertanian mengenai Pertemuan

Koordinasi dan Sinkronisasi di 3 (tiga)

region;

Penyusunan surat pemanggilan peserta,

surat permohonan narasumber, jadwal

pertemuan dan RAB di tiga regional.

(2). Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program

dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun

2017

Waktu dan Tempat

Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Program

dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tahun

2017 Region I dilaksanakan di Hotel Ibis, Gading

Serpong, Tangerang pada tanggal 20 - 22 Maret

2017.


Peserta

Peserta sebanyak 274 orang yang terdiri dari 12

Provinsi, 98 Kabupaten dan 164 BPP, tetapi

yang hadir terdiri dari 12 Provinsi, 58 Kabupaten

dan 139 BPP.

Hasil Pelaksanaan

Strategi penyelenggaraan penyuluhan dan

pengembangan SDM pertanian tahun 2017

untuk mewujudkan SDM yang profesional,

mandiri, dan berdaya saing adalah (a)

Gerakan Pemberdayaan Petani, (b)

Penumbuhan dan Penguatan Korporasi

Petani, (c) Pengembangan Penyuluhan

Pertanian berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi, (d) Transformasi Pendidikan

Pertanian guna menyiapkan SDM Pertanian

Andal, (e) Peningkatan Kompetensi dan

Profesionalisme SDM Pertanian, dan (f)

Regenerasi Petani.

Dalam Gerakan Pemberdayaan Petani

dilaksanakan melalui (a) Peningkatan

kapasitas BPP, (b) Diklat tematik/on the job

trainning, (c) Diseminasi teknologi dan kaji

terap/REL, (d) Penumbuhan dan

pemberdayaan penyuluh swadaya/ swasta,

(e) Sekolah Lapang dan kursus tani bagi

kelompoktani di sentra produksi.

Penumbuhan dan Penguatan Korporasi

Petani, dilaksanakan melalui (a)

Pembentukan korporasi petani, (b)

Peningkatan kompetensi dan

profesionalisme pengelola korporasi, (c)


Jejaring usaha dengan sumber modal,

saprotan, alsintan, (d) Kemitraan usaha

untuk jaminan pasar, serta (e) Pengawalan

dan pendampingan teknis dan manajemen.

BPP sebagai basis utama gerakan

penyuluhan pertanian perlu ditingkatkan

kapasitasnya melalui:

Pembiayaan operasional, administrasi,

sarana dan prasarana sehingga BPP

mampu memberikan pelayanan

penyuluhan pertanian, informasi,

kemitraan, dan percontohan bagi

Penyuluh Pertanian;

Peningkatan kapasitas Teknologi

Informasi (TI) di BPP (SIMLUHTAN,

SIMOTANDI, Cyber Extension, Penilaian

Angka Kredit on line, dan pelaporan

Luas Tambah Tanam/LTT);

Peningkatan kapasitas SDM (Penyuluh

Pertanian, petugas, dan petani), antara

lain melalui pelatihan/kursus, magang,

Sekolah Lapang, studi banding, rembug

tani, kursus tani, pemanfaatan media

cetak dan elektronik;

Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis

sektor pertanian melalui temu koordinasi

penyuluhan pertanian di kecamatan; dan

Melakukan kemitraan dengan pihak

swasta dan BUMN/BUMD dalam

peningkatan nilai tambah komoditas

pertanian melalui pelayanan informasi

(teknologi, permodalan, pasar dan

harga), dan penyediaan sarana produksi.


Pengembangan Penyuluhan Pertanian

berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi dilaksanakan melalui (a)

Pemanfaatan SIMLUHTAN, Cyber

Extension, Televisi/radio pertanian dan

media lainnya, dan (b) Evaluasi kinerja

penyuluh pertanian berbasis TIK (e-

evaluation). Transformasi Pendidikan

Pertanian dilaksanakan melalui (a) Kurikulum

dan proses pembelajaran, (b) Dosen/guru

dan tenaga kependidikan, (c) Sarana dan

Prasarana Pendidikan, (d) Pembukaan

Program Studi baru, dan (e) Transformasi

Kelembagaan (STPP menjadi Politeknik)

Penguatan kelembagaan penyuluhan

pertanian setelah penyelenggaraan

penyuluhan terintegrasi dengan Dinas

Teknis, di provinsi dilaksanakan melalui

supervisi, pembinaan dan advokasi, di

kabupten/kota melalui supervisi, pembinaan,

dan di kecamatan melalui (a) penguatan

BPP sebagai Posko Program, Pelaksana

Kegiatan serta Pusat Data dan Informasi, (b)

Penguatan koorporasi petani/KEP

berdasarkan kawasan, (c) REL, (d)

Informasi Teknologi, (e) LAKUSUSI, dan

(f) Pemberdayaan P4S

Pengembangan kelembagaan petani

menjadi korporasi/Kelembagaan Ekonomi

Petani (KEP) diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaanya menjadi

kelembagaan ekonomi sehingga mencapai


skala ekonomi, daya saing, wadah investasi,

entrepreneur, sistem pengelolaan bersama,

dan berbasis IT.

Fokus kegiatan BPPSDMP dalam

pengawalan dan pendampingan terpadu

tahun 2017 untuk mendukung program

UPSUS 2017 yang difasilitasi dari dana

dekonsentrari APBN 2017 adalah:

Di Sentra Pangan/Kawasan Pertanian,

dilaksanakan melalui (1) Sekolah Lapang

(SL) melalui Pelatihan Alsintan, serta (2)

Pengawalan dan Pendampingan oleh

Penyuluh Pertanian dan Mahasiswa;

Penguatan BPP melalui kegiatan

Aplikasi Paket Teknologi/Research

Extension Linkage (REL) dengan

komponen kegiatan: (1) Rembug Tani,

(2) Kursus Tani, (3) Farmer Field Day/

FFD, (4) Pembuatan Media Penyuluhan

(Hasil Pembelajaran REL), (5)

Koordinasi REL, (6) Kaji Terap, (7)

Pendampingan Penyuluh Pertanian di

Provinsi; serta (8) Pembinaan; dan

Penumbuhan Wirausahawan Muda

Pertanian (Calon Petani, Calon

Wirausahawan) melalui penumbuhan (1)

Petani Muda oleh Penyuluh Pertanian,

(2) Generasi Muda melalui Pelatihan

bagi Generasi Muda, dan (3)

Wirausahawan Muda oleh Perguruan

Tinggi mitra, STPP, dan SMK-PP.


(3). Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun

2017

Sasaran

Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di

lokasi kegiatan yang difasilitasi dengan dana

dekonsentrasi penyuluhan pertanian sebanyak

270 unit BPP.

Waktu dan Tempat

Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Region II

diselenggarakan pada tanggal 20-22 April 2017

di Hotel Green Forest Bogor, Provinsi Jawa

Barat.

Hasil Pelaksanaan

BPP sebagai basis utama gerakan

penyuluhan pertanian perlu ditingkatkan

kapasitasnya;

Kapasitas SDM Tenaga Penyuluh Pertanian

perlu ditingkatkan;

Pengembangan kelembagaan petani

menjadi korporasi/ Kelembagaan Ekonomi

Petani (KEP) diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaanya menjadi

kelembagaan ekonomi sehingga mencapai

skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi

tawar;

Fokus kegiatan BPPSDMP dalam

pengawalan dan pendampingan terpadu

tahun 2017 untuk mendukung program

UPSUS 2017, yang difasilitasi dari dana

dekonsentrari APBN 2017 adalah:


Di Sentra Pangan/Kawasan Pertanian:

(1) Sekolah Lapangan (SL) melalui

Pelatihan Alsintan, dan (2) Pengawalan

dan Pendampingan oleh Penyuluh

Pertanian dan Mahasiswa;

Di Wilayah

Perbatasan/Terluar/Tertinggal: (1)

Pelatihan di lokasi Replikasi Rural

Empowerment Agricultural

Development/READ dan (2) Pengawalan

dan Pendampingan oleh Penyuluh

Pertanian dan Mahasiswa;

Penguatan BPP sebagai Pusat

Koordinasi Program dan Kegiatan, Data

dan Informasi, Teknologi, Pelatihan,

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Swadaya melalui kegiatan Aplikasi Paket

Teknologi/Research Extension Linkage

(REL) dengan komponen kegiatan: (1)

Rembug Tani, (2) Kursus Tani, (3)

Farmer Field Day/ FFD, (4) Pembuatan

Media Penyuluhan (Hasil Pembelajaran

REL), (5) Koordinasi REL, (5) Kaji Terap,

(6) Pendampingan Penyuluh Pertanian di

Provinsi; dan (7) Pembinaan; dan

Penumbuhan Wirausahawan Muda

Pertanian (Calon Petani, Calon

Wirausahawan) melalui penumbuhan (1)

Petani Muda oleh Penyuluh Pertanian,

(2) Generasi Muda melalui pelatihan, (3)

dan Wirausahawan Muda melalui

pelatihan.


Aplikasi Paket Teknologi/Research

Extension Linkage (REL) agar dioptimalkan

sebagai ajang peningkatan pengetahuan dan

keterampilan Penyuluh Pertanian dan media

penyuluhan pertanian bagi petani. Hal lain

yang tidak kalah penting dalam pengawalan

dan pendampingan untuk mendukung

program UPSUS adalah agar

memperhatikan dengan cermat waktu

penyelesaian kegiatan-kegiatan yang

membutuhkan ketepatan dan kesesuaian

dengan pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan.

(4). Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pusat

Penyuluhan Pertanian Tahun 2017

Tempat dan Waktu

Penyelenggaraan kegiatan pertemuan

Sinkronisasi dan Koordinasi dilaksanakan di:

BBPP Ketindan, Jl. Ketindan No.1, Lawang,

Malang, Jawa Timur pada tanggal 29 Juli

2017;

Kantor Dinas Pertanian Sumatera Barat,

pada tanggal 4 Agustus 2017.

Peserta

Peserta pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi

terdiri dari unsur Kepala Dinas Pertanian

Provinsi, Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian PNS, THL-

TBPP dan perwakilan PERHIPTANI Provinsi.


Hasil Pelaksanaan

Sistem Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan Penyuluhan

o Peta penyelenggaraan sub urusan

penyuluhan di daerah berdasarkan

UU N0.23 tahun 2014

Penyuluhan perikanan =

kewenangan pusat

Penyuluhan kehutanan =

kewenangan pusat + provinsi

Penyuluhan Pertanian =

kewenangan pusat + provinsi +

kab/kota

o Kelembagaan penyuluhan provinsi

dan kabupaten/kota berada di Dinas,

yaitu Fungsi penyuluhan diwadahi

pada Perangkat Daerah yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan

bidang pertanian

o Kondisi aktual Balai Penyuluhan

Pertanian

Kecamatan se-Indonesia 6.798

unit

Jumlah Balai Penyuluhan

Pertanian 5.515 unit

BPP sebagai pusat data dan

informasi, konsultasi agribisnis,

pusat pembelajaran, pusat

pengembangan kemitraan dan

koordinasi program

pembangunan pertanian


Ketenagaan Penyuluhan

o Jumlah ketenagaan penyuluhan

pertanian

Penyuluh PNS : 25.464 orang

THL-TB PP : 19.176 orang

(6.058 lulus CPNS)

Penyuluh Swasta : 92 orang

Penyuluh Swadaya : 22.348

orang

Kelembagaan Petani

o Kelompoktani, Gapoktan dan

Kelembagaan ekonomi petani/Badan

usaha milik petani (BUMP)

o Penumbuhan dan Penguatan

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pembentukan korporasi petani

Kompetensi dan profesionalisme

pengelola koperasi

Jejaring usaha dengan sumber

modal, saprotan dan alsintan

Kemitraan usaha untuk jaminan

pasar

Pengawalan dan pendampingan

teknis dan manajemen

Penyelenggaraan Penyuluhan

o Penyelenggaraan penyuluhan di

daerah terjadi banyak permasalahan

dan perkembangan yaitu :

Transisi kelembagaan

penyuluhan di daerah

Tenaga penyuluh yang semakin

berkurang


Target produksi semakin

meningkat

Wilayah layanan semakin

berkembang

Perkembangan TIK dan IPTEK

begitu cepat

(5). Pertemuan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran

2018

Keberhasilan sektor pertanian tahun 2018 tidak

terlepas dari dukungan arah kebijakan BPPSDMP

melalui :

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan

Pertanian yang meliputi:

Optimalisasi Peran Penyuluh dalam

Pendampingan Program di Tingkat BPP dan

WKPP;

Peningkatan daya saing dan kinerja Balai

Pelatihan serta Sertifikasi Profesi Pertanian;

Pemantapan Sistem Administrasi dan

Manajemen yang Transparan dan

Akuntabel; serta

Program pendidikan pertanian menjadi

Pendidikan Vokasi melalui Transformasi Sistem

Pendidikan di STPP dan SMK-PP.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-

582/MK.02/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal

Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L

TA. 2018, maka RKA-K/L TA. 2018 harus

diselesaikan pada akhir bulan juli 2017.

Penyelesaian himpunan RKA-K/L 2018 akan menjadi

lampiran Nota Keuangan dan RAPBN TA. 2018.

Dikarenakan Pagu Anggaran TA. 2018 belum dapat


ditetapkan dalam waktu dekat, maka sebagai acuan

sementara untuk disampaikan kepada Kementerian

Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran untuk

digunakan sebagai bahan penelaahan RKA-K/L TA.

2018, didasarkan pada Pagu Indikatif TA. 2018.

Mengingat Sistem Penganggaran RKA-KL Sekarang

telah Berbasis KRISNA, beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L Pagu

Anggaran adalah sebagai berikut:

Kegiatan yang direncanakan harus terukur

capaiannya (output dan outcome), serta fokus

pada arah dan kebijakan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian tahun 2015 –

2019;

Kegiatan yang direncanakan harus operasional

di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya

tidak banyak dilakukan Revisi Anggaran.

d) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Anggaran

a. Pagu : Rp. 989.983.000,-

b. Realisasi : Rp. 977.009.100,- (98,69%)

Hasil Pelaksanaan

(1) Penyusunan Program Pengembangan


Tujuan

Tersusunnya program pengembangan

penyuluhan pertanian yang dijabarkan dalam

rencana kegiatan, jadual pelaksanaan kegiatan,

dan anggaran untuk terciptanya keselarasan

penyelenggaraan penyuluhan pertanian antara

pusat dan daerah.


Sasaran

Para pejabat/petugas/pelaksana Bidang Program

Penyuluhan Pertanian di Pusat dan Daerah.

Hasil

Usulan Revisi Nomenklatur Satker Dana

Dekonsentrasi dari Bakorluh ke Dinas Pertanian

Usulan Revisi DIPA ke Direktorat Jenderal

Anggaran 2017 Pusat dan daerah

Usulan Anggaran 2018 Pusat Penyuluhan

Pertanian ke Bagian Perencanaan, BPPSDMP

Menghadiri Rapim B di Lembang pada tanggal 17

Februari 2017

Koordinasi dengan beberapa kabupaten terakit

dengan perubahan kelembagaan dan mekanisme

pelaksanaan kegiatan SL di lokasi pajale.

(2) Penyusunan Sistem Informasi Perjanjian Kinerja

(Sipeka) Satker Lingkup BPPSDMP TA. 2017

Beberapa hal yang melatarbelakangi dibangunnya

SIPEKA adalah dokumen Perjanjian Kinerja yang

disusun oleh UPT Pusat belum sepenuhnya sinkron

dengan dokumen Renstra dan Renja, baik dalam

penetapan indikator kinerja maupun target. Selain

itu, masih banyaknya Satker Dekon/Tugas

Pembantuan yang belum menyusun dokumen

Perjanjian Kinerja dikarenakan belum dipahaminya

implementasi penyusunan Perjanjian Kinerja bagi

satker Dekon/TP.

Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem untuk

meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, efisiensi

dan efektivitas. Hal tersebut juga diamanatkan dalam

salah 1 langkah Reformasi Birokrasi, yaitu K/L wajib

membangun e-government, yang mencakup e-office,


e-procurement, e-planning, e-budgetting,

e-performance, dan e-audit.

E-performance sebagai tindak lanjut Reformasi

Birokrasi diimplementasikan melalui SIPEKA.

Perjanjian Kinerja mempunyai peran strategis dalam

menentukan tingkat capaian implementasi SAKIP.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja

yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit

kerja dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan demikian, meskipun anggaran terbatas,

namun tetap harus memberikan kinerja yang terbaik.

Berdasarkan evaluasi SAKIP tahun 2016, masih

terdapat beberapa SKPD yang belum mengisi

SIPEKA. Berdasarkan hal tersebut, kami

mengharapkan masing-masing Satker mengevaluasi

kembali kelengkapan SAKIP, dan memperbaikinya

untuk kegiatan tahun berikutnya sebagai upaya

untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

(3) Pembahasan APBN-P

Tujuan

Mempercepat pembangunan pertanian di

daerah (Provinsi, Kecamatan/Kabupaten dan

Kecamatan);

Mempercepat ketersediaan benih di ltingkat

pelaku utama/petani.

Hasil

Mendorong ketersediaan benih/bibit bagi pelaku

utama di Daerah Sentra Pangan serta

memastikan bahwa pelaku utama tidak

kekurangan benih/bibit.


Usulan Anggaran dan Kegiatan APBNP Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Tahun Anggaran 2017

Usulan Kegiatan Pemantapan Sistem

Penyuluhan Pertanian Melalui APBNP Tahun

2017 sebesar Rp. 44.480.000.000,- dengan

rincian sebagai berikut:

Pendampingan Penyuluh pada petani

program peningkatan prodktivitas benih dan

bibit (Kursus Tani, sarana pembelajaran dan

Bantuan Transport) sebanyak 7.200 orang

dengan niai Pagu Rp. 24.480.000.000,-

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani

(Kelompok Usaha Bersama/KUB, Koperasi

Tani) untuk petani muda dan wanita tani

sebanyak 400 unit dengang nilai Pagu Rp.

20.000.000.000,-

e) Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri

Anggaran

a. Pagu : Rp. 230.700.000,-

b. Realisasi : Rp. 229.024.870,- (99,27%)

Hasil Pelaksanaan

(1) Kunjungan Tim Kementerian Pertanian Indonesia

ke Malaysia dalam rangka mengikuti Seminar

Pembangunan Industri Jagung Malaysia dan

pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Industri

Asas Tani Malaysia.

Kunjungan tim Kementerian Pertanian Indonesia ke

Malaysia dilakukan pada tanggal 5-7 Juli 2017.

Kunjungan dilakukan atas undangan dari Director-


General Agriculture, Kementerian Pertanian dan

Industri Asas Tani Malaysia (Dato’ Ahmad Zakaria

Bin Mohamad Sidek) untuk menghadiri dan

berpartsipasi pada acara sebagai berikut: (1)

Seminar Pembangunan Industri Jagung Bijian

Kebangsaan Tahun 2017; (2) Panen jagung

bersama Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

Malaysia; dan (3) Pertemuan dengan Menteri

Pertanian Malaysia.

Secara ringkas hasil kunjungan tim Kementerian

Pertanian Indonesia ke Malaysia, sebagai berikut:

Panen Jagung Bersama Menteri Pertanian

Malaysia

Panen jagung dilakukan di Kampung Dadong,

Kemaman-Terengganu pada tanggal 5 Juli 2017

dengan luasan sekitar 38 hektar. Kegiatan panen

dihadiri sekitar 250 orang yang terdiri atas

berbagai stakeholder dari berbagai wilayah di

Malaysia.

Petani di Malaysia baru mulai mengembangkan

tanaman jagung pada tahun 2016 dengan

teknologi yang masih konvesional (misalnya,

menanam jagung dengan mengunakan tugal)

pada luasan yang terbatas. Namun pada tahun

2017, Malaysia sudah mulai mengembangkan

teknologi modern seperti penerapan mekanisasi

alat tanam dan panen dengan luasan tanaman

jagung sudah mencapai sekitar 760 ha. Dengan

kondisi tersebut, Menteri Pertanian Malaysia terus

mendorong agar petani jagung Malaysia terus

belajar terutama dari pengalaman Indonesia yang


telah berhasil mengembangkan tanaman jagung

untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Seminar Pembangunan Industri Jagung Malaysia

Tujuan dilaksanakan Seminar Pembangunan

Industri Jagung Peringkat Kebangsaan tahun

2017 adalah untuk mempromosikan jagung biji-

bijian di Malaysia sebagai komoditi penting untuk

mendukung industri pakan di Malaysia. Selain itu,

seminar dimaksudkan juga sebagai media untuk

sharing knowledge dan experiance dari berbagai

wilayah dalam mengembangkan industri jagung

biji-bijian di Malaysia. Seminar dibuka langsung

oleh Menteri Pertanian dan Industi Asas Tani

Malaysia (YB. Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek) di

Dewan Berlian Utama, Majelis Perbandaraan

Kemaman-Terengganu Malaysia pada tanggal 6

Juli 2017.

Menteri Pertanian Malaysia dalam sambutannya

pada pembukaan seminar menyebutkan bahwa

kebutuhan jagung Malaysia saat ini sekitar 4 juta

ton per tahun. Kebutuhan jagung tersebut

dipenuhi 100 persen dari impor terutama dari

negara Argentina dan Brazil. Meskipun demikian

Malaysia saat ini terus berupaya untuk memenuhi

kebutuhan jagung domestiknya sekitar 30 persen.

Oleh karena itu, sejak tahun 2016 Malaysia mulai

mengembangkan tanaman jagung. Pada tahun

2017 tanaman jagung yang telah dikembangkan di

Malaysia sekitar 760 ha. Pada tahun 2020

ditargetkan tanaman jagung di Malaysia dapat

dikembangkan sekitar 20.000 hektar.


Pertemuan dengan Menteri Pertanian Malaysia

Beberapa point strategik hasil pertemuan dengan

Menteri Pertanian Malaysia di Hotel Arwana

Resort Kijal, Kemaman-Terengganu pada 6 Juli

2017 sebagai berikut:

Sejak tahun 2016 Malaysia telah mulai

mengembangkan tanaman jagung di beberapa

wilayah di Malaysia dengan teknologi yang

masih konvensional pada luasan yang terbatas.

Namun, pada tahun 2017 tanaman jagung yang

dikembangkan telah menggunakan teknologi

mekanisasi dengan luasan sudah mencapai

sekitar 760 ha. Dari grand design

pengembangan jagung Malaysia, disebutkan

bahwa kendala utama pengembangan tanaman

jagung di Malaysia adalah terbatasnya

ketersediaan lahan. Dengan demikian target

pengembangan tanaman jagung di Malaysia

sampai pada tahun 2020 hanya sekitar 20.000

hektar. Dari target tersebut diperkirakan

produksi jagung Malaysia akan dapat

memenuhi kebutuhan jagung domestiknya

sekitar 10 persen dari total kebutuhan (4 juta

ton).

Menteri Pertanian Malaysia berserta pelaku

usaha beras dan jagung dalam waktu dekat ini

akan berkunjung ke wilayah perbatasan

Kalimantan Barat dan sekaligus akan

melakukan penanaman jagung bersama

dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia

di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam

Kabupaten Sanggau dengan luasan sekitar 100

hektar. Lokasi tersebut selanjutnya akan


dijadikan sebagai alternatif lokasi Internasional

Corn-Field Laboratory Indonesia-Malaysia.

Sebelum melakukan kunjungan ke wilayah

perbatasan Kalimantan Barat, Menteri

Pertanian Malaysia dalam waktu dekat ini akan

mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian

Pertanian Republik Indonesia ke Kuala Lumpur

untuk mendetailkan secara teknis point-point

tersebut di atas. Dari pihak Malaysia telah

ditunjuk Director-General Agriculture,

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Malaysia (Dato’ Ahmad Zakaria Bin Mohamad

Sidek) sebagai koordinator untuk

menindalanjuti kerjasama pengembangan

pertanian di wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia.

f) Pembinaan dan Koordinasi Penyuluhan Pertanian

Anggaran

a. Pagu : Rp. 352.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 350.063.400,- (99,31%)

Sasaran

Para penyelenggara penyuluhan di Provinsi,

Kabupaten/Kota dan kecamatan, Penyuluh Pertanian

dan pihak terkait lainnya.

Metode

Perjalanan pembinaan

Hasil

Menyamakan persepsi dan langkah-langkah dalam

penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan;


Membangun strategi penyelenggaraan penyuluhan

dan pengembangan SDM pertanian tahun 2017

untuk mewujudkan SDM yang profesional, mandiri,

dan berdaya saing melalui upaya (a) Gerakan

Pemberdayaan Petani, (b) Penumbuhan dan

Penguatan Korporasi Petani, (c) Pengembangan

Penyuluhan Pertanian berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi, (d) Transformasi Pendidikan

Pertanian guna menyiapkan SDM Pertanian Andal,

(e) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme

SDM Pertanian, dan (f) Regenerasi Petani.

Dalam Gerakan Pemberdayaan Petani dilaksanakan

melalui (a) Peningkatan kapasitas BPP, (b) Diklat

tematik/on the job trainning, (c) Diseminasi teknologi

dan kaji terap/REL, (d) Penumbuhan dan

pemberdayaan penyuluh swadaya/ swasta, (e)

Sekolah Lapang dan kursus tani bagi kelompoktani

di sentra produksi. Penumbuhan dan Penguatan

Korporasi Petani, dilaksanakan melalui (a)

Pembentukan korporasi petani, (b) Peningkatan

kompetensi dan profesionalisme pengelola

korporasi, (c) Jejaring usaha dengan sumber modal,

saprotan, alsintan, (d) Kemitraan usaha untuk

jaminan pasar, serta (e) Pengawalan dan

pendampingan teknis dan manajemen.

Pengembangan Penyuluhan Pertanian berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan

melalui (a) Pemanfaatan SIMLUHTAN, Cyber

Extension, Televisi/radio pertanian dan media

lainnya, dan (b) Evaluasi kinerja penyuluh pertanian

berbasis TIK (e-evaluation). Transformasi

Pendidikan Pertanian dilaksanakan melalui (a)

Kurikulum dan proses pembelajaran, (b) Dosen/guru


dan tenaga kependidikan, (c) Sarana dan Prasarana

Pendidikan, (d) Pembukaan Program Studi baru, dan

(e) Transformasi Kelembagaan (STPP menjadi

Politeknik)

Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian

setelah penyelenggaraan penyuluhan terintegrasi

dengan Dinas Teknis, di provinsi dilaksanakan

melalui supervisi, pembinaan dan advokasi, di

kabupten/kota melalui supervisi, pembinaan, dan di

kecamatan melalui (a) penguatan BPP sebagai

Posko Program, Pelaksana Kegiatan serta Pusat

Data dan Informasi, (b) Penguatan koorporasi

petani/KEP berdasarkan kawasan, (c) REL, (d)


(f) Pemberdayaan P4S

Fokus kegiatan BPPSDMP dalam pengawalan dan

pendampingan terpadu tahun 2017 untuk

mendukung program UPSUS 2017 yang difasilitasi

dari dana dekonsentrari APBN 2017.

g) Administrasi Kegiatan

Tujuan

Memfasilitasi pengelolaan keuangan Pusat


Memfasilitasi pengelolaan ketatausahaan Pusat


Memfasilitasi pengelolaan administrasi kantor Pusat


Memfasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan Pusat Penyuluhan Pertanian.


Sasaran

Terselenggaranya manajemen administrasi Pusat

Penyuluhan Pertanian tahun 2017 yang baik dan benar.

Metode

Metode yang dilaksanakan adalah fasilitasi pengelolaan

administrasi melalui pertemuan/rapat-rapat, dan lain-lain.

Tempat dan Waktu

Kegiatan ini akan dilaksanakan Januari - Desember 2017

yang direncanakan diselenggarakan di Jakarta dan Jawa

Barat

Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah Sub Bidang Program, Bidang

Program dan Evaluasi, Pusat Penyuluhan Pertanian.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 394.560.000,-

b. Realisasi : Rp. 384.432.200 (97,43%)

Hasil

Pemberian honorarium bagi 12 orang admin SMIPP

(4 triwulan);

Perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin seperti

komputer, printer, laptop, dll;

Berlangganan tv kabel dan media cetak (koran dan

tabloid);

Renovasi ruang rapat Pusat Penyuluhan Pertanian;

Bantuan transport dan uang saku untuk peserta

rapat dalam kantor (RDK).


h) Penyusunan dan Pengiriman Pedoman Penyuluhan

Pertanian

Anggaran

a. Pagu : Rp. 456.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 454.222.700,- (99,50%)

Hasil Kegiatan

(1) Penyusunan Pedoman Dekonsentrasi


2017

Tujuan

Sebagai acuan bagi pengelola Dana

Dekonsentrasi penyuluhan pertanian agar

efektif dan efisien serta menjaga

akuntabilitas administrasi, keuangan dan

teknis; dan

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas

penyelenggaraan kegiatan penyuluhan

pertanian antara pusat dan daerah.

Sasaran

Penyelenggara Penyuluhan Pertanian di 34

provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 816

kecamatan;

Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil

(PNS) Penerima BOP sebanyak 24.677

orang;

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu

Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak

18.728 orang di 514 kabupaten/kota;

Kelembagaan Ekonomi Petani di tingkat

Kecamatan sebanyak 400 Unit.


Hasil

Tersusun dan tercetaknya Pedoman

Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian Tahun 2017.

(2) Penyusunan Pedoman Sekolah Lapangan

Tujuan

Memberikan pengetahuan kepada petani

tentang sekolah lapangan komoditas pangan

strategis nasional tentang cara-cara

membudidayakan dan diharapkan mampu

mengembangkan usaha taninya serta

mampu menghasilkan produksi yang

maksimal.

Meningkatkan pemahaman, keterampilan

dan pengetahuan dasar tentang komoditas

pangan strategis nasional agar petani

menjadi ahli di lahan usaha taninya dan di

dalam wilayah kelompoknya dan diharapkan

dapat menularkan keahliannya serta dapat

menerapkannya di lapangan.

Sasaran

Penyuluh pertanian, kelompoktani, gabungan

kelompoktani, serta kelembagaan ekonomi

petani.

Hasil

Tersusun dan tercetaknya Pedoman Sekolah

Lapangan


(3) Penyusunan Pedoman Aplikasi Paket Teknologi/

Research Extension Linkages (REL)

Tujuan

Meyakinkan kesesuaian paket teknologi

usahatani dengan kebutuhan dan

kemampuan serta kondisi agroekosistem

petani/kelompoktani di wilayah dimana kaji

terap dilaksanakan;

Mempercepat penyebaran informasi paket

teknologi pertanian yang telah

direkomendasikan sesuai spesifik lokasi.

Sasaran

Peneliti dan Penyuluh Pertanian di BPTP,

Penyuluh Pertanian di Provinsi,

Kabupaten/Kota, BPP dan WKPP;

Petani/Kelompoktani pelaksana

Implementani Rekomendasi Uji Teknologi;

dan

Para penyelenggara penyuluhan di pusat,

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan yang

menangani.

Hasil

Tersusun dan tercetaknya Pedoman Aplikasi

Paket Teknologi/Research Extension Linkages

(REL).


(4) Revisi Permentan 131 Tahun 2014 Tentang

Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga

yang membidangi Pertanian dalam Mendukung

Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian

Strategis Nasional

Tujuan

Penetapan mekanisme dan hubungan kerja

yaitu untuk meningkatkan koordinasi dan

sinergitas program dan kegiatan antar lembaga

yang membidangi pertanian di Pusat, provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan dalam

mendukung peningkatan produksi komoditas

pertanian strategis nasional.

Sasaran

Sekretariat/Direktorat/Inspektorat Jenderal

dan Badan lingkup Kementerian Pertanian di

Pusat;

Lembaga yang membidangi pertanian di

provinsi dan kabupaten/kota;

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas

yang melaksanakan tugas teknis di bidang

pertanian.

Hasil

Tersusunnya peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan penyuluhan Pertanian.


i) Langganan Majalah Kebijakan Pertanian

Anggaran

a. Pagu : Rp. 102.600.000,-

b. Realisasi : Rp. 102.600.000,- (100%)

Hasil

Berlangganan majalah kebijakan pertanian bagi 19 UPT

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

sebanyak 10 eksemplar selama 12 bulan.

j) Pengawalan Program Sekolah Lapangan dan Aplikasi

Paket Teknologi/REL

Anggaran

a. Pagu : Rp. 312.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 271.651.400,- (87,07%)

k) Pengawalan Program Pengembangan Kawasan

Perbatasan

Anggaran

a. Pagu : Rp. 861.600.000,-

b. Realisasi : Rp. 840.360.200,- (97,53%)

Hasil Kegiatan

(1) Pertemuan Koordinasi UPSUS di Provinsi

Kalimantan Barat

Tujuan

Dalam rangka menyamakan pemahaman

dan menyepakati langkah-langkah

percepatan pencapaian target luas tambah

tanam, peningkatan produktivitas dan

produksi padi;


Memperkuat 5 (lima) daerah perbatasan

yang berpotensi untuk dikembangkan

menjadi lumbung pangan yaitu Kabupaten

Sambas, Kabupaten Bengkayang,

Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang

dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Persiapan rencana kunjungan kerja Menteri

Pertanian ke daerah perbatasan dan

rencana Indonesia akan melakukan ekspor

perdana beras produksi Kalimantan Barat,

khusus daerah perbatasan ke Malaysia oleh

Presiden RI.

Sasaran

Percepatan kegiatan dan realisasi kegiatan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat;

Upaya khusus penambahan luas tambah

tanam secara intensif di Provinsi Kalimantan

Barat.

Hasil Pencapaian

Realisasi target dan realisasi tanam Provinsi

Kalimantan Barat periode Oktober-Maret

(terlampir)

(2) Program dan Kegiatan UPSUS 2017 di

Kalimantan Barat

Tujuan

Tujuan dilakukannya pengawalan dan supervisi

program UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai di

Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :


Agar pelaksanaan kegiatan pencapaian

swasembada pangan diseluruh

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Barat dapat tercapai sesuai target yang telah

ditetapkan;

Memastikan pelaksanaan kegiatan UPSUS

Padi, Jagung dan Kedelai serta sarana

pendukung lainnya dalam pencapaian

swasembada pangan di Provinsi Kalimantan

Barat terjabarkan dan terlaksana dengan

baik dan benar sampai ke tingkat kelompok

tani di setiap Kabupaten/Kota.

Hasil Pelaksanaan

Program Kegiatan Pusat dari Anggaran

Pusat

- Alokasi Benih Bersubsidi (APBN)

Padi Inbrida (Rp. 2.500/kg)

Kedelai (Rp. 3.100/kg)

- Alokasi Kegiatan Peningkatan Produksi

Padi (APBN)

TP. Provinsi

Padi Inbrida : 30.500 Ha, Rp.

8.235.000.000

Padi Hazton : 18.500 Ha, Rp.

44.252.000.000

Padi Hibrida : 2.000 Ha, Rp.

2.250.000.000

Padi Organik : 60 Ha,

149.880.000


TP. Mandiri

Padi Inbrida : 70.050 Ha,Rp.

18.913.500.000

Padi Hazton : 28.000 Ha, Rp.

66.976.000.000

Padi Hibrida : 2.000 Ha, Rp.

2.250.000.000

Padi Organik : 140 Ha, Rp.

349.720.000

- Alokasi Kegiatan Peningkatan Produksi

Padi (APBN)

Pengembangan desa Mandiri Benih

7 unit, Rp.1.540.000.000

UPPO : 143 unit, Rp.

25.025.000.000

Benih Sumber : 10.500 kg, Rp.

157.500.000

Biaya Sertifikat : 420 Ha, Rp.

14.700.000

- Alokasi Bantuan Alsintan

Dana Tugas Pembantuan:

Combine Harvester kecil 35 unit

Combine Harvester sedang 33

unit

Combine Harvester besar 8 unit

RMU Wilayah perbatasan 5 unit

Brigade Pangan:

Com Sheller 43 unit

Power Thresher Multiguna 10

unit

Combine Harvester besar 25 unit

Com Combine Harvester 2 unit


Program Kegiatan di Daerah

- Luas Percetakan Sawah 6.500 Ha

- Kegiatan Serealia

Dam area Hazton 3 paket (10 ha per

paket), melalui bantuan benih,

pupuk NPK, KCL, pupuk Phospate

dan pupuk organik;

Bantuan benih padi Inbrida 5 paket

(10 ha per paket);

Dukungan pengembangan padi

Inbrida melalui bantuan pupuk dan

pestisida di Kabupaten Sambas,

Bengkayang, Mempawah, Ketapang

dan Kubu Raya;

Penumbuhan penangkar dengan

bantuan pupuk NPK, pupuk organik

padat dan cair, Dekomposer dan

pembenah tanah;

Bantuan benih jagung komposit

sebanyak 3 paket (10 ha per paket);

Bantuan benih jagung komposit,

pupuk NPK dan pupuk organik padat

sebanyak 5 paket (5 ha per paket).

- Kegiatan Akabi : bantuan benih kedelai

sebanyak 2 paket (5 ha per paket).

Target Tanam Pajale Periode Okmar

(Menteri) 2016/2017

Target tanam Padi, Jagung dan Kedelai

periode Okmar 2016/2017 yang telah

dicanangkan oleh Menteri Pertanian, dapat

dilihat pada lampiran 1.


Perkembangan Realisasi Tanam Pajale

Periode Okmar 2016/2017

- Realisasi Tanam Pajale:

Bulan Oktober 2016

Target luas tambah tanam bulan

Oktober 2016 sebesar 90.816 ha

namun hanya terealisasi sebesar

89.232 ha (98.26%).

Bulan November 2016




76.442 ha (104.94%).

Bulan Desember 2016




41.180 ha (88.22%).

Bulan Januari 2017




9.911 ha (66.42%).

Bulan Februari 2017




2.146 ha (80.07%).

Bulan Maret 2017




43.856 ha (101.82%).


(3) Pengembangan Kawasan Padi dan Jagung

Persiapan Ekspor di Kawasan Perbatasan

Kalimantan Barat antara Pemerintah RI dengan

Pemerintah Malaysia

Tujuan

Mencari peluang untuk melakukan pemasaran

dan ekspor produk pertanian ke Brunei

Darussalam dan Malaysia.

Sasaran

Sasaran jangka pendek penanaman pada

lahan seluas 19.000 ha dengan 12.000 ha

untuk padi dan 7.000 ha untuk jagung.

Sasaran jangka menengah sampai tahun

2018 penanaman pada lahan seluas 50.000

ha.

Terwujudnya kawasan komoditas pertanian

modern di perbatasan yang memenuhi

luasan skala ekonomi didukung oleh

infrastruktur yang memadai dengan

pengelolaan oleh satu manajemen

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Terwujudnya produk beras kualitas ekspor

yang memenuhi standar Good Agriculture

Practice (GAP), Good Manufacture Practice

(GMP) dan Good Handling Practice (GHP).

Hasil

Jangka Pendek (Periode Maret – Oktober 2017)

Lokasi Pengembangan Kawasan

Dari target 50.000 ha untuk jangka

pendek dikembangkan 19.000 ha dengan

rincian sebagai berikut:


7.000 ha di Kabupaten Sanggau untuk

tanaman padi dan 7.000 ha untuk

tanaman jagung yang akan

dilaksanakan di Kecamatan Sekayam,

Kembayan, Bonti, Bedulai dan

Entikong.

4.000 ha di Kabupaten Sambas akan

dikembangkan tanaman padi yaitu di

Kecamatan Selakau/Pemangkat

dengan varietas IPB 3S

1.000 ha di Kabupaten Kapuas Hulu

akan dikembangkan tanaman padi yaitu

di Kecamatan Badau dan Lanja dengan

varietas lokal Raja Uncak.

Dalam rangka mencapai target tersebut

perlu peningkatan sumberdaya manusia

untuk itu diperlukan pelatihan khususnya

untuk Penyuluh Pertanian, Siswa SMK

Pertanian, Petani Muda (GEMPITA) di

lapangan dan Babinsa meliputi aspek

teknis, manajerial dan mekanisasi dalam

rangka mengawal program dan kegiatan di

lapangan. Sumber pendanaan berasal dari

APBN, APBD dan CSR tahun 2017 di Pusat

dan Daerah. Gubernur dan 5 (lima) Bupati

telah berkomitmen untuk mensukseskan

kegiatan tersebut.

Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dengan

membentuk Koperasi/Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP). Pembentukan KEP

dimaksudkan agar mereka dapat bermitra

dengan pihak swasta dan pemerintah,


seperti BULOG, Perbankan, dan PIHC guna

mendapatkan bantuan CSR ataupun Kredit

Usaha Rakyat (KUR).

Persiapan Ekspor

Perusahaan yang akan melakukan

ekspor adalah PT. Gema Supra Abadi

yang sudah membangun komunikasi

dengan BERNAS BERHAD di Kuala

Lumpur melalui kuasa Direktur

Perusahaan di Sarawak, Malaysia;

PT. Gema Supra Abadi sudah

mengirimkan sampel beras ke BERNAS

BERHAD untuk diekspor ke Sarawak,

Malaysia.

BERNAS BERHAD telah melakukan

survey pasar di Sarawak, Malaysia;

PT. Gema Supra Abadi telah

mengajukan permohonan rekomendasi

ekspor beras dari Kementerian

Pertanian dam ijin ekspor beras ke

Kementerian Perdagangan RI;

PT Gema Supra Abadi telah melakukan

kemitraan dengan beberapa

penggilingan beras di Kalimantan Barat

yang telah memenuhi persyaratan

BERNAS BERHAD. Sejak bulan Maret

– Desember 2017 telah mampu

mengekspor beras premium sebanyak

1.200 – 1.500 ton/bulan. Program

jangka panjang akan mengekspor 5.000

ton/bulan tergantung permintaan pasar

di Sarawak. Hingga saat ini Provinsi


Kalimantan Barat telah surplus beras

sebanyak 300.000 ton;

Percepatan uji coba ekspor oleh

Menteri Pertanian pada bulan Maret

dan pengiriman truk ke 1.000 oleh

Presiden RI pada bulan Oktober 2017;

Mendorong BERNAS BERHAD

mempercepat ekspor beras dari

Kalimantan Barat ke Sarawak melalui

PLBN Entikong Tebedu.

(4) Laporan Fact-Finding Mission TM Malaysia ke

Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat

Kunjungan tim “FACT-FINDING MISSION” dari

Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani

Malaysia ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat

telah dilaksanakan pada tanggal 24-26 Mei 2017.

Tim Malaysia berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Mr.

Cristopher John Biai (Principle Assistant Director,

Department of Agrculture Malaysia/ketua delegasi),

Dr. Noraini Samat (Senior Scientis, MARDI

Malaysia), Mr. Benedict Teo Chung Beng

(Assistent Director, Department of Agriculture

Serawak), Mr. Yazid Bostaman (Senior Scientis

Department of Agriculture Serawak), dan Mr.

Nicholas Ak Jenek (Assistent Director of Veterinary

Division Department of Agriculture Serawak).

Selama berada di Kalimantan Barat, Tim Malaysia

didampingi oleh tim dari Kementerian Pertanian dan

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Tujuan fact-

finding mission dari tim Kementerian Pertanian dan

Industri Azas Tani Malaysia adalah untuk menggali

informasi secara akurat tentang kesiapan Indonesia,


khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat

sebagai salah satu pemasok beras, jagung dan

komoditi lainnya ke pasar ekspor Malaysia.

Kunjungan tim Malaysia di Kalimantan Barat diawali

dengan memaparkan gambaran tentang “Kebijakan

Pembangunan Pertanian di Indonesia” dan

“Program Ekspor Beras di Wilayah Perbatasan

Kalimantan Barat” di kantor Dinas Pertanian dan

Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat-Pontianak.

Selanjutnya, tim Malaysia melakukan kunjungan

lapangan di beberapa lokasi diantaranya: (1)

Alsintan Centre, Training Centre dan Rice Milling

Unit (RMU) di Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

(2) Balai Benih Induk (padi), Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Barat yang terletak di Desa Peniraman,

Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak;

(3) Kawasan tanaman jagung seluas 2000 ha di

Desa Bange Kecamatan Sangau Ledo Kabupaten

Bengkayang; (4) Kawasan tanaman padi seluas

1700 ha di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas,

(5) Industri Pakan Ternak dan Industri Pupuk

Organik terbesar di Asia Tenggara yang diusahakan

oleh PT. Bintang Jaya Proteina di Kota Singkawang;

(6) Balai Benih Induk Hortikultura (BBIH) Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Anjongan,

Kabupaten Mempawah; (7) Kawasan tanaman padi

seluas 100 ha di Desa Tunggal Bakti Kecamatan

Kembayang Kabupaten Sanggau yang sekaligus

merupakan lokasi pusat kegiatan HPS 2017; dan (8)

Areal rencana tanam jagung bersama Menteri

Pertanian Republik Indonesia dengan Menteri


Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia seluas 56

ha di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam.

Selama 3 (tiga) hari kunjungan di wilayah perbatasan

Kalimantan Barat, tim Kementerian Pertanian dan

Industri Azas Tani Malaysia telah melihat dan

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Berbagai kebijakan dan program yang telah

dilakukan oleh Kementerian Pertanian Indonesia

untuk kurun waktu dua tahun (2015-2016) telah

berhasil meningkatkan produksi padi secara

signifikan. Hal ini telah membuat Indonesia

mencapai target swasembada beras dan

sekaligus memiliki surplus beras pada tahun

2015 dan 2016 masing-masing sekitar 10 juta

ton dan 8 juta ton. Khusus di Kalimantan Barat

surplus beras telah dicapai sejak tahun 2013.

Pada tahun 2016 surplus beras tercatat sekitar

258 ribu ton, yang sebagian besar (78,5%)

adalah berasal dari wilayah perbatasan

(Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang,

Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan

Kabupaten Kapuas Hulu). Demikian halnya

dengan produksi jagung secara nasional pada

tahun 2016 tercatat sekitar 23,2 juta ton atau

meningkat 21,9% dari total produksi pada tahun

2014 (19,0 juta ton). Dengan produksi jagung

tersebut, Indonesia mampu mengurangi impor

jagung sebesar 62,0% pada tahun 2016.

Dengan memperhatikan perkembangan

kawasan tanaman padi dan jagung di wilayah

perbatasan, maka potensi ekspor komoditas

beras dan jagung ke Malaysia sangat besar


dengan kualitas dan harga yang bersaing.

Apalagi kebutuhan jagung saat ini di Malaysia

sekitar 3,71 juta ton masih dipenuhi hampir

100% dari impor. Dengan dibukanya pasar

ekspor beras dan jagung Malaysia dari wilayah

perbatasan Kalimantan Barat akan memberikan

banyak keuntungan bagi Malaysia terutama

dilihat dari aspek keamanan pangan dan jarak

yang tidak terlalu jauh.

Pertanian Indonesia, khususnya di wilayah

perbatasan Kalimantan Barat dinilai memiliki

banyak keunggulan diantaranya; memiliki

berbagai jenis dan varietas benih/ bibit, teknologi

budidaya terpadu, alat dan mesin pertanian yang

sudah dilisensikan kepada swasta/pabrik, serta

model kelembagaan sistem pengelolaan

produksi pertanian. Dengan memperhatikan

keunggulan-keunggulan tersebut, pihak Malaysia

sangat berminat melakukan kerjasama teknik

dengan Indonesia terutama dalam bentuk

pengembangan capacity building di bidang

pertanian.

Wilayah perbatasan Kalimantan Barat dinilai

memiliki potensi yang sangat besar untuk

pengembangan berbagai komoditas pertanian.

Apalagi selama ini diketahui, beberapa komoditi

pertanian yang diusahakan petani telah

diperdagangkan ke Malaysia secara tradisional

seperti: lada, pisang, jeruk, kakao, lidah buaya,

karet, CPO, beras aromatik (beras hitam, beras

hijau dll). Dengan kondisi seperti ini, maka

sangat terbuka peluang bagi Malaysia dan


Indonesia untuk mengembangkan kerjasama

dalam bentuk joint investment, seperti

pengembangan program Food Estate, investasi

dalam distribusi input pertanian, pengolahan dan

distribusi hasil pertanian dan lainnya.

Dalam upaya mempererat hubungan kerjasama

bilateral antara kedua negara yang serumpun,

tim dari Kementerian Pertanian dan Industri Azas

Tani Malaysia dan Kementerian Pertanian

Indonesia sepakat untuk menindaklanjuti hasil

FACT-FINDING MISSION dengan membawa

beberapa usulan kegiatan ke tingkat pimpinan

yang lebih tinggi di masing-masing Kementerian,

antara lain:

Mempersiapkan launching “Kerjasama

Pengembangan Kawasan Perbatasan”, yang

diawali dengan memanfaatkan momentum

“Hari Pangan Sedunia” pada tanggal 21

Oktober 2017 dengan melakukan ekspor

perdana beras, jagung dan komoditi lainnya

termasuk alat dan mesin pertanian dari

wilayah perbatasan Kalimantan Barat ke

Malaysia.

Tanam jagung bersama Menteri Pertanian

Republik Indonesia dengan Menteri

Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia

yang direncanakan akan dilakukan di Desa

Kenaman Kecamatan Sekayam pada awal

atau pertengahan Agustus 2017.


(5) Pertemuan Teknis Pengembangan Lumbung

Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah

Perbatasan Kalimantan Barat

Pertemuan teknis pengembangan Lumbung

Pangan Berorientasi Ekspor Wilayah Perbatasan

(LPBE-WP) di Kalimantan Barat dilaksanakan di

Hotel Golden Tulip Pontianak pada tanggal 2

Agustus 2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh

120 peserta yang terdiri dari Wakil Gubernur

Kalimantan Barat, Kepala Badan PPSDMP, Staf

Ahli Menteri Pertanian bidang SDM, Kepala

Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Balai Besar

Pengkajian Teknologi Pertanian, Kelapa Dinas

Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten Perbatasan

(Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan

Kapuas Hulu), Bank BRI, Monsanto, PT. Bisi

Internasional Tbk, PT. Agro Kimia, PT. Cahya

Agrolev Kencana, PT. Rainbow Agrocience,

GPMT Kalimantan Barat, Peneliti Badan Litbang

Pertanian dan BPTP Kalimantan Barat.

Tujuan pertemuan teknis adalah untuk

merumuskan langkah-langkah strategis

pengembangan lumbung pangan berorientasi

ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Barat,

khususnya pengembangan tanaman jagung.

Secara spesifik tujuan pertemuan teknis adalah:

Melakukan penajaman Grand Design

pengembangan LPBE-WP;

Merumuskan pola kemitraan strategis

LPBE-WP; dan


Mensinergikan berbagai kebijakan dan

program pembangunan di wilayah

perbatasan.

Untuk merumuskan langkah-langkah konkret

dalam melaksanakan LPBE-WP, peserta

pertemuan teknis telah diberikan pembekalan

wawasan mengenai pembangunan wilayah

perbatasan oleh beberapa narasumber dengan

materi yang meliputi: (1) Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) Sebagai

Lokomotif Pengembangan Ekonomi Sektor

Agribisnis di Kawasan Perbatasan (Dr. Sinis

Munandar, M.S./Anggota Kelompok Ahli BNPP);

(2) Menuju Lumbung Pangan Dunia (Dr. Sam

Herodian/Staf Ahli Menteri Bidang SDM

Kementan); (3) Kerjasama Pembiayaan Pola

Kemitraan BRI dalam Pengembangan Lumbung

Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah

Perbatasan (Arief/BRI Jakarta); (4) Grand Design

Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi

Ekspor di Wilayah Perbatasan Kalimantan

Barat (Penjab Lumbung Pangan Berorientasi

Ekspor Wilayah Perbatasan Kalimantan

Barat/Kepala Pusat penyuluhan Pertanian).

Program LPBE-WP di Kalimantan Barat

akan dilaksanakan melalui kerjasama

kemitraan strategis antara Pemda dan

Kementan, Bank BRI, swasta dan

petani/koperasi petani serta kelembagaan

ekonomi petani.


(6) Pengawalan dan Pendampingan Perbatasan

Kalimantan Barat

Tanggal 15 Oktober 2017, Tim Pusat

mengunjungi BPP Tebas, Kabupaten Sambas.

Adapun rincian koordinasi dilakukan sebagai

berikut:

Kesiapan BPP Tebas untuk mendampingi

dan mengawal perbatasan Kalimantan Barat

berorientasi ekspor beras ke Malaysia;

Memastikan KEP yang siap untuk

mengekspor beras ke Sarawak - Malaysia

yaitu KEP Tebas Gemilang Jaya;

Perlunya dipersiapkan profil KEP Tebas

Gemilang Jaya secara rinci untuk dukungan

data;

Memastikan KEP tersebut mampu

menyiapkan beras untuk ekspor perdana

pada tanggal 21 Oktober 2017 serta

menentukan kualitas dan kuantitas standart

ekspor (kadar air, kebersihan, patahan

beras), di Kalimantan Barat, sebanyak 10

ton;

Mengunjungi gudang beras KEP Tebas

Gemilang Jaya memiliki kapasitas 20 ton;

Kunjungan lapangan dokumentasi open

camera;

Kendala

Adapun kendala yang dihadapi di lapangan

sebagai berikut:

KEP Tebas Gemilang Jaya perlu

membutuhkan sarana dan prasarana

seperti alat panen combine harvester

dan alat penggiling yang modern;


Perlunya sinergi pengawalan dan

pendampingan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi,

kabupaten, kecamatan) untuk

pengawalan perbatasan Kalimantan

Barat berorientasi ekspor beras.

Tanggal 17 Oktober 2017, Pusat melakukan

kunjungan, yaitu:

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Entikong, adapun hasil kunjungan sebagai

berikut:

Bertemu dengan Kepala Stasiun

Karantina Pertanian Kelas I Entikong;

Berkoordinasi untuk melengkapi

dokumen-dokumen eksport perdana

beras yang akan dilakukan pada

tanggal 21 Oktober 2017;

Kesiapan sarana angkutan eksport

beras perdana sudah disiapkan pihak

pemerintah sebanyak 5 truk dengan

kapasitas 5 ton;

Pada tanggal 20 Oktober 2017, di BPP

Kembayan, Kabupaten Sanggau, truk

yang mengangkut beras yang akan

ekspor sudah tiba;

Alur ekspor beras perdana;

- Truk berkumpul di BPP Kembayan,

Kabupaten Sanggau

- Berangkat dari BPP Kembayan,

Kabupaten Sanggau menuju ke

PLBN Entikong


- Barang didrop sampai PLBN

Entikong kemudian diserahkan pihak

Malaysia

Masih ada kendala di dokumen yang

belum lengkap yaitu belum adanya

surat IP (Import Permit) dari Malaysia

sehingga pihak Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Entikong belum bisa

mengeluarkan surat PC (Phytosanitary

Certificate).

Kunjungan ke Kantor KPPBC Tipe Madya

Pabean C Entikong, adapun rincian hasil

kunjungan tersebut:

Pusat Kementerian Pertanian

menyampaikan untuk melakukan

ekspor perdana beras pada tanggal 20

Oktober 2017 yang akan diresmikan

oleh Presiden Republik Indonesia;

Berkoordinasi kesiapan dokumen

ekspor yang perlu dilengkapi;

Perlunya untuk mengisi modul data

ekspor.

Tanggal 18 - 19 Oktober 2017, Koordinasi di

Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong;

Menyiapkan dokumen-dokumen PT. Gema

Supra Abadi (GSA) untuk mengisi

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

adapun dokumen yang disiapkan yaitu; Surat

Invoice PT. GSA, Surat Packing List, Surat

Warranty Certificate, Surat Outward Manifest

dan Surat Kuasa, surat pemberitahuan

pemberian akses Kepabean dan Surat


penerimaan permohonan registrasi

Kepabean;

Mengisi Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB) bersama staf Bea dan Cukai di

Pabean Entikong.

Tanggal 20 Oktober 2017, Kepala Pusat

Penyuluhan Pertanian menghadiri Launching

Perdana Ekspor Beras ke Malaysia, di Desa

Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan,

Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Peserta undangan: Menteri Pertanian RI,

Sekjen Kementerian Malaysia, Bupati

Sanggau, Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Kementan, Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pertanian

Kab. Sanggau, Camat Kembayan, Penyuluh

Pertanian Kecamatan se Kabupaten

Sanggau, Perwakilan Bernas;

Menteri Pertanian melakukan ekspor beras

hasil produksi pertanian Kabupaten Sanggau

ke Sarawak Malaysia melalui jalur

perbatasan Entikong. Kabupaten Sanggau

sudah surplus 50 ribu ton beras, Kalimantan

Barat surplus 350 ribu ton. Surplus ini kita

kirim ke negara tetangga. Ada permintaan

beras 140 ribu ton;

Pada ekspor kali ini, beras medium INPARI

33 yang akan dikirim hanya sebagai

perkenalan awal ke Malaysia. Beras yang

akan dikirim sebagai permulaan ini

jumlahnya 25 ton. Nantinya, ekspor resmi

akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang.


l) Sinkronisasi Pendampingan Penyuluhan Komoditas

Strategis

Anggaran

a. Pagu : Rp. 1.365.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 1.107.570.550,- (81,11%)

Hasil Kegiatan

(1) Pembahasan DAK

Tujuan

Mendukung pencapaian produksi komoditas

pertanian strategis;

Peningkatan kemampuan produksi bahan

pangan dalam negeri untuk pengamanan

kebutuhan pangan nasional;

Mendukung peningkatan nilai tambah, daya

saing dan ekspor komoditas; dan

Meningkatkan kinerja pembangunan

pertanian di daerah.

Hasil Pencapaian

Rancangan Kegiatan DAK Bidang Pertanian

Tahun 2018

- Provinsi

Pembangunan/Perbaikan

UPTD/Balai Diklat Pertanian dan

SMK Pertanian Pembangunan dan

Penyediaan Sarana Pendukungnya

Pembangunan/Perbaikan UPTD

Balai Mekanisasi Pertanian dan




UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan

Hijauan Pakan Ternak, Lab.

Kesmavet, Lab. Pakan dan


- Kabupaten/Kota

Pembangunan/Perbaikan Sumber-

Sumber Air (Kegiatan Wajib) meliputi

Irigasi Air Tanah

(dangkal/dalam)/embung/dam

parit/pintu air/long storage

Pembangunan/Perbaikan Jalan

Pertanian (Jalan Usaha Tani dan

Jalan Produksi)

Pembangunan/Perbaikan Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) di

Kecamatan dan penyediaan sarana

pendukungnya


Balai/Instalasi Perbibitan dan

Hijauan Pakan Ternak, Rumah

Potong Hewan (RPH), Puskeswan

dan Penyediaan Sarana

Pendukungnya

- Hasil Pembahasan Kegiatan DAK

Bidang Pertanian 2018 dengan

BAPPENAS

Hasil rapat BPPSDMP dengan

BAPPENAS, bahwa untuk tahun 2018

akan dialokasikan anggaran untuk 500

unit Balai Penyuluhan Pertanian di

Kecamatan sebesar 250 Milyar.


Berdasarkan hasil rapat tersebut Pusat

Penyuluhan Pertanian melakukan

pendataan di beberapa kabupaten/kota

di Jawa Barat, Bogor, Jawa tengah dan

Jawa Timur dengan tujuan untuk

mendata kembali kebutuhan dana untuk

BPP tersebut.

Kunjungan di beberapa Kabupaten/Kota

secara umum sangat direspon oleh para

Penyuluh Pertanian terutama yang

belum ada bangunan BPP maupun

bangunan BPP yang tidak layak.

(2) Persiapan Pertemuan Sinkronisasi

Pendampingan Penyuluhan Komoditas Strategis

Tujuan

Tujuan kegiatan Pertemuan Sinkronisasi

Pendampingan/Pengawalan Penyuluh Pertanian

Terhadap Komoditas Strategis Nasional adalah

untuk:

Sinkronisasi antara kegiatan pembekalan

petugas yang akan melaksanakan

pendampingan/ pengawalan, pola dan

proses pendampingan kegiatan APBN-P

tahun 2017 tingkat Provinsi;

Mensinergikan Calon Peserta Calon Lokasi

(CPCL) yang akan melaksanakan

pendampingan sesuai dengan komoditas;

Sebagai upaya maksimal dalam melakukan

pendampingan yang sekaligus melakukan

antisipasi terhadap potensi kendala yang

mungkin terjadi terkait upaya pemecahan

masalah (exit strategies).


Peserta

Peserta kegiatan Pertemuan Sinkronisasi

Pendampingan/ Pengawalan Penyuluh Pertanian

Terhadap Komoditas Strategis Nasional dihadiri

oleh 100 orang yang meliputi: Kepala Dinas yang

menangani fungsi penyuluhan pertanian di

Kabupaten/Kota.

Output

Output dari pertemuan ini adalah tercapainya

koordinasi, integrasi dan sinergitas serta

terkonsolidasikannya pelaksanaan kegiatan

pendampingan/pengawalan kegiatan APBN-P

Tahun 2017 lingkup Badan PPSDMP yang

meliputi antara lain: (a) Pemetaan petani dan

kelompoktani penerima program; (b) kesiapan

benih/bibit, lahan, dan target-target yang akan

dicapai; (c) penyiapan materi, metoda, dan

media pendampingan bagi penerima manfaat

program; (d) petugas pendamping guna

pemantapan materi pembekalan; (e)

pelaksanaan pembekalan/bimbingan taknis bagi

petani/Poktan penerima manfaat; (f) Pengawalan

kegiatan oleh Dosen, Widyaiswara, dan Petugas

Dinas; pendampingan kegiatan oleh mahasiswa,

alumni, pemuda tani; (g) penguatan

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)/Kelompok

Usaha Bersama (KUB); dan (h) monitoring, dan

supervisi pelaksanaan.


(3) Pertemuan Sinkronisasi Pendampingan

Penyuluhan Komoditas Strategis Tahun 2017

Tujuan

Sinkronisasi antara kegiatan pembekalan

petugas yang akan melaksanakan

pendampingan/ pengawalan, pola dan

proses pendampingan kegiatan APBN-P

tahun 2017 tingkat Provinsi;

Mensinergikan Calon Peserta Calon Lokasi

(CPCL) yang akan melaksanakan

pendampingan sesuai dengan komoditas

serta mengidentifikasi kendala yang mungkin

terjadi terkait pelaksanaan pendampingan/

pengawalan.

Tempat dan Waktu

Kegiatan Sinkronisasi Pendampingan

Penyuluhan Komoditas Strategis dilaksanakan

pada tanggal 13 – 15 September 2017 di

Platinum Adisucipto Hotel & Confrence Centre,

D.I. Yogyakarta.

Peserta

Peserta pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi

terdiri dari Kepala Dinas yang menangani fungsi

penyuluhan pertanian di Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Hasil Pelaksanaan

Memperhatikan arahan Kepala Badan PPSDMP,

Dirjen Tanaman Pangan, Kepala Pusat

Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan

Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian

dan pemaparan dari narasumber serta hasil

diskusi, dapat dirumuskan sebagai berikut:


Dalam rangka mewujudkan swasembada dan

wasembada berkelanjutan komoditas strategis

nasional menuju kedaulatan pangan dan

kesejahteraan petani, tahun 2017 Kementerian

Pertanian mengalokasikan kegiatan dan

anggaran untuk memperkuat perbenihan/

perbibitan komoditas Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Komoditas strategis tersebut meliputi kedelai,

bawang putih, bawang merah, aneka cabai,

mangga, jeruk, dan karet, kopi, kakao, kelapa

dalam, serta sinkronisasi akseptor Inseminasi

Buatan (IB). Penguatan perbenihan/perbibitan

dimaksudkan untuk meningkatkan produksi guna

pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan juga

peningkatan nilai ekspor.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan

kegiatan APBN-P tahun 2017, Badan PPSDMP

melaksanakan kegiatan pengawalan dan

pendampingan kepada petani, kelompoktani

(Poktan) penerima manfaat program mulai dari

penerimaan benih/bibit, pengolahan tanah,

penanaman, dan benih/bibit tumbuh sehat, serta

pengawalan dan pendampingan akseptor

Intensifikasi kawin alam (INKA). Pelaksanaan

kegiatan pengawalan dan pendampingan

dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian (yang

mengkoordinasikan penyuluhan) dan Perguruan

Tinggi Mitra serta untuk tercapainya target

kegiatan APNP tahun 2017.

Kegiatan pengawalan dan pendampingan

difokuskan untuk komoditas kedelai seluas

500.000 ha; bawang putih seluas 3.150 ha,


aneka cabai seluas 2.250 ha, bawang merah

1.200 ha, jeruk 1.225 ha, dan mangga 410 ha;

karet, kelapa dalam, kopi, kakao, dengan total

luasan 78.370 ha; dan sinkronisasi IB/SIWAB

untuk 111.800 akseptor IB. Perluasan Areal

Tanam (PAT) Kedelai mencakup 20 provinsi

dengan total areal 500.000 hektar. Lahan yang

digunakan untuk komoditas kedelai adalah lahan

kering, lahan bera, lahan tidur, lahan pasang

surut, lahan perkebunan, lahan Perhutani, serta

lahan ex-program Perluasan Areal Tanam Baru

(PATB) Jagung tahun 2017. Sedangkan

pengawalan dan pendampingan oleh CPNS

Penyuluh Pertanian terutama di lahan calon

benih kedelai.

m) Pengawalan Program Prioritas

Anggaran

a. Pagu : Rp. 556.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 536.492.400,- (96,40%)


2) Sub Bidang Evaluasi

a) Penyusunan Sistem Evaluasi Penyelenggaraan

Penyuluhan Tahun 2017

Tujuan

Membangun sistem pemantauan dan evaluasi

berbasis teknologi informasi yang bisa diakses oleh

pelaksana dan pengambil keputusan di setiap

tingkatan;

Melakukan penataan sistem admin database dan

jaringan yang terstrukstur dari pusat hingga

pelaksana di tingkat WKBPP.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 104.300.000,-

b. Realisasi : Rp. 103.293.300,- (99,03%)

Sasaran

Admin tingkat Pusat, dan Admin di BPP/WKBPP;

Pelaksana kegiatan di BPP/WKBPP;

Pembina penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota,

dan kecamatan.

Metode

Diskusi;

Uji coba perangkat lunak

Hasil

Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi yang

berbasis teknologi informasi;

Tersajinya data perkembangan yang up to date dan

dapat dipantau oleh penerima manfaat dan pemberi

manfaat;


Diperolehnya perkembangan kegiatan fasilitasi

kegiatan dan anggaran sistem penyelenggaraan

penyuluhan pertanian yangdapat digunakan sebagai

pengambilan kebijakan saat pelaksanaan (on going

evaluation) dan hasil akhir kegiatan (post

evaluation).

b) Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan

Penyuluhan Tahun 2017

Tujuan

Mengetahui distribusi dana Biaya Operasioanal

Penyuluh (BOP) PNS dan THL-TBPP, Honor THL-

TBPP melalui Dana Dekonsentrasi Semester I

(Januari-Juli) 2017;

Mengetahui hambatan dan masalah di lapangan

(fisik dan keuangan) guna mengukur pelaksanaan

kegiatan SL, REL dan KEP;

Membuat kesepakatan pengawalan dan

pendampingan dana dekonsentrasi dari setiap

provinsi untuk Agustus-Desember 2017;

Menyusun rencana target pencapaian fisik dan

keuangan pelaksanaan kegiatan Semester II

(Agustus-Desember) 2017.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 1.753.650.000,-

b. Realisasi : Rp. 1.682.990.350,- (95,97%)

Pelaksanaan

Pertemuan I

Waktu : 23 - 25 Agustus 2017

Tempat : Hotel Santika Premiere, Kota Harapan

Indah, Bekasi, Jawa Barat.


Materi

Arah Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Mendukung Swasembada Pangan;

Review dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan

melalui Dana Dekonsentrasi Semester I Tahun

2017;

Evaluasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP);

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

Hasil

Pengelola Dana Dekonsentrasi


2017, harus melakukan akselerasi/percepatan

pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan :

pembayaran honor dan BOP THL TBPP, BOP

PNS, kegiatan REL, SL dan KEP berdasarkan

rencana tindak lanjut yang disusun oleh masing-

masing provinsi;

Pelaksanaan kegiatan REL yang baru

dilaksanakan sampai tahap kaji terap tetap harus

melaksanakan implementasi rekomendasi/

diseminasi hasil kaji terap semaksimal yang

dapat dilaksanakan sampai akhir tahun

anggaran dan harus dikawal secara teknis

sampai tahun berikutnya;

Anggaran Honor dan BOP THL-TBPP dari

penyuluh THL-TBPP yang diangkat menjadi

CPNS harus segera di revisi sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh BPPSDMP.

Surat dari Kepala Badan PPSDMP rencana akan


disampaikan paling lambat minggu, 1

September 2017;

Pengelola Dana Dekonsentasi harus segera

melakukan identifikasi dan verifikasi KEP secara

cermat dan sungguh-sungguh mengingat

Pemerintah memberlakukan kebijakan bahwa

penerima manfaat fasilitasi bantuan pemerintah

harus berbasis kelompok tani dan memiliki legal

formal/berbadan hukum;

Pengelola Dana Dekonsentrasi wajib

menggunakan instrumen siluhtan.net sebagai

alat pengendalian kinerja penyelenggaraan

penyuluhan pertanian yang meliputi pemantauan

capaian fisik dan keuangan, serta kualitas

pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Setiap

minggu harus dilakukan updating serta kualitas

pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Setiap

minggu harus dilakukan updating data untuk

melaporkan perkembangan pelaksanaannya;

Pelaksanaan kegiatan SL merupakan kegiatan

prioritas yang menjadi tolok ukur kinerja

Penyuluhan Pertanian yang dipantau langsung

oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Untuk itu,

kegiatan SL harus dilaksanakan sesuai petunjuk

pelaksanaannya dan dilaporkan secara tertib

dan lengkap;

Pencapaian kinerja pelaksanaan penyuluhan

pertanian tahun 2017 dari masing-masing

provinsi akan menjadi dasar pertimbangan bagi

Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan

dan Pengembangan SDM Pertanian dalam

pengalokasian anggaran tahun 2018;


Rumusan hasil pertemuan ini berikut rencana

tindak lanjut dari unit pengelola dana

dekonsentrasi penyelenggaraan penyuluhan

pertanian dari setiap provinsi akan dikirimkan

oleh Pusat Penyuluhan kepada Kepala Dinas

Provinsi yang membidangi penyuluhan untuk

dapat menjadi bahan pengendalian internal.

Pertemuan II

Tujuan

Mengevaluasi penyelenggaran kegiatan

penyuluhan pertanian melalui dana

dekonsentrasi 2017;

Memperoleh masukan dalam penyelenggaraan


dekonsentrasi tahun 2017;

Menyusun langkah-langkah operasional

percepatan kegiatan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian bulan November dan

Desember 2017

Waktu : 8 s.d 10 Oktober 2017

Tempat : Java Paragon Hotel and Residences,

Surabaya - Jawa Timur.

Materi

Arah Kebijakan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian

Riview Implementasi Kebijakan Penyuluhan

melalui Dana Dekon 2017

Riview hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan

pertanian sampai dengan tahun 2017 dan saran

tindak lanjut untuk anggaran 2018


Review dan evaluasi pelaksanaan kegiatan


dekonsentrasi sampai dengan bulan Nopember

2017 serta rencana percepatan realisasi sampai

Desember 2017

Evaluasi kinerja penyuluh THL-TB dalam

mengoptimalkan peran BPP

Evaluasi kegiatan penguatan Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP) dan Kelompok Usaha

Bersama (KUB)

Review Pelaksanaan Kegiatan Kelompok A.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan

Penanggungjawab Teknis/Koordinator Penyuluh

Review Pelaksanaan Kegiatan Kelompok B.

Bendahara Pengeluaran

Review Pelaksanaan Kegiatan Kelompok C.

Kepala/Koordinator BPP

Metode

Pemaparan dan pembahasan laporan hasil

pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan;

Diskusi dan tanya jawab;

Pemaparan dari masing-masing daerah.

Hasil Pelaksanaan

Dasar hukum Penyelenggaraan Penyuluhan di

daerah tetap mengacu pada Undang-undang 16

tahun 2006, oleh karena itu pemerintah daerah

wajib memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan

penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan

bersifat penting dalam pembangunan daerah

dan bersifat konkuren, oleh karena itu perlu


dilakukan pendekatan pada Sekda dan Bapeda

agar dapat memberikan dukungan.

Aspek terpenting dalam Penyelenggaran

penyuluhan adalah ketenagaan dan

kelembagaan Pemerintah dan petani

Pasal 80 Undang-undang 19 tahun 2013

mengisyaratkan perlunya membentuk tim KEP di

kecamatan.

Amanat Permentan No 91 tahun 2013 tentang

evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian belum

sepenuhnya dilaksanakan oleh penyuluh.

Dari 6.058 THL-TBPP yang lulus sebagai CPNS

penetapan NIP dari BKN baru 5.995. NIP yang

belum terbit disebabkan oleh adanya

permasalahan data antara lain: ketidaksesuaian

latar belakang pendidikan, tanggal lahir, nama

dan WKPP.

Untuk mendukung pencapaian swasembada

kedelai tahun 2018, Kementerian Pertanian

melalui APBN-P mentargetkan penanaman

kedelai seluas 500.000 hektar, yang

pelaksanaannya menerapkan azas“buy 1 get 1

free”, artinya setiap 1 ha penanaman kedelai

yang didukung oleh dana APBN-P harus diikuti

dengan penanaman kedelai seluas 1 ha secara

swadaya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut sebanyak

5.200 Penyuluh Pertanian akan dilibatkan dalam

pendampingan di 20 provinsi.


Perkembangan CP-CL penanaman kedelai

APBN-P saat ini baru mencapai 370.000

hektar.Kekurangannya sebanyak 130.000 hektar

harus segera dilakukan CP-CL selambat-

lambatnya minggu ke dua bulan November

2017. Untuk mendukung agar sampai dengan

akhir Desember 2017 seluas 500.000 ha sudah

ditanami kedelai, maka selambat-lambatnya

minggu ketiga bulan November 2017 semua

benih kedelai harus sudah tersalurkan kepada

kelompok tani penerima bantuan.

Sampai dengan triwulan 3, penyerapan

anggaran dana dekonsentrasi baru mencapai

72,79% dari 31 provinsi yang melaporkan

perkembangannya melalui siluhtan.net

Perkiraan realisasi sampai dengan akhir

Desember 88,17% (berdasarkan data yang

diterima dari 28 Provinsi). Provinsi yang belum

menyerahkan perkiraan serapan sampai akhir

Desember 2017 adalah Papua, Papua Barat,

DKI, Jatim, Maluku, dan Bali.

Pengunggahan laporan dari BPP

perkembangannya cukup signifikan bila

dibandingkan dengan saat permulaan

dikembangkan pelaporan melalui siluhtan.net.

Pelaksanaan SL untuk seluruh komoditas di

seluruh provinsi sudah di atas 90% pada bulan

November 2017. Sedangkan realisasi keuangan

untuk kegiatan tersebut baru 70%. Oleh karena

itu perlu adanya percepatan pencairan anggaran

karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan.


c) Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan LAKIN

Tujuan

Menyediakan data dan informasi pelaksanaan

kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

setiap bulan;

Menyediakan data dan informasi pelaksanaan

kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

setiap tahunan;

Menyediakan data dan informasi sebagai bahan

pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijakan dalam

penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada tahun

mendatang.

Sasaran

Sasaran penyusunan laporan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian adalah manajemen administrasi

Pusat Penyuluhan Pertanian yang baik dan benar.

Waktu dan Tempat

Penyusunan laporan penyelenggaraan penyuluhan

pertanian dilaksanakan pada bulan Februari – Desember

2017 di Jawa Barat.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 105.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 104.508.400,- (99,53%)

Hasil

Tersusunnya Laporan Bulanan, Tahunan dan LAKIN

tahun 2017


d) Evaluasi Kelembagaan Petani

Tujuan

Tujuan pemantauan dan evaluasi kelembagaan petani

adalah untuk mengetahui perkembangan kelembagaan

petani dari aspek kuantitas dan kapasitas kelembagaan

petani

Sasaran

Kelembagaan petani

Metode

Perjalanan Monev

Anggaran

a. Pagu : Rp. 186.900.000,-

b. Realisasi : Rp. 185.800.900,- (99,41%)

Hasil

Peningkatan jumlah kelompok tani di tahun 2017

Peningkatan kapasitas (kelas kemampuan poktan)

poktan dalam kemampuan merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan,

pengendalian dan pelaporan kegiatan;

Peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan

fungsinya (wahana belajar, kelas kerjasama dan unit

produksi).

e) Pengendalian Intern Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tujuan

Memastikan bahwa unit kerja yang

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

penyuluhan memahami tentang pengendalian intern


Memastikan agar pelaksanaan kegiatan dalam

penyelenggaraan penyuluhan berjalan sesuai

prosedur atau tahap pelaksanaan kegiatan yang

diperlukan;

Mengatasi sedini mungkin hambatan yang terjadi

atau yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan

serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan

dan permasalahan yang ada;

Memperoleh masukan-masukan bagi

penyempurnaan program dan kegiatan yang akan

datang.

Sasaran

Seluruh sub bidang di Pusat Penyuluhan Pertanian,

BPPSDMP Kementerian Pertanian dan unit kerja/Satuan

Kerja Pelaksana Dana Dekonsentrasi Penyuluhan

Pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Metode

Wawancara, diskusi dan korespondensi untuk

pengendalian dalam pengelolaan anggaran dana

dekonsentrasi yang dilakukan setiap bulan dalam bentuk

surat yang dikirimkan baik melalui pos, facsimili maupun

email, dan komunikasi melalui telepon.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 72.650.000,-

b. Realisasi : Rp. 72.283.200,- (99,50%)

Hasil

Kegiatan pengendalian intern pelaksanaan

penyuluhan pertanian Tahun Anggaran 2017 telah

dilakukan untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan


dengan menggunakan instrument SOP PI yang

difokuskan pada kegiatan penyuluhan pertanian

yang didanai dengan dana dekonsentrasi.

Pengendalian intern pelaksanaan penyuluhan

pertanian meliputi (1) unsur-unsur manajemen

organisasi sebagaimana merujuk kepada Modul 1 –

5 Pelatihan Sistem Pengendalian Intern di

Lingkungan Kementerian Pertanian yang diterbitkan

oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Tahun 2009; (2) kegiatan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian yang dilaksanakan di daerah

(provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) dengan

menggunakan dana dekonsentrasi; dan (3)

administrasi keuangan dana dekonsentrasi untuk

penyelenggaran penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan yang menjadi tanggung jawab

jajaran penyuluhan di tingkat Pusat dan Daerah

(Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) telah

dilaksanakan meskipun hasil yang dicapai dirasakan

kurang optimal karena adanya pergantian petugas

pelaksana di daerah, perubahan/revisi anggaran

karena adanya refocusing program sesuai arahan

pimpinan di Kementerian Pertanian; dan adanya

pengunduran waktu pelaksanaan sehingga kurang

sesuai lagi dengan jadwal yang seharusnya.

f) Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian

Tujuan

Mengetahui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

penyuluhan yang dilaksanakan melalui anggaran

APBN melalui dekonsentrasi;


Mengetahui implementasi dan dampak

penyelenggaraan penyuluhan yang difasilitasi

melalui anggaran Dekonsentrasi di 34 Provinsi.

Sasaran

Pengelola/management anggaran dana

dekonsentrasi tingkat provinsi, kabupaten dan

pelaksana di BPP;

Penyuluh pertanian;

Petani sebagai penerima manfaat dari

peyelenggaraan penyuluhan pertanian

Metode

Analisis data primer melalui website www.siluhtan.net

serta pengambilan data primer berupa kunjungan dan

wawancara langsung kepada penangung jawab kegiatan

serta petani yang menggunakan daftar pertanyaan

terstruktur (kuesioner).

Anggaran

a. Pagu : Rp. 312.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 311.660.200,- (99,89%)

Hasil

Penyelenggaran kegiatan penyuluhan pertanian

melalui dana dekonsentrasi telah dilaksanakan di 34

provinsi melalui kegiatan SL, REL, Pemberian BOP;

Pelaksanaan kegiatan berupa SL, REL, dll masih

perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas mapun

kuantitas;

Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program

penyelenggaraan penyuluhan baik dipusat, provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan;


Membangun strategi penyelenggaraan penyuluhan

dan pengembangan SDM pertanian tahun 2017

untuk mewujudkan SDM yang profesional, mandiri,

dan berdaya saing melalui upaya (a) Gerakan

Pemberdayaan Petani, (b) Penumbuhan dan

Penguatan Korporasi Petani, (c) Pengembangan

Penyuluhan Pertanian berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi, (d) Transformasi Pendidikan

Pertanian guna menyiapkan SDM Pertanian Andal,

(e) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme

SDM Pertanian, dan (f) Regenerasi Petani.

Dalam Gerakan Pemberdayaan Petani dilaksanakan

melalui (a) Peningkatan kapasitas BPP, (b) Diklat

tematik/on the job trainning, (c) Diseminasi teknologi

dan kaji terap/REL, (d) Penumbuhan dan

pemberdayaan penyuluh swadaya/ swasta, (e)

Sekolah Lapang dan kursus tani bagi kelompoktani

di sentra produksi. Penumbuhan dan Penguatan

Korporasi Petani, dilaksanakan melalui (a)

Pembentukan korporasi petani, (b) Peningkatan

kompetensi dan profesionalisme pengelola

korporasi, (c) Jejaring usaha dengan sumber modal,

saprotan, alsintan, (d) Kemitraan usaha untuk

jaminan pasar, serta (e) Pengawalan dan

pendampingan teknis dan manajemen.

Pengembangan Penyuluhan Pertanian berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan

melalui (a) Pemanfaatan SIMLUHTAN, Cyber

Extension, Televisi/radio pertanian dan media

lainnya, dan (b) Evaluasi kinerja penyuluh pertanian

berbasis TIK (e-evaluation). Transformasi

Pendidikan Pertanian dilaksanakan melalui (a)


Kurikulum dan proses pembelajaran, (b) Dosen/guru

dan tenaga kependidikan, (c) Sarana dan Prasarana

Pendidikan, (d) Pembukaan Program Studi baru, dan

(e) Transformasi Kelembagaan (STPP menjadi

Politeknik)

Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian

setelah penyelenggaraan penyuluhan terintegrasi

dengan Dinas Teknis, di provinsi dilaksanakan

melalui supervisi, pembinaan dan advokasi, di

kabupten/kota melalui supervisi, pembinaan, dan di

kecamatan melalui (a) penguatan BPP sebagai

Posko Program, Pelaksana Kegiatan serta Pusat

Data dan Informasi, (b) Penguatan koorporasi

petani/KEP berdasarkan kawasan, (c) REL, (d)


(f) Pemberdayaan P4S.

g) Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Bersama

(KUB)

Tujuan

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha

bersama (KUB)

Sasaran

Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Metode

Perjalanan

Wawancara


Anggaran

a. Pagu : Rp. 434.250.000,-

b. Realisasi : Rp. 408.000.000,- (93,96%)

Hasil

Tumbuhnya KUB yang dikelola oleh petani muda

dapat membangun daya saing dan posisi tawar

dengan pelaku usaha lainnya;

Masih ditemui pembinaan dari kelembagaan

penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota yang belum

efektif karena keterbatasan anggaran;

Masih ditemui penyuluh yang belum memahami pola

pembinaan kelompok usaha bersama;

Pembinaan dan supervisi kelompok usaha bersama

terkendala oleh persepsi yang beragam terhadap

pengertian kelembagaan petani karena adanya

poktan yang ditumbuhkan oleh Dinas Teknis yang

tidak dilaporkan kepada kelembagaan penyuluhan di

provinsi dan kabupaten/kota sehingga menyulitkan

dalam pembinaan oleh penyuluh di lapangan;

Pemahaman penyuluh dan petugas teknis terhadap

pola penumbuhan dan pengembangan KUB masih

beragam.


b. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan

1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan

a) Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN)

Tujuan

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada

Menteri Pertanian sebagai bahan penyusunan

kebijakan dan strategi penyuluhan;

Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam

penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

Merekomendasikan Alternatif bentuk kelembagaan

penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten dan

kecamatan di tiga kementerian pasca terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Metode

Penyusunan rekomendasi bahan kebijakan

penyuluhan pertanian nasional;

Koordinasi KPPN dengan KPPP dan KPPK;

Pembinaan KPPP dan KPPK.

Sasaran/Peserta

Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional

(KPPN);

Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Waktu/tempat

Pertemuan dilakukan di provinsi Jawa Barat;

Pembinaan ke provinsi Aceh, Gorontalo, Lampung,

NTB, Sumut, Kalimantan Timur.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 302.150.000

b. Realisasi : Rp. 299.944.100 (99,29%)


Hasil

Bahan masukan kebijakan strategis penyuluhan

kepada Menteri Pertanian;

Terpecahkannya masalah dalam penyelenggaraan

penyuluhan pertanian;

Terbentuknya alternatif bentuk kelembagaan

penyuluhan tingkat provinsi, kabupaten dan

kecamatan di tiga kementerian pasca terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

b) Fasilitasi Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

Tujuan

Mendukung penyelenggaraan kegiatan Badan

Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan,

dan Kehutanan dengan mengkoordinasikan,

mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan

mengoptimalkan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.

Metode

Pertemuan dan pembinaan

Sasaran/Peserta

Kementerian terkait: (1) Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian; (2) Kementerian Pertanian;

(3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

(4) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (5)

Kementerian PAN dan RB; (6) Kementerian Dalam

Negeri; (7) Kementerian Sekretariat Kabinet; (8)

Kementerian Keuangan; dan (9) Badan

Kepegawaian Negara (BKN);

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian, Kementerian Pertanian;


Badan Pengembangan SDM Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Kelembagaan yang Menangani Penyuluhan di

Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

Eselon I terkait.

Waktu/tempat

Januari s.d Desember 2017

Anggaran

a. Pagu : Rp. 296.850.000

b. Realisasi : Rp. 284.817.100 (95,95%)

Hasil

Terbangunnya persepsi yang sama dalam

penyelenggaraan penyuluhan dikalangan pejabat lingkup

pertanian, perikanan, dan kehutanan, dalam: 1)

Menjabarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan (SP3K); (2) PP No. 43 Tahun 2009 tentang

Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (3) Peraturan

Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan

(4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.


c) Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan (Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

Tujuan

Melakukan pembinaan dan advokasi terhadap unit

kerja yang menangani kelembagaan penyuluhan

pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan

kecamatan, sehingga tercipta persamaan persepsi

tentang tugas dan fungsi.

Melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap

unit kerja yang menangani kelembagaan penyuluhan

pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan

agar kelembagaan penyuluhan menjadi penggerak

utama penyelenggaraan penyuluhan di masing-

masing tingkatan administrasi pemerintahan.

Metode

Pembinaan, pengawalan, dan pendampingan.

Sasaran

Unit kerja yang menangani kelembagaan penyuluhan

pertanian ataupun stakeholder yang terkait di Provinsi

dan kabupaten/kota.

Waktu/Tempat

Januari s.d Desember 2017

Anggaran

a. Pagu : Rp. 334.500.000

b. Realisasi : Rp. 323.354.200 (96,67%)

Hasil

Terbentuknya unit kerja yang menangani kelembagaan

penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan

kecamatan di masing-masing tingkatan administrasi

pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku.


d) Pemberian Penghargaan Bagi BPP Terbaik

Tujuan

Memberikan motivasi dan meningkatkan kapasitas Balai

Penyuluhan Kecamatan dalam memberikan pelayanan

penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Metode

Pertemuan;

Memverifikasi dan mengusulkan para calon

penerima penghargaan di daerah;

Pemberian penghargaan.

Sasaran

Sasaran dalam kegiatan pemberian penghargaan tahun

2017 adalah Balai Penyuluhan Kecamatan yang

Berprestasi dalam hal pelayanan kepada pelaku utama

dan pelaku usaha di 34 provinsi, dan diseleksi menjadi 3

pemenang.

Waktu/Tempat

Maret s.d 19 Agustus 2017

Anggaran

a. Pagu : Rp. 200.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 176.742.000,- (88,37%)

Hasil

Adanya pemenang penghargaan untuk Balai

Penyuluhan Kecamatan Berprestasi

Pemberian hadiah berupa tabungan sebesar

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah akan

ditransfer melalui rekening BRI


e) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyuluhan

Pertanian

Tujuan

Mengidentifikasi dan mengawal fungsi kelembagaan

yang melaksanakan penyuluhan pertanian;

Menyusun rencana aksi penyuluhan pertanian tahun

2018;

Mensinkronisasikan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian di

daerah.

Metode

Pertemuan

Sasaran

Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan fungsi

penyuluhan pertanian sejumlah 22 orang;

Kepala BPP dan Koordinator Penyuluh Pertanian di

BPP sejumlah 158 orang.

Waktu/Tempat

Tanggal 17 s.d 19 April 2017, di Bogor, Jawa Barat

Anggaran

a. Pagu : Rp. 1.205.600.000,-

b. Realisasi : Rp. 1.151.302.500,- (95,50%)

Hasil

Dalam sistem penyuluhan pertanian yang dimaknai

sebagai ruang terbuka bagi para pihak untuk terlibat dan

berkontribusi dalam penyuluhan pertanian, maka Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) dan para penyuluh yang

terhimpun di dalamnya perlu ditata-ulang dengan

semangat dan cara kerja baru yang mengedepankan

pendekatan kerja tim dan optimalisasi peran sektor

swasta dan masyarakat. BPP harus menjadi “rumah


besar” (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang

menjalankan pelayanan penyuluhan secara polivalen,

namun para penyuluh yang langsung berinteraksi

dengan para petani harus memiliki kompetensi dan

keahlian khusus (spesialis), sehingga bisa

mengakselerasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh

para petani yang sifatnya spesifik lokalita.

f) Pengawalan dan Pendampingan Kelembagaan

Penyuluhan Dalam Rangka Mendukung Program

Pencapaian Swasembada Pangan Strategis Nasional

Anggaran

a. Pagu : Rp. 355.540.000,-

b. Realisasi : Rp. 347.112.000,- (97,63%)

Rapat Koordinasi Program Sapi Indukan Wajib

Bunting (SIWAB)

Rapat berlangsung di Ditjen Peternakan dipimpin

oleh Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian selaku

Penanggungjawab (PJ) SIWAB Nasional pada

tanggal 6 Januari 2017 di Ruang Rapat Ditjen

Peternakan;

Hasil keputusan rapat sebagai berikut:

- Masing-masing PJ Provinsi harus segera

melakukan rapat koordinasi dengan PJ Kab/Kota

dengan Dinas Peternakan Prov dan Kab/Kota

untuk mensosialisasikan Program SIWAB. Materi

tayangan sosialisasi merujuk pada materi selaku

PJ SIWAB Nasional;

- PJ Provinsi harus segera membentuk jaringan

komunikasi melalui aplikasi sosial media, untuk

membangun komukasi dan mempercepat alur

pelaporan;


- Untuk itu Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

sebagai PJ SIWAB Provinsi Sulawesi Tengah

harus menindaklanjuti keputusan rapat tersebut.

g) Penyusunan Peraturan-Peraturan/Pedoman

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Anggaran

a. Pagu : Rp. 245.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 243.157.000,- (99,05%)

Penyusunan Buku Pintar Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian

Dalam rangka memberikan panduan bagi pimpinan

dan staf kelembagaan kelembagaan penyuluhan

pertanian maupun pemangku kepentingan terkait,

maka perlu disusun Buku Pintar Kelembagaan

Penyuluhan;

Melalui hasil rapat lingkup Subbidang Kelembagaan

Penyuluhan maka ditetapkan outline buku tersebut

yaitu:

- Pengertian Kelembagaan Penyuluhan (UU 16

tahun 2006)

- Kelembagaan sesuai Undang-Undang 16 tahun

2006

Jenis kelembagaan (pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dan kecamatan)

Tugas dan Fungsi (pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dan kecamatan)

Kelembagaan Penyuluhan pasca terbitnya Undang-

Undang 23 tahun 2014 antara lain:

Jenis kelembagaan (pusat, provinsi, kabupaten/kota,

dan kecamatan)


Tugas dan Fungsi (pusat, provinsi, kabupaten/kota,

dan kecamatan)

Peraturan Perundangan turunan Undang-Undang 16

tahun 2006

Peraturan Presiden 154 tahun 2014 tentang

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

Peraturan Pemerintah 43 tahun 2009 tentang

Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Permentan 26 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengolaan Balai

Permentan 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan

Tata Hubungan Kerja

Permentan 49 tahun 2009 tentang Kebijakan dan

Strategi Penyuluhan Pertanian

Keputusan Kepala Badan PPSDMP NO. 35 Tahun

2015 tentang Buku Pintar Penyuluhan

Peraturan Kepala Badan PPSDMP No. 112 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi

Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan (IBU DIVA)

Peraturan Perundangan Turunan Undang-Undang 23

tahun 2014

PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

RPP Pelayanan Urusan Pemerintah Konkuren

Permentan 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan

Urusan Pemerintah Bidang Pangan dan Bidang

Pertanian

Permentan 43 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Tugas dan Fungsi Bidang Urusan


Pangan dan Bidang Urusan Pertanian Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

UPTD

h) Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi UPSUS SIWAB

Tujuan

Terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi dalam

pelaksaan Siwab di Provinsi Sulawesi Tengah.

Metode

Pertemuan

Sasaran

Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan fungsi

penyuluhan pertanian sejumlah 22 orang;

Kepala BPP dan Koordinator Penyuluh Pertanian di

BPP sejumlah 158 orang.

Waktu/Tempat

Tanggal 17 s.d 19 April 2017, di Bogor

Anggaran

a. Pagu : Rp. 483.200.000,-

b. Realisasi : Rp. 441.007.000 (91,27%)

Hasil

Dalam sistem penyuluhan pertanian yang dimaknai

sebagai ruang terbuka bagi para pihak untuk terlibat dan

berkontribusi dalam penyuluhan pertanian, maka Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) dan para penyuluh yang

terhimpun di dalamnya perlu ditata-ulang dengan

semangat dan cara kerja baru yang mengedepankan

pendekatan kerja tim dan optimalisasi peran sektor

swasta dan masyarakat. BPP harus menjadi “rumah

besar” (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang


menjalankan pelayanan penyuluhan secara polivalen,

namun para penyuluh yang langsung berinteraksi

dengan para petani harus memiliki kompetensi dan

keahlian khusus (spesialis), sehingga bisa

mengakselerasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh

para petani yang sifatnya spesifik lokalita.

2) Sub Bidang Ketenangaan Penyuluhan

a) Penyesuaian Ijasah THL-TB PP

Tujuan

Terlaksananya Penyesuaian Ijazah bagi THL-TB

Penyuluh Pertanian yang kompeten dalam bidang

Penyuluh Pertanian.

Peserta

1.152 orang THL-TB Penyuluh Pertanian yang

mengikuti uji kompetensi Penyesuaian Ijazah.

Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian Ijazah

dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Juli 2017 di 11 lokasi

dan pada tanggal 2 - 4 Agustus 2017 dilaksanakan di

Provinsi NTB.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 535.300.000,-

b. Realisasi : Rp. 360.568.300,- (67,36%)

Hasil

Dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Juli 2017 di

beberapa lokasi sebagai berikut:

Dinas Provinsi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta 274

orang THL-TB Penyuluh Pertanian, yang berasal dari


Provinsi Jawa Timur (262 orang), Bali (2 orang) dan

NTT(10 orang);

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan

Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah

peserta 42 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, yang

berasal dari Provinsi Sumatera Barat (20 orang),

Riau (12 orang), jambi (9 orang), Kepulauan Bangka

Belitung (1 orang);

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa

Tengah dengan jumlah peserta 188 orang THL-TB

Penyuluh Pertanian, yang berasal dari Provinsi Jawa

Tengah (156 orang) dan DI Yogyakarta (32 orang);

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Lampung dengan jumlah peserta 48 orang THL-TB

Penyuluh Pertanian, yang berasal dari Provinsi

Lampung;

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta

49 orang, yang berasal dari Provinsi Kalimantan

Selatan (15 orang), Kalimantan Barat (10 orang),

Kalimantan Tengah (5 orang) dan Kalimantan Timur

(19 orang);

UPTD Balai Pusat Penyuluhan Pertanian Provinsi

Jawa Barat dengan jumlah peserta 135 orang THL-

TB Penyuluh Pertanian, yang berasal dari Provinsi

jawa Barat (114 orang), Banten (21 orang);

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dengan

jumlah peserta 177 orang THL-TB Penyuluh

Pertanian, yang berasal dari Provinsi Sulawesi

Selatan (172 orang), Gorontalo (4 orang) dan Papua

(1 orang);


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Sumatera Utara dengan jumlah peserta 58 orang

THL-TB Penyuluh Pertanian, yang berasal dari

Provinsi Sumatera Utara (58 orang);

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provnsi Aceh

dengan jumlah peserta 85 orang THL-TB Penyuluh

Pertanian, yang berasal dari Provinsi Aceh (85

orang);

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah peserta

32 orang THL-TB Penyuluh Pertanian, yang berasal

dari Provinsi Sumater Selatan (32 orang);

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

jumlah peserta 42 orang THL-TB Penyuluh

Pertanian, yang berasal dari Provinsi Sulawesi

Tenggara (25 orang), Sulawesi Utara (6 orang),

Sulawesi Tengah (5 orang), Sulawesi Barat (6

orang).

Dilaksanakan di Balai Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada

tanggal 3 - 4 Agustus 2017.

b) Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian

Tujuan

Melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional

penyuluh pertanian pusat, provinsi, kabupaten/kota

dan BPTP terhadap usulan DUPAK

Melakukan pembinaan dalam rangka

pengembangan pola karir dan bimbingan teknis bagi

penyuluh PNS


Termotivasinya para penyuluh menyusun angka kredit

secara rutin sebagai kewajiban yang harus dipenuhi

selaku pejabat fungsional penyuluh pertanian

Metode

Penilaian terhadap berkas DUPAK Penyuluh Pertanian

Sasaran/Peserta

Penyuluh Pertanian Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/kota;

Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota;

Penyuluh Pertanian PNS dapat mencapai karier puncak

melalui angka kredit.

Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan Penilaian DUPAK Penyuluh Pertanian

dilaksanakan bulan Januari s.d. Desember 2017 di

Bogor, Jawa Barat

Pembinaan Angka Kredit Penyuluh Pertanian

dilaksanakan bulan September s.d. Desember 2017 di

Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi, Karawang),

Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Grobogan, Blora,

Rembang, Wonogiri, Temanggung, Cilacap, Purbalingga),

Provinsi Banten (Pandeglang), Provinsi NTT (Timor

Tengah Selatan), Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Anggaran

a. Pagu : Rp. 267.000.000

b. Realisasi : Rp. 228.820.600 (85,70%)

Hasil

Penilaian berkas DUPAK Penyuluh Pertanian dan

berdasarkan hasil pleno Tim Penilai dan KEpala

Pusat Penyuluhan Pertanian


Melakukan Perjalanan Pembinaan Angka Kredit Penyuluh

Pertanian

- Penyuluh Pertanian Pusat selaku Tim Penilai

Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh

Pertanian melaksanakan kegiatan

Pembinaan/Bimbingan Teknis Tim Penilai

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian PNS

pada tanggal 4 - 6 September 2017 di

Kabupaten Sukabumi;







Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Kepala Sub Bidang Ketenagaan, Penyuluh

Pertanian Pusat selaku Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, dan

Staf Fungsional Umum melaksanakan kegiatan




Kabupaten Pandeglang;



Pertanian, dan Staf Fungsional Umum

melaksanakan kegiatan Pembinaan/Bimbingan

Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh

Pertanian PNS pada tanggal 24 - 26 September

2017 di Kalimantan Timur;

- Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan

Penyuluhan Pertanian, Staf Fungsional Umum




Pertanian PNS pada tanggal 16 Oktober 2017 di

Kabupaten Karawang;






pada tanggal 17 - 19 Oktober 2017 di Provinsi

Sumatera Barat;





Pertanian PNS pada tanggal 18 - 19 Oktober

2017 di Jawa Tengah;

- Staf Fungsional Umum melaksanakan kegiatan




Kalimantan Selatan;






pada tanggal 25 - 28 Oktober 2017 di Kabupaten

Cilacap, Banyumas dan Purbalingga;


Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian

Pusat melaksanakan kegiatan





Kalimantan Utara;






pada tanggal 26 - 28 Oktober 2017 di Kabupaten

Grobogan, Blora, dan Rembang;





Pertanian PNS pada tanggal 30 Oktober - 2

November 2017 di Kabupaten Wonogiri, dan

Rembang;

- Ketua Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit

Penyuluh Pertanian Pusat dan Anggota

Sekretariat melaksanakan kegiatan



pada tanggal 5 – 7 Desember 2017 di

Kabupaten Temanggung;

- Kepala Sub Bidang Ketenagaan, Penyuluh

Pertanian Pusat selaku Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, dan Staf

Fungsional Umum melaksanakan kegiatan

Pembinaan/Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan

Fungsional Penyuluh Pertanian PNS pada tanggal

11 - 13 Desember 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan;


c) Sosialisasi Pengangkatan THL-TB Penyuluh Pertanian

menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tujuan

Tujuan diselenggarakannya pertemuan ini adalah untuk

memberikan pemahaman yang komprehensif dan

menyamakan persepsi dalam upaya Pengangkatan THL-

TB Penyuluh Pertanian menjadi ASN PPPK

Metode

Metode yang dilakukan adalah Pertemuan dan Tatap

Muka

Sasaran/Peserta

Peserta pertemuan Sosialisasi Pengangkatan THL-TB

Penyuluh Pertanian menjadi ASN PPPK sebanyak 1.000

orang THL-TB Penyuluh Pertanian

Waktu dan Lokasi

Kegiatan Sosialisasi Pengangkatan THL-TB Penyuluh

Pertanian menjadi ASN PPPK diselenggarakan pada

tanggal 24-25 Januari 2017 di desa Ponggok, kecamatan

Polanharjo, Klaten Provinsi Jawa Tengah

Anggaran

a. Pagu : Rp. 306.575.000

b. Realisasi : Rp. 298.809.800 (97,47 %)

Hasil

Penyuluh Pertanian menjadi sangat penting dalam

menyelenggarakan program-program pembangunan

pertanian di lapangan, khususnya dalam mengawal

dan mendampingi petani guna memastikan

penerapan teknologi yang direkomendasikan,

memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi


Petani (KEP), memfasilitasi pengembangan

kemitraan dengan pelaku usaha, meningkatkan

akses petani terhadap modal, prasarana dan sarana

pertanian serta pasar, hingga permuara pada

peningkatan produktifvitas dan produksi komoditas

pangan strategis nasional (padi, jagung, kedelai,

tebu, daging sapi, aneka cabai, dan bawang merah)

Hal-Hal yang menjadi issue strategis dalam

pembangunan pertanian adalah:

- Efisiensi dan efektifitas pembentukan

kelembagaan pertanian dampak terbitnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

- Kekurangan tenaga penyuluh yang diakibatkan

karena adanya usia pensiun dan alih tugas

jabatan fungsional ke structural serta kebijakan

moratorium rekruitmen PNS;

- Peningkatan kapasitas petani melalui regenerasi

petani

- Optimalisasi pemanfaatan Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di kecamatan sebagai pusat

koorinasi kegiatan dan program pembangunan

pertanian dan pusat data di tingkat kecamatan.

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan

Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43

Tahun 2016 tentang Pedomana Nomenklatur, Tugas dan

Fungsi Urusan Pangan dan Pertanian. Hal ini untuk

mengisi regulasi pembentukan organisasi perangkat

daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan

Menteri tersebut sebagai rujukan pemerintah daerah

memasukkan fungsi penyuluhan pertanian di Dinas

Pertanian dalam bentuk bidang dan atau seksi


penyuluhan. Selain itu pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) Bidang Penyuluhan sesuai klasifikasi UPTD

berdasrkan beban kerja.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus tetap

berjalan, meskipun pada saat ini masih terjadi transisi

kelembagaan guna mendukung program-program

strategis pembangunan pertanian nasional

Menteri Pertanian berharap sepenuhnya kepada

Pemerintah Daeraha agar penyuluh pertanian tetap

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyuluh dan

tidak mengalihfungsikan penyuluh tersebut menjadi

tenaga struktural lain

Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman meminta

para Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh

Pertanian (THL-TBPP) bersabar terkait tuntutan mereka

diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pada tahun 2016 ada sekitar 19.000 THL-TBPP yang

diusulkan mengikuti tes untuk pengangkatan menjadi

ASN. Hanya, dari jumlah tersebut hanya sekitar 7.600

THL-TB Penyuluh Pertanian yang memenuhi syarat

mengikuti tes. Pemerintah masih membahas nasib para

THL-TBPP yang menuntut peningkatan status menjadi

pegawai pemerintah.

Selain menanggapi tuntutan THL-TBPP soal peningkatan

status, Menteri Pertanian berjanji memberikan apresiasi

kepada 10 orang THL-TBPP yang kinerjanya baik untuk

melakukan studi banding keluar negeri dalam bidang

pertanian.


d) Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh Pertanian

Teladan

Tujuan

Tujuan Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional

Tahun 2017 adalah memberikan apresiasi dan

meningkatkan motivasi bagi para penyuluh pertanian

(PNS/THL-TB/Swadaya) Teladan dan Balai Penyuluhan

Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional guna

meningkatkan kinerjanya di dalam pembangunan

pertanian.

Metode

Pertemuan

Kunjungan

Sasaran

Peserta penerima penghargaan terdiri dari 3 (tiga) orang

Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TB/Swadaya) Teladan

dan 3 (tiga) Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi.

Daftar hadir terlampir

Waktu dan Lokasi

Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2017

dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 19 Agustus 2017 di

Hotel Swiss Bell Kalibata, Jl. Raya Kalibata, Rawajati,

Pancoran, Jakarta Selatan

Anggaran

a. Pagu : Rp. 170.000.000

b. Realisasi : Rp. 158.624.000 (93,31%)

Hasil

Setelah melalui seleksi terhadap calon penerima

penghargaan diperoleh 5 (lima) besar dan ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan

dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor

145/Kpts/KP.590/I/08/17 tanggal 7 Agustus 2017,

dengan nama-nama Penyuluh Pertanian Teladan

sebagai berikut:


No Nama Penyuluh Pertanian (PNS/THL/Swadaya)

Provinsi/Kab/Kota

1 Nurul Aida, SP PNS

NIP. 197311132006042018

Aceh/

Aceh Besar

2 Rudi Efendi

Hasibuan, SP, M.Si

THL-TB PP Sumatera Utara/

Serdang Bedagai

3 Herlina, SP PNS

NIP. 196402101986032007

Lampung/

Lampung Timur

4 M. Aziz Lubis, SP PNS

NIP. 19651108 2000031006

Jawa Timur/

Ponorogo

5 Mulyadi, STP PNS

NIP. 198106262010011017

Kalimantan Selatan/

Hulu Sungai Selatan

Kemudian dari 5 (lima) besar diseleksi untuk mendapatkan 3 (tiga)

orang dari masing-masing kategori dan ditetapkan dengan Surat

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor Nomor:

482/Kpts/Kp.590/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017, dengan nama-

nama Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TB/Swadaya) Teladan sebagai

berikut:

Peserta penerima penghargaan mengikuti rangkaian kegiatan

berkaitan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 72,

sebagai berikut: 1) Mengikuti Sidang Paripurna DPR RI dan Pidato

Kenegaraan Presiden RI; 2) Pemberian Penghargaan oleh Menteri

Pertanian; 3) Mengikuti Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan

Kalibata; 4) Mengikuti Peringatan Detik-Detik Proklamasi Hut RI ke 70;

6) Pemberian Penghargaan oleh Menteri Pertanian; dan 7)

Silaturahmi Presiden RI dengan para teladan.

No Nama Penyuluh Pertanian

(PNS/THL-TB/Swadaya) Provinsi/Kab/Kota

1 Nurul Aida, SP PNS

NIP.19731113 200604 2 018

Aceh/

Aceh Besar

2 Rudi Efendi Hasibuan,

SP, M.Si

THL-TB PP Sumatera Utara/

Serdang Bedagai

3 Herlina, SP PNS

NIP.19640210 198603 2 007

Lampung/

Lampung Timur


e) Penyerahan Hasil Seleksi CPNS Ke Pejabat Pengelola

Kepegawaian Kab/Kota

Tujuan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota segera

mempersiapkan dokumen guna proses pemberkasan

CPNS oleh BKD kabupaten/kota dan BKN;

Terlaksananya pengangkatan CPNS dimaksud oleh BKD

kabupaten/kota dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT)

pada 1 Mei 2017 dan atau TMT 1 Juni 2017.

Terwujudnya menempatkan para CPNS dimaksud

sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai

penyuluh pertanian di wilayah kerja penyuluh

pertanian.

Metode

Metode yang digunakan adalah pertemuan dan tatap

muka dalam penyelenggaraan penyerahan Hasil

Formasi dan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS

Penyuluh Pertanian dari THL-TB Penyuluh Pertanian

oleh Menteri Pertanian

Sasaran/Peserta

Peserta terdiri dari unsur-unsur, sebagai berikut:

Bupati/Walikota dari 441 kabupaten/kota;

Kepala BKD dari 442 kabupaten/kota;

Kepala Dinas Pertanian dari 442 kabupaten/kota yang

melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian, serta;

Perwakilan THL-TB Penyuluh Pertanian peserta

seleksi kompetensi dasar.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Penyerahan

Formasi dan Hasil SKD CPNS Penyuluh Pertanian dari

THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 1.741 orang dari

1.851 orang yang diundang.


Waktu dan Lokasi

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 di

Alun-alun Bung Karno, Desa Kalirejo, Ungaran,

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 790.660.000

b. Realisasi : Rp. 727.750.200 (92,04%)

Hasil

Pelaksanaan Penyerahan Formasi dan Hasil Seleksi

Komptensi Dasar (SKD) CPNS Penyuluh Pertanian dari

Menteri Pertanian kepada 441 Bupati/Walikota selaku

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) merupakan

tindaklanjut dari kegiatan seleksi CPNS Penyuluh

Pertanian yang telah dilaksanakan pada tanggal 3-6

Oktober 2016. Seleksi ini khusus diperuntukkan bagi

THL-TBPP yang direkrut tahun 2007, 2008 dan 2009

dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor

117/KPTS/KP.100/2/2016 dan Nomor

392/KPTS/KP.100/6/2016. dari 7.684 orang yang

diusulkan, ternyata yang memenuhi syarat untuk

mengikuti seleksi sebanyak 6.069 orang THL-TB

Penyuluh Pertanian dan yang dinyatakan lulus dalam

seleksi sebanyak 6.058 orang.

Menteri Pertanian berharap, dengan diangkatnya THL-

TB Penyuluh Pertanian ini menjadi CPNS Penyuluh

Pertanian dapat meningkatkan kinerja dan kualitas serta

profesionalisme demi menunjang peningkatan produksi

pangan.

Hadir dalam acara Penyerahan Formasi dan Hasil SKD

CPNS Penyuluh pertanian, diantaranya Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi IV yang

membidangi pertanian Herman Kaheron, Anggota Kimisi

IV DPR RI Firman Subagyo, perwakilan KPK dan

perwakilan Kementerian PAN-RB, dan undangan

lainnya.


f) Pemberkasan CPNS Bagi THL-TB PP Penyuluh Pertanian

Tujuan

Melakukan pemberkasan dengan tertib dan lancar

sesuai waktu yang direncanakan.

Meningkatkan kinerja dan kualitas serta

profesionalisme penyuluh pertanian guna menunjang

peningkatan produksi pangan melalui Upaya Khusus

(UPSUS) Kementerian Pertanian khususnya padi,

jagung dan kedelai serta Sapi Induk Wajib Bunting

(SIWAB).

Metode

Kunjungan ke Kantor Regional BKN Provinsi

Sasaran/Peserta

Peserta CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-TB

Penyuluh Pertanian berjumlah 6.058 orang

Waktu dan Lokasi

Pemberkasan CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-TB

Penyuluh Pertanian dilaksanakan pada bulan Mei s.d

Juni 2017 di 14 Kantor Regional Badan Kepegawaian

Negara.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 144.500.000

b. Realisasi : Rp. 130.738.300 (90,48%)

Hasil

Hasil Pemberkasan bagi CPNS Penyuluh Pertanian dari

THL-TB Penyuluh Pertanian di 14 Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara adalah:

Penghitungan masa kerja CPNS Penyuluh Pertanian

dari THL-TB Penyuluh Pertanian;

Kanreg X BKN Denpasar mengusulkan agar BKN

Pusat membuat Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai


proses pengusulan penetapan NIP. Berkas CPNS

Penyuluh Pertanian agar segera dilengkapi;

Pada saat melakukan entry data Sistem APlikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh Badan

Kepegawaian Daerah (BKD), ada kolom pengisian

Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT). BKD

kesulitan mengisi kolom tersebut karena THL TB

Penyuluh Pertanian tidak memiliki SMPT.

Sampai saat ini masih banyak BKD yang belum

mengusulkan penetapan NIP ke Kanreg BKN,

sementara penetapan NIP TMT 1 Juni 2017 ;

Ada THL TB Penyuluh Pertanian yang lulus Test

Kemampuan Dasar (TKD) di Kab. Cilacap Prov Jawa

Tengah yang berpendidikan SLTA Umum (Non

Pertanian) atas nama Andi Tri Wibowo dan Wahid

Surya Kurniawan;

Ada beberapa BKD terdapat kendala mengenai

Legalisir Ijazah S1/DIV, disebabkan karena

Perguruan Tinggi yang bersangkutan sudah

ditutup/tidak operasional;

Penempatan wilayah kerja yang ada di SK Menteri

PAN-RB ada perbedaan dengan SK Menteri

Pertanian;

Terdapat 1 orang THL TB Penyuluh Pertanian di

Kanreg XIV Manokwari yang diindikasikan telah

memperoleh NIP sebagai CPNS di Kantor

Kecamatan atas nama Hermanus Dowansiba;

Beberapa Kabupaten/Kota untuk pembayaran gaji

bagi CPNS dari THL TB Penyuluh Pertanian Tahun

2017 belum dianggarkan.


g) Pengarahan dan Pelepasan bagi CPNS THL-TB Penyuluh

Pertanian

Tujuan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota segera

mempersiapkan pelatihan dasar bagi CPNS

Penyuluh Pertanian di masing-masing BKD

kabupaten/kota;

Terlaksananya penugasan CPNS Penyuluh

Pertanian oleh Bupati/walikota Kabupaten/kota

dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada 1 Juni

2017;

Terwujudnya menempatkan para CPNS Penyuluh

Pertanian dimaksud sesuai dengan tugas dan

fungsinya sebagai penyuluh pertanian di wilayah

kerja penyuluh pertanian.

Metode

Pertemuan

Diskusi dan Tanya Jawab

Sasaran/peserta:

Jumlah peserta 300 orang perwakilan THL-TB Penyuluh

Pertanian dari 34 Provinsi

Waktu dan Lokasi

Pertemuan Pengarahan dan Pelepasan CPNS Penyuluh

Pertanian dari Pelamar THL-TB Penyuluh Pertanian oleh

Menteri Pertanian dilaksanakan pada tanggal 11-13

September 2017 di Hotel Kaisar, Jakarta.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 1.373.874.000

b. Realisasi : Rp. 1.328.664.000 (96,71%)


Hasil

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas

dari peran serta Penyuluh Pertanian PNS yang keber

adaanya semakin berkurang karena pensiun,

sehingga kehadiran Tenaga Harian Lepas-Tenaga

Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sejak tahun

2007 dirasakan sangat membantu untuk

mendampingi dan mengawal petani dalam

mensukseskan program-program pertanian yang

dicanangkan pemerintah terutama dalam mengawal

swasembada padi, jagung dan kedelai (PAJALE)

serta komoditas lainnya.

Sebagai wujud dari penghargaan atas pengabdian

para THL-TB Penyuluh Pertanian maka kami telah

melayangkan Surat Menteri Pertanian Nomor:

B/3582/Kp.110/A/09/ 2016, tentang usulan Formasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pelamar THL-TB

(Penyuluh Pertanian usia di bawah 35 tahun)

sebanyak 6.058 orang dan telah dilaksanakan ujian

seleksi. Sedangkan bagi yang berusia lebih dari 35

tahun rencana akan kami carikan solusinya melalui

Pengangkatan P3K (Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja)

Kementerian Pertanian telah menyerahkan Formasi

dan Hasil SKD CPNS Penyuluh Pertanian tanggal 11

April 2017 sebanyak 6.058 orang dari jumlah 19.503

THL-TB Penyuluh Pertanian. Diharapkan dengan

meningkatnya status kontrak menjadi CPNS

penyuluh pertanian, dapat meningkatkan motivasi

dan kinerja mereka dalam pengawalan dan

pendampingan kepada petani


Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian RI untuk

meningkatkan publikasi hasil kinerja Kementerian

Pertanian RI, CPNS Penyuluh Pertanian dari THL-

TB Penyuluh Pertanian diharapkan berperan aktif

untuk menyebarkan berita positif dan informasi yang

bermanfaat berkaitan dengan capaian/keberhasilan

pembangunan pertanian, dengan cara menjadi

follower akun medsos Menteri Pertanian (@A.Amran

SUlaiman); Kementan (@Kementan) dan Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

(BPPSDMP).

h) Fasilitasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

(1). Penyusunan Pedoman/Juklak Penyesuaian Ijazah

Bagi THL-TB Penyuluh Pertanian

Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan

Penyesuaian Ijazah bagi THL-TB Penyuluh

Pertanian untuk mendapatkan THL-TB Penyuluh

Pertanian yang kompeten dalam bidang Penyuluhan

Pertanian.

Waktu

Rapat Penyusunan Juklak Penyesuaian Ijazah bagi

THL-TB Penyuluh Pertanian dilaksanakan pada

tanggal 20 Januari 2017.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 291.600.000,-

b. Realisasi : Rp. 271.234.400,- (93,02%)


Hasil

Dihasilkannya Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian

Ijazah bagi THL-TB Penyuluh Pertanian

(2). Penyusunan Pedoman Pengangkatan Penyuluh

Pertanian PNS Melalui Inpassing

Waktu

Rapat penyusunan Pedoman dimaksud

dilaksanakan pada tanggl 19 Januari 2017

Hasil

Dihasilkannya Draf I Pedoman Pengangkatan

Penyuluh Pertanian PNS Melalui Inpassing

i) Pembinaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Pusat

Tujuan

Memberikan pengawalan terhadap

penyelenggarakan penyuluhan di seluruh wilayah

kerja penyuluhan pada 34 provinsi di seluruh

Indonesia;

Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan

kegiatan di lapangan dan memberikan saran

pemecahannya;

Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan

profesionalisme Penyuluh Pertanian.

Sasaran

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Penyuluh

Pertanian, Pelaku utama dan Pelaku usaha di 34

provinsi.

Metode

Kunjungan


Anggaran

a. Pagu : Rp. 183.840.000,-

b. Realisasi : Rp. 170.380.000,- (92,68%)

Hasil

Terlaksananya pengawalan terhadap

penyelengggaraan penyuluhan di seluruh wilayah

kerja penyuluhan di 34 provinsi di Indonesia;

Teridentifikasinya permasalahan dalam kegiatan

penyuluhan di lapangan dan saran pemecahannya;

Kinerja Penyuluh Pertanian meningkat.

j) Pengelolaan Validasi/Verifikasi Data THL-TB PP

Penyuluh Pertanian Menjadi PPPK

Tujuan

Mendapatkan data dan kondisi kelembagaan

penyuluhan pertanian ditingkat provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan agar dapat

dipergunakan sebagai acuan perencanaan untuk

pengembangan kegiatan pembangunan pertanian.

Menyediakan data Ketenagaan penyuluh pertanian

PNS, Penyuluh pertanian swasta, penyuluh

pertanian swadaya, dan THL-TB Penyuluh Pertanian

yang akurat dan mutakhir.

Sasaran

Kelembagaan penyuluhan pertanian di 34 Propinsi

dan 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Penyuluh pertanian PNS, Penyuluh pertanian

swasta, penyuluh pertanian swadaya, dan THL-TB

Penyuluh Pertanian di seluruh Indonesia

Metode

Kunjungan


Anggaran

a. Pagu : Rp. 389.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 388.328.650,- (99,83%)

Hasil

Tersedianya data ketenagaan THL-TB Penyuluh

Pertanian secara berkala bagi perencanaan program dan

kegiatan penyuluhan.

k) Rancang Bangun Sistim Aplikasi Penilaian Angka Kredit

Berbasis Online

Tujuan

Melakukan penilaian DUPAK Penyuluh Pertanian Pusat,

Provinsi, Kabupaten/Kota dan BPTP secara cepat

(online)

Sasaran

Penyuluh Pertanian PNS Pusat, Provinsi,

Kabupaten/kota dan BPTP

Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Metode

Pembuatan aplikasi software penilaian dupak

Anggaran

a. Pagu : Rp. 273.750.000,-

b. Realisasi : Rp. 221.171.000,- (80,79%)

Hasil

Tersedianya rancangan penilaian Dupak penyuluh

pertanian.


l) Fasilitasi Tim Penilai Inpassing Jabatan Fungsional

Penyuluh Pertanian

(1). Pengangkatan PNS dalam jabatan Penyuluh

Pertanian melalui penyesuaian/inpassing

Tujuan

Tujuan Pengangkatan PNS dalam jabatan Penyuluh

Pertanian melalui penyesuaian/inpassing yaitu untuk

memenuhi kekurangan penyuluh pertanian masing-

masing unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah

di seluruh Indonesia.

Metode

Seleksi peserta PNS dalam jabatan Penyuluh

Pertanian melalui penyesuaian/inpassing

Sasaran

PNS yang telah dan/atau masih menjalankan

tugas di bidang pertanian sesuai keputusan

Pejabat yang berwenang;

PNS yang masih menjalankan tugas jabatan

sesuai dengan formasi jabatan fungsional bidang

pertanian dan telah mendapatkan kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi;

Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan

pengawas yang memiliki kesesuaian antara

jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan

fungsional bidang pertanian yang akan

didudukinya;

PNS yang dibebaskan sementara dari

jabatannya dan belum diberhentikan dari

jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun sejak diangkat jabatan/pangkat terakhir

tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.


Waktu dan Lokasi

Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian bagi PNS

bulan September s.d. November 2017 yang

lokasinya di Pusat Penyuluhan Pertanian, Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Temanggung dan Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Demak.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 106.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 52.404.500,- (49,21%)

Hasil

Berdasarkan hasil Penilaian uji kompetensi dibahas

dan ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh

seluruh Tim Penguji, untuk menetapkan kelulusan uji

kompetensi menetapkan bahwa peserta uji

kompetensi dinyatakan lulus jika mememperoleh

nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).

m) Pengawalan dan Pendampingan Program Peningkatan

Produktivitas Benih dan Bibit

Tujuan

Pengawalan dan Pendampingan Program

Sasaran

CPCL Penerima manfaat

Metode

Pertemuan dan kunjungan

Anggaran

a. Pagu : Rp. 434.250.000,-

b. Realisasi : Rp. 407.924.000,- (93,94%)

Hasil

Tercapainya peningkatan produktivitas Benih dan Bibit


n) Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Pusat

Tujuan

Meningkatkan Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Pusat dalam mengembangkan materi dan metoda untuk

mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Sasaran

Penyuluh Pertanian Pusat

Metode

Seminar/Lokakarya/Workshop/Pertemuan/Diklat dan

Kunjungan

Anggaran

a. Pagu : Rp. 99.200.000,-

b. Realisasi : Rp. 94.575.900,- (95,34%)

Hasil

Meningkatnya Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Pusat dalam mengembangkan materi dan metoda untuk

mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

o) Pembinaan Penyuluh Pertanian (PNS,TB PP, dan

Swadaya)

Tujuan

Melakukan pembinaan bagi Penyuluh Pertanian PNS

dan THL-TB Penyuluh Pertanian melalui kegiatan

monitoring dan supervisi dan evaluasi kinerja penyuluh

pertanian di lapangan

Sasaran

Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh

Pertanian

Metode

Kunjungan


Anggaran

a. Pagu : Rp. 301.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 300.247.200,- (99,75%)

Hasil

Terlaksananya pembinaan bagi Penyuluh Pertanian PNS

dan THL-TB Penyuluh Pertanian melalui kegiatan

monitoring, supervisi dan evaluasi kinerja penyuluh

pertanian di lapangan.

c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

1) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani

a) Dokumentasi dan Publikasi Penas Melalui Media

Elektronik dan Cetak

Tujuan

Meningkatkan motivasi dan kegairahan petani-nelayan

dan petani hutan serta masyarakat pelaku agribisnis

dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang

berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui

kemitraan yang saling menguntungkan.

Waktu

PENAS Petani-Nelayan XV Tahun 2017 diselenggarakan

pada tanggal 06 sampai dengan 11 Mei 2017.

Tempat

Pusat kegiatan PENAS Petani-Nelayan XV Tahun

2017 dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa Desa

Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda

Aceh, Provinsi Aceh.

Penempatan peserta dan lokasi kegiatan PENAS

Petani-Nelayan XV Tahun 2017 lainnya

dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten

Aceh Besar, Provinsi Aceh.


Peserta

Peserta yang hadir pada kegiatan PENAS Petani-

Nelayan XV Tahun 2017 berjumlah 38.000 orang peserta

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Peserta Utama (70%), berasal dari petani, nelayan

dan perwakilan petani ASEAN serta Mitra ASEAN;

Peserta Pendamping (15%), berasal dari aparat

pemerintah dan pemerintah daerah;

Peserta Peninjau (15%), berasal dari organisasi

profesi atau pemerhati/pakar yang bergerak di

bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta

pelaku agribisnis.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 2.182.664.000

b. Realisasi : Rp. 2.158.026.128 (98,87%)

Hasil Pelaksanaan

Terselenggaranya kegiatan PENAS Petani Nelayan

XV Tahun 2017 di Provinsi Aceh dengan baik dan

sukses;

Tersedianya dan terdistribusinya bahan dan sarana

yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PENAS

Petani Nelayan XV Tahun 2017, yaitu;

- Panduan/Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PENAS

Petani Nelayan XV Tahun 2017

- Undangan acara pembukaan dan penutupan;

- Sertifikat Peserta PENAS Petani Nelayan XV

Tahun 2017;

- Tanda Paserta (nametag) Pendamping dan

Peninjau serta Panitia PENAS Petani Nelayan

Tahun 2017;

- Tanda Parkir PENAS Petani Nelayan XV Tahun

2017;


- Souvenir PENAS Petani Nelayan XV Tahun

2017;

- Baju Batik Seragam PENAS Petani Nelayan XV

Tahun 2017;

- Perangkat publikasi dan dokumentasi, yaitu:

Duplikator DVD;

Perangkat kamera;

Eksternal Hardisk.

- Laporan penyelenggaraan PENAS XV Tahun

2017;

- Majalah kebijakan penyuluhan pertanian;

- Tabloid edisi khusus penyuluh pertanian.

Publikasi melalui iklan layanan masyarakat tentang

PENAS Petani Nelayan XV 2017 yang ditayangkan

di TVRI;

Publikasi melalui infografis yang ditayangkan di

billboard videotron di Kantor Pusat Kementerian

Pertanian dan media sosial (youtube);

Publikasi melalui baliho, spanduk dan umbul-umbul

dipasang di area Kementerian Pertanian, bandara

Abdurachman Saleh dan area lokasi

penyelenggaraan PENAS XV Tahun 2017 di Banda

Aceh;

Pemberitaan oleh stasiun TV (TVRI dan CNN);

Tersedianya sarana pelayanan transportasi bagi

Presiden beserta rombongan dan Para Menteri

Kabinet Kerja, tamu VIP lainnya serta panitia

penyelenggara pusat.

Respon peserta pada pelaksanaan kegiatan setiap

seksi diikuti oleh seluruh peserta PENAS Petani-

Nelayan XV 2017 dengan antusias, terbukti dari

tingkat kehadiran peserta yang rata-rata melebihi

jumlah yang direncanakan;


Berbagai pertemuan yang dilaksanakan pada

penyelenggaraan PENAS XV Petani-Nelayan 2017

telah mengakomodir kebutuhan informasi dan

teknologi para petani yang berorientasi ke depan;

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan

apresiasi, baik dari peserta pengunjung maupun dari

Pemerintah Daerah;

Pada kegiatan Rembug Utama Kelompok KTNA

Nasional Tahun 2017 yang bertepatan dengan

penyelenggaraan PENAS XV telah ditetapkan tuan

rumah PENAS Petani-Nelayan XVI Tahun 2020 yaitu

Provinsi Sumatera Barat.

b) Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan

Ekonomi Petani Bagi Petugas

Tujuan

Meningkatkan wawasan dan kemampuan pengurus

kelembagaan ekonomi petani dalam menumbuhkan

dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani;

Meningkatkan kemampuan kelembagaan ekonomi

petani dalam mengelola usahatani melalui

pengembangan jejaring usaha dan kemitraan

berbasis komoditas padi dan jagung.

Peserta

Peserta pertemuan sebanyak 100 orang Pengurus

Kelembagaan Ekonomi Petani dari 71 kabupaten di 12

provinsi, sebagai berikut hadir 92 orang sehingga

kekurangan peserta dipanggil dari kabupaten yang

terdekat dengan lokasi pertemuan.


Waktu dan Tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani

dilaksanakan pada:

Waktu : Selasa - Kamis, 13 – 15 Juni 2017

Tempat : Hotel ARCH, Bogor

Anggaran

a. Pagu : Rp. 431.255.000

b. Realisasi : Rp. 430.968.000 (99,93%)

Hasil Kegiatan

Selama ini kelembagaan petani (Poktan dan

Gapoktan) sudah sering mengalami jatuh bangun

dalam penumbuhan dan pengembangan KEP, untuk

itu semua pengalaman yang dialami agar digunakan

untuk kemajuan sehingga lahir KEP-KEP yang kuat

dan mandiri;

Usaha KEP agar dimulai dari hilir dan kembangkan

usaha pengolahan hasil dan pemasaran secara

berkelompok yang terpadu dengan usaha simpan

pinjam;

Kepada para peserta agar mempunyai jaringan

informasi yang dapat saling berkomunikasi diantara

peserta dan akses terhadap sumber-sumber

infomasi pemasaran. Pusat penyuluhan diharapkan

agar mengawal dan membina para peserta Bintek

sehingga menjadi kelompok yang maju;

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga

desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah

desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa

yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi

desa. Bumdes diharapkan dapat bersinergi dengan


KEP dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang

tersedia di desa.

Petani termasuk kategori pengusaha mikro dan

pembinaan usaha mikro yang paling efektif dilakukan

melalui pendekatan kelompok. Untuk itu, jajaran

penyuluhan perlu secara terus-menerus memotivasi

petani yang belum tergabung menjadi anggota

poktan untuk bergabung dalam poktan. Selanjutnya

ikut menyusun RDK/RDKK dan memperoleh kartu

tani sebagai identitas petani yang berhak

memperoleh pupuk;

Bank Rakyat Indonesia memfasilitasi permodalan

usaha tani melalui program Kredit Usaha Rakyat

(KUR), yang dapat di akses melalui pengajuan KUR

Mikro sampai dengan 25 juta, dengan persyaratan

perijinan/legalitas usaha, yang dapat digantikan

dengan surat keterangan lurah/kepala desa atau

RT/Rw atau surat keterangan domisili. Sedangakan

untuk plafond KUR Ritel sampai dengan 250 juta

dengan persyaratan perijinan/legalitas usaha dapat

digantikan dengan surat keterangan lurah/kepala

desa setempat yang mencantumkan lama usaha

berjalan.

Kementerian Perdaganagan dalam upaya

menstabilkan harga produk pertanian dan upaya

peningkatan nilai tambah bagi petani telah

menyediakan program Sistim Resi Gudang (SRG)

yaitu dokumen/surat bukti kepemilikan barang yang

disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola

gudang tertentu yang telah mendapat persetujuan

dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka

Komoditi (BAPPEBTI),


Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai basis

utama gerakan penyuluhan pertanian di Kecamatan

perlu meningkatkan kapasitas dan mengoptimalkan

perannya untuk melakukan kemitraan dengan pihak

swasta dan BUMN/BUMD dalam peningkatan nilai

tambah komoditas pertanian melalui pelayanan

informasi (teknologi, permodalan, pasar dan harga),

dan penyediaan sarana produksi bagi petani.

Untuk menggalang penangkar benih menjadi mitra

PT Pertani yaitu dengan memilih kelompoktani yang

telah lama menjadi penangkar benih dan telah

mempunyai hubungan melembaga dengan KUD,

memiliki perencanaan program tahunan yang dapat

meningkatkan pendapatan anggota, program usaha

tani terpadu, inovasi baru serta memiliki sarana dan

prasarana, mesin prosesing, alat pengukur kadar

air.;

Pasar Komoditas Nasional (Paskomnas) bersedia

memfasilitasi pasar induk berjaringan nasional dan

memberikan fasilitas lapak secara gratis di Pasar

Induk kepada para petani yang akan menjual produk

pertaniannya dengan syarat sudah bergabung dalam

kelompoktani maupun gabungan kelompoktani.

Menindaklanjuti hasil bimtek ini, diminta agar seluruh

peserta melakukan Rencana tindak lanjut dari apa

yang telah diperolehnya melalui kegiatan: 1)

peningkatan modal usaha dengan mengakses

permodalan melalui KUR maupun CSR

perusahaaan, 2) pengembangan kemitraan

perbenihan dengan PT Pertani dan mitra kerja on

farm dengan BULOG, 3) melakukan sinergitas

penguatan KEP melalui pemanfaataan resi gudang

dan program desa (BUM Des), 4) mengakses


pemasaran hasil pertanian dengan Paskomnas, 5)

membangun jejaring dengan sesama peserta

bimbingan teknis, serta 6) penumbuhan dan

penguatan KEP yang memiliki badan hukum.

Pusat Penyuluhan akan membentuk Tim supervisi

dan monitoring dalam pelaksaanaan tindak lanjut

yang telah dibuat peserta.

c) Verifikasi dan Validasi Database Kelembagaan Petani

dan Kelembagaan Ekonomi Petani

Tujuan

Menyediakan informasi berupa data kelembagaan petani

dan kelembagaan ekonmi petani oyang dipergunakan

untuk: 1) menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan

di lapangan; 2) pemberdayaan kelembagaan petani dan

kelembagaan ekonomi petani serta 3) menyusun

rencana pola-pola pembinaan sesuai dengan kondis

kelembagaan petani.

Metode

Pengumpulan data

Verifikasi dan validasi data

Kunjungan lapangan

Sasaran/Peserta

Petugas pada kelembagaan penyuluhan di povinsi

dan kabupaten/kota yang menangani pembinaan

kelembagaan petani dan ekonomi petani (poktan,

gapoktan, KEP);

Penyuluh.

Waktu/tempat

Januari-Desember 2017


Telah dilaksanakan pembinaan terhadap

pengembangan data base kelembagaan petani dan

kelembagaan ekonomi petani di Provinsi Aceh,

Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten,

Jawa Tengah, Jawa Timur.

Kegiatan pembinaan pusat dikaitkan dengan

pelaksanaan updating data melalui Simluhtan

kepada admin di pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota.

Database kelembagaan petani dan ekonomi petani

dikembangkan berdasarkan :

- Rekap Kelompok Tani per BP3K;

- Rekap Kelembagaan Pelaku Utama;

- Rekap Kelompok Tani berdasarkan Kelas

Kelompok Tani;

- Rekap Kelompok Tani berdasarkan Jenis

Kelompok;

- Rekap Kelompok Tani berdasarkan Jumlah

anggota Gapoktan dan

- Rekap Kelompok Tani penerima bantuan.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 440.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 439.053.500 (99,78%)

Permasalahan

Masih terdapat kabupetan/kota yang belum

menyampaikan data kelembagaan petani dan

ekonomi petani baik melalui Simluhtan maupun

pengiriman langsung ke pusat.

Keterbatasn sarana termasuk fasilitas bagi pengolah

data mengakibatkan adanya petugas admin yang

belum efektif dalam mengirimkan data.


Keterbatasan sarana dan petugas pengelola

database di pusat yang mengakibatkan

keterlambatan dalam pelaksanaan verifiksi dan

validasi data.

Rencana Tindak Lanjut

Perlunya pelatihan bagi admin/petugas database di

provinsi, kabupaten/kota dan BP3K.

Penyediaan sarana dan fasilitas pengolah data yang

memadai.

Perlu dikembangkan sistem offline data agar admin

di provinsi, kabupaten/kota dan BP3K dapat

mengirimkan data tanpda terkendala oleh signal

yang kurang baik.

d) Pengawalan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK

dan POSLUHDES

Tujuan

Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan

penyuluhan di provinsi dan kabupaten/kota pada

pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam

penyusunan RDKK;

Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam

penyusunan RDKK di lapangan;

Melaksanakan pembinaan terhadap petugas teknis

pada kelembagaan penyuluhan di provinsi dan

kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembinaan,

pengawalan dan pendampingan Posluhdes;

Melakukan analisis permasalahan dan upaya

pemecahan masalah dalam pembinaan Posluhdes.

Metode

Penyusunan instrumen;

Diskusi;

Kunjungan Lapangan


Sasaran/Peserta

Petugas teknis pada kelembagaan penyuluhan di

provinsi dan kabupaten/kota yang menangani

pembinaan kelembagaan petani (Poktan dan

Gapoktan) dalam pendampingan penyusunan

RDKK;

Penyuluh Pertanian.

Waktu/tempat

Januari – Desember 2017

Anggaran

a. Pagu : Rp. 300.000.000

b. Realisasi : Rp. 294.923.200 (98,31%)

Hasil Kegiatan

Telah dilaksanakan pembinaan terhadap

pendampingan penyuluh dalam penyusunan RDKK

di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan

Aceh.

Kegiatan pembinaan pusat dikaitkan dengan

pelaksanaan penyusunan RDKK sesuai dengan

Permentan 82 tahun 2013.

Pembinaan pusat juga disinergikan dengan

pengawalan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari

Ditjen PSP khususnya dalam penyusunan RDKK

pupuk bersubsidi.


Sosialisasi pendampingan penyusunan RDKK

secara berjenjang di usulkan agar dapat didukung

oleh APBD;

Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Teknis

dalam fasilitasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi;


Meningkatkan alokasi anggaran pendampingan

penyuluh dalam penyusunan RDKK;

Sosialisasi pembinaan penumbuhan posluhdes

secara berjenjang di usulkan agar dapat didukung

oleh APBD;

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah

terutama pemerintah kabupaten/kota, kecamatan

dan desa dalam fasilitasi penumbuhan posluhdes.

e) Pemberian Penghargaan Bagi Petani, Gapoktan dan

Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi

Tujuan

Memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi

bagi petani, gapoktan dan kelembagaan ekonomi

petani guna meningkatkan kinerjanya di dalam

pembangunan pertanian;

Memotivasi dan meningkatkan kinerja para petani,

gapoktan dan kelembagaan ekonomi petani untuk

peningkatan produktivitas, pendapatan, dan

kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Metode

Seleksi administrasi calon penerima penghargaan,

Petani, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi

Petani Berprestasi;

Kunjungan Lapangan dalam rangka verifikasi hasil

seleksi administrasi calon penerima penghargaan

bagi Petani, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi

Petani Berprestasi;

Penilaian dan Penetapan nama penerima

penghargaan Petani , Gapoktan, dan Kelembagaan

Ekonomi Petani Berprestasi;


Pemanggilan peserta penerima penghargaan Petani,

Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani

Berprestasi;

Pemberian Penghargaan kepada Petani, Gapoktan,

dan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi.

Seleksi administrasi calon penerima penghargaan,

Petani, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi

Petani Berprestasi;

Kunjungan Lapangan dalam rangka verifikasi hasil

seleksi administrasi calon penerima penghargaan

bagi Petani, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi

Petani Berprestasi;

Penilaian dan Penetapan nama penerima

penghargaan Petani , Gapoktan, dan Kelembagaan

Ekonomi Petani Berprestasi;

Pemanggilan peserta penerima penghargaan Petani,

Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani

Berprestasi;

Pemberian Penghargaan kepada Petani, Gapoktan,

dan Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi.

Sasaran/Peserta

Petani

Gapoktan

Kelembagaan Ekonomi Petani

Waktu/tempat

13 – 19 Agustus 2017 di Hotel Swiss Bell Jakarta

Anggaran

a. Pagu : Rp. 481.672.000,-

b. Realisasi : Rp. 472.168.900 (98,03%)

Hasil Kegiatan

Tersedia penerima penghargaan bagi petani

berprestasi sebanyak 3 orang, sebagai berikut:


No Nama Provinsi/Kab/Kota

1. Asep Halim Jamaludin, SP Jawa Barat/Ciamis

2. Mursidin Nusa Tenggara Barat/

Lombok Barat

3. Karel Pattipeme Papua/Kota Jayapura

Tersedianya penerima penghargaan bagi gapoktan berprestasi

sebanyak 3 gapoktan, sebagai berikut:

No Nama Kelembagaan Provinsi/Kab/Kota

1. Fajar Maju Lampung/Lampung Timur

2. Bangun Banua Kalimantan Selatan/Tabalong

3. Mabbulo Sibatang Sulawesi Selatan/Bulukumba

Tersedianya penerima penghargaan bagi kelembagaan

ekonomi petani sebanyak 3 KEP, sebagai berikut:

No Nama Kelembagaan Provinsi/Kab

1. Koperasi Tani Margo Dadi D.I.Yogyakarta/Gunung Kidul

2. Koperasi Tani Syariah

Harapan Bersama

Nusa Tenggara Barat/

Lombok Barat

3. Koperasi Tani Teobroma Sulawesi Tengah/Sigi

Pemberian penghargaan bagi para teladan tingkat nasional

merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Kementerian

Pertanian terhadap para pelaku utama agar termotivasi dan

terus meningkatkan kinerjanya. Tahun 2017 Kementerian

Pertanian memberikan Penghargaan Tingkat Nasional

diantaranya bagi Petani Berprestasi; Gapoktan Berprestasi; dan

Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;


Peserta penerima penghargaan mengikuti rangkaian

kegiatan berkaitan dengan HUT Proklamasi

Kemerdekaan RI yang ke 71, sebagai berikut: 1)

Mengikuti Sidang Paripurna DPR RI dan Pidato

Kenegaraan Presiden RI; 2) Pemberian

Penghargaan oleh Menteri Pertanian; 3) Mengikuti

Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan

Kalibata; 4) Mengikuti Peringatan Detik-Detik

Proklamasi Hut RI ke 70; 5) Pemberian

Penghargaan oleh Menteri Pertanian; dan 6)

Silaturahmi Presiden RI dengan para teladan;

Bentuk apresiasi kepada para penerima

penghargaan tingkat nasional adalah berupa hadiah

uang masing-masing sebesar Rp. 20.000.000

dipotong pajak sebesar 15%.


Sebagai bentuk apresiasi Menteri Pertanian kepada para

penerima penghargaan bagi petani, gapoktan dan

kelembagaan ekonomi petani berprestasi, hadiah berupa

tabungan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) dipotong pajak 15%, akan ditransfer ke rekening

peserta melalui rekening BRI secepatnya.

f) Pembinaan, Pengawalan dan Pendampingan

Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani

Tujuan

Melaksanakan pembinaan terhadap petugas teknis

pada kelembagaan penyuluhan di provinsi dan

kabupaten/kota pada pelaksanaan pendampingan

penyuluh dalam melakukan pembinaan, pengawalan

dan pendampingan terhadap kelembagaan petani

(poktan dan gapotan) dan Kelembagaan Ekonomi

Petani;



pemecahan masalah dalam pembinaan


Petani.

Metode

Wawancara;

Diskusi kelompok;

Kunjungan lapangan.

Sasaran/Peserta

Penyuluh Pertanian;

Petugas Teknis pada kelembagaan penyuluhan atau

kelembagaan yang membidangi penyuluhan,

pengurus kelembagaan petani dan kelembagaan

ekonomi petani.

Waktu/tempat

Januari – Desember 2017

Anggaran

a. Pagu : Rp. 631.988.000

b. Realisasi : Rp. 631.891.850 (99,98%)

Hasil Pelaksanaan

Telah dilaksanakan pembinaan pengawalan dan

pendampingan penumbuhan serta pengembangan

kelembagaan ekonomi petani di provinsi dan

kabupaten, yaitu:

- Sumatera Utara;

- Sumatera Barat;

- Lampung;

- Jawa Barat (Bogor, Purwakarta, Kab. Bandung,

Cirebon, Tasikmalaya, Kuningan, Subang,

Sukabumi);


- Banten;

- Jawa Tengah (Brebes, Magelang, Boyolaly,dan

Klaten)

- D.I.Y;

- Jawa Timur (Mojokerto, Kediri, tulung)

- Kalimantan Barat *Sanggau, Engtikong)

Pembinaan kelembagaan petani terkendala oleh

persepsi yang beragam terhadap pengertian

kelembagaan petani karena adanya poktan yang

ditumbuhkan oleh Dinas Teknis yang tidak

dilaporkan kepada kelembagaan penyuluhan di


dalam pembinaan oleh penyuluh di lapangan.

Perlu adanya surat edaran/nota kesepahaman

tentang keterlibatan pihak terkait seperti Dinas

Koperasi, Dinas Perdagangan dan lain-lain sebagai

informasi MoU antara Menteri Pertanian dan Menteri

Koperasi tentang pengembangan gapoktan menjadi

koperasi belum semua daerah mengetahuinya

Juklak penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan ekonomi petani perlu untuk

ditingkatkan menjadi Permentan agar dapat dijadikan

acuan oleh daerah.

g) Turunan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Tujuan

Menyusun pedoman bagi petugas, petani dan

stakeholder terhadap turunan UU No. 19 Tahun

2013;


Melakukan sosialisasi terhadap pedoman bagi

petugas, petani dan stakeholder turunan UU No. 19

Tahun 2013.

Output

Tersusunnya pedoman terkait UU No. 19 Tahun

2013;

Tersusunnya langkah-langkah operasional pedoman

hasil turunan UU No. 19 Tahun 2013

Sasaran

Pemangku kebijakan pemberdayaan kelembagaan

petani;

Pelaku dan stakeholeder pemberdayaan

kelembagaan petani.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 310.400.000

b. Realisasi : Rp. 118.596.900 (38,21%)

Hasil Kegiatan

Tersusunnya Pedoman Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP);

Tersusunnya Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan

Kelompoktani;

Tersusunnya Pedoman Penerapan Sistem Pertanian

Terpadu.

h) Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama

Tujuan

Menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang dikelola

petani muda dan wanita tani dalam rangka

membangun daya saing dan posisi tawar dengan

pelaku usaha lain dalam mendukung program

prioritas Kementerian Pertanian;


Melakukan sinkronisasi kegiatan penumbuhan dan

pengembangan KEP bagi Petani Muda/wanita tani;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan

rencana kerja pengembangan KEP Petani

Muda/Wanita Tani

Metode

Pemaparan dan tanya jawab;

Diskusi kelompok

Penugasan kepada peserta;

Bimbingan dan penyusunan rencana tindaklanjut

pertemuan.

Sasaran/Peserta

Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk KUB Petani

Muda/wanita tani yang dapat berasal dari poktan, KWT,

Gapoktan, P4S, organisasi Kepemudaan petani, gerakan

pemuda tani yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat yang berpotensi memberikan konstribusi

terhadap peningkatan produksi komoditas unggulan.

Waktu/tempat

Kegiatan Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama

dilaksanakan 4 region, pelaksanaan sebagai berikut:

Pada tanggal : 17 – 19 September 2017 di Hotel

Santika Bekasi;

Pada tanggal : 28 – 30 September 2017 di Hotel

Bogor Valley;

Pada tanggal : 7 – 9 Oktober 2017 di Hotel

Pajajaran Suite, Bogor;

Pada tanggal : 7 – 9 Desember 2017 di Hotel

Permata, Bogor;


Anggaran

a. Pagu : Rp. 3.199.250.000

b. Realisasi : Rp. 2.586.249.800 (80,84%)

Hasil Kegiatan

Pentingnya petani-petani dikorporasikan dalam

bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagai

pengembangan kelembagaan petani (poktan,

gapoktan atau Kelompok Wanita Tani (KWT)

sehingga memiliki kekuatan yang besar dan mampu

melayani petani dari hulu sampai hilir dengan

manajemen profesional.

Penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan

Ekonomi Petani (KEP)/Wanita Tani bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas atau kemampuan

kelembagaan petani yang telah melaksanakan

kegiatan usahatani yang berorientasi pasar, baik

yang berbadan hukum seperti Koperasi, Perseroan

terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan bidang

pertanian yang dikelola oleh petani maupun yang

belum berbadan hukum dalam bentuk Kelompok

Usaha Bersama (KUB) untuk meningkatkan sebesar-

besarnya kesejahteraan petani.

Usaha KEP dapat dimulai dari usaha hulu (usaha

tani) sampai dengan usaha hilir seperti pengolahan

dan pemasaran hasil yang dapat dipadukan dengan

usaha simpan pinjam sehingga tumbuh dan

berkembang KEP-KEP yang kuat dan mandiri untuk

kesejahteraan petani.

Pengembangan KEP diupayakan berbasis kawasan

dengan skala usaha lebih luas agar efisien dan lebih

menguntungkan sehingga memiliki kekuatan posisi

tawar yang kuat serta meningkatkan jaringan


kemitraan agribisnis KEP dengan pelaku usaha

lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan

memenuhi permintaan pasar yang lebih luas.

KEP dapat memanfaatkan program Sistim Resi

Gudang (SRG) sebagai lembaga yang menstabilkan

harga produk pertanian di perdesaan dalam upaya

peningkatan nilai tambah bagi petani,

Untuk memperkuat kapasitas dan permodalan

usaha, KEP bersinergi dan bermitra dengan lembaga

desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa

melalui pemanfaatan inovasi desa dan dana desa

serta sumber-sumber pendanaan lainnya yang

tersedia di desa seperti Bank Rakyat Indonesia

memfasilitasi permodalan usaha tani melalui progran

Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dapat di akses

melalui pengajuan KUR Mikro.

Dalam upaya peningakatan penyediaan benih di

tingkat petani, kelompoktani sebagai penangkar

benih dapat bermitra dengan PT Pertani terutama

penangkar benih yang memiliki sarana dan

prasarana, mesin prosesing, alat pengukur kadar air

dan gudang penyimpanan serta sarana angkutan;

Dibutuhkan pendampingan dan sinergi dari berbagai

pihak untuk penumbuhan dan pengembangan KEP

seperti sinergi dengan program desa, fasilitasi

permodalan dari perbankan, penguatan KEP melalui

kemitraan usaha perbenihan dengan Pertani, dan

lainnya.

Menindaklanjuti hasil bimtek ini, diharapkan seluruh

peserta merealisaikan kegiatan-kegiatan yang telah

dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL)


tentang: 1) upaya peningkatan produksi/penyediaan

benih melalui kemitraan, 2) upaya penyediaan modal

pembiayaan, 3) rencana pemasaran, 4)

penumbuhan dan penguatan KEP yang berbadan

hukum, 5) pengembangan hasil olahan pangan

untuk penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan 6) membangun jejaring komunikasi sesama

peserta bimbingan teknis,

Pusat Penyuluhan Pertanian Badan PPSDMP akan

melakukan monitoring dan supervisi penumbuhan

dan pengembangan KEP.

i) Pembinaan dan Supervisi Kelompok Usaha Bersama

(KUB)

Tujuan

Melaksanakan pembinaan terhadap peran pemuda

tani/wanita tani dalam mendukung program prioritas

Kementerian Pertanian;


pemecahan masalah dalam pembinaan


Petani.

Sasaran

Para pemangku kepentingan lingkup pertanian dan

instansi terkait di pusat, provinsi, kabupaten/kota,

penyuluh pertanian dan petugas lapangan terkait

lainnya;

Petani muda/organisasi kepemudaan petani/

organisasi kepemudaan di masyarakat dan

kelompok wanita tani yang mempunyai kepedulian

dan bersedia berkontribusi aktif mendukung program

prioritas Kementerian Pertanian.


Anggaran

a. Pagu : Rp. 434.250.000

b. Realisasi : Rp. 432.225.500 (99,53%)

Hasil

Telah dilaksanakan pembinaan dan supervisi kelompok

usaha bersama di provinsi dan kabupaten, yaitu:

Jawa Barat (Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya,

Bandung, Purwakarta, Ciamis, Majalengka, Ciamis,

Indramayu, Garut, Sumaedang);

Banten;

Jawa Tengah;

D I.Jogjakarta

Sulawesi Selatan;

Sulawesi Tengah;

Sulawesi Utara;

Kalimanta Barat (Bengkayang, Kapuas Hulu,

Sintang, Sanggau,Sambas dan Landak.

Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan supervisi

kelompok usaha bersama terdapat beberapa

permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Masih ditemui pembinaan dari kelembagaan

penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota yang belum

efektif karena keterbatasan anggaran;

Masih ditemui penyuluh yang belum memahami pola

pembinaan kelompok usaha bersama;

Pembinaan dan supervisi kelompok usaha bersama

terkendala oleh persepsi yang beragam terhadap

pengertian kelembagaan petani karena adanya

poktan yang ditumbuhkan oleh Dinas Teknis yang

tidak dilaporkan kepada kelembagaan penyuluhan di



dalam pembinaan oleh penyuluh di lapangan.

Pemahaman penyuluh dan petugas teknis terhadap

pola penumbuhan dan pengembangan KUB masih

beragam;

Keterlibatan pihak terkait seperti Dinas Koperasi,

Dinas Perdagangan dan lain-lain belum optimal.

Adanya persepsi yang belum sama tentang

kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi

petani

Tingkat pendidikan anggota kelembagaan petani

rata-rata setingkat SD/SMP menyulitkan dalam

memenuhi persyaratan menjadi pengelola KEP.

Kegiatan temu teknis dalam rangka membangun

sinergitas dan koordinasi dengan dinas teknis belum

berjalan dengan baik;

Koordinasi antara pelaksana kegiatan dilapangan

(BP3K), TPOP, Tim Teknis Kabupaten dan Satker

Provinsi belum berjalan dengan baik, terutama

dalam mekanisme penyampaian laporan

pelaksanaan kegiatan.

2) Sub Bidang Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian

a) Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media Cetak

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penyuluh,

petani dan masyarakat lainnya tentang materi

penyuluhan yang mendukung program prioritas

pertanian.

Sasaran

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan

kecamatan;

Penyuluh Pertanian PNS, THLTBPP dan Swadaya;


Pelaku utama dan pelaku usaha.

Output

Tersedianya materi-materi penyelenggaraan penyuluhan

pertanian yang terdiri dari:

Liptan sebanyak 10 judul

Leaflet sebanyak 2 judul

Brosur sebanyak 1 judul

Buku Informasi sebanyak 1 judul

Outcome

Tersedianya materi penyuluhan dalam bentuk media

cetak yang dapat membantu penyuluh dalam melakukan

pengawalan dan pendampingan di lapangan.

Waktu

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyebaran

informasi dilaksanakan bulan Januari s.d Desember

2017.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 279.476.000

b. Realisasi : Rp. 269.362.500 (96,38%)

Hasil Kegiatan

Pencetakan dalam bentuk leaflet (design terlampir)

dengan jumlah 3.000 eksemplar, terdiri dari:

No. Judul Materi Jumlah

1. Penerapan Standar Nasional

Indonesia (SNI) Bahan Olahan

Karet (BOKAR)

1.500 eks

2. Teknologi Mengatasi Kekurangan

(defisiensi) Hara Mikro Pada

Tanaman Jeruk

1.500 eks

Pencetakan dalam bentuk brosur (design terlampir),

dengan jumlah 2.000 eksempar, terdiri dari:


1. Peran Penyuluh Pertanian Pada

Pendampingan dan Pengawalan

UPSUS SIWAB

2.000 eks


Pencetakan dalam bentuk buku Informasi dengan jumlah 3.000

eksemplar, terdiri dari:


1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan

Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan

Pertanian (SIMLUHTAN)

3.000 eks

Dalam bentuk Liptan sebanyak 10 edisi (dimuat dalam tabloid Sinar

Tani) yang terdiri atas:

No Tanggal

Terbit Topik Penulis

1. 08-14/2/2017

Menjaga Kualitas Buah Pisang

Tetap Baik

Ir.Sumardi, MM

2. 08-14/3/2017 Teknik Jitu Budidaya Kopi

(Robusta) Yang Baik dan

Berkelanjutan

Ir. Sri Puji

Rahayu,MM

3. 12-18/4/2017 Teknik Budidaya Buah Naga

agar Aman Dikomsumsi

Ir. Susilo Astuti

Handayani,MM

4. 10-16/5/2017 Teknologi Usahatani Yang

Adaptif Terhadap Perubahan

Iklim

Ume Humaidah,

SP,MSi

5. 14-20/7/2017 Ragam Alternatif Hijauan Pakan

Ternak

Ir.Sri Wijiastuti

6. 12-18/7/2017 Keuntungan Ganda Dengan

Memadukan Tanam Jajar

Legowo Super dan Mina Padi

Ir. Yulia ST

7. 09-15/8/2017 Budidaya Hijauan Pakan Ternak

dan Pemanfaatan bagi Ternak

Suwarna, SP

8. 13-19/9/2017 Budidaya Cabai Merah Kencana

Secara Off Season untuk

Swasembada Cabai

Dalmadi

9. 22 Sept – 03

Okt 2017

Penerapan Budidaya Kelapa

Sawit Yang Benar

Miskat Ramdhani

10 22-28/11/2017 Strategi Peningkatan Produksi

Kedelai Menuju Swasembada

Ruslia Atmaja


b) Penyusunan dan Penyebaran Melalui Cyber Extension

Tujuan

Menyediakan materi informasi pertanian yang

dibutuhkan penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan

masyarakat pertanian sebanyak 600 judul.

Sasaran

Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swadaya,

Penyuluh Pertanian Swasta, THL-TB PP, Kelembagaan

Penyuluhan di Provinsi, Kelembagaan Penyuluhan di

Kabupaten/Kota, Balai Penyuluhan Kecamatan/BPP di

Kecamatan, Masyarakat pengguna internet pada

umumnya.

Output

Tersedianya materi/informasi penyuluhan pertanian

sebanyak 500 judul yang dibutuhkan oleh petani,

penyuluh dan masyarakat pertanian.

Waktu

Pelaksanaan Penyusunan Materi Cyber Extension

dilaksanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2017.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 268.550.000

b. Realisasi : Rp. 265.418.800 (98,83%)

Hasil

Tersedianya dan terpublikasikannya materi penyuluhan

pertanian melalui Cyber Extension sebanyak 500 judul

yang terdiri dari subsektor Tanaman Pangan sebanyak

125 judul, Hortikultura sebanyak 121 judul, Peternakan

sebanyak 112 judul, dan Perkebunan sebanyak 101

judul serta Sumberdaya Manusia sebanyak 41 judul.

Selain itu, tahun 2017 ada juga materi-materi lain yang

juga tersedia di Cyber Extension yaitu, Gerbang


Nasional sebanyak 55 judul, Gerbang Daerah sebanyak

1.344 judul, Materi Spesifik Lokalita sebanyak 2.277

judul, dan Desiminasi Teknologi Pertanian sebanyak 120

judul (masing-masing judul materi terlampir).

c) Penyusunan Majalah Ekstensia

Tujuan

Menyediakan sumber informasi bagi penyuluh,

pelaku utama dan pemangku kepentingan lainnya

tentang kebijakan, program pembangunan pertanian

dan penyuluhan pertanian.

Menyediakan informasi tentang keberhasilan

program pemberdayaan petani serta kesuksesan

penyuluh dan petani.

Sasaran

Sasaran Majalah Ekstensia adalah penyuluh pertanian,

pelaku utama, masyarakat pertanian di seluruh

Indonesia.

Output

Tersedianya sumber informasi bagi penyuluh, pelaku

utama & pemangku kepentingan lainnya tentang

kebijakan, program pembangunan pertanian dan

penyuluhan pertanian.

Tersedianya informasi tentang keberhasilan program

pemberdayaan petani dan kesuksesan penyuluh dan

petani.

Waktu

Pelaksanaan Penyusunan dan Penerbitan Majalah

Ekstensia 15 dilaksanakan mulai Januari sampai dengan

November 2017.


Metode

Metode yang digunakan dalam penerbitan majalah

ekstesia menggunakan pengumpulan dan pengolahan

bahan dari berbagai narasumber dengan tahapan

sebagai berikut:

Melakukan Rapat Intern membahas Rencana Tema

Penulisan Majalah Ekstensia

Menentukan lokasi dan petugas untuk melakukan

wawancara dan pencarian bahan informasi

Perjalanan ke lapangan

Menyusun dan mengedit hasil penulisan

Menyusun Layout dan Seting

Proses Pencetakan dan Pengiriman

Menyusun Laporan.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 312.050.000

b. Realisasi : Rp. 310.697.800 (99,57%)

Hasil Kegiatan

Tersedianya dan terpublikasikannya materi dan informasi

penyuluhan pertanian melalui majalah ekstensia edisi 15

sebanyak 7.000 eksemplar. Dengan percepatan dan

pembagian tugas dalam penyusunan majalah ekstensia

memungkinkan tim penulis serta tim design lebih cepat

dalam berkoordinasi dan menghasilkan majalah yang

lebih baik dan tepat waktu. Adanya pemahaman yang

sama dalam penulisan materi ekstensia akan

mempercepat tim penulis dan tim design dalam

berkoordinasi.

Dengan adanya majalah ekstensia informasi terbaru

mengenai kebijakan dan keberhasilan yang ada di pusat

maupun daerah dapat tersebarkan ke seluruh indonesia.


d) Penyusunan dan Penyebaran Materi Melalui Media

Elektronik

Tujuan

Menginformasikan dan menyebarluaskan kebijakan

dan kegiatan Penyuluhan Pertanian kepada

masyarakat luas;

Mengembangkan media informasi dan komunikasi

mengenai penyuluhan Pertanian;

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kegiatan

informasi Penyuluh Pertanian.

Sasaran

Pelaku utama, pelaku usaha, para penyuluh dan pihak-

pihak pemangku kepentingan lainnya di bidang pertanian

dan masyarakat pada umumnya.

Output

Tersiarkannya video Kinerja Presiden melalui

videotron pada acara Penas XV 2017.

Tersusunnya naskah dan tersiarkannya feature

dengan judul “BPP, Kantornya Petani”, “Penyuluh

Sahabat Petani” dan “Ayo Berkelompok” melalui

siaran televisi nasional.

Waktu

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyebaran

informasi dilaksanakan bulan Januari s.d Desember

2017.

Anggaran

a. Pagu : Rp. 482.000.000

b. Realisasi : Rp. 465.430.000 (96,56%)

Hasil Kegiatan

Materi penyuluhan melalui media elektronik telah

disusun dan dibuat dalam bentuk video, feature


keberhasilan pembangunan pertanian pada umumnya

dan penyuluhan pertanian pada khususnya baik di

videotron pada acara Penas XV 2017 maupun di televisi

nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Video Kinerja Presiden melalui videotron pada acara

Pembukaan Penas XV 2017;

Feature dengan judul “BPP, Kantornya Petani”, yang

ditayangkan di TVRI pada bulan Desember 2017

dengan durasi 5 menit (bukti siar dan DVD

terlampir).

Feature dengan judul “Penyuluh Sahabat Petani”,

yang ditayangkan di TVRI pada bulan Desember

2017 dengan durasi 5 menit (bukti siar dan DVD

terlampir).

Feature dengan judul “Ayo Berkelompok”, yang

ditayangkan di TVRI pada bulan Desember 2017

dengan durasi 5 menit (bukti siar dan DVD

terlampir).

Selanjutnya materi ditayangkan di televisi nasional

melalui pihak ketiga.

e) Pembinaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan

Pertanian (SMIPP).

Tujuan

Memperoleh informasi dan permasalahan mengenai

operasional pengelolaan sistem manajemen

informasi penyuluhan pertanian (SMIPP) meliputi

pemanfaatan Cyber Extension, updating data

Simluhtan oleh petugas admin guna memperoleh

masukan bagi penyempurnaan pengelolaan SMIPP

yang akan datang;


Memastikan agar pelaksanaan kegiatan dalam

pengelolaan sistem manajemen informasi

penyuluhan pertanian (SMIPP) sesuai standar

operasional prosedur atau tahap pelaksanaan

kegiatan yang diperlukan guna mengatasi sedini

mungkin hambatan yang mungkin terjadi.

Sasaran

Sasaran kegiatan pembinaan SMIPP adalah Tim

Pengelola dan admin SMIPP (Cyber Extension dan

Simluhtan) di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan

kecamatan.

Output/Indikator Keberhasilan

Kegiatan pengelolaan SMIPP di masing-masing

tingkatan dapat berjalan sesuai dengan

prosedur/tahap pelaksanaan kegiatan;

Teratasinya hambatan dan permasalahan dalam

pelaksanaan kegiatan pengelolaan SMIPP sejak dini

dan terumuskannya upaya pemecahan

permasalahannya;

Terhimpunnya masukan-masukan bagi

penyempurnaan program dan kegiatan pengelolaan

SMIPP yang akan datang.

Waktu dan Tempat

Waktu

Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen

informasi penyuluhan pertanian akan dilaksanakan

pada Bulan Januari-Desember 2017.

Tempat

Tempat/lokasi perjalanan pembinaan SMIPP

dilakukan kepada tim pengelola dan admin pusat,

provinsi dan kabupaten/kota.


Anggaran

a. Pagu : Rp 1.023.700.000

b. Realisasi : Rp.1.021.875.746 (99,82%)

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan SMIPP selain

untuk mengetahui hambatan dan permasalahan

dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan SMIPP,

diharapkan juga dapat menghimpung masukan-

masukan bagi penyempurnaan program dan

kegiatan pengelolaan SMIPP yang akan datang.

Pembinaan SMIPP dilakukan secara berjenjang dari

mulai provinsi sampai dengan tingkat kecamatan.

Responden dalam pelaksanaan pembinaan, terbagi

menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Pimpinan

Kelembagaan/Pejabat yang menangani Penyuluhan;

2) Penyuluh Pertanian; dan 3) Admin SMIPP.

Dari hasil kunjungan ke lokasi binaan, banyak

pejabat yang menangani penyuluhan belum

mengetahui SMIPP lebih jauh, mereka hanya

mengenal Simluhtan sebagai basis data

kelembagaan petani. Hal ini dikarenakan para

pejabat rata-rata berasal bukan dari kelembagaan

penyuluhan sebelumnya (Sekretariat Bakorluh dan

Bapelluh). Informasi tentang SIMPP khususnya

Simluhtan diperoleh dari pertemuan-pertemuan yang

berkenaan dengan kelembagaan petani serta

adanya kebijakan tentang e-proposal yang data

kelembagaan petaninya harus berbasis simluhtan;

Dalam mendukung pengelolaan data, perlu didukung

oleh sarana dan prasarana pengolah

data/pendukung TI, namun kenyataannya banyak

instansi yang belum dilengkapi dengan sarana


pengolah data baik PC maupun peralatan lainnya

seperti Laptop, printer, LCD projector, modem dan

kamera. Untuk pengolahan data masih

menggunakan/menumpang dengan sarana yang

ada, asset lama dari kelembagaan penyuluhan

terdahulu banyak yang pindah tangan;

Untuk mengupdata data di Simluhtan diperlukan

akses internet yang memadai, untuk tingkat provinsi

dan kabupaten/kota relatif masih ada akses internet,

namun untuk kecamatan masih sangat terbatas dan

menggunakan akses/paket data pribadi;

Permasalahan lain yang dihadapi adalah

berpindahnya petugas admin keberbagai bidang

atau dinas lain, sehingga proses peng-update-an

terhenti cukup lama, untuk itu disarankan agar

dibentuk Tim SMIPP yang terdiri dari

Penanggungjawab data dan admin SMIPP. Petugas

pengentry data/admin sebagian besar adalah para

penyuluh pertanian THL-TBPP;

Pengenalan Dalam mengakses SMIPP masih

banyak penyuluh pertanian khususnya yang PNS

masih memanfaatkan sarana yang ada di kantor,

sedangkan penyuluh pertanian THL-TBPP

menggunakan laptop milik pribadi;

Salah satu keuntungan menggunakan pemutakhiran

data menggunakan system adalah : 1) Kemubajiran

data terkurangi; 2) Integritas data dapat selalu

terjaga; 3) Berbagai data dapat selalu dilakukan oleh

setiap user; 4) Penggunaan data lebih mudah; dan

5) Konsistensi data dapat selalu terjaga. Untuk dapat

mendukung pemutakhiran data tersebut, diperlukan

dukungan dari berbagai pihak khususnya

Pemerintah Daerah. Dengan banyaknya admin yang


berubah, maka dukungan yang diperlukan adalah:

1) Pertemuan/Pelatihan/Bimbingan Teknis;

2) Honorarium Admin; dan 3) Akses internet. Dari

hasil kunjungan, beberapa provinsi telah

mengalokasikan anggaran untuk Bimbingan Teknis

dengan mengundan admin kab/kota dan kecamatan;

Kendala yang dihadapi dalam penerapan SMIPP

- Penyedia data dan materi yaitu penyuluh

pertanian yang sehari-hari sudah dibebankan

pada berbagai kegiatan;

- Pengelola Data (Penanggung Jawab dan Admin

SMIPP) banyak yang baru, maka diperlukan

sosialisasi atau bimbingan teknis;

- Tidak adanya dana operasional bagi pengelola

data, baik sarana/akses internet maupun

honorarium bagi pengelola data.

Penyuluh pertanian provinsi, kabupaten/kota dan

kecamatan dapat memanfaatkan cyber ini untuk

mempromosikan aktivitas didaerahnya melalui

gerbang daerah, sedangkan untuk menyampaikan

materi penyuluhan di wilayahkan, mereka dapat

memanfaatkan materi spesifik lokalita. Dari hasil

kunjungan diperoleh kesimpulan bahwa sebagai

besar penyuluh pertanian belum memanfaatkan

cyber extension secara optimal. Pemanfaatan cyber

baru terbatas pada akses informasi belum menjadi

bagian/mempromosikan aktivitas didaerahnya pada

gerbang daerah dan memasukkan materi

penyuluhan spesifik lokalita;

Dalam perencanaan kegiatan penyuluhan

dilapangan, penyuluh pertanian jarang

menggunakan data yang tersedia di dalam

simluhtan, dan keterlibatan para penyuluh pertanian


masih terbatas penyedia data bagi pimpinan

kelembagaan;

Kendala yang dihadapi dalam penerapan SMIPP

- Penyedia data dan materi yaitu penyuluh

pertanian yang sehari-hari sudah dibebankan

pada berbagai kegiatan;

- Pengelola Data (Penanggung Jawab dan Admin

SMIPP) banyak yang baru, maka diperlukan

sosialisasi atau bimbingan teknis;

- Tidak adanya dana operasional bagi pengelola

data, baik sarana/akses internet maupun

honorarium bagi pengelola data.

f) Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan

Pertanian.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penyuluh

pertanian, petani, dan masyarakat lainnya tentang

kebijakan, informasi dan materi penyelenggaraan

penyuluhan pertanian.

Sasaran

Sasaran kegiatan penyusunan dan penyebaran materi

melalui media cetak, yaitu:

Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, daN

Kabupaten/Kota;

Kepala Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Provinsi,

dan Kabupaten/Kota;

Penyuluh Pertanian PNS;

Petani dan Kelembagaan Petani.


Waktu

Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan

penyuluhan pertanian dilaksanakan pada Bulan Januari-

Mei 2017.

Anggaran

a. Pagu : Rp 77.900.000

b. Realisasi : Rp.77.900.000 (100%)

Hasil Pelaksanaan

Tersusunya 2 (dua) pedoman penyelenggaraan

penyuluhan, yaitu:

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan

Usaha Milik Negara (BUMP);

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

g) Pengembangan Sistem dan Integrasi Data Penyuluhan

Tujuan

Pengembangan SIMLUHTAN lebih lanjut agar

sesuai dengan kebutuhan;

Sistem lebih stabil dan mudah untuk dioperasikan

oleh pengguna.

Sasaran

Sasaran kegiatan Pengembangan Software

SIMLUHTAN adalah jajaran pimpinan, pemangku

kebijakan dan petugas lingkup Kementerian Pertanian

serta jajaran penyuluhan dan stakeholder lainnya di

daerah yang membutuhkan data dan informasi

Penyuluhan Pertanian.

Waktu

Pelaksanaan pengembangan software Simluhtan

dilaksanakan pada bulan September - Nopember 2017.


Anggaran

a. Pagu : Rp 256.500.000

b. Realisasi : Rp.204.142.100 (79,59%)

Hasil

Terbangunnya software SIMLUHTAN yang telah

dikembangkan lebih lanjut dengan perbaikan

program dan penambahan komponen data yang

diperlukan, sebagai berikut:

- Penambahan dan perubahan komponen data

kelembagaan penyuluhan

Penambahan input untuk nomenklatur

kelembagaan penyuluhan di tiap tingkatan;

Penambahan input data penghargaan yang

pernah diterima oleh kelembagaan

penyuluhan tingkat kecamatan (BPP);

Ada 3 pilihan input data koordinator penyuluh

di tiap tingkatan, yaitu: penyuluh pertanian

PNS, THL-TB PP, atau Lainnya (penyuluh

non-pertanian atau pejabat struktural).


ketenagaan penyuluhan

Penambahan input untuk wilayah kerja

penyuluh yang sebelumnya maksimal 5 desa

menjadi maksimal 10 desa;

Pemisahan data THL-TB Penyuluh Pertanian

berdasarkan sumber anggaran/kontrak

(APBN dan APBD).


kelembagaan pelaku utama

Perubahan aksi simpan data pada form input

data anggota kelompok tani menjadi satu per

satu;


Penambahan komponen input untuk pilihan

jenis kelompok tani;

Penambahan komponen input untuk data

anggota kelompok tani, yaitu: nama sesuai

ktp, tanggal lahir dan alamat sesuai ktp,

serta status keanggotaan.

Penambahan fasilitas download dan upload

data anggota kelompok tani menggunakan

format excel.

Penambahan modul input Luas Lahan

Sawah per Kecamatan tahun 2017

- Perbaikan (redesign dan reprogram) modul-

modul Laporan, serta penambahan query

laporan);

- Perbaikan modul pengaturan user/admin;

- Perbaikan modul pengaturan wilayah.

Terintegrasinya database penyuluhan yaitu data

kelembagaan penyuluhan, ketenagaan,

kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi

petani sebagai bahan penyusunan kebijakan

penyelenggaraan penyuluhan dan pembangunan

pertanian pada umumnya.

h) Workshop Penyusunan Artikel (Berita, Informasi dan

Materi Penyuluhan Pertanian).

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dan

pranata humas tentang teknik dan metode penulisan

karya tulis ilmiah semi populer yang baik dan benar;



berita di media massa (cetak dan online);



pranata humas tentang teknik dan metode

pembuatan vlog.

Keluaran

Meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian dan


karya tulis ilmiah semi populer yang baik dan benar;



berita di media massa (cetak dan online);


pranata humas tentang teknik dan metode

pembuatan vlog.

Waktu dan Tempat

Workshop Penyusunan Artikel (Berita, Informasi dan

Materi Penyuluhan Pertanian) dilaksanakan pada:

Waktu : Senin - Rabu, 20 - 22 November 2017;

Tempat : Hotel Arch - Bogor, Jawa Barat.

Anggaran

a. Pagu : Rp 241.000.000

b. Realisasi : Rp.173.143.500 (71,84%)

Peserta

Peserta pertemuan sebanyak 34 orang, terdiri atas

penyuluh pertanian dari provinsi dan kabupaten/kota

yang aktif berkontribusi dalam penulisan materi dan

informasi penyuluhan di website cyber extension serta

pranata humas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.


Materi dan Narasumber

No. Materi Narasumber

1. Kebijakan Penyuluhan

dan Pengembangan

SDM Pertanian

Kepala Pusat


2. Kebijakan

Pengembangan Informasi

dan Materi Penyuluhan

Kepala Bidang

Penyelenggaraan

Penyuluhan

3. Teknik Penulisan Karya

Tulis Ilmiah Semi Populer

(Materi Penyuluhan)

Setia Lesmana dari

Majalah Sains

4. Teknik Penulisan Berita

di Media Massa (Cetak

dan Online)

Drs. Prasetyo Hadi dari

Interstudy dan Majalah

Kicau Bintaro

5. Teknik Pembuatan Vlog Dr. Rulli Nasrullah, M.SI

dari Fakultas Dakwah

dan Komunikasi UIN

Syarif Hidayatullah

Jakarta

Metode

Pemaparan dan Tanya Jawab;

Diskusi Kelompok;

Praktek penulisan;

Praktek pembuatan Vlog.

Hasil Pelaksanaan

Secara umum Workshop Penyusunan Artikel (Berita,

Informasi dan Materi Penyuluhan Pertanian) Tahun

2017 telah diselenggarakan dengan baik dan lancar;

Semua materi dan praktek yang telah disampaikan

oleh narasumber secara umum dapat dimengerti dan

dipahami oleh peserta. Dengan workshop ini dapat

menyamakan persepsi dan strategi serta langkah-

langkah dalam penulisan berita, materi penyuluhan

dan pembuatan vlog sebagai media penyuluhan

pertanian.


Pembinaan kepada penulis materi pada setiap

tingkatan perlu dilakukan secara berkesinambungan

agar mereka dapat menyediakan berita dan materi

penyuluhan baik di pusat maupun daerah dapat

berjalan dengan baik dan lancar;

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat

berperan dalam memfasilitasi pengelolaan cyber

extension agar proses penyediaan informasi dan

materi penyuluhan baik di pusat maupun daerah

dapat berjalan dengan baik dan lancar.

D. Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Melalui

Dana Dekonsentrasi

1. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan

Pertanian melalui Dana Dekonsentrasi

Realisasi anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian melalui

dana dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar 83,21%

atau Rp. 449.127.429.810,- dari pagu anggaran Rp. 539.751.508.000,-.

Secara rinci realisasi anggaran di 34 provinsi terdapat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 4. Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Melalui Dana Dekonsentrasi

No Satker APBN

Pagu Realisasi %

1. Dinas Pertanian

Dan Perkebunan

Provinsi Aceh

35,394,148,000 30,915,020,854 87.35

8,248,828,000 7,451,575,750 90.33

2. Dinas Tanaman

Pangan Dan

Hortikultura

Provinsi Sumatera

Utara

33,698,380,000 32,176,930,000 95.49

3,571,650,000 2,495,392,000 69.87


No Satker APBN

Pagu Realisasi %

3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

14,358,930,000 12,833,123,200 89.37

2,237,100,000 1,882,752,147 84.16

4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau

9,106,726,000 7,784,297,300 85.48

1,127,500,000 484,700,000 42.99

5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

433,272,000 403,823,700 93.20

31,700,000 31,700,000 100

6. Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2,648,880,000 2,437,810,242 92.03

117,500,000 117,229,429 99.77

7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi

9,210,618,000 8,084,606,839 87.77

1,352,636,000 1,167,946,000 86.35

8. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

15,734,590,000 14,184,530,225 90.15

2,278,850,000 1,135,330,100 49.82

9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu

8,723,272,000 7,917,925,600 90.77

698,940,000 448,370,000 64.15

10. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung

15,816,136,000 15,454,534,574 97.71

4,758,750,000 4,040,570,000 84.91


No Satker APBN

Pagu Realisasi %

11. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta

847,226,000 837,890,750 98.90

12. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

35,661,804,000 32,379,182,853 90.80

3,927,250,000 3,926,375,000 99.98

13. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

56,174,723,000 51,912,823,700 92.41

3,580,005,000 2,808,031,750 78.44

14. Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Propinsi D.I. Yogyakarta

5,427,748,000 5,195,350,000 95.72

1,158,800,000 1,156,126,500 99.77

15. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

51,693,308,000 50,154,965,500 97.02

7,578,850,000 5,259,130,670 69.39

16. Dinas Pertanian Provinsi Banten

7,330,130,000 6,788,530,000 92.61

1,583,250,000 1,583,250,000 100

17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali

6,510,552,000 6,086,697,600 93.49

1,353,300,000 803,218,300 59.35

18. Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

14,677,742,000 12,576,463,300 85.68

4,023,100,000 2,180,317,784 54.19

19. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur

24,300,056,000 23,109,685,750 95.1

3,279,150,000 2,737,803,500 83.49


No Satker APBN

Pagu Realisasi %

20. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

10,186,382,000 9,405,740,560 92.34

964,800,000 933,034,600 96.71

21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

8,746,926,000 7,909,899,760 90.43

997,200,000 670,963,500 67.28

22. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan

12,885,144,000 11,397,493,220 88.45

2,416,100,000 1,090,130,000 45.12

23. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

5,981,590,000 5,285,732,838 88.37

570,800,000 569,656,000 99.80

24. Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

1,661,552,000 1,315,483,800 79.17

63,400,000 58,800,300 92.74

25. Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara

5,539,776,000 5,272,264,000 95.17

3,436,200,000 3,436,200,000 100

26. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

7,685,644,000 6,938,952,550 90.28

2,800,700,000 1,650,680,000 58.94

27. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

21,285,714,000 20,741,769,000 97.44

4,853,950,000 2,484,587,000 51.19


No Satker APBN

Pagu Realisasi %

28. Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara

10,446,234,000 9,801,350,000 93.83

2,501,000,000 1,728,959,800 69.13

29. Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

3,253,320,000 3,117,472,400 95.82

1,686,150,000 1,684,409,500 99.90

30. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

3,401,138,000 3,140,720,600 92.34

1,392,100,000 1,388,500,000 99.74

31. Dinas Pertanian Provinsi Maluku

5,023,044,000 4,833,858,500 96.23

659,200,000 658,200,000 99.85

32. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara

4,453,512,000 4,453,512,000 100

699,100,000 699,100,000 100

33. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

3,773,434,000 3,735,840,000 99.00

519,900,000 519,900,000 100

34. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua

8,924,898,000 7,100,079,285 79.55

507,200,000 475,500,000 93.75

Berdasarkan tabel 4, dapat digambarkan realisasi fisik kegiatan melalui

dana dekonsentrasi sebagai berikut:

a. Kelembagaan Petani yang difasilitasi

1) Sekolah Lapangan mendukung peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas pangan strategis nasional di tingkat

kecamatan.


a) Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani

dalam melakukan kegiatan/pengembangan

usahataninya;

Meningkatkan kemampuan dan kesadaran petani dalam

memanfaatkan lahan usahataninya agar lebih produktif;

Menggerakkan dan memberdayakan petani/poktan

dalam mengembangkan usahataninya.

b) Sasaran

BPP sebanyak 816 unit di 32 provinsi;

Penyuluh pendamping;

Petani/poktan.

c) Tahapan Pelaksanaan

Rembug Tani Desa kegiatan SL;

Pertemuan kegiatan SL;

Bantuan Transport pemandu SL;

Perjalanan kunjungan dan supervisi;

Penyusunan materi cyber extension.

d) Hasil

Sekolah Lapangan dilaksanakan di 816 kecamatan/Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP), setiap BPP melaksanakan

di 5 (lima) di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian.

Dengan demikian sekolah lapangan dilaksanakan

sebanyak 4.080 Unit/WKPP, dimana setiap WKPP

didampingi oleh 1 orang Penyuluh Pertanian

(PNS/THLTB-PP);

Sebagian besar (75,1%) pelaksanaan sekolah lapangan

berbasis pada komoditas padi, jagung dan kedelai

dimana komoditas ini yang menjadi sasaran utama

dalam rangka swasembada pangan. Sisanya 24,9%

tersebar pada komoditas ternak, bawang merah dan

aneka cabai;


Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai ujung tombak

pelaksanaan penyuluhan pertanian memiliki arti penting

dalam penyelenggaraan sekolah lapangan. Berdasarkan

data yang diperoleh menunjukan sebagian besar kelas

BPP pada posisi pratama 42,2% dan Madya (49%),

sedangkan kelas madya (8,1%) dan kelas Utama (0,6%).

Kondisi ini menggambarkan bahwa BPP sebagai

penyelenggara penyuluhan pertanian melalui metode

sekolah lapangan saat ini sangat minim apabila

dibandingkan dengan tugas fungsi sebagai ujung tombak

penyuluhan pertanian. Kelas pratama maupun madya

dalam kategori level 1 dan 2 yang memberikan

gambaran banyak keterbatasan-keterbatasan sarana

dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

Pelaksanaan sekolah lapangan sangat memberikan

konstribusi bagi proses adopsi teknologi, dimana proses

pembelajaran yang secara langsung dapat dipraktekan

pada lahan usahatani sebagai media pembelajaran.

Pelaksanaan sekolah lapangan ini telah diikuti sebanyak

10.343 kelompok tani di berbagai tingkatan;

Poktan peserta sekolah lapangan sebagian besar pada

kelas Pemula (43,9%) dan Lanjut (43,3%). Sedangkan

sisanya 11,3% adalah Madya dan sebagian kecil yang

memiliki kelas Utama (1,5%);

Pelaksanaan sekolah lapangan secara keseluruhan telah

melibatkan sebanyak 554.614 petani yang

mengusahakan 7 komoditas strategis. Dari keseluruhan

peserta tesebut sebanyak 49,3% adalah petani yang

berusia dibawah 25 tahun;

Pada hakekatnya pelaksanaan sekolah lapangan ini

selain proses alih teknologi juga mampu membangun

generasi muda petani yang memiliki kemampuan dan

ketrampilan pada usahatani nya. Tabel berikut disajikan


jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sekolah

lapangan yang dirinci berdasarkan provinsi;

Pelaksanaan Sekolah Lapangan mampu memberikan

konstribusi terhadap peningkatan produksi;

Secara umum hasil pelaksanaan SL dapat meningkatkan

skor kelas kemampuan kelas kelompok meningkat

dengan kisaran 60 -110 yang disesuaikan dengan

jenjang kelas kelompok saat ini. Peningkatan yang

signifikan (93,47%) dari kelas Pemula menjadi kelas

Lanjut. Sedangkan kelas Lanjut menjadi Madya sebesar

80,6%.

2) Aplikasi Paket Teknologi/Research Extension Linkage (REL)

a) Tujuan

Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani

dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi

egroekosistem petani/poktan di wilayah kajo terap

dilaksanakan;

Mempercepat penyebaran informasi paket teknologi

pertanian yang telah direkomendasikan sesuai spesifik

lokasi.

b) Sasaran

Peneliti dan Penyuluh Pertanian di BPTP, Penyuluh

Pertanian di Provinsi, kabupaten/kota, BPP dan WKPP;

Petani/poktan;

Para penyelenggara penyuluhan di pusat, provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan yang menangani

penyuluhan

c) Tahapan Pelaksanaan

Rembug Tani;

Bahan Saprodi Demplot;

Kursus Tani;


Pengawalan Demplot di Lapangan;

Farmers Field Day/Hari Lapang Petani.

d) Hasil

Pelaksanaan Adaptasi Paket Teknologi dilaksanakan di

17 provinsi yang bekerjasama dengan Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian;

Pelaksanaan kegiatan Implementasi Rekomendasi Paket

Teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian untuk

mendukung peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas pangan strategis nasional di kecamatan;

Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan

komponen yang berperan penting dalam mewujudkan

peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam

mendukung swasembada dan swasembada

berkelanjutan menuju kedaulatan pangan;

Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan dan

meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka

menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing.

Penyuluhan pertanian menyediakan mekanisme agar

teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dapat

didiseminasikan dan diadopsi petani melalui kegiatan

penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian;

Kedua komponen utama tersebut harus terkait secara

efektif agar transfer teknologi dapat berhasil dengan

baik. Strategi keterkaitan antara penelitian dengan

penyuluhan pertanian, yaitu (1) menempatkan penelitian

dan penyuluhan pertanian sebagai sistem yang

terintegrasi antara sistem pengetahuan dan teknologi, (2)

fokus terhadap fungsi-fungsi penelitian dan penyuluhan

pertanian dengan melibatkan berbagai kelembagaan dan

pemangku kepentingan lain, (3) mengembangkan dan

memperkuat jejaring di setiap jenjang wilayah, dan (4)


pemberdayaan kelompok petani untuk mengembangkan

kemampuan dalam melakukan kajian dan penyuluhan

yang dilakukan oleh petani sendiri.

Desiminasi hasil Aplikasi Paket Teknologi pelaksanaan

nya menggunakan metode sekolah lapangan, dimana

dalam satu wilayah Balai Penyuluhan Pertanian

dilakukan diseminasi di 5 wilayah kerja penyuluhan

pertanian (WKPP) dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian

(PNS/THLTB-PP) yang membimbing sebanyak 3-5

kelompok tani.

3) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Petani

a) Tujuan

Pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang

dikelola oleh petani sendiri secara profesional disektor

pertanian.

b) Sasaran

Kelembagaan petani di 400 kecamatan di 22 pprovinsi

Penyuluh Pertanian;

Petani/poktan;

Para penyelenggara penyuluhan di pusat, provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan yang menangani

penyuluhan

c) Metode

Rembug Tani;

Pembelajaran pengembangan agribisnis komoditi

unggulan.


d) Hasil

Tumbuhnya kelembagaan ekonomi petani baik yang

belum berbadan hukum maupun yang sudah berbadan

hukum;

Meningkatnya pengetahuan manajerial dan

kepemimpinan kelembagaan petani untuk dapat

ditumbuhkembangkan menjadi kelembagaan ekonomi

petani;

Meningkatnya optimisme dan semangat petani dalam

pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar dalam

menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani;

Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani

dalam upaya pengembangan unit-unit usaha berbasis

agribisnis berkelanjutan, dengan memberdayakan

potensi sumberdaya yang ada;

Meningkatnya kemampuan manajerial dan

kepemimpinan bagi pengurus kelembagaan ekonomi

petani, dengan pelaksanaan tata kelola dan manajemen

organisasi serta pembagian tugas sesuai tupoksi dan

insentif tambahan bagi yang berprestasi.

4) PENAS Petani Nelayan XV di Provinsi Aceh

a) Tujuan

Meningkatkan motivasi dan kegairahan petani-nelayan dan

petani hutan serta masyarakat pelaku agribisnis dalam

pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya

saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang

saling menguntungkan.

b) Waktu

PENAS Petani-Nelayan XV Tahun 2017 diselenggarakan

pada tanggal 06 sampai dengan 11 Mei 2017.


c) Sasaran

Petani, nelayan dan perwakilan petani ASEAN serta

Mitra ASEAN;

Aparat pemerintah dan pemerintah daerah;

Organisasi profesi atau pemerhati/pakar yang bergerak

di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta

pelaku agribisnis.

d) Hasil

Secara keseluruhan kegiatan PENAS Petani-Nelayan XV

2017 telah terlaksana dengan baik dan sukses;

Respon peserta pada pelaksanaan kegiatan setiap seksi

diikuti oleh seluruh peserta PENAS Petani-Nelayan XV

2017 dengan antusias, terbukti dari tingkat kehadiran

peserta yang rata-rata melebihi jumlah yang

direncanakan;

Berbagai pertemuan yang dilaksanakan pada

penyelenggaraan PENAS XV Petani-Nelayan 2017 telah

mengakomodir kebutuhan informasi dan teknologi para

petani yang berorientasi ke depan;

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan

apresiasi, baik dari peserta pengunjung maupun dari

Pemerintah Daerah;

Pada kegiatan Rembug Utama Kelompok KTNA

Nasional Tahun 2017 yang bertepatan dengan

penyelenggaraan PENAS XV telah ditetapkan tuan

rumah PENAS Petani-Nelayan XVI Tahun 2020 yaitu

Provinsi Sumatera Barat.


b. Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi

1) Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS

a) Tujuan

Fasilitasi operasional penyuluh di tingkat pusat, provinsi

kabupaten/kota, kecamatan dan desa untuk melakukan

kunjungan/pembinaan penyuluhan pertanian di wilayah

binaannya masing-masing.

b) Waktu

Fasilitasi BOP diberikan selama 12 bulan

c) Sasaran

Penyuluh Pertanian PNS yang telah diangkat menjadi

pejabat fungsional penyuluh pertanian.

d) Hasil

Satker pengelola Dana Dekonsentrasi di provinsi telah

melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh pertanian

calon penerima BOP dan menerbitkan surat keputusan

(SK);

Pencairan BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran

satker provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening

penyuluh pertanian penerima BOP atas dasar

persetujuan/rekomendasi dari koordinator penyuluh

pertanian. Pencairan BOP dilakukan paling lambat

setiap 3 bulan sekali;

BOP sebagai fasilitasi operasional bagi penyuluh

pertanian PNS berkontribusi untuk peningkatan kinerja

dalam pengawalan dan pendampingan kepada

kelembagaan pelaku utama serta pengawalan upaya

khusus peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas pangan strategis nasional;

Besaran BOP dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah (wilayah

barat: Rp. 320.000; wilayah tengah: Rp. 400.000 dan

wilayah timur: Rp. 480.000)


2) Honorarium, BOP dan Asuransi THL-TBPP

a) Tujuan

Fasilitasi honor dan biaya operasional THL-TB PP untuk

melakukan kunjungan/pembinaan penyuluhan pertanian di

wilayah binaannya masing-masing.

b) Waktu

Fasilitasi Honor dan BOP THL-TB PP diberikan selama 11

bulan

c) Sasaran

THL-TB PP Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam SK

Menteri Pertanian tentang THL-TB PP Tahun 2017.

d) Hasil

Pencairan Honor dan BOP THL-TB PP dilakukan oleh

bendahara pengeluaran satker provinsi kepada THL-TB

PP yang tercantum dalam SK Mentan tentang THL-TB

PP Tahun 2017 serta menandatangani kontrak kerja

THL-TB PP dengan PPK di satker dana dekonsentrasi

BPPSDMP;

Honor dan BOP sebagai fasilitasi dalam peningkatan

kinerja THL-TB PP dalam tumbuh kembangnya

kelembagaan petani, peningkatan kapasitas pelaku

utama dan peningkatan produktivitas serta skala usaha

pelaku utama;

Besaran honor dibedakan berdasarkan tingkat

pendidikan THL-TB PP (S1/D4: Rp.2.000.000; D3:

Rp.1.500.000; SLTA: Rp.1.200.000);

Besaran BOP dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah (wilayah

barat: Rp.320.000; wilayah tengah: Rp.400.000 dan

wilayah timur: Rp. 480.000).


BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian selama tahun 2017,

permasalahan yang dihadapi dalam pemantapan sistem penyuluhan

pertanian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran lembaga yang menangani fungsi penyuluhan

pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Hal ini

disebabkan oleh berbagai hal diantaranya:

a. Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

b. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

c. Terbitnya Permentan No.43 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas

Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. Surat Edaran Mendagri No.520 Tahun 2017.

Atas dasar peraturan-peraturan di atas memberikan dampak

melemahnya implementasi UU No.16 Tahun 2016 tentang Sistem

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

sehingga mengakibatkan lembaga yang menangani penyuluhan

diintegrasikan ke dalam urusan bidang pertanian atau dileburnya ke

Dinas Pertanian. Setelah dileburnya fungsi penyuluhan ke Dinas

Pertanian struktur yang menangani fungsi penyuluhan pertanian di

provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan menjadi sangat beragam

(dalam bentuk bidang, seksi, KJF bahkan ada yang berupa satgas).

2. Belum optimalnya peran ketenagaan penyuluhan pertanian dalam

mendalami fungsi penyuluhan pertanian. Hal ini disebabkan oleh

berbagai hal diantaranya:


a. Jumlah tenaga penyuluh pertanian, petani swadaya dan aparat

penyuluhan masih sangat terbatas;

b. Kualitas tenaga penyuluh (PNS, THL-TBPP dan swadaya) sangat

beragam atau belum memiliki kualifikasi yang jelas;

c. Terbatasnya lembaga yang menangani tenaga penyuluh pertanian di

tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan tingkat kecamatan dan

desa akibat lembaga yang menangani fungsi penyuluhan beragam.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal ini

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dengan terintegrasinya

penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke dalam urusan bidang

pertanian, sehingga tenaga penyuluh pertanian yang ada di lapangan

menjadi terbelah.

Lebih jauh akibat dari terintegrasinya fungsi penyuluhan pertanian ke

dalam dinas pertanian atau lembaga yang memiliki fungsi mengatur

bidang pertanian, maka sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian

menjadi terganggu atau mengalami pergeseran diantaranya:

a. Pelaksanaan/metode-metode penyuluhan pertanian tidak optimal

dilaksanakan;

b. Jumlah dan kompetensi ketenagaan penyuluhan pertanian semakin

tidak cukup dan lemah karena sebagian dialihfungsikan ke jabatan

struktural dan dukungan material terkait pengembangan

kompetensi penyuluh pertanian menjadi sangat terbatas;

c. Aksesibilitas poktan/gapoktan/KEP terhadap materi, permodalan,

teknologi maupun dalam pengembangan usaha menjadi sangat

terbatas;

d. Pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh

pertanian kurang optimal;

4. Dukungan sarana prasarana penyelenggaraan penyuluhan sangat

terbatas;

5. Pembiayaan penyelenggaraan belum optimal;


B. Upaya Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan sistem penyuluhan masih ditemui berbagai

permasalahan, namun dengan kekuatan yang dimiliki kelembagaan

penyuluhan dan lembaga/instansi terkait lainnya sebagai pendukung dalam

penyelenggaraan penyuluhan, masih memiliki peluang untuk meningkatkan

kinerja bidang penyuluhan, sebagai upaya tindak lanjut antara lain:

1. Sinkronisasi pelaksanaan sistem penyelenggaraan penyuluhan

pertanian di 34 provinsi; karena beragamnya lembaga yang menangani

fungsi penyuluhan di setiap level tingkatan;

2. Memberikan advokasi kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk

mengakomodir aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

No.23 Tahun 2014, Undang-Undang No.16 Tahun 2006, Perpres No.18

Tahun 2016 dan surat edaran Mendagri No.520 Tahun 2017;

3. Menumbuhkembangkan penyuluh swadaya untuk memenuhi

kekurangan penyuluh pertanian dalam rangka desiminasi teknologi dan

penerapan sistem terpadu;

4. Melakukan bimbingan teknis terhadap penyuluh atau penanggungjawab

kegiatan penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani;

5. Mengadvokasi BKD untuk melakukan analisa jabatan pada setiap

SKPD di provinsi dan kabupaten/kota dan apabila terjadi kelebihan di

salah satu OPD didorong menjadi penyuluh pertanian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada;

6. Mendorong THL-TBPP yang diatas 35 tahun untuk dikoordinasikan

dengan Menpan dan BKN diangkat menjadi PPPK;

7. Mengoptimalkan peran provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka

penerapan metodologi penyuluhan karena urusan pertanian menjadi

urusan konkuren yg artinya urusan pertanian diurus oleh pusat, provinsi

dan kabupaten/kota;


8. Dengan adanya sifat konkurensi terhadap urusan bidang pertanian

sehingga pembiayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

dapat dianggarkan dan didukung pembiayaannya oleh pemerintah

daerah;

9. Mengadvokasi provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan

pendataan terhadap aset-aset penyuluhan yang berada pada institusi

sebelumnya untuk diserahkan ke lembaga yang baru, sehingga

penyelenggaraan sistem didukung oleh sarana prasarana yang lebih

memadai;

10. Mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk

penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian walaupun kelembagaan

yang menangani fungsi penyuluhan pertanian di provinsi dan

kabupaten/kota terlalu kecil (seksi, KJF, bahkan satgas yang

menangani fungsi penyuluhan.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan realisasi kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2017,

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian belum berjalan dengan

optimal;

2. Dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.18 Tahun 2016,

Permentan No.43 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mendagri No.520

Tahun 2017 memberikan dampak melemahnya implementasi UU No.16

Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan, sehingga mengakibatkan lembaga yang

menangani penyuluhan diintegrasikan ke dalam urusan bidang pertanian

atau dileburnya ke Dinas Pertanian, sehingga struktur yang menangani

fungsi penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan

menjadi sangat beragam, yaitu dalam bentuk bidang, seksi, KJF bahkan

ada yang berupa satgas;

3. Realisasi anggaran kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian sesudah

adanya kebijakan dari Menteri Pertanian dalam penghematan/self

blocking sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai 92,68% atau

sebesar Rp. 32.887.860.724,- dari total anggaran sebesar

Rp. 35.485.352.000,-

4. Realisasi anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian melalui

dana dekonsentrasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar 83,21%

atau Rp. 449.127.429.810,- dari pagu anggaran Rp. 539.751.508.000,-.


B. Saran

Perbaikan ke depan sebagai langkah antisipasi menyikapi permasalahan

yang terjadi di tahun 2017 antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan provinsi segera melakukan koordinasi,

sinkronisasi, rencana kerja, rancangan sinergitas, pendataan poktan

serta matrik kegiatan pemberdayaan kelompok tani di lokasi sentra

pangan;

2. Kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten melakukan

pengumpulan hasil evaluasi kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP;

3. Melakukan advokasi percepatan pemahaman pelaksanaan kegiatan dan

pertanggung jawaban;

4. Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten melakukan koordinasi untuk

membahas hasil pendataan poktan, matrik pemberdayaan dan lokasi

kecamatan penerima kegiatan pemberdayaan kelompoktani di lokasi

sentra pangan;

5. BP3K memastikan bahwa materi kegiatan rembug tani merupakan

kelanjutan dari temu teknis tingkat kecamatan, memastikan adanya

rencana usaha tani yang telah disepakati dan memastikan kesesuaian

rencana kegiatan penyuluhan dengan programa penyuluhan;

6. BP3K mereview pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi

kepada poktan di WKPP;

7. Melakukan pendataan sasaran penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan ekonomi petani.

cover laporan tahunan 2017 - kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/laporan...

Documents