SAH-tidaknya ijazah yang dimiliki Salihi Mokodongan menjadi bahasan utama dalam sidang lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pemilihan umum kepala dae-rah (pemilu kada) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Sidang pembuktian yang dipimpin Hakim Konstitusi Achmad Sodiki itu mengha-dirkan ahli dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk memperjelas syarat sah ijazah paket B dan C milik Salihi yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu kada.

Anggota BSNP Jamaris Jam-na menjelaskan ada kejang-galan dari penerbitan ijazah itu. Diterangkannya, setiap orang yang mengikuti paket B dan C itu setidaknya membutuhkan waktu minimal dua tahun. Sementara Salihi mendapatkan ijazah paket B pada Desember 2008 dan paket C pada Agustus 2010.

“Rentang waktu itu kurang dari dua tahun,” ujar Jamaris.

Selain soal ijazah paket B dan C, pemohon gugatan, yakni pasangan Aditya Anu-grah Moha-Norma Makalalag,

juga mempersoalkan ijazah SD Salihi yang dinyatakan hilang.

“Bila ijazah itu hilang, harus dibuktikan dengan surat ke-terangan kehilangan ijazah. Itu harus dilaporkan pada polisi, sekolah, dan dinas pendidik-an,” kata Jamaris.

Pemilu kada yang berlang-sung pada 22 Maret 2011 itu

memunculkan pasangan Salihi Mokodongan-Yanni Tuuk dari PDIP, PAN, PDS, dan PKS se-bagai pemenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, seorang calon kepala daerah harus berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

Dalam sidang tersebut, pa-sangan Aditya-Norma menuduh

KPU Kabupaten Bolaang Mo-ngondow telah berkonspirasi dengan pihak terkait, yaitu pasangan Salihi-Yanni.

Pasangan Aditya-Norma yang diusung Partai Golkar mengaku heran atas keputusan KPU untuk tetap menetapkan Salihi sebagai peserta pemilu kada meski legalitas ijazahnya diragukan. (*/P-2)

4 SELASA, 19 APRIL 2011POLKAM

ARYO BHAWONO

ELITE di daerah selalu mencari celah hukum untuk lolos dari aturan pencalonan kepala

daerah meskipun integritas mereka sudah tidak memenuhi syarat. Pengerahan massa bah-kan kerap dilakukan untuk memaksa agar nama mereka lolos dalam bursa pencalonan kepala daerah.

“Kelompok-kelompok yang disebut sebagai interest group ini sering melakukan tekanan-tekanan,” ucap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait saat ditemui seusai dis-kusi bertema Pelaksanaan putus-an Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) Aceh, di Jakarta, kemarin.

Kasus terbaru adalah ditun-danya kemenangan pasang-an Raja Bonaran Situmeang-Syukran Tanjung sebagai Bu-pati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, ter-pilih. Pasangan itu berhasil meraup 83.313 suara (62,1%). Bonaran merupakan pengacara Anggodo Widjojo.

Dalam amar putusan pada 11 April 2011, Mahkamah Kon-stitusi (MK) memerintahkan verifi kasi ulang semua calon pasangan kepala daerah se-tempat. Sebab, KPU Sumut dianggap tidak melakukan verifi kasi dan mengklarifi kasi secara faktual syarat dukungan partai politik dalam pemilu kada Tapanuli Tengah.

Saut menegaskan, KPU tidak mau tekanan-tekanan massa itu sampai memengaruhi proses demokratisasi dan kerja penye-lenggara pemilu. Dalam kasus

pemilu kada Tapanuli Tengah, jelas Saut, KPU telah memang-gil KPU Sumut di kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan pertemuan empat mata itu, KPU Pusat memerintahkan KPU Sumut untuk melakukan verifikasi terhadap dua pasangan calon yang mengikuti pemilu kada dan dua pasangan yang tidak lolos verifi kasi.

Ia mengakui KPU di daerah tidak dapat bekerja sendi-ri mengatasi tekanan massa yang timbul. Karena itu, ia meminta agar kelompok kritis masyarakat dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut melakukan peng-awasan.

Belum juga dilakukan veri-fi kasi ulang terhadap keempat pasangan calon, pasangan Bonaran, Syukran Tanjung, dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan calo selek-si pegawai negeri sipil (PNS)

2010. Saat ini, Syukran ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Sibolga setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sibolga.

Pilgub serentakKekhawatiran yang sama

juga diutarakan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan. Pemilihan gubernur (pilgub) serentak dipandang mampu menjadi solusi alter-natif atas berbagai kekurang-an pelaksanaan pemilu kada selama ini.

“Wacana pilgub untuk dikem-balikan ke DPRD tidak perlu terjadi. Akan lebih baik apabila pilgub ini digelar se rentak atau dipaketkan dengan pelaksanaan pemilihan presiden,” kata Ferry saat melantik Thahir Quraizin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Ming gu (17/4).

Ia berharap usulan itu di-masukkan dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Kada yang saat ini dibahas DPR. Selain lebih efisien, lanjut Ferry, pemilu kada serentak akan mengu-rangi hiruk pikuk masyarakat yang berpotensi memunculkan gesekan horizontal.

“Jika kita melihat bebera-pa kasus pascapemilu kada, umumnya kasus ini akibat peserta tak mampu menerima kekalahan. Para peserta sulit me-nerima kekalahan juga akibat mahalnya pelaksanaan pemilu kada itu sendiri,” papar dia. (Ant/P-4)

bhawono@mediaindonesia.com

Tekanan Massa Jadi Alat

Loloskan CalonElite politik bermasalah yang maju sebagai

calon kepala daerah harus diwaspadai.

KETERANGAN AHLI: Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha (kiri), selaku ahli, memberikan keterangan kepada majelis Hakim Konstitusi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu kada Kabupaten Bolaang Mongondow, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.

PELURUSAN TENTANG ISLAM: Utusan khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Shihab memberikan sambutan saat peluncuran bukunya yang berjudul Examining Islam in

the West, di Jakarta, kemarin. Buku itu merupakan kajian kritis sebagai upaya pelurusan atas pencitraan negatif Islam sebagai agama kekerasan.

MI/PANCA SYURKANI

MI/USMAN ISKANDAR

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi enggan dise-but kader partai politik (parpol) dan memilih mempertahankan status pegawai negeri sipil (PNS) golongan IV E.

Gamawan mengatakan itu di sela-sela rapat kerja yang mem-bahas penyusunan masterplan percepatan dan perluasan pem-bangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Ia mengatakan itu menanggapi Editorial Media Indonesia edisi Senin (18/4) yang berjudul ‘Kepentingan bukan Kesetiaan’.

“Saya bukan orang partai. Sampai sekarang masih PNS dan pangkat saya VI E,” tegas dia.

Gamawan menegaskan, mes-ki sempat diusung oleh parpol untuk meraih posisi Gubernur

Sumatra Barat, ia tidak pernah melepaskan status PNS.

Ia mengaku keberatan de-ngan kalimat dalam Editorial yang berbunyi ‘Berpindah par-tai juga dilakukan Gamawan Fauzi, yang sebelumnya Gu-bernur Sumatra Barat dengan dukungan penuh PDIP ke-mudian menerima pinangan Presiden Yudhoyono dari Partai Demokrat untuk menjadi men-teri dalam negeri. Menyangkut perkara ini, orang sepertinya tak bisa menghakiminya sebab memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden’.

“Lha, kok disebut loncat pagar, saya bukan orang par-tai, kok. Dengan status yang hingga hari ini masih berstatus PNS. Mana boleh PNS masuk pengurus partai. Enggak ada

namaku masuk. Jadi tolong diralat itu. Keliru yang ngomong itu,” tukasnya.

Saat mengikuti pemilihan Gubernur Sumbar, Gamawan dicalonkan oleh PDIP dan Partai Bulan Bintang. Sebelumnya, saat mengikuti pemilihan Bupati So-lok, ia diusung oleh 13 parpol. “Total 13 partai, tapi saya tidak pernah jadi pengurus. Apalagi jadi kader,” tegasnya.

Gamawan terpilih menja-di Gubernur Sumbar periode 2005-2010 setelah memenangi pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) pada 27 Juni 2005. Sebelumnya, Gamawan menjadi Bupati Solok untuk dua periode, 1995-2000 dan 2000-2005.

Sekitar empat tahun setelah menjabat gubernur, tepatnya pada 15 Mei 2009, bertempat di

Sasana Budaya Ganesha Ban-dung, Jawa Barat, Gamawan dipercaya untuk membacakan deklarasi dukungan 22 parpol yang memenuhi parliamentary threshold (ambang batas par-lemen) dan 18 parpol yang tidak lolos ambang batas parle-men terhadap pasangan SBY-Boe diono. Pendukung utama pasangan itu adalah Partai Demokrat.

Secara terpisah, Partai Amanat Nasional (PAN) dipas-tikan kehilangan salah seorang kadernya yang saat ini menja-bat Wakil Gubernur Jawa Barat, Yusuf Macan Effendi atau yang dikenal dengan Dede Yusuf.

“Suratnya sudah dikirim dua hari lalu. Saat ini saya tidak ada partai,” kata Dede. (Mad/Nav/P-1)

WIBAWA hukum di Indonesia terus mengalami penurunan yang cukup signifi kan sehingga perlu segera dilakukan pena-taan sekaligus pembenahan terhadap kalangan atau aparat penegak hukum.

Demikian diungkapkan Ke-tua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan kuliah umum di depan ratusan ulama se-Kota Bandung, di Bandung, Jawa Barat (Jabar), akhir pekan lalu. “Wibawa hukum kita akan semakin merosot. Bahkan, mengalami keterpurukan,” ujar Mahfud.

Merosotnya wibawa hukum di Indonesia itu terlihat dari karut marutnya penegakan hukum. Mahfud mencontoh-kan, salah satu indikasi ke-merosotan itu ditunjukkan melalui ba nyaknya perlawanan masyarakat terhadap putusan

eksekusi dari pengadilan secara fi sik, hingga terjadi bentrokan.

“Kita jangan dulu menyalah-kan (tindakan) rakyat atas pro-ses hukum. Fenomena seperti itu disebabkan menurunnya wibawa hukum. Sebaliknya, rakyat tidak akan mengam-bil tindakan seperti itu jika hukum di negara ini punya kewibawaan,” jelasnya.

Faktor lain yang menyebab-kan semakin merosotnya wibawa itu berasal dari proses hukum yang tidak transparan sehingga menggerus keper-cayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. “Tingkat kepercayaan rakyat kepada aparat kejaksaan, kepolisian, dan hakim jauh menurun dibanding era Orde Baru. Kon-disi seperti ini tentunya harus secepatnya dipulihkan.”

Meski demikian, Mahfud

mengaku masih optimistis, be-lum terlambat untuk mengem-balikan wibawa hukum kepada keadaan ideal. Jika dilakukan penataan dan pembenahan kualitas aparat di semua lini lembaga penegakan hukum.

Dalam kesempatan itu, Mah-fud juga ikut menyaksikan malam penyerahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Award 2011. Dua orang tokoh Ban-

dung diganjar penghargaan MUI Award 2011 atas perannya memajukan umat Islam dan ke-harmonisan antartokoh agama, yakni Wali Kota Bandung H Dada Rosada dan arsitek terna-ma Kota Bandung Ahmad Nu-man. Penghargaan diberikan oleh Ketua MUI Kota Bandung Miftah Farid dan dihadiri oleh para tokoh ulama.

Rontoknya wibawa hukum juga sempat dikeluhkan oleh penasihat Police Watch Johnson Panjaitan, berkaca pada kasus pelesiran Sony Laksono, yang foto dalam paspornya sama dengan wajah Gayus Tambunan, beberapa waktu lalu. “Wibawa hukum di negeri ini runtuh oleh mafi a pajak, mafi a hakim, jaksa, polisi, dan mafi a imigrasi. Nega-ra tidak mampu menghadapi, bahkan menjadi bagian dari mafi a itu,” ujarnya. (EM/P-4)

Gamawan Tegaskan bukan Kader Parpol

Wibawa Hukum Capai Titik Nadir

Kemenangan Salihi Tersandung Ijazah

Tingkat kepercayaan

rakyat kepada aparat kejaksaan, kepolisian, dan hakim jauh menurun dibanding era Orde Baru.”

Mahfud MDKetua MK

Kelompok-kelompok

yang disebut sebagai interest group ini sering melakukan tekanan-tekanan.”

Saut SiraitAnggota KPU Pusat

MI/SUSANTO