Indonesia vs Malaysia: Sengketa Siapa Yang lebih Melayu

By abimanyu ⋅ December 16, 2007 ⋅ Post a comment Filed Under  Indonesia, malaysia, nasionalisme, representation

BERITA-berita “pertarungan” Indonesia-Malaysia kini bak tiada habisnya. Sepertinya, setiap sekian minggu akan muncul di berbagai media cetak dan elektronik Indonesia kisah-kisah keagresifan dan ketamakan Negeri Jiran tersebut. Mulai dari perlakuan RELA terhadap Warga Negara Indonesia, dipatenkannya batik oleh perusahaan Malaysia, situs blog ihateindon.blogspot.com, dan yang terkini, kolektor-kolektor Malaysia dituduh oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) melakukan pencurian naskah-naskah kebudayaan Melayu di Nusantara.

Seperti kita ketahui bersama, goresan awal dari konflik antara dua nasion ini terletak pada menangnya Malaysia dalam kontes siapa yang boleh memiliki dua pulau Sipadan dan Ligitan. Kelanjutan dari peristiwa tersebut adalah minggu-minggu tegang di perairan Ambalat yang puncaknya adalah “tabrakan” antara dua kapal perang masing-masing dari kedua negara. Di sisi lain, tak bisa dilepaskan juga dari memori kita peristiwa eksodus besar-besaran buruh migran Indonesia ke Nunukan, sebuah kota kecil perbatasan di Kalimantan Timur. Menariknya, masalah representasi Malaysia di Indonesia ini sebenarnya bergerak dari berbagai faktor yang sama sekali awalnya tak berhubungan, namun secara bersamaan menunjukkan adanya cacat besar pada nasionalisme masing-masing negeri. Dan ini tampaknya tak disadari oleh banyak pihak. Beberapa waktu lalu, Majalah Tempo terbit dengan judul “Encik Maunya Apa?”. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut.

Krisis Lapangan Pekerjaan

Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia di Malaysia yang diberitakan akhir-akhir ini sebenarnya adalah sebuah gejala dari sebuah persoalan yang cukup signifikan di Malaysia dan Indonesia.

Banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, yakin bahwa orang Indonesia hanyalah sumber masalah, pelaku “jenayah” alias tindak kriminal, dan lain sebagainya. Berita-berita di koran-koran sensasional Malaysia juga memperkuat kesan ini dengan menghubungkan kasus-kasus kriminal yang tak terselesaikan dengan keberadaan buruh migran Indonesia.

Mengapa representasi “Indon=Jenayah” menjadi kuat di Malaysia? Salah satu alasannya adalah adanya 1,5 juta buruh migran Indonesia dari total 2 jutaan buruh migran di seluruh Malaysia. Negeri Jiran ini sendiri berpenduduk sekitar 23 juta, artinya buruh migran Indonesia bisa mencapai 10% jumlah populasi dewasa Malaysia. Representasi “Indon=Jenayah” kemudian sangat jelas adalah cerminan dari kompetisi lapangan pekerjaan di Malaysia, di mana banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, merasa tersingkirkan.

Menurut Majalah Economist, angka pengangguran di Malaysia mencapai 3,5 persen, jauh di bawah Indonesia yang mencapai 9,8 persen. Namun banyaknya anggota aktif RELA, milisi binaan Kementrian Hal Ehwal Dalam Negeri, menunjukkan banyaknya warga Malaysia yang tersingkir dalam pasar tenaga kerja. Belakangan, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk

membayar RM 4 dan menurut Komandan Rela Datuk Zaidon Asmuni, anggota RELA bekerja setidaknya 8 jam sehari tanpa lembur. Bukan sesuatu yang baru di dunia ini, para pengangguran dibujuk untuk masuk ke dalam milisi buatan pemerintah. Indonesia juga telah melakukan hal yang sama dengan pembentukkan Kamra dan Satpol PP, dengan tugas-tugas dan terkadang kebrutalan yang sama.

Kembali mengenai 1,5 juta buruh migran Indonesia di Malaysia, sumber utama dari fakta ini adalah ketidakmampuan ekonomi Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Sebagian besar buruh migran Indonesia berasal dari wilayah-wilayah semi perkotaan semi pedesaan, wilayah-wilayah dimana ekonomi pedesaan masih mendominasi sementara pertumbuhan penduduk dan tempat tinggalnya sudah perkotaan. Kota-kota kecil di Jawa adalah daerah asal sebagian besar buruh migran, di mana lapangan pekerjaan tidak lagi memadai untuk angkatan kerjanya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyadari benar besarnya pendapatan masuk yang dapat diperoleh dari buruh migran. Ini yang membuat “ekspor” buruh migran menjadi bagian dari “strategi” pendapatan nasional. Ini bisa kita lihat dari spanduk-spanduk “Selamat Datang Pahlawan Devisa” di berbagai bandara internasional Indonesia, dan keberadaan terminal khusus buruh migran di Bandara Soekarno Hatta. Daripada membangun industri nasional yang menyerap tenaga kerja dengan upah yang layak, pemerintah memilih mendapatkan devisa dari “ekspor” tenaga kerja.

Tekanan terhadap Rejim UMNO

Faktor lainnya yang turut mendorong pertarungan ini adalah tekanan terhadap kekuasaan UMNO dari berbagai elemen masyarakat. UMNO merupakan organisasi politik yang berdiri untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan khusus etnis Melayu dalam berhadapan dengan etnis India dan Cina. Sejarah perkembangan UMNO sendiri adalah kelanjutan dari organisasi serupa yang meminta hak-hak khusus tersebut dari pemerintah kolonial Inggris. Ketika sebagian besar etnis Cina bersimpati dengan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh pemberontakkan Partai Komunis Malaya, pemerintah kolonial Inggris memberikan konsesi kemerdekaan kepada elit Melayu.

Tuntutan-tuntutan demokratik yang dikumandangkan mulai menggerogoti legitimasi kekuasaan UMNO. Belakangan ini Malaysia mengalami demonstrasi-demonstrasi besar yang menuntut kebebasan demokratis yang lebih luas dalam bentuk Pemilihan Umum yang bersih. Kalangan minoritas, seperti etnik keturunan India, juga melakukan aksi-aksi protes untuk mengedepankan kepentingan mereka yang selama ini yang berada di bawah diskriminasi pro-Melayu.

Dalam posisi demikian, UMNO berupaya untuk memperkuat legitimasinya dengan mencari dukungan dari etnis Melayu. Di sinilah pemerintah yang didominasi UMNO mencoba menegaskan peran mereka sebagai pelindung etnis Melayu. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara visual dapat dianggap melindungi etnis Melayu, ini juga yang menjelaskan mengapa begitu banyak wewenang yang diberikan kepada RELA. Kedua, adanya kecenderungan untuk membentuk identitas nasional yang mendukung kesan tersebut.

Sengketa Nasionalisme

Di tengah sebuah dorongan untuk melegitimasi pemerintahan yang berlandaskan diskriminasi pro Melayu, sangat wajar jika akan muncul dorongan-dorongan lain untuk melegitimasi ke-Melayu-an Malaysia. Seperti halnya nasionalisme Indonesia pada masa kini, nasionalisme Malaysia merupakan nasionalisme resmi yang didesakkan oleh elit sebagai reaksi terhadap nasionalisme popular yang berlandaskan gerakan sosial untuk kemerdekaan. Nasionalisme resmi sangat mengandalkan klaim-klaim masa lalu, mencari-cari di dalam tradisi hal-hal yang mengesahkan sebuah masyarakat adalah sebuah bangsa yang sudah ada dari dahulu kala.

Dalam kasus Malaysia, memang hal tersebut terkait juga dengan industri pariwisata yang mengandalkan identitas keunikan sebagai elemen pemasarannya. Ini membuat adanya semacam insentif untuk mewujudkan identitas tersebut dengan menggunakan misalnya lagu “Rasa Sayange” ataupun dipatenkannya batik Malaysia.

Persoalannya kemudian, Indonesia sebagai negeri yang bertetangga dengan Malaysia juga memiliki pengaruh kebudayaan Melayu yang sangat kuat, bahkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Nasionalisme Indonesia juga tak kalah resminya dengan nasionalisme Malaysia. Sebagian besar orang Indonesia telah “didoktrin” dengan kebanggaan nasional yang berlandaskan pada klaim-klaim masa silam, termasuk juga elemen-elemen kebudayaan seperti lagu “Rasa Sayange” dan seni membatik. Jika seluruh elemen kebudayaan Melayu sudah diklaim oleh Malaysia, apalagi yang dimiliki Indonesia yang bisa diklaim sebagai akar dari bangsa Indonesia?

Sengketa Indonesia-Malaysia sebenarnya menunjukkan bahwa nasionalisme yang dominan baik di Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak memiliki dasar apa-apa untuk masa depan. Klaim berdirinya bangsa Malaysia dan Indonesia hanyalah fantasi tentang masa lampau, itulah sebabnya akan selalu muncul konflik di antara kedua negeri.***

GEOPOLITIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya kami dari pihak penyusun dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membahas Geopolitik Indonesia dalam bentuk makalah. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dosen sebagai bahan pertimbangan nilai.

Dalam penyusunan makalah ini, tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu khususnya dari rekan-rekan sekelompok kami sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada beberapa hambatan yang kami alami dalam penyusunan makalah ini. Namun, berkat motivasi yang disertai kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat teratasi.

Semoga makalah ini, dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca. Dan apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat kekurangan kiranya pembaca dapat memakluminya. Akhir kata dengan kerendahan hati, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan makalah ini. Sekian dan terima kasih.

Penyusun

BAB IPENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menentukan cita-cita tujuan nasionalnya yang menjadi sasaran yang harus dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sedangkan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasionl, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya geografi, manusia dan lingkungannya. Kondisi Indonesia seperti ini, dapat merupakan kerawanan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional, karena apabila tidak dibina dengan baik kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah persatuan, kesatuan, serta integrasi nasional Indonesia.Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya, maka kerawanan yang berupa perbedaan-perbedaan tersebut harus dapat dinetralisir dengan melakukan pembinaan jiwa persatuan, kesatuan, serta integrasi nasional Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa yang mantap diperlukan wawasan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya, karena untuk mencapai tujuan nasional diperlukan suatu cara pandang yang sama dari bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memandang bangsa dan Negara Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Cara pandang tersebut dikenal sebagai wawasan dan bagi bangsa Indonesia yang mempunyai Nusantara sebagai tanah air dan tanah tumpah darah. Maka wawasan tersebut disebut Wawasan Nusantara.

B. Latar Belakang Masalah.

Negara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi oleh negara-negara lain, terutama Negara-negara tetangga atau negara yang berada dalam satu kawasan dengannya. Untuk itulah diperlukan satu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan diatas permukaan bumi ini. Sistem politik tersebut dinamakan Geopolitik yang mutlak dimiliki dan diterapkan oleh setiap Negara di sekitanya tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem Geopolitik yang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis negara Indonesia diatas permukaan planet bumi.

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian geopolitik itu sendiri dari beberapa teori geopolitik ?

Geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik.

“Geo” artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya.

Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Maka, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu negara.

2. Bagaimana wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik ?

Ditinjau dari tataran pemikiran/ konsepsi yang berlaku di Indonesia wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan pra-syarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah unik dengan ciri-ciri demografi,anthropologi, meteorology dan latar belakang sejarah yang memberi peluang munculnya desintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia yaitu melalui ikrar sumpah pemuda, dimana amanatnya adalah satu nusa,yang berarti keutuhan ruang nusantara;satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia; satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang nusantara bersama isinya.

Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah maka wawasan nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi: kesatuan politik;kesatuan ekonomi;kesatuan sosial budaya dan kesatuan hankam.

3. Bagaimana otonomi daerah itu ?

Wacana atau perbincangan publik menyangkut perubahan UU otonomi daerah yakni mulai UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 bahkan UU yang terakhir ini terancam dieliminir karena sekarang ini sedang dibahas RUU tentang otonomi daerah sebagai pengganti UU yang kurang efektif. Hakikat asas disentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah adalah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesungguhnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB IIPEMBAHASANGEOPOLITIK INDONESIA

A. Teori-Teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata”geo” atau bumi dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Beberapa pendapat dari pakar-pakar Geopolitik antara lain sebagai berikut:

a. Pandangan Ajaran Frederich Ratzel

Pada abad ke-19 Frederich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannyayang ilmiah dan universal.Pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel adalah:

1. Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan Negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organism yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.

2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut,makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.

3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.

4. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah hidup tidak mendukung bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).

5. Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan,kegiatan(ekonomi,perdagangan, perindustrian) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah,batas-batas suatu Negara pada hakikatnya bersifat sementara. Apabila ruang hidup Negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas Negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

Ilmu bumi politik berdasarkan ajaran Ratzel tersebut justru menimbulkan dua aliran, dimana yang satu berfokus pada kekuatan di darat, sementara yang lainnya berfokus pada kekuatan di laut. Ratzel melihat adanya persaingan antara kedua aliran itu,sehingga ia mengemukakan pemikiran yang baru,yaitu dasar-dasar suprastruktur geopolitik kekuatan total/ menyeluruh suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Pemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan Negara yang dianalogikan dengan organisme.

b. Pandangan Ajaran Rudolf Kjellen

Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Kjellen menegaskan bahwa Negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai “prinsip dasar”. Pokok ajaran Kjellen adalah :

1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara di mungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.

2. Negara merupakan suatu system politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik dan politik memerintah.

3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam, untuk memperoleh batas-batas Negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

c. Pandangan Ajaran Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer berkembang di Jerman ketika Negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut ajaran Kjellen,yaitu:

1. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengajar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

2. Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa,Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.

3. Rumusan ajaran Haushofer lainnya adalah sebagai berikut: Geopolitik adalah doktrin Negara yang menitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan social yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Rudolf Kjellen dan bersifat ekspansif.

d. Pandangan Ajaran Sir Halford Mackinder

Teori ahli geopolitik ini pada dasarnya menganut “konsep kekuatan” dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung” yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia” yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selanjutnya barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat

menguasai dunia.

e. Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Kedua ahli ini mempunyai gagasan “Wawasan Bahari” yaitu kekuatan di lautan. Ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “Kekayaan Dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

f. Pandangan Ajaran W.Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederik Charles Fuller.

Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori “Wawasan Dirgantara” yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya dikandangnya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.

g. Ajaran Nicholas J. Spykman

Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan teori Daerah Batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut dan udara. Dalam pelaksanaanya, teori ini disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

B. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Geopolitik.

Ditinjau dari tataran pemikiran/ konsepsi yang berlaku di Indonesia wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan pra-syarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Konfigurasi Indonesia adalah unik dengan ciri-ciri demografi,anthropologi, meteorology dan latar belakang sejarah yang memberi peluang munculnya desintegrasi bangsa. Tidaklah mengherankan apabila para pendiri Republik sejak dini telah meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia yaitu melalui ikrar sumpah pemuda, dimana amanatnya adalah satu nusa,yang berarti keutuhan ruang nusantara;satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia; satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang nusantara bersama isinya.

Kebangsaan Indonesia terdiri dari 3 unsur geopolitik yaitu:1. Rasa Kebangsaan2. Paham Kebangsaan3. Semangat Kebangsaan

Ketiga-tiganya menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi. Rasa kebangsaan adalah suplimasi dari sumpah pemuda dan menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat,dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia ini. Paham kebangsaan yang merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu serta bagaimana mewujudkan masa depannya. Ia merupakan intisari dari visi warga bangsa tentang kemana bangsa ini harus di bawa ke masa depan dalam suasana lingkungan yang semakin menantang. Secara formal paham kebangsaan dapt dibina melalui

proses pendidikan dan pengajaran dalam bentuk materi ajaran misalnya wawasan nusantara, ketahanan nasional, doktrin dan strategi pembangunan nasional,sejarah dan budaya bangsa. Untuk itu para perancang materi pengajaran harus benar-benar memiliki visi dan pengetahuan tentang kebangsaan serta kaitannya dengan kepentigan geopolitik. Semangat kebangsaan atau nasionalisme merupakan produk akhir dari sinergi rasa kebangsaan dengan paham kebangsaan. Banyak pakar yang berpendapat bahwa konsepsi tentang rasa kebangsaan tau wawasan kebangsaan secara keseluruhan sudah usang dan ketinggalan zaman.

Dengan demikian bahwa geopolitik hanya akan efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap, karena tanpa itu ia tidak lebih hanya permainan politik semata, sebab wawasan kebangsaan akan membuat ikrar satu bangsa terwujud dan bangsa yang satu dapat mewujudkan satu nusa dengan berbekal landasan satu bahasa. Oleh karena adanya amanat yang demikian itulah, maka wawasan nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi:

1. Kesatuan Politik

Kesatuan politik disadari pentingnya dari adanya kebutuhan untuk mewujudkan pulau-pulau di wilayah nusantara menjadi satu entity yang utuh sebagai tanah air. Ini berarti bahwa tidak ada lagi laut bebas diantara pulau-pulau tersebut, sehingga laut diantara pulau-pulau itu berubah dari pemisah menjadi pemersatu tanah air nusantara.

2. Kesatuan Ekonomi

Kegiatan ekonomi memerlukan ruang gerak dan ini dapat disediakan melalui proses demokratisasi. Akan tetapi demokrasi tidaklah berarti berbuat sesuai aturannya sendiri-sendiri akan tetapi perlu taat pada koridor yang telah disepakati bersama. Setelah kegiatan ekonomi diberikan ruang gerak yang cukup maka perlu dijaga kesatuaanya diseluruh wilayah negara, antara lain berlakunya satu mata uang tunggal yaitu rupiah. Pada saat krisis ekonomi memuncak dan nilai tukar rupiah sangat labil, maka mencairlah kesatuan ekonomi karena untuk sementara para pelaku ekonomi bertransaksi dengan dollar AS.

3. Kesatuan Sosial Budaya.

Bangsa Indonesia sesungguhnya mewujudkan atas dasar kesepakatan bukan atas dasar sejarah atau geografi. Dalam BPUPKI terjadi perdebatan antara para tokoh pendiri Republik ini tentang apa itu bangsa Indonesia dan apa itu wilayah Negara Indonesia.

Kesatuan sosial budaya sesungguhnya merupakan sublimasi dari rasa paham dan semangat kebangsaan. Tanpa memandang suku, ras, dan agama serta asal keturunan, perasaan perasaan satu dimungkinkan untuk dibentuk asal sama-sama mengacu pada wawasan kebangsaan Indonesia sebagaimana isi dan makna sumpah pemuda.

4. Kesatuan Hankam.

Makna utama dari kesatuan hukum adalah bahwa masalah bidang hankam, khususnya keamanan

dan pembelaan negara adalah tanggung jawab bersama.Atas dasar itulah sistem Hankamrata memiliki 3 ciri utama yaitu:

1. Orientasinya pada rakyat, karena memang diperuntukkan terciptanya rasa aman dan keamanan rakyat.

2. Pelibatannya secara semesta, yang maknanya adalah bahwa setiap warga dan setiap fasilitas dapat dilibatkan di dalam upaya Hankam

3. Digelarnya di wilayah nusantara secara kewilayahan, yang maknanya tiap unit wilayah harus di upayakan agar dapat menggalang ketahanan masing-masing.

Secara geopolitik kesatuan hankam bermakna bahwa di dalam negeri hanya ada TNI dan Polri sebagai satuan pengamanan bersenjata yang berarti tidak diperbolehkan ada satuan bersenjata di luat itu. Karena itulah maka pemilikan senjata api dilarang kecuali mendapat azin dari Polri untuk digunakan bagi kepentingan khusus. Pegawai pemerintah dengan tugas khusus juga dipersenjatai sebagai sarana self defense mengingat bidang tugasnya yang membawa konsekuensi keamanan bagi dirinya.

C. Otonomi Daerah

Wacana atau perbincangan publik menyangkut perubahan UU otonomi daerah yakni mulai UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 bahkan UU yang terakhir ini terancam dieliminir karena sekarang ini sedang dibahas RUU tentang otonomi daerah ( atau dengan nama lain) sebagai pengganti UU tersebut yang dinilai kurang efektif .

Dinamika dan kebutuhan masyarakat membuat penyelenggaraan pemerintahan dengan asas sentralisasi tidak lagi efektif, apalagi dengan bentangan wilayah nusantara yang sangat luas. Oleh karena sejak awal berdirinya Negara ini, para pendiri Negara telah merencanakan pemberian otonomi dalam kerangka negara kesatuan

Hakikat asas disentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah adalah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesungguhnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Adanya penilaian skeptis dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya menyangkut kesiapan sumber daya manusia di daerah dalam mengelolah kewenangan dan mendayagunakan potensi lokalnya.

Otonomi daerah sesungguhnya merupakan langkah sistimatis untuk memperkuat dan merekatkan kembali pilar-pilar negara yang cenderung mengalami proses perapuhan. Otonomi dipandang sebagai proses terselenggaranya distribusi kewenangan secara serasi dan proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota dalam bingkai keutuhan negara-negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1). Pemahaman tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Banyak salah tafsir yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari akademisi, pengamat sampai politisi tentang konsep desentralisasi otonomi daerah. Kesalahan ini muncul karena terbatasnya pemahaman tentang pemerintahan daerah, ataupun karena argumentasi yang diajukan lebih merupakan argumentasi politik ketimbang argumentasi keilmuan.Menurut Harun Al Rasyid (2003), ada beberapa kesalahan penafsiran pada awal pelaksanaan otonomi daerah,antara lain:

1. Otonomi semata-mata dikaitkan dengan uang.

Sudah sangat alamiah jika berkembang pemahaman dalam masyarakat bahwa otonomi daerah menimbulkan konsekuensi bahwa segala pembiayaan untuk aktifitas pemerintahan dan pembangunan akan menjadi beban dearah otonomi yang bersangkutan.

2. Daerah belum mampu dan belum siap

Di dalam membahas pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, banyak diungkapkan bahwa kita terlalu tergesa-gesa memberlakukan konsep kebijakan tersebut karena daerah-daerah belum menyiapkan perangkat yang akan diberdayakan sehingga dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Daerah otonomi daerah maka pusat akan melepaskan tanggung jawab untuk membantu dan membina daerah.

Pendapat ini juga berkembang dengan kuat dari berbagai kalangan. Ada kekhawatiran dari daerah-daerah, jangan-jangan dengan alasan otonomi ini maka pusat akan melepaskan sepenuhnya kepada daerah terutama dalam bidang keuangan.

4. Dengan otonomi daerah maka daerah dapat melakukan apa saja.

Pandangan ini tidaklah begitu keliru karena sesungguhnya hakikat otonomi itu adalah seperti itu. Akan tetapi kita harus ingat bahwa otonomi diselenggarakan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebaliknya. Ada norma-norma tertentu yang harus diperhatikan yaitu norma kepatutan dan kewajaran dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau UU yang berlaku secara nasional. Di samping itu kepentingan masyarakat merupakan basis paling utama di dalam mengambil kebijakan publik.

5. Otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan pola KKN ke daerah.

Pendapat seperti ini dapat dibenarkan jika dikaitkan dengan format dan sistem politik seperti yang dipraktekkan rezim lama. KKN dan segala bentuk penyalagunaan kekuasaan lainnya, dapat berlangsung ketika demokrasi tidak berjalan dan kontrol efektif dari masyarakat tidak berlangsung atau tidak ada. Kasusu KKN yang tetap ada sampai sekarang tidak dapat

disembunyikan oleh pemerintah karena begitu kuatnya kontrol dari elemen masyarakat seperti: DPRD, Pers, LSM, dan lembaga independen lainnya.

Selain itu, salah satu rancangan dari otonomi daerah adalah demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, menjadi tugas seluruh komponen untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing.

Pemberdayaan daerah dalam melaksanakan otonomi ini hanya bisa diwujudkan jika faktor-faktor seperti personil, peralatan, dan pembiayaan tersedia cukup memadai.

2). Kewenangan Daerah.

UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota.Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru adalah:

UU yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).

UU yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah (Local government looking). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan revormasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (civil society).

Adapun kewenangan daerah antara lain:

1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang kewenangan daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas di bandingkan ketika UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa masih berlaku. Berdsarkan UU No. 22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiksa, agama,serta kewenangan bidang lain.

2. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis, konserpasi dan standarisasi nasional.

3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah :

DPRD sebagai Badan Legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah di bentuk di daerah. Pemerintah daerah berdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.2. Memilih anggota MPR dari utusan daerah.

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

4. Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati dan Walikota.

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.

6. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, kebijakan daerah, dan pelaksanaan kerjasama Internasional di Daerah. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah atas rencana perjanjian Internasionalyang menyangkut kepentingan Daerah. Menampung serta menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Geopolitik secara umum dapat diartikan sebagai penentuan kebijaksanaan (politik yang berdasar kepada konstelasi (letak dan posisi) geografi yang ditempati oleh suatu bangsa.

2. Beberapa tokoh-tokoh pakar Geopolitik di dunia adalah:1. Frederich Ratzel ( abad XIX )2. Rudolf Kjellen ( Sarjana Politik Swedia )

3. Karl Haushofer ( Sarjana Jerman )

4. Sir Halford Mackinder (1861-1947 )

5. Sir Walter Raleigh ( 1554-1618) dan Alfred Thyer Mahan (1840-1914)

6. W. Mitchel (1887-1896), A. Saversky (1894), Giulio Douhet (1869-1930), dan John Frederik Charles Fuller (1876)

7. Nicholas J. Spykman (1893-1943).

3. Wawasan nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalisnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.

4. Wawasan nusantara secara ilmiah dirumuskan dalam bentuk konsepsi tentang kesatuan yang meliputi:

a) Kesatuan Politikb) Kesatuan Ekonomic) Kesatuan Sosial Budayad) Kesatuan Hankam

5. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

6. Bentuk dan susunan pemerintah daerah merupakan perangkat penyelenggara pemerintah di daerah dalam rangka pembangunan daerah.

B. SARAN-SARAN

1. Konsep geopolitik ini hendaknya terus diterapkan dan dikembangkan agar dapat mencapai tujuan-tujuan Wawasan Nusantara yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut serta juga dalam membina kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.

2. Dalam penyusunan makalah ini kami yakin ada kesalahan dalam pembuatannya, maka dari itu kami mengharapkan partisipasi dari teman-teman semua untuk memberikan kritik dan saran atas makalah yang telah kami buat, dan kami akan sangat merasa senang apabila teman mahasiswa sekalian bisa mengkritik atau memberi saran guna memperbaiki ketidak sempurnaan kami dalam membuat malalah ini.

MASALAH TIMOR TIMUR DAN POLITIK LUAR NEGERI RI

Jan 13

Posted by Devania Annesya

 

 

 

 

 

 

31 Votes

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979. Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Integrasi Timor Timur 1976

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya wanita dan anak2 karena para suami mereka adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia). Berdasarkan itulah, kelompok pro-integrasi kemudian mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.

Tiga Kuburan Masal sebagai bukti pembantaian FRETILIN terhadap pendukung integrasi terdapat di Kabupaten Aileu (bagian tengah Timor Leste), masing-masing terletak di daerah Saboria, Manutane dan Aisirimoun. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, FRETILIN memaksa ribuan rakyat untuk mengungsi ke daerah pegunungan untuk dijadikan tameng hidup atau perisai hidup (human shields) untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena penyakit dan kelaparan. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga

pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste sekarang.

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberakaan suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok pro-kemerdekaan terhadap tentara Indonesia tentang keberadaan komandan Konis Santana dan Mauhudu yang dinyatakan hilang di tangan tentara Indonesia. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB). Selebihnya tidak diketahui apakah semuanya mati kelaparan atau mati di tangan tentara Indonesia. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia (tidak dirinci bagaimana caranya), namun sejarah akan menentukan kebenaran ini, karena keluarga yang sanak saudaranya meninggal di hutan tidak bisa tinggal diam dan kebenaran akan terungkap apakah benar tentara Indonesia yang membunuh sejumlah jiwa ini ataukah sebaliknya. Situasi aktual di Timor Leste akhir-akhir ini adalah cerminan ketidak puasan rakyat bahwa rakyat tidak bisa hidup hanya dari propaganda tapi dari roti dan air. Rakyat tidak bisa hidup dari “makan batu” sebagaimana dipropagandakan FRETILIN selama kampanye Jajak Pendapat tahun 1999 “Lebih baik makan batu tapi merdeka, dari pada makan nasi tapi dengan todongan senjata”. Kenyataan membuktikan bahwa “batu tidak bisa dimakan”, dan rakyat perlu makanan yang layak dimakan manusia.

Insiden Santa Cruz 1992

Benedict Anderson dalam Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia (2002) mengatakan, lubang hitam dalam sejarah Indonesia di pulau kecil sebelah utara lepas pantai Australia itu cenderung ditutup-tutupi, termasuk jumlah penduduk Timor Timur yang tewas akibat kelaparan, wabah, dan pertempuran 1977-1979. Padahal, menurut Peter Carey (1995), jumlahnya melebihi angka kematian penduduk Kamboja di bawah Pol Pot.Fakta sejarah ini amat jarang diberitakan media Indonesia. Kalaupun ada, media yang memberitakan niscaya akan menemui ajal. Majalah Jakarta-Jakarta, sebagai salah satu media populer, misalnya, menjadi korban pemberitaan tentang Timor Timur tahun 1992.

Namun, meski media dimatikan, cerita yang berkisah tentang Insiden Dili, 12 November 1991, masih terbaca sebagai cerpen. Pelajaran Sejarah (Seno Gumira Ajidarma, Saksi Mata, Penerbit Bentang, 1994) yang menjadi fiksi dari peristiwa Santa Cruz itu ditulis oleh wartawan dari media yang terkena “pembredelan” pemerintah saat itu. Bagi sang wartawan, cerpen atau fiksi merupakan cara lain untuk menyajikan berita atau fakta sejarah yang sengaja disembunyikan,

bahkan dihilangkan. Maka, sejarah bukan sekadar catatan penyebab kejadian pada masa lalu, tetapi juga demi menyiapkan akibat selanjutnya pada masa kini.

Insiden Santa Cruz (juga dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz) adalah penembakan pemrotes Timor Timur di kuburan Santa Cruz di ibu kota Dili pada 12 November 1991. Para pemrotes, kebanyakan mahasiswa, mengadakan aksi protes mereka terhadap pemerintahan Indonesia pada penguburan rekan mereka, Sebastião Gomes, yang ditembak mati oleh pasukan Indonesia sebulan sebelumnya. Para mahasiswa telah mengantisipasi kedatangan delegasi parlemen dari Portugal, yang masih diakui oleh PBB secara legal sebagai penguasa administrasi Timor Timur. Rencana ini dibatalkan setelah Jakarta keberatan karena hadirnya Jill Joleffe sebagai anggota delegasi itu. Joleffe adalah seorang wartawan Australia yang dipandang mendukung gerakan kemerdekaan Fretilin.

Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao. Pada saat prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang. Salah satu yang meninggal adalah seorang warga Selandia Baru, Kamal Bamadhaj, seorang pelajar ilmu politik dan aktivis HAM berbasis di Australia.

Pembantaian ini disaksikan oleh dua jurnalis Amerika Serikat; Amy Goodman dan Allan Nairn; dan terekam dalam pita video oleh Max Stahl, yang diam-diam membuat rekaman untuk Yorkshire Television di Britania Raya. Para juru kamera berhasil menyelundupkan pita video tersebut ke Australia. Mereka memberikannya kepada seorang wanita Belanda untuk menghindari penangkapan dan penyitaan oleh pihak berwenang Australia, yang telah diinformasikan oleh pihak Indonesia dan melakukan penggeledahan bugil terhadap para juru kamera itu ketika mereka tiba di Darwin. Video tersebut digunakan dalam dokumenter First Tuesday berjudul In Cold Blood: The Massacre of East Timor, ditayangkan di ITV di Britania pada Januari 1992.

Tayangan tersebut kemudian disiarkan ke seluruh dunia, hingga sangat mempermalukan permerintahan Indonesia. Di Portugal dan Australia, yang keduanya memiliki komunitas Timor Timur yang cukup besar, terjadi protes keras. Banyak rakyat Portugal yang menyesali keputusan pemerintah mereka yang praktis telah meninggalkan bekas koloni mereka pada 1975. Mereka terharu oleh siaran yang melukiskan orang-orang yang berseru-seru dan berdoa dalam bahasa Portugis. Demikian pula, banyak orang Australia yang merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia, dan apa yang mereka lihat sebagai pengkhianatan bagi bangsa Timor Timur yang pernah berjuang bersama pasukan Australia melawan Jepang pada Perang Dunia II.

Meskipun hal ini menyebabkan pemerintah Portugal meningkatkan kampanye diplomatik mereka, bagi pemerintah Australia, pembunuhan ini, dalam kata-kata menteri luar negeri Gareth Evans, merupakan ‘suatu penyimpangan’. Pembantaian ini (yang secara halus disebut Insiden Dili oleh pemerintah Indonesia) disamakan dengan Pembantaian Sharpeville di Afrika Selatan pada 1960, yang menyebabkan penembakan mati sejumlah demonstran yang tidak bersenjata, dan yang menyebabkan rezim apartheid mendapatkan kutukan internasional.

Jajak Pendapat 1999

Munculnya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional menanggapi kasus-kasus yang terjadi di timor timur itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan ini juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat internasional. Akhirnya, pada Juni 1998, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan status khusus berupa otonomi luas kepada Timor Timur. Usulan Indonesia itu disampaikan kepada Sekjen PBB. Sebagai tindak lanjutnya, PBB pun mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini, masih terjadi kerusuhan antara pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timor Timur. Kerusuhan ini semakin manambah kecaman dari dari masyarakat internasional, khusunya dari negara-negara Barat, yang merupakan sasaran utama speech act dalam usaha sekuritisasi kasus Timor Timur.

Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman yang semakin keras dari dunia internasional, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur dilakukan secara langsung. Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, pihak-pihak yang berada dalam pembicaraan segitiga di atas menyepakati Persetujuan New York yang mencakup masalah teknis dan substansi jajak pendapat. Jajak pendapat pun berakhir dengan kemenangan di pihak pro kemerdekaan Timor Timur. Dengan kemenangannya ini, Timor Timur meraih kedaulatan sebagai sebuah negara.Kedaulatan negara merupakan satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timor Timur. berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur. Berbagaispeech act telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai keberhasilannya tidak hanya saat Timor Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

Pada HUT ke-10 The Habibie Center, mantan Presiden BJ Habibie menyatakan Timor Leste tidak pernah masuk Proklamasi RI. Alasannya, karena yang diproklamasikan adalah Hindia Belanda (Kompas, 9/11/2009). Pernyataan ini patut pula kita salami  karena terkait masa lalu Indonesia yang secara historis banyak menyimpan anakronisme yang menyamarkan beragam fakta. Timor Leste adalah contoh. Semula negeri itu dianggap berintegrasi ke NKRI sebagai Timor Timur. Ternyata bekas koloni Portugis itu dianeksasi melalui semacam invasi militer tahun 1975.

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor-Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia

ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru.

Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.

Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi luas dan memberi jalan bagi referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur. Namun, Australia menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie sendiri.[1]

Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu Timor Timur merusakan hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu. Di hari-hari jatuhnya Suharto dari kursi kepresidenannya, Jenderal Wiranto dilaporkan bersedia mendukung Habibie dengan syarat Habibie mengamankan posisinya sebagai Panglima TNI. Sementara itu, Habibie meminta Wiranto mendukung pencalonan Akbar Tanjung sebagai Ketua Golkar pada bulan Juli 1998. Hal ini cukup sulit bagi Wiranto karena calon lain dalam Kongres Partai Golkar adalah Edi Sudrajat yang didukung oleh Try Sutrisno, kesemuanya adalah mantan senior Jenderal Wiranto. Namun Wiranto tidak memiliki pilihan lain dan menginstruksikan semua pimpinan TNI di daerah untuk mendorong semua ketua Golkar di daerah untuk memilih Akbar Tanjung.[2]

Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum.[3]

Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan territorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

Tanggal 30 Agustus merupakan tanggal yang sangat sakral dalam dinamika perpolitikan Negara yang seumur jagung ini. Pada hari itu diadakan jajak pendapat di Timor Leste (pada saat itu masih bernama Timor Timur). Jajak pendapat inilah yang nantinya berujung pada kemerdekaan (bekas) provinsiTimor Timur ini. Pada akhirnya, hasil jajak pendapat tersebutlah yang dapat menjawab nasib rakyat Timor Leste selanjutnya. Sebagian besar rakyat Timor Timur lebih memilih untuk merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada akhirnya, pasukan Australia lah yang menjadi pahlawan dalam kasus ini. Australia telah memperhitungkan semua ini secara cermat dan tepat. Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemilihara keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Terkait hal ini, SBY pernah menyatakan bahwa hasil jajak pendapat di Timor Timur pada 1999, merupakan buah dari reformasi di Indonesia. Sebagaimana negara Indonesia mengakui Timor Leste yang merdeka, MPR saat itu pada 1999 mengakui hasil jajak pendapat tersebut.

Sejak awal 2000, kedua pemerintahan pemerintahan mencari pemecahan masa lalu, yang terjadi menjelang, selama, dan segera setelah jajak pendapat. Pertama melalui pendekatan hukum dan cara kedua melalui pendekatan kebenaran dan persahabatan yang tidak berujung pada peradilan. Kedua pemerintahan sepakat untuk menempuh yang kedua melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Juga harus diketahui, adalah presiden, waktu itu Menteri Luar Negeri Horta dan Xanana, yang menganjurkan kepada pemerintah Indonesia memilih kata persahabatan karena rekonsiliasi sesungguhnya telah terjadi.

Analisis

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dinamika kondisi internal di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara lain ditandai dengan krisis ekonomi yang parah, di mana krisis ini dengan segera menjadi pemicu berbagai aksi unjuk rasa masyarakat, kerusuhan sosial, krisis kepercayaan, serta maraknya gerakan-gerakan separatis di Indonesia yang berujung pada proses disintegrasi seperti yang terjadi pada kasus Timor Timur. Adanya perubahan dinamika kondisi internal tersebut telah memaksa pemerintah untuk menyesuaikan politik luar negerinya sesuai dengan tuntutan zaman bagi kepentingan nasional. Situasi sosial politik dan keamanan serta masalah ekonomi di tanah air juga menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan politik luar negeri.  Gerakan separatis yang mengarah pada pemisahan diri atau disintegrasi dari Indonesia harus dicermati agar pintu masuknya penjajah dalam rangka mengendalikan Indonesia dapat ditutup rapat-rapat. Dan jika

dilihat pada kasus Timor Timur, terdapat upaya internasionalisasi konflik domestik yang pada akhirnya mengokohkan intervensi Negara-Negara asing untuk memisahkan wilayah konflik tersebut dari induknya, Indonesia. Sehingga di sini, politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk menjaga kekuatan Indonesia, persatuan bangsa, serta stabilitas nasional.

Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara untuk memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teoretik dipahami bahwa ancaman paling serius terhadap integrasi bangsa adalah disharmoni sosial, sedangkan ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. Kedua ancaman itu sering kali bercampur baur. Karena, disharmoni sosial yang sudah meluas menjadi konflik yang mengambil bentuk kekerasan akan serta merta menarik garis-garis demarkasi teritorial. Penampakan garis-garis itu akan cepat menjadi jelas bila pihak-pihak yang terlibat konflik merupakan representasi dari komunitas-komunitas besar yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Bila ini terjadi, maka proses disintegrasi wilayah yang dimulai oleh disintegrasi sosial akan secara simultan membawa bangsa itu ke jurang disintegrasi nasional, seperti halnya yang terjadi pada Timor Timur.

Berbicara tentang Timor Leste saat ini tak bisa lepas dari Timor Timur yang pada masa lalu menjadi provinsi termuda Indonesia. Hal ini sebanding dengan wacana tentang Indonesia yang sebelumnya merupakan koloni Hindia Belanda. Apa yang disebut sebagai Indonesia sebenarnya hasil ciptaan abad ke-20 yang belum ada pada masa penjajahan selama 350 tahun sebagaimana sering diucapkan Bung Karno. Artinya, sebutan itu bukan merupakan warisan leluhur yang tak tergali dari ingatan, tetapi sebuah penemuan politis yang menandai bangkitnya kesadaran suatu bangsa. Dengan kata lain, Indonesia menjadi sebuah nama yang mengungkap rasa kebangsaan di antara sesama nasionalis pergerakan yang ingin lepas dari penaklukan koloni Hindia Belanda. Koloni itulah yang wilayah-wilayahnya sempat ditaklukkan Belanda tahun 1850- 1910 dan disebut Van Sabang tot Merauke.

Di bawah bayang-bayang sebutan itu, kemerdekaan RI diproklamasikan. Sayang, proklamasi yang menghasilkan NKRI itu justru dipermalukan oleh pengambilalihan dan pendudukan Timor Timur 30 tahun kemudian. Bahkan, nasionalisme Indonesia yang setengah abad sebelumnya dibela dengan sumpah tritunggal suci—bahasa, bangsa, dan tanah air—kian terdera akibat kekalahan telak dalam jajak pendapat di bawah PBB pada Agustus 1999.

Dengan real politik semacam ini, dasar lepasnya Timor Timur dari Indonesia hampir sama dengan pengintegrasian daerah tak bertuan ke NKRI. Pasalnya, keduanya diputuskan hanya karena ”belas kasihan” terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Barat. Dalam bahasa psikologi politik diistilahkan dengan ”hubungan benci tetapi rindu”. Di satu pihak, Timor Timur ”milik” Indonesia yang harus dipertahankan, di lain pihak, teritorial itu dipandang sebagai ”negeri asing” yang tidak mungkin dapat hidup tanpa ikatan dengan Indonesia.

Dalam hubungan paradoks itu, masuk akal jika ada ”gejolak psikologis” amat besar saat para milisi yang mendapat dukungan penuh dari Indonesia terusir secara tidak menyenangkan dari negeri sendiri. Begitu pula dengan ABRI yang—sambil menahan malu—tergusur pasukan internasional penjaga perdamaian yang dipimpin Negeri Kanguru. Agaknya, inilah akibat politik

dan kemanusiaan yang lolos dari pengamatan banyak pihak, termasuk PBB, yang menghasilkan bukan hanya kekacauan emosi dan keteledoran intelegensi, tetapi tragedi yang mendera kedua bangsa hingga kini.

Tentu cukup dipahami, segala kejengkelan, bahkan amarah, yang terpendam terhadap Timor Leste, tidak mudah dihapus dari ingatan. Namun, dengan mudah melupakan begitu saja apa yang pernah terjadi di sana sama dengan membalikkan punggung atas aneka kekejaman. Lugasnya, Timor Leste tetap merupakan bagian sejarah Indonesia yang layak ditulis sebagai pelajaran untuk melawan lupa. Jika tidak, jangan heran bila masih akan ada banyak orang yang bersedia bukan hanya melenyapkan nyawa orang lain, tetapi merenggut nyawa sendiri dengan rela akan dikerjakan.

Source:

http://www.mabesad.mil.id/artikel/170706timor.htm

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/11/16/brk,20081116-146219,id.html

Downer, Alexander (Menteri Luar Negeri Australia). 2000. East Timor – looking back on 1999, Australian Journal of International Affairs, vol.54/1 , hal.5.

Richburg, Keith. 1999. Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto’s fall

Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The last days of President Suharto(Monash University: Monash Asia Institute,  hal.70.

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca…341dfcda5b802567ef003d3101?OpenDocument

Kerawanan Pertahanan di Kawasan Perairan Arafuru

Submitted by salim on Thu, 01/21/2010 - 09:32. 

Analysis

Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF

“Pertahanan Nasional Indonesia harus mempergunakan, mendasarkan pertahanan itu betul-betul atas segenap konstelasi dan karakteristik dari natie Indonesia sendiri.” (Ir. Soekarno, Presiden RI-1)

Tindak kekerasan senjata yang menonjol khususnya dari aspek keamanan maritim, seperti perampokan di perairan Somalia maupun aksi terorisme di Bombai India, yang menggunakan laut sebagai media operasinya. Karena itu, laut masih sangat rawan terhadap aksi tindak kekerasan, tindak pidana maupun kejahatan lainnya.

Masalah internasionalisasi Selat Malaka serta konflik perbatasan di perairan Ambalat belumlah tuntas terselesaikan. Di sisi lain, masih banyak wilayah perairan NKRI yang memerlukan perhatian yang sangat serius seperti halnya kawasan laut Arafuru yang selain memiliki potensi sumber kekayaan laut yang melimpah, namun juga menjadi sasaran para pelaku pencurian ikan maupun penggalian sumber daya alam lainnya secara ilegal.

Secara tidak langsung kawasan perairan ini memiliki keterkaitan dengan: wilayah Papua bagian Selatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Australia dan PNG sehingga memerlukan peningkatan kemampuan pangkalan dan kekuatan laut untuk menciptakan keamanan perairan perbatasan juga di sebelah barat perairan Arafuru berbatasan dengan negara baru Timor Leste. Selain itu, ditinjau dari aspek geologis, geopolitik dan geostrategis, posisi laut arafuru dan Merauke sangat dekat dengan keberadaan alur laut kepulauan Indonesia. ALKI tersebut merupakan salah satu alur perairan Internasional yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan di laut, sehingga diperlukan pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif.

International Maritime Organization telah menetapkan Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia yaitu ALKI I di bagian utara bercabang menuju Singapura dan menuju Laut Cina Selatan, ALKI II melalui Selat Lombok menuju Laut Sulawesi, dan ALKI III yang di bagian selatan bercabang tiga menjadi ALKI III-A, III-B dan III-C. Oleh karena itu, negara Indonesia harus mampu mewujudkan stabilitas keamanan di laut serta menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Laut Arafuru yang terbentang dari 130 – 140 Bujur Timur dan 4 – 9 Lintang Selatan yang berdekatan dengan ALKI III-C, merupakan salah satu wilayah NKRI dimana cukup sering terjadi pelanggaran dan hukum di laut yang bisa berkembang jauh dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penggelaran operasi penegakan kedaulatan dan keamanan yang tersinergi oleh instansi terkait.

Pelanggaran dan Kejahatan Lewat Laut dan Perbatasan

“The sea is not just a medium of defense, but also a medium of future hope.”

Laut bagi bangsa Indonesia selain memiliki arti sebagai medium pertahanan tetapi juga sebagai medium harapan masa depan karena di sisi ekonomis dapat mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut. Laut juga sangat berarti bagi pertahanan dan keamanan negara, mengingat perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan segala macam dampaknya bagi negara Indonesia. Dengan jumlah dan jenis kekayaan laut yang beragam serta

letak Indonesia pada posisi silang jalur laut menyebabkan kerawanan yang diakibatkan oleh konflik antar individu maupun negara dalam menyelenggarakan kepentingan masing-masing. Konflik ini semakin tajam manakala manusia menyadari bahwa sumber daya alam di darat semakin berkurang dan kemajuan IPTEK kelautan lebih menjanjikan untuk melaksanakan eksploitasi dan eksplorasi di laut.

Penegakan kedaulatan di laut tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah / wilayah teritorial serta peraturan-peraturan perundangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakekatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan (security), untuk kesejahteraan (prosperity) dengan memperhatikan hubungan internasional (international relation). Pada era globalisasi, kejahatan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga justru makin terbengkalai. Perbatasan seolah teralienasi dari hiruk-pikuk kemajuan negara. Hal tersebut akan menguntungkan pelaku kejahatan lintas negara.

Nyaris semua jenis kejahatan tingkat lintas negara, yang bernilai ekonomi tinggi, memanfaatkan kelemahan di kawasan perbatasan. Sebut saja mulai dari terorisme; narkoba; pencurian ikan atau hasil laut; pengerukan ilegal pasir laut; pembalakan liar; penyelundupan senjata, bahan peledak, manusia, sembako, bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, barang konsumsi hingga limbah berbahaya.

Indonesia—yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan-berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, yakni Malaysia, Papua Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, Timor Leste, dan Australia. Setiap perbatasan memiliki karakter kejahatan tersendiri. Misalnya, perbatasan laut dengan Thailand selatan diwarnai penyelundupan narkoba dan senjata serta bahan peledak. Perbatasan dengan Filipina, selain diwarnai penyelundupan senjata dan bahan peledak, juga menjadi jalur surga pelaku teroris yang hendak berlatih militer di Mindanao, Filipina Selatan. Kejahatan paling kompleks terjadi di perbatasan dengan Malaysia. Begitu pula dengan perbatasan dengan negara Timor Leste atau di perbatasan Provinsi Papua dengan negara Papua Nugini (PNG) dan Sangihe Talaud dengan Filipina Selatan. Kasus-kasus narkoba, yang sudah sering terjadi di Atambua, ibukota Kabupaten Belu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dan kasus HIV/AIDS akibat meningkatnya praktek pelacuran, penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) dan pencurian ternak bisa menjadi contoh kasus dimana hal tersebut memberi gambaran bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste rentan terhadap kejahatan berskala internasional,

Konflik yang berkepanjangan yang telah berlangsung di Ambon oleh RMS harus tetap terus diwaspadai karena bisa muncul sewaktu-waktu, serta Papua oleh OPM menjadi krisis politik merupakan beban dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional, yang secara alami mengandung potensi konflik. Hal ini masih perlu mendapat perhatian meskipun ambang toleransi masyarakat menjadi lebih baik dalam menerima perbedaan. Masalah perbatasan khususnya dengan Australia dan dengan adanya batas wilayah yang belum terselesaikan merupakan potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas kawasan, dimana faktor utamanya adalah masalah perbatasan laut, penggunaan wilayah laut dan pemanfaatan sumber daya laut yang mana akan dapat meningkat eskalasinya.

Negara tetangga tidak mustahil dijadikan homebase untuk kegiatan separatis di Indonesia, misalnya Australia dengan Papua dan Ambon. Dengan kata lain, ada kemungkinan kekuatan separatis dalam negeri mampu membangun jaringan dan link-up dengan kekuatan luar negeri yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara melalui negara terdekat.

Pola Operasi

Wilayah operasi penegakan keamanan khususnya wilayah laut mencakup semua perairan laut Arafuru dari laut pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan dan ZEEI. Dengan adanya penentuan peran dan tugas tiap-tiap pemegang kendali operasi penegakan keamanan, maka perlu adanya penegasan wilayah operasi bagi unsur laut , udara dan darat yang dilibatkan. Hal tersebut dengan harapan agar operasi yang digelar bisa lebih optimal, dan bukan untuk memisahkan peran penegakan kedaulatan dan hukum yang melekat pada setiap unsur gelar namun hanya untuk lebih memfokuskan tugas yang diemban.

Diperlukan pola operasi yang bisa menghadirkan kekuatan sepanjang tahun, maka diperlukan koordinasi atau sinkronisasi waktu operasi dalam penggelaran kekuatan baik laut dan udara serta penggunaan kekuatan darat atau pangkalan. Dalam kondisi keterbatasan dukungan anggaran saat ini, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan unsur gelar di luar batas toleransi, sehingga maksud untuk penyelesaian sesaat suatu masalah menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Pengaturan waktu operasi bagi satuan–satuan yang digelar harus memperhatikan faktor kerahasiaan, sehingga jadwal operasi yang tetap di suatu daerah operasi harus dihindari.

Perlu adanya Komando dan Pengendalian yang jelas bagi unsur pelaksana dalam mengemban tugas sesuai dengan alokasi waktu dan daerah operasi, serta target operasi yang ditentukan yang dituangkan dalam perangkat lunak. Hal ini berlaku bagi unsur-unsur yang organik TNI maupun unsur-unsur non-TNI yang di-bawahkomando-kan kepada Pimpinan Operasi.

Dengan melihat kegiatan operasi terpisah menurut sasaran, tempat dan waktu, serta dilaksanakan oleh berbagai macam kesatuan, untuk itu interaksi dan koordinasi antar kesatuan dalam melaksanakan kegiatan operasi sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Kerjasama dalam kegiatan operasi harus tanggap terhadap setiap perkembangan keadaan dan setiap perubahan yang ada, dalam hal ini diperlukan “fleksibilitas dalam berfikir dan bertindak”. Kerjasama tersebut diwujudkan antara lain:

1. KRI dengan KRI

Dalam melaksanakan operasi penegakan kedaulatan dan keamanan di laut, intensitas kehadiran KRI tentunya sangat diperlukan dalam deterrence effect. Koordinasi dan kerjasama antar KRI di laut sangat penting dan perlu ditingkatkan sehingga tugas yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik.

2. KRI dengan Pesud (TNI AL dan TNI AU)

Kerjasama antara KRI dan Pesud (Pesawat Udara) merupakan faktor utama kesuksesan 

penerapan pola operasi yang menitikberatkan pada informasi yang didapat, dimana pada pelaksanaannya Pesud melaksanakan patroli guna mengkonfirmasikan data intelijen maupun mendapatkan sasaran untuk diteruskan kepada KRI yang berada pada titik terdekat dari daerah operasi atau di pangkalan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang didapatkan bersifat real-time dan dapat langsung diaksi baik oleh KRI maupun Pesawat Udara.

3. KRI dengan Pangkalan TNI AL dan TNI AD

Pangkalan TNI AL merupakan kekuatan pendukung bagi unsur-unsur KRI dalam pelaksanaan operasi di laut, khususnya selain dukungan logistik dan perawatan personel, pangkalan TNI AL harus mampu bekerja sama dengan kekuatan darat (TNI AD) dalam hal saling memberikan data-data intelijen yang akurat bagi satuan-satuan yang beroperasi. Kerjasama ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan satuan-satuan dalam melaksanakan suatu operasi.

4. Instansi terkait

Kerja sama antar instansi dalam hal penegakan kedaulatan dan hukum seperti halnya dengan POLRI perlu dioptimalkan. Hal tersebut dengan tujuan agar semua proses penanganan / penindakan hukum dan pelanggaran yang terjadi dapat berjalan lancar sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kesimpulan

Guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan laut Arafuru dan sekitarnya diperlukan penegakan keamanan dan hukum di laut dan di darat yang diformulasikan dalam bentuk pola gelar kekuatan TNI AL, TNI AU, TNI AD dan POLRI serta instansi terkait yang efektif dan efisien serta merupakan hasil telaahan atas dinamika perkembangan lingkungan strategis. Serta diperlukan penataan ulang satuan yang digelar (deploy) dengan bertumpu kepada penentuan jalur-jalur strategis yang meliputi penataan daerah operasi dan sektor operasi yang sudah ada dengan melihat dan menata periodisasi waktu yang tepat, yang mana kesemuanya ini merupakan langkah yang tepat dan efektif dalam mengantisipasi kemungkinan datangnya ancaman.

Perlunya dilaksanakan peningkatan kerjasama taktis antar satuan yang terlibat dalam satu garis komando pengendalian maupun antar komando pengendalian, dimana juga harus didukung oleh peralatan yang memadai, dan disertai prosedur yang mendukung disamping adanya kejelasan dan disiplin komando dan pengendalian yang diterapkan. Kerawanan ini apabila tidak diantisipasi sejak dini khususnya tindak kejahatan di laut, seperti terorisme yang berskala global dan berdimensi luas, perompakan, masalah perbatasan, pencurian kekayaan alam dan penyelundupan, maka bisa jadi akan dijadikan sebagai salah satu alasan campur tangan asing maupun masuknya kekuatan asing ke perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

1. Penjelasan Istilah1. Geopolitik Frederich Ratzel: Ilmu Bumi Politik, mempelajari geografi dari aspek politik.

Rudolf Kjellen: Geopolitik, mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.2. Konsep Ruang

Ruang merupakan dinamika politik dan militer, dan disebut juga kombinasi ruang dan kekuatan.Realitanya kekuatan politik selalu menghendaki penguasa-an ruang. Sebaliknya penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik.

3. Konsep Frontier

Frontier merupakan batas imajiner dari dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara diluar boundary (batas resmi dua negara) Batas frontier yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari seberang boundary. Pengaruh asing berawal dari budaya, ekonomi, social, agama dan ras.

a. Konsep Politik Kekuatan

Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan salah satu konsep geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional.Konsep keamanan negara, diutamakan konsep ketahanan nasional. Dalam upaya keamanan negara dan bangsa, sema-ngat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar.

b. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom adalah, yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam negara kesatuan RI.

2. Pemahaman Dasar Geopolitik

GEOPOLITIK berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik“. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/ Planet Bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/ hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional.

Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdapat dua golongan negara, yaitu golongan negara “determinis” dan golongan negara “posibilitis”. Determinis berarti semua hal yang bersifat politis secara mutlak tergantung dari keadaan Bumi/posisi geografisnya. Negara determinis adalah negara yang berada di antara dua negara raksasa/adikuasa, sehingga, secara langsung maupun tidak langsung, terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri dua negara raksasa itu.

Sebenarnya, faktor keberadaan dua negara raksasa, bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keadaan suatu negara yang berada diantaranya. Faktor lain seperti faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, karena besarnya kekuasaan dua negara besar tersebut, maka keberadaannya menjadi faktor yang begitu dominan dalam mempengaruhi keadaan negara yang bersangkutan.

Golongan negara yang kedua adalah golongan negara posibilitis. Golongan ini merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa. Sehingga, faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor seperti ideologi, politik, sosial, budaya dan militer, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya, keberadaan negara-negara lain di sekitar kawasan tersebut juga turut menjadi faktor yang berpengaruh, hanya saja tidak terlalu dominan.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll. Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi internasional yang berdasarkan pada keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, The Shanghai Six dll. Komunitas-komunitas internasional ini berperan dalam hal kerjasama kawasan, penyelesaian masalah bersama, usaha penciptaan perdamaian dunia, dll.

Hal ini berkaitan langsung dengan peranan-peranan geopolitik. Adapun peranan-peranan tersebut adalah:

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia;2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam;

3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri;

4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan;

5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya;

6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

3. Beberapa Teori Yang Mendukung Geopolitik

Teori Pan Regionalisme

Ada banyak teori dalam bidang geopolitik. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori Lebensraum, yang melahirkan teori Autarkis. Penggabungan dari kedua teori tersebut menghasilkan teori Pan-Regionalisme.

Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan suatu organisme, yang memiliki kecerdasan intelektual serta memerlukan ruang hidup. Tak ada satupun negara yang dapat hidup mandiri secara mutlak. Dikarenakan terdapat banyak keterbatasan serta tidak meratanya ketersediaan Sumber Daya Alam, setiap negara akan mengalami

interdependensi, atau keadaan saling membutuhkan. Teori ini pun berpandangan bahwa satu bagian dunia yang relatif mempunyai persamaan dalam sifat-sifat geografis, ras, kebudayaan dsb, dapat disatukan dalam satu kesatuan wilayah.

Teori inilah yang digunakan oleh Bangsa Jerman pada Perang Dunia I. Dengan beranggapan bahwa bangsa Aria adalah bangsa yang paling unggul, mereka berekspansi ke negara lain, agar dapat menjadi pemimpin pan Euro-Afrika. Begitupun bangsa Amerika, yang berusaha menyatukan Pan-Amerika.

Teori Heartland

Geopolitik telah lama didefinisikan sebagai studi hubungan dan mata rantai di antara power politik dan keruangan geografis. Jika politik memberikan berbagai pandangannya atas aplikasi power, geo-politik memberikan pandangannya terhadap power dalam kaitannya dengan tempat-tempat dan lokasi-lokasi, serta sumber daya yang ada. Doktrin Geopolitik menjadi banyak dilirik orang berkat karya Sir Halford Mackinder di Inggris dan formulasinya atas Teori Heartland (Jantung Daratan) pada tahun 1904 untuk mengeksplorasi pentingnya kekuatan laut dalam konflik internasional dan kaitannya dengan Imperium Inggris.

Sementara itu, Dunia Barat telah mendominasi panggung geopolitik semenjak terbitnya fajar abad ke-20. Kondisi ini telah menyebabkan munculnya beberapa mitos dan beberapa narasi (kisah-kisah yang diambil filosofi-politiknya) yang menutupi beberapa masalah mendasar Dunia Barat. Mula-mula ada geografi karena keingintahuan. Kebutuhan dan kepastian selalu mendorong manusia mengetahui lebih banyak tentang permukaan bumi yang mereka diami, menetapkannya dan menandai tempat-tempat yang punya ciri-ciri berlainan, lalu mendeskripsikan dan mengutarakan apa-apa yang diketahui kepada sesama.

Dengan perkembangan komunitas tradisional menjadi negara-bangsa, pada awal abad XIX di Eropa, serta pertumbuhan kekuatan industrial, aneka peristiwa yang serbakompleks dan masalah-masalah baru terjadi di permukaan bumi dan tergantung padanya sambil sekaligus mentransformasikannya. Maka di studi geografis tercipta berbagai cabang. Geografi politik memaparkan organisasi dunia yang terbagi-bagi dalam negara-negara di satu saat tertentu. Faktor-faktor lain yang bahkan menentukan dalam politik dibahas tersendiri oleh geografi fisik, geografi human, ekonomi, dan lain-lain.

Pembahasan yang terpisah-pisah itu kelihatannya logis tetapi tidak jarang artifisial. Pandangan keseluruhan mengenai bidang yang lebih luas lebih banyak berupa tumpang-tindih ketimbang sintetis. Ada kebutuhan akan sejenis baru geografi dan metode pengkajiannya langsung dipengaruhi pembaruan pikiran yang ada ketika itu; penalaran murni dari Kant, positivisme dari Auguste Comte, evolusionisme dari Darwin, dan determinisme dari Hegel.

Maka lahirlah geografi modern. Salah satu cabangnya menjadi begitu menonjol karena signifikansinya yang sangat penting. Masalah-masalah yang dipelajarinya cukup subtil, tidak statis dan memperhatikan masa depan kehidupan bersama sambil mengusulkan cara dan jalan mengorientasikannya. Ia adalah GEOPOLITIK, yaitu geografi politik yang diekstrapolasi kompetensinya. Ajaran-ajarannya bisa berguna bagi kondite jalannya negara-bangsa, baik di masa damai maupun perang. Orang-orang sipil dan militer di pemerintahan bisa mengidentifikasi di situ kekuatan yang sama-sama mereka perlukan, menemukan alasan-alasan mengadopsi garis-garis aksi paralel atau yang membenarkan perpanjangan kebijakannya sendiri ke bidang wewenang masing-masing.

GEOPOLITIK secara esensial mempelajari ruang, di bumi, bilamana manusia mendiami dan memanfaatkannya. Sejauh politik ditanggapi sebagai pembentukan kekuatan dan penerapan kekuatan, geopolitik membedakan pada umumnya faktor-faktor kekuatan itu antara yang stabil dan yang bervariasi.

Faktor-faktor yang dianggap stabil terdiri atas, pertama, ruang dan pembagiannya, kedua, wilayah yang meliputi luas, struktur fisik dan konfigurasi, ketiga, posisi, dengan pembedaan dalam (1) posisi maritim yang mengandung unsur-unsur strategis berupa: kedudukan litoral yang biasanya sekaligus merupakan garis perbatasan, selat dan terusan, pulau dan kepulauan (archipelago), dan (2) posisi sentral, dalam arti fisik, ideologis atau ekonomis, di bagian tertentu dari dunia atau dunia sebagai keseluruhan.

Faktor-faktor yang stabil ini bukan berarti tidak bisa berubah. Yang bisa diubah adalah makna dan nilainya, berkat intervensi manusia, secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Daerah gersang, misalnya, berkembang menjadi daerah pertanian karena dibuatkan irigasi; artinya ukuran kuantitas tetap, ukuran kualitas berubah. Jadi yang menentukan adalah potensi alami yang dibuat menjadi riil oleh kualitas manusia. Dengan kata lain yang menentukan tidak selalu kuantitas tetapi kualitas baik alami maupun human.

Faktor-faktor yang variabel meliputi: pertama, penduduk, dari aspek kuantitas, kualitas, kepadatan pengelompokan hidup, kedua, sumber-sumber alam dan lain-lain “natural endowments”, ketiga, energi dan bentuk-bentuknya yang baru, keempat, struktur politik dan sosial.

Harus diakui, kajian geopolitik selalu terkait dengan kepentingan nasional dari sang pengkaji betapa pun ilmiahnya sifat pengkajian. Maka sampai sekarang tercatat empat mazhab yang muncul hampir bersamaan di empat negeri yang merupakan pemimpin dalam pemikiran Barat, yaitu di Inggris (Mackinder), di Jerman (Ratzel, Haushoffer), di Prancis (Vidal de la Blache) dan di Amerika Serikat (Spykman dan Mahan).

Sejauh mengenai Indonesia, baik dari sudut pandang geopolitik apalagi geostrategi, ia mempunyai potensi kekuatan, anugerah alam sangat besar, jadi bisa menentukan sekali dalam percaturan politik dalam dan luar negeri, tetapi sayangnya diabaikan selama ini. Ia tergolong dalam kategori “posisi” dari kajian geopolitik, persisnya “posisi maritim” yang khas, nyaris tak ada duanya, di samping “posisi sentral”.

3. Geopolitik dan Posisi Indonesia

Archipelago, Modal Alamiah

Secara alami Indonesia adalah suatu archipelago. Sebagai negara kepulauan laut mempunyai peran dan makna yang cukup menentukan bagi survivalnya. Dari keluasan laut seluruh dunia sebesar 361 juta km2, seluas tidak kurang dari 5,5 juta km2 merupakan perairan Indonesia, terdiri atas, laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2. Laut tersebut bertaburkan lebih dari 13.667 pulau besar-kecil. Pantai dari semua pulau itu panjangnya tidak kurang dari 61,2 ribu km atau kira-kira satu setengah kali panjang garis khatulistiwa.

Di samping keluasannya kemaritiman Indonesia penting karena signifikansi strategis dari jalur laut yang dimilikinya, yang merupakan bagian dari jaringan lalu lintas perkapalan internasional. Yaitu Selatan Lombok, Selat Makasar, Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Malaka.

Selat yang terakhir disebut itu merupakan pintu masuk tunggal dari jalan laut yang tersingkat antara Samudra Pasifik dan bagian utara Samudra Hindia di mana terdapat Teluk Benggala, Laut Arabia, dan Teluk Persia. Belum lagi dihitung keterkaitan riil dari jalur Selat Sunda dan Selat Karimata, ke arah utara, dengan Laut Cina Selatan yang mendapat kehormatan disebut “simpang jalan Asia”.

Posisi Indonesia penting karena dua hal. Pertama, secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kedua, secara idiil, merupakan satu unsur tersendiri dalam kelompok besar penduduk dunia yang beragama Islam; di samping kelompok besar (manusia) Barat, di mana Amerika Serikat menonjol sebagai unsur tersendiri dan kelompok besar (manusia) yang berbudaya sinik, di mana Tiongkok merupakan unsurnya yang tersendiri. Ini adalah tiga pengelompokan besar human yang menurut prakiraan strategis bakal memainkan peran besar dalam gejolak politik di abad XXI.

Indonesia: Negara Kepulauan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografis, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara-negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia.

Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau.

Jika dilihat sekilas, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan yang berserakan. Dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan.

Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh negara. Sebelum menuju pembahasan tentang konsep geopolitik Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kondisi serta keadaan Indonesia ditinjau dari segi geografis-nya.

Ada beberapa jenis kondisi geografis bangsa Indonesia. Yaitu kondisi fisik, serta kondisi Indonesia ditinjau dari lokasinya.

1. Kondisi Fisik Indonesia: 1. Letak geografis;

2. Posisi Silang;

3. Iklim;

4. Sumber-Sumber Daya Alam;

5. Faktor-Faktor Sosial Politik

2. Lokasi Fisikal Indonesia; Keberadaan pada lokasi ini adalah faktor geopolitik utama yang mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Berdasarkan kondisi fisikal, negara Indonesia berada pada dua benua yang dihuni oleh berbagai bangsa yang memiliki karakteristik masing-masing, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia pun berada di antara dua samudera yang menjadi jalur perhubungan berbagai bangsa, yaitu Samudera Pasifik dan Hindia.

Lokasi fisikal Indonesia, menyebabkan negara ini menjadi suatu daerah Bufferzone, atau daerah penyangga. Hal ini bisa dilihat pada aspek-aspek di bawah ini:

1. Politik; Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda, yaitu demokrasi Australia dan demokrasi Asia Selatan;

2. Ekonomi; Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia;

3. Ideologi; Indonesia berada di antara ideologi kapitalisme di Selatan dan komunis di sebelah utara;

4. Sistem Pertahanan; Indonesia berada di ntara sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara.

Selain menjadi daerah Bufferzone, Indonesia pun memperoleh beberapa keuntungan disebabkan kondisinya yang silang tersebut. Antara lain:

1. Berpotensi menjadi jalur perdagangan Internasional;2. Dapat lebih memainkan peranan politisnya dalam percaturan politik Internasional;

3. Lebih aman dan terlindung dari serangan-serangan negara kontinental.

Perjalanan Geopolitik Indonesia

Aspek Historis

Pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa terjajah dan terpecah. Dijajah oleh Spanyol, Portogal, Inggris dan Belanda dan terakhir Jepang. Total waktu zaman penjajahan

selama 350 tahun. Selama itu juga mengalami penderitaan berupa keterbodohan, kemiskinan, kesengsaraan.

Pernah mengalami wilayah yang terpisah.

Pada saat merdeka Negara Indonesia 17 Agustus 1945, pernah memiliki wila-yah yang terpisah karena Irian Barat (sekarang berganti nama Papua) masih menjadi daerah kekuasaan Belanda. RI berhasil merebut dari Belanda pada tahun 1963.

Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia digolongkan dalam 3 zaman, yaitu zaman perintis mulai tahun 1908 dengan ditandai berdirinya pergerakan nasional Budi Utomo, zaman penegas tahun 1928 ditandai dengan ikrar Sumpah Pemuda, dan zaman pendobrak 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Aspek Geografis dan Sosial Budaya

Indonesia terdiri dari bangsa yang heterogen dan unik. Heterogen merupakan kepulauan baik besar dan kecil. Banyak pulau yang belum bernama dan belum ada penghuninya sehingga ruskan untuk dimiliki oleh negara lain terutama pulau kecil yang berbatasan dengan negara lain (ingat hilangnya pulau Ligitan yang berhasil menjadi milik Malaysia tahun 2000-an).

Memperhatikan keadaan Indonesia yang heterogen dan unik ini berpeluang kearah sentrifugal (memecah), merupakan tantangan wawasan nusantara (ingat kasus GAM, RMS dan Gerakan Papua Merdeka) sedangkan peluang gerak sentripetal (menyatu) selalu berhadapan dengan gerak sentrifugal.

Aspek Geopolitis dan Kepentingan Nasional

Geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu Bumi Politik . Geopolitik diartikan ilmu Bumi Politik mempelajari fenomena politik dari segi geografi.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional, sehingga prinsip geopolitik menjadi dasar perkembangan wawasan nasional.Bangsa Indonesia pertama kali mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan Geopolitik wilayah Indonesia adcalah satu kesatuan yang satu dari Sabang sampai ke Merauke. Menurut Soekarno, Indonesia dari Barat sampai ke Timur. Lebih luas dari Sabang sampai ke Merauke.

Wawasan nusantara dibangun atas dasar geopolitik bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan politik kekuasaan. Wawasan Nusantara merupakan penerapan teori geopolitik bangsa Indonesia. (tentang “Wawasan Nusantara”, lihat sub bahasan di bawah).

Salah satu kepentingan nasional dalam konsep wawasan nusantara (berdasarkan Geopolitik) adalah mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 45. Sehingga hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional.

Masalah- Masalah Teritorial

Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang amat luas, memiliki berbagai masalah teritorial yang berkaitan dengan kondisinya itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah teritorial ini antara lain, dasar geografis, demografi, serta kondisi sosial masyarakat. Masalah-masalah tersebut, umumnya menyangkut beberapa hal berikut:

1. Pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif;2. Faktor kesejahteraan dan keamanan bangsa;

3. Pembinaan teritorial yang dititikberatkan pada penyusunan potensi Hankam.

Bila masalah-masalah yang timbul dari beberapa faktor di atas dapat diatasi dengan baik oleh Bangsa Indonesia, maka akan tercapailah suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional. Untuk mencapai keadaan tersebut, terdapat suatu prosedur yang dinamakan “geostrategi”.

Secara umum, geostrategi merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan di berbagi bidang, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, kehidupan beragama, dan pembangunan.

Geo Politik Indonesia adalah Wawasan Nusantara

Secara geografis Indonesia mempunyai ciri khas yaitu berada diantara dua samudera Hindia dan Fasifik. Antara dua benua, Australia dan Asia. Indonesia berupa kepulauan sehingga disebut Benua Maritim Indonesia, atas dasar ini dikembangkan geopolitik nasional Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan UUD 45. Selain itu diartikan sebagai cara pandang, memahami, menghayati, bertindak dan berpikir sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek “Astagatra”.Wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan meliputi satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan politik serta satu ideology yaitu ideologi dan identitas nasional. Satu kesatuan sosial budaya atas dasar Bhineka Tunggal Ika.Cara pandang bangsa Indonesia perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik, terdiri dari kewilayahan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan falsafah dan ideologi negara, dan kesatuan hukum untuk kepentingan nasional. Kesatuan ekonomi,kepemilikan bersama kekayaan efektif maupoun potensial wilayah nusantara, pemerataan hasil kekayaan nusantara dan keserasian, keseimbangan tingkat perkembangan ekonomi. Kesatuan sosial budaya dan kesatuan ketahanan keamanan, pemerataan keseimbangan dan persamaan kemajuan masyarakat keselarasan kehidupan. Persamaan hak dan kewajiban sesama warga negara dalam rangka membela negara.

Wawasan Nusantara

Dari deskripsi di atas, dapatlah dipahami bahwa diperlukan suatu konsep geopolitik khusus untuk menyiasati keadaan/ kondisi Negara Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil . Konsep GEOPOLITIK itu adalah Wawasan Nusantara. Berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah, konsep Geopolitik Indonesia, atau Wawasan Nusantara justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang luas, Bangsa Indonesia beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana “penghubung” pulau, bukan “pemisah”. Sehingga, walaupun terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari “tanah” dan “air”, sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”.

Tujuan dari Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Tujuan nasional dapat dilihat dalam Pembukaan UUD ’45. Pada UUD ’45 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan tujuan yang kedua, yaitu tujuan ke dalam, adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia dilihat dari konsep geopolitiknya adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Untuk mewujudkan integrasi tanah air serta mencapai tujuan Wawasan Nusantara di atas, maka dipakailah lima asas, yaitu:

1. Satu kesatuan wilayah: 1. Satu wadah Bangsa Indonesia yang bersatu;

2. Satu kesatuan tumpah darah dengan bersatunya dan dipersatukan segala anugerah dan hakekatnya.

2. Satu kesatuan Negara:

1. Satu UUD dan politik pelaksanaannya;

2. Satu ideologi dan identitas nasional.

3. Satu kesatuan budaya:

1. Satu perwujudan budaya nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;

2. Satu tertib sosial dan tertib hukum.

4. Satu kesatuan ekonomi:

1. Satu tertib ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;

2. Seluruh potensi yang ada atau yang dapat diadakan, diselenggarakan secara total untuk mewujudkan suatu kesatuan sistem pertahanan keamanan, yang meliputi subyek, obyek dan metode.

Perwujudan tanah air sebagai satu kesatuan, sudah sesuai dengan aspirasi dari falsafah Pancasila. Pelaksanaan Wawasan Nusantara akan terlihat hasilnya dengan terwujudnya suatu ketahanan nasional Indonesia.

Ketahanan nasional Indonesia bersifat defensif serta melihat dan mawas ke dalam disertai usaha untuk membina daya, kekuatan serta kemampuan sendiri, meliputi segenap aspek kehidupan alamiah dan sosial. Dengan wawasan Nusantara, suatu ketahanan nasional dapat tercapai sesuai dengan kepribadian serta bentuk kepulauan Indonesia yang satu kesatuan dalam persatuan ini.

Jadi, Wawasan Nusantara bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan bagi Bangsa Indonesia, dengan demikian ikut melaksanakan ketertiban dunia (World Order).

Ajaran Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Nasional

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mejemuk dalam menyelenggarakan kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankan harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara adalah wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Landasan Idiil: Pancasila

Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sebagai ideologi bangsa serta sebagai Identitas Nasional. Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan. Pancasila mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin, pemerintahan dan seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan Idiil dan dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 45, sehingga Pancasila merupakan landasan Idiil Wawasan Nusantara.

Landasan Konstitusional

UUD 45 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UUD 45 mengatur dan mengakui bahwa bumi, air dan dirgantara diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Asas Wawasan Nusantara

Asas Kepentingan Bersama

Asas ini terutama sekali pada saat menghadapi penjajah untuk merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka asas ini merupakan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan UUD 45.

Asas Keadilan

Asas keadilan tercermin dalam tatapergaulan dengan tidak merugikan para pihak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan/umum.

Asas Kejujuran

Semua perbuatan sesuai dengan realita, dan hukum.

Asas Solidaritas

Asas ini merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan asal usul, agama atau adat istiadat masing-masing.

Asas Kerjasama

Asas ini menerapkan kebersamaan, gotong royong, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.

Asas Kesetiaan

Asas ini bermakna kesetiaan terhadap kesepakatan bersama.

Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motovasi,serta rambu-ram,bu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum/nasional.

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Pemberdayaan Masyarakat

Faktor SDM, masih menjadi pokok tantangan dalam pembangunan masyarakat, yang nota bene masih memerlukan pola program dari atas ke bawah (Top Down Planning). Untuk negara maju telah melaksanakan program Buttom up Planning. Indonesia masih pseudo bottom up (bottom up semu, masih berbau top down tetapi samar dan tidak diakui).

Kondisi Nasional

Masyarakat Indonesia dari segi daerah masih banyak terdapat desa tertinggal. Masyarakatnya masih banyak masyarakat miskin. Masyarakat miskin bukan berkurang malahan bertambah dipengaruhi faktor ekonomi. Kebutuhan rumah tangga tidak seimbang dengan pendapatan riil masyarakat. Apalagi faktor ekonomi masyarakat pernah ikut terpuruk akibat kenaikan BBM beberapa tahun lalu. Harga BBM merupakan faktor pokok menentukan golongan ekonomi masyarakat apakah lower class, midle class atau high class. BBM menentukan kualitas kehidupan masyarakat.

Dunia Tanpa Batas (Borderless World)

Kemajuan IPTEK membawa dunia tanpa batas.Untuk kemajuan IPTEK harus didasarkan dengan SDM masyarakat. Tanpa SDM yang sesuai dengan IPTEK menghambat implementasi wawasan nusantara.

Kapitalisme Baru

Era kapitalisme baru tak terpisahkan dari globalisasi. Negara-negara kapitalis selalu mempertahankan dan mengembangkan eksistensinyadibiudang ekonomi dengan menekan negara berkembang dengan isu global yang mencakup demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. (Bagaimana sikap AS dengan sekutunya terhadap negara berkembang. Makna hakiki negara berkembang adalah negara tertinggal, Indonesia negara yang kaya, akan tetapi masyarakatnya adalah masyarakat yang miskin di dunia. Bagaimana mata uang Rupiah dibandingkan dengan mata uang lain di dunia ini. Apa makna jumlah TKI meningkat baik secara legal maupun illegal).

Kesadaran Warga

Secara nasional nampak ada kesadaran untuk mempertahankan NKRI. Namun secara regional masih terdapat daerah yang berkehendak untuk memisahkan diri dari NKRI. Ada lagi yang berjuang untuk memecahkan wilayah menjadi wilayah baru yang tidak didasari dengan SDA dan SDM. Hal ini sebagai strategi perebutan kekuasaan dalam suatu wilayah. Akibatnya terjadi perbenturan antar masa yang pro dan kontra. (lihat kasus Tapanuli di Sumut yang ingin mendirikan Kabupaten Tapanuli baru).

Geopolitik & Globalisasi: Pengabaian oleh Negara

Daoed Yoesoef mengisyaratkan akan adanya pengabaian konsepsi geopolitik dalam konteks globalsiasi oleh pemimpin negeri ini. Dikatakannya, bahwa pemimpin kita selama ini betul-betul telah menyia-nyiakan anugerah kekuatan alami Indonesia. Pengabaian ternyata berdampak fatal di berbagai bidang. Misal, kita lalai membangun angkatan laut yang bisa diandalkan mengamankan potensi kemaritiman. Kita tidak bisa menerapkan kekuatan dalam berpolitik, karena lupa membangun kekuatan yang diniscayakan.

Walaupun UNCLOS 1982 diratifikasi dan dinyatakan mulai berlaku 1994, kira-kira 70 persen ZEE kita belum disepakati negara tetangga. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen, yang berbatasan dengan Timor Leste, Filipina

dan Palau, belum disepakati. Selain ini masih belum ada kesepakatan tentang luas laut teritorial dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, yang panjangnya sampai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia. Negara-negara tersebut ogah-ogahan menyelesaikan masalah pemastian garis batas maritim karena tidak ada tekanan kekuatan riil dari pihak kita. Diplomasi kita rapuh, tidak punya dasar riil untuk berpijak.

Ketidakseriusan dalam menjaga wilayah terluar terbukti dari kemenangan Malaysia dalam kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional Den Haag memutuskan demikian mengingat negara tersebut menguasai secara efektif selama ini. Belum lagi dihitung sikap pemerintah pusat dan daerah yang acuh tak acuh terhadap penggalian pulau-pulau yang tanah/ pasirnya dijual ke Singapura.

Karena menganggap kekuatan potensial alami kemaritiman Indonesia tidak penting, pemerintah demi pemerintah lalai mengembangkan ilmu dan teknologi kelautan. Untuk mengelola laut yang kaya sumber daya mineral dan hayati, mewujudkan semua kandungan potensialnya, perlu bantuan teknologi kelautan canggih. Melalui pembelajaran guna penguasaannya kualitas manusia Indonesia tentu bisa meningkat mengingat keanekaragaman bidang studi/riset yang dicakup maritime science and technology.

Pendek kata sejak awal kemerdekaan pemerintah lalai menggerakkan pembangunan maritim dalam rangka pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu. Yang pasti dan merupakan pengalaman pahit dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia tidak punya landasan kekuatan riil dalam memperjuangkan “emansipasi internasional” melalui diplomasi, yaitu pembebasan dari kekuasaan negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional serta dari pelecehan negara-negara setingkat yang dahulu bahkan relatif lebih terbelakang dari kita.

Asas “bebas aktif” dalam berdiplomasi adalah cara bersikap, menetapkan pendirian, bukan dasar, yaitu alternatif-alternatif yang dijadikan pilihan demi kepentingan nasional. Semua alternatif tersebut dalam percaturan globalisasi disiapkan oleh studi geopolitik nasional.

TUGAS:

1. Identifikasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan geopolitik.2. Identifikasikan beberapa pengabaian dan kejanggalan implementasi geopolitik oleh pemerintah Republik

Indonesia. Unjukkan beberapa kasus dan sertakan bukti guntingan berita dari media massa!

3. Menurut saudara, apakah yang sebenarnya terjadi pada kasus sengketa perbatasan dengan Negara tetangga (Malaysia) dalam sudut pandang geopolitik?

4. Menurut saudara, bagaimanakah pemahaman geopolitik pemimpin bangsa & negara Indonesia sebagaimana tertampakkan oleh berita media massa dalam kasus perbatasan dengan Malaysia (Ambalat, batas perairan, “barter” WNI dan WN Malaysia beberapa waktu yang lalu) dan cobalah analisis masalah tersebut dengan geopolitik!

5. Menurut saudara, bagaimanakah cara untuk tetap mempertahankan secara berkelanjutan persatuan bangsa dan masyarakat Indonesia yang heterogen dan tersebar di wilayah yang luas ini, dari sudut pandang geopolitik?

Bahan Bacaan

Capra, Fritjof, 2004, Titik Balik Peradaban, Bentang Pustaka, Yogyakarta.

Fukuyama, Francis, 1992, The End of History and the Last Man, New York: Avon Books.

Fukuyama, Francis, 2005, Memperkuat Negara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Galtung, Johan, 2003, Studi Perdamaian, Pustaka Eureka, Surabaya.

Giddens, Anthony, 2004, Sociology: Introductory Readings, Polity Press, Cambridge, UK.

Huntington, Samuel P., 2002, Benturan Antar Peradaban, Qalam, Yogyakarta.

Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, Geografi Politik, Refika Aditama, Bandung.

Kaldor, Mary, 2004, Global Civil Society, Polity Press, Cambridge, UK.

Karl Haushofer, Why Geopolitics?, dalam Geraoid Tuathail, Simon Dalby dan Paul Routledge (eds) : The opolitics Reader, London : Routledge, 1998.

Kusnanto Anggoro, Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia dalam Bantarto Bandoro (eds) : Perspektif Baru Keamanan Nasional, CSIS, 2005.

Marcedes Marbun, Politik Internasional.

Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York : Revised by Thompson, Kenneth W. Alfred Knopf, 6th ed.

Mochtar Kusuma Atmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, 1978.Sesko TNI AD, ”Naskah Departemen tentang Geopolitik dan Geostrategi Indonesia”, Bandung 1995.

Tim ICCE UIN Jakarta (Pengantar: Dr. Azyumardi Azra), 2003, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, TAF – Prenada Media, Jakarta.

Konflik Menahun Indonesia-Malaysia ; Analisis history, sosial budaya, dan geopolitik

Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun dan bertetangga yang tidak pernah luput dari konflik yang selalu menghiasi setiap hubungan diplomatiknya. Sebuah hubungan yang sangat unik karena semestinya, dengan logika kekeluargaan, pihak yang posisinya berdekatan itu semestinya saling mendukung dan membantu.

Jika ditinjau dari segi historis, sejak berdirinya negara Malaysia itu sendiri sesungguhnya telah diwarnai konflik dengan negara tetangga dan serumpunnya, negara kita Indonesia. Seperti yang kita tahu kemerdekaan Malaysia adalah ‘pemberian’ Inggris sebagai penjajahnya. Secara nama, Malaysia yang berasal dari kata Malaya itu tentu saja logikanya jika akan dibuat Negara tentu ya wilayah jajahan Inggris di Semenanjung Malaya. Pertamanya memang seperti itu dan Indonesia tidak mempermasalahkan bedirinya Malyasia itu. Negara Malaysia atau yang lebih tepatnya Federasi Malaysia adalah negara federasi gabungan dari beberapa kerajaan lokal di wilayah Semenanjung Malaysia. Kalimantan Utara yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Sabah, Sarawak dan Brunei tidak termasuk ke dalam wilayah Malaysia namun masih tetap berupa koloni Inggris.

Namun ternyata Inggris memepunyai rencana lain tentang Malaysia. Inggris hendak menggabungkan Kalimantan sebelah Utara bersama wilayah Semenanjung Malaya dalam satu Negara bernama Malaysia. Terang saja Soekarno selaku Presiden Indonesia saat itu sangat marah dan tidak terima. Dalam hal ini, bukan Kalimantan Utara yang tidak masuk wilayah Indonesia itu yang menjadi masalah, melainkan keberadaan Negara itu justru akan mengancam kedaulatan Indonesia. Dibayang-bayangi oleh pengalaman pahit dari neoimperialisme dan neokolonialisme yang pernah dirasakan Indonesia, timbul kemudian pikiran yang tidak baik jika ada negara boneka Inggris yang terletak di dekat Indonesia.

Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden RI tidak sembarangan beranggapan negative terhadap Malaysia negara boneka bentukan Inggris. Fakta memang membuktikan bahwa Indonesia mempunyai pengalaman yang tidak mengenakkan dengan percobaan neokolonialisme. Saat sekutu datang ke Indonesia, yang saat itu Indonesia sudah merdeka, dengan dalih melucuti Jepang ternyata sekutu diboncengi Belanda yang ingin kembali menjajah. Bukan tidak mungkin kelak Malaysia yang terletak di utara Kalimantan itu bisa diboncengi kepentingan Inggris.

Ketidaksetujuan itu pun ternyata juga dirasakan oleh rakyat di sekitar Kalimantan Utara. Peperangan terus saja berlanjut di wilayah itu dengan agenda mempertahankan wilayah. Melihat ketidaktenangan yang terus saja terjadi di wilayah ini, muncul kemudian inisiatif untuk merundingkan bagaimana baiknya kelangsungan wilayah itu antara calon anggota Malaysia, yakni Sabah, Serawak, dan Brunei Darussalam dan Indonesia dengan mediasi pemerintah Filiphina di Manila, 31 Juli 1963.

Perundingan yang dilaksanakan di Manila itu bermuara pada kesepakatan untuk memberi kebebasan pada wilayah Sabah, Serawak, dan Brunei untuk kemudian menetukan sendiri apakah mereka akan bergabung atau tidak dalam sebuah referendum. Namun, belum sempat ketiga wilayah itu memberikan pilihannya, Malaysia lebih dulu menyatakan secara pihak bahwa Sabah dan Serawak masuk menjadi bagian  negaranya. Karena ketidakadilan iniah kemudian Soekarno menjadi tidak simpati dan memutuskan untuk tidak mengakui kedaulatan Malaysia sebagai sebuah negara. Hal ini kemudian memuncak ketika Malaysia diterima menjadi anggota PBB pada tahun 1965. Melihat fenomena tersebut, Indonesia melalui Soekarno pada saat itu memutuskan untuk keluar dari PBB. Namun, suasana dalam negeri juga tengah tegang karena kasus PKI saat itu dan berakhir dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto, sehingga keluarnya Indonesia dari PBB ini pun tidak berlangsung lama. Ketika Soeharto menjadi presiden Republik Indonesia, Indonesia pun kembali masuk menjadi anggota PBB. Meski hanya sebentar, tapi ini cukup memberi gambaran dunia dan public internasional akan sikap Indonesia terhadap Malaysia saat itu.

Namun, tidak hanya dalam bidang politik saja yang mampu memunculkan konflik anatara Malaysia dan Indonesia. Sektor Budaya pun sering kali menjadi saasaran empuk potensi konflik. Kali ini konflik itu kerap kali muncul karena keragaman budaya leluhur. Mengingat Malaysia adalah negara dengan budaya luhur melayu, begitupun Indonesia, khususnya di Indonesia bagian barat. Karena budaya ini dimiliki oleh kedua negara yang berbeda, maka kebudayaan yang berada di wilayah ini disebut budaya daerah abu-abu ; gray area. Budaya yang berada di wilayah ini bisa dimiliki oleh kedua belah pihak, tapi tidak boleh diklaim secara sepihak. Yang kerap

terjadi, khususnya akhir-akhir ini adalah seringanya terjadi klaim di satu pihak saja. Tidak hanya itu, seringkali juga Malaysia mengklaim budaya-budaya yang tidak berada di daerah abu-abu atau yang secara sangat jelas budaya yang sangat jelas merupakan milik Indonesia, misalnya saja tari pendet yang baru saja sangat gempar diberitakan di media dan angklung serta batik Indonesia. Belakangan juga didapati bukti bahwa lagu kebangsaan Malaysia yang berjudul ‘Negaraku’ adalah lagu yang musiknya diadopsi dari salah satu lagu lawas Indonesia yang berjudul ‘terang bulan’. Sangat banyak hal-hal yang menjadi pemicu konflik dalam hal budaya ini karena jika kita bicara tentang budaya suatu negara, makas ecara tidak langsung kita tengah berbicara tentang identitas negara tersebut yang jelas berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang bersangkutan.

Sektor wilayah pun sering kali menjadi potensi pemicu konflik antara Malaysia dan Indonesia. Hal ini di picu oleh kasus perebutan pulau Sipadan dan Ligitan yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2006 silam. Hingga kini, kasus ini telah selesai dengan keputusan bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia dengan pertimbangan Malaysia lah yang telah melakukan pembangunan  awal di wilayah tersebut. Tanpa disadari, ternyata jauh sebelum kasus ini naik ke permukaan, sudah sangat abnyak pulau-pulau di Indonesia yang dijual kepada Malaysia dengan harga yang relative cukup sangat murah hanya karena pembodohan atau penyelewengan yang menggelapkan mata nurani pihak yang bersangkutan. Terakhir potensi pemicu konflik yang menghiasi hubungan diplomatic Indonesia dan Malaysia adalah kasus Perairan Ambalat. Malaysia kembali secara sepihak membuat peta wilayah baru yang memasukkan Ambalat kedalam wilayah negaranya, tetapi Indonesia telah jauh lebih dulu meratifikasi wilayah ini sebagai wilayahnya dalam Unclos tahun 1982 silam. Terakhir diketahui bahwa Malaysia baru memusingkan diri untuk berusaha mendapatkan Ambalat semenjak didapatkannya potensi minyak bumi yang cukup menjanjikan untuk kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan. Kembali masalah ekonomi dan politik.

Jika kita menganalisis lebih dalam mengenai konflik dewasa ini, memang telah terjadi pergeseran substansi konflik. Kini, aktor internasional tidak lagi dikatakan berperang hanya ketika mereka memegang senjata dan saling bersitegang dan saling membunuh, tetapi proses eksploitasi dan pemanfaatan pun bisa dikatakan berperang. Wajah konflik kini terah berubah. Kini kita berperang secara ekonomi dan politik dengan mengedepankan kegengsian antar potensi negara. Invasi-invasi kini tidak hanya beredar dalam bentuk tentara dan bom, melainkan invasi kini menyerang kita melalui kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan pembodohan.

  Rabu, 09 November 2011 , 08:02:00Nasionalisme dan NasionalisOleh: M.D. La Ode        Nasionalism a state of mind, in which the supreme loyality of the individual is  felt to be due the nation-state. (Suasana pikiran nasionalisme terkait pada Negara, dimana loyalitas tertinggi individu dirasakan terjadi karena Negara-bangsa). Demikian ujar Hans Kohn seorang ahli sejarah terkemuka. Gubernur Kalbar, Cornelis, sebagai bagian integral Pemerintah Pusat, pada suasana pikirannya bahwa national interest (perbatasan) harus dipelihara dari ekspansionist geopolitik

Malaysia demi national interest Malaysia untuk memperluas living space-nya, itu adalah nasionalisme.  Kalau Gubernur Cornelis mencancam akan menasionalisasi investasi dan menebang tanaman Kelapa Sawit Malaysia akibat perbuatan kejinya melakukan ekspansinist geopolitik Indonesia (AP Post 5/11), itu adalah tindakan nasionalis. Jadi nasionalisme dan nasionalis ibarat sinergis busur panah dengan anak panahnya. Artinya nasionalisme mendorong warga Negara Indonesia untuk melakukan ekspresi nasionalis terhadap ancaman dari bangsa Malaysia kepada bangsa Indonesia.

      Sejak kasus Camar Bulan mulai mencuat di permukaan belakangan ini, kita harus pahami bahwa Malaysia sangat ambisius untuk melakukan ekspansionist terhadap geopolitik Indonesia. Oleh karena itu kita patut menghadapinya dengan sikap nasionalisme dan nasionalis. Sikap seperti itu pantas kita lakukan berhubung perbuatan Malaysia itu sudah memasuki ranah kedaulatan NKRI di perbatasan darat antarengara Indonesia—Malaysia. Apa lagi Gubernur Cornelis sudah mengekspresikan sikap nasionalisme dan nasionalis terhadap perbuatan ekspansionisme Malaysia itu.

      Sebagai rakyat Kalbar, tentu dari perspektif nasionalisme dan nasionalis memiliki kewajiban moral untuk memberikan dukungan kepada ekspresi nasionalisme dan nasionalis Gubernur Cornelis itu. Tudingan politik praktis dari pihak tertentu mungkin dikaitkan dengan Pilkada Gubernur kalbar 2012, wajib diabaikan karena bersifat melemahkan ekspresi nasionalisme dan nasionalis Indonesia terhadap Malaysia yang ekspansionist. Sebaliknya ekspresi Gubernur Cornelis dipahami sebagai upaya politik mulia sebagaimana telah dilakukan oleh kelompok etnis Melayu dan kelompok etnis Dayak zaman dahulu untuk mendapatkan wilayah Indonesia di Kalimantan melalui perang antar kelompok etnis. Ini merupakan ekspresi kita sebagai generasi muda dalam melanjudkan hasil perjuangan nenek moyang kita dalam wujud politik antar bangsa atau politics among nations menurut Hans J. Morgenthau. Bukan sebaliknya  hasil itu kita khianati dengan cara melemahkan nasionalisme dan nasionalis kita.

      Ekspresi nasionalisme dan nasionalis kita pada khususnya di Camar Bulan dan Dusun Aping, Aruk, Kabupaten Sambas, Kalbar,   wajib diwujudkan sekarang juga. Kasus Camar Bulan secara eksplisit Malaysia memang tidak tampak mencaplok wilayah NKRI. Tetapi sebaliknya secara implisit, Malaysia mencaplok wilayah Indonesia di Camar Bulan seluas 1.499 hektar. Metodenya adalah menggeser garis batas dari garis batas hasil survey Belanda dengan Kapal Ekspedisi Van Dorn 1905 dan 1906 dan hasil peta Malaysia 1935 ke garis batas hasil Tim Indonesia—Malysia 1975, 1976, dan 1978. Hasil kesepakatan Tim Indonesia—Malaysia itu tidak valid baik dari aspek hukum, teori perbatasan, maupun aspek politik diplomasi. Oleh sebab itulah maka kasus batas Camar Bulan dari perpspektif nasionalisme dan nasionalis harus dilakukan dua tindakan.

Pertama, wilayah sengketa Camar Bulan harus menjadi status quo tetapi lebih cenderung sebagai wilayah NKRI. Kedua, patok batas hasil kesepakatan Tim Indonesia—Malaysia 1975, 1976, dan 1978 harus dicabut dan dibatalkan  oleh warga Kalbar di Kabupaten Sambas karena memang adalah wilayah Indonesia yang dicaplok oleh Malaysia dengan cara ekspansionist yang licik. Demikian pula dengan kasus Dusun Aping, Aruk, Sambas, berupa aktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Malaysia yang mengekspansi wilayah NKRI sepanjang 15 meter. Metode ekspansionist itu tentu adalah “tidak sengaja”. Tetapi kalau tidak ketahuan Petugas RI aktivitas ekspansionist mereka pasti akan dilanjudkanya menjadi tanah milik Malaysia. Atas dasar bukti itu maka alat

berat Perusahaan Malaysia itu harus disita untuk Negara dan segera dibawa ke Pontianak untuk pengamanan lebih lanjud. Sebab kalau disimpan di PPLB Aruk, dikhawatirkan akan “dijual” oleh oknum-oknum tertentu dengan alasan hilang. Di samping itu orang yang melakukan ekspansionist itu harus ditangkap oleh petugas RI.

      Orang boleh bilang itu merupakan langkah kasar dalam hubungan bilateral Indonesia—Malaysia yang serumpun. Tetapi begitulah realitas sosialnya kalau nasionalisme dan nasionalis sudah berbicara dan berfungsi secara efektif. Hal itu sekaligus menangkal kelicikan Malaysia kepada Indonesia yang senantiasa menyebut Indonesia sebagai Negara serumpun. Sebutan itu sesungguhnya dilakukan oleh Malaysia, lihat kasus Menlu Malaysia, Abdul Baad pada tahun 2005 ketika datang ke Jakarta untuk menyelesaikan kasus Ambalat. Beliau dengan santai mengatakan bahwa “Encik, kite bangse serumpun…”. Tetapi itu diucapkannya hanya untuk meluluhkan hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan nasional interestnya dengan mudah. Selepas itu Malaysia mengganggu Indonesia lagi dan disebutnya “Indon”. Kasus Dusun Aping, Aruk, Sambas adalah bukti ekspansionist paling baru. (Penulis adalah ahli politik etnisitas dan ketahanan nasional)

Hadianto Wirajuda dan Diaz HendropriyonoSecara geopolitik, Indonesia dikelilingi oleh beberapa negara besar dan kuat. Di bagian utara, terdapat Tiongkok, dengan status ekonomi terbesar ketiga di dunia, dengan pertumbuhan diprediksi melampaui 10% pada akhir tahun ini. Di bagian barat laut, terdapat India, negara nuklir dengan kekuatan militer yang sangat besar dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Sedikit di bawah Indonesia ada Australia, middle power, yang dikategorikan oleh IMF sebagai advanced economy. Beberapa kota besar di negara itu mendapat julukan sebagai most liveable cities di dunia. Merujuk pada kapasitas yang kita miliki, apakah masih ada harapan dan optimisme bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara adidaya?

Dalam bukunya yang berjudul Indonesia's Foreign Policy Under Suharto, Leo Suryadinata (1996), mengemukakan beberapa faktor yang menguatkan kredibilitas Indonesia di forum internasional. Pertama, secara geografis, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Secara demografis, Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan AS. Kedua, Indonesia merupakan emerging economy di Asia dan mendapat sebutan "Macan Asia." Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu sekitar 7% per tahun dan jika bukan karena krisis finansial pada 1997-1999, ekonomi Indonesia mungkin akan jauh lebih baik. Ketiga, kekuatan militer Indonesia merupakan yang terkuat di bagian tenggara (southeast) Asia. Berbagai kapasitas tersebut merupakan regional entitlement bagi Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh Michael Leifer, profesor ternama ilmu hubungan internasional.

Era Soeharto telah berlalu. Sekarang, kita berada pada era yang baru. Sebuah era yang menuntut kemakmuran ekonomi dan kebebasan politik berjalan berdampingan; era yang menuntut kepemimpinan yang kuat dan tidak hanya bersandar pada besaran geografis negara; era yang menuntut toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan di masyarakat. Secara geografis dan demografis, negara kita tidak banyak berubah sejak zaman Orde Baru. Indonesia masih merupakan salah satu negara terpadat di dunia dan yang terbesar di ASEAN.

Sekitar 230 juta dari 570 juta penduduk ASEAN tinggal di Indonesia. Secara ekonomi, ketahanan bangsa kita dalam menghadapi krisis finansial, saat ini, menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara sebagai peserta forum ekonomi bergengsi dunia, G-20.

Percaya Diri

Dari persepsi politik, Indonesia merupakan pendukung kuat perkembangan politik di ASEAN. Seperti kita ketahui, forum ASEAN selama ini lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perkembangan politik. Ini bukanlah suatu keanehan, bahwa ASEAN, tidak seperti Uni Eropa, berintikan negara-negara dengan sistem politik yang tidak seragam. Ada junta militer hingga demokrasi penuh.

Berkaca dari kenyataan tersebut, tidaklah mudah untuk mempromosikan kebebasan politik dalam konteks ini. Tetapi, perkembangan demokrasi yang sehat, sejak 1999, telah menyuntikkan rasa percaya diri Indonesia untuk mempromosikan signifikansi kebebasan berpolitik melalui Bali Concord II pada tahun 2003. Inisiatif yang disebut sebagai ASEAN political development, bukan democratization, ini pada akhirnya berhasil dimaktubkan dalam ASEAN Charter yang mulai berlaku pada Desember 2008.

Terlepas dari perdebatan apakah Indonesia harus meratifikasi piagam tersebut mengingat masih banyak ruang kosong yang harus diperbaiki, Indonesia tetap bersikeras mendukung inisiatif tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan, tanpa sebuah piagam yang mengikat semua, ASEAN tetap akan menjadi organisasi yang longgar, yang akan dapat mengurangi komitmen negara-negara anggotanya dalam upaya pengembangan demokrasi di kawasan.

Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mengingat posisi Indonesia sebagai pihak yang pernah menolak nilai-nilai demokrasi Barat, karena dianggap bertentangan dengan Asian values.

Kapasitas lainnya mencakup status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India, dan negara Islam terbesar di dunia. Indonesia adalah

tempat di mana Islam, modernitas dan demokrasi dapat tumbuh kembang secara bersama-sama. Namun, Indonesia juga masih harus menghadapi beberapa tantangan. Termasuk di dalamnya adalah konflik horizontal di kalangan masyarakat. Tetapi, hal ini jangan sampai menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap dominasi fundamentalisme di Indonesia, sehingga dapat mengancam karakter ketoleransian bangsa ini.

Seperti dikemukakan oleh Ramage dan MacIntyre dalam laporan ASPI, berjudul Seeing Indonesia as a Normal Country, ketakutan akan fundamentalisme dan antipluralisme di Indonesia adalah keliru karena mayoritas masyarakat Muslim Indonesia adalah kaum moderat. Di samping itu, kita juga harus ingat bahwa tidak satu pun negara di dunia ini yang dapat dijadikan model sebagai demokrasi yang sempurna. Bahkan, di AS sekalipun, konflik kesukuan dan ras masih terjadi.

Di samping itu, korupsi masih merupakan masalah untuk Indonesia. Berdasarkan laporan dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih setara dengan negara korup seperti Ethiopia dan Uganda. Tetapi, kesuksekan kita dalam memberantas korupsi telah memperbaiki indeks tersebut sebanyak 37% sejak 2002. Namun, kekisruhan kepastian hukum, yang terjadi saat ini, jelas menuntut ketegasan pemerintah agar tidak berlarut-larut, yang mana dikhawatirkan dapat memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Kebebasan Berbicara

Dalam hal kebebasan berbicara, Reporters Without Borders (RWB), sebuah organisasi nonpemerintah internasional yang fokusnya pada kebebasan pers dan advokasi jurnalis, melaporkan bahwa kebebasan tersebut menurun sejak 2002 (peringkat 57), membuat kita setingkat dengan Guinea dan Mauritania, di mana kebebasan bicara tidak begitu dijamin. Pada Feburari 2008, misalnya, Bersihar Lubis, editor Koran Tempo, harus berhadapan dengan tuntutan hukum karena mengutip sebuah pendapat seorang tokoh yang kemudian diinterpretasikan pendapat tersebut sebagai penghinaan terhadap sebuah institusi hukum di Indonesia. Akan tetapi, ranking Indonesia mengalami perbaikan dari posisi 111 ke posisi 100 setahun terakhir.

Kemiskinan di tengah masyarakat juga merupakan tantangan bagi siapa pun yang memegang tampuk kepemimpinan di negeri ini, walaupun tercatat bahwa pemerintahan SBY berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia beberapa tahun terakhir, masing-masing ke tingkat 14% dan 9%.

Sebagai penutup, bukanlah sebuah mimpi belaka untuk bercita-cita bahwa Indonesia dapat menjadi negara superpower melihat potensi yang kita miliki, yang juga dimiliki

oleh sebuah negara adidaya secara garis besarnya. Tetapi, untuk melihat Indonesia menepati posisi itu, kita masih harus banyak bersabar.

Tidak ada yang instan dalam proses ini -bandingkan usia kita dalam berdemokrasi yang baru sekitar 11 tahun dengan AS yang sudah mencapai lebih dari 230 tahun. Tetapi, jika kita pelihara dan kembangkan potensi ini, paling tidak Indonesia bisa menjadi superpower di wilayah Asia, walau agaknya masih sulit untuk menjadi world super- power.

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi ini menjadikan kekuatan yang sesungguhnya, sehingga kita dapat berdiri sejajar dengan (atau malah di atas) Tiongkok, India, Rusia, dan AS? Ini adalah pertanyaan dan pekerjaan rumah besar yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.

Hadianto Wirajuda adalah kandidat PhD dari LSE London School of Economics and Political Science, UK. Diaz Hendropriyono adalah kandidat PhD dari Virginia Tech University, USA. Keduanya adalah pemrakarsa Youth Initiative for Indonesia's Democracy and Development (YIDD).

SENGKETA PENGGESERAN PATOK BATAS WILAYAH DI SEBATIK

Monday, July 06th, 2009 | Author: upi0707668

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.Seiring dengan perkembangan politik dalam dan luar negeri, banyak perubahan yang telah dialami Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik dalam bentuk struktur organisanasi, doktrin maupun tugas pokok dan fungsinya.  Namun ada satu aspek yang tidak pernah dan tidak akan pernah berubah sepanjang masa yaitu kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memasuki abad ke 21 ini, hakekat ancaman yang bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI juga berubah. Di samping masalah insurgensi dan separatisme yang sejak awal berdirinya Republik Indonesia merupakan gangguan utama bagi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia, realita politik internasional masa kini menunjukkan adanya potensi ancaman eksternal yang lebih nyata dibanding masa lalu. Walaupun kemungkinan agresi langsung oleh suatu negara asing dalam waktu dekat masih sangat kecil, intervensi asing baik secara langsung mapun tidak langsung dalam berbagai masalah dalam negeri tentu saja merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain itu, munculnya terorisme internasional sebagai fenomena “baru” yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional jelas memerlukan

penanganan yang serius. Krisis multi dimensional yang mempengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini jelas mempunyai dampak terhadap kemampuan TNI untuk mengatasi dan menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan tersebut. Salah satunya yang terjadi di wilayah Sebatik yaitu adanya dugaan kasus tentang penggeseran patok batas wilayah kedaulatan teritoril NKRI.Adapun manfaat penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Komando Atas, tentang tinajauan penggerseran patok batas wilayah di daerah Sebatik.Dari uraian tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang harus dicari solusinya, diantaranya adalah: Pertama, Tidak jelasnya garis batas laut dan darat, akibatnya sering menimbulkan konflik. Kerugian selalu ada di pihak Indonesia dan kondisi ini langsung oleh masyarakat Indonesia. Pada waktu sengketa ambalat banyak nelayan yang sedang mencari ikan dikejar oleh polisi Malaysia. Keadaan didarat, dimana rumah penduduk ada yang terbagi dua oleh batas negara dimana ruang tamu masuk diwilayah Indonesia, sedangkan dapur masuk wilayah negara malaysia, tetapi masyarakat tetap menjadi warga negara Indonesia. Kedua, Eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal, terutama hasil kehutanan dan kekayaan laut. Untuk menjaga agara perbatasan tidak mudah baik didaratan maupun di laut mengingat lausnya daerah yang dijaga dan keamanan yang terbatas. Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Nunukan terletak pada 3° 30` 00″ sampai 4° 24` 55″ Lintang Utara dan 115° 22` 30″ sampai 118° 44` 54″ Bujur Timur.Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 109.527 jiwa (2004). Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh RA Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, dgn dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya yaitu Kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dan dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan Resmi menjadi Kabupaten dengan dibantu 5 wilayah administratif yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sebatik dan Krayan. Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau terdepan Indonesia di sebelah timur laut Kalimantan. Letak geografisnya paling unik dan terumit dari sisi potensi konflik batas dengan negara lain. Pada bagian utara adalah Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, sedangkan di selatan wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Di sebelah barat Pulau Sebatik terdapat Pulau Nunukan, sebagai ibu kota Kabupaten Nunukan, sedangkan di seberang utara terdapat Kota Tawau, yang sudah berada di Negara Bagian Sabah. Luas Pulau Sebatik wilayah Indonesia, ada 414,16 km2 dan jumlah penduduk 13.776 jiwa.

Paling unik, karena satu titik patok tapal batas negara di Pulau Sebatik, membelah Desa Aji Kuning menjadi milik Indonesia dan Malaysia. Ini merupakan bagian dari 18 patok batas di Pulau Sebatik, dan bagian tak terpisahkan dari 19.328 patok darat Akselerasi masyarakat antarkedua negara cukup baik. Sebagian besar kebutuhan akan sembilan bahan pokok warga Indonesia yang berpofesi sebagai petani dan nelayan, sepenuhnya dipasok dari Tawau. Banyak sekali rumah warga kedua negara posisinya berada persis di atas patok batas.Tidak Akurat Paling rumit, karena perkembangan ilmu dan teknologi, pada tahun 1982-1983 Tim General Boder Committee (GBC) Indonesia-Malaysia, menemukan ketidakakuratan titik koordinat pada pemasangan patok batas di Desa Aji Kuning. Deviasinya 4 derajat pada patok yang ditanam, sehingga wilayah Indonesia di Pulau Sebatik dicaplok Malaysia seluas 103 hektare. Tanggal 26 September 1996, terjadi insiden penembakan oleh polisi hutan Malaysia terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang tengah melakukan patroli di Pulau Sebatik. Malaysia sempat mengancam akan membangun pagar memanjang di sepanjang perbatasan Pulau Sebatik, ketika muncul saling klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat di Perairan Laut Sulawesi tahun 2005 dan 2008. Ketidakakuratan pemasangan patok batas pada titik koordinat yang sesungguhnya di Desa Aji Kuning merupakan bagian dari 10 masalah patok tapal batas darat Indonesia-Malaysia yang belum disepakati di Kalimantan. Negosiasi jalan terus. Indonesia-Malaysia memang telah menetapkan bersama kedua patok di pantai barat dan pantai timur. Namun, pilar yang terletak di pantai barat Pulau Sebatik tidak ditemukan lagi sehingga tidak dapat dilakukan rekonstruksi beberapa posisi sebenarnya. Malaysia telah menunjukkan dokumen yang tidak asli yang memuat hasil-hasil ukuran patok-patok antara kedua pilar tersebut, yang katanya dibuat oleh Belanda-Inggris, namun patok-patok dimaksud cenderung menyimpang ke selatan. Gubernur Kaltim Awang Faruk mengatakan, secara bertahap pemerintah daerah dan departemen terkait di Jakarta terus menjabarkan program pembangunan berkelanjutan di wilayah pulau terdepan ini . Pulau Sebatik bagian dari empat pulau terdepan di Provinsi Kaltim. permasalahan patok batas merupakan salah satu permasalahan serius yang mesti segera diselesaikan dengan Federasi Malaysia. Di samping persoalan di Pulau Sebatik, patok batas yang belum di-sepakati di Provinsi Kaltim adalah di Sungai Sinapad dan Sungai Simantipal. Dari 10 permasalahan patok batas yang belum disepakati, di garis batas Kalbar-Sarawak, terdapat lima problem, yakni segmen Tanjung Datu, Gunung Raya, Batu Aum, Sungai Buan, dan segmen D.400. Kaltim-Sabah, di Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, Pulau Sebatik, segmen Daerah Prioritas 2700, dan segmen Daerah Prioritas C.500. Di Sungai Sinapad yang sering disebut masalah, Sungai Sedalir merupakan masalah yang diangkat oleh Federasi Malaysia atas pengertian hasil-hasil ukuran bersama (Belanda-Inggris) yang dituangkan dalam persetujuan 1915. Menurut Malaysia, karena Sungai Sinapad adalah sounthem tributary daripada Sungai Sedalir yang bermuara di atas 4 derajat 20 menit (hanya 34 menit saja), maka watershed yang tergambar pada peta lampiran persetujuan 1915 ditolak kebenarannya, dan menginginkan watershed yang berada di sebelah timur Sungai Sinapad, sehingga mengambil alih wilayah Indonesia 4.800 hektare. Padahal, dari meridian 117 derajat sampai Sungai Sedalir, menurut lampiran persetujuan 1915 terhadap sekitar sungai yang berasal dari sebelah atas (utara) lintang 4 derajat 20

menit. Malaysia mengabaikan pengertian small portions, bahwa watershed adalah primo loco daripada lintang 4 derajat 20 menit dan persetujuan adalah mengikat (obligator). Masalah Sungai Simantipal, karena Malaysia telah menemukan kasus di mana Sungai Sinapad ternyata bermuara di utara lintang 4 derajat 20 menit. Malaysia berusaha mencari di tempat lain, apakah ada kasus serupa. Akhirnya Malaysia menduga bahwa Sungai Simantipal pun yang sudah diatur di dalam persetujuan 1915, bermuara di sebelah utara lintang 4 derajat 30 menit. Apabila memang benar dugaan Malaysia, bahwa Sungai Simantipal bermuara di Sungai Sedalir di utara lintang 4 derajat 20 menit, maka di sini belum diketahui ke mana pihak Malaysia akan memilih watershed yang cocok. Ini karena di kawasan tersebut tidak ada watershed lain, kecuali yang telah disepakati Belanda-Inggris, seperti tercantum dalam persetujuan maupun peta lampirannya.Pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang penting guna mempertahankan keutuhan NKRI. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Keadaan ini dapat merupakan suatu kegiatan yang memberikan nilai yang berarti bagi bangsa dan negara, kegiatan tersebut adalah: Mempunyai nilai penting bagi kedaulatan negara, Memiliki kemampuan untuk mendorong agar terjadi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, Mempunyai kemampuan untuk membangun jaringan kerja dengan wilayah lainnya dan negara tetangga, Memberikan kontribusi terhadap pertahanan dan keamanan Baik skala regional maupun nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi diwilayah perbatasan kepulauan Nunukan dan sebatik dengan negara Malaysia diantaranya adalah: Pertama, Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya pato-patok dan jarak satu patok dengan patok lainnya saling berjauhan. Kedua, pengelolaan sumberdaya alam belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak sumberdaya alam kita diambil oleh orang asing, misalnya kasusu ilegalloging. Akibat patok-patok yang tidak jelasmengakibatkan kerugian negara Indonesia Ketiga, Daerah perbatasan memiliki posisi strategis yang berdapak terhadap hankam mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana banyak terjadi pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupum Malaysia. Keempat, Kemiskinan akibat keterisolasian daerah menjadi pemicu tinnginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas kemalaysia dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan, mengingat perekonomian di malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Kelima, Kesenjangan Sarana dan prasarana antara kedua wilayah negara pemicu orentasi ekonomi masyarakat, seperti dipulau sebatik, ke tawao malaysia daripada kepulau Nunukan kjarena lebih dekat dan murah ongkosnya,s erta barang-banrang yang di[erlukan lebih berkualitas. (Balitbang Dephan). Oleh karena itu pemerintah kita harus cepat tangap dalam melakukanrespon negative dari Negara tetangga yang selalu mengklaim wilayak kita adalah wilayah mereka. Pemerintah juga harus bisa merubah paradigma lama yaitu jika tidak kasus yang mucul pemerintah hanya bertindak “lemah”, akantetapi jika permasalahan telah muncuat ke permuakaan baru seperti kebakaran jenggot. Mulai dari saat ini kita harus melindungi dan menjaga kehormatan territorial Negara kita dari ancaman Negara tetangga yang dengan seenaknya mengklaim wilayah Negara kita. Kita harus bertindak tegas, tepat, cepat dan akurat untuk dapat mengantisipasi dan merespon segala tindakan yang bersifat ancaman nagi Negara kita. Walaupun tidak semua kasus sengketa dengan

Negara Malayia tidak harus dengan jalan perang dan lebih mengutamakan jalan damai/sesuai dengan doktrin TNI yaitu menggnakan taktik defense aktif. Akan tetapi jika dibiarkan larut-larut kita juga harus segera dapat mengantisipasinya salah satunya denagan pengamanan batas wilayah Negara kita memperbanyak patroli dan penguatan/penambahan alutsista berat di wilayah Negara kita.Pemerintah Indonesia harus segera menambah personil anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berjaga di wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang kini hanya berjumlah satu pleton. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah personil keamanan Negara Malaysia yang ditempatkan dilokasi yang sama mencapai satu kompi pasukan keamanan. Banyaknya pasukan Malaysia tersebut, tidak sebanding dengan pasukan TNI yang ada di daerah itu, sehingga wajar bila saat ini banyak masalah yang terjadi di perbatasan diantaranya masalah pergeseran patok di Sebatik. Bukan hanya di Sebatik yang perlu ditambah, tetapi di seluruh wilayah perbatasan juga harus ditambah minimal sama dengan Malaysia, kalau perlu lebih banyak.Selain menambah personil, pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan anggota TNI yang berjaga di daerah itu seperti menambah uang kemahalan dan kemudahan untuk hidup bagi keluarganya. Hal itu, sangat penting dilakukan, mengingat tingginya biaya hidup di daerah-daerah tersebut, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga maupun anggota TNI lebih dekat dengan Malaysia. Kondisi tersebut sangat berbahaya bila pemerintah Indonesia tidak mewaspadainya. Selain memberikan uang kemahalan, pemberian tanda jasa juga sangat penting dilakukan bagi TNI yang berjaga di wilayah perbatasan, mengingat itu sangat berarti bagi pengabdian mereka selama ini. Sedangkan untuk mempengaruhi dunia luar, Indonesia juga harus meningkatkan diplomasi baik ke PBB maupun negara lainnya, menyosialisasikan tentang wilayah perbatasan Indonesia. Banyak negara yang mengincar wilayah perbatasan Indonesia, pemerintah jangan sampai lengah, bisa-bisa sedikit demi sedikit perbatasan Indonesia akan beralih ke negara lain.Terdapat banyak faktor penyebab lemahnya perhatian dan pemberdayaan sektor maritim yang menyebabkan begitu maraknya kriminalitas dan pelanggaran kedaulatan wilayah perairan NKRI. Faktor-faktor tersebut antara lain: Ada beberapa wilayah perbatasan yang masih menjadi sengketa, Kekosongan aktivitas di sepanjang zona perbatasan NKRI, Lemahnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pelanggaran wilayah kedaulatan territorial, serta belum jelasnya identitas pulau-pulau terluar sebagai milik Indonesia.Untuk menghadapi kemungkinan lebih jauh dari strategi yang diterapkan negara-negara tetangga khususnya Malaysia, maka pemerintah harus menciptakan counter strategy dengan cara sebagai berikut : Pertama, Terus mengupayakan negosiasi penyelesaian atas perbedaan paham dengan mengedepankan argumen yang berlandaskan Klausul Hukum Laut Internasional (HLI) dan jabarannya. Serta memetakan batas wilayah laut berpedoman pada ketentuan UNCLOS dan segera mendepositkannya di PBB. Kedua, Memperluas dan mengintensifkan kajian HLI dan jabarannya atas fakta kondisi perairan perbatasan NKRI melalui forum nasional (di perguruan tinggi, Deplu, Depdagri, DKP, dll.) serta forum internasional (dengan sesama negara kepulauan seperti : Jepang, Filipina, negara pantai dan komunitas maritim Internasional).

Ketiga, Pemberdayaan nelayan dengan cara meningkatkan kemampuan (SDM, kapal dan sarana penunjang) untuk menjadi nelayan modern yang dapat bersaing dengan nelayan asing dan dapat beroperasi di wilayah perbatasan.Keempat, Meningkatkan patroli di zona perairan perbatasan, baik patroli darat, laut maupun patroli udara. Mengingat amat luasnya wilayah teritorial NKRI, seyogyanya pengawasan dan pengamanan daerah perbatasandilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak berkepentingan seperti tersebut diatas. Ada baiknya patroli dilakukan secara terkoordinasi (bukan secara bersama-sama). Masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas patroli sesuai dengan lingkup tugas, kewenangan dan kemampuannya. Patroli terkoordinasi di zona perbatasan dengan Malaysia sudah sering dilakukan terutama pada wilayah perbatasan yang rawan perompakan bersenjata (piracy) dan daerah sengketa. Hasilnya, dapat menekan jumlah kasus piracy walau hanya bersifat sementara.Kelima, Transmigrasi nelayan ke pulau-pulau terpencil di perairan. Transmigrasi nelayan di perairan akan dapat meningkatkan aktivitas di perairan perbatasan. Namun hal itu hanya mungkin terjadi bilamana para migran nelayan ini disiapkan dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, dimodernisasi serta dibina sedemikian rupa. Segala kebutuhannya disediakan dan hasil tangkapan mereka ditampung/dibeli dengan harga yang wajar. Konsep pemberdayaan mereka adalah pola PNI (Perikanan Inti Nelayan) jadi harus ada perusahaan perikanan besar sebagai inti yang dapat mensuplai segala kebutuhan dan menampung hasil tangkapan para nelayan sebagai plasma.Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu : Pertama, Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok batas Negara dan jarak satu patok dengan patok lainnya saling berjauhan 5 – 10 Km memiliki posisi strategis yang berdampak terhadap hankam mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia, dimana banyak terjadi pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupun Malaysia. Kedua, Pengelolaan sumberdaya alam belum terkoordinasi dengan baik, sehingga banyak sumberdaya alam kita diambil oleh orang asing, misalnya kasus illegal logging. Hal ini akibat patok-patok batas Negara yang tidak jelas, sehingga Negara Indonesia dirugikan Daerah perbatasan. Ketiga, Kemiskinan akibat keterisolasian daerah menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan, mengingat perekonomian di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Keempat, Kesenjangan Sarana dan prasarana antara kedua wilayah negara pemicu orentasi ekonomi masyarakat, seperti dipulau sebatik, lebih baik ke tawao Malaysia daripada kepulau Nunukan karena lebih dekat dan murah ongkosnya,serta barang-banrang yang diperlukan lebih berkualitas. (Balitbang Dephan). Adapun saran dan masukan dalam permasalahan tersebut diatas diantaranya adalah: 1) Membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat, agar masyarakat mempunyai pekerjaan, sehingga dapat memenuhi akan kebutuhannya. 2) Memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat yang tinggal didaerah perbatasan. 3) Batas negara harus diadakan evaluasi kembali agar patok tanda batas negara jelas posisinya. 4) Penduduk perbatasan setiap 6 bulan sekali secara bergiliran diadakan penataran tentang ketahanan nasional, khususnya pemuda. 5) Menambah pos penjagaan di daerah perbatasan. 6) Membangun rumah Sangat Sederhana (RSS) untuk rakyat miskin yang tinggal diperbatasan yang tempat tinggalnya tepat

bersebelahan dengan batas garis Negara. 7) Bila memungkinkan masyarakat perbatasan diberikan latihan dasar-dasar militer khususnya pemuda.

Indonesia vs Malaysia: Sengketa Siapa Yang lebih Melayu

Opinion Add commentsBERITA-berita “pertarungan” Indonesia-Malaysia kini bak tiada habisnya. Sepertinya, setiap sekian minggu akan muncul di berbagai media cetak dan elektronik Indonesia kisah-kisah keagresifan dan ketamakan Negeri Jiran tersebut. Mulai dari perlakuan RELA terhadap Warga Negara Indonesia, dipatenkannya batik oleh perusahaan Malaysia, situs blog ihateindon.blogspot.com, dan yang terkini, kolektor-kolektor Malaysia dituduh oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) melakukan pencurian naskah-naskah kebudayaan Melayu di Nusantara.

Seperti kita ketahui bersama, goresan awal dari konflik antara dua nasion ini terletak pada menangnya Malaysia dalam kontes siapa yang boleh memiliki dua pulau Sipadan dan Ligitan. Kelanjutan dari peristiwa tersebut adalah minggu-minggu tegang di perairan Ambalat yang puncaknya adalah “tabrakan” antara dua kapal perang masing-masing dari kedua negara. Di sisi lain, tak bisa dilepaskan juga dari memori kita peristiwa eksodus besar-besaran buruh migran Indonesia ke Nunukan, sebuah kota kecil perbatasan di Kalimantan Timur. Menariknya, masalah representasi Malaysia di Indonesia ini sebenarnya bergerak dari berbagai faktor yang sama sekali awalnya tak berhubungan, namun secara bersamaan menunjukkan adanya cacat besar pada nasionalisme masing-masing negeri. Dan ini tampaknya tak disadari oleh banyak pihak. Beberapa waktu lalu, Majalah Tempo terbit dengan judul “Encik Maunya Apa?”. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut.Krisis Lapangan PekerjaanKasus-kasus kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia di Malaysia yang diberitakan akhir-akhir ini sebenarnya adalah sebuah gejala dari sebuah persoalan yang cukup signifikan di Malaysia dan Indonesia.Banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, yakin bahwa orang Indonesia hanyalah sumber masalah, pelaku “jenayah” alias tindak kriminal, dan lain sebagainya. Berita-berita di koran-koran sensasional Malaysia juga memperkuat kesan ini dengan menghubungkan kasus-kasus kriminal yang tak terselesaikan dengan keberadaan buruh migran Indonesia.Mengapa representasi “Indon=Jenayah” menjadi kuat di Malaysia? Salah satu alasannya adalah adanya 1,5 juta buruh migran Indonesia dari total 2 jutaan buruh migran di seluruh Malaysia. Negeri Jiran ini sendiri berpenduduk sekitar 23 juta, artinya buruh migran Indonesia bisa mencapai 10% jumlah populasi dewasa Malaysia. Representasi “Indon=Jenayah” kemudian sangat jelas adalah cerminan dari kompetisi lapangan pekerjaan di Malaysia, di mana banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, merasa tersingkirkan.Menurut Majalah Economist, angka pengangguran di Malaysia mencapai 3,5 persen, jauh di bawah Indonesia yang mencapai 9,8 persen. Namun banyaknya anggota aktif RELA, milisi binaan Kementrian Hal Ehwal Dalam Negeri, menunjukkan banyaknya warga Malaysia yang tersingkir dalam pasar tenaga kerja. Belakangan, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk

membayar RM 4 dan menurut Komandan Rela Datuk Zaidon Asmuni, anggota RELA bekerja setidaknya 8 jam sehari tanpa lembur. Bukan sesuatu yang baru di dunia ini, para pengangguran dibujuk untuk masuk ke dalam milisi buatan pemerintah. Indonesia juga telah melakukan hal yang sama dengan pembentukkan Kamra dan Satpol PP, dengan tugas-tugas dan terkadang kebrutalan yang sama.Kembali mengenai 1,5 juta buruh migran Indonesia di Malaysia, sumber utama dari fakta ini adalah ketidakmampuan ekonomi Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Sebagian besar buruh migran Indonesia berasal dari wilayah-wilayah semi perkotaan semi pedesaan, wilayah-wilayah dimana ekonomi pedesaan masih mendominasi sementara pertumbuhan penduduk dan tempat tinggalnya sudah perkotaan. Kota-kota kecil di Jawa adalah daerah asal sebagian besar buruh migran, di mana lapangan pekerjaan tidak lagi memadai untuk angkatan kerjanya.Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyadari benar besarnya pendapatan masuk yang dapat diperoleh dari buruh migran. Ini yang membuat “ekspor” buruh migran menjadi bagian dari “strategi” pendapatan nasional. Ini bisa kita lihat dari spanduk-spanduk “Selamat Datang Pahlawan Devisa” di berbagai bandara internasional Indonesia, dan keberadaan terminal khusus buruh migran di Bandara Soekarno Hatta. Daripada membangun industri nasional yang menyerap tenaga kerja dengan upah yang layak, pemerintah memilih mendapatkan devisa dari “ekspor” tenaga kerja.Tekanan terhadap Rejim UMNOFaktor lainnya yang turut mendorong pertarungan ini adalah tekanan terhadap kekuasaan UMNO dari berbagai elemen masyarakat. UMNO merupakan organisasi politik yang berdiri untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan khusus etnis Melayu dalam berhadapan dengan etnis India dan Cina. Sejarah perkembangan UMNO sendiri adalah kelanjutan dari organisasi serupa yang meminta hak-hak khusus tersebut dari pemerintah kolonial Inggris. Ketika sebagian besar etnis Cina bersimpati dengan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh pemberontakkan Partai Komunis Malaya, pemerintah kolonial Inggris memberikan konsesi kemerdekaan kepada elit Melayu.Tuntutan-tuntutan demokratik yang dikumandangkan mulai menggerogoti legitimasi kekuasaan UMNO. Belakangan ini Malaysia mengalami demonstrasi-demonstrasi besar yang menuntut kebebasan demokratis yang lebih luas dalam bentuk Pemilihan Umum yang bersih. Kalangan minoritas, seperti etnik keturunan India, juga melakukan aksi-aksi protes untuk mengedepankan kepentingan mereka yang selama ini yang berada di bawah diskriminasi pro-Melayu.Dalam posisi demikian, UMNO berupaya untuk memperkuat legitimasinya dengan mencari dukungan dari etnis Melayu. Di sinilah pemerintah yang didominasi UMNO mencoba menegaskan peran mereka sebagai pelindung etnis Melayu. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara visual dapat dianggap melindungi etnis Melayu, ini juga yang menjelaskan mengapa begitu banyak wewenang yang diberikan kepada RELA. Kedua, adanya kecenderungan untuk membentuk identitas nasional yang mendukung kesan tersebut.Sengketa NasionalismeDi tengah sebuah dorongan untuk melegitimasi pemerintahan yang berlandaskan diskriminasi pro Melayu, sangat wajar jika akan muncul dorongan-dorongan lain untuk melegitimasi ke-Melayu-an Malaysia. Seperti halnya nasionalisme Indonesia pada masa kini, nasionalisme Malaysia merupakan nasionalisme resmi yang didesakkan oleh elit sebagai reaksi terhadap nasionalisme popular yang berlandaskan gerakan sosial untuk kemerdekaan. Nasionalisme resmi sangat mengandalkan klaim-klaim masa lalu, mencari-cari di dalam tradisi hal-hal yang

mengesahkan sebuah masyarakat adalah sebuah bangsa yang sudah ada dari dahulu kala.Dalam kasus Malaysia, memang hal tersebut terkait juga dengan industri pariwisata yang mengandalkan identitas keunikan sebagai elemen pemasarannya. Ini membuat adanya semacam insentif untuk mewujudkan identitas tersebut dengan menggunakan misalnya lagu “Rasa Sayange” ataupun dipatenkannya batik Malaysia.Persoalannya kemudian, Indonesia sebagai negeri yang bertetangga dengan Malaysia juga memiliki pengaruh kebudayaan Melayu yang sangat kuat, bahkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Nasionalisme Indonesia juga tak kalah resminya dengan nasionalisme Malaysia. Sebagian besar orang Indonesia telah “didoktrin” dengan kebanggaan nasional yang berlandaskan pada klaim-klaim masa silam, termasuk juga elemen-elemen kebudayaan seperti lagu “Rasa Sayange” dan seni membatik. Jika seluruh elemen kebudayaan Melayu sudah diklaim oleh Malaysia, apalagi yang dimiliki Indonesia yang bisa diklaim sebagai akar dari bangsa Indonesia?Sengketa Indonesia-Malaysia sebenarnya menunjukkan bahwa nasionalisme yang dominan baik di Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak memiliki dasar apa-apa untuk masa depan. Klaim berdirinya bangsa Malaysia dan Indonesia hanyalah fantasi tentang masa lampau, itulah sebabnya akan selalu muncul konflik di antara kedua negeri.***

Miskinnya Imajinasi Politik KitaOpinion Add commentsCatatan: Tulisan ini dibuat sebagai coret-coret pasca Pileg 2009 dan sebelum Pilpres 2009, dalam kesimpulan bahwa banyak survei politik dan analisa hasil Pemilu, atau analisis kuantitatif dalam studi politik, memiliki kerentanan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Problem atribusi adalah salah satu akarnya, di mana kemungkinan penyebabnya adalah kemiskinan imajinasi politik. Karena coret-coret, membaca tulisan ini memerlukan kehati-hatian.Mengamati perkembangan wacana seputar Pemilu 2009, setidak-tidaknya terdapat tiga simptom sebuah penyakit yang kini menjangkiti dunia politik Indonesia, baik dari sisi akademik maupun sisi praksis. Jika boleh dikatakan, penyakit ini bernama kemiskinan imajinasi politik.Pertama, hingga saat ini pembahasan atas tingginya angka golput, sebesar 49,6 juta pemilih menurut KPU, masih bermuara pada “golput substantif” dan “golput administratif”. Selain penuntutan terhadap KPU atas hilangnya hak contreng dan pendaftaran ulang pemilih, pendiskusian tentang bagaimana meningkatkan partisipasi politik elektoral maupun pasca pemilu begitu marjinal.Kedua, dalam mengkritisi tingkah polah elit politik, nuansa moral dan ideal begitu kental dalam wacana “politisi versus negarawan”. Para komentator politik tampaknya lebih suka membahas harapan-harapan yang sebenarnya normatif dibandingkan mengajukan alternatif-alternatif yang tersedia yang dapat diambil oleh masyarakat.Ketiga, ditengah semrawutnya sistem pemilu dan partai politik Indonesia, kini juga berkembang wacana mengenai penyederhanaan jumlah partai politik. Setelah 11 tahun reformasi, cukuplah menyedihkan jika sebagian akademisi, tua dan muda, kembali ke dalam pemikiran politik teknokratik Orde Baru.

Akibat Kemiskinan ImajinasiSebuah imajinasi politik yang diterima luas dapat memberikan orientasi kepada berbagai pengelompokkan masyarakat untuk melalui transisi sosio-politik seperti yang kini dialami Indonesia sejak 11 tahun silam. Bayangan atas sistem baru yang membawa kualitas baru kehidupan politik, impian yang bergerak lebih jauh dari hal-hal normatif seperti keadilan sosial ataupun kesejahteraan akan membuka jalan ke arah hal-hal yang lebih substantif dan terasa dibandingkan perang jargon dan cap yang kini terjadi. Pengalaman di negeri-negeri lain, seperti halnya belakangan terjadi pada pemilihan presiden AS, menunjukkan partisipasi dan komitmen politik meningkat di saat kuatnya imajinasi politik bahkan di tingkat akar-rumput.Pemilu 1999 di satu sisi menunjukkan partisipasi politik berkaitan erat dengan imajinasi politik atas “demokrasi”. Demam berpolitik dan berorganisasi menjangkiti hampir semua pengelompokkan masyarakat.Namun alih-alih bergerak lebih dalamnya demokratisasi ke hal-hal seperti mekanisme-mekanisme partisipatoris yang substansial, 11 tahun proses tersebut dengan mudah ditelikung oleh teknokrasi dan elit politik yang sebelumnya telah memiliki teknologi kekuasaan yang canggih untuk membatasi demokrasi hingga tidak mengganggu kepentingannya.Contoh-contoh dari pembatasan ini cukup banyak. Ide-ide partisipatoris yang menjadi impian Reformasi kini menjadi sistem Musrenbang yang begitu menjelimet dengan diagram alir yang begitu panjang. Perbincangan mengenai mutu pendidikan nasional yang menjadi pilar bangsa direduksi menjadi persoalan quota anggaran belanja pendidikan. Peran negara dalam kesejahteraan sosio-ekonomi rakyatnya begitu dipangkas hingga menjadi seperangkat jargon dan program-program kuratif seperti UKM, BLT, dan PNPM, yang peran maksimalnya hanya mengurangi dampak gilasan rentetan krisis kapitalisme global.Pilar-Pilar Kemiskinan ImajinasiTampaknya, beberapa faktor memberikan sumbangan cukup besar ke dalam miskinnya imajinasi politik di Indonesia.Faktor pertama adalah tidak disadarinya bahwa kondisi depolitisasi warisan Orde Baru masih terus berlanjut. Melorotnya perolehan suara partai-partai lama dengan drastis dan melonjaknya perolehan partai-partai baru dalam tiga pemilu terakhir (1999, 2004, dan 2009) menunjukkan bahwa para pemilih dalam keadaan mengambang dan menentukan preferensi politiknya menjelang pemilu dalam hubungan yang lebih bersifat transaksi cash and carry, ketimbang komitmen politik dengan konstituen. Dalam pemilu yang transaksional ini, suara dapat ditukar dengan uang puluhan ribu rupiah ataupun harapan hasil politik pencitraan.Depolitisasi ini juga ditopang oleh sikap “harga mati”, yang diikuti dengan tindakan intimidasi dan pemberangusan seperti pembakaran/sweeping buku. Akibatnya, perbincangan yang lebih substansial menjadi buntu. Tengok saja persoalan pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu ataupun diskusi mengenai sistem kekuasaan federal.Faktor kedua, di tengah-tengah mandeknya perjalanan demokratisasi, keinginan untuk regularisasi kehidupan berpolitik juga cukup terasa. Representasinya adalah kata-kata “stabilitas politik” dan “kebablasan”. Periode transisi memang selalu bergejolak karena berbagai pengelompokkan sosial politik, termasuk di dalamnya anggota-anggota aparatus negara, bermanuver dan bernegosiasi untuk memperoleh posisi dalam pencarian kesetimbangan baru. Namun gejolak-gejolak tersebut tidak dilihat sebagai tantangan yang harus diatasi untuk menuju kualitas baru. Malahan, beberapa kalangan yang mendambakan regularisasi perpolitikan menganggap bahwa stabilitas, kontinuitas, dan governability, adalah hal yang utama.

Karena banyak orang yang berharap akan regularisasi, upaya-upaya membuat gebrakan politik menjadi minimal. Konsekuensinya cukup dalam. Dari sisi kualitas, nuansa dua kali pemilu kita begitu hambar dan membosankan. Hingar bingar secara superfisial dan harus ditambah perdebatan yang banal (seperti keajaiban tuduhan neoliberal belakangan ini), namun hampa akan gerakan politik dan ide politik yang bernas. Lalu apa gunanya pemilihan umum yang mahal jika tidak ada kemajuan kualitatif dalam pemerintahan berikutnya?Faktor ketiga, yang merupakan kulminasi dari dua lainnya, adalah begitu dominannya kuantifikasi dalam menganalisa dinamika politik. Bukan bermaksud mengesampingkan peran penting survey ataupun polling, tapi masalahnya adalah kenaifan berpikir yang meletakkan bahwa angka bisa menjelaskan segalanya ataupun menjadi landasan utama dari tindakan politik. Apakah angka penerimaan masyarakat terhadap seorang presiden akan bisa menjelaskan kebijakan-kebijakannya benar atau salah? Contoh lainnya, layakkah sebuah kelompok politik bergabung dengan kelompok-kelompok politik lainnya hanya karena gabungan angka elektoralnya pasti menang?Kita tidak dapat mengesampingkan bahwa kuantifikasi politik lahir sebagai teknologi kekuasaan. Para pionirnya di Amerika Serikat memang bercita-cita untuk dapat mendengar suara-suara dari silent majority dengan metode-metode ilmiah, sehingga dapat memberi masukan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Artinya, kuantifikasi politik menjadi subordinat dari kekuasaan yang diasumsikan sudah tegak.Perlunya Cara Baru BerpolitikTampaknya, imajinasi politik yang kini dapat dibangun untuk mengobati kehidupan politik Indonesia adalah imajinasi atas adanya cara berpolitik di luar cara-cara yang tersedia selama ini. Kebuntuan-kebuntuan akan terus berlanjut dan bermunculan jika rakyat terus dibiarkan digiring mengikuti pakem berpolitik yang ditegakkan oleh elit dan teknokrat.

Parpol lokal, sejauh mana demokratisasi akan dibawa?

Travaux-Etudes Add comments* Sebuah pengantar untuk diskusi Asikbaca (kelompok pembaca di Banda Aceh)MoU Helsinki membawa sebuah dampak perluasan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kali sejak demokrasi parlementer ditutup oleh dekrit presiden 1959, partai lokal kembali mewarnai politik negara ini.Meski hanya dibuka di Aceh, partai lokal setidaknya membuka kesempatan untuk aktor-aktor politik yang sebelumnya bermain di luar pertarungan elektoral di Aceh. Jika sebelumnya pilkada Aceh telah dimenangkan oleh kandidat independen, yang sebelumnya di luar jejaring oligarki warisan ORBA, partai lokal di Aceh membawa lebih banyak lagi aktor yang sebelumnya ekstra parlementer (dan bermakna di luar oligarki) namun sekaligus juga komponen oligarki yang melakukan reposisi elektoral.

Dalam kacamata studi geopolitik, sebagai studi atas pertarungan antar kekuasaan pada sebuah wilayah dan perebutan pengaruh atas populasi yang hidup di sana, pergulatan partai lokal akan menjadi observasi yang menarik. Bukan karena unsur kebaruannya, tetapi karena potensinya dan

antusiasme aktor lokal, termasuk yang berasal dari komponen oligarki. Hasil pertarungan sementara dari Pilkada 2006, kandidat independen (baca:GAM-SIRA) memenangkan 8 dari 20 kabupaten/kota di Aceh. Apakah Pilkada Aceh 2006 akan menjadi pola untuk Pemilu 2009?Beberapa pertanyaan yang dapat menjadi poros diskusi sehubungan partai lokal di Aceh:1. Saat ini terdapat 6 partai lokal di Aceh. Jika Partai Aceh, Partai SIRA, dan PRA merupakan berasal dari komponen-komponen perjuangan rakyat Aceh berhadapan “politik NKRI” yang sebelumnya mengorbit di luar jejaring oligarki nasional, maka PAAS, PBA, dan PDA diwarnai oleh komponen-komponen yang sebelumnya berada dalam jejaring oligarki nasional (antara lain dari PAN dan PPP). Sejauh manakah aktor baru dan komponen oligarki nasional akan melibatkan partisipasi rakyat?2. Jika “ke-Aceh-an” adalah mata uang dari partai-partai ini, akan bagaimanakah pergulatan antar partai-partai lokal ini dalam memenangkan diri mereka sebagai representan dari Aceh? Kendaraan ide apakah yang akan dikedepankan untuk meraih suara, di luar metode “tradisional” Orde Baru (uang dan intimidasi)?3. Karena sementara ini masih terlalu dini untuk mengukur kinerja dan prestasi aktor-aktor lokal non oligarki (baru 1 tahun setelah Pilkada dan Pemilu 2009 belum dimulai), apakah kita bisa melirik sejenak ke pengalaman negeri-negeri lain yang mempraktekan sistem kepartaian dengan partai lokal?