Mata Kuliah Hukum Perizinan

S K S : 2 SKS (2-0)Kelas/SMT : A, B/ VD o s e n : Ahmad Lanang Citrawan, SH., MH

Pertemuan Ke 3

HUKUM PERIZINAN`Siapa yang memberikan perizinan? Pejabat

Administratif.Izin dapat berbentuk tertulis dan atau/tidak

tertulis, namun dalam HAN izin harus tertulis.Tugas Pemerintah: - Tugas mengatur kepada masyarakat agar

mengikuti cara yang dianjurkan - Tugas untuk memberikan pelayanan umum

HUKUM PERIZINANUnsur-unsur izin:a. Para pihakb. Objek pengaturanc. Pengesahand. Pihak yang mengeluarkane. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlalku seumur

hidup)f. Untuk apa izin digunakang. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan

mandat.

HUKUM PERIZINAN

Pengertian izin

a. Arti luas : suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang

b. Arti sempit: pembebasan, dispensasi,

konsesi.

HUKUM PERIZINANBeberapa peraturan perizinan yang dikeluarkan

oleh Pemerintaha. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diatur oleh Perda,

oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Kota.b. Izin Tempat Usaha/HO (Hinder Ordering), batas-

batas tempat usaha.c. Izin Tebang Kayu dan Pengangkutannya, untuk

mencegah bahaya bagi lingkungan; dengan cara mengajukan izin kepada Kepala Desa atau Pemerintah setempat (retribusi)

HUKUM PERIZINANIzin merupakan suatu bentuk keputusan, unsur unsurnya:

a. Nama dari organ yang berwenangb. Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu

yang dilengkapi alamat.c. Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. Izin-izin pada

umumnya merupakan permohonan.d. Suatu ikhtisar peraturan perundang-undangan yang cocok.e. Penetapan fakta-fakta yang relevan.f. Pertimbangan-pertimbangan hukumg. keputusan/diktumh. Motivasi dalam arti sempiti. Pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjutj. Penandatangan oleh organ yang berwenang.

HUKUM PERIZINAN

• Hukum Administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak Pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.

HUKUM PERIZINAN

• LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI KHUSUS adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti contoh

hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan

HUKUM PERIZINAN

PERIZINAN DALAM KEPUTUSAN HK.ADMINISTRASI~ IZIN ADALAH PERBUATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERSEGI SATU YANG MENGHASILAKN PERATURAN DALAM HAL KONTREO BERDASARKAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (SJACHRAN BASAH)~ IZIN DITERAPKAN OLEH PEJABAT NEGARA.~ IZIN MERUPAKAN INSTRUMEN PENGENDALIAN & ALAT PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI APA YANG MENJADI SASARANNYA.

HUKUM PERIZINAN

PERIZINAN DALAM KEPTUSAN HUKUM ADMINISTRASI.

◦ AHMAD SOBANA; mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk pengendalian &

pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan

dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah

perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk

berubah .

HUKUM PERIZINAN

• PERIZINAN DALAM KEPUTUSAN HUKUM ADMINSTRATIF.

– IZIN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT

KONKRET, INDIVIDUAL, FINAL.

HUKUM PERIZINAN

TUJUAN SISTEM PERIZINAN◦ADANYA SUATU KEPASTIAN HUKUM

◦PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM

◦PENCEGAHAN KERUSAKAN ATAU

PENCEMARAN LINGKUNGAN

◦PEMERATAAN DISTRIBUSI BARANG

TERTENTU

HUKUM PERIZINAN

• KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN ERAT KAITANNYA DENGAN PERANAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH SEMAKIN DOMINAN.

HUKUM PERIZINAN

• NEGARA KESEJAHTERAAN MENGACU

PADA PERAN NEGARA YANG AKTIF

MENGELOLA DAN MENGORGANISASI

PEREKONOMIAN.

HUKUM PERIZINAN

• EMPAT PILAR UTAMA NEGARA KESEJAHTERAAN:– SOCIAL CITIZENSHIP– FULL DEMOCRACY– MODERN INDUSTRIAL RELATION SYSTEM– RIGHT TO EDUCATION AND THE

EXPANSION OF MODERN MASS EDUCATION SYSTEM.

HUKUM PERIZINAN

• DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN

ADANYA SISTEM KESEJAHTERAAN

SEBAGAI HAK SOSIAL WARGA HARUS

DIIMBANGI OLEH PERTUMBUHAN

EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA

HUKUM PERIZINANDALAM PEMBUKAAN UUD 1945 UNTUK

MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAANTELAH DIAMANATKAN BAHWA:◦NEGARA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN KEPADA SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH WILAYAH TERITORIAL INDONESIA

◦NEGARA BERKEWAJIBAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

◦NEGARA BERKEWAJIBAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.

HUKUM PERIZINAN

PEMBERIAN KEWENANGAN ATAU

KEMERDEKAAN KEPADA ADMINSTRASI

NEGARA DALAM SISTEM HAN DIKENAL

DENGAN FREIES ERMESSEN ATAU

DISCRETIONARY POWER.