analisa penyelenggaraan pemilu luar negeri...

54
ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 2014

Upload: vokhanh

Post on 14-Jul-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

ANALISA

PENYELENGGARAAN

PEMILU LUAR NEGERI

TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

2014

Page 2: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

i

Tim Penyusun Kajian

HASRUL HANIF, S.IP, MA

LONGGINA NOVADONA BAYO, S.IP,MA

PRIMI SUHARMADHI PUTRI, S.IP

WENING HAPSARI MA’RIFATULLAH, S.IP

Page 3: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

ii

Daftar Isi

Tim Penyusun Kajian ................................................................................................. i

Daftar Isi ..................................................................................................................... ii

Daftar Bagan ............................................................................................................. iii

Daftar Grafik .............................................................................................................. iv

Daftar Tabel .............................................................................................................. v

Bab 1 Pendahuluan ................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian ......................................................... 3

C. Kerangka Analisa .............................................................................................. 4

D. Metode Penelitian ............................................................................................. 8

Bab 2 Tinjauan Pustaka Pemilu di Luar Negeri ....................................................... 10

A. Pengantar ................................................................................................. 10

B. Memilih di Luar Negeri: Studi Komparasi .................................................. 11

C. Fasilitasi Hak Politik WNI di Luar Negeri: Regulasi dan Aturan Main ......... 14

Bab 3 Analisis Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri.............................................. 17

A. Pengantar ................................................................................................. 17

B. Tahapan Persiapan Pemilu Luar Negeri 2014 ........................................... 18

C. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri 2014 ............................... 23

D. Tahapan Penyelesaian Pemilu Luar Negeri 2014...................................... 39

E. Catatan Kritis Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri ....................................... 40

Bab 4 Rekomendasi ................................................................................................ 42

Referensi ................................................................................................................. 48

Page 4: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

iii

Daftar Bagan

Bagan 1Demokrasi: Hak-Hak dan Institusi ......................................................... 6

Bagan 2. Relasi Hak Politik dan Demokrasi ....................................................... 8

Bagan 3 Level Penguatan Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri .................... 43

Page 5: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

iv

Daftar Grafik

Grafik 1 Faktor Kurangnya Partisipasi WNI dalam Pembentukan PPLN ........................... 19

Grafik 2 Faktor Kurangnya Partisipasi WNI dalam Pembentukan KPPSLN ....................... 19

Grafik 3 Hambatan Pembentukan PPLN ............................................................................ 20

Grafik 4 Hambatan Pembentukan KPPSLN ....................................................................... 20

Grafik 5 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pileg ............................................. 25

Grafik 6 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres ............................. 26

Grafik 7 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pileg(dalam Persen) ........ 28

Grafik 8 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres(dalam Persen)...... 28

Grafik 9 Faktor Eksternal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pileg(dalam Persen)...... 31

Grafik 10 Faktor Eksternal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pileg ........................... 31

Grafik 11 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg ........................................... 32

Grafik 12 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres ....................................... 33

Grafik 13 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg(dalam Persen) ................... 34

Grafik 14 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres(dalam Persen) ................ 34

Grafik 15 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pileg ....................................... 36

Grafik 16 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres .................................... 36

Grafik 17 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pileg(dalam Persen) ................ 38

Grafik 18 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres(dalam Persen) ............. 39

Page 6: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

v

Daftar Tabel

Tabel 1 Tawaran Rekomendasi bagi PerbaikanPenyelenggaraan Pemilu Luar

Negeri .............................................................................................................. 47

Page 7: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

1

Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi

elektoral yang bertujuan untuk menjamin hak politik warga negara. Adalah

tanggungjawab Negara untuk memastikan hak-hak politik warga negaranya

dapat terpenuhi dimanapun ia berada. Dalam logika berpikir ini, tentu saja

penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya

ada dua rasionalitas mengapa pemilu luar negeri perlu dan penting

diselenggarakan.

Pertama, penyelenggaraan pemilu luar negeri sebagai jaminan atas hak

politik warga negara. Salah satu bentuk dari hak politik adalah hak memilih.

Hak memilih sebagai perwujudan hak politik warga negara tersebut dijamin

oleh Negara pemenuhannya dimanapun warga negara berada. Negara wajib

menjamin hak untuk memilih bagi WNI yang sedang berada di luar negeri

(external voters). Artinya, hak yang sama bagi warga negara untuk

berpartisipasi dalam pemilu, meskipun mereka sedang tidak di negaranya

saat pemilu berlangsung. Wujud konkret dari jaminan pemenuhan hak politik

tersebut adalah Negara memfasilitasi warga negaranya yang sedang berada

di luar negeri untuk dapat memberikan suaranya dalam pemilu atau tidak

kehilangan hak memilihnya walaupun ia sedang berada di luar negeri.

Kedua, adanya peningkatan trend migrasi. Arus globalisasi yang disertai

dengan perkembangan yang pesat teknologi komunikasi dan informasi

menjadi salah satu motif migrasi penduduk antar negara yang begitu

cair.Tentu saja diaspora penduduk ke luar negeri tersebut harus diikuti

dengan pemenuhan hak mereka sebagai warga negara, salah satunya adalah

pemenuhan terhadap hak politik. Suara voters di luar negeri ini dapat

mempengaruhi pemerintahan di negaranya, khususnya bagi negara-negara

yang memiliki penduduk di luar negeri dalam jumlah besar. Namun, terlepas

dari persoalan kuantitas penduduk di luar negeri tersebut, Negara tetap wajib

memastikan penduduknya terpenuhi haknya sebagai warga negara.

Page 8: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

2

Berangkat dari titik tolak dua rasionalitas tersebut, Negara mau tidak mau

harus memastikan kesetaraan akses bagi warganya untuk dapat

berpartisipasi dalam Pemilu meskipun mereka sedang tidak di negaranya

saat pemilu berlangsung. Warga negara yang sedang berada di luar negeri

tersebut bisa meliputi turis, pekerja (ekspatriat), pelajar dan mahasiswa yang

sedang sekolah di luar negeri, maupun pengungsi yang terpaksa keluar dari

negaranya karena situasi politik, konflik, atau transisi pemerintahan yang tidak

mulus. Mereka semua dijamin oleh Negara pemenuhan hak-hak politiknya.

Jaminan bagi penduduk yang sedang berada di luar negeri untuk tetap

berpatisipasi dalam pemilu tersebut memiliki sisi positif bagi perkembangan

demokrasi. Salah satunya adalah penduduk yang bersangkutan akan tetap

merasa menjadi bagian dari warga negara (berada di dalam sistem),

sehingga voter tidak hanya berkontribusi memberi suara saja, namun ikut

mengawal pemerintahan di tanah airnya secara ekonomi, sosial, dan politik.

Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu luar negeri ini seringkali dihadapkan

pada persoalan high-cost pemilu (mahal) dan persoalan administrasi seperti

penyediaan logistik, sumberdaya manusia penyelenggara pemilu di luar

negeri dan lain sebagainya. Biaya penyelenggaraan pemilu di luar negeri

dianggap terlalu mahal tersebut dianggap tidak sebanding tingkat partisipasi

di luar negeri untuk memilih. Kedua tantangan ini yang seringkali

menyebabkan penyelenggaraan Pemilu luar negeri tidak difasilitasi oleh

beberapa Negara.

Indonesia merupakan salah satu negara dari 113 negara yang mengizinkan

warganya untuk dapat memilih di luar negeri. Ada jaminan konstitusi terhadap

penyelenggaraan pemilu luar negeri. Basis regulasi tersebut ada pada

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyenggara Pemilu, Undang-

Undag No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden. Ketiga regulasi tersebut mencantumkan elemen pengaturan

tentang penyelenggaraan pemilu luar negeri.

Jika ditilik jauh kebelakang, sebenarnya penyelenggaraan pemilu luar negeri

oleh Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1955, yakni ketika Indonesia

Page 9: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

3

pertama kali menyelenggarakan Pemilu. Pemilu di luar negeri tersebut diatur

di UU Pemilu tahun 1953, dimana pemilu diluar negeri dikelola oleh

kementerian luar negeri. Dengan demikian, pemilih yang terdaftar di negara

yang memiliki kantor perwakilan Indonesia bisa mencoblos wakilnya, yaitu

wakil Jakarta II tempat kementerian luar negeri Indonesia berada. Yang

menjadi external voter pada pemilu luar negeri 1955 adalah para pekerja

migran dan pelajar/mahasiswa yang sedang sekolah di luar negeri.

Pada Pemilu 2014 yang lalu, terjadi kenaikan partisipasi warga negara untuk

ikut memilih dalam pemilu luar negeri jika dibandingkan dengan pemilu-

pemilu sebelumnya. Hal ini menandakan masih kuatnya keinginan WNI yang

sedang berada di luar negeri untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses

demokrasi elektoral.

Pada Pemilu 2014 yang lalu, KPU memfasilitasi pembentukan 130

(Penyelenggara Pemilu Luar Negeri) PPLN di 96 negara1. Sedangkan metode

pencoblosan yang diterapkan ada tiga metode, yaitu datang langsung ke

TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri), menggunakan dropbox,

dan melalui pos. Ketiga metode pencoblosan ini difasilitasi semuanya oleh

KPU.

Berbagai upaya yang diakukan oleh KPU dalam menyusun dan mengatur

penyelenggaraan pemilu luar negeri ini diharapkan dapat memfasilitasi hak

pilih WNI yang sedang berada di luar negeri walaupun banyak tantangan

yang dihadapi KPU dalam proses implementasinya.

B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Merujuk pada berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan

pemilu di luar negeri 2014, pertanyaan utama yang akan menjadi fokus riset

ini adalah: “Sejauh mana fasilitasi KPU yang ada mampu memfasilitasi

hak pilih WNI yang ada di Luar Negeri?”.

1 Detail informasi tentang 130 PPLN di 96 negara yang dibentuk oleh KPU pada Pemilu 2014

yang lalu dapat dilihat pada bagian appendix.

Page 10: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

4

Beberapa pertanyaan turunan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apa saja tantangan atau kendala yang di hadapi KPU dalam

menyelenggarakan pemilu luar negeri 2014?

2. Apa rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan pemilu luar negeri

berikutnya?

Adapun yang menjadi tujuan riset ini antara lain:

1. Riset ini bertujuan untuk melakukan analisa yang mendalam terhadap

penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

2. Pada tataran akademik, riset diharapkan dapat menjadi bahan masukan

dan rekomendasi untuk melihat peluang dan tantangan penyelenggaraan

pemilu legislatif dan presiden di luar negeri tahun 2014.

3. Riset ini kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

KPU dalam mengambil kebijakan dan keputusan berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

C. Kerangka Analisa

Memahami Hak Memilih sebagai Hak Politik Warga Negara

Pengakuan internasional terhadap hak-hak politik dicantumkan pada sebuah

deklarasi internasional pada tahun 1966 didalam sebuah kovenan yang

dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights. Selain

hak politik, kovenan internasional ini juga menjadi dasar bagi pengakuan hak-

hak sipil. Jadi, ada dua jenis hak yang diakui dalam kovenan internasional ini,

yakni hak sipil dan hak politik. Indonesia telah meratifikasi International

Covenant on Civil and Politik Rights ini pada tahun 2005 dengan

diterbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang PENGESAHAN

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).

Melalui regulasi tersebut, Negara melindungi dan menjamin pemenuhan hak-

hak sipil dan politik warganya.

Secara historis maupun teoritis, HAM lahir dan berkembang pada masa

Pencerahan dan Revolusi Industri abad ke-18 di Eropa. Pengalaman dimasa

abad tersebut melahirkan sistem demokrasi liberal yang menempatkan

Page 11: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

5

negara sebagai penjaga utama HAM. Dengan konteks tersebut, lahirlan hak

sipil dan hak politik. Dengan demikian, hak sipil dan hak politik merupakan

HAM yang paling fundamental dimana seluruh negara bangsa memiliki

kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi dan memenuhinya (lihat

Davidson 1993:39–45; Donnelly 1998:18–35; Forsythe 2000:28–52). Apalagi,

dalam diskusi soal generasi HAM, hak sipil dan hak politik adalah HAM

generasi pertama yang dilahirkan guna menjamin hak-hakindividu.Dengan

kata lain, hak sipil dan hak politik ini menggaransi kesakralan individu

sebelum adanya hukum, sekaligus menjamin kemampuan individu untuk

berpatisipasi secara bebas dalam kehidupan di masyarakat sipil, ekonomi dan

politik.

Yang didefinisikan sebagai hak politik meliputi hak untuk berbicara dan

berekspresi, hak untuk berkumpul dan berasosiasi, hak memilih dan hak

berpartisipasi dalam politik (Landman, 2006:9). Pada prinsipnya, hak politik ini

menjamin hak individu untuk terlibat atau berpartisipasi dalam urusan publik

(public affairs) atau yang terkait dengan Negara. Sedangkan yang

didefinisikan sebagai hak sipil meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan

sekuritas personal; hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum; hak

untuk mendapatkan perlindungan hukum; hak untuk mendapatkan perlakuan

yang adil; hak untuk kebebasan beragama (Landman, 2006:9). Jika hak-hak

sipil ini benar-benar dilindungi, maka individu sebenarnya dijamin

eksistensinya dari intervensi negatif atau kekerasan yang dilakukan Negara.

Dari kategorisasi hak sipil dan hak politik tersebut, hak memilih merupakan

bagian dari hak politik yang wajib untuk dijamin pemenuhannya. Salah satu

bentuk nyata dari pemenuhan hak memilih oleh Negara adalah dengan

memfasilitasi warganya supaya tidak kehilangan hak pilihnya dalam proses

demokrasi elektoral (baca: Pemilu). Golput administrasi misalnya, sebenarnya

merupakan contoh pelanggaran terhadap hak memiih warga yang dilakukan

oleh Negara.

Relasi Hak Politik dengan Demokrasi

Secara historis, demokrasi dan HAM adalah dua fenomena yang berbeda,

yang memiliki area berbeda dalam domain politik: demokrasi terkait dengan

Page 12: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

6

pengorganisasian dari pemerintah, sedangkan HAM terkait dengan hak-hak

individu dan bagaimana mempertahankannya. Demokrasi identik dengan

institutional arrangements seperti pemilihan umum yang kompetitif,

pembagian kekuasaan, pengorganisasian public power. Sebaliknya, HAM

justru menempatkan individu sebagai point of reference, dan mencari jaminan

bagi individu untuk mendapatkan kondisi bagi kehidupan yang layak.

Dalam konsep yang dirumuskan oleh David Beetham (2003), prinsip

demokrasi atau ide dasar dari demokrasi adalah popular rule atau popular

control dalam perumusan kebijakan publik (collective decision-making)

berdasarkan kesetaraan politik (political equality). Artinya, urusan-urusan

publik (kebijakan publik) dikontrol oleh publik (warga negara) dan adanya

kesetaraan diantara warga negara dalam melakukan kontrol tersebut. Jadi,

ada dua prinsip dasar demokrasi: (1) popular control; dan (2) kesetaraan

politik. Dengan demikian jantung dari demokrasi terletak pada hak dari setiap

warga negara untuk ―bersuara‖ dalam urusan-urusan publik dan melakukan

kontrol terhadap pemerintah dengan didasarkan pada kesetaraan diantara

sesama warga negara (lihat bagan 1 dibawah ini).

Bagan 1Demokrasi: Hak-Hak dan Institusi

Sumber: Beetham, 2003:92.

Equal rights of citizens to voice in public affair

Institution of representative

and accountable government

Civil and political rights and liberties

Page 13: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

7

Selanjutnya, ketika mendiskusikan tentang relasi HAM dan demokrasi, riset

ini mengambil posisi bahwa HAM dan demokrasi adalah dua hal yang tidak

dapat terpisahkan (lihat Beetham 2003). HAM adalah bagian intrinsik dari

demokrasi. Beetham (2003) berargumentasi bahwa jaminan atas kebebasan

dasar adalah dibutuhkan, sehingga diperlukan kondisi bagi warga negara

supaya dapat efektif menyuarakan kepentingannya terkait urusan publik,

sekaligus juga untuk dapat melakukan kontrol terhadap pemerintahan perlu

untuk dijamin.

Dalam kerangka pikir seperti itu, dapat disimpulkan bahwa democracy leads

to human rights. Artinya, untuk implementasi HAM diperlukan keterbukaan

supaya individu terlibat dan terjamin hak-haknya. Diperlukan konteks politik

yang demokratis untuk mempengaruhi implementasi HAM. Dengan demikian,

nilai-nilai HAM bisa universal, tetapi implementasi HAM tergantung pada

konteks sosial politik dimana HAM tersebut diimplementasikan. Inilah relasi

(interlink) antara HAM dan demokrasi.

Sementara itu, jika berbicara relasi antara hak politik dengan politik, maka

penting untuk dijadikan fondasi berpikir dalam riset ini bahwa hak-hak sipil

dan hak-hak politik merupakan bagian integral dari demokrasi (lihat Beetham

2003). Artinya, demokrasi tanpa hak-hak sipil dan hak-hak politik adalah

sesuatu yang kontradiksi dalam terminologinya sendiri karena absennya

kebebasan berbicara, kebebasan berserikat (berasosiasi), kebebasan

berpartisipasi dalam politik, dan jaminan keamanan bagi individu. Kondisi

demikian akan membuat kontrol publik terhadap pemerintah menjadi tidak

memungkinkan. Karenanya, demokrasi dan hak-hak-sipil dan politik saling

mempengaruhi secara langsung satu dengan lainnya. Hak-hak sipil dan hak-

hak politik tidak dapat dipisahkan ketika kita berbicara tentang demokrasi

(lihat bagan 2).

Page 14: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

8

Bagan 2. Relasi Hak Politik dan Demokrasi

Sumber: Beetham, 2003:93.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data. Pertama,

desk studi (studi pustaka). Tujuan dari studi pustaka adalah menggali data

dan informasi dari data sekunder terkait penyenggaraan pemilu luar negeri.

Sumber rujukan utama dari data sekunder yang digunakan dalam riset ini

adalah laporan penyelenggaraan pemilu luar negeri yang dikerjakan oleh

PPLN. Disamping itu, data-data tersebut akan diperkuat dengan data media

maupun data laporan penelitian dari lembaga/institusi diluar KUP yang

berkaitan dengan pemilu legislatif dan pemilu pesiden.

Ada dua hal yang dikaji dalam studi pustaka ini. Yang pertama adalah

pelacakan terhadap data-data tentang penyelenggaraan pemilu luar negeri di

beberapa negara sebagai bahan komparasi. Yang kedua adalah pelacakan

terhadap data regulasi dan analisis perundangan yang menjadi rujukan

penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

HAM

(Hak-Hak Ekonomi,

Sosial danBudaya)

Demokrasi: Institusi Politik

Hak-Hak Sipil dan Politik

Page 15: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

9

Kedua, field study. Penelitian lapangan dilakukan melalui metode wawancara

dengan komisioner KPU. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk

melakukan klarifikasi terhadap beberapa data dan informasi yang telah

diperoleh Tim, sekaligus guna meminta input dari KPU terkait dengan peluang

dan rekomendasi bagi penyelenggaraan pemilu luar negeri yang lebih baik.

Sementara itu, metode analisa data akan disusun berdasarkan temuan

lapangan yang diselaraskan dengan hasil desk study tim peneliti. Proses

analisis disusun memperhatikan prinsip-prinsip akademik dan hasilnya berupa

laporan yang dapat dijadikan acuan oleh KPU dalam hal penyelenggaraan

pemilu di luar negeri.

Page 16: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

10

Bab 2 Tinjauan Pustaka Pemilu di Luar Negeri

A. Pengantar

Penyelenggaraan pemilu di luar negeri adalah bentuk fasilitasi pemenuhan

hak politik warga negara yang sedang berada di luar negeri. Di Indonesia,

sistem penyelenggaraan pemilu luar negeri sudah dimulai sejak tahun 1955

untuk memilih anggota legislatif di level nasional dan masih berlangsung

sampai sekarang. Pada pemilu legislatif tahun 2014 tercatat 22,18% dari total

2.093.298 pemilih menggunakan hak pilihnya di luar negeri (KPU, 2014).

Sedangkan pada pemilu presiden terdapat 33,62% WNI di luar negeri yang

menggunakan hak suaranya dari total 2.101.538 pemilih yang terdaftar (KPU,

2014).

Merujuk tingkat partisipasinya, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan

pemilu di luar negeri bukan hanya bentuk dan fasilitasi pemenuhan hak politik

semata. Ada konsekuensi yang dihadapi negara penyelenggaranya, seperti

regulasi, administrasi pemutakhiran data, peningkatan kapasitas sumberdaya,

metode pencoblosan, logistik, persoalan geografis, dan biaya yang tinggi.

Tantangan tersebut membuat pelaksanaan pemilu di luar negeri terus dikaji

dan mengalami penyesuaian di setiap periode.

Bab ini membahas hasil analisis pustaka berkaitan dengan penyelenggaraan

pemilu luar negeri Indonesia. Bagian ini diharapkan bisa menjadi basis

pustaka yang memperkuat analisis penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar

negeri. Terutama dikaitkan dengan fasilitasi hak politik dan efektivitas efisiensi

pelaksanaannya. Pembahasan bab terdiri dari dua bagian; pertama, kajian

komparasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang memberikan deskripsi

dinamika dan prosedur penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Kedua,

analisis peraturan perundangan berkaitan dengan pemilu di luar negeri tahun

2014 untuk melihat keselarasan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan

penyelenggaraan pemilu di luar negeri di setiap tahapan.

Page 17: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

11

B. Memilih di Luar Negeri: Studi Komparasi

Hari ini terdapat sekitar 53% atau 115 dari total 214 negara dan teritori yang

memiliki mekanisme penyelenggaraan pemilu langsung di luar negeri (Ellis

dkk, 2007). Bahkan 11 negara yaitu Kroasia, Perancis, Italia, Portugis,

Aljazair, Angola, Cape Verde, Mozambique, Kolombia, Ekuador, dan Panama

mengizinkan warga negara di luar negeri mengirimkan representasinya duduk

di parlemen—sebagai wakil luar negeri. Meskipun terdapat sedikitnya 5

negara yang belum melaksanakan mekanisme tersebut karena masih dalam

masa transisi yaitu Angola, Bolivia, Yunani, Somalia dan Nikaragua.

Sedangkan negara diluar 115 yang tidak menyelenggarakan pemilu di luar

negeri dikarenakan; pertama, negara tersebut tidak memiliki mekanisme

pemilu diluar negeri contohnya Albania, Ethiopia, Bahrain, Ukraina. Kedua,

negara tersebut memang tidak menyelenggarakan pemilu secara langsung

seperti Qatar, Kuba, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, dan Libya.

Bagi negara penyelenggaranya, pemilu di luar negeri dianggap penting

karena; pertama, trend migrasi yang terus meningkat dewasa ini harus diikuti

dengan fasilitasi dari negara agar warga negara yang berdiaspora tidak

kehilangan hak politiknya. Mengingat hak politik warga negara sudah diatur

oleh konstitusi, maka akomodasi dari negara adalah bagian dari

melaksanakan konstitusi. Fasilitasi negara tersebut diwujudkan dengan

mekanisme penyelenggaraan pemilu luar negeri yang prosedur dan aturan

mainnya diatur masing-masing negara penyelenggara sesuai dengan

kebutuhan dan kapasitas masing-masing negara.

Kedua, bagi negara-negara yang terlibat konflik internal, pemilu dari luar

negeri adalah usaha resolusi konflik. Partisipasi warga negara melalui pemilu

merupakan simbol nasionalisme terhadap tanah air. Harapannya fasilitasi

negara dengan menyelenggarakan pemilu di luar negeri, akan berlanjut

dengan kontribusi dari warga diaspora terhadap kebutuhan di dalam negeri.

Misalnya terlibat dalam asosiasi pelajar, kelompok agama, yang aktif

mengikuti isu-isu tanah airnya. Dalam situasi yang lebih ekstrim, di beberapa

negara pemilu luar negeri dapat menentukan peta perpolitikan sebuah

negara—baik dalam bentuk perubahan kebijakan maupun perubahan rezim

Page 18: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

12

yang memungkinkan warga negara yang mencari suaka, melakukan eksodus

kembali ke negaranya.

Serba-serbi pemilu di luar negeri

Ada banyak tipe pemilihan umum yang bisa diikuti oleh warga negara di luar

negeri. Pada umumnya negara hanya memfasilitasi untuk pemilu nasional—di

Indonesia pemilu legislatif untuk memilih wakil DPR RI dan pemilu presiden.

Meskipun demikian ada pula negara yang menerapkan pemilu luar negeri

untuk melaksankan referendum seperti Timor Leste ketika akan berpisah dari

Indonesia, dan pemilu sub-nasional yaitu pemilu untuk memilih anggota

legislatif/eksekutif di level lokal di negara tersebut—tergantung kebijakan

negaranya. Rusia dan Irlandia adalah sedikit negara yang mengizinkan

warganya berpartisipasi dalam pemilu nasional, pemilu lokal, dan referendum.

Ada beberapa tipologi voter yang diizinkan mencoblos dari luar negeri.Secara

umum kategorisasinya dibagi menjadi empat (Aceproject.org, 2014). Pertama,

pekerja migran seperti TKI, awak kapal, pekerja di laut lepas pantai di

perusahaan-perusahaan asing. Kedua, profesional yang ditugaskan oleh

negara seperti diplomat maupun tentara—di beberapa negara tentara

memiliki hak memilih. Ketiga, warga negara yang menetap maupun tinggal

sementara karena harus sekolah, mengikuti keluarga, ataupun berwisata.

Keempat, pengungsi yang terpaksa keluar dari negaranya karena bencana

alam, menjadi korban perang, konflik internal negara.

Ada pula negara yang memiliki aturan main tambahan sebagai syarat

mengikuti pemilu (Ellis dkk, 2007). Filipina misalnya menyaratkan bahwa

warga negara yang diizinkan mencoblos dari luar negeri adalah mereka yang

masih secara regular pulang ke tanah airnya. Sedangkan Senegal hanya

memfasilitasi pemilu di luar negeri apabila jumlah penduduk di negara

tersebut memenuhi ambang batas minimal. Di Indonesia voter luar negeri

adalah residen yang bertempat tinggal di luar negeri karena bekerja migran,

ditugaskan negara, atau sedang berada di luar negeri saat hari pemilu

berlangsung.

Page 19: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

13

Negara yang memfasilitasi pemilu di luar negeri memiliki metode yang

berbeda-beda berkaitan dengan cara memilih dan lokasi pemungutan suara

(aceproject.org, 2014). Pertama, personal voting dengan datang ke tempat

yang sudah ditentukan di luar negeri seperti kedutaan besar, konsulat, dan

lokasi-lokasi lain yang dipilih. Kedua, mengirimkan surat suara melalui pos ke

alamat voter. Ketiga, via proxy menggunakan intermediary server seperti Mali,

India, Ghana, dan United Kingdom. Keempat,elektronik voting melalui

internet, HP, PDA, ISP yang sudah diterapkan di Estonia, Belanda, Prancis.

Isu yang mengemuka mengapa elektronik voting belum menjadi trend adalah

isu keamanan dan pembiayaan. Akan tetapi di masa depan model elektronik

menjadi salah satu yang menjanjikan mengingat modelnya yang efektif dan

efisien dibanding model-model lain. Indonesia sampai saat ini masih

menggunakan model personal voting, dropbox, dan pengiriman surat suara

melalui pos.

Pemilu di Luar Negeri: Peluang dan Tantangan

Partisipasi dalam pemilu adalah hak warga negara meskipun sedang tidak

berada di negaranya saat hari pemilihan. Tugas negara adalah memfasilitasi

warga negara agar dapat menggunakan hak suaranya saat sedang tidak di

tanah air. Pemilu di luar negeri signifkan (Ellis dkk, 2007) karena; pertama,

suara voter diluar negeri dapat mempengaruhi pemerintahan di negaranya.

Terutama bagi negara yang memiliki penduduk di luar negeri dalam jumlah

besar. Kedua, pemilu di luar negeri memberi perasaan bagi warga negara

sebagai bagian dari sistem. Harapannya voter tidak hanya berkontribusi

memberi suara saja, namun ikut mengawal pemerintahan di tanah airnya

secara ekonomi, sosial, dan politik.

Di sisi lain, secara umum ada dua tantangan penyelenggaraan pemilu di luar

negeri. Pertama, biayanya yang tinggi, yang menjadi persoalan serius di

beberapa negara sehingga mereka perlu mengkaji ulang pelaksanaan pemilu

di luar negeri—apakah akan dihentikan atau dilanjutkan. Kedua, tantangan

pemilu luar negeri adalah persoalan administrasi dan logistik. Dari sisi

administrasi, diantaranya pemilu luar negeri menghadapi susahnya

Page 20: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

14

pendataan voter karena migrasi warga negara yang tidak terdokumentasi

dengan baik—misalnya awak kapal atau TKI yang tidak melapor diri ke

kedutaan setempat. Dari segi logistik tantangan pemilu luar negeri adalah

menyoal distribusi ke TPSLN terutama di negara-negara yang berkonflik. Di

negara-negara tersebut, distribusi logistik berhadapan dengan tantangan isu

keamanan fisik.

Tantangan lain pemilu luar negeri adalah rendahnya partisipasi yang tidak

sebanding dengan biaya dan fasilitasi yang sudah dikeluarkan oleh negara.

Dewasa ini golput menjadi tolok ukur peninjauan ulang penyelenggaraan

pemilu luar negeri di banyak negara. Ada tiga alasan warga negara tidak

menggunakan hak suaranya (Ellis dkk, 2007); pertama, alasan politis karena

perbedaan cara pandang dengan rezim yang berkuasa. Alasan apatisme

karena memegang kewarganegaraan ganda atau karena sudah menjadi

permanen residen di luar negeri. Kedua, alasan administratif karena tidak

tercatat di daftar pemilih luar negeri. Ketiga, alasan lain yang mencakup

keterbatasan geografis, akses informasi yang tidak sampai kepada voter baik

tentang pemilu maupun tentang calon yang akan dipilih. Pada akhirnya,

penyelenggaraan pemilu di luar negeri tidak hanya berhadapan dengan

fasilitasi hak politik tapi juga efisiensi dan efektivitas yang dikaitkan dengan

tingkat partisipasi.

C. Fasilitasi Hak Politik WNI di Luar Negeri: Regulasi dan Aturan Main

Payung hukum penyelenggaraan pemilu di luar negeri bersandar pada tiga

regulasi. Pertama, UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Berkaitan

dengan pemilu di luar negeri, UU ini memayungi tentang pendataan pemilih,

rekapitulasi perolehan suara, dan kemana suara voter luar negeri

dialokasikan—yaitu DKI Jakarta II tempat kantor kementerian luar negeri yang

dianggap sebagai representasi WNI di luar negeri.

Kedua, UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

UU ini secara umum mengatur proses pemilihan presiden dan wakil presiden

dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Namun demikian

Page 21: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

15

terdapat bagian khusus yang mengatur tentang voter yang berhak mencoblos

dari luar negeri, dan proses pemungutan suara di luar negeri.

Ketiga, UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-

undang ini secara khusus mengatur tentang penyelenggara pemilu baik di

dalam negeri dan luar negeri. Di bagian luar negeri, undang-undang mengatur

tentang kedudukan yaitu di kantor perwakilan RI, jumlahnya yang terdiri dari

3-7 orang, dan susunan organisasi PPLN, KPPSLN serta tugas dan

wewenang yang melekat kepadanya.

Ketiga undang-undang tersebut diejawantahkan dalam serangkaian

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kesemuanya mengatur

tentang mekanisme dan aturan main penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Ada banyak PKPU berkaitan dengan pemilu luar negeri baik legislatif maupun

pemilu presiden dan wakil presiden.

PKPU tersebut dapat dibagi dalam tiga kategorisasi; pertama, sebagai

kesatuan sistem dan mekanisme yang melindungi hak politik warga negara.

Misalnya PKPU 10 Tahun 2013 Penyusunan daftar pemilih untuk pileg dan

PKPU No 9 Tahun 2014 Penyusunan daftar pemilih untuk pilpres. Dimana

daftar pemilih disusun berdasar data yang disediakan oleh Kepala Perwakilan

Repulik Indonesia untuk diolah oleh PPLN menjadi daftar pemilih sementara

luar negeri (DPSLN). DPSLN kemudian dimintakan masukan dan tanggapan

masyarakat, termasuk verifikasi data penduduk. DPSLN inilah yang kemudian

mendapat perbaikan dan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Meskipun demikian pemerintah masih melindungi hak politik WNI yang

berada di luar negeri dan namanya belum terdaftar dengan menyediakan

daftar Pemilih Tambahan. Di atas kertas, PKPU tersebut mengakomodasi hak

suara pemilih di luar negeri secara umum. Akan tetapi pada konteks tertentu,

hak suara bisa saja gugur karena voter menghadapi masalah keamanan,

keterbatasan informasi, dan perpindahan penduduk yang membuatnya

kesulitan hadir ke TPSLN di luar negeri.

Kedua, PKPU berkaitan dengan prosedur, jadwal, tata cara, metode

penyelenggaraan pemilu di luar negeri. PKPU yang masuk dalam kategorisasi

Page 22: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

16

ini adalah PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan

PKPU No 23 Tahun 2014 tentang tahapan, program jadwal pemilu legislatif

dan PKPU No 4 Tahun 2014 tentang tahapan, program, jadwal, pilpres. Ada

juga PKPU No 28 tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No

7 Tahun 2014 tentang pemungutan, penghitungan rekap Pileg dan PKPU No

20 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 30 Tahun 2014

tentang pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara diluar negeri untuk

pilpres.

Ketiga, kategorisasi berkaitan dengan fasilitasi untuk menjamin kualitas

penyelenggaraan pemilu luar negeri. Misalnya dengan pelatihan peningkatan

kapasitas PPLN dan KPPSLN, bimbingan teknis, dan rapat-rapat koordinasi.

PKPU terkait dengan kepentingan tersebut adalah PKPU No 4 Tahun 2013

sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2013 tentang tata

kerja PPLN KPPSLN Pileg dan PKPU No 26 Tahun 2014 tentang tata kerja

pembentukan PPLN untuk pilpres. Pelatihan peningkatan kapasitas berkaitan

dengan penyelenggaraan pemilu dikoordinasi dibawah Pokja Pemilu Luar

Negeri yang berkedudukan di tanah air.

Tulisan di bagian ini bertujuan memberikan; pertama, deskripsi komparasi

pengelolaan pemilu dari luar negeri yang diharapkan bermanfaat untuk

melihat pemilu Indonesia di luar negeri. Kedua, fasilitasi negara berkaitan

dengan penyelenggaraan pemilu luar negeri yang dituangkan dalam regulasi

baik berbentuk undang-undang maupun peraturan KPU. Bab ini melihat

dinamika bagaimana hak politik di satu sisi adalah simbol partisipasi

prosedural yang dianggap menentukan nasib dan arah kebijakan sebuah

negara. Sedangkan di sisi lain hak politik tersebut akan berhadapan dengan

realita di lapangan yang seringkali membuat penyelenggaraannya terus dikaji

ulang, seperti persoalan pendataan warga negara migran, geografi yang sulit,

sumberdaya yang terbatas, dan biaya finansial yang tinggi.

Page 23: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

17

Bab 3 Analisis PenyelenggaraanPemilu Luar Negeri

A. Pengantar

Penyelenggaraan Pemilu Indonesia di luar negeri dilaksanakan di 130 PPLN

yang tersebar di 96 Negara. Penyelenggaraan pemilu di luar negeri

dilaksanakan dua kali; pertama pemilu legislatif dimana WNI di luar negeri

diberikan hak untuk memilih wakilnya duduk di DPR RI. WNI di luar negeri

memilih untuk wakil dari dapil Jakarta II, lokasi Kantor Kementerian Luar

Negeri berada, seperti diatur di Pasal 323 UU No UU No 8 Tahun 2012

tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Kedua pemilu untuk memilih presiden dan

wakil presiden, yang pada tahun 2014 ini dilaksanakan satu putaran saja.

Proses pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden masing-masing

terbagi dalam tiga tahapan seperti yang diatur dalam PKPU No 7 tahun 2012

dan diubah terakhir dengan PKPU No 23 Tahun 2014 tentang tahapan,

program jadwal pemilu legislatif dan PKPU No 4 Tahun 2014 tentang

tahapan, program, dan jadwal pemilu presiden dan wakil presiden. Ketiga

tahapan tersebut adalah persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.

Meskipun demikian, hanya ada dua tahapan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Tahapan tersebut adalah; pertama,

tahapan persiapan yang mencakup (a) pembentukan badan penyelenggara

pemilu (PPLN, KPPSLN, Pantarlih LN), (b) rapat kerja, rapat koordinasi, dan

bimbingan teknis, (c) pelaksanaan sosialisasi, publikasi, pendidikan pemilih,

(d) distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri. Kedua,

tahapan pelaksanaan pemilu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

luar negeri mencakup kegiatan (a) penyusunan daftar pemilih di luar negeri,

(b) pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, (c) rekapitulasi hasil

penghitungan suara di luar negeri. Ketiga, tahapan penyelesaian.

Bagian ini akan fokus menganalisis penyelenggaraan pemilu legislatif dan

pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Berangkat dari situasi yang

dijelaskan di atas, maka analisis hanya fokus pada tahapan persiapan dan

Page 24: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

18

pelaksanaan pemilu yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan pemilu di

luar negeri. Signifikansi bagian ini adalah memberikan deskripsi dan sebagai

bahan menyusun rekomendasi berkaitan dengan kualitas fasilitasi hak politik

warga negara Indonesia di luar negeri.

B. Tahapan Persiapan Pemilu Luar Negeri 2014

Berdasar Pasal 5 PKPU Nomor 7 Tahun 2012 terdapat empat kegiatan

berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan pemilu luar negeri;

pembentukan badan penyelenggara, rapat dan bimbingan teknis, sosialisasi,

publikasi, dan pendidikan pemilih, serta distribusi logistik. Keempat kegiatan

tersebut memiliki tantangannya masing-masing yang sifatnya kontekstual

berbeda antar wilayah di 130 PPLN. Berikut elaborasi lebih lanjut masing-

masing kegiatan di tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan

pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Pembentukan Badan Penyelenggara: PPLN dan KPPSLN

Kegiatan pertama adalah pembentukan badan penyelenggara di 130 PPLN

(Panitia Pemilihan Luar Negeri) dan KPPSLN (Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Luar Negeri). Secara umum pembentukan PPLN berjalan

lancar. Pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden

komposisi PPLN dan KPPSLN tidak banyak berganti kecuali karena alasan

personal seperti mengundurkan diri atau meninggal. Akan tetapi ada

beberapa tantangan yang menjadi catatan dalam pembentukan PPLN di 130

lokasi di 96 negara untuk kedua pemilu tersebut.

Page 25: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

19

Grafik 1 Faktor Kurangnya Partisipasi WNI dalam Pembentukan PPLN

Grafik 2 Faktor Kurangnya Partisipasi WNI dalam Pembentukan KPPSLN

Pertama, tantangan terbesar pembentukan PPLN dan KPPSLN adalah

kurangnya partisipasi WNI. Hal ini dikarenakan tingginya aktivitas WNI

sehingga mereka kesulitan untuk menambah pekerjaan dengan menjadi

anggota PPLN dan KPPSLN. Kendala kurangnya partisipasi ini terjadi di 21

PPLN. Sisanya karena persoalan administrasi terkendala persyaratan seperti

pembentukan PPLN dan KPPSLN di Moskow, Riyadh, Shanghai, Toronto,

dan Tawau. Di Riyadh misalnya, WNI yang memenuhi persyaratan memiliki

kesibukan sangat tinggi padahal cakupan kerja PPLN Riyadh sangat luas.

Jalan keluar mengatasi masalah ini adalah menyesuaikan insentif anggota

PPLN Riyadh berdasar cakupan kerja anggotanya. Di Havana persyaratan

0

5

10

15

20

25

TingginyaAktivitas WNI

TerkendalaPersyaratan

Sebaran WNI KekuranganJumlah WNI

Faktor Kurangnya Partisipasi WNI

0

5

10

15

20

25

TingginyaAktivitas WNI

TerkendalaPersyaratan

Sebaran WNI KekuranganJumlah WNI

Faktor Kurangnya Partisipasi WNI

Page 26: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

20

yang tidak dapat dipenuhi untuk menjadi anggota KPPSLN adalah syarat

legalisir ijazah karena posisi mereka yang berada di luar negeri.

Kendala lain kurangnya partisipasi WNI dikarenakan persoalan geografis

seperti di PPLN Antananarivo, dan Brazil. Di Antananarivo misalnya, kendala

infrastruktur menyulitkan untuk mencari anggota PPLN diluar wilayah Kota

Antanarivo, padahal cakupan kerja PPLN Antananarivo melingkupi wilayah

Madagascar. Domisili WNI di sebuah PPLN yang jumlah sedikit juga menjadi

tantangan dalam mencari badan penyelenggara seperti di PPLN Panama.

Grafik 3 Hambatan Pembentukan PPLN

Grafik 4 Hambatan Pembentukan KPPSLN

Kedua, persoalan keamanan negara di lokasi cakupan kerja PPLN. Faktor

eksternal ini menjadi kendala signifikan menyangkut keselamatan WNI yang

menjadi panitia penyelenggara pemilu di negara tersebut. Tantangan ini

86%

3% 11%

Hambatan Pembentukan PPLN

Kurangnya Partisipasi WNI

Keamanan Negara

Terbatasnya Masa Kerja

86%

3% 11%

Hambatan Pembentukan KPPSLN

Kurangnya Partisipasi WNI

Keamanan Negara

Terbatasnya Masa Kerja

Page 27: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

21

terjadi di PPLN Damaskus Suriah berkaitan dengan krisis politik di negara

tersebut dan terjadinya repatriasi nasional. Pada akhirnya, komposisi anggota

PPLN Suriah seluruhnya berasal dari anggota kedutaan dengan tidak

mengikutsertakan perwakilan dari unsur masyarakat/profesional.

Ketiga, terbatasnya masa kerja di beberapa PPLN karena alasan khusus.

Misalnya di PPLN Lisabon pembentukan PPLN terlambat karena ditolaknya

usul penggabungan PPLN Madrid dan PPLN Lisabon. Penolakan tersebut

berdampak pada keterlambatan pengangkatan anggota PPLN untuk Lisabon.

Kasus lain terjadi di PPLN Osaka dimana PPLN menganggap proses

bimbingan teknis tidak dilakukan lebih awal oleh Pokja pemilu luar negeri

yang berdampak pada singkatnya masa kerja PPLN. Kasus serupa juga

terjadi di PPLN Melbourne dan PPLN Manama Bahrain.

Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, dan Bimbingan Teknis

Tantangan badan penyelenggara dalam melaksanakan rapat kerja dan rapat

koordinasi umumnya berupa persoalan teknis. Di PPLN Roma, pelaksanaan

rapat terkendala masalah infrastruktur yaitu kesulitan mencari ruang rapat. Di

PPLN Ankara, PPLN dan KPPSLN kesulitan mengatur waktu untuk

mengagendakan rapat karena anggotanya sebagian besar merupakan staf

KJRI. Jalan keluar dari persoalan tersebut adalah melakukan koordinasi

melalui dunia maya atau mengagendakan rapat diluar jam kerja. Meskipun

demikian karena persoalan teknis tadi, ada pula beberapa pekerjaan yang

seharusnya menjadi pekerjaan KPPSLN dikerjakan oleh anggota PPLN

meskipun tetap dilakukan koordinasi antar keduanya.

Sedangkan bimbingan teknis di beberapa PPLN dilakukan tidak optimal. Di

PPLN Lisabon, Brussel dan Osaka keterlambatan bimbingan teknis

berdampak pada sosialisasi pemilu yang tidak optimal. Di PPLN Singapura,

anggota KPPSLN yang kebanyakan berasal dari pelajar dan mahasiswa

kesulitan membagi waktu sehingga tidak dapat menghadiri acara bimbingan

teknis.

Sosialisasi, Publikasi, dan Pendidikan Pemilih

Page 28: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

22

Salah satu tanggung jawab badan penyelenggara pemilu adalah

melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih. Secara

prosedural kegiatan ini terlaksana dengan lancar mengingat badan

penyelenggara sudah mendapat bimbingan teknis. Sosialisasi dilakukan

dengan tiga metode; pertama, metode tatap muka antara bada

penyelenggara dan WNI yang berada di cakupan kerja PPLN. Model ini

memiliki beberapa tantangan sesuai dengan kondisi masing-masing PPLN.

Di Damaskus, faktor keamanan menjadi tantangan untuk mengadakan

pertemuan tatap muka sosialisasi pemilu legislatif maupun pemilu presiden

dan wakil presiden. Solusinya, kegiatan sosialisasi hanya dilakukan di KBRI

Damaskus. Di Moskow cuaca ekstrim dan kondisi geografis yang luas, serta

mobilitas WNI menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi secara tatap

muka. Di Ankara sosialisasi menjadi ajang melakukan pemutakhiran data

sehingga diketahui bahwa data WNI pada pemilu legislatif dan pemilu

presiden berbeda jauh—mengingat saat pemilu presiden banyak WNI yang

kembali ke tanah air karena liburan musim panas. Situasi berbeda terjadi di

PPLN Dubai dan PPLN Jeddah saat pemilu presiden, peningkatan sosialisasi

yang dilakukan PPLN membuat jumlah pemilih melonjak dibanding saat

pemilu legislatif. Luasanya cakupan PPLN Lisabon membaut sosialisasi

dilakukan di tiga kota yaitu Lisabon, Sines, dan Porto yang secara umum

prosesnya berjalan lancar.

Kedua, sosialisasi yang dilakukan melalui sosial media. Cara ini dianggap

efektif untuk menjangkau WNI yang kesulitan secara geografis, terkendala

faktor keamanan, dan memiliki mobilitas tinggi. Sosialisasi dengan bantuan

teknologi informasi dan sosial media misalnya dilaksanakan oleh PPLN

Moskow. Di Mumbai keterlambatan penurunan anggaran membuat proses

sosialisasi lebih dulu dilakuakn secara informal melalui sosial media.

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan secara kolektif dengan menggunakan pihak

ketiga diluar badan penyelenggara. Model ini efektif untuk menjangkau WNI

yang memiliki mobilitas tinggi. Misalnya dengan melibatkan PPI di PPLN

tersebut seperti di PPLN Ankara. Sosialisasi kolektif juga efektif dilakukan

oleh pihak KBRI yang selama ini memiliki data WNI yang tinggal di

Page 29: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

23

wilayahnya, misalnya di PPLN Amman yang mencakup wilayah Jordania dan

Palestina.

Distribusi Logistik Pemilu di Luar Negeri 2014

Distribusi logistik adalah persoalan yang signifikan dalam pemilu mengingat

hambatan dalam distribusi akan berdampak pada kegiatan dalam

penyelenggaraan pemilu. Pada umumnya, tantangan yang dihadapi oleh

PPLN adalah keterlambatan dalam penerimaan logistik baik logistik berupa

anggaran dana maupun logistik suara. Meskipun demikian keterlambatan ini

secara umum bisa dikelola dengan baik oleh masing-masing PPLN.

Di PPLN Bangkok keterlambatan penerimaan dana bisa diatasi dengan

menggunakan dana talangan dari KBRI Bangkok. Di Perth, dana pengadaan

logistik baru dapat dicairkan tiga minggu sebelum hari pencoblosan pemilu.

Sedangkan di Noumea (New Caledonia) keterlambatan pencairan dana juga

terjadi yang mengakibatkan tahapan-tahapan pemilu selanjutnya terganggu.

Selain pencairan dana ada juga keterlambatan penerimaan logistik itu sendiri.

Misalnya terjadi di Tokyo yang berakibat pada keterlambatan pengiriman

surat suara ke pemilih. Hal serupa terjadi di Havana, penerimaan logistik yang

terlambat mengakibatkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di

PPLN Havana terhambat. Akibatnya partisipasi pemilih di Havana lebih

sedikit dibanding saat pemilu legislatif. Sedangkan di Damaskus,

keterlambatan diakibatkan karena situasi konflik Suriah yang mengakibatkan

keluar-masuk barang ke Suriah menjadi lebih ketat. Sedangkan

keterlambatan distribusi surat suara ke pemilih terjadi di Lisabon meskipun

sudah menggunakan pos kilat. Hal ini bisa diatasi apabila PPLN Lisabon

mendapatkan surat suara lebih awal dari KPU sehingga distribusi ke pemilih

juga dapat dilakukan lebih awal.

C. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri 2014

Ada dua kegiatan utama terkait dengan tahapan penyelenggaraan yang akan

dianalisa pada bagian ini, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan

Page 30: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

24

Daftar Pemilih, serta Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dari 130 PPLN

yang ada, terdapat beragam hambatan pada setiap aktivitas tersebut. Berikut

ini disampaikan pemetaan hambatan dan analisa terhadap pelaksanaan

pemilu luar negeri 2014 pada tahapan penyelenggaraan.

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan

salah satu bagian yang krusial pada tahapan penyelenggaraan ini. Mengingat

pemuktahiran data ini dapat menentukan seseorang dapat menggunakan hak

politiknya atau tidak. Artinya, potensi pelanggaran hak politik sangat rawan

terjadi dikarenakan seseorang dapat secara dengan sengaja dihilangkan hak

politik (baca: hak memilih) ketika ia tidak terdaftar sebagai pemilih. Dalam

konteks ini, KPU harus seoptimal mungkin dalam memfasilitasi WNI di luar

negeri supaya semua WNI masuk dalam daftar pemilih dan tidak kehilangan

hak suaranya. Adapun hambatan pemuktahiran data dalam laporan ini kami

bagi menjadi dua bagian.

Secara keseluruhan proses pemuktahiran data di 130 PPLN berjalan dengan

baik di kedua Pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Namun, dalam proses tersebut terdapat dinamika yang dapat menjadi

pembelajaran pemilu selanjutnya. Jika dipetakan, dua kategori hambatan

yang kerap ditemui ketika dilakukan pemuktahiran data dan penyusunan

daftar pemilih, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Yang

dimaksudkan sebagai hambatan internal adalah segala hambatan yang

berasal dari internal badan penyelenggara pemilu luar negeri (baca: PPLN

dan KPPSLN). Sedangkan hambatan eksternal adalah segala jenis hambatan

yang berasal dari luar badan penyelenggara pemilu luar negeri.

Ada empat permasalahan pokok yang merupakan hambatan internal dalam

kegiatan pemuktahiran data kedua pemilu tersebut. Pertama, faktor terbesar

yang menjadi penghambat utama proses pemuktahiran adalah rendahnya

kesadaran WNI untuk melaporakan diri ke perwakilan RI di negara terkait.Hal

ini biasanya disebabkan oleh mobilitas WNI yang sangat tinggi sehingga

Page 31: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

25

sering berpindah-pindah alamat tempat tinggal. Dinamisnya perubahan

jumlah WNI yang tidak disertai dengan kesadaran WNI untuk selalu

melaporkan diri ke perwakilan RI di negara terkait ini menyulitkan pendataan

jumlah pemilih. Beberapa contoh PPLN yang mengalami permasalahan

mengenai rendahnya kesadaran WNI untuk lapor diri adalah PPLN New York,

PPLN Brussel, PPLN Helsinki, PPLN Dili, dan PPLN lainnya. Di PPLN New

York misalnya, kesadaran lapor diri tersebut masih minim dikarenakan

mobilitas WNI yang sangat tinggi. Begitu juga dengan yang terjadi di PPLN

Brussel, dimana perubahan jumlah WNI cukup dinamis. Sedangkan di PPLN

Helsinki kesadaran WNI untuk melaporkan diri sangat rendah.

Grafik 5 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pileg

02468

101214161820

Faktor Internal Hambatan Pemuktahiran Data Pemilih Pileg

Page 32: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

26

Grafik 6 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres

Kedua, ketidakjelasan data dari KBRI atau KJRI dinegara setempat. Seperti

yang dialami oleh PPLN Stockholm yang tidak pernah menerima data secara

resmi dari perwakilan RI setempat. Dengan kata lain, keakuratan DP4 masih

diragukan. Hal ini sebenarnya mengindikasikan adanya persoalan kerjasama

antara PPLN dengan KBRI setempat sehingga data resmi tidak pernah

sampai ditangan PPLN.

Ketiga, proses pemuktahiran data mengalami hambatan yang bersumber dari

keterbatasan dana. Hal ini terjadi di PPLN Manila, PPLN Port Moresby, PPLN

Dakar, PPLN Rabat, dan PPLN Buenos Aires. Akar persoalan keterbatasan

dana yang dialami oleh PPLN di beberapa Negara tersebut sebenarnya

bersumber pada wilayah kerja PPLN di Negara bersangkutan yang sangat

luas bahkan meliputi beberapa Negara namun tidak disertai dengan

dukungan dana yang mencukupi. Belum lagi kondisi geografis di Negara

bersangkutan yang terpencil. Alhasil, banyak WNI yang tidak terdaftar

sebagai pemilih. Di PPLN Port Moresby misalnya, sekitar 100 WNI di PNG

mengadu kepada PPLN dikarenakan mereka tidak dapat menggunakan hak

02468

101214161820

Faktor Internal Hambatan Pemuktahiran Data Pemilih Pilres

Page 33: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

27

pilihnya. PPLN Port Moresby yang wilayah kerjanya meliputi Papua Nugini

dan Salomon Island memang mengakui bahwa keterbatasan dana

menyebabkan mereka kesulitan untuk mendatangan kantong-kantong WNI

yang ada di dua Negara tersebut. Hal yang serupa juga terjadi pada PPLN

Dakar yang wilayah kerjanya meliputi Negara Senegal, Republik Gambia,

Republik Guinnea Bissau, Republik Gabon, Republik Demokratik Kongo,

Republik Guinnea Konakry, Republik Mali, Republik Pantai Gading, Republik

Seirra Leonne. Dengan wilayah kerja yang meliputi 9 (Sembilan) Negara

tersebut, anggaran perjalanan dinas tidak disediakan bagi PPLN Port

Moresby untuk melakukan pendataan calon pemilih diluar wilayah Negara

Senegal. Padahal, jarak antara sekretariat PPLN dengan tempat tinggal WNI

cukup jauh. Kondisi di PPLN Port Moresby ini hampir sama dengan yang

terjadi PPLN Buenos Aires yang memiliki wilayah kerja meliputi Negara

Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Ada kendala keterbatasan anggaran juga

untuk melakukan perjalanan dinas sehingga potensi calon pemilih (khususnya

yang ada di Uruguay) tidak tercatat sepenuhnya. Sementara itu, PPLN Manila

juga mengalami kesulitan untuk menjangkau WNI yang tinggal di daerah-

daerah terpencil seperti di Kepulauan Visayas. Dana yang ada tidak

mencukupi untuk menjangkau daerah terpencil tersebut. Kisah serupa juga

dialami oleh PPLN Rabat yang mengalami kesulitan akses untuk menempuh

WNI yang ada di Mauritania karena untuk menuju wilayah tersebut

dibutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Keempat, hambatan pemuktahiran data yang terkait persoalan administrasi

seperti identitas kewarganegaraan, masalah teknis, dan regulasi. Beberapa

PPLN yang memiliki hambatan ini adalah PPLN Dilli dan PPLN Tokyo. PPLN

Dilli wilayah kerjanya meliputi Negara Timor Leste. Ada persoalan yang

spesifik terkait dengan masalah pemuktahiran data di negara yang

berbatasan langsung dengan Indonesia. Di Timor Leste ini sebagian besar

WNI justru belum memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia seperti

paspor. Hal ini disebabkan oleh dinamisnya mobilitas WNI di Timor Leste

yang keluar masuk Indonesia – Timor Leste karena arus pembangunan di

Timor Leste yang tengah berlangsung. Sedangkan pengalaman PPLN Tokyo

menggambarkan bahwa ada rentang waktu penetapan DPTLN dengan

Page 34: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

28

pelaksanaan pemungutan suara yang jedanya terlalu lama. Sehingga, banyak

data pemilih yang kemudian menjadi tidak valid lagi dikarenakan beberapa

WNI banyak yang sudah keluar dari Jepang.

Grafik 7 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pileg

(dalam Persen)

Grafik 8 Faktor Internal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres

(dalam Persen)

3%

49%

23%

15%

5% 5%

Faktor Internal Hambatan Pemuktahiran Data Pemilih PILEG

Regulasi Lapor Diri WNI

Ketidakjelasan Data dari KBRI/KJRI Keterbatasan Dana

Identitas Kewarganegaraan Permasalahan Teknis

3%

51%

19%

16%

6% 5%

Faktor Internal Hambatan Pemuktahiran Data Pemilih PILPRES

Regulasi Lapor Diri WNIKetidakjelasan Data dari KBRI/KJRI Keterbatasan DanaIdentitas Kewarganegaraan Permasalahan Teknis

Page 35: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

29

Sementara itu, hambatan eksternal yang kerapkali ditemui dalam proses

pemuktahiran data terdiri dari tiga kendala, yaitu karakter WNI, kondisi

geografis, dan kondisi keamanan di negara yang bersangkutan. Pertama,

hambatan eksternal terbesar dalam pemuktahiran data adalah terkait dengan

karakter atau tipologi WNI. Karakter WNI ini akan sangat mempengaruhi

proses pemuktahiran data karena menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam

mendata WNI. Beberapa karakter demograsi WNI tersebut adalah WNI yang

ilegal, WNI yang dipenjara, WNI yang bekerja sebagai ABK, dan WNI yang

sering berdakwah/santri. Sebagai contohnya di PPLN Amman yang wilayah

kerjanya meliputi negara Yordania dan Palestina. Karakter demografi WNI di

kedua negara tersebut didominasi oleh tenaga kerja ilegal sehingga PPLN

kesulitan dalam pendataan calon pemilih. Di PPLN Istanbul dan PPLN Swiss

juga menghadapi persoalan yang sama, yakni banyak WNI yang ilegal. PPLN

Istanbul tidak dapat mendata karena banyak WNI merupakan pekerja yang

tidak resmi/ilegal, sehingga para WNI pun dengan sendirinya tidak ingin

didaftarkan dengan alasan tidak ingin menggunakan hak pilihnya. Di PPLN

Bern juga banyak ditemui WNI yang tidak berdokumen karena mereka

bekerja secara ilegal. Selain masalah WNI ilegal, karakter WNI yang bekerja

sebagai ABK juga menyulitkan PPLN setempat untuk mendata mereka. Hal

ini dialami oleh PPLN Suva-Fiji yang kesulitan mendata WNI dikarenakan

mayoritas WNI bekerja sebagai ABK yang mobilitasnya sangat tinggi. Tidak

jarang juga ditemui persoalan WNI yang sedang dipenjara sehingga

menimbulkan kesulitan bagi PPLN setempat untuk menjangkau WNI tersebut.

Karakter WNI ini ditemui di PPLN Bahrain sehingga jumlah pemilih yang

berada di penjara Bahrain tidak teridentifikasi. Disamping itu, kesulitan PPLN

untuk mendata WNI juga disebabkan oleh WNI yang seringkali tidak berada di

tempat karena sedang melakukan tugas dakwah. Karakter WNI

berdakwah/santri ini banyak ditemui di PPLN Islamabad, dimana PPLN

Islamabad kesulitan mendata santri di madrasah karena mereka sedang

melakukan tugas dakwah.

Kedua, hambatan eksternal kedua yang lazim ditemui adalah kondisi

geografis di negara yang bersangkutan, mencakup luas dan sulitnya medan

yang ada dinegara bersangkutan. Kondisi geografis tersebut menyangkut

Page 36: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

30

persoalan akses terhadap WNI karena wilayahnya yang terlampau luas dan

kondisi cuaca yang ekstrim. Kondisi ini menyulitkan petugas untuk melakukan

pendataan pemilih. Perbandingan antara tenaga dan cakupan daerah terjadi

ketidakseimbangan. Beberapa PPLN yang mengalami hambatan geografis

adalah PPLN Marseille-Perancis dan PPLN San Fransisco. Di PPLN

Marseille, petugas kesulitan memperbaiki data pemilih secara aktual karena

terkendala perbandingan antara tenaga/petugas yang jumlah terbatas dengan

luasnya wilayah yang menjadi tanggungjawab PPLN Marseille. Di PPLN San

Fransisco, pemuktahiran data memerlukan banyak waku dikarenakan wilayah

akreditas PPLN San Francisco sangat luas. Sedangkan PPLN Moscow juga

mengalami kondisi yang hampir sama. Selain masalah keadaan geografis

yang terlalu luas, PPLN Moscow harus berhadapan dengan kondidi cuaca

ekstrim yang tidak bersahabat. Hal ini mengakibatkan kendala dalam

melakukan pemuktahiran DPTLN.

Ketiga, kondisi keamanan dibeberapa negara setempat juga turut menjadi

faktor penghambat eksternal. Sebagai contohnya PPLN Damaskus ditengah

konflik Suriah, PPLN Karachi yang membawahi Pakistan, dan PPLN Port

Moresby yang bertanggung jawab di negara Papua Nugini dan Kepulauan

Solomon. Kondisi konflik yang masih berlanjut di Negara-negara tersebut

menyebabkan kesulitan bagi petugas untuk melakukan penelusuran WNI

yang di Negara-negara tersebut. Di Suriah misalnya, walaupun Negara

tersebut masih dalam kondisi konflik, namun WNI tetap masih berdatangan

melalui agen-agen illegal. Hal ini tentu saja semakin menyulitkan dalam

melakukan pemuktahiran data pemilih.

Page 37: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

31

Grafik 9 Faktor Eksternal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pileg

(dalam Persen)

Grafik 10 Faktor Eksternal Hambatan Pemutakhiran Data Pemilih Pileg

Walaupun di beberapa PPLN banyak ditemui hambatan baik yang sifanya

eksternal maupun internal sebagaimana yang dijeaslkan diatas, namun di

beberapa PPLN tidak mengalami kendala yang berarti dan menjalani dengan

mudah dikarenakan dukungan dari KBRI sangat besar. Hal ini sebagaimana

yang dialami oleh PPLN Paris dan PPLN Quito.

43%

48%

9%

Faktor Eksternal Hambatan Pemuktahiran Data Pemilih Pileg

Keadaan Geografis Karakter WNI Kondisi Keamanan Negara

0

5

10

15

20

Keadaan Geografis Karakter WNI Kondisi KeamananNegara

Faktor Eksternal Hambatan Pemuktahiran Data Pemilih Pileg

Page 38: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

32

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada umumnya pemungutan suara Pileg dan Pilpres di Luar Negeri berjalan

dengan baik dan lancar. Adapun hambatan yang muncul pada saat

pemungutan suara terbagi dari dua faktor yaitu internal dan eksternal.

Hambatan internal terbagi kedalam lima hal.

Pertama, yang merupakan faktor internal terbesar yang menjadi hambatan

dalam pemungutan suara adalah ketidakakuratan data pemilih yang

menimbulkan permasalahan pada pemungutan suara. Salah satu PPLN yang

mengalami persoalan ini adalah PPLN Darwin. Pemilih yang terdaftar pada

DPKTbLN yang dapat memilih satu jam sebelum TPSLN ditutup, di PPLN

Darwin menimbulkan 'friksi' antara calon pemilih dan petugas KPPSLN.

Ketegangan tersebut terjadi karena PPLN Darwin tidak memiliki data yang

relatif akurat soal jumlah pemilih. Bahkan sebagian pemilih kemudian

memutuskan untuk pulang karena terlalu lama menunggu untuk memberikan

suaranya di TPSLN.

Grafik 11 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

5

Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

Page 39: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

33

Grafik 12 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

Kedua, hambatan internal terbesar kedua yang dihadapi adalah kekurangan

dan keterlambatan dana. Kekurangan dana terutama untuk pengiriman surat

suara bagi calon pemilih via pos. Beberapa PPLN yang mengalami kendala

kekurangan dana untuk pengiriman surat suara ini adalah PPLN Hamburg

dan PPLN Amman. Kedua PPLN ini kekurangan dana untuk pengiriman surat

suara karena biaya yang relatif tinggi di negara yang bersangkutan.

Sedangkan masalah keterlambatan dana dari KPU terjadi di PPLN Bangkok

dan PPLN Perth. Bahkan di PPLN Bangkok harus meminjam dana terlebih

dahulu ke KBRI Bangkok guna mengatasi persoalan keterlambatan dana

tersebut. Sedangkan di PPLN Perth, pencairan dana yang terlambat

menyebabkan pengadaan logistik yang tertunda pula.

Ketiga, hambatan yang berupa kurang pahamnya pemilih dalam memahami

peraturan pemungutan. Keempat, hambatan yang berupa kekurangan jumlah

surat suara. Hal ini terjadi di PPLN Chicago yang mengalami kekurangan

jumlah surat suara karena terjadi lonjakan pemilih. Beberapa PPLN

menganggap penambahan surat suara 2% dari jumlah pemilih dinilai kurang.

PPLN dengan jumlah WNI yang terus bertambah karena menjadi tujuan

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

Page 40: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

34

belajar seperti Istanbul mengusulkan untuk menambahkan persentase

penambahan surat suara.

Kelima, hambatan yang berupa keterlambatan pengiriman logistik, seperti

yang terjadi pada PPLN Tokyo pada Pileg dan PPLN Havana pada Pilpres.

Diharapkan pengiriman logistik seperti surat suara tidak terlambat lagi ke

depannya karena pengiriman logistik yang tidak terlambat berdampak pada

peningkatan partisipasi pemilih melalui pos.

Grafik 13 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

(dalam Persen)

Grafik 14 Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

(dalam Persen)

38%

31%

8%

15%

8%

Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

Data Pemilih Kekurangan Dana

Kekurangan Surat Suara Peraturan Pemungutan

Keterlambatan Logistik

34%

33%

8%

8%

17%

Faktor Internal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

Data Pemilih Kekurangan DanaKekurangan Surat Suara Peraturan PemungutanKeterlambatan Logistik

Page 41: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

35

Sedangkan yang dikategorikan sebagai hambatan eksternal dalam proses

pemungutan suara terdiri dari enam kendala. Pertama, hambatan eksternal

terbesar yang paling sering ditemui pada proses pemungutan suara adalah

terkait dengan dilema politik kewarganegaraan, yaitu tidak adanya ijin bagi

WNI dari tempat kerjanya untuk berpartisipasi dalam Pemilu atau datang ke

TPSLN. Hal ini disebabkan karakter WNI sebagai pekerja informal yang tidak

mendapatkan izin dari majikan/ perusahaan. Kondisi ini dialami oleh WNI

yang bekerja di Persatuan Emirat Arab, Malaysia, Qatar, dan Turki.

Kedua, hambatan eksternal kedua yang jamak ditemui selama proses

pemungutan suara adalah kondisi geografis, seperti oleh jarak TPSLN dan

Dropbox yang terlalu jauh dari tempat tinggal WNI. Hal ini mengakibatkan

calon pemilih enggan datang ke TPSLN. Ketiga, kendala jasa pos di Negara

setempat. Beberapa PPLN mengeluhkan biaya dan layanan jasa pos yang

tidak memuaskan. Seperti pada PPLN Dar Es Salaam, jasa layanan Pos di

Tanzania terkesan lambat sehingga berpengaruh pada keterlambatan

diterimanya kembali surat suara.

Keempat, paham atau budaya anti demokrasi di Negara setempat. Budaya

demokrasi yang tidak berlaku pada negara tertentu, sehingga membuat

beberapa WNI sulit untuk keluar rumah karena tidak dizinkan oleh majikan,

seperti pada Negara Persatuan Emirat Arab dan Irak. Pihak PPLN Abu Dhabi

yang wilayah kerjanya meliputi Negara Persatuan Arab menyebutkan bahwa

partisipasi WNI di Negara tersebut rendah karena terkendala budaya Arab

mengenai arti demokrasi. Hal serupa juga di temui di PPLN Baghdad yang

wilayahnya meliputi Negara Irak.

Page 42: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

36

Grafik 15 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

Grafik 16 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

Kelima, kondisi keamanan di Negara setempat yang tidak kondusif, seperti

yang terjadi di seperti negara Irak, Suriah, Afghanistan, dan Papua New

Guinea. Pada waktu Pileg, kondisi di Afghanistan sedang tidak stabil. Hal ini

dikarenakan Afghanistan juga melakukan Pilpres yang diwarnai dengan

demonstrasi. Seringkali WNI harus diungsikan sementara, sehingga mereka

yang telah terdaftar dalam DPTLN tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di

Papua New Guinea terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok OPM.

Dimana seminggu sebelumnya OPM sudah menteror akan menggagalkan

01234567

Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

01234567

Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

Page 43: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

37

pemilu di Papua. Sedangkan di Suriah, kondisi konflik yang ada menyulitkan

sosialisasi pemilu sehingga sosialisasi hanya dilakukan di gedung KBRI.

Selain itu, pengiriman logistik pemilu mengalami kendala di perbatasan

Suriah karena ketatnya prosedur keamanan sehingga pemungutan suara

tidak dapat dilakukan melalui dropbox dan pos. Di Irak juga situasi keamanan

Negara tersebut tidak kondusif dikarenakan konflik yang masih berkecambuk

di Negara tersebut.

Keenam, tidak mendapatkan ijin pemungutan suara di luar KBRI/KJRI, seperti

pada PPLN Abu Dhabi, Dubai, Kuching, dan Manama. Di PPLN Dubai, dari

pemerintah setempat tidak memperbolehkan adanya TPS di luar premis KJRI

Dubai karena kebebasan berkumpul tidak dijamin oleh peraturan yang ada di

PEA. Sehingga hanya bisa mendirikan TPS di dalam premis KJRI Dubai.

Sedangkan di PPLN Abu Dhabi, opsi pemilihan via drop box tidak dilakukan

karena tidak ada ijin dari pemerintah Abu Dhabi untuk melaksanakan

pemungutan di luar KBRI. Pihak PPLN Kuching juga menghadapi situasi yang

hampir serupa dimana mereka kesulitan untuk mendapatkan ijin dari

Pemerintah Sarawak untuk membuka TPSLN diluar kantor KJRI, sehingga

PPLN Kuching hanya membuka 1 TPSLN di KJRI Kuching.

Ketujuh, waktu pemungutan yang bertepatan dengan waktu libur, sehingga

banyak WNI yang pulang ke Indonesia seperti di PPLN New Delhi dan

Moscow. Di New Delhi, pada Pilpres waktu pemungutan suara bertepatan

dengan Bulan Ramadhan sehingga menjadi salah satu penyebab

menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di Moscow misalnya,

rendahnya partisipasi dari WNI dikarenakan pada saat pemungutan suara

berada dalam masa liburan sehingga mobilitas WNI juga cukup tinggi.

Kedelapan, karakter WNI. Negara yang banyak dihuni oleh WNI dengan

aktivitas yang cukup tinggi menyulitkan mereka untuk menggunakan hak

pilihnya. Seperti pada negara Kolombia, Peru, Bolivia, dan negara akreditasi

PPLN Dakar yang banyak dihuni ABK; negara tujuan belajar Turki, Jerman,

dan Australia; dan negara dengan banyak pegawai profesional seperti Qatar.

Page 44: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

38

Kesembilan, kebijakan negara setempat. Seperti pada Pemerintah Arab

Saudi yang memberlakukan kebijakan amnesti bagi WNA yang berstatus

overstayers. Melalui kebijakan tersebut diindikasikan 20.000 WNI-O yang

terdaftar dalam DPTLN telah kembali ke Indonesia tanpa diidentifikasi

identitasnya sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kesepuluh, faktor alam seperti bencana alam hujan deras dan banjir yang

terjadi di beberapa titik di Argentina pada hari pemungutan suara sehingga

menyulitkan akses calon pemilih untuk datang ke TPSLN. Kesebelas,

demonstrasi, seperti yang terjadi di PPLN Hongkong pada hari pemungutan

suara diwarnai dengan demonstrasi.

Grafik 17 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

(dalam Persen)

10%

10%

13%

15% 18%

5%

5%

13%

5%

3% 3%

Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pileg

Kondisi Keamanan Izin Pemungutan

Kendala Jasa Pos Geografis

Izin dari Tempat Kerja Waktu Pemungutan

Karakter WNI Paham Anti Demokrasi

Kebijakan Negara Setempat Bencana

Demonstrasi

Page 45: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

39

Grafik 18 Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

(dalam Persen)

Selanjutnya, pada proses penghitungan suara secara keseluruhan berjalan

lancar. Keributan kecil hanya terjadi pada proses penghitungan suara di

PPLN Kuala Lumpur. Pada proses penghitungan suara via Pos terjadi

keributan antar saksi partai yang hadir, namun secara keseluruhan berjalan

lancar, aman, tertib.

D. Tahapan Penyelesaian Pemilu Luar Negeri 2014

Dari data laporan kegiatan 130 PPLN yang ada di 96 negara, pada tahapan

tahapan penyelesaian ini hampir tidak menemui kendala yang berarti. Dengan

kata lain, tahapan penyelesaian pada pemilu luar negeri 2014 baik pada Pileg

maupun Pilpres berjalan dengan lancar dan baik.

7%

10%

12%

15%

17%

15%

8%

13%

3% 0%

Faktor Eksternal Hambatan Pemungutan Suara Pilpres

Kondisi Keamanan Izin Pemungutan

Kendala Jasa Pos Geografis

Izin dari Tempat Kerja Waktu Pemungutan

Karakter WNI Paham Anti Demokrasi

Kebijakan Negara Setempat Bencana

Demonstrasi

Page 46: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

40

E. Catatan Kritis Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri

Dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu luar negeri 2014, dapat

disimpulkan bahwa persoalan atau hambatan yang muncul dalam

penyelenggaraan pemilu luar negeri akan sangat terkait dengan dengan

karakter negara setempat dimana WNI berdomisili (home country). Secara

umum,karakter dari home country yang memiliki persoalan dalam

penyelenggaraan pemilu luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Negara-Negara dengan mayoritas buruh migran, seperti Malaysia,

Hongkong, Timur Tengah, Jordania

2. Negara-Negara yang sedang berkonflik, seperti Palestina, Irak, Timur

Tengah

3. Negara-Negara yang menjadi tujuan kapal-kapal pesiar besar, seperti

Eropa Selatan, Amerika Latin, Colombia

Pada negara-negara yang memiliki corak seperti diatas, biasanya akan

ditemui hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri,

baik hambatan pada aktivitas-aktivitas di tahapan persiapan maupun

aktivitas-aktivitas di tahapan penyelenggaraan.

Sementara itu, jika berbicara kualitas penyelenggaraan pemilu di luar negeri,

ada beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, dari

aspek pembiayaan, apakah efektif dan efisien. Artinya, apakah biaya besar

yang dikeluarkan oleh membiayai pemilu luar negeri tersebut sebanding

dengan tingkat partisipasi WNI dalam pemilu. Pengalaman penyelenggaraan

pemilu luar negeri yang dilakukan KPU menggambarkan bahwa pembiayaan

pemilu tersebut memang besar, namun hal itu perlu diupayakan semaksimal

mungkin oleh KPU dalam rangka menjamin pemenuhan hak politik.

Kedua, dari aspek potensi pelanggaran, apakah pemilu di luar negeri justru

melahirkan potensi pelanggaran yang cukup besar. Jika hal ini yang terjadi,

dikhawatirkan penyelenggaraan pemilu luar negeri malah tidak membawa

dampak bagi proses pembelajaran demokrasi. Data dan informasi selama

penyelenggaraan pemilu luar negeri menunjukkan minimnya potensi

pelanggaran selama pemilu luar negeri berlangsung. Ketegangan atau friksi

Page 47: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

41

kecil yang muncul selama proses penghitungan suara hanya terjadi di PPLN

Kuala Lumpur. Meski demikian, bukan berarti bahwa penyelenggaraan pemilu

luar negeri bebas dari potensi pelanggaran.

Ketiga, dari aspek metode memilih, apakah biaya yang terlalu mahal setimpal

dengan hasil. Pembiayaan metode memilih melalui dropbox atau pos

biasanya menghabiskan biaya yang cukup besar.Pengalaman

penyelenggaraan pemilu luar negeri yang dilakukan KPU memaparkan

dengan sangat jelas bahwa metode memilih melalui dropbox dan pos

membutuhkan biaya yang cukup besar karena biaya pos dimasing-masing

negara sangat bervariasi. Bahkan tidak jarang ada PPLN setempat

kekurangan dana untuk membiaya pos dan dropbox. Apalagi pada Pemilu

2014 yang lalu Indonesia membentuk 130 perwakilan dimana 1 TPSLN

menampung 30 orang /calon pemilih. Hal ini tentu saja memakan biaya yang

tidak sedikit. Walau demikian, biaya besar yang dikeluarkan KPU tersebut

sebenarnya mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam proses

berdemokrasi.

Page 48: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

42

Bab 4 Rekomendasi

Ada dua kesimpulan pokok yang dapat ditarik dari keseluruhan proses

penyelenggaraan pemilu luar negeri 2014 yang sudah berlangsung. Pertama,

untuk menjamin hak politik WNI yang sedang berada di luar negeri, Negara

wajib memfasilitasi setiap WNI tersebut untuk bisa mengikuti pemilu. Sejauh

ini fasilitasi Negara terhadap penyelenggaraan pemilu luar negeri 2014 baik

pemilu legislatif maupun pemilu presiden sudah cukup memadai dalam

menjamin hak politik WNI yang sedang berada di luar negeri meskipun harus

diakui masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu ditindaklanjuti demi

perbaikan penyelenggaraan pemilu luar negeri mendatang.

Kedua, pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu luar negeri

mencerminkan bahwa demokrasi membutuhkan biaya yang besar.

Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa penyelenggaraan pemilu

luar negeri memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Meskipun

demikian, pemilu luar negeri tersebut cukup efektif karena mampu

memfasilitasi hak politik WNI. Pada pemilu legislatif tahun 2014 tercatat

22,18% dari total 2.093.298 pemilih menggunakan hak pilihnya di luar negeri

(KPU, 2014). Sedangkan pada pemilu presiden terdapat 33,62% WNI di luar

negeri yang menggunakan hak suaranya dari total 2.101.538 pemilih yang

terdaftar (KPU, 2014). Sedangkan pada pemilu legislatif 2009, ada sekitar

22,3% WNI luar negeri yang menggunakan hak pilihnya, dan pemilu presiden

tercatat 32% WNI luar negeri yang memakai hak pilihnya2. Jika dibandingkan

antara pemilu 2014 dengan pemilu 2009, memang tidak terjadi peningkatan

signifikan dalam tingkat partisipasi pemilu WNI luar negeri. Akan tetapi,

fasilitasi yang dilakukan Negara melalui KPU mencerminkan bahwa

pemerintah Indonesia serius dalam memenuhi kewajibannya melindungi dan

memenuhi hak politik warga negaranya di manapun ia berada.

2

Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/86796-pemilu-di-luar-negeri-diadakan-lebih-cepat.html

Page 49: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

43

Dalam konteks ini terjadi trade off antara efektivitas vs efisiensi. Artinya,

walaupun penyelenggaraan pemilu luar negeri sangat membutuhkan biaya

yang besar (tidak efisien), namun adanya penyelenggaraan pemilu luar negeri

ini cukup efektif dalam rangka menjamin hak politik warga negara dimanapun

ia berada. Sehingga, walaupun dalam kalkulasi ekonomi penyelenggaraan

pemilu negeri tidak efisien, namun ia cukup efektif untuk menjamin fasilitasi

Negara terhadap pemenuhan hak politik warga negara.

Terkait dengan berbagai tantangan yang muncul pada pemilu luar negeri

2014 sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, guna

memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu luar negeri ke depannya, perlu

pembenahan maupun penguatan di tiga level, yaitu di level sistem, level

organisasional, dan level individu (lihat bagan 3).

Bagan 3 Level Penguatan Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri

Pembenahan di level sistem

Pada level sistem, pembenahan dan penguatan akan difokuskan pada

perumusan kerangka regulasi yang berupaya untuk menetapkan kondisi-

kondisi kerangka yang memungkinkan dan yang membatasi (pengatur) bagi

KPU, dan dimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain

melalui peraturan perundang- undangan dan kebijakan pendukungnya.

Sistem

Kelembagaan

Individu

Page 50: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

44

Pada level sistem ini, KPU sebaiknya melakukan pembenahan regulasi terkait

penyelenggaraan pemilu luar negeri. Berdasarkan fakta empiris di lapangan

dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri 2014 yang lalu, diperlukan sebuah

kerangka regulasi penyelenggaran pemilu luar negeri yang lebih disesuai

dengan karakter negara setempat. Regulasi tersebut perlu memperhatikan

dan mengakomodasi ―kekhususan‖ negara setempat. Artinya, ada

asimetrisme desain regulasi/peraturan KPU. Setidaknya ada dua aspek

dalam regulasi/peraturan penyelenggaraan pemilu luar yang perlu dibenahi

oleh KPU, yaitu:

1. Aspek pembiayaan pemilu luar negeri yang dilakukan oleh KPU perlu

memperhatikan karakter geografis negara setempat dan karakter

demografis WNI di negara setempat.

2. Aspek pemenuhan SDM penyelenggara pemilu luar negeri. Peraturan

KPU hendaknya lebih fleksibel dalam menerapkan persyaratan bagi

petugas penyelenggara pemilu luar negeri (PPLN dan KPPSLN).

Hendaknya persyarakat untuk menjadi PPLN dan KPPSLN disesuai

dengan karakter WNI di negara setempat.

Pembenahan di level kelembagaan

Pada level kelembagaan, pembenahan dan penguatan difokuskan pada

sumberdaya organisasi, sumberdaya material organisasi, struktur organisasi,

proses‐proses kerja dan budaya kerja, serta pola hubungan organisasi

dengan organisasi lainnya. Pada level kelembagaan ini, ada beberapa hal

yang perlu dilakukan oleh KPU, yaitu:

1. Memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi antara KPU dengan PPLN

Ada dua isu krusial yang sering muncul dalam penyelenggaran pemilu

luar negeri, yaitu (1) keterlambatan logistik dan ketidakcukupan logistik

pemilu; dan 2) keterlambatan transfer dana pemilu luar negeri. Oleh

karena itu, perlu perbaikan distribusi logistik, ketercukupan/ketersediaan

logistik pemilu, serta transfer dana pemilu yang tepat waktu.

Keterlambatan distribusi logistik pemilu dan keterlambatan trasnfer dana

pemilu yang sering dialami oleh PPLN dapat diatasi jika pola koordinasi

Page 51: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

45

dan komunikasi antara KPU dengan PPLN berjalan dengan baik. Perlu

dibangun komunikasi yang intensif KPU dengan pihak PPLN sehingga

KPU dapat menyerap segala persoalan yang muncul selama

penyelenggaraan pemilu luar negeri. Dalam hal ini, daya responsivitas

KPU terhadap persoalan-persoalan yang dialami PPLN perlu diperbaiki

melalui pola komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif.

2. Memperbaiki pola koordinasi dan komunikasi antara KPU dengan

lembaga lainnya dalam rangka penyusunan data kewarganegaraan

(pemutakhiran data)

Isu krusial yang kerap muncul terkait dengan persoalan data pemilih

(pemuktahiran data) adalah ketidakakuratan data pemilih yang

disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah belum adanya

sistem penyediaan data WNI yang terintegratif. Untuk itu, ke depan perlu

pembenahan sistem administrasi data WNI. Guna mendapatkan data

WNI yang akurat, KPU dapat bekerjasama dengan kementerian terkait,

dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dalam menyusun data

kewarganegaraan (pemutakhiran data). Pengalaman penyelenggaraan

pemilu luar negeri PPLN kesulitan mendapat data resmi WNI dari KBRI

setempat. Persoalan inilah yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU. Selain itu,

KPU juga dapat melakukan kerjasama dengan perusahanaan atau

lembaga dimana WNI bekerja dalam rangka pemuktahiran data tersebut.

3. Memperkuat pengamanan pemilu di luar negeri melalui kerjasama KPU

dengan pihak keamanan negara setempat

Isu keamanan di negara setempat menjadi salah satu kendala WNI dalam

memberikan suaranya di TPSLN, terutama di negara-negara yang tengah

dilanda konflik. Guna meminimalisir hal tersebut, KPU dan PPLN

setempat perlu memperkuat pengamanan pemilu di luar negeri pada hari

pemungutan suara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan PPLN di

negara-negara yang tengah berkonflik tersebut adalah dengan

bekerjasama dengan pihak keamanan di negara negara setempat.

Dengan demikian, hak politik WNI terjamin dan tingkat partisipasi WNI

dalam pemilu juga meningkat.

Page 52: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

46

Pembenahan di level individu

Pada level individu ini, pembenahan dan penguatan difokuskan pada upaya

penguatan kapasitas individu agar mampu mengemban segala tanggung

jawab profesional dan teknis mereka. Yang menjadi titik berat perhatian

adalah keahlian dan kompetensi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi

dan sikap kerja, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika.

Pada level individu ini, ada dua hal utama yang direkomendasi untuk

dilakukan oleh KPU. Pertama, KPU perlu mempersiapkan tenaga PPLN dan

KPPSLN secara matang. Dari data dan informasi yang ada terkait

penyelenggaraan pemilu di luar negeri, penyiapan tenaga PPLN dan

KPPSLM seringkali mengalami keterlambatan dalam pembentukannya. Hal

ini nantinya akan berimplikasi terhadap optimalisasi tugas dan

tangggungjawab PPLN dan KPPSLN dalam mempersiapkan pemilu luar

negeri yang berkualitas.

Kedua, bimbingan teknis terhadap penyelenggara pemilu luar negeri (PPLN

dan KPPSLN) harus dilakukan secara terencana dan tidak tergesa-gesa.

Fakta empiris penyelenggaraan pemilu luar negeri menggambarkan bahwa

bimbingan teknis terhadap PPLN dan KPPSLN terkesan dilaksanakan

seadanya, tergesa-gesa, dan seolah kurang serius dipersiapkan oleh KPU.

Padahal bimbingan teknis ini dibutuhkan bagi petugas PPLN dan KPPSLN

untuk memahami apa yang menjadi peran dan tanggungjawabnya selama

menjadi petugas penyelenggara pemilu luar negeri. Kelalaian dan

ketidakseriusan dalam mempersiapkan tenaga teknis ini justru hanya akan

menimbulkan masalah baru dalam penyelenggaraan pemilu luar negeri. Oleh

karena itu, KPU hendaknya serius dan memiliki perencanaan yang matang

juga substansi/materi bimbingan teknis yang dipersiapkan dengan baik dalam

memberikan bimbingan teknis kepada PPLN dan PPSLN karena merekalah

ujung tombak KPU dalam memfasilitasi WNI dalam pemilu luar negeri.

Page 53: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

47

Tabel 1 Tawaran Rekomendasi bagi Perbaikan

Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri

Level Lingkup Pembenahan Tawaran Rekomendasi

Ind

ivid

u Fokus pada upaya penguatan kapasitas

individu agar mampu mengemban segala tanggung jawab profesional dan teknis mereka.

1. KPU perlu mempersiapkan tenaga PPLN dan KPPSLN secara matang

2. Bimbingan teknis terhadap PPLN dan KPPSLN dilakukan secara terencana dan tidak tergesa-gesa

Ke

lem

bag

aa

n

Fokus pada sumberdaya organisasi, sumberdaya material organisasi, struktur organisasi, proses‐proses kerja dan

budaya kerja, serta pola hubungan organisasi dengan organisasi lainnya.

1. Memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi antara KPU dengan PPLN

2. Memperbaiki pola koordinasi dan komunikasi antara KPU dengan lembaga lainnya dalam rangka penyusunan data kewarganegaraan (pemutakhiran data)

3. Penyediaan sistem data WNI yang terintegratif

4. Memperkuat pengamanan pemilu di luar negeri melalui kerjasama KPU dengan pihak keamanan negara setempat

Sis

tem

Fokus pada perumusan kerangka regulasi yang berupaya untuk menetapkan kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan dan yang membatasi (pengatur) bagi KPU

Asimetrisme peraturan KPU yang terkait dengan dua hal:

1. Aspek pembiayaan pemilu luar negeri yang dilakukan oleh KPU perlu memperhatikan karakter geografis negara setempat dan karakter demografis WNI di negara setempat.

2. Aspek pemenuhan SDM penyelenggara pemilu luar negeri lebih fleksibel dalam menerapkan persyaratan bagi petugas penyelenggara pemilu luar negeri (PPLN dan KPPSLN) yang disesuaikan dengan karakter WNI di negara setempat

Page 54: ANALISA PENYELENGGARAAN PEMILU LUAR NEGERI …politiveidea.com/.../Analisa-Penyelenggaraan-Pemilu... · penyelenggaraan pemilu luar negeri penting untuk dilaksanakan. Setidaknya ada

48

Referensi Beetham, David, Democracy and Human Rights, Cambridge: Polity Press, 1999. Ellis, Andrew. 2007. Voting from Abroad: The International IDEA Handbook. Stockholm: Idea International Landman, Todd, Studying Human Rights, New York: Routledge, 2006 Laporan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi dan Luar Negeri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum DPR Tahun 2014 daerah pemilihan DPR DKI Jakarta II Aceproject.org. 2014. Comparative Data —. [online] Available at:

http://aceproject.org/epic-en/CDMap?question=VO004&f= (diakses, 20 desember 2014)

***