1

LAPORAN EVALUASI PEMANTAUAN

PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI

Sekretariat: Jl. Puloasem Utara I No. 16 RT.008RW. 001

Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur 13220 E-mail: secretariat@migrantcare.net Telp/Fax: +62.21.4891386

Twitter: @migrantcare Website: www.migrantcare.net

2014

2

I. Pendahuluan

PEMILU 2014 telah selesai baik pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden.

Hasilnya pun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Migrant CARE

sebagai lembaga pemantauan pemilu yang diakreditasi oleh KPU-RI dengan nomor

03/Pemantau Pemilu/KPU-RI/III/2013 juga telah menuntaskan proses pemantauan pemilu 2014

khususnya di Luar Negeri, mulai dari tahapan penetapan DPS, DPT, DCS dan DCT tahapan

pemungutan suara hingga pada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebagai satu-satunya lembaga pemantau Pemilu yang memantau pelaksanaan Pemilu RI di luar

negeri, Migrant CARE juga melakukan pemantauan pemilu pendahuluan (early voting) di tiga

negara (Hongkong, Malaysia dan Singapura).

Reformasi tahun 1998 di Indonesia memberi pengaruh positif pada masa transisi menuju

demokrasi. Salah satunya ditandai dengan dilaksanakannya beberapa kali pemilihan umum

legislative dan pemilihan presiden secara langsung. Dan pada tahun 2014 pemilu secara

langsung akan kembali dilaksanakan, baik Pemilu Legislatif maupun presiden.

Satu hal yang perlu dicermati dalam proses pemilu 2009 adalah pemerintah Indonesia kurang

maksimal atau bahkan bisa dikatakan mengabaikan pemenuhan hak politik buruh migran yang

notabene adalah warga negara Indonesia yang punya hak politik yang sama dengan warga

negara lainnya. Bahkan secara nyata, setiap tahunnya buruh migran Indonesia menyumbangkan

remmitansi dari keringat mereka sebesar 70 Trilyun Rupiah kepada pemerintah ndonesia dari

6,5 juta buruh migran Indonesia di Luar Negeri.

Dalam sistem pemilu yang diregulasikan dalam UU No 8 tahun 2012, juga tidak menunjukkan

ada perubahan yang berarti untuk keterwakilan politik warga negara Indonesia yang ada di Luar

Negeri, khususnya buruh migran. Realitas ini menunjukkan betapa buruh migran Indonesia yang

ada di luar negeri hanya menjadi pelengkap dalam pemilu dan termarjinalkan secara politik.

Padahal problematika yang dihadapi buruh migran selama ini (yang terus menunjukkan

peningkatan setiap tahunnya) memerlukan regulasi yang protektif untuk mereka. Pemilu

3

semestinya bisa sebagai salah satu jalan untuk kesejahteraan dan perbaikan nasib buruh migran

Indonesia.

Pengalaman dari pemilu legislatif 2009 menunjukkan kurang dari 20% buruh migran Indonesia

yang menggunakan hak politiknya. Di Malaysia, dari 2,5 juta buruh migran hanya 831.705 yang

terdaftar sebagai pemilih dan hanya 46.850 yang menggunakan hak pilihnya, artinya hanya 5%

buruh migran Indonesia di Malaysia yeng terpenuhi hak politiknya dalam pemilu 2009 silam.

Rendahnya partisipasi buruh migran dalam pemilu dilatar belakangi oleh berbagai hal. Pertama,

proses pendataan buruh migran di luar negeri kurang maksimal. Proses pendataan untuk buruh

migran tersebut diperlemah oleh UU No 8 TAHUN 2012 tentang PILEG, dimana dalam pasal 41

ayat 1 dinyatakan ”Setiap kepala perwakilan RI menyediakan data penduduk warga negara

Indonesia dan data penduduk potensial pemilih pemilu di negara akreditasinya”. Kata

menyediakan dalam pasal tersebut menunjukkan tidak ada mandat bagi perwakilan RI untuk

mendata penduduk potensial pemilih yang dimaksud adalah buruh migran. Sementara realitas

yang ada di Luar negeri menunjukkan bahwa adminitrasi dan data base buruh migran yang ada

di luar negeri masih belum mapan, hingga kini Depnakertrans RI, BNP2TKI, Perwakilan

Indonesia KBRI maupun KJRI dan Kemenlu belum malakukan pembenahan dalam sistem

database.

Kedua, buruh migran di negara tujuan tersebar dalam berbagai wilayah atau daerah, sedangkan

jumlah TPS yang diizinkan oleh negara setempat sangat terbatas. Ketiga, Sistem pengiriman

suara melalui pos belum maksimal dan berjalan efektif.

Berberapa kendala di atas berdampak langsung terhadap meningkat atau tidaknya jumlah

partisipasi buruh migran di luar negeri dalam pemilu 2014 nanti. Pada tanggal 4 November

2013, KPU telah menetapkan DPT baik dalam maupun luar negeri. DPT luar negeri berjumlah

2.010.280 pemilih dengan 873 TPS di perwakilan-perwakilan RI. Dari sejumlah DPT tersebut,

Migrant CARE memperkirakan masih ada sekitar 4,5 juta buruh migran yang tidak terdaftar

sebagai pemilih. http://pemilu.okezone.com/read/2013/11/04/568/891859/kpu-harus-

4

pastikan-dpt-luar-negeri-terakomodasi . Selain tidak representatif, Migrant CARE juga

menemukan ratusan ribu pemilih dalam DPT LN tidak valid datanya.

http://nasional.kompas.com/read/2013/10/22/1955057/Ini.Penyebab.Kekacauan.DPT.Luar.Ne

geri.

Indonesia seharusnya bisa bercermin dengan Filipina yang serius melakukan upaya pemenuhan

hak politik buruh migran Filipina dalam penyelenggaraan pemilu. Filipina menjamin hak politik

buruh migran nya dengan mengesahkan Republic Act No 9189, An Providing For a System of

Overseas Absentee Voting by Qualified Citizen iof the philipines Abroad, Appropriating Funds

Therefor, and for Other Purposes, pada 13 Februari 2002. UU ini secara specifik mengatur

pelaksanaan pemilu bagi buruh migran Filipina yang ada di luar negeri, UU ini secara detail

mengatur pemenuhan hak politik buruh migran Filipina, mulai dari proses pendaftaran hingga

pelaksanaan pemilu.

Atas dasar realitas tersebut, Migrant CARE memandang penting untuk malakukan beberapa

intervensi, baik melalui dialog dengan KPU dan Bawaslu, serta partai politik maupun melakukan

monitoring secara langsung di beberapa negara tujuan buruh migran Indonesia (Malaysia Timur

Malaysia (Semenanjung), Singapura, Hongkong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, Jepang,

Nunukan dan PJTKI serta Penampungan TKI di Jakarta) guna mendorong terpenuhinya hak

politik buruh migran Indonesia pada pemilu legislatif 2014.

Jaminan Konstitusional untuk Memilih bagi Warga Negara

Jaminan konstitusi ada pada Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Melayani Warga Negara Indonesia menggunakan hak pilihnya, siapapun dan dimanapun

mereka, menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu di LN. Pasal ini member ruang

kita mempunyai hak pilih dan dipilih. Semangat yang luar biasa untuk di dalam

menyelenggarakan pemungutan suara untuk menjalankan hak pilihnya.

5

Oleh karena itu prinsipnya sebisa mungkin tidak ada warga negara di luar negeri yang tidak

terlayani hak untuk memilihnya. Pemilihan di LN dibilang mahal dan itu memang adalah harga

jika kita ingin memenuhi hak hak warga negara dan bagaimana kemudian penyelenggaraan itu.

Jangan kasih label harga untuk demokrasi.

Berbagai instrumen HAM juga mengatur tentang partisipasi, antara lain: Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi

Internasional mengeani Penghapusan Segara Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

(Konvensi CEDAW), Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak –hak buruh migran dan

keluarganya, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,

Piagam Afrika mengeani Hak Asasi Manusia dan Hak Bangsa, Konvensi Amerika mengenai Hak-

hak Manusia, dan Protokol Pertama pada Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-hak Asasi

Manusia dan Kebebasan Fundamental (Konvensi Eropa).

Pasal 41 Konvensi Internasional tentang Pemenuhan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota

Keluarganya. (1) Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam

masalah pemerintahan di negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum

di negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Negara-negara yang

bersangkutan harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan mereka.

II. Tujuan kegiatan pemantauan Pemilu 2014 yang diselenggarakan oleh Migrant CARE

adalah:

a. Mendorong pemenuhan hak politik buruh migran di luar negeri dalam pemilu 2014

b. Mendorong buruh migrant untuk melek politik, pendidikan politik dan pemantauan.

c. Mendorong adanya peningkatan partisipasi buruh migran dalam pemilu 2014 dengan

merujuk pemilu 2009 yang kurang dari 20% buruh migran yang menggunakan hak

politiknya.

6

d. Membangun kesadaran komunitas buruh migran untuk tidak memilih partai politik yang

tidak mempunyai agenda perlindungan bagi buruh migrant Indonesia.

III. Catatan Migrant CARE terhadap Penyelenggaraan PEMILU 2014 di Hongkong,

Malaysia, Singapura, Perbatasan dan Penampungan-penampungan Calon Buruh

Migran Indonesia di Jakarta

Catatan ini merupakan evaluasi dari pemantauan Pemilu 2014 dibandingkan dengan

pemantaun Pemilu 2009 yang dilakukan Migrant CARE di Malaysia (Kualalumpur, Johor

Bahru dan Sabah), Singapura, Hongkong, Nunukan dan Jakarta (di wilayah-wilayah

penampungan calon buruh migran). Pemantauan dilakukan pada keseluruhan tahapan

Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih-penetapan DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar

Negeri), masa kampanye, masa tenang, pungutan suara, penghitungan suara, dan

penetapan hasil. Adanya terobosan di Hongkong dengan penyelenggaraan Pemilu di

Victoria Park

Tujuan dilakukannya pemantauan adalah untuk memastikan buruh migran terdaftar sebagai

pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya, kinerja para penyelenggara pemilu di luar

negeri independen dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk

mendukung kepentingan kelompok tertentu karena di beberapa negara ada Duta Besarnya

yang dari partai politik serta keterbukaan informasi dari perwakilan dan penyelenggara

pemilu di luar negeri mengenai daftar pemilih, tata cara pemilu dan informasi terkait

kandidat yang berlaga pada pemilu, baik pada saat pemilu legislatif maupun pemilu

presiden

7

Temuan Utama

Lemahnya Kebijakan

Calon TKI Kehilangan

Hak Pilih

Partisipasi meningkat

Kurang kuatnya

PPLN

Dropping box dan Pos tidak

Efektif

Adanya Terobosan

Tidak ada transparansi

Danakuntabilitas

Lemahnya regulasi

UU Nomor 10 Tahun

2008

Ketentuan Penyelenggaraan

Pemilu di Luar Negeri

Masalah-masalah yang dihadapi

Pasal 41 -46

Ketentuan Mengenai

Pendaftaran Pemilih

- Perwakilan harus

menyediakan data

penduduk potensial

pemilih di luar negeri

- PPLN harus

melakukan

pendataan pemilih

dan pemutakhiran

data pemilih

- Ketersediaan data terbatas,

karena lemahnya database

tentang buruh migran

- Akurasi dan kerahasiaan data

pemilih

- Bagaimana memastikan

pemutakhiran data itu benar-

benar dilakukan? Bagaimana

memastikan masyarakat

mengetahui informasi

DPS/DPT?

8

- Bagimana memastikan

tanggapan/informasi dari

masyarakat tersebut

direspons secara signifikan?

- Bagaimana memastikan

ketersediaan akses bagi

institusi pengawas/pemantau

terhadap proses ini?

- Bagaimana mematikan DPT

dapat diakses seluruh WNI di

luar negeri?

Pasal 157- 171

Ketentuan Mengenai

Pungutan Suara di Luar

Negeri

- WNI di luar negeri

hanya memilih calon

anggota DPR RI

- Pungutan suara

dilakukan melalui

TPSLN di perwakilan

dan pos yang

disampaikan kepada

PPLN di perwakilan RI

- Luar negeri memilih DPR RI

dapil DKI II (Jakarta Selatan,

Jakarta Pusat dan Luar

Negeri), dimana bagi buruh

migran tidak ada hubungan

konstutensi dengan DPR yang

dipilih mereka, karena luar

negeri bukan dapil sendiri

- Aturan operasional tentang

pungutan suara mengenai

pos tidak jelas, sehingga

banyak muncul masalah di

lapangan

- Mekanisme alternatif lainnya

dalam pungutan suara, yaitu

dropping box tidak diatur

dalam UU ini

9

Pasal 172 – 182

Ketentuan Mengenai

Penghitungan Suara

Penghitungan suara di TPSLN

dan pos

- Masalah penghitungan suara

dari pungutan suara melalui

pos dan dropping box sangat

komprehensif, karenabelum

terbangun standar baku dari

KPU yang komprehensif

Menurut IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance):Indonesia adalah satu dari 110

negara di dunia ini yang mengakomodasi sistem pemilihan umum yang memungkinkan warga

negaranya di luar negeri (termasuk buruh migran) tetap bisa ikut berpartisipasi.

Mekanisme pemilihan luar negeri:

Mekanisme Negara

Memilih secara langsung Afghanistan, Ekuador, Polandia, Maldova, Iran,

Indonesia dan Yamen.

Memilih melalui pos Austria, Jerman, Zimbabwe, Indonesia dan

Norwegia

Memilih melalui perantara (proxy voting) Mauritius, Nauru, Togo, dan Vanuatu

Memilih dengan menggunakan elektronik (E-

voting)

Memilih dengan mesin faks (faks voting)

Penyelenggara pemilu LN

• Terlambat di bentuk, kapasitas terbatas, Jumlah SDM terbatas, independensi?

• PPLN: sampingan?

10

• Masalah yang dihadapi PPLN: Ketersediaan waktu terbatas, ketersediaan data ala

kadarnya (minim), tahapan Pemilu berubah-ubah, mekanisme pungutan suara yang

belum ada standartnya dan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di luar negeri yang

tidak jelas.

• Masalah Panwas LN: Terlambat di bentuk, kapasitas terbatas, Jumlah SDM terbatas,

independensi?

Masalah DPT pada Pemilu 2014 di LN

Masalah DPT Negara Jumlah

DPT Ganda Bahrain: 121, Qatar: 2.225, KL: 4.031,

Johor: 61.032, Hongkong: 1.138

68.547

Tidak ada nomor

paspor

Bahrain: 1326, Singapura: 85.849,

Brunei: 128, Hongkong: 735

88.038

Nomor paspor asal isi Tawau: 7, Hongkong: 217 224

Di bawah umur Hongkong: 66, Kinabalu: 500 566

WNA Hongkong 239

Almarhum Hongkong 6

Total 157.602

Modus DPT bermasalah versus anggaran pemilu:

• Jumlah DPT mendekati jumlah data penempatan di negara tujuan

• Buruh migran yang mengurus perpanjangan paspor ter entry sebagai pemilih sebanyak

berapa kali melakukan perpanjangan paspor

• Nomor paspor tidak diisi

• Nama DPT acak

• Jumlah DPT menentukan jumlah anggaran

Dropping dan pos belum efektif:

11

- Dropping box:

Pungutan suara melalui dropping box tidak diatur dalam peraturan KPU, sehingga

sebagai inisiatif baru model pungutan suara tidak memiliki legalitas hukum.

Tidak ada standar operasional yang baku

Tidak ada pengawasan

Rentan pelanggaran

Adanya dugaan mafia suara (keterlibatan PPTKIS dan agency)

- Mekanisme pos:

Tingkat surat suara tidak sah melalui pos sangat tinggi. Salah satunya karena model C4

yang harus dilampirkan. Di Hongkong, dari surat suara via pos 36.093 pemilih, 53% nya

tidak sah atau 19.118 suara karena tidak dilampiri Model C4.

Ribuan surat suara kembali ke perwakilan karena PRT migran pindah majikan, hal ini

karena update data di KBRI yang lemah dan dinamika mobilitas buruh migran juga

tinggi.

Permasalahan lainnya adalah calon buruh migrant kehilangan hak pilihnya. Meski masih di

dalam negeri, calon buruh sudah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih. Pantauan

Migrante Care di penampungan Jakarta, 2.325 calon buruh migrant tidak bisa memilih. Seperti

terlihat pada tabel berikut:

Penampungan Wilayah Total

PT. Elkarim Makmur Sentosa, PT. Assalam Karya Manunggal, PT. Sabika Arabindo, PT. Barvo Mahdi, PT. Setia Chiliwung, PT. Setia Chiliwung

Jakarta Selatan 1.450 orang

PT. Virhada jaya , PT. Nanguma Sejati Jakarta Pusat 75 orang

PT. Bantal Perkasa Sejahtera , PT. Sabrina Pramita

Jakarta Timur 800 orang

2.325 Orang

12

Partisipasi Pemilih LN 2009 versus LN 2014

Beberapa catatan lain terkait pemilu LN, misalnya di Malaysia. Partisipasi meningkat signifikan.

Antusiasme buruh migran sangat besar untuk memilih pada Pilpres 2014. Pemilih di 60 TPS KBRI

KL dan SIK : 8.968 orang, 2 kali lipat pemilih TPS pada saat Pileg. PPLN melakukan upaya pro

aktif jemput pemilih melalui drop box keliling di 10 titik di Kulalaumpur

Di Singapura, partispiasi 2 kali lipat dari Pileg. Antusiasme pemilih sangat besar, baik pada

jumlah maupun varian profile pemilih: manula, difabel, ibu hamil, ibu dengan anak, orang sakit,

ABK. Partisipasi meningkat 2 kali lipat dari Pileg: 22.2230 pemilih. Inovasi baru: barcode,

standar pelayanan bagi pemilih. Pro aktif menjemput pemilih di RS.

Hongkong, partisipasi meningkat, tapi berakhir pilu. Antusiasme meningkat -> partsipasi

meningkat 3 kali lipat. Partsipasi di TPS: 23.863 orang. Ketidaksiapan PPLN dalam managemen

TPS, sehingga ada insiden. Kehadiran KPU dan Bawaslu, tidak kontributif saat insiden

berlangsung.

Refleksi penyelenggaraan pemilu di luar negeri

- Salah satu jadi persoalan adalah karena ketiadaan daerah pemilihan luar negeri.

Sehingga dia di desain jadi dapil 2 Jakarta. itu Jakarta pusat dan Jakarta selatan. Karakter

wilayah dan pemilih itu berbeda. Ketika dicampurkan dan tidak ada dapil khusus, maka

jadi sangat luas. Dampak dari ketiadaan daerah pemilihan ini ada representasi yang

13

terputus karena tadi anggota dewannya fokus di dalam negeri, ketika jalankan kerja di

DPR itu tidak menggarap dan itu sungguh berbeda. Memang tidak sesederhana bahwa

ada representasi dan itu menghadirkan suara yang di luar negeri yang adalah buruh

migrant dan kawan-kawan diaspora lainnya adalah dengan punya wakil.

- Sebaran dan luasnya wilayah jangkauan. Pemilih di luar negeri terhalang sebaran dan

luasnya wilayah jangkaian. Ini

- Mobilisasi yang tinggi di beberapa Negara. Keluar masuknya warga itu didaerah

perbatasan itu juga tinggi.

- Partisipasi bukan hanya minim soal angka dimana pemilih itu bukan subjek tapi objek

saja. Relasi yang sifatnya interaksi aktif itu belum dirasakan optimal. Meski dalam

pemilu 2014 perwakilan ini dengan pola interaksi lebih modern. Misalnya kampanye di

youtube, google+ namun tidak semua juga aktif di sini.

- Perbedaan dan masalah filosofis, dan sosiologis, dan yuridis dengan locus pemilihan.

Tapi kalau ada sistem dan subsystem tiddak punya semangat yang sama di luar negeri

itu juga bermasalah. Misalnya kita berhadapan dengan kedaulatan dan atau kultur.

- Teknis penyelenggaran. Soal surat belum soal alamat yang tidak valid dan soal biaya

yang harus dikeluarkan. Sistem pemilu legislative dank arena sistem pemilunya

menyulitkan. Masalah drop box dalam konteks penggunaannya dan ada daluarsa, dan

ketika tidak bisa ditindaklanjuti itu kecurangan.

- Sosialisasi. Pemilu di luar negeri itu memang mahal. Kalau negara saja yang lakukan itu

belum ada metode yang bisa menjangkau ke ruang pemilih yang di luar negeri.

Beberapa terobosan:

- “Early Voting” – pemungutan suara tidak harus serentak pada 9 April atau 9 Juli 2014

Pasal 4 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012: Pemungutan suara di luar negeri dapat

dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

- DPK daftar pemilih khusus dan DPKTb itu adalah konstitusional karena ada di konstitusi

yang ada. DPK ada kompleksitas, bisa memproteksi banyak pemilih.

14

- keterbukaan, meski masih jauh dari standar, untuk mempublish daftar pemilih dan hasil

pemungutan suara ke website itu bagus.

Early voting:

• EARLY IN-PERSON VOTING: Voters can cast a ballot by appearing in person at a local

elections office or other designated location during a designated period prior to Election

Day (http://www.demos.org/publication/what-early-voting).

• ABSENTEE VOTING: Voters submit their ballots via mail or by dropping them off at

designated locations. Voters simply apply for and receive an absentee ballot in the days

or weeks before Election Day. Ideally, absentee ballots are available to any eligible

voter, without requiring a narrowly defined reason or “excuse” to obtain and vote an

absentee ballot (http://www.demos.org/publication/what-early-voting).

• Early voting allows voters to cast their ballots in person before Election Day. The

practice is legal in about two-thirds of the United States. Voters in most states that

allow early voting do not need to provide a reason to exercise their right to vote

(http://uspolitics.about.com/od/glossary/a/What-Is-Early-Voting.htm)Kalau lebih dulu

dari dalam negeri itu iya, dan ini meamng harus dibenahi ini baik jika pemutakhiran data

kita baik.

Refleksi Pengawasan di Luar Negeri

Bawaslu mencatat hal hal sejenis dan ada beberapa yang disampaikan dan kami

mengkonfirmasi memang ada hal tersebut namun ada beberapa yang belum. Dasar

pelaksanaan pengawasan Pilpres 2014 oleh Panwas LN:

1) Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0702/Bawaslu/6/2014 Tentang Surat

Edaran Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri;

2) Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0775/Bawaslu/30/2014 Tentang

Tindak Lanjut Surat Edaran Pengawasan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2014 di Luar Negeri.

15

Fokus pengawasan tahapan/non tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di LN: sosialisasi,

penyusunan daftar pemilih, distribusi logistik, kampanye, pemungutan dan pergerakan suara

dan penghitungan suara dan rekapitulasi suara.

Mekanisme pengawasan dan sistem pengendalian pelaporan terhadap panwas LN:

1) Laporan Pengawasan Harian, Setiap Hari Berdasarkan Peristiwa dan Isu Khusus;

2) Laporan Pengawasan Periodik, Mencakup Persiapan Pemungutan Suara (PPS),

Pemungutan Suara (PS), Penghitungan Suara (PHS) dan Rekapitulasi Suara (RS).

3) Laporan Pengawasan Akhir Tahapan, Setiap Akhir Tahapan Berdasarkan Jadwal

Tahapan;

Catatan Bawaslu RI atas permasalahan krusial Pilpres 2014:

1. Daftar Pemilih. DPK Tb LN Pileg belum seluruhnya terakomodir dalam DPT (Hampir

Seluruh Perwakilan negara), Ditemukan Pemilih Ganda Dalam DPT (Abu Dhabi), Data

Pemilih Tidak Lengkap (Abu Dhabi, Kuala Lumpur), Kecenderungan DPKTb LN masih

tinggi (Hongkong, Kuala Lumpur dan hampir seluruh negara)

2. Kampanye. Dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan promosi dan budaya

(LA, Franfurt, NY), Kampanye tidak terorganisir, hanya inisiatif kelompok/komunitas

tertentu (relawan) (hampir diseluruh perwakilan negara), Dugaan ketidaknetralan

oknum pihak perwakilan resmi negara di LN (hampir diseluruh perwakilan)

3. Logistik. Logistik terlambat diterima (hampir diseluruh perwakilan negara), Pengiriman

Logistik LN tidak prosedural (50 paket dibawa KPU untuk diserahkan kepada PPLN saat

Bimtek LN), Pengiriman surat suara lewat pos tidak tepat waktu (hampir seluruh

perwakilan negara), Potensi keterlambatan pengiriman kembali surat suara pos pemilih

besar (Tokyo, San Francisco), Surat suara kurang (Oman), Surat suara lebih (Abu Dhabi),

4. Sosialisasi. Pendeknya waktu tahapan sosialisasi oleh PPLN akibat terlambatnya

penetapan SK KPU tentang penetapan hari pemungutan suara perwakilan negara

(Hampir diseluruh Negara), Masih adanya pemilih yang tidak mengetahui Hari H, dan

lemahnya sosialisasi model pemberian suara melalui TPSLN, Pos atau Drop Box

16

5. Pemunguatan suara;

a. TPSLN ; DPKtb LN hampir terdapat di seluruh TPS di Perwakilan Negara (NY, LA, SF,

Dubai, Jeddah, KL, Kuching, Hongkong, Seoul, Sydney), DPT tidak

ditempel/diumumkan diLokasi TPS (Hampir diseluruh PPLN), Pemilih tidak

membawa A5 (NY, LA, Franfurt), TPS telah ditutup tapi masih ada pemilih datang

(Hongkong, NY, KL, Johor Bahru, LA), Pemilih/relawan datang ke TPS memakai

atribut Paslon (NY, Jeddah, Hogkong, Soul), Sisa surat suara tidak dicoret (NY)

b. Pos ; adanya surat suara kembali akibat alamat tidak jelas (Hongkong, Tokyo, SF,

Jeddah), adanya surat suara kembali karena biaya prangko tidak cukup (Penang),

Tanggal Perangko di dalam stempel dianggap kadaluarsa oleh pemilih (NY);

c. Drop Box ; drop box diantar ke perusahaan atau pemukiman lebih awal sebelum

waktu yang ditentukan/tanggal pemungutan suara yang ditetapkan (KL, Dili), drop

box menggunakan tas yang tidak tersegel (Den Haag, Penang), Drop Box ditafsirkan

sebagai TPS keliling, Adanya DPKTb LN dalam mekanisme pemilihan melalui Drop

Box.

6. Rekapitulasi:

Banyaknya kesalahan administrasi konversi data pemilih dan rekapitulasi sebagai

proses penjumlahan dan cek ke dalam formulir C1, D1 LN.

Proses rekapitulasi nasional juga diwarnai dengan presentasi KPU/Pokja LN yang

tidak disertai dokumen asal (Sydney)

Catatan Bawaslu RI atas permasalahan krusila Pilpres 2009 sebagai perbandingan:

1) Kualitas Daftar Pemilih Tetap yang masih dipertanyakan oleh publik, Pengawas Pemilu

terus menemukan permasalahan dan pemilih fiktif yang masih tercantum dalam DPT;

2) Keluarnya putusan MK yang memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT

bisa memberikan suara dengan menunjukkan KPT/Pasport dan KK yang dikeluarkan H-1

yang membuat masyarakat ragu akan kesiapan KPU;

3) Distribusi surat suara yang terlambat sehingga beberapa wilayah tidak dapat

menyelenggarakan Pemilu.

17

4) Kurang akuratnya penghitungan dalam penyediaan logistik pemilu, sehingga beberapa

wilayah kekurangan surat suara, tinta dan logistik lainnya;

5) Sosialisasi penggunaan A5 kurang, sehingga banyak pemilih yang tidak bisa

menggunakan hak pilihnya;

6) Pemberian suara lebih dari satu kali oleh seorang pemilih.

Isu krusial yang disampaikan ke KPU sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2014 di LN:

a. Daftar Pemilih di Luar Negeri ; KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Luar

Negeri sebanyak 2.038.771 pada, maka dibandingkan dengan DPT Pemilu Legislatif di

Luar Negeri yang sebanyak 2.025.005 mengalami kenaikan, namun demikian

berdasarkan laporan dari Pengawas Pemilu di 29 perwakilan Negara masih terdapat

WNI yang belum terdaftar, dan untuk memastikan setiap WNI bisa menggunakan hak

suaranya diharapkan dalam hal ini PPLN memastikan dan mendata WNI yang belum

terdaftar, dan dimasukkan dalam DPK;

b. Logistik Pemilu di Luar Negeri ; Distribusi Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di

Luar Negeri berdasarkan informasi Pengawas Pemilu Luar Negeri baru diterima antara

tanggal 20 s.d. 23 Juni 2014, hal ini dianggap terlambat khususnya terkait dengan

mekanisme pemungutan suara lewat Pos di mana paling lambat dikirim kepada pemilih

lima belas hari hari sebelum hari pemungutan suara, dan tentunya akan berdampak

pada waktu pemilih mengirimkan kembali surat suara yang telah dicoblos. Bawaslu

meminta kepada KPU dalam hal ini PPLN, untuk menyegerakan, dan memastikan

pengiriman suara suara kepada pemilih melalui Pos agar menjadi perhatian;

c. Pencoblosan Surat Suara melalui Pos dan Drop Box ; Beberapa temuan Pengawas Pemilu

Luar Negeri terkait pencoblosan surat suara khusus yang menggunakan Pos pada Pemilu

Legislatif yang lalu, ditemukan hasil pencoblosan yang menggunakan benda-benda yang

tidak sesuai ketentuan, seperti dengan jarum dan lain-lainnya, hal ini tentunya perlu

penjelasan KPU dalam hal ini PPLN kepada pemilih yang menggunakan Pos, dampak

pencoblosan yang tidak terstandar menyebabkan kebingungan dalam menentukan

suara sah atau tidak sah nya.

18

Selain itu, pada mekanisme pencoblosan melaui drop box pada Pemilu Legislatif

Pengawas Pemilu yang lalu ditemukan adanya pencoblosan yang sama, yaitu beberapa

lembar surat suara dicoblos secara bersamaan, hal ini terjadi di beberapa wilayah

seperti, di PPLN Kuala Lumpur. Untuk itu dalam rangka mengantisipasinya KPU dalam

hal ini PPLN memastikan mekanisme pemungutan suara lewat Drop Box diawasi secara

melekat;

d. Saksi di TPSLN ; Keberadaan Saksi di TPSLN pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

perlu diatur secara jelas, mengingat saksi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

bukan saksi dari Partai Politik melainkan saksi dari pasangan calon atau tim pelaksana

kampanye, KPU perlu menjelaskan mekanisme mandat Saksi di TPSLN sesuai ketentuan

yang ada.

e. Formulir Model C dan C1 PPWP LN beserta lampirannya, dan D dan D1 PPWP LN beserta

lampirannya ; Bawaslu meminta kepada KPU dalam hal ini PPLN untuk menyerahkan

salinan Formulir Model C dan C1 PPWP LN beserta lampirannya, dan D dan D1 PPWP LN

beserta lampirannya kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri.

IV. Rekomendasi

- Mendorong Luar Negeri menjadi DAPIL TERSENDIRI, untuk membangun politik

representasi dan keterwakilan suara luar negeri dan di support oleh UU sendiri

- Mendorong pada PEMILU 2019, Mekanisme dropping box dihapuskan dan

mengefektifkan pengawasan pos dan early voting di perpanjang 1 bulan atau meninjau

kembali drop box dan pos.

- Early Voting sebagai sebuah mekanisme di luar negeri, harus di support oleh sistem

penyelenggraan PEMILU yang kredibel

- Pelibatan masyarakat dan buruh migran dalam penyelenggaraan dan pengawasan

pemilu

- Pemutakhiran data pemilih inklusif dan berkelanjutan

19

- Sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan

- Pemutakhiran data pemilih di luar negeri harus diperlakukan khusus atas sifat dan

karakter pemilihnya yang berbeda dengan kondisi di dalam negeri, khususnya terhadap

wilayah-wilayah yang banyak terdapat WNI, mengingat angka DPKTb masih cenderung

banyak pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Belum ada data terpusat atas

kondisi pemilih LN.

- Sosialisasi terhadap WNI untuk menggunakan suara dan pilihan memberikan suara

masih sangat kurang dan tidak terstandar diantara wilayah yang satu dengan yang lain,

implikasi atas rendahnya partisipasi dimungkinkan karena kelemahan PPLN dalam

melakukan sosialisasi, dan berakibat banyaknya surat suara yang tidak terpakai yang

diperkirakan berjumlah jutaan lembar;

- Distribusi logistik pemilu selalu terlambat diterima dari jadwal yang diterima, sehingga

mengganggu mekanisme pemungutan suara lewat pos dari yang dijadwalkan, faktor

keamanan dalam pengiriman surat suara ke Luar Negeri juga harus menjadi perhatian;

- Dalam hal pemungutan suara melalui TPSLN, perlunya diatur beberapa hal antara lain :

letak TPS yang terjangkau, Jumlah TPS/Bilik yang disesuaikan dengan jumlah DPT, waktu

tutup dan buka TPS yang harus disosialisasikan sebelum pemungutan suara;

- Konsistensi KPU terkait aturan yang berlaku terhadap pemilih yang menggunakan

Pasport/Local ID/KTP dan Formulir A5 termasuk bagi pemilih yang melakukan perjalanan

(mid term traveling, seperti umrah, liburan , dsb);

- Regulasi terkait Drop Box perlu diperjelas dalam aturan, sehingga tidak menimbulkan

penafsiran penyelenggara di lapangan;

- KPU harus lebih mengoptimalkan pembinaan kepada PPLN dan KPPSLN terkait

kapasitasnya sebagai penyelenggara, dalam rangka meminimalisasi permasalahan yang

timbul akibat ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku;

- Persoalan kesalahan/pelanggaran administrasi pada proses rekapitulasi perlu dipertegas

soal dokumen administrasi rekap, tindakan koreksi administrasi dll untuk membedakan

dengan pelanggaran pidana dalam peraturan yang lebih detail.