mata pelatihan nspk penyelenggaraan rumah umum … · mata pelatihan ini disajikan dengan metode...
TRANSCRIPT
MATA PELATIHAN NSPK PENYELENGGARAAN RUMAH UMUM DAN MKOMERSIAL
PELATIHAN TEKNIS
PENYELANGARAAN RUMAH UMUM DAN MKOMERSIAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
Pengalaman bekerja
Direktur Konsolidasi Tanah BPN - RI
Kepala Pusat Hukum BPN - RI
Kepala Pusat Litbang BPN – RI
Inspektur BPN - RI
Kepala Biro Hukum Kementerian Perumahan Rakyat
Direktur Umum dan Hukum BLU PPDPP
Kementerian PUPR
WIDYAISWARA UTAMA KEMENTERIAN PUPR Maharani
0812 11 999 59
Profil Mata Pelatihan
Deskripsi Singkat Mata Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai Pengertian NSPK, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan Family Tree NSPK di Bidang Penyelenggaraan RUK, NSPK yang terkait dengan Bidang Penyelenggaraan RUK, serta NSPK yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan RUK
Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Pengertian NSPK, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan Family Tree NSPK di Bidang Penyelenggaraan RUK, NSPK Bidang Penyelenggaraan RUK, serta Kebutuhan NSPK Bidang Penyelenggaraan RUK
Indikator Hasil Belajar
Peserta pelatihan mampu: a) menjelaskan Pengertian NSPK, Hierarki PUU, dan Family Tree
NSPK di Bidang Penyelenggaraan RUK; b) menjelaskan NSPK Bidang Penyelenggaraan RUK; c) menjelaskan Kebutuhan NSPK Bidang Penyelenggaraan RUK
Standar kompetensi yang harus dicapai
adalah memahami NSPK Bidang RUK yang
telah ada dan memahami kebutuhan NSPK
Bidang RUK .
Oleh karena itu diperlukan pelatihan NSPK
di bidang Rumah Umum dan Komersial
A. Latar Belakang
Mata Pelatihan NSPK bidang Rumah Umum dan
Komerial , memberikan pemahaman kepada peserta
mengenai NSPK bidang Rumah Umum dan Komersial
yang telah ada dan PUU terkait , serta pemahaman atas
kebutuhan NSPK tantang Rumah Susun yang belum ada.
Mata Pelatihan ini disajikan dengan metode pembelajaran
tatap muka dan diskusi interaksi.
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami
dan menjelasan NSPK RUK yang telah ada dan PUU terkait ,
serta pemahaman ata kebutuhan NSPK RUK yang dibutuhkan
B. Deskripsi
Singkat
Setelah mengikuti pembelajaran ini,
Peserta Pelatihan diharapkan mampu
menjelaskan NSPK bidang RUK yang
telah ada dan PUU terkait serta
pemahaman atas kebutuhan NSPK
bidang RUK yang belum ada.
C. Tujuan Pembelajaran
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 1. Herarkhi dan Family Tree PUU yang mengatur
Penyelenggaraan RUK :
1.1. Herarkhi
1.2. Family Tree PUU ( UU,PP,Permen )
2. NSPK RUK yang telah ada :
2.1. Penyediaan Tanah
2.2 .Perijinan
2.3. Pembangunan
2.4.Pengelolaan dan Pemanfaatan
2.5. PPPSRS
3. Kebutuhan NSPK RUK :
3.1. Penyediaan Tanah
3.2. Masa Transisi dan Penyerahan Pertama Kali
3.3. Jenis Jenis SOP
Ceramah Diskusi
Metode
Belajar
ALOKASI WAKTU:
4 (empat JP)
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta
dapat memahami : 1. Pengertian NSPK, Herarkhi dan Family Tree PUU yang mengatur
Penyelenggaraan RUK :
1.1. Mamahami NSPK
1.2. Herarkhi
1.3. Family Tree PUU ( UU,PP,Permen )
2. NSPK RUK yang telah ada
2.1. Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun
2.2. Penghunian dan Pengelolaan
2.3. Pemilikan
2.4 Pembentukan PPPSRS
3. Kebutuhan NSPK RUK :
3.1. Penyediaan Tanah
3.2. Masa Transisi dan Penyerahan Pertama Kali
3.3. Hunian Berimbang
2.4 SKBG
A. INDIKATOR
KEBERHASIL
PENGETIAN NSPK
• Norma : aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk
penyelenggaraan rumah khusus
• Standar : Acuan yang dipakai sebagai patokan penyelenggaraan
rumah khusus
• Prosedur : metode atau tatacara dalam penyelanggaraan rumah
khusus
• Kriteria : ukuran yang dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan
rumah khusus
HIERARKHI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
mencakup :
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
NSPK :
Ditetapkan oleh Menteri
Mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan.
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden.
C. Memahami PUU
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa.
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.
1.Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
1.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Walikota.
ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK
1.kejelasan tujuan;
2.kelembagaan atau pejabat pembentuk
yang tepat;
3.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materi muatan;
4.dapat dilaksanakan;
5.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6.kejelasan rumusan; dan
7.keterbukaan.
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan asas:
1.pengayoman;
2.kemanusiaan;
3.kebangsaan;
4.kekeluargaan;
5.kenusantaraan;
6.bhinneka tunggal ika;
7.keadilan;
8.kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan;
9.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Perumahan
PP No. 88 Tahun 2014
PP No. 14 Tahun 2016
PP No. 64 Tahun 2016
Permendagri No. 9 Tahun 2009
Permenpera No. 12 Tahun 2014
Permendagri No. 55 Tahun 2017
Permen PUPR No. 20 Tahun 2017
UUD 1945
Pasal 28 H ayat 1/ UU no 5 Tahun 60 ttg UUPA
UU No. 28
Tahun 2002
UU No. 11
Tahun 2010
UU No. 01
Tahun 2011
UU No. 20
Tahun 2011
PP No. 36
Tahun 2005
UU No. 01
Tahun 2004
PP No. 27
Tahun 2014
Permenkeu No.
246/PMK.06/2014
Permenkeu No.
111/PMK.06/2016
Tabel 1 Daftar Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rumah Khusus
No. PUU Tentang
1 UU No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung
2 UU No. 11 Tahun 2010 Cagar Budaya
3 UU No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman
4 UU No. 20 Tahun 2011 Rumah Susun
5 UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
6 PP No. 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung
7 PP No. 88 Tahun 2014 Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
8 PP No. 14 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9 PP No. 64 Tahun 2016 Pembangunan Perumahan MBR
10 PP No. 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara - Daerah
11 Permenpera No. 14 Tahun 2006 Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus
12 Permenpera No. 15 Tahun 2006 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Nelayan
13 Permenpera No. 17 Tahun 2006 Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan
Perumahan Kawasan Perbatasan
14 Permenpera No. 22 Tahun 2008 SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Kab-Kota
15 Permendagri No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas
Perumahan Dan Permukiman Daerah
16 Permenpera No. 12 Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/ Kota,
17 Permendagri No. 55 Tahun 2017
Pelaksanaan Perizinan Dan Non Perizinan Pembangunan
Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di
Daerah
18 Permen PUPR No. 20 Tahun
2017 Penyediaan Rumah Khusus
19 Permenkeu No. 246/PMK.06
Tahun 2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN
20 Permenkeu No. 111/PMK.06
Tahun 2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
Selanjutnya ada beberapa peraturan pemerintah yang
telah ditetapkan sebagai bentuk penjabaran yang lebih
rinci dalam pelaksanaan kelima undang-undang tersebut
yaitu :
a. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
b. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
c. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP
d. PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan
Perumahan MBR
e. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara - Daerah
Kenapa ini selalu disebut berulang, sementara muatannya tidak diurai dengan seksama
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
pemahaman/pengertian RUK meliputi:
1. Rumah Umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan MBR ;
2. Rumah Komersial diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Menengah dan
Mewah
3. Rumah Umum disediakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah
4. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah
umum
5. Pembangunan umum dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. Rumah Umum Sewa merupakan BMN atau BMD
7. Pembangunan Rumah Umum dapat dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk oleh
pemerintah/ pemerintah daerah
8. Rumah Umum dapat dibangun diatas tanah, BMN/D, Tanah terlantar, Tanah wakaf, tanah
untuk kepentingan umum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Diatur 4 tahapan pokok yang harus dilakukan terhadap pembangunan Rumah Umum dan
Rumah Komersial yaitu tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pengendalian.
Dalam melaksanakan tahapan – tahapan tersebut pihak penyelenggara harus tunduk
pada PP dan peraturan pelaksanaannya.
Demikian hal nya untuk Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial tahap
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, harus dilakukan sesuai
ketentuan PUU
Selanjutnya ada beberapa peraturan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai
bentuk penjabaran yang lebih rinci dalam pelaksanaan kelima undang-undang
tersebut yaitu :
a. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
b. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
c. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP
d. PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR
e. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara - Daerah
Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan perumahan
Pasal 28 H UUD 1945/ UU No 5 Tahun 1960 ttg UUPA
UU No. 26
Tahun 2007
UU No. 17
Tahun 2007
UU No. 2
Tahun 2012
UU No. 32
Tahun 2009
UU No. 23
Tahun 2014
PP No. 26
Tahun 2008
Perpres No 02
Tahun 2015
Perpres No 71
Tahun 2012
PP No. 27
Tahun 2012
Perda Prov.
RTRWP
Permen PUPR
No.13.1 2011
Perka BPN No.
05
Tahun 2012
PermenLH No.
5&16 Tahun
2012
Perda Prov.
RTRWKab
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Rumah khusus merupakan suatu bangunan gedung
yang berfungsi sebagai tempat hunian sehingga
Persyaratan teknis, admnistrasi, dan ekologis dalam
proses pembangunannya harus mangacu pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur
bangunan gedung ( UU No. 28 Tahun 2002 PP No.
36 Tahun 2005 )
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Pada prakteknya lingkup penyelenggaraan
rumah khusus juga dapat meliputi kegiatan
pemugaran suatu Bangunan Cagar Budaya
sehingga dalam penyelenggaraannya harus
mengacu pada peraturan perundang-
undangan tentang Cagar budaya. Khusus yang
berkaitan dengan cagar budaya, program
penyediaan rumah khusus terbatas pada upaya
pelestarian bangunan rumah cagar budaya.
Definisi rumah khusus ada didalam UU PKP, yang dimaknai
sebagai rumah untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti rumah nelayan, rumah ponpes, rumah misionari. Rumah
korban bencana, rumah perbatasan, yang dibangun terutama untuk MBR atau desil dibawah MBR.
Ayo ki ta cermati bersama apakah cagar budaya termasuk rumah khusus, bila rumah yang dilestarikan tersebut ditempati
oleh orang kaya seperti di menteng, yang bukan MBR.
1. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Peraturan perundangan – undangan ini beserta peraturan
turunannya adalah merupakan peraturan pokok dalam
penyelenggaraan rumah khusus. Materi pokok dalam peraturan ini
adalah :
a. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
b. Pembinaan
c. Tugas dan Wewenang
d. Penyelenggaraan Perumahan
e. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
f. Pemeliharaan dan Perbaikan
g. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh
h. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
i . Hak Dan Kewajiban
j. Peran Masyarakat
1. UU No. 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun Bentuk rumah khusus dapat berbentuk
rumah tapak atau rumah susun, sehingga
apabila ada yang dibangun dalam bentuk
rumah susun, maka harus mengacu pada
peraturan ini .
UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
Dalam penyelenggaraan rumah khusus,
pembiayaan dilakukan melalui APBN dan
setelah diselesaikannya proses
pembangunan akan diserahkan kepada
pihak pemohon bantuan, sehingga dalam
proses ini akan terjadi proses pengelolaan
BMN sehingga dalam pelaksanaannya
harus mengacu pada peraturan yang terkait
dengan perbendaharaan negara.
1. Tahapan Perencanaan
Perencanaan penyelenggaraan rumah umum dan rumah
komersial, harus memperhatikan
a. Kepastian usulan dari kementeerian/lembaga atau
pemerintah daerah lengkap dan benar;
b. Kepastian peruntukan ruang
c. Keppastian lokasi pembangunan rumah khusus dan
kepastian tidak merubah lokasi;
d. Kepastian ketersediaan tanah siap bangun
e. Kepastian calon pemanfaat/ penghuni rumah khusus
f. Kepastian kesediaan menerima dan mengelola rumah
khusus
g. Kepastian berlangsungnya verifikasi administrasi dengan baik
dan benar;
h. Kepastian berlangsungnya verifikasi teknis dengan baik,
benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Tahapan Pembangunan Pembangunan Rumah Umum dan Rumah Komersial
dapat dilakukan dengan pembangunan rumah dan
prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
peningkatan kualitas perumahan. Pemerintah daerah
wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan
hukum yang mengajukan rencana pembangunan
Rumah Umum untuk MBR. Pemerintah daerah
berwenang mencabut izin pembangunan perumahan
terhadap badan hukum yang tidak memenuhi
kewajibannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk
kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin
pembangunan diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Tahapan Pemanfaatan rumah umum Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.
Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi:
a. pemanfaatan rumah;
b. pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan; dan
c. pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana
perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha
secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu
fungsi hunian. Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk
fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan
lingkungan hunian.
Penghunian rumah umum dan rumah
komersial
Setiap orang berhak untuk bertempat
tinggal atau menghuni rumah. Hak
untuk menghuni rumah dapat berupa:
a. hak milik; atau b. sewa atau bukan
dengan cara sewa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penghunian dengan cara sewa
menyewa dan cara bukan sewa menyewa
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Tahapan Pengendalian
Pengendalian perumahan dimulai dari tahap:
a. perencanaan;
b. Pembangunan dan
c. pemanfaatan.
Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam
bentuk:
a. perizinan;
b. penertiban; dan/atau
c. penataan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian
perumahan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
6. Kemudahan Pembangunan dan
Perolehan Rumah Umum bagi MBR
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan
rumah bagi MBR. Untuk memenuhi
kebutuhan rumah bagi MBR. Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib
memberikan kemudahan pembangunan dan
perolehan rumah melalui program
perencanaan pembangunan perumahan secara
bertahap dan berkelanjutan.
Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan
dan perolehan rumah bagi MBR dapat
berupa:
a. subsidi perolehan rumah;
b.stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
d. perizinan;
e. asuransi dan penjaminan;
f. penyediaan tanah;
g. sertifikasi tanah; dan/atau
h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Rumah bersubsidi
Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan pengalihannya wajib
dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan
permukiman.
Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus-menerus dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan
perjanjian, Pemerintah atau pemerintah daerah berwenang mengambil
alih kepemilikan rumah tersebut.
Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah wajib didistribusikan kembali kepada MBR. Ketentuan
mengenai penunjukkan dan pembentukan lembaga oleh Pemerintah
atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
A. Hunian Berimbang Rumah Umum dan Rumah Komersial
Badan hukum yang melakukan
pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
Kewajiban dimaksud dikecualikan untuk
badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.
Lanjutan Hunian Berimbang
Dalam hal pembangunan perumahan dengan pola hunian berimbang, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada
badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang. Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah
menengah. Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri.
KEBUTUHAN NSPK
1. Rapermen Penyediaan Tanah bagi
Pembangunan Perumahan MBR
2. Rapermen Hunian Berimbang
3. Repermen Masa Transisi dan Penyerahan
Pertama Kali
4. Rapermen SKBG
5. Rapermen KPBU Perumahan
6. Rapermen PPJB
G. Latihan
1. Jelaskan pengertian NSPK, hierarki peraturan
perundang – undangan yang berlaku di Indonesia
2. Jelaskan PUU yang mengatur Penyelenggaraan
Rumah Umum dan Rumah Komersial
3. Jelaskan PUU terkait Penyelenggaraan Rumah Umum
dan Rumah Komersial
4. Jelaskan kebutuhan NSPK bidang rumah umum dan
rumah komersial
G. Rangkuman
Pelatihan Penyusunan NSPK memberikan pemahaman mengenai :
1.1. Pengertian NSPK, Herarkhi dan
1.2. Family Tree PUU yang mengatur Penyelenggaraan RUK , serta menjelaskan NSPK RUK yang
telah ada misalnya :
2.1. Hunian Berimbang Rumah Tapak dan Rumah Susun
2.2. Penghunian dan Pengelolaan
2.3. Pemilikan
2.4 Pembentukan PPPSRS
3. Kebutuhan NSPK RUK :
3.1. Penyediaan Tanah
3.2. Masa Transisi dan Penyerahan Pertama Kali
3.3. Hunian Berimbang
2.4 SKBG
2.5. KPBU
2.6.PPJB
Rangkumannya tidak seperti ini tetapi , mencantumkan muatan berbagai PUU yang terkait dengan penyelanggaraan rumah khusus