DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

K E M E N T E R I A N D E S A , P D T , D A N T R A N S M I G R A S I

Paparan Plt. Direktur Jenderal PKP2Trans RAPAT REGIONAL PENJARINGAN USULAN PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (PKP2TRANS) TAHUN 2019 WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA DAN PROVINSI ACEH

Arah Kebijakan Dan

Teknis Direktorat

Jenderal

PKP2Trans

Hotel Maleo Mamuju 13 Februari 2018

MATERI PAPARAN

I. KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN

TRANSMIGRASI

II. KEBIJAKAN TEKNIS PKP2TRANS

III. PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2018

IV. KEBIJAKAN PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS

TAHUN 2019

I. KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

A. DASAR PELAKSANAAN

UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU nomor 15 thn 1997 tentang Ketransmigrasian

PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 15 thn 1997 tentang Ketransmigrasian

Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigarsi.

1

2

3

4

B. TUJUAN PENYELENGARAAN TRANSMIGRASI

Tujuan Penyelenggaraan Transmigrasi (Pasal 3) (UU 15 TAHUN 1997 jo UU 29 TAHUN 2009) a

b

Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat Sekitar

Meningkatkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi (Pasal 4) :

Meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosbud mampu tumbuh dan berkembang

1

2

3

4

1. UU No 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU NO 15 Tahun 1997 Ttg Ketransmigrasian bahwa arah kebijakan penyelenggaraan program pembangunan transmigrasi dilaksanakan Berbasis Kawasan.

2. Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan yang menganut azas desentralisasi dan otonomi daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih besar kpd Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi - fungsi pemerintahan dan pembangunan khususnya pada pelaksanaan program transmigrasi.

3. PP No. 3 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan transmigrasi.

4. Tahapan pelaksanaan transmigrasi meliputi : a) perencanaan kws trans, b) pembangunan kws trans, serta c) pengembangan masy trans dan kws trans.

C. KEBIJAKAN UMUM TRANSMIGRASI

PRINSIP PENGELOLAAN

Merupakan integrasi antara kawasan perdesaan/ kampung sebagai sistem produksi

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan

hierarki keruangan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu

sistem pengembangan ekonomi wilayah

Adalah kawasan budidaya yang

memiliki fungsi sebagai permukiman

dan tempat usaha masyarakat dalam

satu sistem pengembangan berupa

Wilayah Pengembangan Transmigrasi

(WPT) atau Lokasi Permukiman

Transmigrasi (LPT)

D. KONSEP KAWASAN TRANSMIGRASI (1/2)

(PP 3 Tahun 2014)

6

ILUSTRASI PENATAAN

PERSEBARAN PENDUDUK

DI KAWASAN TRANSMIGRASI

7

(2/2)

E. SUMBER DANA PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

8

Mendes, PDTTrans, bersama K/L lain

Gubernur/Bappeda

Bupati/Bappeda

PUSAT (APBN)

PROVINSI (APBD)

KAB/KOTA (APBD)

SWASTA MASYARAKAT

Dekonsentrasi Pembantuan DAK Transver Daerah Penyesuaian dll

KAWASAN TRANSMIGRASI

Kawasan Perkotaan Baru

Daiatur dengan

PERPRES

KEMENTERIAN/LEMBAGA

II. KEBIJAKAN TEKNIS PKP2TRANS

TUGAS

FUNGSI

SASARAN

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

DITJEN PKP2TRANS (sesuai dengan

Perpres No. 12 Tahun 2015)

Menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan

kawasan dan pembangunan permukiman

transmigrasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

Di Bidang pembinaan potensi

kawasan transmigrasi,

perencanaan

pembangunan dan

pengembangan kawasan

transmigrasi, penyediaan

tanah transmigrasi,

pembangunan

permukiman transmigrasi,

dan penataan persebaran

penduduk

• perumusan kebijakan

• pelaksanaan kebijakan

• penyusunan NSPK

• pelaksanaan

bimbingan teknis dan

supervisi

• pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan

• pelaksanaan

administrasi Ditjen

• pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan

oleh MenterI

• Tersedianya Kawasan untuk pembangunan transmigrasi

• Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak

10

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN DITJEN PKP2TRANS

11

ARAH KEBIJAKAN DAN TEKNIS PKP2TRANS

ARAH KEBIJAKAN

1. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;

2. Penyediaan Tanah Transmigrasi;

3. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

4. Pembangunan Permukiman Transmigrasi;

5. Penataan Persebaran Penduduk.

1. Penetapan Kawasan Transmigrasi oleh Menteri;

2. Penyediaan Tanah untuk kawasan transmigrasi oleh pemerintah daerah yang memenuhi kriteria 2C (Clear and Clean);

3. Perencanaan teknis permukiman memenuhi standar 3L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang) dan berbasis partisipasi masyarakat;

4. Perencanaan pembangunan prasarana dan sarana memenuhi SPM;

5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Transmigrasi;

6. Penyelenggaraan program penempatan melalui Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (KSAD);

7. Penyediaan transmigran berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;

TEKNIS

11

III. PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2018

SASARAN RPJMN 2015-2019 BIDANG KETRANSMIGRASIAN

RPJMN

Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan

Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil

pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan Nasional

Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan

dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

13

A.

RPJMN

SASARAN RPJM

Capaian 2015-2017, Program 2018

RANCANGAN 2019

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk percepatan desa berkembang dengan target sebanyak 144 Kawasan Transmigrasi/ 72 SP sbg Pusat SKP dan 20 KPB

Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi yang telah dilakukan dalam rangka mendukung

Sasaran RPJMN 144 Kawasan :

Tahun 2015 - 2017 : • Penetapan Kawasan : 101 Kws.

• Pembangunan permukiman: 9.940 Unit • Penempatan transmigran : 11.183 KK

• Penetapan kawasan :

52 Kawasan • Pembangunan

Permukiman : ??

• Penempatan

Transmigran : ??

Program 2018 : • Penetapan Kawasan : 52

Kws. • Pembangunan

permukiman: 1.275 Unit • Penempatan transmigran

: 1.275 KK (38 SP/38 Kab/16 Prov).

B. CAPAIAN RPJMN PROGRAM PKP2TRANS

Tahun 2015-2017

14

(1/2)

SASARAN DAN REALISASI RPJMN 2015-2019

NO. PROGRAM/KEGIATAN SATUAN

TARGET

(RPJM 2015-2019)

REALISASI

(2015-2017)

PROGRAM

2018

CAPAIAN

s/d 2018

VOLUME ANGGARAN

(Miliar) VOLUME

ANGGARAN

(Juta) VOLUME

ANGGARAN

(Juta) VOLUME %

1 Pembinaan Potensi

Kawasan Transmigrasi KWS 144 158,0 101 48.323,7 52 7.966,1 153 106

2

Perencanaan

Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan

Transmigrasi

DOK 193 125,5 64 42.892,7 20 10.894,4 84 44

3 Penyediaan Tanah

Transmigrasi Ha 37.227 191,7 73.100 42.515,8 15.000 9.849,6 88.100 237

4

Pembangunan

Permukiman

Transmigrasi

Unit 20.000 2.493,2 9.940 1.075.006,5 1.275 234.844,5 11.215 56

5 Penataan Persebaran

Penduduk KK 20.000 316,2 11.183 121.050,2 1.275 27.024,2 12.458 62

TOTAL 3.340,5 1.588.108,7 391,2

(2/2)

Daerah

72,16%

Pusat

27,83%

1 SATKER PUSAT

26 SATKER PROVINSI

45 SATKER KABUPATEN

TOTAL 72 SATKER

Belanja Modal

28,19% Belanja Pegawai

9,03%

Belanja Barang

62,78%

PUSAT/ DAERAH2 ANGGARAN

(X Rp. 1.000.-)

PUSAT (1 Satker) 108.911.186

DAERAH (71 Satker) 282.343.164

> PROVINSI

(26 Satker) 50.824.609

> KABUPATEN

(45 Satker) 231.518.555

TOTAL 391.254.350

NO JENIS

BELANJA

ANGGARAN

(x Rp.1000) %

1 Pegawai 35.345.900 9,03

2 Modal 110.276.398 28,19

3 Barang 245.632.052 62,78

TOTAL 391.254.350 100,00

ALOKASI

PENDANAAN

PROPORSI

PENDANAAN

C. PAGU ANGGARAN TAHUN 2018

PEMBANGUNAN

DRAINASE

3,06 KM

DOKUMEN PERENCANAAN

YANG DIHASILKAN

20 DOKUMEN

FASILITASI PERPINDAHAN

KELUARGA KE KAWASAN

TRANSMIGRASI

1.275KK

LUAS TANAH YANG

DIFASILITASI HPL

15.000 HA

LAHAN DIBUKA

1.529,5 HA

PEMBANGUNAN

EMBUNG

7 PAKET (7 SP)

KAWASAN TRANSMIGRASI

YANG DITETAPKAN

52 KAWASAN

PEMBANGUNAN

FASILITAS UMUM

165 UNIT

PEMBANGUNAN JALAN

DAN GORONG – GORONG

111,4 KM

PEMBANGUNAN

JEMBATAN

505,5 M

PEMBANGUNAN RTJK

DAN SAB

1.173 UNIT

LAYANAN TEKNIS DAN

ADMINISTRATIF DITJEN

PKP2TRANS

12 BLN LAYANAN

C. TARGET KINERJA TAHUN 2018 (38 SP/38 Kab/16 Prov)

IV. KEBIJAKAN PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2019

A. KEBIJAKAN PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2019

Sesuai dengan target RPJMN Tahun 2015-2019, Kebijakan Penjaringan Program PKP2Trans Tahun 2019 : 1. Kabupaten yang mempunyai kawasan berada dalam Daftar 144 Kawasan sesuai

dengan Surat Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa,PDT, dan Transmigrasi kepada Bappenas Nomor : S-1332/SJ-KDPDTT/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017

2. Melakukan intervensi pembangunan pada 144 kawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri :

Pembangunan Permukiman yang telah memenuhi 3 kriteria pokok yaitu RKT ditetapkan, 2C (HPL), dan 3 L, dengan prioritas ditujukan pada pembangunan SP-Tempatan.

Khusus pembangunan permukiman pemenuhan Sisa Daya Tampung (SDT) harus memenuhi kriteria RKT ditetapkan, 2C (HPL), serta peta As Build Drawing.

Mendukung 4 program prioritas Menteri : BumDes, Prudes/Prukades, Sarana Olahraga, dan Embung.

3. Alokasi target program dilaksanakan dalam skala layak program (minimal 100 KK/per Lokasi) jika dipandang perlu daya tampung permukiman, pembangunan dan penempataannya dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun anggaran.

4. Pendanaan pembangunan permukiman dan penempatan diarahkan untuk dapat menggali potensi sharing APBD daerah asal

TERIMA KASIH