bab v pembinaan kewilayahan · intinya reformasi pada penyederhanaan penyelenggaraan perizinan dan...

Bab V Pembinaan Kewilayahan

BAB V | PEMBINAAN KEWILAYAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penegasan Batas Daerah (Provinsi

dan Kabupaten/Kota)

Kebijakan

Capaian

Dalam rangka percepatan penegasan batas

daerah, Kementerian Dalam Negeri telah

melakukan berbagai upaya dan langkah

strategis, yaitu dengan diterbitkannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141

Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

sebagai revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah. Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut mengatur

tahapan/proses yang harus dilakukan dalam

penegasan batas daerah, dan pengaturan

batas waktu penyelesaian sengketa batas serta

pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah

(Tim PBD) baik di tingkat Pusat, Provinsi

maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam

upaya percepatan

1. Tahun 2006 s.d September 2018, Dari

keseluruhan 977 segmen batas antar

daerah (165 segmen batas antar Provinsi

dan 812 segmen batas antar Kabupaten/

Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak

536 segmen (118 segmen batas antar

Provinsi dan 418 segmen batas antar

Kabupaten/Kota) yang ditetapkan

dengan 434 Permendagri.

2. Adapun segmen

batas antar daerah yang

selesai ditegaskan per

Oktober 2014 s.d

September 2018 (4

Tahun Periode Kabinet

Kerja), sebanyak 267

segmen, dengan rincian:

a. Oktober s.d Desember

2014 sebanyak 16

segmen Kab/Kota

penegasan batas daerah Pemerintah telah

menerbitkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat

Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan

Presiden tersebut memberi arahan dalam

percepatan penegasan batas antar daerah

sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya

wilayah administrasi suatu wilayah yang

berdampak pada pentingnya kejelasan

cakupan wilayah administrasi pemerintahan,

kejelasan administrasi kependudukan,

kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada),

kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan

perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan

pengaturan tata ruang daerah.

b. Tahun 2015 sebanyak 51 Segmen

(15 Segmen Prov. dan 36 Segmen

Kab/ Kota)

c. Tahun 2016 sebanyak 55 Segmen

Kab/ Kota

d. Tahun 2017 sebanyak 80 Segmen

(30 Segmen Prov. dan 50 Segmen

Kab/ Kota)

e. Per September 2018 sebanyak

65 Segmen (24 Segmen Prov.

dan 41 Segmen Kab/Kota)

3. Disamping itu, sebanyak 277 segmen

dalam proses tahapan penegasan batas

daerah dan 164 segmen belum

dilakukan penegasan batas daerah.

156 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LAPORAN CAPAIAN 4 (EMPAT) TAHUN // OKTOBER 2014 - OKTOBER 2018

55

50

41

36

Provinsi

30

24

16

Kab/Kota

15

Grafik. Penyelesaian

Penegasan Segmen Batas

0

0

Antar Daerah periode

(Okt 2014 - Sept 2018)

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Tindaklanjut

1. Percepatan penyelesaian batas antar daerah

sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan

Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian

Peta Skala 1:50.000.

2. Percepatan penyelesaian perselisihan batas

daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi

oleh Gubernur dengan waktu penyelesainnya

semula 6 (enam) bulan menjadi 30 hari kerja.

3. Penerapan metode kartometris berbasis Peta

RBI dan citra satelit resolusi tinggi bagi

daerah yang kondisi geografisnya sangat

sulit dijangkau untuk survey lapangan.

4. Mendorong Tim PBD Provinsi dengan Tim

PBD Kabupaten/Kota untuk bersinergi dalam

rangka percepatan penegasan batas daerah.

5. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) di bidang

penegasan batas daerah.

6. Kemendagri memberikan penghargaan

kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang terbanyak

menyelesaikan segmen batas daerah di

wilayahnya.

7. Menyampaiakan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/

Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/

Kota hal Sinkronisasi Program dan

Kegiatan dalam APBD 2018 untuk

Penyelesaian Batas Antar Daerah.

8. Target penegasan batas daerah tahun

2019, sebanyak 70 segmen batas.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 157

Manfaat 3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah

pengaturan tata ruang daerah;

4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih

(pemilu, pemilukada)

1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi

pemerintahan, administrasi kependudukan

dan kejelasan administrasi pertanahan;

2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada

masyarakat dan kejelasan pengelolaan

perizinan SDA dan Perkebunan serta

perizinan lainnya.


Penataan Kecamatan

Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Kecamatan memiliki peran strategis dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari isu strategis tentang penataan Kecamatan kedepan, antara lain: 1. Pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota untuk pembangunan

kepada Camat: sarana dan prasarana lokal kelurahan

a. Camat mendapatkan pelimpahan dan pemberdayaan masyarakat di

sebagian kewenangan Bupati/Walikota kelurahan;

untuk melaksanakan sebagian b. Alokasi dimasukkan ke dalam anggaran

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kecamatan pada bagian anggaran

kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; kelurahan;

dan c. Penentuan kegiatan pembangunan

b. Pelimpahan kewenangan Bupati/ sarana dan prasarana lokal kelurahan

wali kota dilakukan berdasarkan dan pemberdayaan masyarakat

pemetaan pelayanan publik yang di kelurahan dilakukan melalui

sesuai dengan karakteristik Kecamatan musyawarah pembangunan kelurahan;

dan/atau kebutuhan masyarakat pada d. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki

Kecamatan yang bersangkutan; Desa, alokasi anggaran paling sedikit 2. Alokasi Anggaran Kabupaten/Kota untuk 5 (lima) persen dari APBD setelah

Pembangunan Sarana dan Prasarana dikurangi DAK; dan Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan e. Untuk daerah Kabupaten yang memiliki

Masyarakat di Kelurahan: kelurahan, anggaran untuk kelurahan

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimaksud sebesar dana desa, dengan

mengalokasikan anggaran dalam APBD sumbernya berasal dari APBD.

Capaian

1. Terlaksananya Rapat Koordinasi

Nasional dalam rangka meningkatkan

peran strategis camat dalam

peningkatan pelayanan publik dan

implementasi koordinasi

wilayah dalam menjaga

keutuhan Negara

Kesatuan Republik

Indonesia, di wilayah

Indonesia Bagian Barat

dan Timur dengan peserta

perwakilan Camat dari 34

Provinsi di tahun 2017.

2. Sejak diterbitkannya Peraturan

Pemerintah No. 17 Tahun 2018,

Kementerian Dalam Negeri telah

menyelenggarakan Rapat Koordinasi

Nasional Camat Regional I untuk

wilayah Indonesia Bagian Timur dalam

rangka peran strategis camat dalam

penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kecamatan di tahun 2018,

dengan jumlah peserta sebanyak

480 Camat dari 10 Provinsi meliputi

Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,

Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Maluku, Maluku Utara,

Papua Barat dan Papua.



Gambar. Penyelenggaraan

Rakornas dalam rangka peningkatan

strategis Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di

wilayah Kecamatan, Agustus 2018

Tindaklanjut

1. Penyusunan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tentang penataan

pelimpahan kewenangan dan

evaluasi kinerja kecamatan.

2. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang persyaratan, susunan

organisasi dan tata kerja kecamatan di

perbatasan antar negara.

3. Penyusunan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tentang kelurahan.

4. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang pedoman pakaian

dinas camat dan lurah.



Perbaikan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP) di Daerah

Dalam rangka mendekatkan dan

Kebijakan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

serta memperpendek proses pelayanan guna

mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah,

transparan, pasti, terjangkau, bersih dan

bebas korupsi dilaksanakan melalui Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan

perizinan dan non perizinan berdasarkan

pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap terbitnya

dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Kebijakan penyelenggaraan PTSP melalui

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan PTSP dan


Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta


Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur

DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota

ditujukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik terkait pelayanan perizinan

dan non perizinan di daerah. Hal ini sesuai

dengan program Nawa Cita periode RPJMN

2015-2019, yaitu peningkatan pertumbuhan

ekonomi nasional melalui penciptaan iklim

usaha dan kemudahan perizinan.

1. Tahun 2008 s.d September 2014 jumlah daerah yang telah membentuk

Capaian kelembagaan PTSP sebanyak 491, daerah yang memiliki SOP sebanyak 187, dan

daerah yang telah mendelegasikan perizinan dan nonperizinan sebanyak 355, serta daerah yang telah SPIPISE/Website sebanyak 116.

Jumlah daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP

sebanyak 55, daerah yang memiliki SOP sebanyak 110, dan

yang telah mendelegasikan perizinan dan non perizinan sebanyak 82 daerah serta daerah yang

telah SPIPISE/ Website sebanyak 261

(Periode Okt 2014 s.d Sept 2018)

2. Sesuai kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi,

Kabupaten dan Kota, terjadi perubahan pengaturan tugas dan fungsi PTSP yang dilekatkan pada

dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan diwadahi dalam Dinas Penanaman

Modal dan PTSP (DPMPTSP). Berdasarkan pengaturan tersebut, sampai dengan September 2018

jumlah daerah yang telah membentuk kelembagaan PTSP dalam bentuk dinas sebanyak 539 daerah,

sedangkan 6 daerah (Kabupaten/Kota di DKI Jakarta) masih dalam bentuk unit serta 1 daerah (DI.

Yogyakarta) berbentuk kantor. Sementara Kabupaten Nduga dan Asmat masih dalam tahap proses

pembetukan.


Tindaklanjut


PTSP

SOP Mendelegasikan Perizinan & Non Perizinan

SPIPISE/Website

Grafik. PTSP di

daerah

2008 - Sept 2018

Percepatan penerapan PTSP Prima di daerah, antara lain:

1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam 3. Bimtek Penyelenggaraan PTSP Prima

Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang kepada 75 Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 4. Membangun sistem e-Monev PTSP

Satu Pintu Daerah secara elektronik, yang dalam rangka meningkatkan transparansi

intinya reformasi pada penyederhanaan penyelenggaraan perizinan dan non

dan pengintegrasian layanan guna perizinan di daerah.

mewujudkan pelayanan yang cepat, 5. TOT Penerapan e-Monev kepada PTSP di

mudah, transparan, pasti, terjangkau, 34 Provinsi.

bersih dan bebas korupsi. 6. Penyelenggaraan perizinan berusaha

2. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP melalui sistem Online Single Submission

Prima di 10 Provinsi. (OSS).


54

6

29

7

43

7

37

7

Manfaat 2. Manfaat bagi masyarakat:

a) Adanya kemudahan untuk

mendapatkan pelayanan perijinan dan

nonperijinan.

b) Adanya kejelasan mengenai

persyaratan, prosedur, waktu

penyelesaian perijinan dan

nonperijinan serta tarif/biaya.

c) Meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai pentingnya tertib

administrasi.

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Kab/Kota:

a) Meningkatkan kinerja pemerintah

Kabupaten/kota sebagai

penyelenggara pemerintahan yang

baik.

b) Meningkatkan kinerja aparat dalam

menyelenggarakan pelayanan

administrasi.

c) Menciptakan iklim kerja yang kondusif

bagi aparat, hal ini dapat di lihat tidak

ada lagi tempat basah dan kering.

d) Meningkatnya transparansi dalam

melaksanakan pekerjaan sehingga

mudah mengukur kinerja aparatur.

e) Meningkatkan kebanggaan

masyarakat terhadap pemerintah

Kabupaten/Kota.


Perbaikan Pelayanan Publik di bidang Perijinan (Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN) di Daerah

Kebijakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan

Kebijakan PATEN akan disempurnakan

dengan regulasi baru menyesuaikan dengan

konsep dalam inovasi daerah sebagaimana

diatur dalam PP No. 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi daerah. Pelayanan Administrasi

Terpadu di Kecamatan ditujukan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait

pelayanan perizinan dan nonperizinan skala

kecil di daerah. Hal ini sesuai dengan program

Nawa Cita periode RPJMN 2015-2019, yaitu

peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional

melalui penciptaan iklim usaha skala kecil dan

kemudahan perizinan serta reformasi

birokrasi.

Capaian

Dari keseluruhan 514 Kabupaten/Kota, sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 310 Kabupaten/Kota telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Tahun 2010 s.d September 2014 jumlah 2. Sedangkan untuk kurun waktu Oktober daerah yang telah menerapkan PATEN 2014 s.d September 2018 jumlah daerah

sebanyak 92 Kabupaten/Kota. yang menerapkan PATEN sebanyak 218

Kabupaten/Kota.

92 Kab/Kota 2010 - Sept. 20 14

218 Kab/Kota Okt. 2014 - Sept. 2018

Total dari 514 Kab/Kota

310 Kab/Kota

telah menetapkan Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)


Manfaat

1. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan

2. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada

aparatur pelaksana PATEN di Kecamatan

3. Program di Kecamatan yang berbasis pada

urusan Pemerintahan akan diatur dalam

perencanaan pembangunan daerah

4. Kegiatan PATEN akan dimasukkan

dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri pedoman penyusunan APBD

Kab/Kota.

5. Melakukan supervisi untuk mendorong

Pemerintah Daerah melaksanakan

percepatan penerapan PATEN,

dengan target tahun 2019 sebanyak

60 Kabupaten/ Kota. 1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kab/Kota:

a) Meningkatkan kinerja pemerintah

Kabupaten/kota sebagai penyelenggara

pemerintahan yang baik.

b) Meningkatkan kinerja aparat dalam

menyelenggarakan pelayanan administrasi.

c) Menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi

aparat, hal ini dapat di lihat tidak ada lagi

tempat basah dan kering.

d) Meningkatnya transparansi dalam

melaksanakan pekerjaan sehingga mudah

mengukur kinerja aparatur.

e) Meningkatkan kebanggaan masyarakat

terhadap pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Manfaat bagi masyarakat:

a) Adanya kemudahan untuk

mendapatkan pelayanan perijinan

dan nonperijinan.

b) Adanya kejelasan mengenai

persyaratan, prosedur, waktu

penyelesaian perijinan dan

nonperijinan serta tarif/biaya.

c) Meningkatkan kesadaran

masyarakat mengenai pentingnya

tertib administrasi.

Tindaklanjut


Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat

Kebijakan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 menyatakan

bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Tugas

Pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat. Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

1. Mengkoordinasikan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan tugas

pembantuan di daerah Kabupaten/Kota. 2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan

supervisi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada

di wilayahnya.

3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah

Kabupaten/Kota di wilayahnya. 4. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan

Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD,

RPJMD, APBD, perubahan APBD,

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, tata ruang daerah, pajak daerah

dan retribusi daerah.

5. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota. 6. Membatalkan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/

Walikota.

7. Memberikan penghargaan atau sanksi

kepada Bupati/Walikota terkait

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 8. Menyelesaikan perselisihan dalam

penyelenggaran fungsi pemerintahan

antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu

Provinsi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut

dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan

pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan.


9. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota.

10. Memberikan rekomendasi kepada

Pemerintah Pusat atas usulan Dana

Alokasi Khusus (DAK).

11. Menyelaraskan perencanaan

pembangunan antar-daerah Kabupaten/ Kota

dan antara daerah Provinsi dan daerah

Kabupaten/Kota di wilayahnya.

12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan

dan pembangunan antara daerah Provinsi dan

daerah Kabupaten/ Kota dan antar-daerah

Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

13. Melantik Bupati/Walikota.

14. Memberikan persetujuan pembentukan

instansi vertikal.

15. Melantik Kepala Instansi Vertikal.

16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.


Capaian

1. Sesuai amanat Undang-Undang No. 23

Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri

setiap tahun telah melakukan fasilitasi

terkait sebagian pelaksanaan tugas dan

wewenang Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat di 34 Provinsi melalui

mekanisme dekonsentrasi.

2. Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah

No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat.

Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP di 34 Provinsi melalui Dekonsentrasi, untuk memberikan

kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, dan

berkesinambungan.

Tindaklanjut

Penyusunan Peraturan Operasional sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan

Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat.


Manfaat 1. Menempatkan dan memperkuat posisi

Gubernur sebagai kepanjangan tangan

Presiden di wilayah Provinsi. Presiden

sebagai penanggungjawab akhir

pemerintahan secara keseluruhan

melimpahkan kewenangannya kepada

Gubernur untuk bertindak atas nama

Pemerintah Pusat untuk melakukan

pembinaan kepada Daerah Kab/Kota agar

dalam melaksanakan otonominya

senantiasa dalam koridor NSPK yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Mempererat hubungan koordinasi antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sehingga dapat

memberikan kontribusi bagi berlangsungnya

penyelenggaraan pemerintahan daerah

secara efisien, efektif dan

berkesinambungan.

3. Penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala

daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah

Pusat juga dimaksudkan memperkuat

hubungan antar tingkatan pemerintahan

dan mendorong tertibnya administrasi

kewilayahan. Dalam pelaksanaan peran

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,

maka hubungan antara Gubernur dengan

Bupati/Walikota bersifat bertingkat, dimana

Gubernur dapat melakukan peran

pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebaliknya Bupati/Walikota dapat

melaporkan permasalahan yang terjadi

dalam penyelenggaraan pemerintahan di

daerah, termasuk dalam hubungan antar

Kabupaten/Kota


Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12

disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah

satunya adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kerangka

penegakan Perda dan Perkada yang implementasinya di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP). Selanjutnya berdasarkan pembagian urusan dalam lampiran

Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah untuk

pemenuhan kompetensi Satpol PP melalui peningkatan standardisasi tenaga satuan polisi

pamong praja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (teknis dan fungsional), dan

pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan rasio kebutuhan di daerah.

Capaian

1. Diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 16

Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja. 2. Diterbitkan Peraturan Presiden No. 102

Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Pol PP untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kinerja Satpol PP

sesuai dengan fungsinya. 3. Membentuk Pusat Diklat Pemadam

Kebakaran dan Satpol PP di Rokan

Hilir Provinsi Riau dengan jumlah

alumni diklat dasar Satpol PP

sebanyak 219 orang. 4. Hingga saat ini jumlah aparatur Satpol

PP, PPNS dan Satlinmas adalah:

a. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

sebanyak 77.020 orang yang terdiri

dari PNS sebanyak 32.327 orang dan

Non PNS sebanyak 44.693 Orang;

b. Aparatur PPNS sebanyak 4.062

Orang; dan

c. Anggota Satlinmas sebanyak

1.178.601 orang. 5. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi

Satpol PP guna terciptanya Polisi

Pamong Praja yang Prima (Professional,

Responsif, Inovatif, Modern, dan

Akuntabel), PPNS dan Satlinmas

di daerah, sejak tahun 2015 s.d 2018

(September) Kementerian Dalam Negeri

telah memfasilitasi Pemerintah Daerah

melalui Diklat teknis dan fungsional,

dengan rincian per tahun sebagai berikut:

a. Aparatur Satpol PP

• tahun 2015:

- Terlaksananya Diklat Dasar

Pola 150 JP sebanyak 150

orang yang merupakan

perwakilan secara selektif oleh

Provinsi/Kabupaten/ Kota; dan

- Terlaksananya Bimtek melalui

dana dekonsentrasi Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan dan

SDM bagi Satpol PP sebanyak

2.419 orang dari 27 Provinsi. • Tahun 2016, terlaksananya Bimtek

peningkatan kapasitas SDM Satpol

PP sebanyak 568 Orang;

• Tahun 2017 - Terlaksananya Bimtek deteksi

dini bagi anggota Satpol PP

dalam upaya deradikalisasi

sebanyak 50 orang;

- Terlaksananya Peningkatan

kapasitas SDM Satpol PP dalam

rangka sosialisasi kode etik dan

penerapan gerakan Indonesia

ramah sebanyak 176 orang;

- Terlaksananya Bimtek

peningkatan kapasitas SDM

Satpol PP melalui implementasi

Peraturan Presiden tentang

jabatan fungsional Pol PP

sebanyak 70 orang;

- Terlaksananya Bimtek HAM bagi

Aparat Satpol PP se Provinsi

Lampung, Riau, Nusa Tenggara

Barat, Sumatera Barat, Sulawesi

Selatan sebanyak 270 orang; dan

- Terlaksananya Uji kompetensi

bagi aparatur Satpol PP

sebanyak 450 orang.



• Per September 2018

- Terlaksananya Uji Kompetensi

Nasional Jabatan Fungsional Pol

PP sebanyak 525 orang;

- Terlaksananya Bimtek bagi aparat

Satpol PP dalam Mengawal

Pilkada Serentak tahun 2018

sebanyak 75 orang; dan

- Terlaksananya Bimtek Hak

Asasi Manusia bagi Aparat

Satpol PP sebanyak 150 orang

b. Aparatur PPNS

• Tahun 2015:

- Terlaksananya Diklat PPNS 19

gelombang sebanyak 539 orang;


pemberkasan hasil penyidikan

PPNS sebanyak 198 orang; dan

- Terlaksananya Bimtek intelijen

bagi pejabat PPNS sebanyak

193 orang.

• Tahun 2016:


gelombang sebanyak 356

orang; dan


operasional tugas PPNS

bagi pejabat PPNS

sebanyak 66 orang.

• Tahun 2017:

- Terlaksananya Diklat

PPNS 10 gelombang

sebanyak 291 orang;

- Terlaksananya Bimtek dan strategi penegakan

perda bagi aparatur Satpol

PP/PPNS sesuai nilai-nilai

revolusi mental sebanyak 54

orang;

- Terlaksananya Bimtek bagi

pejabat PPNS dalam rangka

meningkatkan kemampuan

penegakan Perda secara

pro yustisi sesuai nilai-nilai

revolusi mental sebanyak 100

orang; dan


intelijen bagi pejabat PPNS

sebanyak 52 orang.



gelombang sebanyak 145 orang;

- Bimtek Intelijen bagi pejabat

PPNS/Pol PP dalam rangka


penyelidikan pelanggaran

perda sebanyak 75 orang; dan

- Bimtek bagi pejabat PPNS dalam

rangka peningkatan kemampuan

pemeriksaan tersangka, saksi, ahli

dan barang bukti sebanyak 100

orang. c. Anggota Satlinmas

• Tahun 2015, terlaksananya Bimtek

Fasilitasi SDM Anggota Satlinmas

dalam membantu Penanggulangan

Bencana sebanyak 200 orang;

• Tahun 2016, terlaksananya Bimtek

Anggota Satlinmas dalam

melaksanakan tugas pokok dan

fungsi sebanyak 100 orang;

• Tahun 2017:

- Terlaksananya Bimtek Anggota

Satlinmas dalam meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan

membantu penyelenggaraan

Pilkada Serentak sebanyak

300 orang; dan

- Terlaksananya Bimtek dalam


membantu penanggulangan

bencana di daerah sesuai

nilai revolusi mental

sebanyak 216 orang.



Satlinmas dalam membantu

Penanggulangan Bencana

sebanyak 75 orang; dan


Satlinmas Dalam Membantu

Penyelenggaraan Pilpres dan

Pileg 2019 sebanyak 224 orang.



Tindaklanjut

1. Penyusunan kebijakan/regulasi bidang

Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat.

2. Melanjutkan sosialisasi Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang

pedoman SPM Subbidang Trantibum

kepada 310 daerah. 3. Asistensi dan supervisi pelaksanaan

SPM (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

kepada 310 daerah.

4. Rapat Kerja Nasional pembekalan Satpol

PP dan Satlinmas penyelenggaraan

Trantibumlinmas dalam rangka pemilu

kepada 34 Provinsi.

5. Supervisi penyelenggaraan

pembentukan pejabat PPNS

sebanyak 300 orang.

6. Bimbingan teknis anggota Satlinmas

dalam membantu penyelenggaraan

penanggulangan bencana sebanyak

100 orang. 7. Bimbingan teknis Intelijen bagi pejabat

PPNS dalam rangka meningkatkan

kemampuan penyelidikan pelanggaran

Perda sebanyak 100 orang.

8. Bimbingan teknis Hak Asasi Manusia

bagi Satpol PP sebanyak 100 orang.

9. Penyelenggaraan Bimtek penilai

angka kredit sebanyak 250 orang.

10. Penilaian jabatan fungsional Satpol PP

di tingkat pusat sebanyak 200 orang.

11. Supervisi penyelenggaraan

pembentukan pejabat PPNS

sebanyak 300 orang.



Pemenuhan Kompetensi Personil Pemadam

Kebakaran

Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri bidang

penanggulangan bencana dan kebakaran sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 374 ayat (2), bahwa Menteri Dalam Negeri

melakukan pembinaan yang bersifat umum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana dan kebakaran, salah satunya dengan melakukan pembinaan

peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.

Capaian

1. Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran

sebanyak 27.021 Orang, yang terdiri dari

PNS sebanyak 11.517 orang dan Non

PNS sebanyak 15.504 Orang. Adapun

Tingkat Kompetensi Aparatur Damkar

sebagai berikut:

sebanyak 1.064 orang - Skill Competetion Petugas

Pemadam Kebakaran dalam

kesiapsiagaan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

sebanyak 300 orang

a. Kompetensi 1 sebanyak 12.586 orang; b. Tahun 2016:

b. Kompetensi 2 sebanyak 4.329 orang; - Bimtek Pemadam Pemula (Fire

c. Kompetensi 3 sebanyak 510 orang; Fighter I) sebanyak 120 orang;

d. Inspektur Muda sebanyak 283 orang; - Bimtek Pemadam Terampil (Fire

e. Inspektur Madya sebanyak 130 orang; Fighter II) sebanyak 120 orang

f. Investigasi Muda sebanyak 78 orang; - Peningkatan kapasitas aparatur

g. Investigasi sebanyak 57 orang. melalui Dekonsentrasi Penguatan

2. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kapasitas Pengurangan resiko

Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah, bencana dan bahaya kebakaran

sejak tahun 2015 s.d September 2018 sebanyak 120 orang

(September) Kementerian Dalam Negeri - Skill Competetion Petugas

telah melakukan serangkaian kegiatan Pemadam Kebakaran dalam

peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam kesiapsiagaan pencegahan dan

Kebakaran, melalui: penanggulangan kebakaran

a. Tahun 2015: sebanyak 300 orang

- Bimtek Pemadam Terampil (Fire c. Tahun 2017:

Fighter II) sebanyak 90 orang - Bimtek Pemadam Pemula (Fire

- Peningkatan kapasitas aparatur Fighter I) sebanyak 240 orang;

melalui Dekonsentrasi Penguatan - Bimtek Inspektur/Inspeksi (Fire

kapasitas Pengurangan resiko Fighter III) sebanyak 60 orang

bencana dan bahaya kebakaran - Skill Competetion Petugas



Tindaklanjut

Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 300 orang

d. Per September 2018 : - Bimtek Inspektur/Inspeksi (Fire

Fighter III) sebanyak 100 orang;

- Bimtek Penyelamatan terhadap

kejadian/insiden lainnya sebanyak

80 orang;

- Bimbingan teknis bagi aparatur

Provinsi dalam pembentukan

aparatur pemadam kebakaran

Kabupaten/Kota yang kompeten

sesuai standar sebanyak 90 orang; 1. Penyusunan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pedoman Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran.

2. Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi

pemadam kebakaran wilayah perkotaan

bagi aparatur Damkar sebanyak 50

orang. 3. Membentuk pusat diklat Pemadam

Kebakaran dan Satpol PP di Rokan Hilir

Provinsi Riau (dengan jumlah Alumni

diklat damkar sebanyak 330 Orang).

4. Pemantapan kesiapsiagaan nasional

aparatur Pemadam Kebakaran

sebanyak 300 orang. 5. Skill Competition Petugas Pemadam

Kebakaran dalam kesiapsiagaan

- Skill Competetion Petugas

Pemadam Kebakaran dalam

kesiapsiagaan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

sebanyak 250 orang

3. Selain itu juga, untuk meningkatkan

kapabilitas dan kapasitas personil/

kelembagaan pemadam kebakaran,

Kementerian Dalam Negeri telah

menyelenggarakan Peringatan HUT

Pemadam Kebakaran ke-98 di Jakarta

pada Tanggal 1 Maret 2017 dan HUT

Pemadam Kebakaran ke–99 di Provinsi

Maluku pada Tanggal 1 Maret 2018

pencegahan dan penanggulangan

kebakaran sebanyak 150 orang.

6. Diseminasi dan Uji Publik Implementasi

Jabatan Fungsional Pemadam

Kebakaran kepada 3 Provinsi.

7. Asistensi dan supervisi penerapan

SPM subbidang pemadam kebakaran

di daerah kepada 257 daerah.

8. Pemantapan kesiapsiagaan nasional

aparatur Pemadam Kebakaran

sabanyak 300 orang.

9. Penyusunan Grand Design

Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran 2019-2024.


Manfaat 1. Meningkatnya kompetensi Aparatur

Pemadam Kebakaran yang memenuhi

standar.

2. Memberikan rasa aman bagi

masyarakat terhadap resiko kebakaran

di daerah, khususnya pada gedung-

gedung tinggi.


Sarpras Penanggulangan Bencana

Kebijakan

Capaian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman

Sarana dan Prasarana Dalam

Penanggulangan Bencana, Kementerian

Dalam Negeri dalam rangka pembangunan

Sarpras penanggulangan bencana di daerah

1. Terbangunnya sarpras penanggulangan

bencana (Kantor BPBD, gudang logistik

dan Pusdalops) sebanyak 183 Unit di

Provinsi dan Kabupaten/Kota periode

tahun 2006 s.d 2017. (data 2015 s.d 2018)

rawan bencana telah mengalokasikan

anggaran melalui mekanisme kegiatan

tugas pembantuan berupa pembangunan

kantor Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, Gudang Logistik dan Pusat

Pengendalian Operasi (Pusdalops).

2. tahun 2018 sedang membangun sarpras

penanggulangan bencana (gudang

logistik dan Pusdalops) sebanyak 6 unit;

Tindaklanjut

1. Melakukan Koordinasi dengan

Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) dalam menyusun

dan menetapkan Renaksi BNPB

terkait penyediaan sarpras

penanggulangan bencana.

2. Bimbingan teknis manajamen

gudang logistik di daerah Rawan

Bencana sebanyak 200 orang.


Manfaat 1. Pendistribusian logistik bisa lebih cepat

ke daerah yang terdampak bencana.

2. Mempermudah dalam penempatan

barang-barang logistik.

Fasilitasi Perbatasan Antar Negara

Kebijakan

Capaian

Dalam mendukung forum kerjasama bilateral

dengan negara tetangga, Kementerian Dalam

Negeri melakukan fasilitasi Survey

Investigation, Refixation, and Maintenance

(Survey IRM) tanda batas negara di darat RI-

Malaysia, fasilitasi penyelesaian batas antar

negara, fasilitasi persidangan kerjasama antar

negara di wilayah perbatasan RI-Malaysia,

fasilitasi persidangan kerjasama antar negara

di wilayah perbatasan RI-PNG, dan fasilitasi

persidangan kerjasama antar negara di

wilayah perbatasan RI-RDTL. Berkaitan

dengan kerjasama Bilateral

Sebagai implementasi dari kegiatan tersebut, telah

diselenggarakan beberapa pertemuan bilateral

dengan negara tetangga khususnya dengan

Malaysia dan PNG, yaitu: 1. Persidangan Joint Indonesia Malaysia

(JIM) a. pada tahun 2017 menghasilkan

kesepakatan, antara lain: • Kedua negara menyepakati

penandatanganan MoU for Survey and

Demarcation of International Boundary

yang ke 20 dari pilar B 300 s.d B 400 dan

dari pilar B 700 s.d B 1000 di sektor

Kalimantan Utara-Sabah; dan • Kedua belah pihak menyepakati outline

dari Guidelines for Preservation of

Boundary Marker and The International

Boundary In Carrying Out Unilateral

Development Projects Located Near The

Malaysia-Indonesia International Boundary. b. pada tahun 2018 menghasilkan

kesepakatan, antara lain: • Kedua negara menyepakati

penandatangan MoU yang ke-21 for

survey and demarcation of international

boundary yang ke 21 dari pilar batas B

1.800 s.d B 2.000 dan B 2.500 s.d B 2.700, Pilar batas C 200 s.d C 500 dan C

600 s.d C 700; serta pilar batas D 500

s.d D.600.

• Kedua belah pihak menyepakati

program survey IRM TA.2018 untuk

sector Timur dan Sektor Barat dan

kegiatan survey daerah OBP yang

diuraikan dalam Rencana Aksi OBP.

• Kedua negara sepakat secara prinsip

bahwa OBP segmen sungai Simantipal

dan C 600 dan C 700 sudah tidak

bermasalah dan akan ditindaklanjuti oleh

penyiapan MoU oleh Tim Teknik untuk

ditandatangai pada tahun 2019.

tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama

K/L terkait memiliki berbagai kerjasama

bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, antara

lain Provinsi Kepulauan Riau dengan Johor

Malaka, Provinsi Kalimantan Utara dengan

Sabah Malaysia serta Provinsi Kalimantan

Barat dengan Sarawak Malaysia. Sedangkan

untuk kerjasama RI-RDTL, difokuskan pada

penyelesaian permasalahan batas negara di

darat antara Indonesia dengan Timor-Leste

melalui pertemuan ke-3 Senior Officials

Consultation (SOC) RI-RDTL.

2. Persidangan Sekretariat Bersama

Sosek Malindo, dengan menghasilkan

kesepakatan, antara lain:

a. Pihak Indonesia dan Malaysia sepakat

diaktifkannya kembali jalur kapal Sei-

Nyamuk Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara dengan Tawau,

Malaysia;

b. Kedua negara sepakat mengaktifkan

kembali terminal feri CIQ Tawau-pos

lintas batas laut Sei/Sungai Nyamuk; dan

c. Kedua belah pihak sepakat agar Provinsi

Kalimantan Utara dan negeri Sabah segera

melaksanakan Joint Feasibility Study

mengenai pembukaan pos lintas batas

Labang-Bantul. 3. Persidangan Sosek Malindo RI-Malaysia,

dengan menghasilkan kesepakatan, antara

lain:

a. Kedua belah pihak sepakat meminta

Kementerian Kesehatan kedua Negara

dan Provinsi terkait untuk menindak lanjuti

usulan Indonesia agar pihak Malaysia

menunjuk rumah sakit yang ada di

Indonesia sebagai tempat untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga

kerja Indonesia dan hanya dilakukan satu

kali pemeriksaan dan membuat Joint

Standart Operating Procedure (SOP) bagi

penanganan penyakit menular dan

pemulangan



jenazah warga Indonesia yang akan

melintasi darat kedua negara;

b. Kedua pihak sepakat normalisasi

perdagangan di Entikong-Tebedu

akan menunggu proses

pembangunan Dryprot Entikong

selesai seluruhnya pada tahun 2018;

c. Kedua pihak menyepakati untuk

melaksanakan bahwa revisi Border

Crossing Agreement (BCA) 2006;

d. Kedua pihak sepakat untuk

melaksanakan kegiatan Tour De

Malindo pada tahun 2019; dan

e. Pemerintahan Indonesia dan

pemerintah Malaysia serta Kerajaan

Sarawak menyetujui rencana

pemotongan bukit di kawasan

perbatasan Entikong Tebedu, terkait

jalur kargo di PLBN Entikong-Tebedu.

4. Persidangan Joint Border Comitte

(JBC) RI-PNG. dengan menghasilkan

kesepakatan, antara lain:

a. Disepakatinya penyelenggaraan

preliminary meeting guna

membahas first draft untuk mereview

special arrangements on traditional

border crossing 1993;

b. Bersepakat melakukan pilot project

verifikasi bersama tahun 2019 sebagai

pendahuluan di wilayah perbatasan

Kabupaten Keerom Provinsi Papua,

yang menjadi tempat tinggal para ilegal

border residents tersebut guna

mendapatkan identifikasi

kewarganegaraan, data kependudukan

dan akses kekonsuleran lainnya;

c. Kedua pihak menyepakati

penandatanganan MoU kerjasama

Perkarantinaan hewan dan

tumbuhan; dan

d. Kedua pihak menyepakati untuk

dijajaki bantuan pengaliran listrik dari

Kota Jayapura Provinsi Papua ke

Vanimo, Papua Nugini.

Gambar.

Penandatanganan MoU Forum Bilateral JIM on

Demarcation and Survey of International Boundary,

Bandung, Oktober 2018

Tindaklanjut

1. Mengambil langkah-langkah terobosan

dalam rangka menyelesaikan batas

wilayah dengan jalur politis melalui

diplomasi dengan posisi persisten

negara tetangga khususnya dalam

penyelesaian permasalahan

demarkasi batas wilayah.

2. Kementerian Dalam Negeri bersama

K/L terkait, memantapkan posisi

Pemerintah Indonesia dengan

melengkapi data pendukung dan

analisa yang komprehensif dalam

rangka penyelesaian melalui political

means dan/atau legal proceeding.


Manfaat 1. Meningkatnya hubungan kerjasama

antara RI dan Negara Tetangga.

2. Meningkatnya perekonomian daerah di kawasan perbatasan antar Negara.

3. Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat di wilayah perbatasan.

4. Menurunnya tingkat permasalahan

sosial ekonomi di wilayah perbatasan

seperti perdagangan illegal,

penyelundupan barang, dan lain-lain


Sarpras Pemerintahan Daerah Perbatasan Antar

Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

Kebijakan

Capaian

Sesuai Pasal 361 Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pemerintah pusat memiliki kewenangan

pengelolaan dan pemanfaatan kawasan

perbatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pemerintah

pusat wajib membangun kawasan

perbatasan agar tidak tertinggal dengan

kemajuan kawasan perbatasan di negara

tetangga, antara lain melalui pembangunan

sarana dan prasarana kawasan. Dalam rangka mendukung wilayah

perbatasan sebagai manifestasi Nawacita

ke-3 yaitu membangun Indonesia dari

Dukungan pembangunan penyediaan sarana

prasarana pemerintahan dikawasan

perbatasan negara dan Pulau-Pulau Kecil

Terluar (PPKT) sebagai salah satu upaya

pemerintah untuk mendukung efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

khususnya pada Kabupaten/Kota dikawasan

perbatasan negara agar dapat

menyelenggarakan pelayanan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan secara

optimal, mengingat kenyataan di lapangan

bahwa saat ini pada umumnya pemerintah

daerah mengalami kendala dalam

pengalokasian anggaran untuk kawasan

perbatasan secara memadai. Dalam kurun waktu 2014 s.d 2018 telah dan

Pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka NKRI, Kementerian

Dalam Negeri memiliki target Nasional dalam

rangka pembangunan Sarpras Pemerintahan

di wilayah Perbatasan Antar Negara dan

Pulau-pulau Kecil Terluar melalui dukungan

kegiatan tugas pembantuan untuk

pembangunan Kantor Camat, Pembangunan

Kantor Lurah/Desa, Pembangunan Mess

Aparatur Perbatasan, Pembangunan Balai

Pertemuan Umum, dan Pembangunan sarana

pemerintahan lainnya di kawasan perbatasan.

sedang dibangun sarana dan prasarana

(Sarpras) Pemerintahan di wilayah perbatasan

antar Negara dan PPKT, berupa Kantor/Badan

Pengelola Perbatasan Daerah, Kantor

Kecamatan/Desa/Kelurahan, Mess Aparatur

Pemerintah Daerah, Balai Pertemuan Umum

Rumah dinas Camat dan Tower

pemantau/Mercusuar, dengan rincian: a. Tahun 2014 s.d 2017 telah

terbangun sarpras pemerintahan di

wilayah perbatasan antar negara

dan PPKT sebanyak 92 unit; dan

b. Tahun 2018 sedang menyelesaikan

pembangunan sarpras pemerintahan

di wilayah perbatasan antar negara

dan PPKT sebanyak 12 unit.



Gambar.

Balai Pertemuan Umum Di Kecamatan

Teluk Sebong Kabupaten Bintan

Gambar. Kantor Desa Oebafok

Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote

Ndao

Tindaklanjut

Pembangunan Sarpras Pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan

PPKT, ditargetkan tahun 2019 sebanyak 5 unit.


Manfaat 1. Meningkatnya pelayanan pemerintah di

Daerah perbatasan antar negara

2. Mempermudah pelayanan administrasi

pemerintahan

bab v pembinaan kewilayahan · intinya reformasi pada penyederhanaan penyelenggaraan perizinan dan...

Documents