percepatan penggunaan hpk yang telah dicadangkan di kalbar dan kalteng : perspektif penetapan status...

8/11/2019 Percepatan Penggunaan HPK yang telah dicadangkan di Kalbar dan Kalteng : Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B

1/22

Percepatan Penggunaan HPK yang telah

dicadangkan di Kalbar dan Kalteng :Perspektif Penetapan Status LP2B atau LCP2B

Baba Barus

Ketua Dep Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB

Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, IPB

Email : bbarus@i[pb.ac.iddan [email protected]

Focus Group Discussion: Upaya Percepatan Pemanfaatan Kawasan HPK

yang telah dicadangkan sebagai lahan tanaman pangan di Kalimantan

07 Oktober 2014, Hotel Salak, Bogor
mailto:bbarus@i[pb.ac.idmailto:bbarus@i[pb.ac.idmailto:bbarus@i[pb.ac.idmailto:bbarus@i[pb.ac.id


2/22

Materi

1. Pendahuluan

2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pangan

4. Sumber lahan untuk ekstensifikasi5. Penetapan dan lembaga

6. Upaya percepatan penggunaan ruang

7. Penutup


3/22

1. Pendahuluan

Lahan pangan sawah (2013, 7.9 -8.1 juta ha)

Sebagai lahan strategis , berapa yang mau dikendalikan ?

Berada di daerah tertentu (fisik alami, infrastruktur, sosial,ekonomi, kelembagaan)

Penurunan luasan sawah

RTRW pra 2000, merencanakan konversi 3 juta ha (BPN, 2004)UU No 41,2009 dan RTRW pasca 2000, masih direcanakan konversisawah yang besar (kabupaten/kota tertentu 40 persen)

Upaya peningkatan luasan lahan (pencetakan, lahan

terlantar, konversi status kawasan) Saat ini sudah dicadangkan lahan potensi pangan 65 ribuha

(kalbar) dan 59 ribu ha dari HPKtapi tidak dimanfaatkan

Bagaimana percepatan pemanfaatan ?

percepatan penetapan status


4/22

Kebijakan pengendalian Lahan yaitu Penetapan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)yang terdiri dari:

(1) Penetapan KP2B Nasional yang diatur dalam PP

RTRWN,(2) Penetapan KP2B provinsi yang diatur dalam

Perda RTRWP,

(3) Penetapan KP2B Kabupaten/Kota yang diaturdalam Perda RTRW Kabupaten/Kota.

2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi (1)

Luas sawah atau lainnya yang mau dikendalikan secara nasional ?

Luas sawah atau lainnya yang mau dikendalikan secara prov/kab ?


5/22

Usulan penetapan lahan

instansi terkait

kepala SKPD yang

menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang

penataan ruang wilayah

kabupaten/kota

disampaikan oleh Kepala Dinas

kabupaten/kota kepada

untuk dikoordinasikan dengan

Usulan penetapan lahan

yang telah

dikoordinasikan

Kepala Dinas kab/kota

Lahan PertanianPangan Berkelanjutan

kabupaten/kota dalam

rencana rinci tata

ruang wilayah

kabupaten/kota

Mengusulkan kepada

disampaikan kembali oleh

kepala SKPD yangmenyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang

penataan ruang wilayah

kab/kota kepada

Bupati

untuk ditetapkan menjadi

4. DIAGRAM ALIR PENETAPAN LP2B

Sumber : Sumardjo, 2012

2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi (2)


6/22

2. Penetapan lahan pangan yang dilindungi (3) RTRW adalah instrumen menahan dan melegalisasi konversi lahan

kawasan pertanian bermakna tidak boleh menjadi pemukiman apalagi lahan

basah !!! UU no 41, 2009 bersifat menguatkan khususnya dalam insentif

LP2B yang sudah ditetapkan masih terbatas:

2012 Secara substansi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 13

RTRW provinsi dan 200 RTRW Kabupaten/Kota melalui Forum Persetujuan Substansi pada

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). (Tunggul, 2012)

100 kab/kota, ada perda KPL2B (dari 511 kab/kota); Jaba memiliki sawah 900,000 ha, yang

dilindungi dalam RTRW hanya 400,000 ha) (Mentan, Kompas, 17 September 2014)-- sudah menetapkan perda, belum secara spasial

-- secara lokal adaPerdes (tuban, dll), budaya lokal (Mamasa)

Lahan tanaman pangan lainnya (sagu, jagung, ubijalar, dll-- belum ada dilindungi oleh pemerintah

-- di level lokal, desa tertentu adafaktor sosial-budaya

Kecepatan konversi lahan pangan

sawah 110.000 ha per tahun secara nasional

perubahan terstruktur dari kebijakan masih besar

konversi lahan pertanian yang lain juga besar

Kenapa pemkab/kot tidak menetapkan ?

Kenapa pemkab/kot menetapkan ?

Kenapa pemkab/kot menetapkan tabular?

Kenapa wil lokal tertentu menetapkan?

Ekonomis

Pembangunan

Sosial-budaya

lingkungan

Strategis

Sebagai

kawasan

bersama?


7/22

3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan pangan

Kedaulatanmelalui intensifikasi

-- peningkatan produktivitas; teknologi yg sudah dikuasai

-- mengurangi permintaan dari sisi konsumen (diversifikasi)

-- peningkatan teknologi yang baruJawa & Sumatra kepemilikan terbatastidak ekonomis

Konsolidasi pengelolaan (atau kepemilikan ??)

Kedaulatanmelalui ekstensifikasi

-- perluasan lahan pangan -- proses panjang

skala besar (perusahaan, koperasi)

-- redistribusi lahan (reformasi agraria ?)skala kecil dan ekonomis

berbeda ukuran, sesuai daya dukung fisik dan sosial


8/22

4. Sumber lahan untuk ekstensifikasi (1)

Lahan terlantar di lahan tertentu (HGU terlantar)

- perundangan masih belum mendukung

- pemantapan perundangan

Lahan yang dapat atau sudah dikonversi (HPK)

- sudah terbatas di lokasi tertentu- sudah ada khusus untuk pangandgn komitmendapat diperolehtetapi belum ditetapkan

Sumber lain: Kaw Lindung, HPT/HPB

- intensifikasi : ada sawah atau lainnya

- ekstensifikasi : kenyataan ada aktual sawah dariHPT/HPB atau potensi dijadikan sawah


9/22

Karakter lahan dari HPK yang dicadangkan

Sudah pasti lokasinya (yang sebagian sudah ditetapkandalam perda, tetapi belum secara spasial)

Kualitas lahan bervariasi

Produktivitas masih harus dimantapkan

apakah tidak ada sudah berbentuk sawah ??

Ukuran lahan : kecilbesar, terpencar, klaster

Infrastruktur : ada, tidak ada, buruk dst

SosialBudaya:

- kepemilikan / penguasaan lahan rendah ?

- jumlah SDM terbatas- budaya bukan petani sawahperlu waktu

- mendatangkan pihak luarperlu adaptasi



10/22

Ilustrasi ruang hasil pencadangan dari HPK

HPT/B

PT A/B/C

S1 S2

S3

PT K (HGU)


HPK

APL

Karakter : Sudah jelas posisinya

Kesesuaian lahan bervariasi

(S1,S2, S3)

Kesesuaian untuk komoditas

bervariasi

Luasan dan lokasi tidak layak

secara ekonomis

Infrastruktur terbatas

Pekerja terbatas

Sosialbudaya belum tentu

sesuai

Kelembagaan belum ada

Pemukiman

Apakah posisi jelas lebih baik ?

Irigasi yang sudah ada banyak tidak

diperlihara (Priatna, 2012. Membuatirigasi baru adalah beban ??!!!


11/22

5. Lembaga penetapan lahan dan pengelola (1)

Kebijakan:

3 lembaga utama : Dinas, Bappeda, Bupati/walipelaku penetapan

Pelaku utama lain : Pemerintah

pendorong ke pihak lain

seharusnya lebih kuat perannya

Pelaku penting lainnya : DPR, DPRD

Pelaku : Masyarakat/rakyat : koperasi / komunitas

Perusahaan swasta : insentif

Perusahaan pemerintah : insentif


12/22

pemilikan dan penguasaan lahan sawah dan

lahan lainnya di lapangan

Ketimpangan pemilikan tanah perlu dikurangi (indeks Gini

penguasaan semakin besar) Perlunya mengoptimalkan berbagai sumber dengan

berbagai pola pemanfaatan

Pengembangan data yang detil memerlukan pendekatan

berbeda untuk mengetahui sasaran dan objek agraria

5. Lembaga penetapan lahan dan pengelola (2)


13/22(Sumber: BPN, 2012)


14/22(Sumber: BPN, 2012)


15/22

Studi pencarian lahan potensial pemanfaatan yang

tidak produktif di Kabupaten Bogor

Sumber : Rustiadi, et al. 2013

Proses pencarian dilakukan pada semua kawasan, dan pada saat

dimanfaatkan ditujukan untuk meningkatkan eskonomi masyarakat


16/22(Sumber : Barus et al, 2012)

Bagaimana Pemda Kab Garut menyelamatkan sawah ?

Neraca pangan Surplus hingga 25 tahun y.a.d

Karakter sawah bervariasi dari sisi produktivitas dan lokasLP2B teks dan Lampiran di RTRW ???

Praktek Penentuan LP2B di Kab Garut

Total luas sawah 45 521 Ha (2012)

dalam Perda no 29, 2011 KP2B, terdiri dari LP2B 39 980 ha dan LCP2B 4,048 ha

1st 19 881 Ha

2nd 14 970 Ha

3rd 10 670 Ha


17/22

Data level persil Ds Sirnasari, Kec Bayongbong

Validasi : persil/petak sawah

Kerja lapangan :Sumber : Tim P4w Garut, 2014


18/22

Identifikasi persil pengelolaan lahan sawah Kab Garut, 2014

Pemkab Garut ingin mendapatkan informasi lahan sampai tingkat persil

Sudah terdeteksi lebih dari 1 juta persil penggunaan lahan sawah dari citra

Persi akan diverifikasi tahap pertama dari data objek pajak / NJOP

Pada tahun 2015, akan diverifikasi ke lapang, sehingga data lebih akurat

Pelibatan tenaga aparat desa dan penyuluh diutamakan

Proses pelatihan dan pendampingan dilakukan


19/22

6. Upaya percepatan pemanfaatan lahan (1)

Pertimbangan strategis yang diimplementasikan

penetapan melalui perundangan dan secara spasialapakah sudah ada insentif secara rielperlu revisi ??

Bersifat wajib dan ada konsekuensi

ditetapkan dari kombinasi topdown-down-up ; duluan topdown !!!

UU No 41, 2009 bertanya ke pemilik. Apa kondisi yang harus dipenuhi ?

ada batas waktu

c. Perusahaan Swasta

Insentif riel dan tidak terlepas dari pengembangan kemampuan masyarakatjaminan akan menguntungkan

a. Masyarakat / Petani

penduduk yang sudah beradaptasi secara lokal

Perlunya membangun rasa memilikimilik bersama

perluasan kepemilikan atau hak mengelolaan yang ekonomis

2. Pelaku operasional

b. Perusahaan pemerintah

insentif riel dan tidak terlepas dari pengembangan kemampuan masyarakat

jaminan akan menguntungkan

1.Kebijakan dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah:

f l h ( )


20/22

6. Upaya percepatan pemanfaatan lahan (2)

3. Pertimbangan ekonomi harus mengikuti

komoditas menguntungkan; bukan hanya sawah

Pilihan sumber pengembangan lahan pangan lain hendaknya dipertimbangkan

4. Perdekatan atau Regulasi baru dalam proses penetapan-- Moratorium konversi l atau ahan yang sudah disediakan

-- Tukar guling

-- Konsolidasi lahan dan Redistribusi--- Pola spesifik sesuai kebutuhan lokal

5. Inventarisasi data secara akurat-- Data fisik

-- Data sosial dan budadaya

-- data administrasi

Percepatan pembuatan data yang berbasis partisipasi semua pihak


21/22

7. Penutup

Sosialisasi perlunya penetapan Kawasan/Lahan P2B

/LCP2B sebagai sumberdaya bersama danrevitalisasi pemaknaan kawasan di RTRW

Penetapan bersifat kepentingan umum; sehinggabersifat top-down

Penetapan status dari Pemerintah perlu dilakukandan didukung regulasi baru

Pemberian keuntungan (ekonomis, insentiflainnya) bagi pihak yang melakukan percepatan

penetapan dan pemanfaatan lahan tersebut; danada batasan waktu

Pendataan akurat menyangkut semua aspekmemerlukan pendekatan baru

R f i


22/22

Referensi

Barus, B. 2014. Pemantapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Garut:

Sumbang Saran. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemerintahan. 18 September 2014, Gedung Pendopo,

Garut, Kab Garut

Barus, B. 2012. Koordinasi Perencanaan Ruang dan Izin Pemanfaatan Lahan dalam Upaya Mengatasi Tumpang-

tindih. Seminar : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, Bogor, 11 Oktober 2012,

diselenggarakan oleh Kemenko Ekonomi

BPN, 2012. Inventariasi luas sawah dan tanah terlantar serta pemanfaatan tanah terlantar sebagai cadangan

lahan pertanian pangan berkelanjutan. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, BPN RI. Seminar:

Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, Bogor, 11 Oktober 2012, diselenggarakan

oleh Kemenko Ekonomi

Priatna, DS. 2012. Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan jaringan Irigasi dan Pencetakan Sawah di Lokasi LP2B

dan LCP2B. Seminar : Koordinasi Kebijakan Pengelolaan dan Penyediaan Lahan dan Air, Bogor, 11 Oktober

2012, diselenggarakan oleh Kemenko Ekonomi

Rustiadi, E, B Barus, DR Nurrohmat, LS Iman, Setyardi PM, Handian, P dan R Kusumo. 2013. Inventarisasi Lahan

Potensial Pertanian Tidak Producktif di Kabupaten Bogor, IPB 2013

percepatan penggunaan hpk yang telah dicadangkan di kalbar dan kalteng : perspektif penetapan status...

Documents