panduan -...

1

PANDUAN

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH

PADA PERGURUAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI

2019

Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi

2

Sambutan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin

Perguruan Tinggi Swasta, sistem pendidikan jarak jauh menjadi bagian yang

menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi

masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas

Sebagai inovasi abad 21, sistem pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang

memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan sosio ekonomi yang mampu membuka akses

terhadap pendidikan berkualitas bagi siapa, di mana, dan kapan saja. Seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi, berbagai institusi pendidikan,

terutama pendidikan tinggi terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan jarak jauh.

Diharapkan, pendidikan jarak jauh dapat menjadi salah satu kontributor terhadap cita-cita

pencapaian target nasional angka partisipasi kasar (APK) di pendidikan tinggi Tahun 2022-2023.

Saya optimis APK pendidikan tinggi bisa di angka 40% dari APK 31.5% %, dengan skema

peningkatan akses secara konvensional, rata-rata peningkatan APK hanya 0,5% per tahun.

Dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), APK akan meningkat lebih signifikan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permenristekdikti No. 58 Tahun 2018, pendidikan jarak jauh

diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta

meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan jarak jauh memiliki

karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK), dan/atau menggunakan teknologi lainnya. Diharapkan melalui sistem

pendidikan jarak jauh, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas

tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

Sifat masal sistem pendidikan jarak jauh dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang

terstandar dengan menggunakan TIK, standardisasi capaian pembelajaran (learning outcomes),

materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan

pendidikan berkualitas dapat diperoleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.

Untuk mendukung inisiatif masyarakat pendidikan tinggi dalam berpartisipasi menyelenggarakan

sistem pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan Permenrsitekdikti

No. 58 Tahun 2018, Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan

Panduan Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi. Semoga panduan

ini bermanfaat bagi perguruan tinggi yang berminat menyelenggarakan program pendidikan jarak

jauh pada jenjang pendidikan tinggi di tanah air.

Jakarta, 30 April 2019

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

TTD

Patdono Suwignjo


3

Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Sepanjang tahun 2018 telah diproses berbagai usul pembukaan program studi

pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa

persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi

pemrosesan usul tersebut. Tentu saja masih terdapat berbagai hal yang dapat

dikembangkan lebih lanjut agar mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul

yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan

Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Proses administrasi pembukaan program studi pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi yang

telah dilakukan secara daring atau online sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga

selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan

pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan panduan ‘ Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan

Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi’ dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan

mengusulkan pembukaan program studi pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan

penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2019

Direktur Pengembangan Kelembagaan

Perguruan Tinggi

TTD

Ridwan


4

Daftar Isi

Sambutan ………………………………………………………………………………………… 2

Pengantar …………………………………………………………………………………….…… 3

Daftar Isi ………………………………………………………………………………….……… 4

Bab I Pendahuluan …………………………………………………………………………..…… 5

A. Latar Belakang ………………………………………………………………………..…… 5

B. Dasar Hukum ……………………………………………………………………………… 5

Bab II Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Perguruan Tinggi 6

A. Pengertian Pembukaan Program Studi PJJ…………………………………….……..…… 6

B. Persyaratan Pembukaan Program Studi PJJ…………………………………….………….

C. Prosedur Pembukaan Program Studi PJJ……………………………………………………

D. Diagram alir pengusulan pembukaan program studi PJJ…………………………..……….

E. Dokumen Pembukaan Program Studi PJJ…………………………………………………..

6

7

9

10

BAB III Penutup …………………………………………………………………………………. 12

Lampiran

Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi PJJ ………………………………………….…… 13

Contoh Surat Pertimbangan Pembukaan Program Studi PJJ dari Senat Perguruan Tinggi ……..… 15

Contoh Rekomendasi Pembukaan Prodi PJJ …………….……………………………………..….. 16

Contoh Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi PJJ dari Badan Penyelenggara PTS ………. 17

Contoh Dokumen Keputusan ……………………………………………………………………… 18

Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan …………….... 19


5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan dambaan bagi banyak

pihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Terlebih lagi apabila

pendidikan tinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan

mudah. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh

(PJJ) yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan diselenggarakan dengan

penjaminan kualitas yang baik merupakan salah satu mekanisme perluasan akses

pendidikan tinggi yang berkualitas yang diharapkan.

Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi menjadi

acuan untuk mekanisme pengusulan pembukaan Program Studi PJJ yang akuntabel,

transparan, efisien, efektif, dan ramah lingkungan, yaitu:

1. akuntabel, baik penilai maupun pengusul terikat oleh suatu sistem yang baku yang

diketahui dan dipahami bersama;

2. transparan, pengusul dapat mengikuti proses pengajuan ijin secara terbuka;

3. efisien, pengusul tidak perlu menyampaikan berkas lamaran yang berisi berbagai

lembar dokumen dalam bentuk hardcopy;

4. efektif, pengusul dapat melakukan persiapan substansi dengan sangat baik dan sesuai

dengan kesiapan serta kapasitas masing-masing pengusul dan menyediakan sumber

daya manusia dan fisik yang diperlukan, dan

5. ramah lingkungan, dengan melakukan sebagian proses pengajuan ijin secara daring

(online) maka dapat dilakukan penghematan terhadap berbagai lembar kertas yang

digunakan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pembukaan Program Studi PJJ adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi

Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta


6

BAB II

Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Perguruan Tinggi

1. Pengertian Pembukaan Program Studi PJJ.

Pembukaan Program Studi PJJ merupakan penambahan jumlah program studi dalam

bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian.

2. Persyaratan Pembukaan Program Studi PJJ

1) Pemimpin perguruan tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah

memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang

sama;

2) Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam butir 1)

memiliki peringkat terakreditasi Unggul atau A;

3) Kurikulum Program Studi PJJ disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan

yang sama dengan Program Studi dalam bentuk tatap muka;

4) Perguruan tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki

sumber daya teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan PJJ;


rencana unit pengelola PJJ di tingkat perguruan tinggi;

6) Program Studi PJJ yang diusulkan harus memiliki pengelola paling sedikit 5 (lima)

orang dosen Program Studi PJJ yang diusulkan dengan persyaratan sebagai berikut:

a) diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan;

termasuk dosen penugasan LLDikti, dosen yayasan pada PTS, dan dosen

kontrak, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya;

b) ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang

diusulkan;

c) bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh

(EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik

atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu

minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dan maksimum

56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu;

d) tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan

kerja lain;

e) berusia paling tinggi 58 tahun dalam hal belum memiliki NIDN, 65 tahun untuk

dosen Non Guru Besar, 70 tahun untuk dosen dengan jabatan akademik Guru

Besar;

f) belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus PNS, pada saat diterima

sebagai dosen pada PTN yang akan membuka program studi;

g) Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS)

untuk program studi Diploma dan Sarjana;

h) Berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai

dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS) untuk program studi Magister;

i) Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK dari program

studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan

nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan (1:45 untuk rumpun


7

ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis,

pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan

komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi

publik, dan pekerja sosial); 1:30 untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal,

dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik,

kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

j) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (NUPTK), dan

k) Bukan aparatur sipil negara atau pegawai tetap pada instansi kerja lain.

7) Program Studi PJJ yang diusulkan harus memiliki tutor yang cukup sesuai dengan

jumlah mahasiswa yang direkrut di setiap PBJJ, dengan syarat:

a) Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tidak tetap pada PT yang bersangkutan.

b) Bekerja paruh waktu, sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan.

c) Berkualifikasi paling rendah sederajat dengan jenjang pendidikan program studi

yang diusulkan dan menguasai bidang ilmu matakuliah yang ditutorkan.

d) Telah mengikuti pelatihan tutor baik di institusi pengusul maupun institusi

lainnya dan ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat sebagai tutor.

e) Menandatangani surat kesediaan sebagai tutor.


paling sedikit 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang disediakan secara

daring dan dapat diakses pada saat penilaian;


sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauh

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

10) Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu)

Program Studi, dengan ketentuan:

• Paling rendah berijazah diploma tiga;

• Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;

• Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per

minggu;

11) Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata

kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk PTN)

atau disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara (untuk PTS)

12) Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan vokasi,

Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara telah memiliki perjanjian kerjasama dengan

dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

tentang:

• Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;

• Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;

dan/atau

• Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri.

C. Prosedur Pembukaan Program Studi PJJ

Pembukaan program studi PJJ merupakan penambahan jumlah program studi pada

perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian dan telah memiliki program studi tatap

muka sama jenjang dan jenis. Prosedur pembukaan program studi PJJ adalah sebagai

berikut:


8

1) Pemimpin perguruan tinggi meminta Rekomendasi dari Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di wilayah perguruan tinggi dan di masing-masing

wilayah jangkauan Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ). Permintaan rekomendasi oleh

pimpinan perguruan tinggi kepada LLDIKTI diajukan dengan melampirkan

dokumen sebagai berikut:

a) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika

pernah dilakukan perubahan (untuk PTS);

b) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan

Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham

untuk Yayasan (untuk PTS);

c) Surat Keputusan izin pendirian perguruan tinggi beserta semua perubahannya

(untuk PTS);

d) Rekam jejak Perguruan Tinggi;

e) Tingkat kejenuhan program studi yang akan dibuka di wilayah LLDIKTI;

f) Pertimbangan Senat perguruan tinggi;

g) Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS);

h) Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi.

2) LLDIKTI di wilayah perguruan tinggi memberi rekomendasi tentang:

• rekam jejak Badan Penyelenggara PTS yang akan membuka program studi (khusus

untuk PTS);

• bebas konflik internal di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau konflik antar PTS

(khusus untuk PTS).

3) LLDIKTI di masing-masing wilayah jangkauan PBJJ memberi rekomendasi tentang:

• tingkat kejenuhan program studi yang akan dibuka oleh perguruan tinggi tersebut

di wilayah LLDIKTI;

• tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh

Pemerintah;

4) Setelah permohonan rekomendasi diterima, LLDIKTI akan melakukan evaluasi

legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen. Dalam hal

legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul

untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan

Iptek dan Dikti.

5) LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil evaluasi atas dokumen telah

memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

6) Apabila jangkauan Program Studi PJJ berada di luar wilayah Indonesia, perguruan

tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diperlukan dan memiliki rekomendasi dari

kedutaan besar atau perwakilan di wilayah jangkauan program studi PJJ sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pemimpin perguruan tinggi menyusun dokumen sesuai persyaratan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) Dokumen proposal dibuat dalam file pdf;

b) Dokumen lampiran dipindai (scan) dan disimpan dalam bentuk pdf;

c) Dikirim secara digital ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti

melalui sistem informasi pada laman: http://silemkerma.ristekdikti.go.id

http://silemkerma.dikti.go.id/

http://silemkerma.dikti.go.id/


9

Catatan:

Pemimpin perguruan tinggi bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi

yang dimuat dalam semua dokumen di atas. Pemimpin perguruan tinggi yang

memberikan data dan informasi yang tidak benar, dikenakan sanksi pidana

berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

8) Pembukaan Prodi PJJ oleh perguruan tinggi negeri badan hukum dilaporkan kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator

untuk melakukan evaluasi dan verifikasi semua dokumen persyaratan.

10) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK

dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke perguruan

tinggi pengusul pembukaan Program Studi PJJ dan ke PBJJ yang diusulkan. Visitasi

dilakukan ke perguruan tinggi penyelenggara dan PBJJ.

11) Berdasarkan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi PJJ dari Tim

Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan

Program Studi PJJ.

12) Menteri menetapkan izin Program Studi PJJ pada perguruan tinggi bersangkutan

untuk disampaikan kepada perguruan tinggi.

13) Setelah penetapan izin Program Studi PJJ pada perguruan tinggi oleh

Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 12), perguruan tinggi dapat

menyelenggarakan Program Studi PJJ.

D. Diagram alir pengusulan pembukaan program studi PJJ

Proses pengusulan pembukaan program studi PJJ mengikuti diagram alir berikut ini:

1. Apabila belum memiliki akun, pengusul mengajukan permohonan akun kepada

Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti.

2. Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti melakukan verifikasi dokumen untuk

penerbitan akun

3. Bila disetujui, pengusul akan mendapatkan akun

4. Setelah mendapatkan akun, pengusul mengunggah (upload) instrumen beserta

lampiran yang diperlukan

5. Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti bersama Ditjen Sumberdaya, Iptek, dan Dikti

melakukan evaluasi nama-nama dosen yang diusulkan

6. Apabila tidak disetujui, pengusul menerima notifikasi dan usulan ditolak

7. Apabila disetujui, diterbitkan informasi untuk diproses lebih lanjut

8. Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti melakukan evaluasi usulan non dosen

9. Apabila tidak disetujui, proses pengusulan selesai, dan usulan ditolak

10. Apabila disetujui Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti melakukan verifikasi

lapangan di perguruan tinggi penyelenggara dan di wilayah jangkauan

11. Apabila tidak disetujui, usulan ditolak

12. Apabila evaluasi verifikasi lapangan disetujui, Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan

Dikti melakukan validasi hasil evaluasi


10

Gambar 1. Diagram Alir Pengusulan Pembukaan Program Studi PJJ

E. Dokumen Pembukaan Program Studi PJJ

Dokumen pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:

1) Surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari pemimpin perguruan tinggi

2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak

Jauh, yang dilengkapi dengan:

b) Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

c) Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program

studi yang diusulkan

d) Rencana Strategis Perguruan Tinggi

e) Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi

f) Pakta Integritas

g) Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang

kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan

program studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu

untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

h) Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi

tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang

sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen

dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

i) Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi

atau instansi lain (instansi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada pada

perguruan tinggi pengusul


11

j) Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi

pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi

pengusul

k) Pindaian (scan) ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari

calon dosen tetap dan tidak tetap.

l) Pindaian (scan ) NIDN asli : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli : Nomor

Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)

m) Pindaian (scan) Beban Kerja Dosen asli (tanpa lampiran bukti fisik) yang

ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi,

n) Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi

bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP

pada prodi yang diusulkan

o) Pindaian (scan) sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang

memilikinya).

p) Pindaian (scan) KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap

q) Pindaian (scan) ijazah asli tenaga kependidikan.


12

BAB III

Penutup

Panduan Pembukaan Program Studi PJJ ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi yang akan

mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ. Perguruan tinggi pengusul harus mencermati semua

persyaratan dan kelengkapan pengusulan pembukaan Program Studi PJJ sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan dalam panduan ini.

Usulan yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana tertera dalam panduan ini, tidak akan

diproses. Perguruan tinggi pengusul juga harus mempersiapkan bukti – bukti fisik dalam tahapan

visitasi bagi usulan yang dinyatakan lolos.


13

Lampiran

1. Contoh Surat Usul Pembukaan Program Studi PJJ

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

Nomor : 73/YSN/08/2019

Hal : Usul Pembukaan Program Studi PJJ

Lampiran : 18 (delapan belas) dokumen.

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Pintu I Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, ... mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ ... sebagai

berikut:

1. Program Studi ................................................................................

2. Program Studi ................................................................................

3. Program Studi ................................................................................

4. dst.

Bersama ini kami unggah 18 (delapan belas) dokumen sebagai berikut:

1. Surat usul pembukaan Program Studi PJJ dari pemimpin perguruan tinggi

2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak

Jauh

3. Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

4. Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi

yang diusulkan

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi

6. Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi

7. Pakta Integritas

8. Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang

kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program

studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri

Dharma Perguruan Tinggi

9. Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi

tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang

sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan

mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

10. Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi atau

instansi lain (instansi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada pada

perguruan tinggi pengusul

11. Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi

pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul

12. Pindaian (scan) ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari

calon dosen tetap dan tidak tetap.


14

13. Pindaian (scan) NIDN asli: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli : Nomor Induk

Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)

14. Pindaian (scan) Beban Kerja Dosen asli (tanpa lampiran bukti fisik) yang

ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi,

15. Pindaian (scan) dokumen asli dari: Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa

EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi

yang diusulkan

16. Pindaian (scan) sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang

memilikinya).

17. Pindaian (scan) KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap

18. Pindaian (scan) ijazah asli tenaga kependidikan

Terima Kasih.

............................, ......................2019

Pemimpin Perguruan Tinggi,

………………………………....


15

2. Contoh surat pertimbangan pembukaan Program Studi PJJ dari Senat Perguruan Tinggi

Senat Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi

Alamat: …..

Telepon: …. (hunting) Fax: … – Email: ….

Nomor : ../SU/.../20...

Hal : Pertimbangan Senat Universitas Tentang Pembukaan Program Studi PJJ

Lampiran :


Rektor

Universitas Ngeli Ning Aja Keli

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas Ngeli

Ning Aja Keli, melalui surat ini Senat Universitas Ngeli Ning Aja Keli dalam Rapat Pleno

tanggal.......................... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat

merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli dengan

Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi ..............................................................................

2. Program Studi ..............................................................................

3. Program Studi ..............................................................................

4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ

tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

………………………, …………………..

2019

Ketua,

Prof.Dr.Akbar Sigalingging,SE,MM


16

2. Contoh Rekomendasi Pembukaan Prodi PJJ


17

4. Contoh Surat persetujuan pembukaan Program Studi PJJ dari Badan Penyelenggara PTS;

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Playuningbanyu Ngeli

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: [email protected]

Nomor : ../YYS/.../20...

Hal : Persetujuan Pembukaan Program Studi PJJ

Lampiran :


Rektor

Universitas Ngeli Ning Aja Keli

Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi PJJ pada Universitas Ngeli

Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain

............................ setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui

pembukaan Program Studi PJJ pada Universitas Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi

sebagai berikut:

1. Program Studi ......................................................................................

2. Program Studi ......................................................................................

3. Program Studi ......................................................................................

4. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ

tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

………………………, …………………..

2019

Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

mailto:[email protected]


18

5. Contoh dokumen keputusan

- 19 -

19

6. Contoh Surat Kemenkumhan tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasn

panduan -...

Documents