2019 - :: sakip kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/draft renstra review i ppl...

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN TAHUN 2015 - 2019

Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya

Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019

sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian Periode 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Tahun 2015-2019. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor. 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka Rencana Strategis Direktorat Perluasan

dan Perlindungan Lahan terdapat penyesuaian tugas dan fungsi.

Dengan diselesaikannya review Rencana Strategis Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan Periode 2015-2019, maka diharapkan pelaksanaan program dan

kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan mendukung pertanian selama lima

tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi

komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun

sektor.

Dengan berkembangnya infrastruktur sarana dan prasarana pertanian yang mantap

di lapangan, diharapkan mampu memberikan dukungan yang kuat bagi

berkembangnya kegiatan usaha tani, peningkatan produksi dan terwujudnya

masyarakat petani yang adil dan sejahtera sebagai salah satu target utama

Kementerian Pertanian 2015-2019.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja-sama dan menyumbangkan

pemikirannya dalam menyusun buku ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2015

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan,

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1. Kondisi Umum ............................................................ 1

1.2. Potensi dan Permasalahan ........................................... 2

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................ 11

2.1. Visi............................................................................. 11

2.2. Misi ............................................................................ 11

2.3. Tujuan ....................................................................... 12

2.4. Sasaran ...................................................................... 14

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................. 15

3.1. Strategi ...................................................................... 15

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan ............................... 16

BAB IV. PENUTUP .......................................................................... 23

LAMPIRAN ................................................................................... 24

Renstra Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2015-2019 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam

pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan

dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 1960

melalui terbitnya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan pengaturan tanah dan sumber daya alam.

Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 mengamanatkan

berbagai kebijakan dalam peningkatan produksi pertanian guna memenuhi

pasokan kebutuhan produksi pertanian dalam negeri, peningkatan devisa

negara dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan

pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan sektor yang berkelanjutan.

Sasaran penyediaan lahan dalam tahun 2015-2019 diantaranya adalah

perluasan 1 juta hektar lahan sawah baru, pengendalian konversi lahan dan

pemulihan kesuburan lahan yang airnya tercemar sebagaimana tertuang dalam

sasaran nawacita kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan kebijakan

tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, sebagai salah satu

kelembagaan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dari aspek hulu

diminta untuk memberikan kontribusinya sehingga tujuan dan sasaran akhir

dari pembangunan pertanian dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dalam periode tahun 2011 - 2014, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

rata-rata per tahun dapat menambah sekitar 88 ribu hektar baku lahan

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui pendanaan

dari Pemerintah. Hal ini dipandang tidak cukup, karena berbagai permasalahan

pemenuhan kecukupan pangan ini bersifat strategis dan berdampak pada

berbagai aspek kehidupan, sehingga di waktu yang akan datang hal tersebut

menjadi perhatian utama bagi bangsa Indonesia. Pengalaman di berbagai

negara lain, masalah kekurangan pangan dapat berimplikasi terhadap politik,


ekonomi, sosial dan pertahanan serta keamanan suatu bangsa atau negara.

Dengan demikian, kita berusaha agar kejadian di negara asing tersebut tidak

terjadi di Indonesia.

Tabel-1.Realisasi Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan TA. 2011 s.d 2014

No. Kegiatan Satuan

Target

Renstra

2011 s.d

2014

Realisasi

DIPA 2011

s.d 2014

%

Target Yang

Belum

Tercapai

1 Perluasan Areal TP,

Horti, Bun, dan Nak

Ha 352.637 291.683 82,71 60.955

2 Optimalisasi Lahan Ha 664.772 641.601 96,51 23.171

3 Jalan Pertanian Km 2.331 2.302 98,73 30

4 Pengembangan

Metode SRI

Ha 445.838 434.759 97,52 11.079

5 Pra dan Pasca

Sertipikasi Lahan

Bidang 281.400 177.743 63,16 103.657

Dari Tabel-1 di atas, masih terdapat sisa kegiatan pada TA. 2011-2014 yang

belum tercapai dan diharapkan target kegiatan yang belum tercapai dapat

dilanjutkan pada TA. 2015-2019 oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Berdasarakan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta

hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial

untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering,

5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan

rawa. Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah

dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar

34,7 juta hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta


hektar, HPK 6,79 juta hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan

Produksi (HP).

Dari sisi sumberdaya lahan, terbuka peluang untuk pembukaan lahan

pertanian melalui (1) pemanfaatan lahan terlantar, meningkatkan luas

tanam pada lahan-lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya dan (2)

pembukaan lahan baru untuk pertanian. Dengan total luas lahan pertanian

yang ada saat ini sekitar 63,7 dan 8,1 juta ha adalah lahan persawahan,

maka diperkirakan masih terbuka peluang untuk perluasan areal pertanian

sekitar 30,4 juta hektar.

Lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan saat ini jumlahnya cukup

luas yaitu sekitar 14,2 juta hektar (Statistik Lahan Pertanian, Pusdatin,

2014) merupakan potensi yang patut diperhitungkan dalam rangka

memenuhi kebutuhan lahan pertanian yang semakin meningkat. Lahan ini

berpotensi untuk dioptimasi, direklamasi, dikonservasi dan direhabilitasi

tergantung kebutuhan prasarana dan sarana serta keadaan sosial dan

ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan atas pola ruang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lahan yang

diusahakan dengan komoditas pertanian tersebut harus dalam kawasan

budidaya, namun pada kenyataannya sekarang bahwa sebahagian

komoditas pertanian tersebut diusahakan dan masih berada di kawasan

lindung. Hal ini terjadi karena (1) berbagai keputusan sektor di pusat

maupun daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, (2) masyarakat atau pelaku usaha tidak mengetahui dimana

mereka harus melakukan budidaya, (3) peraturan perundang-undangan

tersebut muncul kemudian setelah masyarakat melakukan budidaya di

kawasan tersebut.

Atas dasar hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Sumberdaya Lahan Pertanian (2008) potensi lahan yang dapat

dikembangkan menjadi lahan sawah sekitar 18 juta ha, namun belum


diketahui status penguasaan dan penggunaannya terkini. Selain itu, masih

tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara

optimal seperti lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang

merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi

sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk

produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

B. PERMASALAHAN

Dalam dekade 30 tahun ke depan, lahan merupakan salah satu masalah

utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sudah semakin

terasa sejak 15 tahun lalu, karena berbagai pembangunan yang sangat

pesat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan kini dan yang akan datang terkait

dengan penyediaan lahan pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan

pangan nasional antara lain:

a. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan berbagai peraturan

perundang-undangan tentang pengaturan pemilikan, penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian, termasuk

pengendaliannya, tetapi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya

di lapangan. Hal ini antara lain disebabkan oleh (1) disharmonis

persepsi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang

diimplementasikan oleh Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam pengaturan pemanfaatan dan penggunaan lahan

pertanian, (2) pengendalian dan penerapan punishment dan reward

yang tidak konsisten. Namun setelah Undang-Undang nomor 26 tahun

2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-

Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya terbit


maka instrumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lahan

berbasis ruang akan semakin lebih baik dan diharapkan para

pemangku kepentingan terkait dengan penggunaan lahan semakin

tertib dan melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan lahan atas

azas taat dan tertib hukum.

b. Konversi lahan yang tidak terkendali

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian tanaman pangan tengah

dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang

terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke

penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah

lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau

infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami

tanaman pangan.

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun.

Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru

masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan

40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang

terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah

baru. Konversi lahan sawah sekitar 80% terjadi di wilayah sentra

produksi pangan nasional yaitu Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada

persoalan ketahanan pangan, mau tidak mau harus didukung oleh

lahan yang produktif. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah

daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) terutama dalam

penyediaan peraturan perlindungan bagi lahan pertanian.

Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong

ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan

insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian

produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa

terkendali.


Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke

non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LahanPertanian Pangan

Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya.

Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan

dan industri terus berlangsung. Hal inimenjadi tantangan yang cukup

berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan

ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang

diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai

aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu

dikembangkan lebih lanjut.

Di samping itu, masih terjadi alih fungsi komoditas pertanian di dalam

kawasan peruntukan pertanian di beberapa propinsi, sebagai contoh,

yang semula lahan sawah dialihkan menjadi lahan perkebunan kelapa

sawit atau kakao, sebagai pengaruh nilai ekonomis komoditas

perkebunan tersebut memberikan margin yang lebih besar.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, alih komoditas di lahan

sawah menjadi peruntukan komoditas lainnya tidak diijinkan. Hal ini

perlu secara berkelanjutan dan bertahap disampaikan kepada

pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk disseminasi dan sosialisasi

dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan

peruntukan pertanian sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota.

c. Keterbatasan dalam pencetakan lahan baru

Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330

ribu hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya.

Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa

menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun.

Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki


pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan

dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari

koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang

dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan

dan kepemilikan lahan.

d. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas teknis

Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dikaitkan dengan

koordinasi yang belum terlaksana dengan baik serta diiringi dengan

mind set para pelaku usaha yang belum mengacu pada ketaatan

pemanfaatan ruang merupakan resultante pengambilan kebijakan dan

keputusan yang tidak mengacu pada regulasi. Hal ini merupakan suatu

kesalahan yang tidak perlu diulangi dalam rangka pemanfaatan lahan

untuk pembangunan pertanian di kemudian hari. Diketahui dalam

rangka pengaturan ruang, khususnya para petugas di sektor pertanian

masih belum sempat memikirkannya, karena fokus kebijakan masih

terbatas pada upaya peningkatan produksi dan budidaya, sedangkan

pemahaman terhadap pemanfaatan lahan, penggunaan peta dan

pengaturan zonasi serta upaya pengendalian lahan masih terbatas.

e. Pertambahan penduduk

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa

pada tahun 2019 dan 44% penduduk berada di pedesaan dan 56%

diperkotaan. Sementara kapasitas ketersedian lahan pertanian semakin

berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan

perumahan dan industri.

Pertambahan penduduk berpengaruh pada penguasaan lahan

pertanian per kapita menjadi semakin sempit dan jumlah petani gurem

setiap tahun semakin meningkat (jumlah petani gurem 13,7 juta KK

dan laju peningkatan 2,4 % per tahun). Pada tahun 2012, luas

penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan


menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Luas penguasaan lahan petani

yang semakin sempit akan menyulitkan upaya peningkatan

kesejahteraan petani dan tidak efisien dalam berusaha tani.

Selain itu dengan pertambahan penduduk di atas, maka kebutuhan

pangan, sandang dan papan di daerah tersebut meningkat, sehingga

upaya peningkatan produksi pangan dalam rangka mewujudkan

swasembada dan swasembada berkelanjutan pangan 2011 - 2014

harus terjamin dalam rangka ketahanan pangan nasional dan daerah.

Peningkatan produksi pangan nasional merupakan salah satu solusi

strategis dan utama untuk menciptakan stabilitas pertahanan dan

ketahanan nasional.

f. Degradasi Kesuburan Tanah

Penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan sumberdaya lahan

dan air secara terus menerus sejak awal tahun 1970 dalam rangka

mencapai kecukupan pangan dan swasembada beras yang tidak dan

atau kurang memperhatikan sustainable development dan kaidah

konservasi secara sistemik dan tidak disadari menimbulkan degradasi

sumberdaya lahan. Sehingga sejak pertengahan tahun 1995 sudah

dirasakan terjadinya pelandaian produksi (levelling off).

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami

penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal

ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian

pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah

menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman

menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain

mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga

mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin

dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Pada tahun 1992 kurang

lebih 18 juta hektar lahan di Indonesia telah mengalami degradasi atau


penurunan kualitas lahan. Pada tahun 2002 luasan tersebut meningkat

menjadi 38,6 juta hektar (BPS, 2002). Bila kondisi ini dibiarkan, maka

dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat

penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

Langkah penanganan untuk mengatasi penurunan kualitas lahan

melalui pemanfaatan produk bioteknologi, seperti pupuk dan pestisida

hayati yang mengandung mikroba bersifat ramah lingkungan.

Penggunaan mikroba sebagai pupuk hayati dapat membantu

menyediakan unsur hara yang lengkap bagi tanaman, meningkatkan

aktivitas mikroorganisme tanah dan juga sangat penting dalam

memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pemakaian pestisida hayati

diharapkan selain dapat menanggulangi serangan hama dan penyakit

dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat.

g. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah

rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari

0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta

rumah tangga pada tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi

dan Kebijakan Pertanian tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani

di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-masing di Jawa dan

Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1)

meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman

dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahankarena proses

pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya

rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya

ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem

persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum

bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan


memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi

berbasis sumber daya lahan telah membawa implikasi terhadap

pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses

peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada

kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui

pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan

baru.

Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah

bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui

perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi,

rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan

efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.


BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan

dan acuan dalam penetapan visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan. Adapun visi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah

mewujudkan ketersediaan lahan yang berkelanjutan sebagai motor

penggerak peningkatan produksi pertanian.

2.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan landasan

dan acuan dalam penetapan misi Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan.

Salah satu misi Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah mewujudkan

kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan ini sasaran pembangunan

pertanian diantaranya adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan

yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan

ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga.

Strategi dalam mencapai sasaran salah satunya adalah Peningkatan

ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyajikan data dasar lahan yang akurat, terukur, dan terpetakan dalam

bentuk numerik, dan spasial sebagai dasar dalam perencanaan perluasan

dan perlindungan lahan.

2. Menyelenggarakan perluasan areal kawasan tanaman pangan

3. Melaksanakan optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian.

4. Melaksanakan perlindungan lahan pertanian.


5. Menerapkan usaha tani dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan

pertanian.

6. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan antara

Direktorat dengan Dinas lingkup Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota

terkait dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian

perluasan dan perlindungan lahan.

7. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia baik di tingkat pusat dan

daerah dalam bidang perluasan dan perlindungan lahan.

2.3. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah

“Melakukan perluasan dan perlindungan lahan guna mendukung penyediaan

dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan

pengelolaan basis data lahan, perluasan areal tanaman pangan, optimasi dan

rehabilitasi lahan, dan perlindungan lahan.

2.3.1 Tujuan strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun

2015 - 2019 dicapai dengan :

1. Menyediakan data dan informasi lahan dan lahan cadangan

pertanian.

2. Menata ulang dan memperbaiki penyajian data dan informasi

numerik, tekstual dan spasial tentang lahan pertanian dalam

rangka mempermudah perencanaan dan pengendalian

pemanfataan lahan pertanian.

3. Menambah baku lahan pertanian dan luas areal tanam komoditas

tanaman pangan, khususnya yang diusahakan oleh petani dan

masyarakat.

4. Melakukan upaya optimasi dan rehabilitasi lahan pertanian dalam

rangka peningkatan produksi dan produktivitas lahan.

5. Mengendalikan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.


6. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan

lainnya, termasuk yang bersifat sementara dan atau permanen.

7. Memantau rencana penetapan lahan pertanian pangan

berkelanjutan.

8. Melakukan upaya penerapan usaha tani dengan memperhatikan

kaidah konservasi dan kearifan lokal yang berkelanjutan.

9. Memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian skala medium

melalui koordinasi dan integrasi dengan pelaku usaha dan

pemerintah daerah.

10. Memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dan pengendalian

lahan pertanian di daerah perbatasan negara.

11. Mendorong dan fasilitasi pra dan pasca sertifikasi tanah dalam

rangka peningkatan hak atas tanah petani pada lahan pertanian.

2.3.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah:

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Perluasan dan Perlindungan

Lahan telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan

indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun

keempat (2019). Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja

utama Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagaimana tabel

berikut :


No. Tujuan Indikator Kinerja Utama Target 2015 - 2019

Jumlah perluasan sawah Bertambahnya luas areal

sawah 1.000.000 Ha

Jumlah bidang tanah petani

yang di pra-sertifikasi dan

pasca sertifikasi

(Bidang/Persil)

Bertambahnya bidang tanah

petani yang di pra-sertifikasi

dan pasca sertifikasi 325.000

Bidang/Persil

Jumlah Review Hasil Audit

Lahan Pertanian (Dokumen)

Terlaksananya Review Hasil

Audit Lahan Pertanian 791

Dokumen

Jumlah Pengembangan

Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu (Ha)

Bertambahnya Pengembangan

Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu 20.000

Ha

Jumlah pengembangan

optimasi lahan pertanian (Ha)

Bertambahnya luas

pengembangan optimasi lahan

pertanian 951.301 Ha

Jumlah Pengembangan

Metode SRI (Ha)

Bertambahnya luas

Pengembangan Metode SRI

163.833 Ha

Melakukan perluasan dan

perlindungan lahan guna

mendukung penyediaan

dan pengembangan

prasarana dan sarana

pertanian melalui

kegiatan pengelolaan

basis data lahan,

perluasan areal tanaman

pangan, optimasi dan

rehabilitasi lahan, dan

perlindungan lahan.

1

2.4. Sasaran

Sasaran pembangunan perluasan dan perlindungan lahan 2015 – 2019 adalah

sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan basis data lahan pertanian yang akurat

melalui penyiapan peta dan data lahan serta pemanfaatannya di seluruh

Indonesia.

2. Terwujudnya perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan

seluas 1.000.000 ha untuk sawah berdasarkan survey calon petani dan

calon lokasi (CPCL) dan pemetaan desain cetak sawah.

3. Terwujudnya optimasi lahan 951.301 Ha untuk lahan sawah,

pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu seluas 20.000

ha, serta usahatani padi sawah ramah lingkungan melalui SRI (System of

Rice Intensification) seluas 163.833 ha.

4. Tersedianya dokumen pra dan pasca sertipikasi sebanyak 325.000

bidang/persil.

5. Terwujudnya pengendalian lahan melalui koordinasi tingkat pusat dan

daerah, penetapan kawasan peruntukan pertanian, penetapan Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan

Berkelajutan (LP2B) dan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW atau dokumen/peraturan daerah.


BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perluasan dan

perlindungan lahan adalah sebagai berikut :

1) Kepemerintahan yang baik (good governance)

Melaksanakan manajemen pembangunan perluasan dan perlindungan lahan

yang efisien, bersih, transparan, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

melalui penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang

mendorong peran pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya baik di

tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangannya.

2) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan berkelanjutan

Melaksanakan pembangunan perluasan dan perlindungan lahan melalui ketaatan

berbasis regulasi, kebijakan dan program sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, termasuk upaya penyediaan data yang akurat, pengendalian lahan,

perluasan areal baru pertanian serta optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.

3) Menetapkan skala prioritas

Melaksanakan penetapan skala prioritas kegiatan/sub kegiatan perluasan dan

perlindungan lahan dengan memperhatikan kebutuhan dan kebijakan daerah

serta aspirasi masyarakat, kelompok tani/petani di kabupaten/kota serta

ketersediaan anggaran.

4) Mendorong pola partisipatif.

Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan

pengetahuan dan pelaku usaha yang kompetitif. Di samping itu juga mendorong

kemampuan petani untuk dapat secara mandiri melakukan usaha taninya,

sehingga secara bertahap petani mau dan mampu berusaha tani melalui

kelompok dan organisasinya di tingkat lapang.

5) Menggalang sinergitas dan meningkatkan kualitas koordinasi

Menggalang sinergitas lintas sektor maupun subsektor melalui pembentukan

kelompok kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perluasan dan


perlindungan lahan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka

pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Meningkatkan kualitas

koordinasi diawali sejak perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan/sub

kegiatan dengan instansi terkait, terutama yang berada di luar sektor

Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk mengoptimalkan keluaran yang

diharapkan dari pembangunan perluasan dan perlindungan lahan melalui

inovasi, pengikutsertaan lembaga dan sumber daya manusia yang tersedia pada

kelembagaan tersebut. Pemberdayaan tersebut dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memanfaatkan

sumber anggaran dari masing-masing unit kerja yang tersedia.

3.2. Kebijakan, Program, dan Kegiatan

A. Kebijakan

Memperhatikan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Perluasan dan

perlindungan lahan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan harus

dilakukan koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan

Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga

Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan

Informasi Geospasial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional,

Kementerian Kehutanan, serta Unit kerja Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian. Penyediaan data lahan meliputi (1) data dan

informasi lahan yang telah diusahakan (2) lahan cadangan sebagai

lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.


2. Kebijakan yang terkait dengan Perluasan Areal harus memperhatikan

berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun

1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang

terkait lainnya.

3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi

Lahan juga mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan

lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor sumber daya air,

kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan,

terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan

Masyarakat.

4. Kebijakan yang terkait dengan Pengendalian Lahan meliputi berbagai

kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanan,

pemanfataan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam

kawasan peruntukan pertanian yang mengacu pada Undang-Undang

nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang

nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian

yang terkait.

5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta

otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan

perlindungan lahan harus memperhatikan peraturan perundang-

undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua

rencana kegiatan pembangunan ini dapat diwujudkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang.

B. Program

Salah satu Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

adalah Program Perluasan dan perlindungan Lahan dengan indikator

kinerja utama adalah :


1. Jumlah perluasan sawah.

2. Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian.

3. Jumlah pengembangan metode SRI.

4. Jumlah bidang tanah petani yang di pra dan pasca sertifikasi.

5. Jumlah review hasil audit lahan pertanian.

C. Kegiatan

1. Subdirektorat Basis Data Lahan

Kegiatan yang dilaksanakan Subdirektorat Basis Data Lahan adalah :

1) Peningkatan SDM di bidang basis data lahan pertanian

2) Penyusunan program database (tabular dan spasial) sumber daya

lahan dan air.

3) Inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

4) Pendayagunaan pengelolaan Laboratorium Basis Data Lahan.

5) Pemetaan potensi perluasan areal tanaman pangan.

6) Manajemen dan pengelolaan basis data lahan.

7) TOT pengeoperasian sistem informasi Geografis dan GPS.

8) Pemetaan luas baku sawah di seluruh provinsi.

9) Penyajian data dan informasi sumberdaya lahan dan air sebagai

bahan kebijakan perluasan dan pengelolaan lahan.

2. Subdirektorat Perluasan Areal

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka rencana kegiatan perluasan areal kawasan tanaman pangan

periode tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1) Perluasan areal sawah baru dilakukan dengan menambah luas

areal tanam padi guna mendukung program peningkatan produksi

dan ketahanan pangan nasional.

2) Pengembangan perluasan areal skala medium pada kawasan

tanaman pangan dilakukan dengan menambah luas areal tanam

komoditi tanaman pangan dengan skala medium (food estate)


dilakukan untuk mendukung program swasembada beras yang

berorientasi bisnis.

3) Survey calon petani dan calon lokasi (CPCL) cetak sawah.

4) Pemetaan desain cetak sawah berdasarkan data survey CPCL

cetak sawah.

3. Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan

Program kerja Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan periode

2015 – 2019, disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah

ditetapkan dan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran

tersebutmemerlukan dukungan, koordinasi, integrasi dan sinergi

dengan instansi terkait.

Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2015 –

2019 adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan optimasi lahan melalui kegiatan optimasi lahan

dengan pemberdayaan masyarakat petani pada lahan yang

sementara tidak diusahakan dan lahan rawa/gambut menjadi

lahan pertanian produktif dan meningkatkan IP untuk

memperluas areal tanam.

2) Peningkatkan pemberdayaan masyarakat petani dalam

peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui

pengembangan usaha tani padi ramah lingkungan dengan

budidaya System of Rice intensifivcation (SRI).

3) Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan

dalam menangani masalah lahan.

4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian dalam

pengelolaan lahan.

4. Subdirektorat Perlindungan Lahan

Kegiatan perlindungan lahan pertanian dilaksanakan melalui

penegakan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam


peraturan perundang-undangan dan penerapan sistem usaha tani

yang memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang

berkelanjutan.

Dalam pemanfaatan ruang untuk pertanian sebagaimana ditetapkan

dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang serta turunannya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

maupun Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota. Di dalam

Peraturan Daerah tersebut, telah dimuat dengan jelas kawasan

peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan. Di samping itu berbagai Undang-undang, Peraturan

Pemerintah serta Peraturan Daerah Sektor harus menjadi bagian

acuan yang harus diperhatikan dalam pengaturan pemberian ijin

pembangunan daerah.

Untuk mengawali perlindungan lahan dari sisi regulasi dan kebijakan

ini, Direktorat Perluasaan dan Perlindungan Lahan cq. Kementerian

Pertanian sebagai salah satu anggota BKPRN sesuai kewenangannya

dalam rapat pembahasan persetujuan substansi Raperda RTRW

Provinsi, Kabupaten/Kota meminta agar Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dalam Raperda

RTRW tersebut.

Adapun program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2015

sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2) Sosialisasi 4 Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Nomor 41

Tahun 2009 yaitu tentang :


a. PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi LP2B.

b. PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B.

c. PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B.

d. PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan

LP2B.

3) Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) turunan UU

Nomor 41 Tahun 2009, yaitu tentang :

a. Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis

Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan,

b. Permentan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman

Kesesuaian Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan,

c. Permentan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata

Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada LP2B dan.

d. Permentan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis

Tata Cara Alih Fungsi LP2B.

4) Memberikan rekomendasi teknis pengendalian lahan pertanian di

tingkat Pusat maupun daerah melalui rapat koordinasi BKPRN,

melalui bimbingan dan konsultasi teknis terkait pengendalian dan

perlindungan lahan.

5) Melakukan inventarisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan

Kota.

6) Memberikan insentif kepada para petani pelaku usaha, antara lain

dengan pemberian sertifikat tanah melalui kegiatan Pra dan Pasca

Sertipikasi Lahan Pertanian.

7) Memberikan bimbingan teknis dalam penerapan sistem usahatani

yang memperhatikan kaidah konservasi dan kearifan lokal yang

berkelanjutan.


5. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam rangka menunjang kegiatan Direktorat Perluasan dan

Perlindungan Lahan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Sub

Bagian Tata Usaha yang meliputi urusan kepegawaian, urusan

keuangan, urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, urusan surat

menyurat, urusan kearsipan, urusan ketatalaksanaan dan pelaporan,

maka untuk memperlancar pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, diperlukan :

1) Peningkatan pelayanaan ketatausahaan.

2) Bimbingan dan pengendalian pengadaan barang.

3) Penertiban aset dan barang inventaris.

4) Koordinasi pelaporan administrasi, keuangan, dan teknis.

Kegiatan Dan Penjabaran Kegiatan Dalam Sub Kegiatan

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa satuan kerja di dalam Kementerian/Lembaga sebagai

bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa

kegiatan merupakan tanggung jawab unit Eselon-II dan dalam bentuk kegiatan

yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Kegiatan menghasilkan

output yang mendukung pencapaian outcome program.

Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah Kegiatan

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian. Dalam Kegiatan Perluasan dan

Perlindungan Lahan Pertanian terdapat Kegiatan/subkegiatan sebagai berikut :

1. Perluasan Sawah.

2. Pengembangan Optimasi Lahan Pertanian.

3. Pengembangan SRI (System of Rice Intensification).

4. Pra dan Pasca Sertifikasi Tanah Petani.

5. Audit Lahan Pertanian.


BAB IV.PENUTUP

Rencana strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2015 – 2019

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian yang dapat mempertegas dan mengurai lebih rinci untuk dapat

dioperasionalkan sampai ke tingkat daerah melalui Dinas lingkup Pertanian di

propinsi dan kabupaten/kota.

Penjabaran lebih rinci meliputi sasaran-sasaran kegiatan dan subkegiatan di setiap

propinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari uraian jenis kegiatan dan volume

berdasarkan potensi dan kebutuhan para pelaku pembangunan dan petani sebagai

penerima manfaat atas dasar usulan dari daerah dan kelompok tani. Jika ada usulan

perubahan atas permintaan dari berbagai pihak, akan disesuaikan tergantung

kepada urgensi, sifat, permintaan khusus dan hasil evaluasi setiap tahun.


LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Perluasan dan Perlindungan Lahan

Pertanian

2.065,8 3.837,0 4.711,9 5.148,3 5.159,4 20.922,4

Meningkatnya luasan areal

pertanian, pengoptimalan lahan,

dan mengendalikan laju alih

fungsi lahan pertanian ke non

pertanian serta mendorong

peningkatan status kepemilikan

lahan petani dan mengevaluasi

pemanfaatan sertifikat tanah

petani

Jumlah perluasan sawah (Ha) 23.000 200.600 243.100 266.700 266.600 577,9 3.801 4.619 5.067 5.065 19.130,5

Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi dan

pasca sertifikasi (Bidang/Persil)

80.000 80.000 80.000 85.000 -

16 16 16 17 65,0

Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian

(Dokumen)

- 283 225 283 - 57 45 57 159,0

Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan

Rawa/Gambut Terpadu (Ha)

5.000 5.000 5.000 5.000 -

20 20 20 20 80,0

Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha) 951.301 1.144,2

1.144,2

Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha) 163.833 343,7 343,7

PROGRAM/KEGIATAN SASARANALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI

2015-2019INDIKATOR

TARGET

2019 - :: sakip kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/draft renstra review i ppl...

Documents