Nama : Andhika KusumaNim : 201410110311009Kelas : A-III

A. PENDAHULUAN

Sejarah Hukum Dagang

Pada zaman sebelum lahirnya nabi Isa di Romawi ( sebelum masehi ) telah terbentuik himpunan peraturan dalam bidang hukum perdata yang bernama Corpus Iuris Civilis ( C.I.C) terdiri atas ;

1. Codex Yustianus ( kumpulan UU yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.

2. Pandecta ( kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyur, mislany Gaius,Paulus Pianus.

3. Institutiones ( berisikan lembaga-lembaga hukum Romawii.4. Noveles ( kumpulan UU yang dikeluarkan sesudah Codex selesai.

permulaan abad ke 6 ( 527- 533) yaitu pada zaman kaisar Justianus dalam buku Codex Iustianus. C.I,C pada zamannya dipandang cukup baik mengatur tentang hubungan antar perorangan.

Di samping peraturan yang sudah dikodifikasikan, ini tentunya masih ada kebiasaan-kebiasaan khusus yaitu kebiasaan dagang.

Alasan tersebut di atas , maka pada abad ke 17 di bawah Raja Lodewijk XIV diadakan kodifikasi dalam hukum pedagang oleh Menteri keuangan Colbert membuat aturan sebagai berikut :

1. Ordonnance Du Commerce ( 1673 ) , yang mengatur hukum pedagang sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagang.

2. Ordonnace De La Marine ( 1681) yang mengatur hukum pedagang laut ( khusus untuk pedagang di kota pelabuhan ).

Kemudian pada tahun 1807 pada di Prancis disamping adanya Code Civil Des Francais , telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri yaitu :

1. Code De Commerce, yang mengatur hubungan antara perseorangan dalam arti yang sempit khusus mengenai perdagangan.

2. Code Civil , yang mengatur hubungan antra perseorangan dalam arti luas yang disebut hukum perdata. Adapaun penyusunan dua buku ini berdasarkan dua ordonnanci yaituOrdonnance de Commerce danOrdonnace de La Marine.

Kemudian kedua kodifikasi hukum Prancis di atas dinyatakan berlaku di Prancis pada tanggal 1 Januari 1808, karena pada waktu itu Belanda merupakan negara jajahan Prancis kedua buku itu berlaku juga di Belanda berdasarkan Concordatie Beginsel atau asas konkonrdansi ( asas yang menyatakan bahwa hukum disuatu negara diperlakukan sama di negara lain). Setelah

Belanda merdeka ( 1813 ) berusaha membuat satu UU baru, akan tetapi tidak berhasil dan masih terpengaruh oleh pemisahan kedua kitab tsb. Belanda berhasil menyusun buku baru (bersumber pada ( Code civil dan Code de Commerce) yang mulai berlaku di Belanda 1 Oktober 1838 dan bernama :

1. Burgelijk Wetboek( BW) : yang terjemahan menjadi Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer).

2. Wet boek Van Koophandel (WVK) , yang terjemahan menjadi Kitab undang-undang Hukum dagang( KUHD)

Dari uraian sejarah di atas menunjukan bahwa asal penyusunan BW dan WVK adalah bersumber dari hukum yang pertama (C.I.C ) dan secara khusus bersumber pada Code Civil dan Code de Commercedan dari sinilah tongkat adanya pemisahan antara BW dan WVK.

Hubungan Antara KUHD Dengan KUH Perdata

Secara umum dapat dikatakan bahwa KUHperdata dan KUHD merupakan swatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. KUHper merupakan Hukum perdata umum sedangkan KUHD merupakan hukum perdata khusus ,maka hubungan kedua ini berlaku adegium “ Lex specialis derogat lex generali ( hukum khusus menyampingkan hukum umum ) , adegium ini dirumuskan dalam UU sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHD yang berbunyi : KUHPerdata seberapajuah dan padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Pasal 15 KUHD ; Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang diatur dalam KUHPer berlaku juga terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara khusus dalam KHUD dan sebaliknya apabila KUHD mengatur secara khusus maka ketentuan–ketentuan umum yang tidak diatur dalam KUHper tidak berlaku Hubungan antara KUHP dan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan lagi dari pasal-pasal 1319, 1339 , 1347 KUHPerdata, pasal 5, pasal 396 KUHD. Dengan demikian KHUPer dan KUHD tidak ada perbedaan asasi.

Pengertian Hukum Dagang

Hukum dalam arti harfia dapat berarti :

Peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau alat yang berlaku oleh dan untuk orang banyak.

Segala Undang-undang peraturan dsb untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.

Dari pengertian dapat disimpuilkan bahwa hukum adalah segala sesutau peratruran baik yang tertulis atau tidak tertulis untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat

Dari pengertian di atas terdapat kesamaan bahwa hukum adalah untuk mengatur manusia dalam hidup masyarakat, selanjutnya tentang Dagang dalam arti harfia berarti :

1. selalu asing negeri asing2. selalu pengembara ; orang asing3. perniagaan ; jual beli.

Hukum Dagang hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lapangan perniagaan atau jual beli.

M.H Tirtaamidjaja, istilah hukum dagang ini dengan hukum perniagaan; Prof R.Soekardono menggunakan istilah hukum dagang, begitu pula saya sependapat dengan istilah hukum dagang walaupun secara harfia mempunyai arti yang sama yaitu : Dagang = perniagaan, karena perkataan dagang lebih populer atau lebih banyak digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ditanya apa pekerjaan anda ? orang akan menjawab berdagang.

Manusia yang berdagang disebut pedagang. Siapa pedagang itu ?

Dalam ketentuan lama dari pasal 2 s/d 5 kUHD disebutkan :

Pasal 2 : pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan pernaigaan ssebagai pekerjaannya sehari-hari.

Pasal 3 : perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual.

B. PERANTARA DAGANG

Dalam penggunaan istilah perantara terdapat istilah pembantu. Kedua istilah tidak ada perbedaannya, karen keduanya ( pembantu, perantara ) yang pekerjaan membantu pengusaha dalam menjalankan usaha, jadi sebagai pengusaha :

1. dia dapat melakukan perusahaannya sendiri, tanpa pembantu. Itulah pengusaha perseorangan.

2. dia dapat melakukan perusahan dengan pembantu-pembantunya. Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan,pengusaha mempunyai kedudukan sebagai pengusaha dan pimpinan perusahaan.

3. dia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya sedangkan dia tidak turut serta melakukan perusahaan. Kedududukan pimpinan perusahan sebagai pengusaha sedangkan menjadi pimpinan perusahaan adalah orang lain yang mendapat kuasa dari dia.

Adapun perantara pada suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya terbagi dalam dua yaitu:

Perantara dalam perusahaan antara lain :

1. pelayan toko.2. Pengurus filial ( filial houder )3. Pekerja /pedagang keliling (commercial Traveller)4. Pemegang prokurasi ( procuratie houder )

5. Pimpinan perusahaan ( Manager, Bedrijfs leider)

Perantara di luar perusahaan antara lain :

1. Agen perusahaan ( commercial agent )2. Makelar ( broker)3. Komisioner ( Factory )4. Notaris.5. Pengacara.6. Pimpinan Perusahan ( manager, bedrijfs leider)

Pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahan.dia yang mengemudikan seluruh perusahaan. Dialah yang bertanggungjawab maju mundur perusahan. Dalam istilah sekarang dia adalah direktur sedangkan dibawah direktur ada direktur-direktur. Direktur orang yang diberi wewenang memegang salah satu bidang perusahaan tertentu . direktur inilah termasuk pemegang prokurasi.

Hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha maupun perantara/pembantu dalam perusahaan;

Hubungan hukum Ketenegakerjan, yaitu hubungan hukum yang bersifat subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Manager mengikat dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan diri untuk membayar upahnya ( pasal 1601 a KUHPer).

Hubungan pemberi kuasa yaitu hubungan yang diatur dalam pasal 1792 KUHper. Pengusaha merupakan pemberi kusa, sedangklan manager merupakan pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan perintah pemberi kuasa sedangkan sipemberi kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.

Makelar ( broker )

Pasal 62 KUHD Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jendral (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh gubernur jenderal yang dinyatakan berwenang untuk itu. Dengan demikian makelar adalah orang yang menjalankan perusahan yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga.

Ciri-Ciri seorang Makelar:

1) Makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah (C.Q. Menteri kehakiman) ( pasal 62 ( ayat 2).

2) Sebelum menjalankan tugas, makelar harus disumpah di muka Ketua Pengadilan bahwa dia akan menjalankan kewajiban dengan baik ( pasal 62 ayat 2 ).

Pasal 65 KUHD ayat (1) pengangkat seorang makelar ada dua macam yaitu :

1) Pengangkatan yang bersifat umum yaitu untuk segala jenis lapangan/ cabang perniagaan.

2) Pengangkatan yang bersifat terbatas yakni bahwa dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis-jenis lapangan/ cabang perniagaan apa mereka diperbolehkan

menyelengarakan pemakelaran mereka, misalnya untuk wesel, efek-efek, asuransi, pembuatan kapal dll.

Apabila pengangkatan bersifat terbatas, maka menurut pasal 65 ayat 2 KUHD, makelar tidak boleh / dilarang berdagang untuk kepentingan sendiri dalam cabang atau cabang-cabang perniagaan yang dikerjakan, baik secara bekerja sendiri atau bersama-sama dengan orang lain ataupun menjadi penanggung (orang) bagi perbuatan--perbuatan yang ditutup dengan perantaraannya.

Hubungan hukum makelar dengan pengusaha ( prinsipalnya)

Dalam pasal 62 KUHD disebutkan bahwa antara makelar dengan prinsipal berada dalam hubungan hukum yang tidak tetap dan bertindak atas nama prinsipal sehingga dapat disimpulkan dalam hubungan hukum pemberi kuasa ( pasal 1792 KUHPer) dan pelayanan berkala ( pasal 1601 KUHPer) sama dengan agen perusahan, pengacara, makelar dapat menyebutkan pemberi kuasanya.

Prosedur pengangkatan makelar yaitu :

1) Mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri sesuai domisili makelar.2) Dalam permohonan harus disebutkan dalam lapangan apakah pemohon ingin bekerja

sebagai makelar.3) Sebelum memutuskan permohonan, PN minta pertimbangan kejaksaan dan dewan

Makelar serta kadin.4) Setelah mendengan pertimbangan tersebut baru pengadilan dapat memutuskan boleh

atau tidak untuk disumpah sebagai permakelar.

Kewajiban Makelar yaitu :

1) Harus membuat pembukuan.2) memberikan turunan dari catatan dalam pembukuan apabila diminta oleh pihak –

pihak (pasal 67 KUHD).3) Dalam hal jual beli atas contoh, makelar harus menyimpan contoh atau monster

sampai perjanjian selesia ( pasal 69 KUHD).4) Dalam hal jual beli surat berharga makelar harus menjamin keaslian tanda tangan

yang ada ( pasal 70 KUHD).5) menyimpan buku saku dan buku harian.

Larangan-larangan bagi Makelar

1) Tidak boleh bertindak atas namanya sendiri.2) Berdagang dalam lapangan usaha yang sama dengan usaha prinsipalnya ( pasal 65

ayat 2).3) Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga

Hak makelar seperti yang ditentukan dalam pasal 62 ayat 1 KUHD, makelar berhak atas upah/ provisi dalam praktek disebut “ courtage “ . UU tidak mencantumkan berapa besarnya upah makelar karena berada pada hubungan pemberi kuasa.

Sanksi – sanksi bagi Makelar

Apabila makelar melanggar ketentuan UU, maka dapat dibebaskan atau diskorsing dari tugasnya baik sementara atau diberhentikan dari jabatannya oleh pemerintah/ gubernur ( pasal 71 ), akan tetapi kalau makelar jatuh pailit harus dibebaskan dari tugasnya oleh hakim ( pasal 72 KUHD) dan seorang makelar yang telah dilepaskan jabatannya tidak boleh diangkat kembali.

Perbedaan makelar tidak resmi - makelar

Dalam hubungan hukum pemberi kuasa - dalam hub hukum pemberi dari prinsipalnya Dapat menerima upah/tdk menerima upah - menerima upah sesuai UU Dlm praktek upanya disebut komisi - upah disebut coutage tidak ada kewajib membuat pembukuan - wajib membuat pembkn Tidak ada kewajiban menyimpan monster - kewajiban menyimpan monster barang dalam perjanjian jual beli ster sampai selesai perjanjian Tidak mewajibkan keaslian tanda tangan - wajib tanggung keaslian tanda tangan pada

jual beli surat berharga Belum tentu menjalankan perusahaan - menjalankan perusahaan. Tidak diangkat oleh pemerintah dan tidak disumpah di pengadilan - diangkat oleh

pemerintah dan disumpah di pengadilan.

Persamaannya

Sama-sama melakukan perantara atas suruha orang lain atau amant orang lain. Dalam bagian tertentu sama-sama dalam hubungan hukum pemberi kuasa. Sama-sama mendapat hak retensi.

Komisioner Dalam pasal 76 KUHD disebutkan Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanah dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi tertentu.

Ciri-ciri Komisioner

1) Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagaimana makelar.2) Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama sendiri ( pasal

76 ).3) Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebutkan nama komiten ( psl 77 ayat

1 ).Dia disini menjadi pihak dalam perjanjian ( pasal 77 ayat 2 ).4) tetapi komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasa ( pasal 1979

KUHPER ) dalam hal ini maka ia tunduk pada Buku III KUHPer tentang pemberi kuasa.

Hubungan Hukum antara komisioner dengan komiten.

Hubungan antara komisioner dan komiten adalah sebagai pemegang kuasa dan pemberi kuasa. Komisioner bertanggung jawab atas pelakasanaan perintah pemberi kuasa dan pemberi bertanggung jawab atas biaya pelakasanan perintah dan pembayaran provisi. Jadi perjanjian komisi adalah perjanjian pemberi kuasa khusus yang hak dan kewajiban diatur dalam KUHD buku III, Bab XIV, Bagian II dan III. Dan dalam KHUD Buku I Bab V ,bagian I. Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikat baik ( pasal 1338 ayat 3 KHUPer ).

Hubungan antara komisioner dengan pihak ketiga adalah hubungan para pihak dalam perjanjian

( pasal 78 ) jadi komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga begitu pula sebaliknya pihak ketiga tidak perlu tahu untuk siapa komisioner bertindak. Tetapi biaya yang dikeluarkan oleh komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten ( pasal 76, 77 ).Dalam praktek sering terjadi komisioner memberi jaminan kepada pemberi kuasanya (komiten) terhadap penyelesian perjanjian dengan pihak ketiga yang menguntungkan. Jaminan ini yang disebutBorgtocht “ Apabila perjanjian itu benar-benar menguntungkan pemberi kuasanya, maka komisioner mendapat provisi yang menurut Dorhout Mees disebut dengan Del Credere  . Del Creder ini merupakan janji khusus ( beding) dalam perjanjian komisi antara komisioner dengan komitennya, yang dapat dijanjiakn secara terang-terangan atau secara diam-diam berdasarkan kebiasaan hukum dalam praktek, Mengenai lembaga ini diatur dalam pasal 240 KHUD . 

Hak –hak khusus Komisioner

Hak retensi yaitu hak komisioner untuk menahan barang-barang komiten, bila provisi dan biaya-biaya lain belum dibayar ( pasal 85 KUHD dan 1812 KHUPer) ini adalah juga hal pemegang kuasa yang diberikan pada pasal 1812 KUHPer. Hak ini mengenai semua barang-barang komiten yang ada ditangan komisioner.,

Hak istimewa (hak Privilege ) yang diatur dalam pasal 80 KUHD sedangkan pelaksanan diatur dalam pasal 81,82.83 KUHD. Dalam pasal 80 KUHD dinyatakan bahwa semua penagihan komisioner mengenai provisi, uang yang telah dikeluarkan untuk memberi voorschot, biaya-biaya dan bunga, biaya-biaya untuk perikatan yang sedang berjalan, maka komisioner mempunyai hak istimewa pada barang komiten yang ada ditanganb komisioner : a. untuk dijualkan. B. untuk ditahan bagi kepentingan lain yang akan datang.c. yang dibeli dan diterimanya untuk kepentingan komiten.

Persamaan makelar dan komisioner :

Kedua-duanya bertindak sebagai perantara orang lain sama-sama menerima upah. sama-sama menjalankan perusahaan

Perbedaan makelar dan komisioner sebagai berikut :

Komisioner (pasal 76 s/d 85 KUHD) - Makelar (pasal 62 s/d73 KUHD)

pendirian tidak memerlukan formalitas - Harus diangkan oleh pemerintah khusus dan disumpah

pihak yg memberi perintah disbt komiten - disebut prinsipal mempunyai hakl retensi dan hak istimewa - hanya hak retensi berada dlm hub hkm pemberi kuasa khusus - pelayanan berkala dalam melaksanakan tugas tdk menyebut komiten - wajib memberitahu nama

prinsipal dapat menjadi penjamin ( Del Credere ) -Tidak boleh menjadi penjamin (borg )

barang-barang

C. PENGERTIAN UMUM HD

Pengertian Perusahan Pengusaha, dan Urusan

a. Pengertian Pengusaha, Urusan, Perusahaan.

Pengertian Pekerjaan

Pekerjaan ( beroep ) adalah suatu istilah yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perusahaan (bedrijf), tidak semua orangyang menjalankan pekerjaan itu menjalankan perusahan sebaliknya, setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan, maka terserah pada pakar ilmu hukum dan hakim untuk merumuskan pengertian pekerjaan.

Pengusaha, adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

Urusan, Segala macam urusan, baik yang bersifat materiil maupun bersifat immateriil, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan. Segala sesuatu yang berbentuk benda maupun yang bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, good will, merek, nama perusahaan, dll.

Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pengertian

Perbedaan Perusahaan Dan Pekerjaan

Penting dibedakan kedua pengertian ini karena ada akibat hukum tertentu apabila suatu kegiatan dikatagorikan menjalankan perusahan atau pekerjaan, misalnya dalam pasal 6 KUHD ditentukan bahwa pada pokoknya bahwa wajib bagi mereka yang menjalankan perusahaan untuk membuat pembukuan, jadi tidak wajib bagi yang menjalankan pekerjaan.

Perbedaan antara menjalankan perusahan dan pekerjaan sebagai berikut :

1) kalau pada pengertian perusahan unsur laba rugi merupakan unsur mutlak, maka penegrtian pekerjaan unsur laba rugi tidak merupakan unsur mutlak.

2) Dasar perbuatan- perbuatan yang dilakukan bagi suatu pekerjaan itu untuk tidak mencari laba, tetapi atas dasar cinta ilmiah, preikemanusian atau agama.

Pembukuan

Dalam pembukuan terdapat 2 kali perubahan yaitu :

1. perubahan peraturan pembukuan yang pertama terjadi pd tgl 9 juli 1927 dengan S 1927 – 146. Adapun sebab-sebab dan sistim perubahan ini ialah :

pengaturan dalam pasal 6 KUHD tidak mengindahkan perbedaan-perbedaan antara pembukuan sistim enkel dan system dubbel.

Pelaksanaan pada pasal 6 sangat sulit, sehingga orang mencari jalan keluar yang lebih gampang, yaitu dengan mempergunakan sistim yang memakai kartu-kartu atau lembaran-lembaran lepas. Perubahan yang dibawa S 1927 – 146 ialah mengharuskan an catatan-catatan mengenai harta kekayaan termasuk harta kekayaan yang dalam perusahaannya. Catatan-catatan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui semua hak-hak dan kewajiban si pedagang ( pasal 6 ayat 1 KUHD )

2. perubahan terjadi pada tanggal 17 juli 1938 dengan S 1938- 276

perubahan ini mengenai istilah pedagang yang rumusan diganti dengan setiap orang yang menjalankan perusahaan, maka orang yang menjalankan perusahan wajib membuat catatan-catatan tentang harta kekayaan termasuk harta kekayaan perusahaan ,sehingga setiap saat dapat diketahui segala hak dan kewajiban pengusaha.

Kewajiban membuat neraca menurut pasal 6 ayat 2 KHUD setiap pengusaha tiap-tiap tahun dalam tenggang waktu 6 bulan yang pertama harus membuat neraca menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatanganinya sendiri, karena dalam KUHD tidak ditegaskan tentang syarat-syarat penbuatan neraca, maka kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku didunia perusahaan.

Fungsi Pembukuan :

1) Agar dapat diketahui harta kekayaan ( asset) perusahaan setiap saat. Pergerakan asset itu harus diikuti dengan berfungsinya proses pembukuan yang jujur. Terutama untuk pergerakan asset tetap dan tidak tetap ( bergerak) atau asset berwujud dan tidak

berwujud, dimana asset tersebut dapat dipindah kepemilikannya dalam waktu yang sangat singkat.

2) Sebagai alat bukti ( pasal 7 KUH Dagang ). Termasuk adalah pembukuan sebagai alat bukti apabila terjadi perkara dipengadilan maupun untuk yang berkaitan dengan pajak. Pembukuan yang benar akan sangat membantu kita dalam proses di pengadilan maupun bila kita berhadapan dengan masalah-masalah perpajakan ,sebab pembukuan dibuat bukan sebagai alat untuk menghindari pajak.

Buku-buku sebagai yang diperintahkan penyelenggaran oleh pasal 6 mempunyai sifatRAHASIA, artinya tidak setiap orang boleh melihatnya kecuali orang-orang yang diperbolehkan oleh undang-undang , yakni:

1) untuk penyelesaian suatu warisan.2) Bagi yang turut berkepentingan dalam usaha bersama.3) untuk kepentingan perseroan.4) Bagi yang turut mengangkat agen atau kuasa yang langsung berkepentingan.5) dalam kepailitan untuk keperluan para kreditor.

Pembentuk undang-undang memberikan dua kemungkinan penorobosan yaitu dengan cara :

1) Pembukuan ( representation ) yang diatur dalam pasal 82) Pemberitaan ( communication ) yang diatur dalam pasal 12

ad.1 lembaga pembukuan hanya diberikan kepada para pihak yang bersengketa di muka pengadilan dan kepada hakim ex officio, yaitu bila terjadi perselisihan di muka hakim , dimana satu-satunya jalan yang menuju pada penyelesaian perkara hanya dengan cara pembukuaan catatan dan neraca yang dipegang oleh pengusaha, maka hakim ex officio atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, dapat memerintah pembukaan catatan atau neraca tersebut.

ad.2. Pemberitaan yang diatur dalam pasal 12, kalau pembukuan hanya dapat terjadi di muka hakim maka pemberitaan dapat terjadi di luar hakim. Orang-orang yang menurut pasal 12 berwenang untuk menuntut pemberitaan ialah :

1) orang yang berwenang mengangkat pengurus,yaitu pengusaha atas pemilik perusahaan.

2) sekutu atau pesero3) Tenaga kerja yang berkepentingan terhadap perusahaan.4) ahli waris pengusaha, sekutu dan tenaga kerja yang berkepentingan terhadap

perusahaan.

Pendaftaran Perusahaan

Dasar hukumnya

Dasar hukum pendaftaran perusahaan adalah undang-undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, selanjutnya disingkat UWDP.Undang-undang ini diikuti oleh beberapa peraturan pelaksanaan yaitu antara lain Keputusan Menteri Perdagangan No.285/Kep/li/85 Tentang Pejabat Penyelenggara wajib Daftar Perusahaan; Keputusan

Mentri Perdagangan No.286/Kep/II/85 Tentang Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan; Keputusan Mentri Perdagangan No.288/Kep/ll/85 Tentang Hal-hal yang Wajib didaftarkan, khusus bagi P.T yang menjual sahamnya dengan perantara pasar modal.

Dalam pasal 1 UWDP dirumuskan beberapa istilah tertentu yang dipakai dalam soal pendaftaran perusahaan. Beberapa istilah itu adalah seperti diuraikan berikut ini :

1) Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

2) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

3) Perusahaan adalah bentuk uasah yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

4) Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

5) Wajib daftar perusahaan adalah kewajiban setiap pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya secara resmi menurut perundang-undangan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Tujuan Pendaftaran Perusahaan

Untuk mengetahui apa tujuan pendaftaran perusahaan perlu dibaca penjelasan umum UWDP No.3 Tahun 1982. Dalam penjelasan umum itu pada pokoknya dinyatakan, tujuan pendaftaran perusahaan itu adalah seperti diuraikan dalam butir-butir berikut ini :

1) Melindungi perusahaan yang jujur.Tujuan pertama pendaftran perusahaan ialah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang, penyelundupan.Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atauv dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat mungkin perusahaan yang jujur.

2) Melindungi masyarakat atau konsumen. Tujuan kedua pendaftaran perusahaan ialah untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuataan yang tidak jujur atau insolvabel suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftarn perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

3) Perkembangan dunia usaha dan perusahaan. Tujuan ketiga pendaftaran perusahaan ialah untuk mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan.

4) Memudahkan pembinaan, pengarahan, pengawasan. Tujuan keempat pendaftaran perusahaan ialah untuk memudahkan pemerintah melukuan pembinaan, pengarahan,pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan, sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Perusaahaan yang Wajib Didaftarkan

Setiap perusahaan wajiib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 ayat 1 UWDP). Perusahaan-perusahaan tersebut harus berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undngan yang berlaku, termasuk di dalam kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai weweng untuk mengadakan perjanjian itu ialah yang berbentuk badan hukum, termasuk juga Koperasi, yang berbentuk persekutuan, persorangan, dan perusahaan lainnya di luar yang tersebut tadi (pasal 8 UWDP).

Tetapi menurut ketentuan pasal 6 UWDP, ada dua jenis perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar, artinya tidak diwajibkan mendaftar, yaitu

1) Setiap perusahaan negar yang berbentuk Perusahaan Jawatan seperti diatur dalam Undang-undang No.9 Tahun 1969 jo.Stb. 1927-419 Tentang Indische Berdriijven wetsebagaimana telah diubah dan ditambah.

2) Setiap perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahannya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan azin usaha.

Menurut penjelasan pasal 6 UWDP itu, dua jenis perusahaan tersebut dikecualikan dari wajib daftar karena secara ekonomis tidak bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Khusus bagi perusahaan kecil perseorangan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba secara ekonomis benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Walaupun mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat, keluarga itu terbatas dalam hubungan sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu, ipar.

Surat Izin Usaha Perdagangan

Dasar Hukum

Dalaml pasal 10 UWDP ditentukan, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknik yang berwenang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal tadi, khususnya mengenai izin usaha, Menteri Perdagangan telah menerbitkan Surat Keputusan No.1458/Kep/XII/84 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam pasal 3 surat keputusan itu ditentukan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, perusahaan wajib mengajukan surat permohonan izin yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma pada

kantor Wilayah Departemen Perdagangan atau Kantor Departemen Perdagangan setempat atau Deperindag.

Untuk penerbitan SIUP telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No.183.Dagri/VII/86 perihal petenjuk pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.1458/Kep/XII/84. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan syarat-syarat dan prosedur penerbitan SIUP. SIUP adalah jatidiri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara sah atau halal.

Perusahaan Yang Wajib Memilki SIUP

Yang dimaksud dengan surat izin perdagangan (SIUP) adalah izin tertulis untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Pasal 1 huruf (a) dan (c) S.K.Mendagri. No.1458 Tahun 1984). Setiap perusahaan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP (Pasal 3 ayat 1 S.K.Mendagri No.1458 Tahun 1984).Perusahaan perdagangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaaan bersih (netto) di bawah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

2) Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

3) Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Prosedur Penerbitan SIUP

Dalam surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tersebut diatas juga ditetapkan prosedur penerbitan SIUP seperti diuraikan pada tahap-tahap berikut ini :

D. KONTRAK DAGANG

Jual beli dalam garis besar Hukum dagang dapat dibagi dua, yaitu :

Jual beli keperdataan Jual beli perusahaan

Jual beli keperdataan adalah jual beli yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan tujuan memnuhi kebutuhan primer atau pokok si pembeli.

Jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh para pengusaha atau pedangang, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan (mendapat keuntungan).

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat di dalam table berikut :

Jual beli keperdataan Jual beli perusahaan

Aturan yang berlaku o KUHPdt (Buku III)

o KUHPdt

o KUHD

o Perjanjian lain yang disepakati oleh terkait

o Peraturan internasional terkait jual beli perusahaan

o Perjanjian antar pulau

Pihak yang terkait (Berhak/ legalstanding)

o Bebas atau umum

o Pengusaha

o Minimal salah satu pihak haruslah pengusaha atau pedagang

Jumlah barang yang dibelio Relatif sedikit, sesuai

dengan kebutuhano Relatif banyak, sesuai

dengan modal

Kebutuhan transportasi angkutan

o Tidak begitu penting, karena pemindahan barang cukup 1x (satu kali)

o Sangat diperlukan baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Karena barang akan diangkut  berulang

kali.

Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan contohnya seperti gedung-gedung, maupun alat kantor.

Hak reklame penjual hak reklame disini merupakan hak yang di berikan kepada penjual untuk mengambil/menari barang yang sudah ada di tangan pembeli akan tetapi pembeli tersebut masih belum membayar atau baru membayar sebagian saja(pasal 474 KUHPdt. Dalam jual beli ada hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang harus memenuhi prestasinya.

Perjanjian Pembiayaan, Kebiasaan Dagang, SewaGuna, Modal Ventura, Sewa dan Wara Laba

Perjanjian pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala. Perjanjian ini juga disebut sebagai jasa kredit yang di keluarkan oleh finance seperti kredit sepeda motor akan tetapi Kredit ini dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa.

Kebiasaan Dagang, Sewa beli Merupakan gabungan sewa dan beli. Bila obyek tidak mampu dibayar maka barang dapat ditarik kembali.Namun bila angusuran dilunasi maka objek menjadi objek jual beli sehingga terjadi peralihan hak milik. Contohnya kredit atau angsuran sepeda motor denga angsuran 20 bulan dengan asumsi per bulan pembayaran 500.000. disini pembayaran 500.000 tersebut di bagi 200.000 untuk sewa kepada finance dan 300.000 di gunakan sebagai pembayaran motor. Jika pembayaran pada bulan ke 10 terhenti atau wanprestasi maka uang pembayaran motor 300.000/bulan x 10= 3.000.000 di kembalikan kepada pengguna jasa finance. Dan uang 200.000 x 10bulan=2.000.000 di berikan kepada finance sebagai uang sewa+ motor di tarik oleh finance.

Daftar Pustaka

Purwosujipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Jakarta: Djambatan

Simanunsong, Advendi & Elsi Kartika Sari. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta:

Gramedia Widiasarana Indonesia

Hartini, Rahayu, SH, M.Si, M.Hum. 2014. Aspek Hukum Bisnis. Malang: Penerbit Citra

Mentari