hubungan pusat daerah pert 3

29
Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat Dr. Tun Huseno, SE., M.Si HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN DAN OTONOMI DAERAH

Upload: ihdiyat-rea-bustani

Post on 25-Sep-2015

236 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

top down

TRANSCRIPT

I. TATARAN FILOSOFIS

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Kampus Sumatera Barat

Dr. Tun Huseno, SE., M.Si

HUBUNGAN ANTARA

PUSAT DAN DAERAH

DALAM KONTEKS

NEGARA KESATUAN

DAN OTONOMI DAERAH

1

PROPOSISI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

DALAM KONTEKS SEKARANG, PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA OTONOM, NAMUN IA SELALU DALAM BINGKAI ADMINISTRATIF, BINGKAI POLITIK DAN BINGKAI TATA NEGARA KESATUAN

DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN LEBIH LUAS KECUALI 6 URUSAN PUSAT. NAMUN MASIH BANYAK URUSAN YANG SEKARANG BELUM BISA DIBERIKAN PENUH DENGAN ALASAN STRATEGIS NASIONAL

DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA PENYERAHAN KEWENANGAN DIBARENGI DENGAN PENGUATAN KEUANGAN. NAMUN DEMIKIAN DAERAH JUGA PERLU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SUMBER KEUANGAN LAIN

DIPERLUKAN REGULASI (PERUNDANGAN UU 32 DAN UU 33 ) ATAU PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG LEBIH BAIK. WEWENANG ITU TIDAK HANYA DI EKSEKUTIF TAPI JUGA DI DPR

2

M P R

D P R

PRESIDEN

DAERAH

OTONOM

DESENTRALISASI

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL

DEKONSENTRASI

BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL

DELEGASI

(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)

LEMBAGA NEGARA

LAINNYA

B P K

M A

M K

TUGAS PEMBANTUAN

PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA

MENTERI2

MENTERI-2

D P D

3

PEMERINTAH PUSAT

33 GUBERNUR DG DUAL ROLE

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM

33 DAERAH OTONOM PROVINSI 492 DAERAH OTONOM KAB / KOTA

34 KEMENTRIAN

4

TUJUH DIMENSI

HUBUNGAN PUSAT DAERAH

1. HUBUNGAN KEWENANGAN , PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN URUSAN2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, ORGANISASI, HIERARCHI ORGANISASI3. HUBUNGAN PERSONIL, PENGGAJIAN PERSONIL, TANGGUNG JAWAB 4. HUBUNGAN KEUANGAN DAERAH, PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, SUMBSER SUMBER DARI PUSAT, DAU, DAK, DANA BAGI HASIL5. HUBUNGAN PERWAKILAN, DPRD, DPD, DPRD6. PEMBAGIAN KERJA, CONCUREN DALAM PELAYANAN PUBLIK7. HUBUNGAN PEMBINAAN & PENGAWASAN

5

5

1HUBUNGAN KEWENANGAN PP 38/2007

ADANYA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG JELAS ANTARA PUSAT; PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PP 38/2007).

ADANYA KEJELASAN NSPK (NORMA, STANDARD, PROSEDUR, KRITERIA); BAGAIMANA MELAKSANAKAN URUSAN TERSEBUT.

PUSAT MEMBUAT NSPK DENGAN MELIBATKAN DAERAH. DAERAH MENYUSUN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA. KEBIJAKAN DAERAH HARUS MENGACU PADA NSPK DALAM RANGKA NKRI

1) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PUSAT,

2) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PROVINSI,

3) KEWENANGAN MENGATUR OLEH KABUPATEN/KOTA,

4) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DESENTRALISASI,

5) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DEKONSENTRASI,

6) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN, DAN

7) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA SENTRALISASI.

6

2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN (VERSI KEMENDAGRI)

ADANYA KELEMBAGAAN UNTUK MENGAKOMODASIKAN URUSAN PEMERINTAHAN (PP 41/2007); STRUCTURE FOLLOWS FUNCTION

ADANYA KEJELASAN HUBUNGAN ANTARA KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH ; MEKANISME KERJA, SISTEM PELAPORAN, KORDINASI DAN TATA LAKSANANYA (SOP).

UPAYAKAN KELEMBAGAAN YANG RAMPING STRUKTUR KAYA FUNGSI UNTUK MENCEGAH TINGGINYA OVERHEAD COST. RUMPUNKAN URUSAN2 YANG SEJENIS KEDALAM LEMBAGA YG SAMA

3. HUBUNGAN PERSONIL (VERSI KEMENDAGRI)

ADANYA PERSONIL DALAM JUMLAH DAN KUALIFIKASI YG TEPAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (PERSONNEL FOLLOWS FUNCTIONS).

PUSAT MENYUSUN STANDARD KOMPETENSI SEBAGAI ACUAN BAGI DAERAH DALAM MEREKRUT PEJABAT UNTUK MENDUDUKI SUATU JABATAN TERTENTU.

ADA JABATAN2 STRATEGIS DI DAERAH YG PENGELOLAANNYA MENJADI KEWENANGAN PUSAT UNTUK MENCEGAH WAWASAN KEDAERAHAN YG SEMPIT DAN MENJADIKAN PNS ALAT PEREKAT BANGSA

PUSAT MENYUSUN NSPK YG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN OLEH DAERAH. PEGAWAI BERBASIS MERITOKRASI AGAR TIDAK TER-KOOPTASI SECARA POLITIS. REMUNERASI YG MEMADAI; EQUAL PAY FOR EQUAL WORK

4. HUBUNGAN KEUANGAN (SUMBER KEMENDAGRI)

ADANYA PEMBAGIAN SUMBER2 KEUANGAN YG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH

DAERAH DIBERIKAN SUMBER2 KEUANGAN YG MEMADAI UNTUK MEMBIAYAI URUSAN PEMERINTAHAN YG DI DESETRALISASIKAN (MONEY FOLLOWS FUNCTIONS)

DAERAH HARUS LEBIH BANYAK ALOKASI UNTUK BIAYA PELAYANAN DIBANDINGKAN BIAYA BIROKRASI

DANA PERIMBANGAN HARUS MAMPU MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTAR DAERAH KAYA vv MISKIN; TIDAK ADA SUBSIDI UNTUK DAERAH KAYA. HINDARI DAERAH MENERAPKAN PAJAK DAN RETRIBUSI YG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI

DISKRESI YG LUAS BAGI DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA SESUAI PRIORITAS DAERAH. ADANYA INSENTIF BAGI DAERAH YG BERPRESTASI BAIK DALAM MEMACU EKONOMI DAERAH

DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN , BANYAK DAERAH TELAH BISA MENGATUR KEPERLUAN SENDIRI SESUAI DENGA KEKUATAN DAN KEBUTUHANNYA, NAMUN BAGI DARAH DAERAH MISKIN LUAR JAWA , KEADAAN LEBIH SULIT

9

KENYATAAN HUBUNGAN KEUANGAN

ANTARA PUSAT DAN DAERAH

============================================================================

KEINGINAN DAERAH

UNTUK MENDAPAT PORSI

PEMBAGIAN KEUANGAN

DARI PUSAT SE BANYAK

BANYAKNYA

KEINGINAN PUSAT UNTUK

DAPAT MENDISTRIBUSIKAN

KEUANGAN KE DAERAH

DAERAH SECARA ADIL

DAN MERATA

ADA PEKERJAAN DAERAH

UNTUK MENINGKATKAN SUMBER KEUANGAN YG SAH

ADA PEKERJAAN PUSAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGIAN YG ADIL

10

10

SCENARIO

KEUANGAN

PENGUATAN

SUMBER

KEUANGAN

TEAM

FINANCIAL

OPTIMALISASI

APBD

SUMBER KONVESIONAL:

DAU DAK BAGI HASIL

D A U

SUMBER LAIN YG SAH

HARUS KETEMU ORANG

KEUANGAN

HARUS KETEMU SUPER TEAM

HARUS KETEMU SUPER KOLEGA

PENGANGGARAN YG TEPAT

KESEIMBANGAN ANGGARAN

KUATKAN BELANJA LANGSUNG

PENGUATAN

KERJASAMA

KEUANGAN

KERJASAMA DG INVESTOR

KERJASAMA DG PERBANKAN

DENGAN SWASTA

11

11

12

JARINGAN KANTOR BANK DI WILKER KBI MALANG

JARINGAN KANTOR BANK UMUM

No.WilayahKantor Cabang (KC)Kantor Cabang Pembantu (KCP)Kantor Kas (KK)Kantor Unit (KU)TotalJaringankantor1.Kota Batu1733142.Kota Malang334319141093.Kab. Malang0321632804.Kota Pasuruan4825195.Kab. Pasuruan021317416.Kota Probolinggo8344197.Kab. Probolinggo18315278.Kab. Lumajang31032238Total5013253112347

12

SCENARIOKEUANGAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

BERSUMBER DARI APBN, BUMN, KEMENTRIANM APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH

BERSUMBER PADA DANA NON NEGARA SEKTOR USAHA DAN INDUSTRI

BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR

DERMAWAN NASIONAL, DERMAWAN REGIONAL, DERMAWAN LOKAL

BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, LEMBAGA DONOR REGIONAL

13

13

DARI DUA GAMBAR INI KITA BISA

MENGGAMBARKAN BAHWA SITUASI

DI LUAR SANA YAITU CUACA DAN

KONDISI BISA BERBEDA BEDA.

MISALNYA KONDISI POLITIK INDONESIA

NANTI AKAN BERUBAH SESUAI KARAKTER

PRESIDENNYA, ATAU PARPOL PENGUASA

KALAU KITA

KELUAR RUMAH

SESUAIKAN

DENGAN CUACA

HUJAN

ANGIN

PANAS SEKALI

Integrasi Kegiatan Kerjasama

PERBANKAN BI #

PENGUASAHA SALEH

LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL

LEMBAGA DONOR NASIONAL

ORMAS BESAR

PERUSAHAAN NASIONAL

PERUSAHAAN REGIONAL

CSR

LEMBAGA DAKWAH

LEMBAGA PENDIDIKAN

PEMERINTAH BATU- KAB MALANG

TNI POLRI

PEMPROP JATIM

KEMENTRIAN NEGARA

LEMBAGA NEGARA NON DEPERTEMEN

KEMENTRIAN KESEHATAN

KEMENTRIAN PENDIDIKAN

15

15

5. HUBUNGAN PERWAKILAN DAN POLITIK DAERAH(AKAN ADA UU PEMILUKADA)

PERLUNYA DILAKUKAN PEMILU PILKADA TERPADU UNTUK EFISIENSI

ADANYA HUBUNGAN FUNGSIONAL YG JELAS ANTARA FRAKSI PARPOL DI DPR DENGAN DPRD BERBASIS ATAS KESAMAAN FLATFORM UNTUK MENCEGAH PRAGMATISME POLITIS

PERLUNYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KONSULTASI PUBLIK OLEH WAKIL2 RAKYAT BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH

PERLUNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS WAKIL2 RAKYAT TERHADAP KONSTITUEN-NYA

ADANYA CHECKS AND BALANCES YG SEHAT ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD

PERLUNYA PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PRESSURE AND SUPPORT BAIK TERHADAP DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMICU CHECKS AND BALANCES SECARA OPTIMAL.

6. HUBUNGAN PELAYANAN PUBLIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH

PERLUNYA KEJELASAN PELAYANAN PUBLIK YG DISEDIAKAN OLEH PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN

PUSAT MENENTUKAN NSPK AGAR PELAYANAN PUBLIK DIBERIKAN SECARA LEBIH BAIK (BETTER), DENGAN HARGA YG LEBIH MURAH (CHEAPER), WAKTU YG LEBIH CEPAT (FASTER) DAN PROSEDUR YG LEBIH SEDERHANA (SIMPLER)

DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUAT ONE STOP SERVICE (OSS) YG SIFATNYA INCREMENTAL (BERTAHAP), UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMDA. PUSAT MELAKUKAN SUPERVISI DAN FASILITASI AGAR DAERAH MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA OPTIMAL

PERLUNYA KONTRAK POLITIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK (CITIZEN CHARTER)

DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK, PADA ERA OTONOMI MASYARAKAT LANGSUNG MENUNTUT DAN MENGAWASI SERTA BISA MENILAI BURUK BAIKNYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DASAR. OLEH SEBAB ITU BEBAN PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BERAT

BEBERAPA ISI RPJMD

KOTA MALANG MENGAMANATKAN

PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGGULANGAN KELAPARAN

PROGRAM WAJIB BELAJAR BEASISWA BIAYA SEKOLAH BIAYA KULIAH

KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK JAMINAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN BAYI.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LAINNYA

18

RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG

(15 Thn )

RENCANA PROGRAM

JANGKA MENENGAH

( 5 Thn )

RENCANA PROGRAM KERJA TAHUNAN

( 2013 )

19

19

PENGAWASAN DPRD DAN MASYARAKAT

MENGIDENTIFIKASI MASALAH DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA OBYEKTIF DIDUKUNG DATA DAN FAKTA LAPANGAN.

MEMERIKSA KEMBALI KEBENARAN DAN KEHANDALAN DATA DAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH. KARENA ITU MERUPAKAN BAGIAN PERTANGGUNG JAWABAN EKSEKUTIF (DINAS)

(UU No. 15 Tahun 2004 DAN PP NO. 3 / 2007)

20

20

PERLUNYA SUPER MEN DAN SUPER TEAM

Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons..

1. Your team must be strong

2. You must have great balance

3. Momentum is key to performance

4. You must be flexible...very flexible.

5. You must practice

6. Support from each other is key

7. Everyone must play their role.

8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know it comes from lots of hard work.

9. Everyone needs to be in synch.

10. Great teams have a story to share.

21

SCENARIO PROGRAM

PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Penyempurnaan Data Keluarga Miskin

Penyempurnaan Metode Penganggaran

Penyempurnaan Sistem Komunikasi Pemda- Keluarga Miskin

Pengembangan Sistem Eksekusi

Penguatan Lembaga Pelaksana Khusus Pengentas Kemiskinan dan Kelaparan

Kodifikasi dan Penulisan Profile Keluarga Miskin

Proliferasi Kegiatan dan Paket Pengentasan Kemiskinan

22

22

22

Voices of the Poor: What is the Poverty - 1

When one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there famine in her house, no clothing, and no progress in her family (said a poor woman from Uganda)

23

DPRD

WALIKOTA

TIM KHUSUS PEMDA

STANDARDISASI

DAN

LEGALITAS

MOU

PERDASUS

PENDANAAN

PELAKSANAAN

EVALUASI

VISUALISASI PROSES

PENGAWASAN

ORGANISASI

OBYEK

SISTEM KERJA

DURASI

GOAL RENCANA

PEMBANGUNAN

PENCAPAIAN

PEMBANGUNAN

24

24

PENGUATAN CAPAIAN MELALUI PENGUATAN ORGANISASIONAL

25

25

11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

NASIONALDAERAH1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN5. KETAHANAN PANGAN6. INFRASTRUKTUR7. IKLIM INVESTASI DAN USAHA8. ENERGI9. LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA10. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI11. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS DAN PASCA KONFLIK

26

26

KLUSTER 1

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN

KLUSTER 3.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

MELALUI 7 BANK NASIONAL

KLUSTER 2

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

KLUSTER 4.

RUMAH MURAH

KENDARAAN MURAH

AIR MINUM

LISTRIK MURAH

PROGRAM PRO RAKYAT

PROGRAM

PRO RAKYAT

4 KLUSTER

27

27

SEMUA MINTA DILAYANI, SEMUA MINTA KEADILAN,

SEMUA MENUNTUT LEBIH ?

Kebijakan Negara dan Kemiskinan (Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003)

Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan.

a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi;

b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa;

c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi;

d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.

29