PANDUAN PELAKSANAAN ABORSI DI RS MEDIKA HUSADABAB IPENDAHULUANA. DefinisiMenggugurkan kandungan, atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus provocatus, adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.Tindakan aborsi adalah dilarang, kecuali pada kehamilan akibat perkosaan dan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis.B. Tujuan1. Memastikan setiap aborsi yang dilakukan memenuhi ketentuan diperbolehkannya aborsi2. Memastikan setiap tindakan aborsi dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawabC. Ruang Lingkup1. Panduan ini diterapkan kepada seluruh pasien yang meminta ataupun terindikasi aborsi2. Pelaksana panduan ini adalah semua tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya), staf administrasi, dan staf pendukung yang bekerja di rumah sakitD. Prinsip1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.2. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.3. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.E. Kewajiban dan Tanggung Jawab1. Seluruh staf rumah sakita. Memahami panduan pelaksanaan aborsi di rumah sakitb. Melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi terkait dengan pelaksanaan aborsi di rumah sakit2. SDM yang bertugasa. Memastikan setiap aborsi yang dilakukan memenuhi ketentuan diperbolehkannya aborsib. Memastikan setiap tindakan aborsi dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab

BAB IIPELAKSANAAN ABORSI DI RS MEDIKA HUSADAA. Penentuan Indikasi Aborsi1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan.2. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, serta kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.3. Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan wewenang.4. Tim kelayakan aborsi harus memeriksa sesuai standar yang kemudian apabila memenuhi kelayakan akan dibuatkan surat keterangan layak aborsi.5. Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, serta adanya keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.6. Tindakan aborsi pada kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.B. Pelaksanaan Aborsi1. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab yang meliputi :a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standarb. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syaratc. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutand. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaane. Tidak diskriminatiff. Tidak mengutamakan imbalan materi2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawabC. Pelaporan Tindakan Aborsi1. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.2. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IIIMONITORING DAN EVALUASIA. Dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan aborsi di rumah sakit meliputi :B. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulanC. Indikator dalam monitoring dan evaluasi meliputi :D. Setiap pelaporan insiden yang terkait dengan aborsi pada pasien di rumah sakit akan dipantau dan ditindak lanjuti saat dilakukan revisi kebijakan. Hasil monitoring dan evaluasi akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada direktur.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN