BAHAN KULIAH

HUKUM PERDAGANGAN BEBAS

MULTILATERAL“Penyelesaian Sengketa Dagang

Melalui Arbitrase”

Prof. Sanwani Nasution, SHProf. Sanwani Nasution, SH

Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA USU

MEDAN

2009

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

MELALUI ARBITRASE

Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Internasional

� Jalur litigasi

- melalui pengadilan formal sesuai pilihan forum yang dilakukan para

pihak

- hukum yang berlaku sesuai pilihan hukum atau kaidah-kaidah HPI

yang berlaku

� Jalur non-litigasi

tidak melalui proses badan peradilan formal, antara lain meliputi :

1. negosiasi ;

2. mediasi :

3. arbitrase

PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE

Tempat pelaksanaan arbitrase

1. Arbitrase dalam negeri (nasional) ;

Arbitrase yang berada di wilayah hukum negara sendiri, misalnya diIndonesia dikenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) diJakarta

2. Arbitase luar negeri

- Arbitrase di luar wilayah hukum negara sendiri, atau Arbitraseinternasional

- Arbitrase permanen atau ad-hoc

Pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri terkait dengan

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan danPelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri

ALASAN – ALASAN MEMILIH ARBITRASE LUAR NEGERI (1)

� Netralitas Dewan Arbitrase

Anggota arbiter yang dipilih tidak memiliki national character.

� Putusan Arbitrase cenderung siap untuk dilaksanakan

Para pihak umumnya menyepakati bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat ;

� Bersifat rahasia atau tidak terbuka untuk umum

dengan sifat kerahasiaan ini, para pihak jika menghendaki dapat meneruskan dengan sifat kerahasiaan ini, para pihak jika menghendaki dapat meneruskan hubungan mereka pasca selesainya sengketa. Berbeda dengan putusan pengadilan dimana proses pemeriksaan/ persidangan terbuka untuk umum

� Para pihak bebas memilih prosedur penyelesaian sengketa

berbeda dengan di pengadilan, prosedur penyelesaian sengketa terikat secara ketat oleh hukum acara perdata yang sudah ada ;

� Bebas memilih anggota arbiter

dengan kebebasan ini para pihak dapat mengetahui kapasitas keahlian dan integritas arbiter yang mereka pilih ;

ALASAN – ALASAN MEMILIH ARBITRASE LUAR NEGERI (2)

� Keluesan prosedur arbitrase

Dengan keluesan ini biaya bisa menjadi lebih hemat dan waktu relatif lebihsingkat ;

� Para pihak dapat menyepakati tempat dimana proses Arbitrase tersebut

dilaksanakan ;

Para pihak dapat memilih tempat arbitrase dilaksanakan ;

KEKURANGAN ARBITRASE

Di beberapa negara, arbitrator mempunyai kekuasaan yang terbatasdibandingkan dengan hakim di pengadilan. Misalnya, arbitrator tidak dapat

menarik pihak ketiga yang secara kontraktual tidak menjadi pihak dalam sengketa

yang diserahkan ke arbitrase.

Dalam hal ini salah satu pihak tetap menyandarkan diri pada pengadilan setempat

Penyelesaian arbitrase mengalami kesulitan bila masuk pada multi-party Penyelesaian arbitrase mengalami kesulitan bila masuk pada multi-party

arbitration (lebih dari dua pihak). Wewenang arbitrase berasal dari perjanjian

kontraktual para pihak yang setuju memilih arbitrase. Oleh karena itu arbitrase

tidak dapat menarik pihak ketiga dalam proses arbitrase, karena pihak ketiga

tersebut tidak terikat pada perjanjian tersebut ;

Putusan arbitrase dengan demikian tidak mengikat pihak ketiga yang tidak

terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut ;

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI

DAPAT DITOLAK (1)

Pasal V Konvensi New York Tahun 1958 (diratifikasi Indonesia berdasarkanKeppres No. 34 Tahun 1981

Pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut

Keadaan yang harus dibuktikan pemohon (Pasal V Konvensi New York 1958) :

1. para pihak dalam Perjanjian menurut hukum yang berlaku tidak mempunyaikapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah secara hukum, atau tidak adapetunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara dimanapetunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum negara dimanakeputusan arbitrase tersebut dibuat ;

2. pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tidak mendapatpemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam prosesarbitrase pihak tersebut tidak dapat menyampaikan kasusnya ;

3. putusan arbitrase berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukankepada wasit, atau mengandung hal-hal diluar ruang lingkup pengajuanarbitrase. Jika terjadi hal yang demikian, maka putusan yang benar-benar sesuaiyang dapat dilaksanakan ;

4. komposisi arbitase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatanpara pihak ; atau persetujuan tersebut gagal menurut hukum negara dimanaarbitrase berlangsung ;

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI

DAPAT DITOLAK (2)

Keadaan yang harus dibuktikan pemohon (Pasal V Konvensi New York 1958) :

5. putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah

dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara

atau berdasarkan hukum negara, dimana putusan tersebut dibuat ;

Pasal V ayat 2 Konvensi New York 1958

Jika badan yang berwenang dari tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan Jika badan yang berwenang dari tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase dimohon menemukan :

1. pokok persengketaan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan

hukum negara itu ;

2. pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan

kepentingan umum negara tersebut ;

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI

DAPAT DITOLAK (3)

Sengketa antara Trading Corporation of Pakistan Limited v. PT. Bakrie & Brothers (Putusan MA No. 4231 K/Pdt/1986 ;

� PT. Bakrie & Brothers (Indonesia) selaku penjual CPO gagal memenuhi kewajibannya memenuhi kontrak. PT. Bakrie & Brothers kemudian menutup kontrak pembelian dengan pihak Larita (s) Pte. Ltd. Singapore untuk memenuhi kewajibannya pada Trading Corporation of Pakistan Limited (Pakistan).

� Larita (s) Pte. Ltd. Singapore gagal memenuhi kewajibannya terhadap PT. Bakrie & Brothers sehingga pihak Trading Corporation of Pakistan Limited merasa dirugikan oleh PT. Bakrie & Brothers ;

� PT. Bakrie & Brothers menolak membayar ganti rugi karena menurutnya mereka telah mengadakan performance bond (bank garansi) sesuai kontrak ;

� Badan Arbitrase, Federation of Oils, Seed and Fats Associations Ltd (London) memutuskan � Badan Arbitrase, Federation of Oils, Seed and Fats Associations Ltd (London) memutuskan pihak PT. Bakrie & Brothers wajib membayar ganti rugi kepada Trading Corporation of Pakistan Limited sebesar USD 98.510.74.

� Trading Corporation of Pakistan Limited memohon kepada PN Jaksel untuk melaksanakan putusan Arbitrase tersebut.

� PN Jaksel menolak permohonan Trading Corporation of Pakistan Limited dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Keppres No. 34 Tahun 1981 putusan arbitrase tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena putusan tersebut dibuat di London Inggris, sementara pihak yang bersengketa adalah Indonesia dan Pakistan. Menurut hakim azas timbal balik (resiprositas) yang dimaksud dalam Keppres No. 34 Tahun 1981 diberlakukan terhadap para pihak yang bersengketa (contracting parties).

- bahwa dalam pemeriksaan perkara di Arbitrase London, Termohon (PT. Bakrie & Brothers) tidak mendapat kesempatan yang wajar untuk mengemukakan pembelaannnya ;

� PT. Jakarta dan MA menguatkan putusan PN. Jaksel, sehingga putusan arbitrase yang bersangkutan ditolak pelaksanaannya di Indonesia ;

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI

DAPAT DITOLAK (4)

Sengketa antara Keck Seng (s) Pte. Ltd (Singapore) dan K.S. Edible Oil (H.K) Ltd (Hongkong) vs. Hunt-Wesson Foods, Inc (USA)

� Sengketa ini berawal dari kontrak jual beli minyak kelapa sumatera antara Hunt-Wesson dan Matthes & Portion sebagai broker Keck Seng Pte.Ltd (Penjual) ;

� Pada tanggal 21 April dilakukan perbaikan kontrak jual beli dan bertindak sebagai penjual adalah Keck Seng Edible Oil Ltd.

� Pada saat penjual (Keck Seng Edible Oil Ltd.) gagal melakukan penjualan, Hunt-Wesson mengajukan perkara tersebut ke badan arbitrase Asosiasi Arbitrase America (USA). Badan Arbitrase ini memutuskan bahwa Keck Seng Edible Oil Ltd. sebagai penjual gagal melaksanakan kewajibannya dan dikenakan pembayaran ganti rugi sebesar USD 252.000 ditambah bungan tahunan sebesar 7 % ;ditambah bungan tahunan sebesar 7 % ;

� Hunt-Wesson kemudian meminta pelaksanaan putusan di Belanda (Pengadilan Rotterdam) karena Keck Seng mempunyai dana di Bank Belanda dan Pengadilan Rotterdam menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan ;

� Keck Seng Pte.Ltd dan Keck Seng Edible Oil Ltd mengajukan banding ke pengadilan tinggi Belanda:

� Pengadilan Tinggi Belanda menerima permohonan banding Keck Seng Pte.Ltd dan Keck Seng Edible Oil Ltd dan menolak pelaksanaan putusan arbitrase ;

� Pertimbangan Pengadilan Tinggi Belanda menyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase

ditolak karena para pihak tidak berwenang membuat perjanjian arbitrase.Perjanjian arbitrase dibuat antara Hunt-Wesson dan Keck Seng Pte.Ltd. Namun kemudian kedudukan Keck Seng Pte. Ltd digantikan oleh Keck Seng Edible Oil Ltd. Menurut PT Belanda Keck Seng Edible Oil Ltd tidak terikat dengan perjanjian arbitrase yang dibuat antara Hunt-Wesson dan Keck Seng Pte.Ltd.

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

LUAR NEGERI DAPAT DITOLAK (5)

Perkara antara Pemilik Galangan Kapal Finlandia dengan Pencharter Kapal (Spanyol)

Pada tanggal 21 Januari 1976 dilakukan perjanjian charter kapal (charter party) oleh pencharter kapal (spanyol) dan pemilik galangan kapal (finlandia) untuk mengangkut ikan beku sebanyak 600 ton ;

Dalam salah satu klausula disebutkan denda keterlambatan sebesar USD 1800 per hari. Pengapalan mengalami keterlambatan 70 hari 4 jam ;

Pihak pencharter kapal tidak bersedia membayar sewa kapal karena keterlambatan pihak galangan kapal ;

Klausula arbitrase menunjuk proses arbitrase di London ;

Pihak galangan kapal menunjuk Tuan Jhon di London sebagai wasitnya ; Pihak galangan kapal menunjuk Tuan Jhon di London sebagai wasitnya ;

Tuan Jhon meminta kepada pihak percharter kapal untuk menunjuk wasitnya selama jangka waktu 21 hari. Pihak pencharter kapal tidak merespon permintaan tersebut sampai berakhirnya jangka waktu 21 hari ;

Pemeriksaan dilakukan dengan arbiter tunggal dan diputuskan pencharter kapal harus membayar sewa kapal sebesar USD 121.650 ditambah bunga 8 % pertahun. Keputusan ini diberitahukan kepada pencharter kapal, tetapi yang bersangkutan tetp tidak merespon

Dalam bantahannya di Mahkamah Agung Spanyol, pencharter kapal menyatakan bahwa putusan

arbitrase tidak dapat dilaksanakan karena putusan itu dibuat tanpa kehadiran dirinya ;

MA Spanyol dalam perkara ini menyatakan bahwa pemberitahuan sudah dilakukan secara pantas. Ketidakhadiran pencharter kapal pada pemeriksaan arbitrase tidak berdasar, melainkan kehendak sepihak untuk menghindari pemeriksaan ;

Penolakan pencharter kapal atas pelaksanaan putusan arbitrase London, ditolak

PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASE DAN

KEPENTINGAN UMUM

Pasal V ayat 2 Konvensi New York 1958 pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak karena

bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MARI No. 1 Tahun 1990 menyatakan putusan

arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan

ketertiban umum

� Putusan MA No. 1205 K/Pdt/1990 antara E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs. Putusan MA No. 1205 K/Pdt/1990 antara E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs.

Yani Haryanto

Mahkamah Agung RI menolak pelaksanaan putusan Arbitrase gula di London yang menghukum

Yani Haryanto membayar ganti rugi karena wanprestasi dalam kontrak jual beli gula. Yani

Haryanto tidak melaksanakan kewajibannya membayar harga gula yang diimpornya ;

Menurut MA Perjanjian jual beli gula tersebut batal demi hukum, karena menurut ketentuan

hukum Yani Haryanto tidak memiliki hak melakukan impor gula. Pihak yang berhak adalah Bulog.

Jika putusan arbitrase dilaksanakan akan bertentangan dengan hukum di Indonesia.

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Dr. Mahmul Siregar, SH.,M.Hum