HBSO.lrrl BumlP6rm.l610r GO I18SuEb.ya - 601'19Phono:031.599 6'181f.x 031.596 65i12http: www.kaphb3.co.ldtrnslli admln@laphbi.co.i.,l{(Ir (.r'l I'rrlnr( \r(ontrrnxl

r N1,1,610;"arc ze

Jakartr Tlmr - 13220Pton€:02r.4786 3331http: www.laphbs.co.idom.ll: admin@laphB.co.ld

LAPORAN ASURATIS INDEPENDEII

Nomor: 21 /HBS-LAI,KPU/V/201 IKetua KPU Kota Kediri

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perjanlian Nomor 12ISPK-TND.KPU.Prov.Jatim/lV/2019 tanggal '15 April 2019 untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinanmemadai untuk memberikan pendapatan terhadap kepatuhan Laporan Oana Kampanye Partai GolonganKarya (GoLl{AR) Kota Kediri untuk periode 20 Februari 20'18 sampai dengan 25 April 2019 terhadapperaturan perundang-undangan terkait polaporan dana kampanye, yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang DanaKampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhk dengan Poraturan KomisiPemllihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, dan Surat Keputusan Komisl Pemillhan Umum Republik lndoneslaN0.1126/P1.01.6-KpU03/KPU/1X2018 Tanggal 19 September 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan

Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Eerdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum sobagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisl Pemllihan

Umum Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya (GOIKAR) Kota Kediri terdiri

dari:

1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus

Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan p€nerimaan

.dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, danpenerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon AnggohLegislatif, Calon Anggota DPD atau pihak lain;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang momuat soluruhpenerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Kediri; dan

3, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat

seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye,

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhkdengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor M Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan danditerapkan oleh Partai Golongan Karya (GoLKAR) Kota Kediri dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye.Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Kediri dalam menwsun LaporanDana Kampanye, adalah:

1, Partai Polilik Peserla Pemilu membuka Rokening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama partai

Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekoning pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibukabersama oleh perwakihn 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sosuai tingkatannya;

Habib Basuni & HeryadiKsntor Akuntarl Publik

-

ljtn No. KEP-.t 35trKU.U20t0

HBSO.llrl Buml Porm6l Blok C6/ i8Surabay!.80119Phono:031.599 618'lFar:03'1,596 6532htlp: www.tephbt.co.ldcn.ll: 6dmln@kapnb!.co.idlll,rrt.((l l1'hla. \(r,'nnrtrn!

Jl. Sqnsn Drsjld No. 2APljlo GEdungJakarla Tlmur.l3220Phofl€r02'r.4786 3331htlp: www.Irphbs.co.lclomail: 6dmin@kaphbt.co.ld

2. Panai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui kelentuan pembukaan RKDK yaitu palinglambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;

3. Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khususuntuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari partai politik peserta pemilu;

4. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi RKDK, saldo awal atau saldopembukaan, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, jumlah rincian perhitunganpenerimaandan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian I-ADK, apabila saldo awalmerupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periodepembukuan I-ADK, penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain, saldo perpenutupan pembukuan LADK, dan Nomor Pokok Waiib paiak partai politik peserta pemilu;

5, Partai Politik Pesena Pemilu mematuhl periodo pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan

RKDK dan ditutup 1 (salu) hari sebelum masa Kampanye;

6, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhipenyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setolah periodepenutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KpU provinsi dan KpUKabupaten,4(ota sesuai dengan tingkatannya;

7, .Partai Politik Peserta Pomilu nienyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangandana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK;

B. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelahperiode p€nutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangandisampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

9. Partai Politik Pesorta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan soluruh penerimaan

sumbangan Dana Kampanye yang ditorima setelah pembukuan LADK;

10. Partai Politik Peserla Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak molampaui waKu yang telahditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan,Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambatpukul 18.00 waktu setempat;

1 1 . f artai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaansumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yangdikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihibatas kewaiaran transaksi jual beli secara umum;

12. Padai Politik Peserta Pemilu mematuhi penode pembukuan LppDK yang dimulai sejak 3 (tiga) harisetelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup I (delapan) hari setelah haripemungutan suara;

'l3 Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota poserta pemilu

Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) harisetelah pemungutan suara paling lambat pukul .18.00

waktu setempat;14, Parlai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa soluruh calon anggota legislatif yang berasal dari

Partai Politik Pesorta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan danpengeluaran Dana Kampanye calon Anggota DpR/DpRD provinsi/DpRD Kabupaten/Kota;

15. Dana Kampanye Pemilu AnggotaDPRdanDPRDbersumberdari Partai Politik,CalonanggotaDpRdan DPRD dari Partai Politik bersangkutan, dan/atau Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihaklain;

Habib Basuni & HeryadiKsntor Akuntsn Publik

Uln No. (EP.1351/X .1/2016

HBSO.llrl 6uml Porm.l Blol G6 r'!8SurEbays ' 80119Phono:031.599 818'lFaxr031.596 6532http: www.kaphbico.ldomall: 6dmln@kaphbs.co.id

I Jl. Sunan Orajad No.28PuloGadungJak6rta Timur - 'l 3220Phonc:02r.4786 3331htlp: www.raphbs.co.ldomall: admin@kaphbr.co.ld

KantorAkuntan Publlt

larritl(r(d l'ul'lir.\(cotrnltrtrr

19

)t\,

16

17

1B

21

22

23

Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi denganidentitas penyumbang;

Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinanakta pendirian perusahaan atau badan usaha;Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomoriekening penyurnbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang;ldentitas penyurnbang dapat berupa surat keterangan dan bank yang bersangkutan;sumbangan Dana Kampanye yang dirakukan nrelaruj setoran tunai pada bank, disertai dengan suratpemyalaan penyumbang;

Partai Politik Peserta pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,dan/atau jasa yang dikonvensikan dongan nilai uang, temasuk utang dan diskon pembeiian uiiang ataujasa yang melebihi batas kowajaran lransaksi jual beli secara umum) yang diterima ke <lalam DaftarPenerimaan Sumbangan;

Dana Kampanye yang berupa uang, uajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahuru seberum digunakanuntuk kegiatan Kampanye Pemilu;

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan dlskon pembelian birang ataujasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK,LPSDK dan LPPDK;

Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang;Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk

Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsl, dan/atau daerah kabupaten/kotawajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khususDana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadipartai politik peserta pemilu.

Habib Basuni & Heryadi

24

25

26

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan torbatas pada informasi yang tertuangpada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh partai Golongan Karya (GOLKAR) KotaKediri. Pada suatu pelalcanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujiansecara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dankecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekatpada sumber dana sebagai asal usul oana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidaktercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tensebut. Pemeriksaan kami iuga terbatas hanyapada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh partai Golongan.Karya(GOLKAR) Kota Kediri, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan didalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan partai Golongan xarya iootmn;Kota Kediriterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye,

Partai Golongan Karya (GoLKAR) Kota Kediri bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanyeyang sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakuppenerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,implementasi, pemeliharaan sistem, dan pmses yang relevan untuk penyusunan laporan.

rjln No, XEP.l36l/Xil. lr20l6

HBSOrlltl AumlPormllBlot 06 i'18Surubaya - 60119Phoro:031.599 6181F x:031.596 0532http: wwu.k6phb3.co.Eomail: admin@raphbr.co.id

I fl'!910"';i"amzaJaka.ta Tlmur - 13220Phono: 021./1786 3331http: www.raphbs.co.ldomall:.d in@kaphb1co.ldl{til^r !'l Puhli{ \rr nr,,,,r

Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Kediri juga bertanggung jawab alas kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan terkait Darla Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi LaporanDana Kampanye Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Kediri tanggal 25 April 2019.

Tanggung jawab kami, Akuntan publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dongankeyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedui yang kamilakukan dan buhi-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar perikatanAsurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas lnformasi Keuangan Historis" yangditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhiketentuan Kode Etik F']rofesi Akuntan publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yangterlibat dalam Perikatan Asurans ini

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secaramemadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensimelaksanakan Perikatan Asurans ini.

dan pengalaman yang diperlukan dalam

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye pemilihan

Umum sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemllihan Umum Nomor34 Tahun 20'18, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kamimenerima Laporan Dana Kampanye Partal Golongan Karya (GOLKAR) Kota Kedlri darl Partal GolonganKarya (GOLKAR) Kota Kediri.

Kami merencanakan dan melaksanakan pekeriaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, danketerangan yang dipedukan untuk menenfukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asuransdengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bu6i yang cukupdan tepat temasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan Dana Kampanye. sifat, saat,dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk didalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

lkhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:1. Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK

antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama partai politikPeserta Pemilu;

2. Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai denganketentuan;

3. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungankekening koran dengan tanda tangan pihakyang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada bank terkait haltersebut;

4. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu palinglambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;

5 Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pemyataan dari partai politik peserta pemilu;6 Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang

diatur dalam ketentuan;Habib Basuni & Heryadi

Kantor Akunten Publik

ltn No. rEP-1!5trxit,tru 016

HBSO.hrl Buol Po.mll BlolG0/18Surabaya - 6011SPhono:031.599 6'181fat:031.598 6532httpr wn rv.kaphb!.co.ldcmall: admln@laphbs.co.id

I 11,1,6"""o-r.ar" za

Jak rla Timur.'13220Phon€:021.iU86 3331htlp: www.Iaphbs.co.lclemail admin@kaphbs.co.ldRc.Jnrtrod I'trblir \ccduntn l

7

8

Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumberperolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye;Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penedmaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelumperiode LADK (ika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung;Lakukan verifkasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daflar penerimaan sumbangan;Periksa kesesuaia0 periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencat-atanpenerimaan dan pengeluaraan Dana Kampanye pada formurir yang terkait telah sesuii ketentuan;Lakukan uji pisah batas (cut-off test) terfiadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dantanggal akhir pembukuan;

Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang dlserahkan kepada KpU, KpuProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;Periksa kesesuaian tanggal dan waKu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) harisetelah periode penutupan LADK paling lambat pukul ,19.00

waktu setempat;Lakukan konfirmasi kepada petugas di Kpu, Kpu provinsi/Klp Aceh, dan KpU/Klp KabupateniKotasesuai dengan tlngkatannya terkait kesesuaian batas waklu penyampaian LADK partai politik pesortaPemilu;

Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimanadiatur dalam ketentuan, seperti daflar penerimaan sumbangan yang berasal dari calon Anggota DpRdan DPRD Partai Politik atau Gabungan partai politik pengusul dan perseorangan, Kelompok, danBadan Hukum Swasta;

Periksa kesesuaian periode pembukuan LpsDK dengan memaslikan langgal awal dan tanggal akhirpencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1(satu) harisetelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 'l (satu) hari sebelum LpsDK disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi atau KpU Kabupaten/Kota;

Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penenmaan sumbangan dana kampanye pada tanggalawal dan akhir pembukuan;

Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing"masing LpsDK yang diserahkan kepada KpU, KpuProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Pedksa kesesuaian tanggal dan'waktu landa tenma penyerahan LpsDK yaitu paling lambat 1 (satu) harisetelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat;Periksa kesesuaian isi LppoK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan termasuk surat pemyataan tanggung jawab atas LppDK;Periksa kesesualan periode pembukuan LppDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhirpencatalan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu Oimutaisejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari satetah ha6pemungutan suara;

Lakukan uji pisah batas (cut{ff test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeruaran DanaKampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan;Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LppDK yang diserahkan termasuk LADK dan LpsDK;Pastikan kesesuaian wahu penerimaan/penyerahan LppDK dengan tanda terima laporan dan beritaacara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitupaling lambat 15 (lima beras) hari seterah pemungutan suara pukur 'rg.00 waktu setempat;

Habib Basuni & Heryadi

9

10

11

12

13

14

tE

16

17

1B

19

20

22

21.

23

24

Kantor Akunten Publlk

-

uh No. xEPns5rrxit.l/20.t5

HBSOlllll Buml Pornsl Blok 66 / 18Surabaya - 00119Phonor 031.599 6161fsx:031.596 6532http: w$lr-taphb!.co.ldcmail:.d.nin@kaphbs.co.id

r gl,lg10;*n"zeJakarta Tlmur.,t3220Phons:021.rt788 3331htlp: www.tsphbs.co.iclemail: admin@kaphbs.co.idR..rhl(! r(l ltlrlar \c..unlrnl

t5

27.

28,

Periksa kesesuaian sumber dan benfuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan

sumbangan dengan ketentuan terkail penerimaan Dana Kampanye;

Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pandukung sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam ketentuan;

Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasiansumbangan;

Tontukan keakurasian malematis (penjumlahan, penguraflgan, dan sebagainya) dari seluruh kansaksiyang tgrcantum dalam Daftar Laporan Penerimaan oana Kampanye dengan cara melakukanpenghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut;

Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penpmbang secara akumulatifiTelusud transaksi penorimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDKuntuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut;Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untukmemaslikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang borlaku;

Lakukan pengujian torhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasanmaksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang;

Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masingpenyumbang dari keseluruhan pedode laporan;

Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas

kewajaran transaksi yang berlaku secara umum;

Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang danjasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (ika belum dibayar maka telusuri

keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasansumbangan);

Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketenfuan berdasa*an hasil pengulian yang

telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan;

Lakukan verilikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta buKiSurat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP);

Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas;

Tentukan keakurasian malematis dengan cara melakukan penghitungan kembali;

Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran DanaKampanye;

Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye;Lakukan penguiian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan

kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang bedaku pada saat transaksi tersebut dilakukan;

Lakukan pengujian atas pengdluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakanuntuk membiayai saksi,

29

30

u

a1

1a

33

1E

36

a1

43.

10

10

40

41,

1t.

Menurut opini kami, Asersi Partai Golongan Karya (GoLKAR) Kota Kedlri dalam LapoBn Dana Kampanyetersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diaturdalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 20'18 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umumsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhk dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun2018.

Habib Basuni & HeryadiKantor Akuntan Publlk

-

Ul. No. KEP-1351/kM.1/2016

Lcsi\rcrd [{blac dccoutrtul

O.h.Il aud P!7rrd Alol O! , 18Eurlty. - 601ItPtono: 031 .504 fialf.r 0111.508 86112htlD: wrr.LDtb!.co.ldrlndl: ad.nln{rlGpnbr.coU

Jl. $rn.n Or.l.d flo. 2aPolo GndurtJaLrt TLn0.- 13220Pnolle: 02! .a76O 3331htlp: urs.llFlrbccold€n lt sdmhabphb..oo.ld

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Jaua Timur dan

sesuai dengan Surat Perianjian Kontrak yang telah disepakati. oleh kamna itu kami tidak bertanggung jawab

atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Habib i& Heryadi

Habib Basunt, ,, AK., M.AK., CA. CPA.No, liin Akuntan Publik AP 019530 Mei 2019

Habib Basuni & HeryadiXantor Alunbn Publll

Uh o XEP-I!5trxl.lafiI