fraksi perserika tan daulatul ummah dewan …

FRAKSI PERSERIKA TAN DAULATUL UMMAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Gedung Nusantara I Lantai 22 mang 22.03 A, Jend. Gatot Subroto, Senayan- Jakarta 10270

Telp, (021) 5755915 Fax (021) 5755916

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0.15 TAHU~ 2002

TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Yth. Pimpinan Sidang Yth. Menteri Kehakiman dan HAM beserta j aj arannya Yth. Pam Anggota Dewan Pam Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah bahwa, setelah melalui proses diskusi yang panjang, akhirnya sampailah kita pada Tingkat II yakni penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan UndangUndang teritang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencudan Dang.

Tercapainya Tingkat II tentu melalui jalan panjang yang telah dilaluinya dalam bentuk diskusi, bertukar pikiran, menunjukkan :

1. bahwa para Anggota Dewan yang terhormat menyadari makna dan posisi serta fungsi strategis dari Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

2. bahwa panjangnya proses juga menunjukkan besamya perhalian dan semangat untuk menyumbangkan pikiran dari para Anggota Dewan

61

akan hari depan bangsa yang tidak mungkin mengetak dari kenyataan, bahwasanya di sampmig upaya meningkatkan terns tindak pentaatan hukum (Comformity) juga timbulnya tindak yang tak terpuji (Deviation) yang didorong oleh berbagai factor.

Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyadari, memahami akan makna, posisi, fungsi strategis dari pengaturan Pencucian Uang dalam artian bahwa tindak pidana ini selaras dengan berbagai perkembangan, khususnya perkembangan teknologi komunikasi memiliki dimensi nasional di samping dimensi intemasional. Dalam perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang menampung aspirasi nasional dan intemasional, khususnya yang terakbir (intemasional) diharapkan dapat segera melenyapkan kesan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Tetapi ini tidak berarti bahwa perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 ltu semata-mata karena desakan dan tuntutan dunia intemasional. Perubahan itu dilakukan karena kesadaran para Anggota Dewan bahwasanya Undang-undang No.l5 Tahun 2002 itu belum komprehensif, dengan diidentifikasinya tujuh hal pokok yang dapat mengganggu upaya memberantas pencucian uang, yaitu :

1. memperluas pengertian penyedia jasa keua11gan; 2. memperluas pengertian transaksi keuangan mencurigakan; 3. menghapus pembatasan jumlah hasil tindak pi dana; 4. mempertuas cakupan tindak pidana asal; 5. mempersingkat waktu penyampaian laporan transaksi keuangan yang

mencurigakan; 6. menjanlin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi

keuangan yang mencurigakan; 7. ketja sama bantuan timbal balik di bidang hukum.

Para Anggota Dewan yang terhormat,

Dari ketujuh hal itu, hal penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 adalah sanksi berupa denda (minimal Rp 100.000.000,- danmaksimal Rp 1-5 milyar) danmenghapus pembatasan jumlah hasil tindak pidana, hingga seorang yang melakukan pencucian uang dengan jumlah sekecil apapun tidak akan lepas dari jerata hukum. Dan oleh karena itu Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyampai_kan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan

62

UndangUndang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk disetujui menjadi Undang-Undang dan diundangkan oleh Presiden. Dan tidak kalah pentingnya pula diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Billahit taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 16 September 2003

FRAKSI PERSERIKA TAN DAULATUL UMMAH

Ketua,

KH. ACHMAD SJATARI No.Anggota A-277

Juru Bicara

Sekretaris,

IR. MUDAHAN HAZDIE No.Anggota A-455

SAYUTI RAHA WARIN No. Anggota A-253

63

64

PENDAPAT TERAKHIR FRAKSI PART AI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002


16 September 2003

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dibacakan Oleh : TRIMEDYA,.PANJAITAN S.H Anggota Nomor : AA-85

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang Terhormat Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua Yang Terhormat Saudara Menteri Kehakiman dan HAM, beserta Jajarannya Yang Terhormat Anggota Dewan dan Sidang Dewan Yang Kami Muliakan.

MERDEKA!!

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karuniaNya kepada kita bersama segenap masyarakat bangsa Indonesia, terlebih lagi bagi kita anggota Dewan yang mulia ini, dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas RUU tentang Pembahan RUU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk selanjutnya disahkan menjadi UU.

UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mempakan salah satu UU yang sangat dibutuhkan oleh negara kita dalam rangka mencegah dan memberantas upayaupaya pencucian uang. Tidak dapat disangkal bahwa

65

jenis kejahatan ini sangat berbahaya bagi suatu negara mengingat kejahatan ini merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Dpaya untuk mencegah dan memberantas pencucian uang diharapkan dapat menangkal kejahatankejahatan lainnya yang dilakukan, sebagai sumber keuangan dari aktivitas kriminal.

Dengan demikian jelas bahwa tindak pi dana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri tetapi merupakan kelanjutan dari kejahatankejahatan lain yang telah dilakukan, yang macam danjenisnya sangat beragam. Entah itu kejahatan korupsi, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika, dan lain sebagainya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2RUU.

Saudara Ketua Sidang Menteri Kehakiman dan HAM beserta Jajarannya Serta Hadirin Yang Berbahagia

Perubahan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Dang merupakan suatu usaha untuk menyempumakan DD yang telah ada. Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki modus operandi yang sangat kompleks, serta dilaksanakan secara lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya UU yang mampu mencegah aktivitas mereka, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan terhadap DD No.15 Tahun 2002 diharapkan akan mampu menjaring tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI menyampaikan sambutan baik dan hangat terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka perubahan terhadap DD No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Dang. Setelah melalui berbagai persidangan, akhirnya kami menyetujui adanya perubahan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Dang, untuk disahkan menjadi DD. Dntuk itu kami mencatat beberapa hal yang perlu diperhalikan, yaitu:

1. Dpaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Dang merupakan upaya yang hams dilakukan dengan segera, agar negara terhindar dari bentuk kejahatan tersebut. Dntuk itu peraturan perundangundangan harus memiliki kualitas yang memadai. Dengan telah dilakukannya beberapa pembahan, diharapka..n dapat menyempu.JUalr.a..11

66

UU yang telah ada untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan baik;

2. Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hendaknya dilaksanakan dengan baik dan perlu adanya sosialisasi, sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan memahami fungsi UU ini. Sosialisasi ini dimaksudkan agar UU ini tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Untuk itulah perlu diipahami bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi keuangan, hams tetap menekankan pada "transaksi yang mencurigakan", sehingga proses ini merupakan proses pemeriksaan awal yang belum mengarah pada kecurigaan akan adanya tindak pidana. Dengan demikian masyarakat akan memahami dan tidak khawatir dengan adanya transaksi tertentu, sepanjang transaksi tersebut adalah transaksi yang jelas;

3. Ketjasama dengan berbagai pihak terkait baik kerjasama regional atau melalui forum-forum bilateral atau multilateral, merupakan keharusan guna pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu ketjasama hams dijalin lebih intens dan meluas guna memberantas tindak pidana pidana ini. Di sinilah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hams mampu mengemban tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2002.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI atas RUU Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Dewan, kepada Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Saudara Menteri Kehakiman dan HAM beserta Jajarannya. Semoga UU tentang Tindak Pidana Pencucian Dang ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan serta fungsi yang diemban. Secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi II yang telah dengan secara baik dan tepat waktu untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang ini, kami sampaikan penghormatan dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronika.

Sekian Pemandangan Akhir ini kami sampaikan, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindunganNya bagi bangsa dan negara kita

67

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MERDEKA !!!


PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

TJAHJO KUMOLO PANDA NABABAN

68

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PART AI GOLKAR DPR-RI


TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR, 15 TAHUN 2002


Disanipaikan oleh :

M. AKIL MOCHTAR., SH, MH Anggota Nomor : A - 348


69

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR DPR.-RI


TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR, 15 TAHUN 2002


Disampaikan oleh Anggota DPR RI

: M. AKIL MOCHTAR, SH, MH : A-348

Assaiamu;alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna; Yth. Saudara Menteri Kehakiman dan HAM selaku wakil Pemerintah; Yth. Para Anggota DPR-Rl; dan Hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dengan Menteri Kehakiman dan rangka penyampaian, Pendapat yang mewakili Pemerintah dalam Fraksifraksi pada Pembicaraan Tingkat III Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam era globalisasi dewasa ini hubungan antar Negara semakin luas dan kompleks serta hubungan tersebut membawa dampak pula terhadap kepentingan Bangsa, dan Negara Republik Indonesia~ baik di bidang hukum, di bida_ng ekono.mi, politik, kebudayaan dan lain-lain.

70

Satu dari kepentingan tersebut kita bicarakan pada hari ini yang berkenaan dengan Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang walaupun Undang-undang ini barn kurang lebih satu setengah tahun lalu kita sahkan namun sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan hukum dalam masyarakat dalam upaya mewujudkan supremasi hukum yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan nasional bangsa Indonesia, tetapi juga dalam upaya memenuhi pergaulan intemasional dan percaturan global bangsa Indonesia dalam masyarakat intemasional khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana umumnya tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui tahapan,yaitu penempatan uang, pelapisan uang dan penyatuan kembali. Pencucian uang selalu berkaitan dan dilakuka dengan tindak pidana yang berasal dari hasil korupsi, termasuk perdagangan narkotika, perdagangan tenaga kerja secara ilegal antar negara dan berbagai macam kegiatan ilegal yang melibatkan kekuasaan birokrasi, kekuasaan ekonomi, termasuk institusi perbankan.

Dalam kaitan itulah Fraksi Partai Golkar menyambut baik dan menghargai perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentana Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripuma; Yth. Saudara Menteri Kehakiman dan HAM yang mewakili Pemerintah.

Berdasarkan pokok pikiran di atas fraksi Partai Golkar menyampaikan berapa perhalian terhadap materi perubahan yang sudah dilakukan sebagai berikut.

Pertama : Perubahan ini haruslah berdasarkan dan dilandasi oleh kepentingan nasional di atas kepentingan lain yang tidak dapat kita tawar lagi dalam proses perkembangan bangsa Indonesia ke depan dengan menumbuh kembangkan kemampuan dan daya juang bangsa Indonesia dalam mewujudkan supremasi hukum dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip intemasional dalam era globalisasi yang beradab.

Kedua : Terciptanya landasan hukum kuat bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang betul-betul bersandar kepada kepentingan bangsa dalam rangka mengawal pembangunan yang sedang kita laksanakan dan mencegah timbulnya kejahatan bam dala..u konteks pembangunan bangsa

71

seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi yang melibatkan pihak-pihak '"upper economic dass" maupun "Upper power dass" yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu sehingga pada akhirnya menimbulkan tindak kejahatan dimana tindak pidana perbankan menjadi salah satu obyek kriminalisasi tersebut, dengan demikian UndangUndang tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" menjadi penting sebagai upaya antisipasi pencegahan maupun penyelesaiannya. Ketiga : Diharapkan Undang-Undang ini memberikan penguatan bagi pemberantasan tindak pidana Pendcucian uang dengan memberikan kewenangan yang luas kepada bukan saja mencegah tetapi justru memberantas tindak pidana ini , yang kewenangan tersebut jika tidak didukungoleh apara yang professional, ini justru akan menimbulkan persoalan barn karena tidak mustahil posisi ini dapat mendorong teijadinya konspirasi antara aparat dan pelaku kejahatan di bidang ini, mengingat yang menjadi sumber utama dari persoalan yang dilakukan proses hukumnya adalah yang berkaitan dengan sejumlah uang.

Demikian PendapatAkhir Fraksi Partai Golongan Karya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan iman kepada kita dalam Menjala11.kan tugas Dewan.

'Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

72


PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Mohammad Halta,MBA Ketua

H.Yahya Zaini,SH Sekretaris

PENDAPAT AKIDR FRAKSIPARTAIPERSATUANPEMBANGUNAN

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disampaikan oleh juru Bicara FPPP DPR-RI : HM. Sjaiful Rachman, SH Anggota DPR-RI Nomor: A-23

Pada Rapat Paripurna DPR-RI, 16 September 2003

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Sidang Paripuma yang terhormat. Menteri Kehakiman dan HAM Rl beserta seturuhjajarannya. Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat. Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Tiada kata yang paling indah untuk mengawali penyampaian kami dalam Rapat Paripurna ini selain memanjatkan rasa syukur kehadirat llahi Rabbi, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita dapat hadir di forum terhorrnat ini dalam keadaan sehal wal 'afiat untuk melaksanakan tugas konstitusional penyampaian Pendapat. Akhir Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Dang. Kemudian sholawat dan salam kita halurkan keharibaan Rasul akhir zaman Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga di hari akhir ketak kita diakui sebagai ummatnya.

73

Sidang dewan yang terhormat.

Dalam era globalisasi informasi saat ini, berbagai jenis tindak kejahatan dilakukan semakin canggih, secara terorganisir, menggunakan teknologi tinggi, dan rekayasa keuangan serta melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Berbagai tindak kejahatan tersebut telah menghasilkan harta kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Agar harta kekayaan tersebut dapat digunakan, para pelaku kejahatan akan memasukannya ke dalam sistem perbankan sehingga tidak dapat dilacak oteh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang ini sangat merugikan masyarakat, juga membahayakan dan merugikan negara, karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dengan makin meningkatnya berbagai tindak kejahatan. Karena itu, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi satu keniscayaan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mendukung upaya pemulihan perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kejahatan. Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan sebagai bangsa yang relijius, kita tidak menginginkan Negara Republik Indonesia menjadi tempat perlintasan uang haram dan memperoleh bahagian dari uang haram tersebut.

Dewasa ini pemberantasan tindak pi dana pencucian uang menjadi salah satu agenda internasional yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia. Karena harta kekayaan yang sangat besar itu oleh para petaku kejahatan akan dialokasikan melintasi batas-batas negara untuk membiayai berbagai tindak kejahatan. Oleh karena itu, ketja sama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus terns ditingkatkan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang terorganisir yang melintasi batas negara. Kerja sama bilateral dan multilateral bantuan timbal batik pemberantasan tindak pidana pencucian uang tentu saja harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan kebersamaan sehingga tidak mengganggu kepentingan nasional dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Sidang dewan yang berbahagia.

Fraksi PPP dapat menerima usulan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena memang secara substansial ada beberapa hal yang belum dapat terakomodir oleh UU tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, alhamdulilah kita dapat menyepakati beberapa hal substansial dalam penyempumaan RUU ini meliputi:

74

1. Menambah dan merubah beberapa Ketentuan Umum dalam Pasal 1 dalam rangka memberikan pengertian yang lebih jelas, luas dan mendalam mengenai: definisi Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyedia Jasa Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai, dan Dokumen Perubahan dan penambahan beberapa Ketentuan Umum pada Pasal I ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan prosedur dan kelembagaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian dimasa yang akan datang.

2. Telah menghapus ketentuan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang betjumlah Rp. 500 juta pada Pasal2. Pembatasanjumlah hasil kejahatan sebesar Rp. 500 juta bertentangan dengan prinsip yang berlaku umum dalam hukum pidana, bahwa setiap perbuatan pidana dapat dipidana, tidak mengenal besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian berapapunjumlah harta haram yang diperoleh baik secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan dapat dipidana. Selain itu telah ditambahkan 9 (sembilan) jenis hasit harta haram yaitu yang diperoleh dari : di bidang pasar modal, di bidang asuransi, pemalsuan uang, petjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang perhutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Repubiik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

3. Penyesuaian denda minimum pada Pasal 3 dan Pasal 6 Ayat [ 1] dari Rp 5 milyar menjadi Rp. 100 juta. Kemudian pada Pasal 9 dan Pasat 16 Ayat [ 1] dan ayat [ 5] dilakukan penyempumaan mengenai jumlah uang yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rp. 100 juta a tau tebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu.

4. Dalam rangka mengamankan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, telah ditambahkan ketentuan Pasat lOA Ayat [1, 2, 3, dan 4] bahwa maka Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun yang memperoleh dokumen dan/ atau keterangan dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan. Demikian juga berkaitan dengan sumber keterangan dan !aporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan. Apabiia ketentuan m1

75

dilanggar karena kelalaiannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, tetapi apabila dilakukan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima betas) tahun.

5. Kemudian penambahan ketentuan Pasat 17 A Ayat [1] berkenaan dengan larangan bagi direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, pada Ayat [2] bahwa Pejabat PPATK, penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik. Jika ketentuan Ayat [ 1] dan [2] dilanggar, pada Ayat [31 ditetapkan sanksi, dipidana dengan pi dana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

6. Bahwa PPATK juga mempunyai tugas memberikan informasi kepada pub!ik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan UU ini. (Pasat 26 huruf i)

7. Dalam rangka penataan kepegawaian PPATK telah ditambahkan ketentua...l Pasal29A, bahwa Kepata PPATK menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai PPATK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden.

8. Jika sangat diperlukan, Kepata PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden membentuk Komite Koordinasi Nasional untuk tebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Pasat 29B)

9. Dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional khususnya bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana pencucian uang ketentuan Pasal44 dirubah dan dilakukan penambahan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal44A. Perubahan dan penambahan ketentuan mengenai kerja sama intemasional ini dimaksudkan untuk lebih mempetjelas dan memerinci bentuk dan jenis bantuan timbal batik, serta adanya Menteri yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pihak luar negeri.

Pimpinan Sidang Paripuma yang terhormat. Menteri Kehakiman dan HAM RI beserta seluruh jajarannya. Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat. Dan hadiri_ll sekatian yang berbahagia.

76

Dengan berbagai pertimbangan yang telah kami uraikan di atas, seraya berserah diri kepada Allah SWT, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP menyetujui RUU Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Dang ini untuk disyahkan menjadi UU. Kami berharap setelah diberlakukannya UU ini dapat meningkatkan upaya kita bersama dalam memberantas tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI beserta jajarannya, fraksi-fraksi yang telah membahas RUU ini dengan kritis dalam suasana yang demokratis, jajaran Sekretariat Jenderal DPR yang memfasilitasi pembahasan RUU ini, dan rekan pers yang telah mempublikasikan acara ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran PPATK yang telah memberikan berbagai masukan yang berharga bagi kami. Semoga kerja keras kita menjadi amal soleh, diterima disisi Allah SWT. Ami en.

Biilahittaufia walhidavah Wassalamu'laikum Wr. Wb. - - "J. . "'


PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA, SEKRETARIS,

BARLIANTA HARAHAP DRS.H.ENDIN AJ SOEFIHARA,MM

77

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Disampaikan oleh juru Bicara FKB DPR RI : Drs. H. Susono Yusuf Anggota Nomor: A-434

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Saudara Pimpinanan Rapat, Yang terhormat Saudara Menkeh HAM beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Selasa, 16 September 2003 kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan ummat manusia dari prilaku jahiliyyah kepada prilaku yang berbudi pekerti dan berakhlaq mulia. Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia untuk selalu berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai; kebenaran, memegang teguh kejujuran serta menegakkan keadilan di muka bumi.

Ucapan terima kasih, tidak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat, atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan

78

PendapatAkhir atas RUU tentang Pembahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang terhormat,

Tak dapat dipungkiri dan kita tidak hams menutup mata bahwa adanya pembahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terlepas dari adanya tekanan dunia internasional terhadap negara Indonesia. Putusan Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering tanggal 22 Juni 200 1 telah memasukkan Indonesia sebagai salah satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (noncooperative countries and territories dalam memberantas praktik pencucian uang (money laundering). Bahkan di saat proses pembahasan pembahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini Duta Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Australia merasa perlu menemui Saudara Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI untuk menyatakanperlunyadiselesaikanpembahan UUNo. 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai syarat bagi kedua negara sahabat kita itu untuk membantu Indonesia agar dihapus statusnya sebagai noncooperative countries and territories (NCCT) itu.

Kami bersependapat dengan Saudara Menteri Kehakiman dan HAM bahwa kita hams berpikir positif soal adanya tekanan asing atau dunia intemasional sepanjang kita sendiri mampu memanfaatkan itu. Sebab sebagai negara yang hidup di kancah pergaulan dengan negara-negara lain kita tidak bisa menghindar dari kesepakatan-kesepakatan internasional. Sebagai konsekuensi internasional dimasukkannya negara Indonesia ke dalam noncooperative countries and territories (NCCT), maka kemgiannya kita tidak bisa lagi membuka letter of credit (LIC) di negara lain. Indonesia juga akan mengalami kesulitan dalam transaksi perbankan internasional yang itu akan berdampak pada berkurangnya laju investasi ke Indonesia. Padahal, di saat kondisi perekonomian kita yang masih bel urn pulih betul seperti sekarang ini secara jujur hams diakui bahwa Indonesia sangat membutuhkan masuknya investasi dari negara-negara luar.

Oleh karena itu, sebagaimana harapan kami dalam acara tanggapan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 3 September 2003 lalu, bahwa para anggota Dewan dan Pemerintah dalam membahas, mencermati, mengkritisi, dan memmuskan

79

RUU ini seoptimal dan semaksimal mungkin telah menghindari adanya tekanan kepentingan pihak asing, sebaliknya lebih melihal kepentingan, kepribadian, harkat, dan martabat dalam negeri kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat. Pembahasan terhadap RUU yang mengatur soal tindak pidana pencucian uang ini lebih diletakan dalam kesadaran kita sebagai bangsa yang ingin dan bertekad untuk memberantas "penyakit sosial" bangsa kita, terutama korupsi! Dengan demikian, upaya kita untuk menyediakan instrumen hukum yang lebih baik dalam mengatur tindak pidana pencucian uang tidak terlepas sebagai tekad kita dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi itu.

Sebagai wujud dari upaya kita untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pengelolaan negara kita dengan sekuat dan semaksimal mungkin mengantisipasi sejak awal adanya tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Kami juga menyakini, sebagaimana harapan kami dalam tanggapan RUU ini, bahwa dalam memasukkan dan mengatur materi-materi dalam RUU ini kita lebih mengutamakan nilai-nilai, budaya, dan aspirasi masyarakat Indonesia dengan tidak mengesampingkan standar praktik intemasional tentang tindak pidana pencucian uang. Nilai-nilai, budaya, dan aspirasi intemasional dapat diadopsi dan diadaptasi oleh l.cita semua dalam RUU ini sepanjang tidak menyimpang dan bertentangan dengan jati diri bangsa kita. Kalau demikian halnya, kami berharap bahwa RUU ini pada implementasinya nanti dapat menjadi sarana tidak saja untuk mengantisipasi dan memberantas Tindak pidana pencucian uang (money laundering) lebih dari itu sebagai sarana untuk menunjukkan harkat, martabat, dan kedaulatan kita sebagai bangsa di mata dunia internasional sebagai bangsa yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bertanggung jawab.

Pimpinan Rapat, dan Hadirin yang berbahagia,

Terhadap beberapa substansi dan materi yang telah disepakati dalam RUU tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ijinkanlah Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

80

Pertama, kami sangat menyetujui mengenai asas kriminalitas ganda (double criminality) yang dianut dalam RUU ini sebagaimana dalam ketentuan bahwa, "Tindak pidana yang dilakukan di luar wilayab Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia." Ketentuan ini akan menjadikan proses antisipasi dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indonesia maupun negaranegara lain semakin efektif. Namun perlu ditegaskan di sini, pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkab-langkah koordinasi hukum terutama dalam bidang hukum pidana dengan negara-negara lain sehingga pada praktik dan implementasi hukum di lapangan antara hukum Indonesia dengan hukum di negara lain tidak terjadi perbedaan-perbedaan pandangan dalam tindak pidana pencucian uang yang justru dapat menimbulkan polernik dan kontroversi penafsiran maupun penerapan hukumnya. Judi, rnisalnya, perbuatan itu di Indonesia sangat jelas diharamkan dan merupakan tindakan pidana. Namun tidaklah demikian di Australia. Di Negara Kanguru itu, judi adalab perbuatan yang dibolehkan dan bukan termasuk tindakan pidana menurut hukum positif disana.

Kedua, adanya penghapusan pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus Juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari Tindak pidana, hemat kami, merupakan langkah maju dari RUU ini yang akan lebih antisipatif sekalig-us efektif dalaiTI pemberantasa.1 Tindak pidana pencucian uang. Namun demikian perlu dicatat dan diperhatikan bahwa, untuk memberikan dan menjamin nilai keadilan hukum maka besar kecilnya hukuman yang harus diberikan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sudah semestinya harus tetap disesuaikan dengan besar kecilnya nilai nominal dari hasil tindak pidana yang diperoleh pelaku tindak pidana tersebut;

Ketiga, ketentuan denda materiel yaitu paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima be las rnilyar rupiah) merupakan upaya pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Menurut kami, ketentuan ini pada penerapannya nanti juga harus dapat memberikan dan menjamin nilai keadilan hukum sebanding dengan hukuman pidananya, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima be las) tabuh berdasarkan kadar dan tingkat berat rendahnya tindak pidana pencucian uang yang diperbuat pelaku;

81

Keempat, kami merespon positif terhadap pengaturan kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jika menemukpn transaksi keuangan yang mencurigakan, dan/atau jika teljadi transaksi keuangan yaitu dilakukan secara tunai, dengannominal kumulatifRp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Karena, hingga saat ini teljadi kecenderungan bahwa pihak Penyedia Jasa Keuangan (khususnya Bank) -atas dalih kerahasiaan bank- sering kali menyembunyikan informasi atas terjadinya sebuah transaksi yang mencurigakan". Kepentingan untuk mendapatkan masukan dana yang besar bagi lembaga keuangan, sering kali mengalahkan kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Sehingga, menjadi tidak terlalu berlebihan, jika banyak kalangan menyatakan bahwa tingkat kepedulian pihak Penyedia Jasa Keuangan terhadap komitmen memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat minimal.

Namun demikian, perlu dicatat di sini bahwa ketentuan yang ideai ini, jangan sampai menjadi beban yang menyulitkan terhadap pihak-pihak yang karena melakukan transaksi diatas ketentuan minimal tersebut, harus menjalani sebuah proses yang sama dengan mereka sejak awal memang ingin melakukan praktek money laundering. Padahal bisa jadi, uang tunai yang dimaksud, merupakan hasil transaksi yang secara normatif dan hukum sah dan wajar ;

Kelima, kami sangat menyetujui adanya ketentuan dalam RUU ini yang mempersingkat jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari sebelurnnya 14 (empat belas) hari kelja menjadi paling lambat 3 (tiga) hari kelja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dapat menguntungkan bagi upaya pelacakan secara lebih cepat harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana maupun pelacakan pelaku tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka media transaksi keuanganpun semakin canggih. Saat ini seseorang bisa dengan cepat mentransfer atau

82

memindah media transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain. Begitupun dengan cepat dapat mengubah dan memindah jenis dan bentuk transaksi keuangan dari jenis dan bentuk yang satu ke jenis dan bentuk yang lain. Oleh karena itu, ketentuan yang singkat tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk mendeteksi, melacak, menangkal sekaligus membongkar praktik tindak pidana pencucian uang yang terjadi ;

Keen am, munculnya beberapa ketentuan yang memberikan j aminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak kejahatan pencucian uang di mana tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporannya, merupakan suatu langkah yang sangat tepat dan strategis. Karena dengan ketentuan ini akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penanggulangan tindak pidana money laundering.

Seiama ini masyarakat selalu dihantui perasaan takut untuk melaporkan terjadinya tindak pidana money laundering. Hal ini dikarenakan biasanya pelaku dari bentuk kejahatan ini dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki pengaruh "kekuasaan" atau "kekuatan" yang besar, yang bisa melakukan tindakan apapun terhadap pihak-pihak yang mencoba membongkar kejahatannya.

Oleh karena itu, bentuk kelembagaan perlindungan saksi pelapor untuk kontek tindak pidana money laundering ini perlu segera dikonkritkan, disamping penataan moralitas aparatur pelaksana hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukannya untuk mengantisipasi dan menjaga penyimpangan tindak pidana pencucian uangjustru dilakukan oleh oknum aparat hukum itu sendiri.

Ketujuh, kami perlu menyoroti dan mencermati adanya ketentuan bahwa pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pejabat dan pegawai PPATK ditetapkan dengan Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengatu ran-pengatu ran terhadap hal-hal ini melalui Keppres harus dihindari betul agar jangan sampai dalam realitasnya kemudian PPATK sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang akan bekerja secara diskriminatif apalagi ma..1dul. Jangan sampai terjadi PPATK menjadi sangat tergantung kepada pihak eksekutif (Presiden) sehingga dalam

83

menunaikan tugas dan kerjanya menjadi "kehilangan gigi" untuk mengusut dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh elit eksekutif. Oleh karena itu, kami berharap agar pengaturan-pengaturan atas hal-hal tadi meskipun dilakukan melalui Keppres harus secara transparan mungkin dapat diketahui oleh masyarakat umum sebagai bentuk pengawasan publik. Dengan demikian, celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum eksekutif maupun pihak lainnya untuk "membungkam mulut" dan "menutup mata" kinerja PPATK dapat dihindari ;

Kedelapan, kami mengapresiasi adanya ketentuan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) yang dipertegas. Ketentuan ini semakin baik untuk memberi landasan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum antara Indonesia dengan negara-negara lain baik di tingkat bilateral, regional, maupun intemasional.

Namun kami perlu memberikan catatan hendaknya pemerintah Indonesia sesegara mungkin mempersiapkan instrumen dan koordinasi hukum dengan negara-negara lain sehingga dalam praktik kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum tersebut dapat berjalan secara sejajar dengan tetap menjaga kepentinga.11 nasional dan kedaluatan negara. La.ilgkah ini juga peniing untuk menghindari adanya intervensi kepentingan politik terutama dari negara besar terhadap negara kita dalam merealisasikan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum tersebut ;

Kesembilan, kami perlu mencatat dan mengkritisi ketentuan bahwa dalam hal ada perkembangan konvensi intemasional atau rekomendasi intemasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut UU ini dengan peraturan perundang-undangan. Kami berpendapat bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagai adanya perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hendaknya PPATK tidak menyimpang dari RUU yang akan kita tetapkan dan sahkan menjadi UU ini. Oleh karena itu, dalam hal melaksanakan ketentuan tadi, PPATK seharusnya tetap melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan pemerintah maupun legislatif. Harapan ini tentu bukan dimaksudkan untuk memandulkan kinerja dan kreativitas PPATK yang dituntut untuk dapat dinamis seiring dengan perkembangan IPTEK, tetapi untuk menjaga terjadinya deviasi maupun distorsi kinerja PPATK dari UU yang telah mengatumya. Di sisi lain, hal ini

84

juga untuk mewujudkan adanya harmonisasi kerja dengan lembaga, lain sehingga akan terwujud efektivitas dan efisiensi kinerja PPATK dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pencuciat) uang.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Kehakiman dan HAM,

Saudara-saudara Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tmdak Pidana Pencucian Uang ini ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-Undang. Kami berharap UU ini kelak dapat menjadi sarana yang lebih baik bagi upaya bersama dalam mengantisipasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang di tanah air Indonesia tercinta khususnya dan di dunia internasional pada umUlThiya.

Akhimya atas perhatian Saudara Pimpinan Rapat, Saudara paraAnggotta Dewan, Saudara Menteri Kehakiman dan HAM yang mewakili Pemerintah beserta staf, para Rekan Wartawan serta Hadirin kami ucapkan banyak terimakasih. Tidak lupa kepada seluruh anggota Panja Komisi II yang telah membahas RUU ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. SemogaAllah SWT memberikan ridlo-Nya, atas apa yang telah kita ikhtiarkan bersama ini. Amien.

Wallahul Muwaffiq ilaa. Aqwamith Thorieq

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


PIMPINAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

Drs. H.Amin Said Husni Ketua

Drs. Hi. Ida Fauziah Sekretaris

85

PENDAPAT AKHIR FRAKSI REFORMASI DPR Rl


TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002


16 SEPTEMBER 2003

Dibacakan oleh : H. Mutammimull Ula, SH. Nomor Anggota : A-272

86

FRAKSI REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung Nusantara I Lantai 20 Ruang 2009, A Jend Gatot Subroto, Senayan- Jakarta

PENDAPAT AKHIR FRAKSI REFORMASI DPR Rl


TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dibacakan oleh : H. Mutarnmimull Ula, SH. Nomor Anggota : A-272

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji yang tidak pemah putus-putusnya kita persembahkan ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Bijaksana dan Maha Adil. Marilah kita mohon kehadirat-Nya agar kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan dalam mengemban tugas-tugas legislatif yang semakin hari semakin berat.

Pimpinan Sidang, Para Anggota Dewan dan Menteri Kehakiman dan HAM yang kami hormati,

Sistem keuangan global saat ini sudah semakin terintegrasi. Akibat kemajuan teknologi informasi, telah membuka peluang dalam sistem keuangan global tersebut bagi masuknya kejahatan intemasional melalui melalui transaksi keuangan. Satu diantaranya adalah maraknya praktik pencucian uang (money laundering). Praktik pencucian uang ini dilakukan secara sistematis, teroganisir sec.ara canggih dan berskala i..'lternasional maupun yang berskala

87

lokal dengan cara yang sederhana. Akumulasi dana yang dapat dihisap dari kegiatan pencucian uang ini cukup mencengangkan,hanya saja karena sifat kegiatannya yang tersamat dan tidak tercermin dalam angka statistic, menyebabkan sulitnya untuk mendeteksi jumlah pastinya. jumlah Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun ke tahun yang dilakukan di Indonesia diperkirakan semakin membesar karena Indonesia dikenal sebagai salah satu N egara terkorup di dunia karenanya peredaran uang illegal sangat besar, dengan kata lain dapat diduga peredaran uang haram (Ilegal) di Negara kita sangat besar.

Pimpinan siding, Pada Anggota dewan dan Menteri Kehakiman dan HAM yang kami hormati,

Sebelum kami sampaikan persetujuan, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa catatan terhadap RUU terhadap Perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut ini:

Pertama, Urgensi perubahan Undang-undang Nomor 15 T'ahun 2002 dan penyesuaian terhadap standar intemasional. Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 pada dasamya mempunyai arti penting untuluuemberikan pengaturan secara komprehensif dan rinci dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kami menyadari, bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tetang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan oleh DPR setahun yang lalu memiliki beberapa kelemahan dan belum memnuhi standar intemasional. komitmen dan kesadaran inilah, yang mendorong fraksi Reformasi untuk secepatnya membahas dan menyelesaikan RUU tentang Perubahan Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar intemasional. Alhamdulillah beberapa hal penting telah disepakati untuk disesuaikan dengan standar praktik intemasional.

Kedua, hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat

Secara garis besar beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah:

1. Batas minimal jumlah hasil tindak pidana

88

Salah satu kelemahan yang cukup mendasar dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 adalah batasan "basil tindak pidana" (proceed

of crime) minimal Rp 500 juta. Batasan ini selain tidak lazim juga terdapat celah yang dapat dimanfaatkan bagi para pencuci uang untuk memecahmecah hasil kejahatannya dalam jumlah yang lebih kecil.

Dalam rancangan Undang-undang ini, pembatasanjumlah hasil tindak pidana Rp.500 juta atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus. Penghapusan batas minimal ini didasarkan pada prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana.

Fraksi Reformasi menyambut baik penghapusan batasan minimal hasil tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Rancangan Undang-undang terhadap Perubahan UU No. 15 Tahun 2002.

2. Wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan Dalam RUU ini disebutkan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan poia transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Masalah transaksi yang mencurigakan yang dalam hal ini tidak ditandai

dengan jumlah tertentu tetapi dengan"karakter tertentu keluar dari kelaziman. Termasuk dalam ketegori ini adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp .500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Oleh karena itu, Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK sesegera mungkin tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia J as a Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

3. Wajib lapor bagi orang yang masuk maupun keluar Indonesia Pada Pasal16 disebutkan bahwa, "setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nitainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus melaporkan Kepada Direktorat Jenderal Be a dan Cukai ".

Dengan ketentuan ini diharapkan akan mudah diidentifikasi sumber-sumber keuangan dari luar negeri atau uang yang disalurkan ke luar negeri

89

Ketiga, kesungguhan Pemerintah memberantas pencucian uang Kesungguhan pemerintah dalam memberantas pencucian uang tidak

sebatas hanyamembuat Undang-undangtentang Pencucian Uang. Akan tetapi, harus lebih memfokuskan pemberantasan tindak pidana yang menjadi sumber peredaran uang haram (illegal) meliputi sebagaimana disebut pada Pasal 2 amandemen UU No.l5 tahun 2002, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari tindalk pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal dan di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan gelap, penculikan, serta terorisme. Kategori yang lain dimasukkan dalam Pasal 2 meliputi pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, di bidang kelautan serta tindalk pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Kejahatan-kejahatan inilah yang selama inimenghancurkan dan membangkrutkan ekonomi bangsa khususnya keuangan negara (APBN) dan faktanya sampai hari ini upaya pemberantasan terhadap kejahatan tersebut bagai "sipu berjalan" di malam hari.

Jika pemberantasan terhadap berbagai kejahatan tersebut tidak ada perubahan yang "revolusioner" maka upaya pemberantasan pencucian uang tidak punya arti apa-apa, ibarat penderita gaga! ginjal meskipun harus melakukan cuci darah setiap waktu tetapi hal itu hanya upaya sia-sia, sekedar menunda kematian

Keempat, mewaspadai kegiatan lain sebagai sarana pencucian uang Fraksi Reformasi perlu mengingatkan pada kita semua, untuk

mewaspadai kegiatan pemilu dengan segala rangkaiannya sebagai modus pencucian uang. Melalui kampanye atau kegiatan lainnya, jangan sampai menjadi sarana penyaluran uang yang patut diduga dihasilkan dari kejahatankejahatan yang menjadi sumber sebagaimana dimaksud dalam pencucian uanguang illegal tersebut.

Saudara Pimpinan Sidang, Para Anggota Dewan dan Saudara Menteri Kehakiman dan HAM yang kami hormati,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Reformasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Refonnasi menyetujui .!lancangan. Undang-

90

Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Atas segala perhaliannya kami sampaikan banyak terimakasih. Billahit taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


PIMPINAN FRAKSI REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA, SEKRETARIS,

CECEP RUKMANA M. WAHYVDI INDRAJAYA

91

92

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI FRAKSI TNI/POLRI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG


MAY JEN TNI Drs. DHASRI MARIN, SH NOM OR NGGOTA : A- 467

JAKARTA, SEPTEMBER 2003

PENDAPAT AKHIR FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG


Assalamu'alaikum Wr. \Vb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yth. Saudara Pimpinan Sidang. Yth, Saudara l\.1enteri Kehakiman dai1 Hak 1\.zasi l\1anusia. Yth. Anggota Dewan dan hadiri yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripuma Dewan sekarang ini, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelewengan yang telah meirugikan keuangan masyarakat dan negara, dengan mudah uang tersebut disimpan di berbagai Bank atau Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Perbuatan tersebut sangat meresahkan dan aparat tidak dapat bertindak karena aturan atau undang-undang sebagai landasan bertindak belum ada, maka kebutuhan akan undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebutuhan vang sangat mendesak Indonesia dianggap sebagai surga tempat pencucian uang di mata masyarakat internasional.

Kemudian dibentuklah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mulai berlaku pada tanggal 17 April 2002. Namun dalam kenyataan dan petjalanannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 belum menampung seluruh aspirasi masyarakat. Kenyataannya

93

belum dapat diberlakukan secara sempurna, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Tidak dapat kita pungkiri dalam pergaulan internasional, situasi perekonomian dunia yang semakin menyatu. dan meningkatnya interdependensi global, menyebabkan sistem perekonomian Indonesia menjadi semakin terbuka dan rentan terhadap pengaruh lingkungan baik vang positif maupun yang negatif. Maka dani itu Undang-undang Nom or 15 Tahun 2002 tidak luput dari perhatian dunia internasional, khususnya dari lembaga Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dan lembaga ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak Kooperatif (Non Cooperative Countries and Territories) bersama beberapa negara lainnya di dunia, walaupun tidak dikenakan sanksi yang lebih keras. Alasan dimasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif, karena banyak kelemahan di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentana Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya

Satu

Dua

Tiga

Em pat

Lima

Batasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Rp. 500 juta dan hal ini dianggap tidak efek1if Tidak ada larangan bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk membenitahukan nasabahnya tentang laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan nasabab tersebut. Transaksi mencurigakan masih didefinisikan secara sempit, karena tidak mencakup transaksi keuangan yang dilakukan atau percobaan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan dana yang diduga dari hasil tindak pi dana. Jangka waktu kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan selama 14 hari dinilai terlalu lama. Perlu adanya bantuan hukum timbal balik masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Mutual Legal Assistance).

Dari uraian di atas memang diperlukan tekad dan kemauan politik kita untuk menampung issue yang berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional dalam membatasi ruang gerak pelaku pencucian uang hasil tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara.

94

Kiranya kita sepakat untuk melakukan hal itu semuanya, disamping merupakan perwujudan sikap kooperatif bangsa Indonesia kepada dunia internasional.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, Fraksi TNI/Polri dengan ini menyatakan: "Dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disahkan menjadi undang-undang".

Sehubungan dengan pemyataan kami tersebut di atas perkenankanlah kami menyampaikan harapan bahwa undang-undang ini segera disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada Penyedia Jasa Keuangan, dengan tujuan undang-undang ini dapat mencegah dan menjaring pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi tidak membuat ketakutan para nasabah dan Penyelenggara Jasa Keuangan yang dapat berakibat membuat kegamangan dan mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia.

Fraksi TNI/Polri mengharapkan pula, agar kewenangan yang diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang cukup luas tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, justru diharapkan dapat melindungi kepentingan Indonesia dengan seluruh warganya.

Disamping itu penerapan sanksi terhadap pejabat/pegawai PPATK dan aparat lain yang berhubungan dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian seluruh aparat yang terkait dengan undang-undang ini diharapkan dapat bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dapat melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di dalam berpartisipasi sebagai bangsa yang terhormat di tengahtengah kiprah pergaulan intemasional.

Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri PendapatAkhir ini, Fraksi TNI/Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia beserta staf jajarannya dan kepada rekan-rekan dan semua Fraksi atas kerja sama yang telah ditunjukkan, sehingga proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor i 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pi dana Pencucian U ang ini dapat diselesaikan dengan muatan yang disepakati semua pihak walaupun dalam

95

pelaksanaan pembahasan timbul perdebatan yang sengit namun dengan semangat musymarah yang telah ditunjukan untuk mengatasi berbagal perbedaan pendapat yang te:tjadi akibat keinginan memberikan yang terbaik dalam pembahasan materi undang-undang ini, dapat terns dibina sebagai dasar dan setiap pelaksanaan tugas legislasi berikutnva.

Kami meyampaikan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaranjalannya pembahasan, serta kepada pihak-pihak yang telah membeni masukan yang berharga melalui Fraksi TNI/Polri.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi TNT/Polri, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rakhmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanva.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Jakarta, September 2003 Mengetahui,

Pimpinan Fraksi TNI/Polri DPR-RI An Fraksi TNI/Polri DPR-RI

Ketua Juru Bicara,

Irjen.Pol.Drs. P.L TOBING Mayjen TNI Drs. Djasri Marin, SH

96

PENDAPAT AKHIR FRAKSIPARTAIBULANBINTANG

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN UNDANG-ffi'jl>ANG N .15 TAHUN 2002


Disampaikan oleh: HAMDAN ZOELVA, SH

Anggota No.A-265

Pad a

RAP AT PARIPURNA DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


97

PENDAPAT AKIHR FRAKSI PART AI BULAN BINTANG

ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN UNDANG-U:NDANG N0.15 T AHUN 2002


Disampalkan oleh: HAMDAN ZOELVA, SH- Anggota No.A-265

AssalamuAlaikum Wr. Wb. Alhamdulilah wasyukf'illah, washshalaatu wassalamu alaa rasulillah Muhammad SAW, wa'alaa alihi washahbihi ajmaiin.

Saudara Pimpinan yang kami hormati ; Menteri Kehakiman dan HAM beserta jajarannya yang kami hormati ; Para anggota DPR yang kami hormati ;

Mengiringi Pembicaraan Tingkat 11 dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang peruballan Undang~ Undang No.l5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perkenankanlah Fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan Pendapat Akhimya, sebagai berikut : 1. Pada saat kita mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi

Undang-Undang No. 15 pada tahun 2002 yang lalu, Fraksi Partai Bulan Bintang telah menegaskan bahwa Undang-Undang yang akan kita hasilkan, pastilah tidak sempuma dan ada saja kekurangan-kekurangan

98

yang akan kita hadapi ketika diterapkan. Hal inilah yang teriadi terhadap

Undang-Undang No.l5 Tahun 2002 yang barn saj a berlaku selama

satu tahun.

Karena ketika Undang-Undang No. 15 ini diterapkan, teniyata beberapa

masalah yang muncul, baik dalam hubungannya derigan perkembangan hukum

pidana nasional maupun perkembangan hukum pidana intemasional serta

pengaruh lingkungan kehidupan yang semakin global, yaitu antara lain sebagai

berikut:

a. Kuali:fikasi tindak pidana pencucian uang yang lebih diperluas baik dari

sisi jenis tindak pidana maupun jumlah hasil tindak pidana yang dapat

dikuali:fisir sebagai tindak pidana pencucian uang. Dalam Rancangan

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak saja kita batasi

pada jumlah batas minimum tresh-hold hasil tindak pidana yang betjumlah

Rp. 500 juta atau lebih. Akan tetapi berapapun hasil tindak pidana dan

tidak dibatasijumlahnya adalah dapat dikwalifisir sebagai Tindal-, Pid;;~..na

Pencucian Uang. Pada sisi lain jenis tindak pidana tidak dibatasi pada

jenis tindak pidana tertentu, akan tetapi diperluas pada seluruh tindak

pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih. Fraksi Partai

Bulan Bintang sangat setuju dengan rumusan ini karena tujuan

dipidanakannya perbuatan , pencucian uang adalah disamping karena

untuk meminimalisasi dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana

yang berat yang melibatkan jumlah uang yang besar, juga untuk mencegah

masuknya/beredamya uang haram dalam perbankan dan perusahaan

jasa keuangan lainnya.

Prinsip ini sama dengan prinsip Islam yang tidak memperbolehkan untuk

memakan dan membangun dengan uang dan hasil kejahatan yang

merupakan uang haram.

b. Demikian juga derigan perluasan arti transaksi yang mencurigakan yang

mencakup pula segala transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang

batal dilakukan yang patut diduga sebagai transaksi atas

99

hasil kejahatan, serta pengaturan kerjasaina intemasional dalam

pencegahan pencucian uang. Pengaturan kedua masalah ini menjadi

sangat penting karena pengaturan Undang-Undang yang ada

sebelumnya tidak mencakup transaksi yang batal dilakukan yang dalam

prakteknya banyak tetjadi dalam dunia perbankan. Begitu juga ketja

saina internasional memiliki arti strategis dalam pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, karena kejahatan ini adalah salah satu bentuk

kejahatan trans nasional.

2. Fraksi kami berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang perubahan,

ini adalah dalam rangka, kepentingan nasional negara kita. Hal ini perlu

kami tegaskan sebagaimana prinsip yang telah kami uraikan diatas bahwa

Fraksi Partai Bulan Bintang tidak setuju penggunaan uang haram untuk

pembangunan bangsa dan pembangunan generasi yang akan datang.

Walaupun fraksi kamipun menyadari bahwa memang ada tekanan intemasional melalui FATF agar kita mela_kukan a..rnandemen terhadap Undang-Undang No.l5 Tahun 2002 ini, dengan ancaman akan diberikan sanksi internasional karena dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif daiam memberantas tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi dan ancaman yang demikian tidak harus diartikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan hukum negara Indonesia. Akan tetapi haruslah dianggap sebagai peringatan antar sesama bangsa yang beradab untuk sama-sama memberantas tindak pidana pencucian uang ini oleh semua negara.

Saudara Pimpinan yang kami hormati; Menteri Kehakiman dan HAM beserta jajarannya yang kami hormati ;

Para anggota DPR yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sembari memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas ketja sama yang dilakulcan oleh fraksi-fraksi dan ketja keras Komisi II DPR serta pemerintah, dan Menteri Kehakiman dan HAM yang te!ah membahas Rancangan Undang-Undang perubahan ini, kami atas nama Fraksi Partai Bulan Bintang dengan ucapan

100

Bismillahirrahmanirrahim dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dang disahkan sebagai Undang-

Undang.

Semoga Allah SWT tetap memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita sekalian.

Bilahitfaufiq wal hidayah, Wassalamu 'alaikum Wr. Wb


PIMPINAN BULAN BINTANG DPR~RI

H. AHMAD SUMARGON Ketua

HAMDAN ZOELVA, SH Sekretaris

101

102

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

ATAS RANCANGANUNDANGUNDANG


NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG


JAKARTA, SEPTEMBER 2003

DEW AN PERW AKILAN RAKY AT REPUBLIK INDONESIA FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

(FKKI)

PENDAPAT AKHIR FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA

ATAS RANCANGAN UNDANG UNDANG


NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG


Disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-Rl Tanggal 16 September 2003 Juru Bicara :Drs. LT. SUSANTO. Anggota Nomor : A-460.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan, Saudara Menteri Kehakiman dan HAM Yang mewakili Pemerintah beserta jajarannya, Serta hadirin sekalian yang kami hormati,

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh., Salam sejahtera,

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Maha Besar lagi Maha Pengasih, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang mulia ini dalam keadaan sehal \va!'afiat.

103

Saudara-saudara sekalian,

Atas selesainya rangkaian proses pembahasan dan penyelesaian rancangan akhir Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Dang ini, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan menyambut gembira dengan rasa lega.

Fraksi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dan berperan di dalam proses penyelesaian Rancangan Undang-undang tersebut tadi; atas segala kerjakerasnya, sumbangan pikiran, dukungan serta partisipasi positif segenap pihak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kami meyakini bahwa tekad untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang ini adalah sangat kuat pada diri kita sekalian; sebab tindak pidana pencucian uang ini adalah perbuatan yang sangat buruk dan perlu ditangkal segera, antara lain tentunya dengan tindakan hukum yang kuat dan tegas; karena selain merugikan bagi keuangan negara, praktek inipun meianggar hak sosiai dan hak ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu suatu Undang-undang yang memadai dan komprehensif tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sangat perlu dan mendesak adanya ditengah-tengah kegalauan kita dalam suasana rimba ketidak jelasan perekonomian dan ketidak jelasan kepastian hukum di negara kita saat sekarang ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Terhadap draft akhir Rancangan Undang-undang tersebut ini, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyampaikan beberapa hal yang merupakan catatan dan harapan, sebagai berikut :

1. Kiranya Rancangan Undang-undang yang akan kita tetapkan menjadi Undang-undang ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat

104

dalam upaya melaksanakan tekad kita melakukan pemberantasan dan pencegahan tetjadinya tindak pidana pencucian uang.

2. Kita juga menghendaki agar Undang-undang ini dapat memberi arti penting bagi upaya untuk menghilangkan ruang gerak pelaku tindak pidana yang menghasilkan uang haram yang akan menjadi obyek pencucian uang; seperti uang dari perdagangan gelap narkotika, petjudian, penyuapan, terorisme, perdagangan wanita, anak atau budak, perdagangan gelap senjata, penyelundupan, korupsi serta uang dari berbagai kejahatan lain yang tidak sah dan terlarang.

3. Hendaknya materi Undang-Undang ini bisa segera di sosialisasikan secara luas kepada masyarakat dengan jelas, baik dan benar agar bisa dipahami dan dimengerti secara benar dan tepat.

4. Dalam implementasinya nanti, hendaknya Undang-undang ini dapat dijalankan dengan benar dan terbebas dari praktek manipulasi serta dijadikan alat atau unsur legal bagi praktek-praktek pemerasan; karena Undang-Undang ini hanya akan berarti bagi negara dan masyarakat banyak apabila ia mampu menjaga atau memberi kontribusi bagi peningkatan harkat serta kesejahteraan negara dan rakyat.

5. Semoga, kiranya dengan penetapan Undang-Undang ini nanti akan dapat meningkatkan kredibilitas system keuangan kita.

Saudara-saudara sekalian, Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka secara prinsip Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan dapat menerima Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No.l5 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; serta setuju untuk ditetapkan menjadi Undang-undang oleh DPR-RI.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Semoga Tuha..11 Yang Maha Esa senantiasa melind1mgi dan memberkati Bangsa dan Negara Indonesia ini.

105

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.

MENGETAHUI, Wakil Ketua,

INDRA PRAYITNO A- 459

106

JURU BICARA

DRS. L. T. SUSANTO A- 460

fraksi perserika tan daulatul ummah dewan …

Documents