hpk dr sutoto 2013 a

Dr.dr.Sutoto,MKes

HAK PASIEN DAN KELUARGA

Sutoto KARS 1

Curiculum vitae: DR.Dr.Sutoto.,M.Kes

JABATAN SEKARANG:

Ketua KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit ) Th 2011-2014

Ketua umum PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Th 2009-2012/ 2012-2015

Dewan Pembina MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) IDI Pusat 2009-2012/2012-2015

Dewan Pembina AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia)

Anggota Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kementerian Kesehatan R.I

Dewan Pengawas RS Mata Cicendo,Pusat Mata Nasional

PENDIDIKAN:

1. SI Fakultas Kedokteran Univ Diponegoro

2. SII Magister Manajemen RS Univ. Gajahmada

3. S III Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Cumlaude)

PENGALAMAN KERJA

Staf Pengajar Pascasarjana MMR UGM, UMY, UHAMKA

Surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sejak 1998

Kepala Puskesmas Purwojati, Banyumas, Jawa Tengah, tahun 1978-1979

Kepala Puskesmas Jatilawang, Banyumas,jawa Tengah., tahun 1979-1992

Direktur RSUD Banyumas Jawa Tengah 1992-2001

Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta 2001 - 2005

Direktur Utama RS Kanker Dharmais Jakarta 2005-2010

Sesditjen/Plt Dirjen Bina Pelayanan Medis KEMENKES R.I( Feb-Sept 2010)

Sutoto KARS 2

Bab 2. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)

1. Hak pasien

2. Informed consent

3. Penelitian

4. Donasi organ

30 standar, 100 ELEMEN PENILAIAN

Sutoto KARS 3

HAK PASIEN DALAM UURS Bagian Keempat Hak Pasien Pasal 32 Setiap pasien mempunyai hak: 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban

pasien 3. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,

dan tanpa diskriminasi 4. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

Sutoto KARS 5

5. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi

6. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

7. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

Sutoto KARS 6

8. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

9. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

10.mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

Sutoto KARS 7

11.memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya

12.didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

13. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya

14. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit

Sutoto KARS 8

15. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

16. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

17. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana

18. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sutoto KARS 9

11

Patient's Responsibilities / Tanggung Jawab Pasien

PASIEN W

1. memberikan informasi yg akurat dan lengkap ttg keluhan sakit sekarang,

riwayat medis yg lalu, hospitalisasi, medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yg

berkaitan dgn kes pasien.

2. Mengikuti rencana pengobatan yg diadviskan oleh Dr termasuk instruksi

para perawat dan profesional kes yg lain sesuai perintah Dr

3. Memperlakukan staf RS dan pasien lain dgn bermartabat dan hormat serta

tidak melakukan tindakan yg akan mengganggu pekerjaan RS

4. Menghormati privasi orang lain dan barang milik RS

5. Tidak mbawa alkohol, obat2 yg tdk mendpt persetujuan/ senjata ke dlm RS

6. Menghormati bahwa RS adalah area bebas rokok

7. Mematuhi jam kunjungan dari RS

8. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-

barang yg penting selama tinggal di RS

9. Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi

sebagaimana kebijakan RS

10. Bertangg-jwb atas tindakan2nya sendiri bila mereka menolak pengobatan

atau advis Dr nya Sutoto KARS

GAMBARAN UMUM

Untuk meningkatkan hak pasien di RS :

1. mendefinisikan hak tersebut,

2. mendidik pasien dan staf tentang hak tersebut. Pasien diberitahu hak mereka dan bagaimana harus bersikap.

3. Staf dididik untuk mengerti dan menghormati kepercayaan dan nilai-nilai pasien dan memberikan pelayanan dengan penuh perhatian dan hormat sehingga menjaga martabat pasien.

3

Sutoto KARS 12

Elemen Penilaian HPK.1.

1. Para pemimpin rumah sakit bekerjasama untuk melindungi dan mengedepankan hak pasien dan keluarga.

2. Para pemimpin rumah sakit memahami hak pasien dan keluarga sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan dalam hubungannya dengan komunitas yang dilayaninya (lihat juga TKP.6, EP 1).

3. Rumah sakit menghormati hak pasien, dan dalam beberapa situasi hak dari keluarganya, untuk mendapatkan hak istimewa dalam menentukan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh disampaikan kepada keluarga atau pihak lain, dalam situasi tertentu.

4. Staf memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak pasien dan dapat menjelaskan tanggung jawab mereka dalam melindungi hak pasien.

5. Kebijakan dan prosedur mengarahkan dan mendukung hak pasien dan keluarga dalam pelayanan rumah sakit.

Standar HPK.1

RS bertangg-jwb utk memberikan proses yg mendukung

hak pasien dan keluarganya selama dalam yan.

Sutoto KARS 13

Regulasi RS :

Pedoman/panduan/Kebijakan tentang hak pasien dan keluarga yang mendukung dan melindungi hak pasien dan keluarga

Dokumen

Persetujuan pelepasan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh diketahui keluarganya/ pihak lain (dapat menjadi bagian dari persetujuan umum/general consent)

Implementasi

1. Pemahaman pimpinan RS tentang hak pasien dan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan

2. Pemahaman staf pelayanan atas hak pasien dan keluarga

Standar HPK.1

RS bertangg-jwb utk memberikan proses yg mendukung hak

pasien dan keluarganya selama dalam yan.

Sutoto KARS 14

CONTOH KALIMAT PERSETUJUAN PELEPASAN INFORMASI (HPK 1. EP3) Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent) Saya memahami informasi yang ada didalam diri Saya, termasuk

Diagnosis, hasil laboratorium dan hasil tes diagnostik yang akan di gunakan untuk perawatan medis, Rumah Sakit akan menjamin kerahasiaannya.

Saya memberi wewenang kepada RS untuk memberikan informasi tentang tentang diagnosis, hasil pelayanan dan pengobatan bila diperlukan untuk memproses klaim asuransi/ perusahaan dan atau lembaga pemerintah

Saya memberi wewenang kepada RS untuk memberikan informasi tentang diagnosis, hasil pelayanan dan pengobatan saya kepada anggota keluarga/teman saya yaitu:

__________________

__________________

__________________

Sutoto KARS 15

Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk merespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien. Elemen Penilaian HPK.1.1.

Terdapat proses untuk mengidentifikasi dan menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan bila mungkin, juga keluarganya (lihat juga PPK.3.1, EP 1 dan PP.7, EP 1) .

Staf mempraktekan proses tersebut dan memberikan pelayanan yang menghormati nilai-nilai dan kepercayaan pasien

Elemen Penilaian HPK 1.1.1.

Rumah sakit mempunyai proses untuk merespon permintaan yang bersifat rutin maupun kompleks yang berkenaan dengan agama atau dukungan spiritual.

Rumah sakit merespon permintaan untuk keperluan dukungan agama dan spiritual pasien

Sutoto KARS 16

Standar HPK.1.1.1. Rumah sakit mempunyai proses untuk berespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien. Regulasi RS :

1. Panduan Pelayanan Kerohanian

2. SPO pelayanan kerohanian

3. Formulir permintaan pelayanan kerohanian

PROSES

1. Proses identifikasi yang menyangkut juga agama dan kepercayaan pasien

2. Proses staf pelayanan menyediakan pelayanan kerohanian sesuai permintaan pasien atau keluarga

3. Bukti bahwa RS telah memberikan pelayanan kerohanian (keagamaan atau spiritual)

Sutoto KARS 17

Contoh : KEBIJAKAN PELAYANAN KEROHANIAN

Pelayanan rohani dan bimbingan kerohanian harus sesuai dengan agama/kepercayaan pasien

Rumah sakit merespon dan memfasilitasi kebutuhan kerohanian pasien

Bimbingan kerohanian pasien harus dilakukan sesuai dengan agama/kepercayaan pasien

Sebelum memberikan bimbingan keagamaan harus melakukan identifikasi agama/kepercayaan pasien

Seluruh staf yang memberikan pelayanan pasien harus meahami dan menjalankan kebijakan ini

Sutoto KARS 18

Elemen Penilaian HPK.1.2.

1. Staf mengidentifikasi harapan dan kebutuhan privasi selama pelayanan dan pengobatan.

2. Keinginan pasien untuk privasi dihormati pada setiap wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur/pengobatan dan transportasi.

Pelayanan me Standar HPK.1.2.

Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasiennghormati

kebutuhan privasi pasien.

1. Prosedur dan formulir keinginan privasi pasien

2. Pelaksaan yang memperhatikan privasi pasien dlm anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian terapi dan transportasi

Sutoto KARS 19

KEINGINAN PRIVASI Saya mengijinkan/ tidak mengijinkan (coret

salah satu) Rumah Sakit memberi akses bagi: Keluarga dan handai taulan serta orang orang yang akan menengok/menemui saya. (sebutkan nama/profesi bila ada permintaan khusus): ………

Saya menginginkan/tidak menginginkan privasi khusus (coret salah satu). Sebutkan bila ada permintaan privasi khusus :……

CONTOH KALIMAT IDENTIFIKASI PRIVASI Dapat menjadi bagian dari persejuan umum (general consent)

Sutoto KARS 20

Standar HPK.1.3. Rumah sakit mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan


1. Rumah sakit telah menentukan tingkat tanggung jawabnya terhadap barang milik pasien.

2. Pasien memperoleh informasi tentang tanggung jawab rumah sakit dalam melindungi barang milik pribadi.

3. Barang milik pasien dilindungi apabila rumah sakit mengambil alih tanggung jawab atau apabila pasien tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya

1. Proses mengkomunikasikan tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab milik pasien emergensi, pasien bedah rawat sehari, pasien rawat inap dan pasien yang tidak mampu mengamankan barang miliknya dan mereka yang tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadinya

2. Proses mencatat nilai barang tersebut dan memastikan barang tersebut tidak akan hilang atau dicuri.

Sutoto KARS 21

Regulasi RS tentang tanggung jawab terhadap barang milik pasien.

SPO dan formulir penyimpanan

Proses Penyampaian informasi tentang tanggung jawab RS terhadap barang milik pasien

Proses perlindungan barang milik pasien pada saat pasien tidak mampu bertanggung jawab atas barang miliknya

Standar HPK.1.3. Rumah sakit mengambil langkah untuk melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan

Sutoto KARS 22

PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMBIL ALIHAN TG JAWAB KEPADA PASIEN:

1. Pasien emergensi

2. Pasien bedah rawat sehari

3. Pasien rawat inap

4. Pasien yang tidak mampu mengamankan barang miliknya

5. Mereka yang tidak mampu membuat keputusan mengenai barang pribadinya

Sutoto KARS 23

CONTOH PERNYATAAN DALAM GENERAL CONSENT…..

BARANG BERHARGA MILIK PRIBADI

Saya telah memahami bahwa rumahsakit tidak

bertanggung jawab atas semua kehilangan barang-

barangmilik saya dan saya secara pribadi bertanggung

jawab atas barang-barang berharga yang saya miliki

termasuk namun tidak terbatas pada uang, perhiasan,

buku cek, kartu kredit, handphone atau barang lainnya.

Dan apabila saya membutuhkan maka saya dapat

menitipkan barang barang saya kepada rumah sakit

Saya juga mengerti bahwa saya harus memberitahu/

menitipkan pada RS jika saya memiliki gigi palsu,

kacamata, lensa kontak, prosthetics atau barang lainnya

yang saya butuhkan untuk diamankan

AT

Sutoto KARS 24

Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik

Elemen Penilaian HPK.1.4

1. Rumah sakit mempunyai proses untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik

2. Bayi, anak-anak, manula dan lainnya yang kurangi / tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi perhatian dalam proses ini.

3. lndividu yang tidak memiliki identitas diperiksa

4. Lokasi terpencil atau terisolasi di monitor

Sutoto KARS 25

Standar HPK.1.4 Pasien dilindungi dari kekerasan fisik

Regulasi RS :

1. Kebijakan/Panduan/SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik

Dokumen implementasi :

1. Daftar pengunjung RS Diluar jam kunjungan

Proses

Cara RS untuk melindungi pasien dari kekerasan fisik

Cara RS untuk melindungi terutama bayi, anak, manula dan pasien yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri

Penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannya

Pengawasan terhadap lokasi pelayanan yang terpencil atau terisolasi

Sutoto KARS 26

Standar HPK.1.5 Anak-anak, individu yang cacat, manula dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak.


1. Rumah sakit mengidentifikasi kelompok yang berisiko (lihat juga PP.3.1 s/d PP.3.9).

2. Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan kelompok lain di identifikasi rumah sakit untuk dilindungi (lihat juga PP.3.8).

3. Staf memahami tanggung jawab mereka dalam proses perlindungan.

Regulasi RS : 1. Panduan pelindungan terhadap kekerasan fisik unt kelompok berisiko 2. SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik

Dokumen implementasi : 1. Daftar kelompok yang berisiko

Proses

• Identifikasi RS terhadap kelompok yang berisiko

• Kelompok yang dilindungi RS meliputi anak-anak, individu yang cacat, lansia dan

kelompok lainnya

• Pemahaman dan Tanggung jawab staf dalam memberikan perlindungan Sutoto KARS 27

Standar HPK.1.6 lnformasi tentang pasien adalah rahasia


1. Pasien diinformasikan tentang kerahasiaan informasi dan tentang pembukaan dan kerahasiaan informasi mengenai pasien dalam undang-undang dan peraturan

2. Pasien diminta persetujuannya untuk membuka informasi yang tidak tercakup dalam undang-undang dan peraturan.

3. Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien.

Regulasi RS : 1. Regulasi tentang perlindungan terhadap kerahasian informasi pasien

Proses 1. Penjelasan ke pasien tentang rahasia kedokteran dan proses untuk membuka

rahasia kedokteran sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 2. Permintaan persetujuan pasien untuk membuka informasi yang bukan

merupakan rahasia kedokteran 3. Upaya RS untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien

Sutoto KARS 28

UU No 29 tahun 2004: pembukaan informasi yang tidak memerlukan persetujuan pasien pada

keadaan-keadaan:

a) Untuk kepentingan kesehatan pasien

b) Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, misalnya dalam bentuk visum et repertum

c) Atas permintaan pasien sendiri

d) Berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya UU Wabah dan UU Karantina

Sutoto KARS 29

CONTOH PELEPASAN INFORMASI UNTUK PESERTA ASURANSI

Saya memberi kuasa dan meminta RS memberikan kepada pembayar asuransi, atau apapun yng telah diidentifikasi sebagai bertanggung jawab atas pembayaran untuk rawat inap atau kunjungan rawat jalan, setiap informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah masuk awal saya, rawat inap, atau perawatan lainnya secara medis diperlukan, atau yang diperlukan untuk memproses pembayaran tagihan saya, dan secara khusus termasuk rilis informasi untuk keperluan penagihan.Otorisasi ini meluas ke organisasi bertindak atas nama atau di tempat perusahaan asuransi. Saya mengerti bahwa informasi yang dirilis mungkin termasuk seluruh catatan medis saya termasuk referensi untuk laboratorium dan lainnya tes hasil termasuk namun tidak terbatas pada ketergantungan alkohol dan atau obat, hepatitis, HIV/AIDS , perawatan dan pengobatan psikatri dan lainnya

Sutoto KARS 30

Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Elemen Penilaian HPK.2

1. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung dan mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan (lihat juga APK.2, EP 4; APK.3.5, EP 1; PP.7.1, EP 5; PPK.2, EP 5; PPK.5, EP 2; HPK.2 dan APK.3, EP 3)

2. Kebijakan dan prosedur tentang hak pasien bertujuan untuk tidak menimbulkan rasa takut untuk mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan mereka baik didalam maupun diluar rumah sakit

3. Staf diberikan pelatihan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur serta peran mereka dalam mendukung partisipasi pasien dan keluarganya dalam proses asuhan.

Sutoto KARS 31

Regulasi RS :

Kebijakan/Panduan/SPOkomunikasi efektif untuk mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan

Kebijakan/Panduan/SPO cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS

Bukti Pr0ses :

Bukti pelaksanaan pelatihan

Sertifikasi pelatihan staf tentang komunikasi pemberian informasi dan edukasi yang efektif

Standar HPK.2 Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Sutoto KARS 32

Wawancara DPJP/staf keperawatan

Cara yang dilakukan untuk dapat mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan

Cara yang dilakukan agar pasien dan keluarganya tidak ragu untuk mendapatkan second opinion, serta kompromi dalam pelayanan, baik di dalam maupun di luar rumah sakit

Pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan agar staf RS mampu mendukung partisipasi pasien dan keluarganya dalam proses asuhan

Sutoto KARS 33

PENTINGNYA SECOND OPINION

Kesalahan diagnosis dan penatalaksaan pengobatan dokter sering terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia

Perbedaan pendapat para dokter dalam mengobati penderita adalah hal yang biasa terjadi, dan hal ini mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan bagi penderita

Second opinion dianjurkan bila menyangkut ancaman nyawa, kerugian biaya atau dampak finansial yang besar

Sutoto KARS 34

KEPUTUSAN DOKTER DIBAWAH INI DAPAT DIMINTAKAN SECOND OPINION:

Tindakan operasi: appendictomi, tonsilektomi, caesar,dll

Pemberian obat jangka panjang (>2 mg), misalnya pemberian obat TBC jangka panjang, antibiotika jangka panjang dll

Mengadviskan pemberian obat yang sangat mahal : obat, antibiotika, susu mahal. imunisasi yang sangat mahal

Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan : seperti infeksi saluran napas, diare, muntah, demam virus, dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotika.

Mengadviskan pemeriksaan laboratorium dengan biaya sangat besar

Diagnosis dokter yang meragukan : biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala ADHD, gejala demam berdarah, gejala usus buntu. Atau diagnosis autis ringan, ADHD ringan dan gangguan perilaku lainnya.

Pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional : seperti pengobatan dan terapi bioresonansi, dll

Sutoto KARS 35


1. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana dan kapan mereka akan dijelaskan tentang kondisi medis dan diagnosis pasti, bila perlu (lihat juga AP.4.1, EP 2 dan PPK.2 EP 6).

2. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana dan kapan mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan pengobatannya (lihat juga AP.4.1, EP 3 dan APK.2, EP 4).

3. Pasien dan keluarganya memahami kapan persetujuan akan diminta dan proses bagaimana cara memberikannya (lihat juga PPK.2, EP 4).

4. Pasien dan keluarganya memahami hak mereka untuk berpartisipasi dalam keputusan pelayanannya, bila mereka menghendakinya (Lihat juga HPK.2, EP 1; AP.4.1, EP 3; PP.7.1, EP 5; APK.3, EP 3 dan PPK.2, EP 7).

Standar HPK.2.1

Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang

dapat dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang

kondisi medis dan diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang

rencana pelayanan dan pengobatan dan bagaimana mereka dapat

berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila mereka memintanya

Sutoto KARS 36

Regulasi RS :

Kebijakan/Panduan/SPO tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan

Kebijakan/Panduan/SPO tentang panduan persetujuan tindakan kedokteran

Dokumen:

Formulir pemberian edukasi

Formulir persetujuan / penolakan tindakan kedokteran

Standar HPK.2.1

Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarga, dengan cara dan bahasa yang dapat

dimengerti tentang proses bagaimana mereka akan diberitahu tentang kondisi medis dan

diagnosis pasti, bagaimana mereka akan dijelaskan tentang rencana pelayanan dan

pengobatan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam keputusan pelayanan, bila

mereka memintanya

Sutoto KARS 37

Elemen Penilaian HPK.2.1.1

1. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memberitahu mereka tentang hasil dari pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP 1)

2. Pasien dan keluarganya memahami bagaimana mereka akan diberitahu dan siapa yang akan memberitahu mereka tentang hasil yang tidak diantisipasi dari pelayanan dan pengobatan (lihat juga PP.2.4, EP 2).

Standar HPK.2.1.1

Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang

bagaimana mereka akan dijelaskan tentang hasil pelayanan dan

pengobatan, termasuk hasil yang tidak diharapkan dan siapa

yang akan memberitahukan

Sutoto KARS 39

Standar HPK.2.1.1

Regulasi RS :


Dokumen:

Materi penjelasan

Formulir pemberian penjelasan/edukasi

Materi wawancara

Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui siapa yang menjelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan

Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui siapa yang menjelaskan tentang hasil pelayanan dan pengobatan yang tidak terduga

Sutoto KARS 40

Standar HPK.2.2 Rumah sakit memberitahu pasien dan keluarganya tentang hak dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan


1. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan (lihat juga APK.3.5, EP 2).

2. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang konsekuensi dari keputusan mereka (lihat juga APK.3.5, EP 2).

3. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut.

4. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

Sutoto KARS 41

Standar HPK.2.2 Regulasi RS :


Dokumen:

Formulir penolakan pengobatan

MATERI WAWANCARA:

1. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tentang hak mereka untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan

2. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tentang konsekuensi dari keputusan mereka

3. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tentang tanggung jawab mereka terkait dengan keputusan tersebut

4. Penjelasan yang disampaikan agar pasien dan keluarganya mengetahui tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan

Sutoto KARS 42

Standar HPK.2.3 Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien menolak pelayanan resusitasi atau menolak atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar

1. Rumah sakit telah menetapkan posisinya pada saat pasien menolak

pelayanan resusitasi dan membatalkan atau mundur dari

pengobatan bantuan hidup dasar.

2. Posisi rumah sakit sesuai dengan norma agama dan budaya

masyarakat, persyaratan hukum dan peraturan.

Regulasi RS : • Panduan penolakan resusitasi (DNR) • SPO penolakan resusitasi • Formulir penolakan resusitasi

Sutoto KARS 43

Dr Lauren Jodi Van Scoy

DNR tidak berarti tidak mengobati atau tidak peduli. DNR hanya berarti tidak melakukan resusitasi dengan memberikan CPR, electric shock atau obat untuk restart jantung. Jika situasi memburuk, ada peran dalam situasi tertentu untuk membiarkan kerusakan alami dari tubuh terjadi, “

“DNR does not mean do not treat and it does not mean do not care. It just means do not resuscitate by giving CPR, electric shocks or medications to restart the heart. If things go badly, there is a role in certain situations for letting the natural breakdown of the body occur,"

DNR tidak mempengaruhi pengobatan ,pasien dengan DNR dapat terus mendapatkan kemoterapi, antibiotik, dialisis, atau perawatan lain yang sesuai.

Sutoto KARS 44

Sutoto KARS 45

1. Rumah sakit menghormati dan mendukung hak pasien dengan cara

asesmen manajemen nyeri yang sesuai (lihat juga PP.7.1, EP 1).

2. Staf rumah sakit memahami pengaruh pribadi, budaya dan sosial

pada hak pasien untuk melaporkan rasa nyeri, serta pemeriksaan

dan pengelolaan nyeri secara akurat.

Standar HPK.2.4 Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen yang sesuai manajemen nyeri yang tepat

Regulasi RS : 1. Panduan manajemen nyeri 2. SPO asesmen nyeri 3. SPO pelayanan kedokteran tentang manajemen nyeri

Sutoto KARS 46

Manajemen Nyeri Pasien memiliki hak untuk:

1. Informasi dan jawaban atas pertanyaan Anda tentang rasa sakit dan nyeri

2. Meminta staf peduli dan menangani keluhan Anda dengan serius

3. Mendapat respon cepat ketika pasien melaporkan nyeri Perlakuan nyeri terbaik yg tersedia.

4. Mendapat jasa dr Spesialis yg dapat mengatasi nyeri jika diperlukan

Sutoto KARS 47

TG-JAWAB PASIEN DALAM MANAJEMEN NYERI

Untuk berbicara dengan dokter atau perawat tentang:

Apa yang diharapkan

Berbagai jenis pilihan nyeri

Rencana penanganan nyeri untuk setiap rasa sakit yang tidak akan hilang

Untuk meminta untuk menghilangkan rasa sakit segera setelah nyeri dimulai

Untuk membantu dokter dan perawat mengukur rasa sakit Anda.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: • Di mana rasa sakit itu berada? • Apakah rasa sakit itu datang dan pergi atau itu terus menerus? • Apakah Anda menggambarkan rasa sakit sebagai tajam, tumpul, sakit, • Berdenyut, ditusuk jarum, dll? • Apa yang membuat rasa sakit lebih baik? • Apa yang membuat rasa sakit lebih buruk? • Apakah rasa sakit itu menghentikan Anda dari melakukan hal-hal

tertentu seperti Sutoto KARS 48

Sutoto KARS 49

Asesmen nyeri

Asesmen nyeri dapat menggunakan Numeric Rating Scale

Indikasi: digunakan pada pasien dewasa dan anak berusia > 9 tahun yang dapat menggunakan angka untuk melambangkan intensitas nyeri yang dirasakannya.

Instruksi: pasien akan ditanya mengenai intensitas nyeri yang dirasakan dan dilambangkan dengan angka antara 0 – 10.

0 = tidak nyeri

1 – 3 = nyeri ringan (sedikit mengganggu aktivitas sehari-hari)

4 – 6 = nyeri sedang (gangguan nyata terhadap aktivitas sehari-hari)

7 – 10 = nyeri berat (tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari)3

Sutoto KARS 50

Wong Baker FACES Pain Scale

Indikasi: Pada pasien (dewasa dan anak > 3 tahun) yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka, gunakan asesmen

Instruksi: pasien diminta untuk menunjuk / memilih gambar mana yang paling sesuai dengan yang ia rasakan. Tanyakan juga lokasi dan durasi nyeri 0 - 1 = sangat bahagia karena tidak merasa nyeri sama sekali 2 – 3 = sedikit nyeri 4 – 5 = cukup nyeri 6 – 7 = lumayan nyeri 8 – 9 = sangat nyeri 10 = amat sangat nyeri (tak tertahankan)

Sutoto KARS 51

52

Kategori Skor Tanggal / waktu

Kewaspadaan 1 – tidur pulas / nyenyak

2 – tidur kurang nyenyak

3 – gelisah

4 – sadar sepenuhnya dan waspada

5 – hiper alert

Ketenangan 1 – tenang

2 – agak cemas

3 – cemas

4 – sangat cemas

5 – panik

Distress

pernapasan

1 – tidak ada respirasi spontan dan tidak ada batuk

2 – respirasi spontan dengan sedikit / tidak ada

respons terhadap ventilasi

3 – kadang-kadang batuk atau terdapat tahanan

terhadap ventilasi

4 – sering batuk, terdapat tahanan / perlawanan

terhadap ventilator

5 – melawan secara aktif terhadap ventilator, batuk

terus-menerus / tersedak

COMFORT SCALE

Sutoto KARS

53

Menangis 1 – bernapas dengan tenang, tidak menangis

2 – terisak-isak

3 – meraung

4 – menangis

5 – berteriak

Pergerakan 1 – tidak ada pergerakan

2 – kedang-kadang bergerak perlahan

3 – sering bergerak perlahan

4 – pergerakan aktif / gelisah

5 – pergrakan aktif termasuk badan dan kepala

Tonus otot 1 – otot relaks sepenuhnya, tidak ada tonus otot

2 – penurunan tonus otot

3 – tonus otot normal

4 – peningkatan tonus otot dan fleksi jari tangan

dan kaki

5 – kekakuan otot ekstrim dan fleksi jari tangan

dan kaki

Sutoto KARS

54

Tegangan

wajah

1 – otot wajah relaks sepenuhnya

2 – tonus otot wajah normal, tidak terlihat

tegangan otot wajah yang nyata

3 – tegangan beberapa otot wajah terlihat nyata

4 – tegangan hampir di seluruh otot waj ah

5 – seluruh otot wajah tegang, meringis

Tekanan

darah basal

1 – tekanan darah di bawah batas normal

2 – tekanan darah berada di batas normal secara

konsisten

3 – peningkatan tekanan darah sesekali ≥15% di

atas batas normal (1-3 kali dalam observasi

selama 2 menit)

4 – seringnya peningkatan tekanan darah ≥15%

di atas batas normal (>3 kali dalam observasi

selama 2 menit)

5 – peningkatan tekanan darah terus-menerus

≥15%

Denyut

jantung

basal

1 – denyut jantung di bawah batas normal

2 – denyut jantung berada di batas normal secara

konsisten

3 – peningkatan denyut jantung sesekali ≥15% di

atas batas normal (1-3 kali dalam observasi

selama 2 menit)

4 – seringnya peningkatan denyut jantung ≥15%

di atas batas normal (>3 kali dalam observasi

selama 2 menit)

5 – peningkatan denyut jantung terus-menerus

≥15%

Skor total

Sutoto KARS

WHO HAS DEVELOPED A THREE-STEP "LADDER" FOR CANCER PAIN RELIEF.

Non Opioid

+/- Adjuvant

• Opioid for moderate to severe pain

• +/- Non Opioid • +/- Adjuvant

• Opioid for mild to moderate pain

• =/- Non opioid • +/- Adjuvant

Sutoto KARS 55

PENYAKIT YANG MENYERTAI NYERI

•Arthritis •Bursitis •Tendonitis •Cancer •Carpal and tarsal tunnel syndrome •Herniated discs •Low back pain •Arthritis •Back Pain •Knee Pain •Lupus

•Migraine headaches •Post traumatic pain •Raynaud’s Syndrome •Reflex sympathetic dystrophy •Complex regional pain syndromes •Shingles •Strains/sprains of the neck, chest or back •Migrain •Kanker •Alergi dan Asma

Sutoto KARS 56

INTERVENSI NYERI

Obat : Non Opioid,Adjuvant, Opioid

Suntikan anestesi lokal

Blok saraf

Terapi fisik dan air: whirlpool, USG, dan pijat otot

Stimulasi Listrik : stimulasi listrik transkutan (TENS)

Akupunktur

Terapi Psikologis

Teknik relaksasi

Bedah Sutoto KARS 58


1. Rumah sakit mengetahui bahwa pasien yang menghadapi

kematian mempunyai kebutuhan yang unik.

2. Staf rumah sakit menghargai hak pasien yang sedang menghadapai

kematian, memiliki kebutuhan yang unik dan dinyatakan dalam

proses asuhan.

Standar HPK.2.5. END OF LIFE Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapat pelayanan yang menghargai dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya

Regulasi RS : 1. Panduan pelayanan pasien tahap terminal 2. SPO pelayanan pasien tahap terminal

Bukti dokmentasi 1. Dokumentasi pelayanan dalam rekam medis

Sutoto KARS 59

H. Pengelolaan Akhir Kehidupan 1. Pengelolaan akhir kehidupan meliputi penghentian

bantuan hidup (withdrawing life support) dan penundaan bantuan hidup (withholding life support).

2. Keputusan withdrawing/withholding dilakukan pada pasien yang dirawat di ruang rawat intensif (ICU dan HCU). Keputusan penghentian atau penundaan bantuan hidup adalah keputusan medis dan etis.

3. Keputusan untuk penghentian atau penundaan bantuan hidup dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi dan 2 (dua) orang dokter lain yang ditunjuk oleh komite medis rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/Iii/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan

Terapi Intensif Di Rumah Sakit Sutoto KARS 60

4. Prosedur pemberian atau penghentian bantuan hidup ditetapkan berdasarkan klasifikasi setiap pasien di ICU atau HCU, yaitu:

a. Bantuan total dilakukan pada pasien sakit atau cedera kritis yang diharapkan tetap dapat hidup tanpa kegagalan otak berat yang menetap. Walaupun sistem organ vital juga terpengaruh, tetapi kerusakannya masih reversibel. Semua usaha yang memungkinkan harus dilakukan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas.

b. Semua bantuan kecuali RJP (DNAR = Do Not Attempt Resuscitation), dilakukan pada pasien-pasien dengan fungsi otak yang tetap ada atau dengan harapan pemulihan otak, tetapi mengalami kegagalan jantung, paru atau organ yang lain, atau dalam tingkat akhir penyakit yang tidak dapat disembuhkan.



c. Tidak dilakukan tindakan-tindakan luar biasa, pada pasien-pasien yang jika diterapi hanya memperlambat waktu kematian dan bukan memperpanjang kehidupan. Untuk pasien ini dapat dilakukan penghentian atau penundaan bantuan hidup. Pasien yang masih sadar tapi tanpa harapan, hanya dilakukan tindakan terapeutik/paliatif agar pasien merasa nyaman dan bebas nyeri.

d. Semua bantuan hidup dihentikan pada pasien dengan kerusakan fungsi batang otak yang ireversibel. Setelah kriteria Mati Batang Otak (MBO) yang ada terpenuhi, pasien ditentukan meninggal dan disertifikasi MBO serta semua terapi dihentikan. Jika dipertimbangkan donasi organ, bantuan jantung paru pasien diteruskan sampai organ yang diperlukan telah diambil. Keputusan penentuan MBO dilakukan oleh 3 (tiga) dokter yaitu dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain yang memiliki kompetensi, dokter spesialis saraf dan 1 (satu) dokter lain yang ditunjuk oleh komite medis rumah sakit.



Standar HPK.3 . KOMPLAIN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keuarganya mengenai proses menerima dan bertindak terhadap keluhan, konflik dan perbedaan pendapat tentang pelayanan pasien dan hak pasien untuk berpartisipasi dalam proses ini


1. Pasien diberitahu tentang proses menyampaikan keluhan, konflik

atau perbedaan pendapat.

2. Keluhan, konflik dan perbedaan pendapat diselidiki rumah sakit

3. Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat yang timbul dalam

proses pelayanan ditelaah rumah sakit

4. Pasien dan bila perlu keluarga ikut serta dalam proses penyelesaian

5. Kebijakan dan prosedur mendukung konsistensi pelayanan.

Sutoto KARS 65

Regulasi RS :

Panduan dan SPO penyelesaian komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat pasien dan keluarga

Dokumen implementasi :

Bukti penjelasan dan catatan komplain

Bukti penanganannya dan Laporan penyelesaian komplain

Proses :

1. Proses penyampaian informasi bila pasien akan komplain, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat

2. Proses investigasi/.penelitian bila komplain

3. Proses analisis terhadap hasil investigasi/penelitian komplain

4. Keterlibatan pasien/keluarga dalam penyelesaian komplain

5. Bagaiman seluruh proses tersebut tidak mempengaruhi konsistensi pelayanan

Standar HPK.3

Sutoto KARS 66

Standar HPK.4 Staf rumah sakit dididik tentang peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien dan melindungi hak pasien


1. Staf memahami peran mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan

kepercayaan pasien maupun keluarganya serta bagaimana nilai dan

kepercayaan tersebut dihormati di dalam proses asuhan.

2. Staff memahami peran mereka dalam melindungi hak pasien dan keluarga.

Regulasi RS:

Kebijakan/Panduan/SPO tentang identifikasi nilai-nilai dan

kepercayaan pasien dalam pelayanan

Proses

Pelaksanaan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan pasien/keluarga

dan penerapannya dalam pelayanan

Bagaimana peran staf dalam melindungi hak pasien dan keluarga

Sutoto KARS 67


1. Informasi secara tertulis tentang hak dan tanggung

jawab pasien diberikan kepada setiap pasien .

2. Pernyataan tentang hak dan tanggung jawab pasien

juga ditempel atau bisa diperoleh dari staf rumah sakit

pada setiap saat.

3. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk menjelaskan

kepada pasien tentang hak dan tanggung jawabnya bila

komunikasi secara tertulis tidak efektif dan tidak sesuai.

Standar HPK.5. PENJELASAN HPK Setiap pasien dijelaskan mengenai hak mereka dengan cara dan bahasa yang dapat mereka pahami.

Sutoto KARS 68

Standar HPK.5 Regulasi RS:

Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien

Leaflet hak dan tanggung jawab pasien

Proses

Pelaksanaan pemberian informasi tertulis

tentang hak dan tanggung jawab pasien

sesuai dg bahasa yg dipahami pasien

Sutoto KARS 69

STANDAR HPK.6 . INFORMED CONSENT Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien


1. Rurnah sakit telah menjabarkan dengan jelas proses informed consent

dalam kebijakan dan prosedur.

2. Staf yang ditunjuk dilatih untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur

tersebut.

3. Pasien memberikan informed consent sesuai dengan kebijakan dan

prosedur.

Sutoto KARS 70

Acuan:

UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

UU 44/2009 tentang Rumah Sakit

PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, KKI, 2006

Regulasi RS :

Kebijakan/Panduan/SPO persetujuan tindakan kedokteran

Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis

Dokumen informed consent

Formulir persetujuan/ penolakan

Proses

Proses pasien atau keluarga menyetujui atau menolak tindakan kedokteran

Standar HPK.6

Sutoto KARS 71

PEMBERI INFORMASI:

Tg jawab dokter yg merawat/pemeriksaan/operator memastikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara

benar dan layak

Dokter memang dapat mendelegasikan proses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan tg-jawab tetap berada pada dokter pemberi delegasi unt memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar dan layak

Sutoto KARS 72

PEMBERI PERSETUJUAN Persetujuan diberikan oleh individu yang kompeten.

Usia 18 tahun atau > atau telah pernah menikah.

Anak-anak usia 16 tahun dan > 18 tahun dapat membuat persetujuan tindakan kedokteran tertentu yang tidak berisiko tinggi

Landasan hukum :

Berdasarkan KUHP umur >= 21 th atau telah menikah dianggap sebagai orang dewasa

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak > = 18 tahun dianggap sudah bukan anak-anak.

Sutoto KARS 73

DIANGGAP KOMPETEN APABILA

Mampu memahami informasi yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang jelas, menggunakan bahasa yang sederhana dan tanpa istilah yang terlalu teknis

Mampu mempercayai informasi yang telah diberikan

Mampu mempertahankan pemahaman informasi tersebut untuk waktu yang cukup lama dan mampu menganalisisnya dan menggunakannya untuk membuat keputusan secara bebas

Sutoto KARS 74

ORANG YANG DIANGGAP MEMILIKI TANGGUNG JAWAB ORANGTUA:

1. Orang tua si anak, bila si anak lahir sebagai anak dari pasangan suami isteri yang sah.

2. Ibu si anak, bila si anak lahir dari pasangan yang tidak sah hubungan perdata dg si ibu.

3. Wali: orang tua angkat, atau Lembaga Pengasuh yang sah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

4. Orang yang secara adat/budaya dianggap sebagai wali si anak, dalam hal tidak terdapat yang memenuhi a, b dan c.

5. Dokter tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hal-hal di atas, bila ragu ragu maka dokter dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak yang berwenang

Sutoto KARS 75

Pemberian Informasi Kepada Pasien Pasal 45 UU Praktik Kedokteran batasan

minimal informasi yang diberikan kepada pasien:

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan

c. Alternatif tindakan lain dan risikonya

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Sutoto KARS 76

Sutoto KARS 82

Sutoto KARS 83

Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN Pasien dan keluarganya menerima penjelasan yang memadai tentang penyakit, saran pengobatan, dan para pemberi pelayanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan tentang pelayanan.


1. Pasien diberikan penjelasan dan rencana pengobatannya dari elemen a s/d h

2. Pasien mengenal identitas para dokter dan praktisi yang lain yang bertanggung jawab melayani mereka. (lihat juga APK.2.1, EP 1)

3. Ada proses untuk menanggapi permintaan tambahan informasi dari pasien tentang tanggung jawab praktisi untuk pelayanannya.

Sutoto KARS 84

Penjelasan Tentang Penyakit Pasien

1. Kondisi pasien

2. Usulan pengobatan

3. Nama individu yang memberikan pengobatan

4. Potensi manfaat dan kekurangannya

5. Kemungkinan alternatif

6. Kemungkinan keberhasilan

7. Kemungkinan timbulnya masalah selama masa pemulihan

8. Kemungkinan yang terjadi apabila tidak diobati.

Sutoto KARS 85

Standar HPK.6.1. PENJELASAN PENYAKIT, PENGOBATAN DAN PEMBERI PELAYANAN

Regulasi RS :

Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk rencana pengobatan

Kebijakan/Panduan/SPO tentang penetapan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan)

Dokumen:

Catatan pemberian informasi

Catatan penetapan DPJP dan data diri DPJP (RS harus memiliki data diri DPJP: lamakerja, pendidikan, fellowship, kursus dll)

Sutoto KARS 86

CONTOH DALAM GENERAL CONSENT

Saya mengerti dan memahami bahwa: Saya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang

pengobatan yang diusulkan (termasuk identitas setiap orang yang memberikan atau mengamati pengobatan) setiap saat.

Saya Saya mengerti dan memahami bahwa memiliki hak untuk persetujuan, atau menolak persetujuan, untuk setiap prosedur/terapi

Saya mengerti bahwa banyak dokter pada staf medis rumah sakit yang bukan karyawan tetapi staf independen/tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan fasilitas untuk perawatan dan pengobatan pasien mereka.

Jika diperlukan RS, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan dokter yang akan bertanggung jawab untuk perawatan saya selama saya dalam perawatan di rumah sakit.

Sutoto KARS 87

Standar HPK.6.2 . PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN Rumah sakit menetapkan suatu proses, dalam konteks undang-undang dan budaya yang ada, tentang orang lain yang dapat memberikan persetujuan


1. Rumah sakit mempunyai prosedur untuk informed consent yang diberikan oleh orang lain

2. Prosedur tersebut sesuai dengan undang-undang, budaya dan adat istiadat.

3. Orang lain selain pasien yang memberikan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien.

Sutoto KARS 88

ORANG YANG DIANGGAP MEMILIKI TANGGUNG JAWAB ORANGTUA/ PENGGANTI PEMBERI PERSETUJUAN DALAM KEADAAN PASIEN TIDAK KOMPETEN:

1. Orang tua si anak, bila si anak lahir sebagai anak dari pasangan suami isteri yang sah.

2. Ibu si anak, bila si anak lahir dari pasangan yang tidak sah hubungan perdata dg si ibu.

3. Wali: orang tua angkat, atau Lembaga Pengasuh yang sah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

4. Orang yang secara adat/budaya dianggap sebagai wali si anak, dalam hal tidak terdapat yang memenuhi a, b dan c.

5. Dokter tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan hal-hal di atas, bila ragu ragu maka dokter dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak yang berwenang

Sutoto KARS 89

Standar HPK.6.3. GENERAL CONSENT/PERSETUJUAN UMUM Persetujuan umum untuk pengobatan, bila didapat pada waktu pasien masuk sebagai pasien rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, harus jelas dalam cakupan dan batas- batasnya.


1. Pasien dan keluarganya diberi penjelasan tentang lingkup dari persetujuan umum, apabila cara ini dipakai oleh rumah sakit.

2. Rumah sakit telah menetapkan bagaimana persetujuan umum, bila dipakai, didokumentasikan di dalam rekam medis pasien

Regulasi RS:

•Kebijakan/Panduan/SPO tentang persetujuan umum dan penjelasannya

Dokumen:

•Formulir persetujuan umum Sutoto KARS 90

GENERAL CONSENT (PERSETUJUAN UMUM)

Pasien diberi penjelasan :

1. Ruang lingkup dari persetujuan umum misal tes dan pengobatan mana yg masuk dalam persetujuan umum

2. Tentang tes dan pengobatan mana memerlukan persetujuan khusus (informed consent)

3. Bila ada mahasiswa dan trainees lain terlibat dalam proses pelayanan.

Penetapan dokumentasi persetujuan umum dalam rekam medis pasien

Sutoto KARS 91

CONTOH GENERAL CONSENT

PERSETUJUAN UNTUK PENGOBATAN

Saya mengetahui bahwa saya memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis, saya mengizinkan dokter dan profesional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnostik dan untuk memberikan pengobatan medis seperti yang diperlukan dalam penilaian profesional mereka. Prosedur diagnostik dan perawatan medis termasuk tetapi tidak terbatas pada electrocardiograms, x-ray, tes darah terapi fisik, dan pemberian obat.

Saya sadar bahwa praktik kedokteran dan bedah bukanlah ilmu pasti dan saya mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun, terhadap perawatan prosedur atau pemeriksaan apapun yg dilakukan kepada saya.

Sutoto KARS 92

CONTOH GENERAL CONSENT UNTUK RS PENDIDIKAN

Apabila saya terlibat dalam penelitian atau prosedur eksperimental, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan saya

Saya setuju untuk mengizinkan medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam pendidikan/pelatihan, kecuali diminta sebaliknya, untuk hadir selama perawatan pasien, atau berpartisipasi dalam perawatan pasien sebagai bagian dari pendidikan mereka.

Sutoto KARS 93


1. Persetujuan didapat sebelum operasi atau prosedur invasif (lihat juga PAB.7.1, Maksud dan Tujuan).

2. Persetujuan didapat sebelum anestesia (termasuk sedasi yang moderat dan dalam) (lihat juga PAB.5.1, Maksud dan Tujuan dan EP 1)

3. Persetujuan didapat sebelum penggunaan darah atau produk darah

4. Persetujuan didapat sebelum pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko tinggi.

5. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya dicatat di dalam rekam medis pasien (lihat juga HPK.8, EP 2).

6. Persetujuan didokumentasikan di rekam medis pasien disertai tanda tangan atau catatan dari persetujuan lisan (lihat juga HPK.8, EP 2).

Standar HPK.6.4

Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.

Standar HPK.6.4. SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT

Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan

darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang

berisiko tinggi.

Sutoto KARS 94

Standar HPK.6.4.

SAAT PERMINTAAN INFORMED CONSENT

TERTULIS 1. Sebelum operasi atau prosedur invasif 2. Sebelum anestesia termasuk sedasi yang

moderat dan dalam 3. Sebelum penggunaan darah atau produk

darah 4. Sebelum pelaksanaan tindakan dan

pengobatan yang berisiko tinggi. Mencatat ldentitas petugas yang memberikan

penjelasanan di dalam rekam medis pasien dan tanda tangannya

Bila informed consent lisan juga harus dicatat

Sutoto KARS 95

Elemen Penilaian HPK.6.4.1

1. Rumah sakit telah menyusun daftar tindakan dan pengobatan yang memerlukan persetujuan terpisah

2. Daftar tersebut dikembangkan atas kerjasama dokter dan profesional lain yang memberikan pengobatan dan melakukan tindakan.

Standar HPK.6.4.1 Rumah sakit membuat daftar semua kategori dan jenis pengobatan dan prosedur yang memerlukan informed consent yang khusus.

DOKUMEN

1. Daftar tindakan dan pengobatan yang perlu informed

consent

2. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tersebut

Sutoto KARS 96

Standar HPK.7. PENJELASAN AKSES KE CLINICAL TRIAL Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana cara mendapatkan akses ke penelitian klinik, pemeriksaan/investigasi atau clinical trial yang melibatkan manusia sebagai subjek.


1. Pasien dan keluarganya yang tepat diidentifikasi dan diberi informasi tentang bagaimana

cara mendapatkan akses ke penelitian, pemeriksaan atau clinical trial yang relevan dengan

kebutuhan pengobatan mereka.

2. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang manfaat yang

diharapkan.

3. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang potensi ketidak

nyamanan dan risiko

4. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberi penjelasan tentang altematif lainnya yang

dapat menolong mereka.

5. Pasien yang diminta untuk berpartisipasi diberikan penjelasan tentang prosedur yang harus

diikuti.

6. Pasien diyakinkan bahwa penolakan berpartisipasi dan pengunduran diri dari partisipasi

tidak mempengaruhi akses terhadap pelayanan rumah sakit.

7. Kebijakan dan prosedur mengarahkan informasi dan proses pengambilan keputusan Sutoto KARS 97

Regulasi RS :

Kebijakan/Panduan/SPO tentang pemberian informasi termasuk mendapatkan hasil penelitian

Dokumen:

Formulir pemberian informasi dan formulir persetujuan mengikuti penelitian

Sutoto KARS 98

Hak Mendapat Informasi Pasien Bila diminta untuk berpartisipasi dalam penelitian klinis

INFORMASI Manfaat yang diharapkan Potensi ketidak nyamanan dan risiko. Alternatif yang dapat menolong mereka Prosedur yang harus diikuti Menolak atau berpartisipasi atau

mengundurkan diri Penolakan atau pengunduran diri tersebut tidak

akan menutup akses mereka terhadap pelayanan rumah sakit

RS punya kebijakan dan prosedur informasi tentang hal ini kepada pasien dan keluarga.

Sutoto KARS 99

Standar HPK.7.1. PENJELASAN TENTANG PARTISIPASI DALAM PENELITIAN KLINIS Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana pasien yang berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan klinis atau percobaan klinis mendapatkan perlindungan. Elemen Penilaian HPK.7.1

1. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menelaah protokol penelitian.

2. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk menimbang manfaat dan risiko bagi peserta.

3. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan.

4. Pasien dan keluarganya diberikan penjelasan tentang prosedur rumah sakit untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan.

Sutoto KARS 100

Standar HPK.8. INFORMED CONSENT PENELITIAN KLINIS Informed Consent diperoleh sebelum pasien berpartisipasi dalam penelitian klinis, pemeriksaan / investigasi klinis, dan percobaan klinis.

Elemen Penilaian HPK.8 1. lnformed consent diperoleh saat pasien memutuskan

ikut serta dalam penelitian klinis, pemeriksaan atau clinical trial.

2. Keputusan persetujuan didokumentasikan, diberi tanggal dan berdasarkan atas penjelasan yang diidentifikasi dalam HPK 6.4, Elemen Penilaian 5 dan 6.

3. ldentitas petugas yang memberikan penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien

4. Persetujuan didokumentasikan dalam rekam medis pasien disertai tandatangan atau catatan persetujuan lisan.

Sutoto KARS 101

Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya


1. Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk mengawasi seluruh kegiatan penelitian di rumah sakit.

2. Rumah sakit mengembangkan suatu pernyataan jelas mengenai maksud untuk pengawasan kegiatan.

3. Kegiatan pengawasan mencakup penelaahan prosedur

4. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur untuk menimbang risiko relatif dan manfaat bagi subjek.

5. Kegiatan pengawasan mencakup prosedur menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi penelitian.

Sutoto KARS 102

Regulasi RS :

Keputusan penetapan komite /panitia etik penelitian

Kebijkan, Pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan komite etik penelitian

Program kerja komite etik penelitian

Standar HPK.9. KOMITE ETIK PENELITIAN Rumah sakit mempunyai sebuah komite atau mekanisme lain untuk melakukan pengawasan atas semua penelitian di rumah sakit tersebut yang melibatkan manusia sebagai subjeknya

Sutoto KARS 103

INFORMASI KEPADA PASIEN TTG PENELITIAN

1. tujuan penelitian atau penapisan

2. manfaat penelitian dan penapisan

3. protokol penelitian dan penapisan, serta tindakan medis

4. keuntungan penelitian dan penapisan

5. kemungkinan ketidaknyamanan yang akan dijumpai, termasuk risiko yang mungkin terjadi

6. hasil yang diharapkan untuk masyarakat umum dan bidang kesehatan

7. bahwa persetujuan tidak mengikat dan subyek dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri.

8. bahwa penelitian tersebut telah disetujui oleh Panitia Etika Penelitian.

Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006

Sutoto KARS 104

Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia. Tahun 2006 Sutoto KARS 105


Sutoto KARS 106


Sutoto KARS 107

Sutoto KARS 108

Standar HPK.10. DONASI ORGAN Rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana memilih untuk menyumbangkan organ dan jaringan tubuh lainnya.

Elemen Penilaian HPK.I0

1. Rumah sakit mendukung pilihan pasien dan keluarganya untuk menyumbangkan organ tubuh dan jaringan tubuh lainnya.

2. Rumah sakit menyediakan informasi untuk mendukung pilihan tersebut.

Regulasi RS :

•Kebijakan/Panduan/SPO pelayanan donasi / transplantasi organ

Dokumen

•informasi tentang tata cara untuk menyumbang organ tubuh dan jaringan

tubuh lainnya Sutoto KARS 109

Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN


1. Kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan dalam proses mendapatkan dan mendonasi.

2. Kebijakan dan prosedur yang menjadi acuan dalam proses transplantasi.

3. Staf dilatih untuk kebijakan dan prosedur tersebut.

4. Staf dilatih mengenai isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan.

5. Rumah sakit mendapat persetujuan dari donor hidup.

6. Rumah sakit bekerjasama dengan organisasi yang relevan dan badan di masyarakat untuk menghormati dan menerapkan pilihan untuk mendonasi.

Sutoto KARS 110

Regulasi RS :

Kebijakan/Panduan/SPO tentang donasi/ transplantasi organ

Dokumen:

Formulir persetujuan/penolakan donor/ transplantasi

Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan

Pelatihan

Pelatihan staf agar memahami regulasi tentang transplantasi serta isu dan perhatian tentang donasi organ dan ketersediaan transplan

Pelaksanaan mendapat persetujuan dari donor hidup

Standar HPK.11. PENGAWASAN TRANSPLANTASI ORGAN Rumah sakit menyediakan pengawasan terhadap pengambilan dan transplatasi organ dan jaringan

Sutoto KARS 111

SEKIAN TERIMA KASIH

Sutoto KARS 112

hpk dr sutoto 2013 a

Documents