fneh - kemlu.go.id kemenlu 2014 (buku i-full version... · daftar isi ii ikhtisar eksekutif iv...

LAPORAN KINERJAKEMENTERIAN LUAR NEGERITAHUN 2014

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan 2014

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat ii

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

INDIKATOR KINERJA UTAMA

v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri 1

B. Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2014 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

A. RPJMN Tahun 2010-2014 5

B. Revisi RENSTRA Tahun 2010-2014 6

C. Pemetaan Sasaran Strategis – Indikator Kinerja Utama 7

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 9

E. Pengukuran Kinerja 10

F. Perbaikan Rumusan Indikator Kinerja Utama 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 26

A. Capaian RPJMN Tahun 2010—2014 26

B. Capaian RENSTRA Tahun 2010—2014 29

C. Perbandingan Capaian Tahun 2013—2014 32

D. Capaian Tahun 2014 33

D.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis-1: Meningkatnya Peran dan

Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat

ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial

Budaya

34

D.1.1 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis-1 Tahun 2010—2014

49

DAFTAR ISI


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat iii

D.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis-2: Meningkatnya Peran

Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

50

D.2.1 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis-2 Tahun 2010—2014 65

D.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis-3: Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

66


D.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis-4: Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan

83


D.5 Analisis Capaian Sasaran Strategis-5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

92


D.6 Analisis Capaian Sasaran Strategis-6: Meningkatnya Citra

Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional

108


E. Analisis Program/Kegiatan 126

F. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya 130

BAB IV PENUTUP 133


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat iv

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 menjabarkan capaian 6 (enam)

Tujuan/Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya. Capaian kinerja

tersebut telah memperhitungkan kinerja unit-unit kerja, termasuk Perwakilan RI. Laporan

Kinerja ini juga menggambarkan Pengukuran Kinerja Kementerian Luar Negeri dengan

harapan lebih mudah dipahami oleh masyarakat publik.

Secara kuantitatif, Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2014 adalah

sebesar 95,56% meningkat 3,74% dibanding tahun 2013 dengan sebesar 91,82%. Capaian

kinerja tersebut merupakan cerminan keberhasilan Kementerian Luar Negeri dalam

menjalankan amanah dalam mencapai Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 di Bidang Politik

Luar Negeri yaitu, ”Pulihnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang

ditandai dengan keberhasilan diplomasi di fora internasioal dalam upaya pemeliharaan

keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional”,

serta Misi Pembangunan Nasional 2010—2014 “Mewujudkan Indonesia berperan penting

dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka

memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap

pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong

kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta

antarlembaga di berbagai bidang”. Hal ini juga telah ditandai dengan pengakuan dari berbagai

pemangku kepentingan di mancanegara baik di forum regional, bilateral, maupun multilateral.

Secara bilateral, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia semakin

meningkat yang ditandai dengan meningkatnya intensitas kunjungan pejabat tinggi negara,

semakin banyaknya dokumen kerjasama yang disahkan, yang pada akhirnya ber-impact pada

meningkatnya total nilai perdagangan, nilai investasi negara asing, dan wisatawan

mancanegara.

Dalam forum regional, khususnya ASEAN, Indonesia telah mengukuhkan

kepemimpinannya dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 di bidang Politik dan

Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Indonesia telah menunjukkan perannya melalui

inisiatif dan prakarsa kreatif yang dirujuk oleh seluruh anggota ASEAN dalam menciptakan

stabilitas kawasan ditengah-tengah isu sensitif di Laut Tiongkok Selatan.

Di forum multilateral, peran Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral semakin

menunjukkan pengaruhnya di dunia internasional. Pandangan Indonesia yang disampaikan

disetiap pertemuan semakin diakui oleh negara-negara lain. Kontribusi Indonesia pada misi

perdamaian PBB juga telah menempatkan peringkat ke-16 dari 122 negara yang mengirimkan

pasukan perdamaiannya. Indonesia juga dipercaya dalam beberapa keanggotaan organisasi

dunia.

Pada tahun 2014, realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri adalah sebesar

Rp. 5.335.907.090.624,- atau 93,10% dari pagu anggaran Rp. 5.731.138.190.000,-. Realisasi

anggaran Kementerian Luar Negeri meningkat 5,51% dari tahun 2013. Jika membandingkan

capaian kinerja tahun 2014 sebesar 95,56% dengan kinerja anggaran sebesar 93,10%, maka

secara keseluruhan Kementerian Luar Negeri telah membuktikan budget follows function dalam

kerangka membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil.

IKHTISAR EKSEKUTIF


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat v

No Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2013

Target 2014

1 SS-1, Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN 2015 (IKU-1)

5 8

2 SS-2, Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral (IKU-2)

6 8

3

SS-3, Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Indeks kerjasama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (IKU-3)

9 10

4 SS-4, Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan

Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional (IKU-4)

7 8

5 SS-5, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Persentase Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri yang diselesaikan

(IKU-5)

50% 55%

Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (IKU-6)

6 7

6 SS-6, Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional

Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional (IKU-7)

4 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA


Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 1

A. Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999

Tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana hubungan

luar negeri dan politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri bertugas membantu Presiden RI

dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan

strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai

prioritas utama.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI dan diperbarui

berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut :

1. Kedudukan:

Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas:

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

3. Fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar

negeri;

b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Luar Negeri;

c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik dan hubungan luar negeri;

d. pelaksanaan kegiatan teknis dan dari pusat sampai daerah.

Aspek strategis keberadaan Kementerian Luar Negeri di Indonesia juga disebut dalam

Pasal 8 Undang-Undang Dasar Bab III Kekuasaan Pemerintah Pasal 8 menyebutkan bahwa

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas

Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara

bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan

Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih”.

Sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan politik luar negeri dan hubungan luar

negeri, Kementerian Luar Negeri memperkokoh peranan Indonesia dalam peningkatan kerja

sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama

ekonomi dalam tataran bilateral, regional dan multilateral sebagai bagian dari strategi

memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia demi mencapai

kepentingan nasional. Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi strategis dalam memagari

BAB I PENDAHULUAN



potensi disintegrasi bangsa, pelayanan dan perlindungan WNI BHI di luar negeri, serta

peningkatan citra Indonesia.

Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi bagian dari solusi (part of the

solution) bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri RI

telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara

di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan

internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi

kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, HAM dan

ancaman keamanan non-tradisional. Dengan prinsip polugri yang bebas dan aktif,

Kementerian Luar Negeri terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik

dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam

berbagai organisasi regional dan internasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil

Menteri Luar Negeri, 10 orang Eselon Ia yang terdiri dari Sekretaris Jenderal; 7 orang Direktur

Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan 4

orang Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib.

B. Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2014

Tahun 2014, Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai tantangan dalam

pelaksanaan diplomasi Indonesia serta menghadapi berbagai isu-isu strategis. Tantangan

yang paling mendasar adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan. Isu yang

menjadi perhatian Indonesia antara lain isu Laut Tiongkok Selatan. Bagi Indonesia, keamanan

di kawasan merupakan hal mutlak yang harus ada. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri

terus aktif mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China

Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta diselesaikannya Code of Conduct in The South China

Sea (CoC).

Dalam menjaga kedaulatan Indonesia pada tahun 2014, di kawasan yang langsung

berdekatan dengan Indonesia, masih terdapat potensi konflik karena masalah perbatasan.

Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah perbatasan dan

semakin intensif mendorong kesediaan negara pihak untuk melakukan perundingan dalam

penyelesaian perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Dalam penyelesaian

sengketa, Indonesia mengedepankan cara-cara damai dan menghormati prinsip hukum

internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Tahun 2014 juga merupakan tahun yang sangat strategis bagi Indonesia dalam

mempersiapkan diri memasuki Masyarakat ASEAN 2015 yang akan segera diberlakukan pada

31 Desember 2015. Tantangan terbesar dalam hal ini adalah kesiapan masyarakat Indonesia

dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 2015 dan memastikan implementasi langkah aksi

cetak biru masyarakat ASEAN oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Berbagai upaya

Indonesia dalam hubungan kerja sama ASEAN senantiasa dimaksudkan untuk terus

meningkatkan peran dan kepemimpinannya di ASEAN agar proses pembentukan Masyarakat

ASEAN 2015 berjalan dengan lancar dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kementerian Luar Negeri juga terus berperan aktif dalam pencapaian Masyarakat ASEAN dan

menyiapkan visi Masyarakat ASEAN pasca 2015. Disamping itu, terdapat juga beberapa



prioritas yang perlu segera dituntaskan dalam konteks ASEAN, antara lain Protokol SEANWFZ,

dan penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Dunia juga terus menghadapi tantangan keamanan tradisional seperti isu perlucutan

senjata, non-proliferasi senjata nuklir, serta berbagai konflik yang terkait dengan sengketa

perbatasan. Ancaman terorisme seperti munculnya ISIS dan Foreign Terrorist Fighters (FTF)

sangat membahayakan dan mengkhawatirkan dunia. Ancaman lain yang perlu mendapatkan

perhatian adalah perdagangan manusia dan narkoba. Selain itu juga isu Hak Asasi Manusia,

perlindungan buruh migran, kerja sama penanggulangan bencana, serta Regional Cooperation

Economic Partnership (RCEP) menjadi isu yang terus mengemuka.

Kementerian Luar Negeri juga menghadapi berbagai permasalahan kasus WNI di luar

negeri. Berdasarkan data sejak Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2014, Kementerian Luar

Negeri telah menangani sejumlah 467 WNI yang terancam hukuman mati. Dari jumlah

tersebut, 229 WNI masih dalam proses penanganan.

Di tahun 2014, Indonesia juga menyaksikan berkembangnya wabah Ebola. Untuk

mencegah agar tidak berkembang lebih luas Kementerian Luar Negeri kerja sama intensif

antar negara. Sementara itu, di bidang ekonomi, krisis ekonomi dan keuangan global belum

menunjukkan pemulihan yang sempurna. Oleh karena itu, merupakan kepentingan semua

negara untuk berupaya memulihkan perekonomian dunia menjadi semakin baik di masa

mendatang.

Di sisi lain, meningkatnya status Indonesia sebagai negara berkembang dengan

tingkat pendapatan menengah, telah memberi kesempatan untuk memperkuat posturnya

sebagai negara penyedia dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan adanya

permintaan kerjasama dari berbagai negara dan mitra pembangunan dalam kerangka

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) semakin meningkat.

Pada tahun 2014 juga merupakan tahun pemilihan umum bagi Indonesia dan

merupakan tahun transisi kepemimpinan bagi Kementerian Luar Negeri. Melalui pemilihan

umum yang demokratis, Indonesia telah memilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden

Jusuf Kalla sebagai pimpinan nasional untuk periode 2014-2019. Dari sejak hari pertama

masa pemerintahan baru, prioritas-prioritas nasional telah ditetapkan visi Indonesia sebagai

Poros Maritim Dunia, yang memiliki 5 pilar utama, yaitu (i) membangun budaya maritim; (ii)

penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut; (iii) membangun infrastruktur dan konektifitas

maritim; (iv) kerja sama maritim melalui diplomasi dan (v) pembangunan kekuatan

pertahanan maritim. Untuk mendukung realisasi Poros Maritim, diplomasi Indonesia akan

mendorong penguatan kerja sama maritim dalam berbagai mekanisme bilateral regional

maupun multilateral.

Sebagai negara middle power dengan penduduk kurang lebih 250 juta orang,

demokrasi terbesar ketiga di dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia, negara terbesar di

ASEAN, anggota G-20, Kementerian Luar Negeri memainkan peran pentingnya baik di

kawasan maupun di dunia.

Satu isu yang perlu terus menerus mendapatkan dukungan dunia, yaitu masalah

Palestina. Kementerian Luar Negeri akan terus mendukung perjuangan Palestina membentuk

negara merdeka dan berdaulat dan mendesak negara lain mengakui kemerdekaan Palestina.

Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan

resolusi mengenai Palestina di New York, 30 Desember 2014. Untuk lebih mendekatkan diri



dengan Palestina, selain Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina berkedudukan di

Amman, Yordania, Indonesia dalam waktu dekat akan mendirikan Konsulat Kehormatan

Indonesia di Ramallah. Bantuan Indonesia kepada Palestina di bidang pembangunan kapasitas

juga terus ditingkatkan.



A. RPJMN Tahun 2010-2014

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kementerian Luar Negeri memiliki 3 Prioritas Nasional yaitu :

1. Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik, terkait capaian kinerja atas jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional darat dan di laut.

2. Prioritas Nasional 12 Politik, Hukum dan Keamanan terait capaian kinerja atas Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.

3. Prioritas Nasional Lainnya terkait peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025

Misi Pembangunan Nasional (Kementerian Luar Negeri masuk pada Misi 8) Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 di Bidang Politik Luar Negeri

“Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka

memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen

Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi

internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional,

regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta

antarlembaga di berbagai bidang”

“INDONESIA YANG MANDIRI,

MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

BAB II PERENCANAAN KINERJA

”Pulihnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang

ditandai dengan keberhasilan diplomasi di fora internasioal dalam upaya

pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan

kekayaan sumber daya alam nasional”



B. Revisi RENSTRA Tahun 2010-2014

Tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Kementerian Luar Negeri diantaranya dengan melakukan Revisi Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perumusan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada outcome serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur.



C. Pemetaan Sasaran Strategis – Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri

SS-1: Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. IKU-1 SS-1: Indeks Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN

Komponen 1 IKU-1 SS-1: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Komponen 2 IKU-1 SS-1: Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN

Komponen 3 IKU-1 SS-1: Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN

SS-2: Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

IKU-2 SS-2: Indeks Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu-Isu Multilateral Komponen 1 IKU-2 SS-2: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

Komponen 2 IKU-2 SS-2: Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral

Komponen 3 IKU-2 SS-2: Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi

Internasional

Komponen 4 IKU-2 SS-2: Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional

SS-3: Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.

IKU-3 SS-3: Indeks Kerja Sama Indonesia di Berbagai Bidang dengan Negara-Negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika Serta Amerika dan Eropa

Komponen 1 IKU-3 SS-3: Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Komponen 2 IKU-3 SS-3: Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan

budaya.

Komponen 3 IKU-3 SS-3: Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Komponen 4 IKU-3 SS-3: Nilai investasi negara-negara asing

Komponen 5 IKU-3 SS-3: Total nilai perdagangan

Komponen 6 IKU-3 SS-3: Jumlah wisatawan mancanegara



SS-4 Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan

IKU-4 SS-4: Indeks Diplomasi Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional Komponen 1 IKU-4 SS-4: Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut

Komponen 2 IKU-4 SS-4: Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial

budaya yang dibuat

Komponen 3 IKU-4 SS-4: Persentase produk hukum yang diselesaikan

SS-5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

IKU-5 SS-5: Persentase Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri yang diselesaikan IKU-6 SS-5: Indeks Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Komponen 1 IKU-6 SS-5: Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Komponen 2 IKU-6 SS-5: Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku

Komponen 3 IKU-6 SS-5: Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP

SS-6 Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional IKU-7 SS-6: Indeks Citra Positif Penyelenggaraan Politik dan Hubungan Luar Negeri dari Persepsi Masyakat Domestik dan Internasional

Komponen 1 IKU-7 SS-6: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi

Komponen 2 IKU-7 SS-6: Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

Komponen 3 IKU-7 SS-6: Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia

Komponen 4 IKU-7 SS-6: Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing

Komponen 5 IKU-7 SS-6: Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

Komponen 6 IKU-7 SS-6: Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular

Komponen 7 IKU-7 SS-6: Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik



D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

PENETAPAN KINERJA

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TAHUN ANGGARAN : 2014

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)

Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Mayarakat ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN

8 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN

53.976.884.000

Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral

2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral

8 Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

303.093.600.000

Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

10 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

79.828.700.000

Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

8 Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

34.734.216.000

Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran

5. Persentase Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri yang diselesaikan

55% Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

124.620.836.000

6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran

7

Meningkatnya citra Indonesia dimata publik domestik dan internasional

7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional

6 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

97.194.782.000

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 5.237.217.082.000,- *)

*) Anggaran pada saat penandatanganan PK



E. Pengukuran Kinerja

Indeks capaian kinerja Kementerian Luar Negeri ditetapkan dengan skala Indeks 1

s.d Indeks 10, dengan “range” capaian kinerja yang ditoleransi objektif adalah: 60% s.d

100%. Toleransi objektif artinya capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan perencanaan penetapan kinerja yang baik. Jumlah capaian komponen

dibawah 60% dan diatas 100% dianggap kurang baik karena terdapat faktor kelemahan

dalam penetapan target.

Indeks capaian kinerja Kementerian Luar Negeri diperoleh dari jumlah seluruh

komponen pembobotan yang diindeksasi :

∑(((realisasi komponen x bobot komponen)

Ket: ∑=Jumlah

INDEKS CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10

Penjelasan Penetapan Indeksasi:

1. Penetapan “range” 60% s.d 100% merujuk pada capaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012.

2. Kenaikan antar indeks adalah 5 (lima) dengan pertimbangan bahwa penurunan dan kenaikan capaian kinerja dengan 5% dianggap relatif wajar, tidak memberatkan dan juga tidak terlalu mudah.

3. Angka maksimal dari masing-masing “Realisasi komponen” adalah 120%. Jika persentase realisasi per komponennya lebih dari 120%, maka dikonversi menjadi 120%. Penetapan angka maksimal bertujuan untuk menjaga capaian kinerja organisasi serta untuk menghindari terjadinya angka capaian IKU yang terlalu besar sehingga organisasi tidak kehilangan fokus untuk memenuhi capaian IKU yang lain. Selain itu, kualitas dan target kinerja Kementerian Luar Negeri semakin tajam dan lebih menantang.

INDEKS JUMLAH TOTAL

KOMPONEN

INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK

INDEKS

10 >100 ISTIMEWA

9 95< x ≤ 100

8 90< x ≤ 95 AMAT BAIK

7 85< x ≤ 90

6 80< x ≤ 85 BAIK

5 75< x ≤ 80

4 70< x ≤ 75 CUKUP

3 65< x ≤ 70

2 60< x ≤ 65 RENDAH

1 ≤ 60 SANGAT RENDAH



Guna memberikan gambaran utuh atas pengukuran kinerja Kementerian Luar Negeri, berikut disampaikan penjelasan secara komprehensif dan formulasi pengukuran capaian kinerja dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) untuk menyamakan persepsi antara Kementerian Luar Negeri dengan pemangku kepentingan di tanah air, termasuk masyarakat umum.

1. SASARAN STRATEGIS 1 (SS-1):

Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.

Peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri, tercermin pada keberhasilannya menuangkan gagasan untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu: Politik-Keamanan ASEAN, Ekonomi ASEAN, dan Sosial Budaya ASEAN. Masyarakat ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN 2015 ditandai dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima oleh negara-negara ASEAN dan dukungan/partisipasi masyarakat domestik serta implementasi langkah aksi cetak biru Masyarakat ASEAN.

SS-1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1): “Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN 2015”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut:

KOMPONEN 1 IKU-1 SS-1: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan, merupakan wujud dari “kepemimpinan” Indonesia dalam pembentukan Masyarakat ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. Sedangkan prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. Rekomendasi atau prakarsa yang diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/ rekomendasi Indonesia ke dalam dokumen sidang. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-1 SS-1:

No Komponen Bobot

1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. (sebagai wujud “kepemimpinan”)

60%

2 Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN

(sebagai wujud dari “peran”)

25%

3 Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN. (sebagai wujud dari “peran”)

15%

(Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan

jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100%



KOMPONEN 2 IKU-1 SS-1: Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN merupakan wujud dari “peran” Indonesia dalam pembentukan Masyarakat ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Masyarakat ASEAN adalah sebuah Masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Masyarakat ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Mengingat isu “Masyarakat ASEAN” relatif masih baru, persentase dukungan dan partisipasi masih diukur melalui jumlah kerjasama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dengan K/L dan institusi terkait dalam sosialisasi mengenai pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Dukungan masyarakat domestik (meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum) terhadap Masyarakat ASEAN sangat signifikan bagi pembentukan dan kesiapan Indonesia dalam menyongsong Masyarakat ASEAN 2015. Dukungan masyarakat domestik terhadap pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 mencakup setiap kontribusi positif yang dapat juga berupa fasilitasi. Sedangkan partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN. Adapun bentuk konkrit dukungan dari masyarakat sebagai respon dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi antara lain terbentuknya ASEAN Study Centre (Pusat Studi ASEAN) di beberapa Universitas utama di Indonesia, pembentukan Komite ASEAN di KADIN Indonesia, adopsi ASEAN Single Curriculum on Entrepreneurship oleh institusi pendidikan, pembentukan UKM Centre-ASEAN oleh masyarakat secara swadaya, dan munculnya kolom ASEAN di beberapa media lokal. Tingginya partisipasi peserta di tiap kegiatan menunjukkan adanya dukungan masyarakat domestik yang cukup signifikan bagi terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015. Formulasi perhitungan Komponen 2 IKU-1 SS-1 diperoleh dari jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Capaian tersebut dicapai melalui upaya pemasyarakatan/sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 kepada stakeholders terkait. Dalam hal ini K/L dan institusi terkait dalam pelaksanaan kegiatan meliputi para pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum dan media. Pencapaian ini berarti terdapat dukungan masyarakat domestik yang cukup signifikan bagi terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015. Kesiapan pemangku kepentingan di dalam negeri merupakan kunci utama dalam memanfaatkan peluang dari Masyarakat ASEAN. Dengan demikian, komponen 2 ini merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran. KOMPONEN 3 IKU-1 SS-1: Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN merupakan komponen “intermestik,” dimana isu internasional dan domestik merupakan satu kesatuan utuh dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Implementasi Cetak Biru Masyarakat ASEAN dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan domestik di tanah air sebagai wujud peran Indonesia. Cetak Biru Masyarakat ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Masyarakat ASEAN.



Langkah Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Masyarakat ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Masyarakat ASEAN 2015. Sesuai Cetak Biru Masyarakat ASEAN langkah Aksi bidang Polkam sejumlah 147, Ekonomi sejumlah 91, dan Sosbud sejumlah 339. Formulasi perhitungan Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN diperoleh dari :

Pembobotan Komponen IKU-1 SS-1: Komponen 1 IKU-1 SS-1 dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu dan membutuhkan upaya lebih besar yang sangat berkaitan dengan situasi kondisi tertentu yang memungkinkan Indonesia menyampaikan prakarsa/rekomendasi, sehingga negara-negara ASEAN pada akhirnya dapat menerima prakarsa/rekomendasi yang diajukan Indonesia. Sumber data capaian kinerja tersebut dapat diperoleh dari Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, Laporan kegiatan/laporan sosialisasi, dll. Komponen 2 dan 3 IKU-1 SS-1 merupakan komponen “intermestik,” dimana isu internasional dan domestik merupakan satu kesatuan utuh dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia masa kini. Hal ini telah sesuai dengan Visi Kemlu yaitu ‘Memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total,’ dimana diplomasi total didefinisikan sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (termasuk pemangku kepentingan domestik) dan memanfaatkan seluruh lini kekuatan (multi-track diplomacy) bangsa Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dengan demikian, kedua komponen tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran.


Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

Diplomasi multilateral diselenggarakan dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian di tingkat kawasan maupun di tingkat global, serta terciptanya keadilan dan kemakmuran baik di tingkat kawasan maupun di tingkat global. Diplomasi multilateral tersebut dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia dan sesuai dengan amanat Konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral ditandai dengan banyaknya prakarsa dan posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. Selain itu, dengan diterimanya pencalonan pemerintah/individu dalam keanggotaan/ jabatan pada badan di berbagai fora Internasional sebagai bukti Indonesia diakui perannya oleh masyarakat Internasional dan sekaligus Indonesia lebih memiliki peluang besar untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam organisasi yang sedang dipimpin.

(Jumlah Action Line yang diimplementasikan Indonesia/

jumlah total Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN)x100%



SS-2 diukur dengan Indikator Kinerja Utama SS-2 (IKU-2 SS-2): “Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :

KOMPONEN 1 IKU-2 SS-2: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. Penjelasan “Posisi” pada Komponen 1 IKU-2 SS-2 adalah sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral, sedangkan posisi “yang diterima” adalah posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-2 SS-2 diperoleh dari :

Sumber data Jumlah posisi yang diterima terdapat pada dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). Sedangkan sumber data Jumlah posisi yang disampaikan terdapat pada kertas posisi, statement Delri.

KOMPONEN 2 IKU-2 SS-2: Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral. Penjelasan mengenai “kepemimpinan” pada Komponen 2 IKU-2 SS-2 adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host. Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group, termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Formulasi perhitungan Komponen 2 IKU-2 SS-2 diperoleh dari :

No Komponen Bobot

1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral 40%

2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral

30%

3 Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

15%

4 Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional 15%

(Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan dibagi

Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh

Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))x100%

(Jumlah posisi yang diterima dibagi

jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan) x100%



KOMPONEN 3 IKU-2 SS-2: Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional, yaitu keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Sekiranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2015-2017, maka capaian tersebut akan dicatat sebagai capaian Kemlu pada tahun 2014. Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Kemlu selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi (focal point). Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point, Kemlu tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Kemlu akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Kemlu telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut. Formulasi perhitungan Komponen 3 IKU-2 SS-2 diperoleh dari :

KOMPONEN 4 IKU-2 SS-2: Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional. Penjelasan “kesepakatan multilateral” pada Komponen 4 IKU-2 SS-2, merupakan hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia dan merupakan tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral. Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi). Komponen 4 ini turut mendukung pencapaian SS-2 mengingat koordinasi di tingkat nasional merupakan bagian dari proses diplomasi multilateral itu sendiri. Perlu dipahami bahwa proses diplomasi multilateral diawali dengan koordinasi di tingkat domestik untuk menyusun posisi Pemerintah RI, kemudian posisi Pemri disampaikan dalam berbagai fora multilateral, dan hasil sidang atau komitmen di pertemuan multilateral tersebut diimplementasikan di tingkat domestik. Dalam hal ini, Kemlu senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya di tingkat domestik, khususnya isu-isu dimana Kemlu menjadi focal point yang memimpin koordinasi tingkat nasional (contoh: Kemlu memimpin Pokja TKMPP, Pokja ratifikasi ICSANT, koordinator penyiapan posisi Pemri dalam sidang ATT, CPCJ, dan sidang multilateral lainnya). Selain itu, komitmen di tingkat multilateral harus ditindaklanjuti dengan implementasi tingkat domestik. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan pada tingkat multilateral dituntut dapat diimplementasikan pada tingkat nasional. Dengan demikian, komponen 4 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran.

Pembobotan Komponen IKU-2 SS-2: Pembobotan Komponen 1 dan 2 yang tinggi dikarenakan membutuhkan effort dan koordinasi nasional yang lebih tinggi. Bobot yang lebih tinggi juga disebabkan karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu. Pembobotan Komponen 3 dan 4 yang lebih rendah karena keberhasilan pencapaian indikator tersebut banyak dipengaruhi pula oleh pemangku kepentingan nasional lain di dalam negeri maupun terkait dengan perkembangan internasional.

(Jumlah pencalonan yang berhasil dibagi

Jumlah pencalonan yang diusulkan)x100%



Sumber data capaian kinerja tersebut dapat diperoleh dari Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, perumusan resolusi, dll.


Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.

Pelaksanaan diplomasi Indonesia di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa sangat signifikan bagi kepentingan prioritas nasional Indonesia, khususnya dalam mendukung keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi serta meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia secara global. Peningkatan kerjasama ditandai dengan indikator utama kerjasama, yaitu: banyaknya jumlah dokumen kerjasama yang disepakati dan prakarsa Indonesia yang diterima; jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi; Negara yang mengakui kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara kawasan; nilai investasi negara-negara asing di Indonesia; dan jumlah wisatawan mancanegara. Terjadi peningkatan hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra di tingkat bilateral, khususnya dengan negara-negara yang memiliki kemitraan strategis dengan Indonesia (Australia, RRT, Jepang, Korea, India, Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Brasil, Turki, dan Rusia) maupun di tingkat regional. Di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa hal ini tampak dari peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan, kerja sama pertahanan, maritim dan pertanian. Secara khusus, penguatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga ditujukan untuk mendukung terciptanya kawasan yang damai, aman dan stabil serta sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Sementara itu, hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa semakin menunjukkan perkembangan kerja sama menuju ke arah kemitraan baru yang saling menguntungkan dalam isu-isu strategis seperti lingkungan hidup, ketahanan pangan, energi, demokrasi, pertahanan, kehutanan, infrastruktur, pengadaan pemerintah, pendidikan dan IPTEK, penanganan bencana alam, kerja sama kota kembar, perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan khusus, interfaith dialogue, Perlindungan WNI/BHI dan HAM. Hal ini membuktikan pula bahwa peranan Indonesia di mata negara-negara di kawasan tersebut diakui menjadi semakin penting.

SS-3 diukur dengan IKU-3 SS-3: “Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :



KOMPONEN 1 IKU-3 SS-3: Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi dari/ke Indonesia merupakan capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri karena merupakan suatu proses panjang yang sangat kompleks. Dengan semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa. KOMPONEN 2 IKU-3 SS-3: Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, dokumen kerjasama mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan referensi bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama dan laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan. Adapun prakarsa yang diterima adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu yang dicatat, dicantum, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

KOMPONEN 3 IKU-3 SS-3: Jumlah negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan capaian penting dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam mendapatkan dan mempertahankan pengakuan Pemerintah, Parlemen dan LSM negara mitra terhadap kedaulatan dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk isu-isu separatis. Capaian ini penting untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional guna menciptakan suasana kondusif bagi pembangunan ekonomi, perdagangan dan investasi serta pariwisata nasional. KOMPONEN 4,5, dan 6 IKU-3 SS-3 Nilai investasi negara-negara asing, total nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara merupakan kinerja atau outcome dari pelaksanaan politik luar negeri, sebagai kontribusi atas upaya bersama dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi asing. Komponen ini diberi bobot kecil karena merupakan hasil kinerja banyak stakeholders di dalam dan luar negeri negeri seperti kementerian terkait: Kemendag, BKPM, KemenPariwisata, dan para pengusaha di tanah air serta perwakilan RI di luar negeri.

No Komponen Bobot

1 Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

45%

2 Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya.

30%

3 Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 10%

4 Nilai investasi negara-negara asing 5%

5 Total nilai perdagangan 5%

6 Jumlah wisatawan mancanegara 5%



Pembobotan Komponen IKU-2 SS-2: Komponen (1) dan (2) dibobotkan paling tinggi karena merupakan komponen atau indikator utama serta merupakan mekanisme utama dalam pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional sebagai hasil pelaksanaan politik luar negeri untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Komponen ini juga menjadi core kompetensi dari Kemlu. Sumber data capaian kinerja tersebut dapat diperoleh dari Dokumen MoU/Agreement/ Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, Data nilai investasi dari BKPM, Laporan Neraca Perdaganganan/Data Neraca perdagangan Kemendag, Badan Pusat Statistik, Laporan hasil kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, Matrik negara yang mendukung NKRI, Data kunjungan turis dari Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Matrik Negara Pendukung NKRI.


Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan

Peningkatan kualitas hukum dan perjanjian internasional ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan nasional yang ditandai dengan 4 aspek aman, yaitu: aman dari aspek politis adalah tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya. Aman dari aspek yuridis menekankan terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama. Aman dari aspek teknis yaitu tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis yang terkait. Aman dari aspek keamanan menekankan bahwa kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.

SS-4 diukur dengan IKU : “Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :

KOMPONEN 1 IKU-4 SS-4: Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut adalah banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing negara. Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena

No Komponen Bobot

1 Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut

50%

2 Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat

30%

3 Persentase produk hukum yang diselesaikan 20%



menyangkut aspek hukum, politis, dan teknis yang juga sangat dipengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara. Hal yang paling signifikan yang dapat mengukur tingkat kemajuan penyelesaian masalah perbatasan tersebut adalah banyaknya perundingan yang dilakukan, karena untuk bisa melakukan satu perundingan saja dibutuhkan kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik untuk bisa mengajak negara mitra memulai dan melanjutkan perundingan.

KOMPONEN 2 IKU-4 SS-4: Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat, mencakup kesepakatan publik antar negara dan organisasi internasional, seperti Persetujuan, MoU, dll. Formulasi perhitungan Komponen 2 IKU-4 SS-4 diperoleh dari:

KOMPONEN 3 IKU-4 SS-4: Persentase produk hukum yang diselesaikan, adalah sampai dengan produk hukum (UU, Perpres Perjanjian Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, Permenlu, Kepmenlu, Surat Keputusan, Kontrak Sewa/Beli/Gedung Kantor/Wisma) ditandatangani. Semakin tinggi produk hukum yang diselesaikan menandakan semakin meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan. Hal ini dapat terlihat dari brafaks permintaan pendapat hukum yang umumnya terkait dengan perjajian/perkara hukum dengan pihak asing yang menyangkut pembelian tanah dan pembelian/sewa property Perwakilan RI di luar negeri, penerapan asas resiprokal dan harmonisasi hukum nasional atas kepemilikan aset Perwakilan Negara Asing di Jakarta, kontrak local staff Perwakilan RI, tuntutan hukum dan setiap aspek hukum lainnya di luar negeri yang terkait dengan pemerintah, badan hukum dan warga negara Indonesia. Dengan demikian, komponen 3 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian keberhasilan sasaran.

Formulasi perhitungan Komponen 3 IKU-4 SS-2 diperoleh dari :

Pembobotan komponen

Komponen (1) dan (2) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu. Komponen (1) dibobotkan paling tinggi karena isu menyangkut isu kedaulatan teritorial yang sensitif dan proses perundingan yang cenderung lama.

Sumber data capaian kinerja dapat diperoleh dari Laporan Perundingan, Data Treaty Room, Nota Dinas/Surat Dinas Permintaan Pendapat Hukum, Nota Dinas/ Surat Dinas

(Jumlah perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)x100% ditambah (Jumlah perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)x100%) dibagi 2

(Jumlah produk hukum yang diselesaikan/ jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)x100%



Penyampaian Pendapat Hukum, Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum.

5. SASARAN STRATEGIS 5 (SS-5): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

SS-5 merupakan fungsi pelayanan publik Kementerian Luar Negeri dalam memberikan pelayanan terbaik, prima professional kepada seluruh pemangku kepentingan. Adapun pelayanan publik yang diberikan meliputi pemberian pelayanan keprotokolan, pelayanan kekonsuleran, pelayanan fasilitas diplomatik, dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Perlindungan kepada WNI/TKI di luar negeri menjadi prioritas nasional. SS-5 diukur dengan IKU : IKU-1 SS-5: “Persentase Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri yang diselesaikan” dan IKU-2 SS-5: “Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran“.

Formulasi perhitungan IKU-1 SS-5 diperoleh dari perhitungan:

PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan:

Adapun permasalahan/kasus WNI yang diselesaikan mencakup penanganan kasus lainnya seperti gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja; dan pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati. Sumber data capaian kinerja “Penyelesaian permasalahan/kasus WNI” diperoleh dari database perlindungan WNI/BHI. Formulasi perhitungan IKU-2 SS-5, diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :

No Komponen Bobot

1 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

50%

2 Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku

30%

3 Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP

20%

(PK + PHMP) ------------------- = …%

2 PK: Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP: Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait

PK : KS x100% KD

KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus

PHMP: KHMS X 100% KHMD

KHMD: Total kasus hukuman mati KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati



KOMPONEN 1 IKU-2 SS-5: Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran, tingkat kepuasan tersebut diukur berdasarkan atas pengukuran kepuasan pelayanan kekonsuleran yang diambil dengan menggunakan kuisioner dan media sms dari para responden. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-2 SS-5 diperoleh dari :

KOMPONEN 2 IKU-2 SS-5: Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku, dengan formulasi perhitungan:

KOMPONEN 3 IKU-2 SS-5: Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP, dengan formulasi perhitungan:

Dokumen tersebut mencakup dokumen permohonan pembelian kendaraan bermotor, dokumen permohonan importasi barang, dokumen permohonan pembebasan pajak dan prasarana, dokumen permohonan perijinan, bangunan dan pengawasan, dokumen permohonan perijinan senjata api dan alat komunikasi, dokumen permohonan fasilitas kunjungan dan akreditasi.

Evaluasi dan survey atas kesesuaian dengan Protap/SOP diantaranya dilakukan oleh Kelompok Kerja Internal, stakeholders terkait seperti PNS K/L, masyarakat umum, petugas dari Perwakilan asing maupun organisasi internasional, serta oleh perusahaan quality control/assurance yang memberikan sertifikasi/resertifikasi ISO, sehingga evaluasi dan survey menghasilkan penilaian yang lebih objektif.

Kementerian Luar Negeri mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima pada tanggal 15 Desember 2010. Pada tahun 2012 ini, Kementerian Luar Negeri berhasil mempertahankan ISO 9001:2008 yang diperoleh sejak 2010. Beberapa kriteria yang dipenuhi untuk mempertahankan ISO ini adalah:

- Waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap, tercapai.

- Kerusakan proses kartu karena proses pencetakan dan laminasi tidak lebih dari 0,06%.

- Pengaduan ditanggapi paling lambat 2 hari kerja - Realisasi pelaksanaan program peningkatan personil Direktorat Fasilitas

Diplomatik minimum 80% dari yang direncanakan secara internal. - Realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai jadwal dengan

toleransi 10% dari waktu yang ditetapkan.

(Jumlah penerima jasa yang puas/jumlah kuesioner yang dibagikan)x100%

(Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap/ jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan)x100%

(Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP/ seluruh dokumen permohonan)x100%



Pembobotan Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena menyangkut aspek pelayanan prima dan kepuasan atas pelayanan publik. Sumber data capaian kinerja dapat diperoleh dari kuesioner, laporan kegiatan, dokumen check list pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas diplomatik.


Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional

Pencapaian kepentingan Indonesia yang diperjuangkan melalui diplomasi dipengaruhi pula oleh citra Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional. Oleh karena itu, upaya membangun citra positif Indonesia menjadi hal yang penting, mengingat citra bangsa yang positif akan turut mendukung peningkatan kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Tumbuh dan berkembangnya citra positif terhadap Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya diplomasi Indonesia guna pencapaian kepentingan nasional di berbagai aspek antara lain meningkatkan pertumbuhkan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan harmoni dan kestabilan politik, peningkatan kesejahteraan sosial, dan semakin dikenalnya budaya Indonesia di dunia internasional.

SS-6 diukur dengan IKU-1 SS-6:

“Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional”, yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :

No Komponen Bobot

1 Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi 30% 2 Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik

dan politik luar negeri Indonesia 20%

3 Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia

20%

4 Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing

10%

5 Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

10%

6 Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular

10%

7 Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik

10%

KOMPONEN 1 IKU-1 SS-6: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi, citra positif merupakan persepsi masyarakat Indonesia dan masyarakat negara setempat yang diperoleh berdasar survey Kementerian Luar Negeri di tanah air dan Perwakilan RI di luar negeri.



KOMPONEN 2 IKU-1 SS-6: Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia. Konstituen mencakup domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha. Aset diplomasi publik adalah keberagaman/kemajemukan/budaya, ekonomi progresif, demokrasi Indonesia, Islam moderat, kerukunan umat beragama. Dengan demikian, komponen 2 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran. Formulasi perhitungan Komponen 1 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

KOMPONEN 3 IKU-1 SS-6: Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia, mencakup monitoring ulasan positif maupun negatif media asing terkait pencitraan Indonesia. Formulasi perhitungan Komponen 3 IKU-1 SS-6 diperoleh dari:

KOMPONEN 4 IKU-1 SS-6: Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing, bahwa semakin tinggi press release yang dimuat di media nasional maupun asing maka semakin meningkatnya citra indonesia dimata publik domestik dan internasional. Dengan demikian, komponen 4 tersebut merupakan penunjang langsung terhadap capaian kerberhasilan sasaran. Formulasi perhitungan Komponen 4 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

KOMPONEN 5 dan 6 IKU-1 SS-6: Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima dan Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular. Bagi Indonesia, kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan amanah dari Pembukaan UUD 1945 terutama pada alinea ke-4. Kerja sama teknik merupakan salah satu alat yang dapat mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional maupun multilateral. Seiring dengan meningkatnya postur Indonesia di dunia internasional serta berbagai kapasitas yang dimiliki Indonesia, Indonesia semakin dituntut untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan yang dialami oleh negara-negara berkembang lainnya. Indonesia telah memainkan peranan aktif untuk membantu negara-negara berkembang sejak tahun 1980-an. Melalui pembiayaan APBN maupun bekerja sama dengan para mitra pembangunan, ribuan peserta dari berbagai negara berkembang telah mengikuti berbagai pelatihan, loka karya dan pemagangan di Indonesia. Indonesia juga telah mengirimkan berbagai tenaga ahli dan peralatan teknik lainnya ke negara-negara berkembang.

(Jumlah peserta yang mendukung/Jumlah kuesioner yang dikembalikan)x100%

(Jumlah pemberitaan yang positif/jumlah pemberitaan yang disebarkan)x100%

(jumlah press release yang dimuat/

jumlah press release yang disebar)x100%



Berbagai perkembangan tersebut membuktikan bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi negara pemberi bantuan walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga masih membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Meningkatnya status Indonesia sebagai Negara pemberi bantuan pembangunan merupakan bukti untuk mendukung SS-6.

Formulasi perhitungan komponen 5 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

Formulasi perhitungan komponen 6 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

KOMPONEN 7 IKU-1 SS-6: Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik, dilihat dari sudut pandang ini, kehadiran peserta asing dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri merupakan indikator bahwa masyarakat internasional memiliki pandangan positif terhadap Indonesia. Para peserta atau negara bersedia hadir dalam kegiatan di Indonesia karena kegiatan tersebut sebagai faktor pembentuk persepsi memiliki arti yang signifikan bagi para peserta/negara tersebut sehingga tingkat kehadiran peserta/negara memiliki korelasi positif terhadap persepsi mengenai Indonesia. Formulasi perhitungan

Komponen 7 IKU-1 SS-6 diperoleh dari :

Pembobotan Komponen IKU-1 SS-6

Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu dan terkait aspek soft power yang bersifat dua arah serta lebih kompleks pencapaiannya dibandingkan aspek hard power. Sumber data capaian kinerja dapat diperoleh dari Laporan survey, kuesioner, naskah perjanjian Kerjasama Teknik, media cetak asing/online, nota diplomatik dan kawat/brafaks, laporan kegiatan.

(Permintaan bantuan Kerjasama Teknik tahun berjalan/ permintaan tahun sebelumnya)x100%

Jumlah peningkatan kegiatan triangular KST tahun berjalan/ jumlah kegiatan triangular KST tahun sebelumnya)x100%

(Jumlah negara yang hadir/undangan yang disebarkan)x100%



F. Perbaikan Rumusan Indikator Kinerja Utama

Pada pertengahan tahun 2014, Kementerian Luar Negeri melakukan perbaikan pada rumusan Indikator Kinerja Utama. Perubahan tersebut tidak

merubah substansi, batasan klaim kinerja ataupun inti dari formulasi pengukuran. Perubahan hanya dilakukan untuk penajaman rumusan Indikator

Kinerja Utama sebagaimana berikut:

KATEGORI AWAL PERUBAHAN

IKU-1 SS-1

Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan

Komunitas ASEAN 2015

Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat

ASEAN

Komponen 1 IKU-1 SS-1

Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap

pembentukan komunitas ASEAN 2015

Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN

IKU-5 SS-5

Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar

Negeri

PK : KSx100%

KD

KS: Jumlah kasus yang diselesaikan

KD: Jumlah kasus yang ditangani

Persentase Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di luar negeri

yang diselesaikan

PK : KSx100%

KD

KS: Jumlah kasus yang diselesaikan

KD: Jumlah kasus

Penjelasan:

Penyelesaian Permasalahan/kasus WNI mencakup

Penjelasan:

Permasalahan/kasus WNI yang diselesaikan mencakup

PHMP: KHMS X 100%

KHMD

KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani

KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati

KHMD: Total kasus hukuman mati

Komponen 3 IKU-2 SS-5 Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang

diselesaikan sesuai SOP

Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan

sesuai SOP



A. Capaian RPJMN Tahun 2010—2014

Tahun 2014 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Dalam kurun waktu tahun

2010—2014, 3 Prioritas Nasional yang diamanatkan kepada Kementerian Luar Negeri

sebagai amanat RPJMN tahun 2010—2014 telah berhasil melampaui target nasional.

Prioritas Nasional 10 “Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik”

dengan indikator “jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat” telah

tercapai sebesar 276,67%. Prioritas Nasional 12 “Politik, Hukum dan Keamanan“ dengan

indikator “jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB”

telah tercapai sebesar 150%.

Prioritas Nasional Lainnya terkait Perlindungan WNI di luar negeri yang diukur

dengan 4 indikator dalam RPJMN selama kurun 2010—2012 telah mencapai kinerja

melebihi target 100%, sehingga pada tahun 2013 dilakukan revisi indikator yang baru

yang diimplementasikan kedalam RPJMN Tahun 2010—2014 yaitu “Persentase

permasalahan/Kasus WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan” dengan capaian pada

tahun 2013 sebesar 61% dan pada tahun 2014 sebesar 83,84%. Dengan adanya revisi

tersebut maka penjelasan dalam perbandingan kinerja dari tahun ke tahun juga

disesuaikan dengan tingkat kualitas kinerja tersebut.

Perubahan IKU dilakukan karena IKU sebagian besar masih berorientasi pada

kegiatan, proses, dan setingkat ouput. Selain itu, capaian kinerja Kemlu pada Prioritas

Nasional tahun 2010-2012 telah mencapai target bahkan telah melebihi dari target yang

ditetapkan. Pada tahun 2013, Kementerian Luar Negeri melakukan revisi terhadap

Renstra khususnya Sasaran Strategis dan IKU yang telah berorientasi hasil dengan IKU

yang terukur dan setingkat outcome bahkan impact serta melakukan perubahan pada

setting target yang lebih progresif dan menantang khususnya di tahun 2013 dan 2014.

Sebagai langkah kedepan atas capaian RPJMN Tahun 2010—2014, penentuan

prioritas pada periode kedepan diantaranya pelaksanaan diplomasi maritim untuk

mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga,

termasuk perbatasan darat. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk

menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia.

Selain itu, dalam Reformasi Dewan Keamanan PBB, Kementerian Luar Negeri

harus terus mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB, khususnya aspek yang

berkenaan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia, seperti perluasan

keanggotaan DK PBB guna meningkatkan keterwakilan negara berkembang, penghapusan

hak veto, serta penguatan hubungan antara DK PBB dan organ-organ PBB lainnya melalui

pendekatan intermediate approach seraya senantiasa memperkuat upaya pendekatan

dengan negara-negara kunci untuk memajukan posisi dan kepentingan nasional RI melalui

perannya sebagai bridge builder and consensus builder. Bersamaan dengan hal itu, dalam

hal menghadapi permasalahan/kasus WNI di luar negeri, harus terus dilakukan

peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri

khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Tabel Capaian RPJMN Tahun 2010—2014

No Prioritas Nasional Indikator Target

Akumulatif 2010—2014

Realisasi Per Tahun Realisasi Akumulatif

2010—2014

Capaian 2010 2011 2012 2013 2014

1 Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik

Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat

60 23 38 32 41 32 166 276,67%

2 Prioritas Nasional 12 Politik, Hukum dan Keamanan

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB

20 3

5 5 6 11 30 150%

3 Prioritas Nasional lainnya

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

14.998 15.766 24.567 16.051 - - 56.384*) 375,94%

Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi

14.998 6.287 12.402 2.293 - - 20.982*) 139,90%

Jumlah WNI/TKI yang dideportasi

24.020 28.721 14.396 6.518 - - 49.635*) 206,64%

Persentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita

100% 90,92% dari

16.064 kasus

45,61% 41,56% - - 41,56%***) 41,56%

Persentase permasalahan/Kasus WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan**)

Tahun 2013: 50%***) Tahun 2014: 55%***)

- -

- -

- -

57,93% -

-

61%

57,93%***)

61%***)

100%

83,84%

*) Realisasi akumulatif tahun 2010 s.d tahun 2012 **) Pada tahun 2013, Indikator diubah menjadi IKU yang lebih SMART, yaitu “Persentase permasalahan/Kasus WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan” ***) Bukan Akumulatif



Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri telah berkontribusi langsung terhadap

pencapaian Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 di Bidang Politik Luar Negeri yaitu,

”Pulihnya posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai dengan

keberhasilan diplomasi di fora internasioal dalam upaya pemeliharaan keamanan

nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional” serta

pencapaian Misi Pembangunan Nasional 2010—2014 “Mewujudkan Indonesia berperan

penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia

dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia

terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional;

dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat,

antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang”.



D.1

Sasaran Strategis

(SS-1)

Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat1 ASEAN di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN yang memiliki peran penting

dalam merancang proses integrasi ASEAN. Diplomasi Indonesia dalam kerangka kerja

sama ASEAN difokuskan untuk memastikan agar perkembangan ASEAN dapat

memberikan manfaat bagi Indonesia. Kementerian Luar Negeri sebagai pilar terdepan

dalam melaksanakan politik luar negeri dan hubungan luar negeri mempunyai peranan

penting dalam meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai

bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri

Indonesia. Selain itu, kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting untuk

memastikan proses pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 berjalan dengan lancar dan

sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Sasaran Strategis Kementerian Luar

Negeri “Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan

Masyarakat ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya”

sebagai Sasaran Strategis 1 (SS-1) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) “Indeks

peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat ASEAN 2015”.

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2015

ditandai dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima oleh

negara-negara ASEAN, dukungan dan partisipasi masyarakat domestik serta implementasi

langkah aksi cetak biru Masyarakat ASEAN. Pada tahun 2014, capaian kinerja SS-1

ditargetkan dengan Indeks 8 dengan capaian Indeks 8 (92,92%) dengan kategori

capaian “amat baik” (range capaian 85<x≤95), yang diperoleh dari komponen dan

pembobotan sebagai berikut :

Tabel Capaian SS-1 Tahun 2014

No Komponen Bobot Realisasi

2014 Realisasi

Pembobotan 1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang

diterima dalam setiap pertemuan. (Komponen-1 IKU-1 SS-1)

60 95,05% 57,03%

2 Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN (Komponen-2 IKU-1 SS-1)

25 90,62% 22,66%

3 Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN (Komponen-3 IKU-1 SS-1)

15 88,21% 13,23%

% Capaian SS-1 92,92% Indeks SS-1 Capaian 8

Target 8

1 Sesuai kajian Lembaga Bahasa tahun 2014, nomenklatur “Komunitas ASEAN” diubah menjadi “Masyarakat ASEAN”.

“Indonesia has a big role to play in ASEAN. It helps ASEAN to build up to what it is today” Denzil Abel, Pengamat isu internasional dari Institut Studi Strategis dan

Internasional Myanmar (Channel News Asia, 11 November 2014)



Peran dan kepemimpinan Indonesia telah mendapat pengakuan berbagai

pengamat politik dan akademisi di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai pemimpin

ASEAN, Indonesia mempunyai kepentingan untuk menentukan arah kebijakan ASEAN

untuk masa depan.

Kontribusi konkrit Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014 untuk mendukung

peran penting Indonesia dalam mempertahankan dan memelihara perdamaian dan

stabilitas di Laut Tiongkok Selatan adalah melalui peran aktifnya dalam mendorong

penyelesaian masalah Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme regional dan instrumen

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) dan Code of Conduct in

The South China Sea (CoC). Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah berhasil

mendorong ratifikasi Kesepakatan ASAP ASEAN (AATHP) melalui UU No. 26 tahun 2014,

dengan ratifikasi tersebut, Indonesia akan memainkan peran penting dalam pengambilan

keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN. Bersamaan dengan itu, dalam

konteks pembentukan Masyarakat ASEAN 2015, Kementerian Luar Negeri terus berperan

aktif dan memberikan kontribusi konkrit dalam mewujudkan pencapaian Masyarakat

ASEAN 2015 serta ASEAN pasca-2015 melalui rekomendasi yang dituangkan dalam

elemen-elemen pokok ASEAN Community’s Post 2015 Vision.

Bukti peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN juga dapat dilihat

dari semakin banyaknya peran dan kontribusi Indonesia dalam penyelesaian berbagai isu

strategis dan menonjol di ASEAN sepanjang tahun 2010—2014. Prakarsa pembentukan

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) oleh Indonesia telah direalisasikan

oleh seluruh negara anggota ASEAN dan saat ini Sekretariat AIPR berkedudukan di

Jakarta. Di bidang HAM, Indonesia juga telah menginisiasi pembentukan Badan HAM

ASEAN (AICHR). Tahun 2012, ketika timbul keraguan mengenai kesamaan pandangan

ASEAN mengenai Laut Tiongkok Selatan, Indonesia bergerak melalui shuttle diplomacy

“Indonesia’s ability to position itself as the main mover of ASEAN norms and identity has buttressed its stature as the natural leader of ASEAN, as acknowledged in policy circles as well as the academic literature”

Emirza Adi Syailendra -The Nation, 10 Januari 2015

BUKTI PERAN DAN KEPEMIMPINAN

INDONESIA DI ASEAN

“Indonesia is a natural leader of

ASEAN”

Dionisius Narjoko (ERIA)

EAS Journal, 3 Maret 2014

“Indonesia punya peran sangat penting di kawasan Asia Tenggara,

terutama untuk tetap membuat wilayah itu bergerak dinamis. Hanya

Indonesia yang dipandang mampu memimpin dan memobilisasi

negara-negara kawasan, termasuk dalam konteks ASEAN, demi

keuntungan bersama” -Wing Thye Woo, Guru Besar Departemen

Ekonomi, Universitas California-KOMPAS 21 Januari 2015

“Indonesia selalu memainkan peran utama di seluruh

pengembangan dan evolusi ASEAN”

-Lee Luong Minh-

Sekjen ASEAN Koran Tempo, 19 Juli 2014



selama 36 jam untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai six-point principles. Tahun

2013, kesediaan RRT memulai konsultasi formal pembentukan “code of conduct” di tahun

2013, tidak lepas dari peran aktif Indonesia dalam mendorong diselesaikannya dokumen

tersebut sebagai acuan utama dalam pengelolaan masalah Laut Tiongkok Selatan. Gagasan

Indonesia mengenai Indo-Pacific Treaty, yaitu treaty yang mencakup kawasan Indo-Pasifik

yang lebih luas dan bertujuan untuk menciptakan kawasan yang memiliki mutual trust and

confidence telah mendapat endorsement dari para Kepala Negara ASEAN di tahun 2014.

Keketuaan Myanmar di tahun 2014 juga tidak terlepas dari peran Indonesia yang pada

masa keketuaannya di tahun 2011 mampu meyakinkan berbagai negara bahwa Myanmar

telah menjadi negara yang demokratis dan mampu menjadi Ketua ASEAN.

Pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN 2011, Indonesia juga telah berhasil

mendorong masuknya Amerika Serikat dan Rusia untuk bergabung dengan East Asia

Summit. Terkait upaya pengembangan hubungan eksternal ASEAN, Indonesia

mengusulkan adanya kemitraan yang lebih sejajar dan saling menguntungkan antara

ASEAN dengan mitra wicaranya, maupun dengan pihak eksternal lainnya (Second

Generation Partnership). Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Komunitas

ASEAN, Indonesia mengusulkan elemen-elemen pokok ASEAN Community’s Post 2015

Vision yang menjadi dasar penyusunan Visi Komunitas ASEAN Pasca 2015.

Di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, Indonesia mengggagas dibentuknya ASEAN

Framework on Equitable Economic Development (AFEED) dan Regional Comprehensive

Economic Partnership (RCEP). AFEED yakni prinsip-prinsip pedoman untuk mencapai

pertumbuhan berkelanjutan dan inclusive yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan

pembangunan antar negara anggota ASEAN. RCEP merupakan perjanjian kerja sama

ekonomi komprehensif di bidang perdagangan, jasa, investasi dan bidang ekonomi

lainnya, dengan 6 (enam) Negara Mitra Wicara (Australia, India, Jepang, Republik Korea,

dan RRT, serta Selandia Baru) ASEAN yang mengedepankan common best practices

(prinsip open regionalism) dan mutually beneficial cooperation. Pada kerja sama sosial

budaya, Indonesia menggagas penyusunan Declaration on ASEAN Unity in Cultural

Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community. Indonesia juga terlibat secara aktif

dalam kerja sama penanggulangan bencana alam di ASEAN. Hal ini dibuktikan melalui

pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster

management (AHA Centre) di Jakarta.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, posisi Indeks 8 atas capaian SS-1 telah

berhasil dipertahankan di tahun 2014. Sedangkan dari sisi angka persentase capaian, pada

tahun 2014 telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 1,64% (92,92% pada

tahun 2014 dari 91,28% pada tahun 2013). Peningkatan capaian SS-1 tahun 2014

merupakan refleksi dari semakin meningkatnya peran sentral Indonesia dan

kepemimpinan Indonesia di ASEAN terutama dalam aspek kualitas rekomendasi

Indonesia atas isu-isu yang sedang dibahas di ASEAN yang banyaknya diterima.



Tabel Perbandingan Capaian SS-1 Tahun 2014 dengan Tahun 2013

No Komponen Realisasi

2013

Realisasi Pembobotan

2013

Realisasi 2014


2014

1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. (Komponen-1 IKU-1 SS-1)

94,34% 56,60% 95,05% 57,03%

2 Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN (Komponen-2 IKU-1 SS-1)

90,85% 22,71% 90,62% 22,66%

3 Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN (Komponen-3 IKU-1 SS-1)

79,84% 11,97% 88,21% 13,23%

% Capaian SS-1 91,28% (Amat Baik)

92,92%*) (Amat Baik)

Indeks SS-1 Capaian 8 8

Target 5 8 *) Terjadi peningkatan sebesar 1,64% di tahun 2014

Dalam pencapaian kinerja SS-1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

diantaranya kendala utama terkait tingginya sensitifitas isu-isu yang dibahas di ASEAN

sehingga memerlukan waktu negosiasi yang cukup panjang dan masih stagnannya

pembahasan isu-isu yang bersifat tradisional atau carried over dari tahun sebelumnya.

Kendala lain yang menjadi tantangan Kementerian Luar Negeri adalah terkait

tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Masyarakat ASEAN 2015 yang relatif

masih rendah dibandingkan dengan negara Anggota ASEAN lainnya seperti Laos, Vietnam,

Myanmar dan Thailand. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga belum memiliki

pengukuran riil terkait tingkat pemahaman masyarakat Indonesia secara nasional secara

terhadap Masyarakat ASEAN 2015.

Kendala dalam konteks implementasi langkah aksi Cetak Biru Masyarakat ASEAN

di tingkat nasional, peran Setnas ASEAN-Indonesia masih belum optimal. Selain itu,

banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dan tingginya dinamika

pertemuan/sidang ASEAN yang menghasilkan banyak kesepakatan menjadi tantangan

bagi Kementerian Luar Negeri untuk dapat meyakinkan terimplementasikannya seluruh

kesepakatan hasil sidang dimaksud pada tingkat nasional.

Mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah solutif kedepan, Kementerian

Luar Negeri akan mengoptimalkan Setnas ASEAN-Indonesia untuk meningkatkan

koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dan mengkonsolidasikan berbagai

hasil kesepakatan ASEAN pada tingkat nasional. Dalam hal pemasyarakatan ASEAN,

Kementerian Luar Negeri akan melakukan berbagai upaya untuk dapat menjangkau

audience secara nasional melalui media engagement dan ASEAN Corners di berbagai event,

melibatkan pemangku kepentingan untuk impact yang lebih luas, serta bekerjasama

dengan lembaga independen untuk mengukur pemahaman masyarakat Indonesia secara

nasional terhadap Masyarakat ASEAN.



ANALISIS IKU-1 SS-1: Indeks Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Masyarakat

ASEAN 2015

Indeks peran dan kepemimpinan ini diperoleh dari 3 komponen dengan pembobotan yang

berbeda, yaitu:

Analisis Komponen-1 IKU-1 SS-1: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia

yang diterima dalam setiap pertemuan.

Wujud Kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan ASEAN di Bidang Politik dan

Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya, ditandai dengan banyaknya prakarsa

(inisiatif/gagasan baru) dan rekomendasi (usulan) Indonesia yang diterima oleh negara-

negara ASEAN. Pada tahun 2014, Indonesia telah berhasil memperjuangkan 499

rekomendasi dan prakarsa yang diterima (diadopsi) dari 525 rekomendasi dan prakarsa

yang disampaikan dalam 192 pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia pada

Sidang ASEAN. Rincian capaian kinerja dari IKU-1 SS-1 yaitu “Persentase rekomendasi

dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan” sebagai wujud

“kepemimpinan” Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat ASEAN di Bidang Politik dan

Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya adalah sebesar 118,81 % sebagai berikut:

Tabel Capaian Komponen-1 IKU-1 SS-1 Tahun 2014 Komponen

1 IKU-1 SS-1

Bidang Prakarsa

Disampaikan Prakarsa Diterima

Rekomendasi disampaikan

Rekomendasi diterima

Nilai

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Bidang Politik 6 6 166 153

Bidang Ekonomi 4 3 46 43

Bidang Sosial Budaya 14 14 66 61

Kerjasama ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN dan organisasi regional/ Internasional

0 0 223 219

Jumlah 24 23 501 476

Yang diterima (%) 95,83 95

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan: 525

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima: 499

Realisasi (%): 95,05

Capaian (%) dari target 80%: 118,81

Komponen IKU Bobot

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan (Komponen-1 IKU-1 SS-1)

60

Persentase responden yang mendukung Masyarakat ASEAN (Komponen-2 IKU-1 SS-1)

25

Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN (Komponen-3 IKU-1 SS-1)

15



Tabel Perbandingan Kinerja Komponen-1 IKU-1 SS-1

Tahun 2014 dengan Tahun 2014

INFORMASI KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014

Prakarsa Yang Disampaikan 81 24

Prakarsa Yang Diterima 78 23

Rekomendasi Yang Disampaikan 361 501

Rekomendasi Yang Diterima 339 476

Realisasi 94,34% 95,05%

Jika dibandingkan dengan jumlah prakarsa dan rekomendasi Pemri tahun 2013

lalu, tahun 2014 jumlah prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN mengalami

pengurangan (dari 81 menjadi 24), namun demikian jumlah rekomendasi yang

disampaikan meningkat secara signifikan (dari 261 menjadi 501). Penurunan jumlah

prakarsa tersebut terjadi mengingat pada tahun 2014, Indonesia lebih memfokuskan pada

upaya untuk menyampaikan rekomendasi langkah-langkah tindak lanjut dari prakarsa-

prakarsa yang telah menjadi komitmen pada tahun 2013. Indonesia ingin memastikan

agar prakarsa yang telah disampaikan kepada negara anggota ASEAN dapat direalisasikan

ke dalam langkah-langkah yang konkrit. Sebagai contoh prakarsa Indonesia di tahun 2013

tentang konsep Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation yang bertujuan untuk

menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ditindaklanjuti pada tahun 2014 dan

mendapatkan dukungan ASEAN. Nilai-nilai TAC ditujukan untuk menjaga hubungan antar

negara di kawasan Indo-Pacific sangat penting untuk ditindaklanjuti guna menjamin

peningkatan kepercayaan dan mencegah terjadinya konflik tradisional diantara negara-

negara di kawasan.

Adapun perbandingan kinerja Komponen 1 IKU-1 SS-1 tahun 2014 dengan tahun-

tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Komponen-1 IKU-1 SS-1 Tahun 2010—2014

Informasi Kinerja Komponen-1 IKU-1 SS-1

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah Sidang*) 378 350 328 188 192

Rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan

N/A N/A 209 442 525

Rekomendasi dan prakarsa yang diterima

N/A N/A 187 417 499

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

- - 89,48% 94,34% 95,05%*)

*) Pada tahun 2010 kinerja yang dihitung baru sebatas jumlah sidang, namun mulai tahun 2012

terutama tahun 2013 telah dilakukan perubahan IKU

**) Pada tahun 2014 mengalami peningkatan 0,71% dari tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi rekomendasi

dan prakarsa yang diterima telah mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar

0,71%. Hal ini membuktikan semakin meningkatnya kepemimpinan Indonesia dalam

pembentukan Masyarakat ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial

budaya yang ditandai dengan semakin berkualitasnya prakarsa dan rekomendasi yang



Presiden dan Menlu RI di sela-sela Pertemuan ASEAN

disampaikan dalam berbagai pertemuan ASEAN dalam setiap isu melalui langkah-langkah

diplomasi yang optimal sehingga dapat diterima sebagai kesepakatan ASEAN.

Beberapa rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang bernilai strategis dan

merupakan perwujudan peran dan kepemimpinan di ASEAN antara lain:

1. Dalam isu Laut Tiongkok Selatan, Kementerian Luar Negeri mendorong

dimasukkannya elemen-elemen dasar dan struktur dari Code of Conduct (COC) di

dalam Second List of Commonalities yang tengah dibahas oleh ASEAN-RRT. Senior

Officials Meeting on DOC di tahun 2014 telah menyepakati First List of Commonalities

antara ASEAN-RRT yang berisi berbagai kesepahaman antara ASEAN-RRT terkait isu

LTS yang nantinya diharapkan dapat menjadi bagian preambular dari COC. Posisi

Indonesia untuk mempercepat pembahasan COC guna membuat adanya aturan

hukum yang mengikat akan terus dipertahankan mengingat sebagai jalur

perdagangan utama dunia, terutama bagi Indonesia, konflik terbuka di Laut Tiongkok

Selatan diprediksi dapat menurunkan perekonomian kawasan secara umum dan

Indonesia secara khusus.

2. Dalam kerangka kerja sama Migrant Worker Kementerian Luar Negeri aktif

menyuarakan pentingnya memberian perlindungan maksimal kepada para pekerja

migran di ASEAN, dikarenakan integrasi ASEAN pada tahun 2015 akan semakin

mendorong mobilisasi para pekerja di ASEAN. Bagi Indonesia terbentuknya

instrumen hukum yang mengikat negara anggota ASEAN akan bermanfaat menjamin

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di wilayah ASEAN.

3. Disampaikannya konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada KTT ke-9 Asia

Timur tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi

Taw, Myanmar. Dengan penyampaian

konsep Poros Maritim Dunia, Indonesia telah

menegaskan posisinya sebagai negara

maritim yang siap membuka kerja sama di

bidang maritim untuk mendukung kemajuan

perekonomian Indonesia dan kawasan.

Dengan penyampaian konsep Poros Maritim

Dunia, Indonesia telah menegaskan

posisinya sebagai negara maritim yang siap membuka kerja sama di bidang maritim

untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia dan kawasan. Penyampaian

konsep ini akan bisa memperkuat dan bersinergi positif dengan ASEAN untuk

memberi kontribusi positif bagi pelbagai kerja sama regional yang ada dan bagi

perkembangan evolusi arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Timur.

4. Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) melalui UU

No. 26 tahun 2014. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia kini dapat aktif di Conference

of Parties to the AATHP dan akan memainkan peran penting dalam pengambilan

keputusan dan ikut aktif mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian

kebakaran lahan dan hutan.

5. Diterimanya prakarsa Indonesia terkait kerja sama penangangan penyebaran virus

Ebola melalui pengesahan stand alone statement mengenai Joint Statement of the 9th

EAS on Regional Response to the Outbreak of Ebola Virus Disease pada KTT ke-9 Asia

Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 13 November 2014. Indonesia dapat

memanfaatkan kerja sama dengan Negara EAS untuk meningkatkan kesadaran publik

dan memanfaatkan emergency public info and warning yang akan dibangun.



6. Indonesia bersama seluruh negara anggota ASEAN lainnya, terus berusaha agar

negara-negara (Nuclear Weapons State (NWS) bersedia untuk menandatangani

protokol Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ). Penandatanganan

Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir merupakan target

utama Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat

rawan dilewati dan disinggahi oleh kapal-kapal pengangkut senjata nuklir.

Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ diharapkan dapat mengikat negara

pemilik senjata nuklir untuk mematuhi aturan main dan menjamin kawasan Asia

Tenggara tidak akan menjadi sasaran dari senjata nuklir.

7. Dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Working

Group on Economic and Technical Cooperation (WGETC) yang membahas mengenai

kerja sama pembangunan dalam kerangka RCEP maka Indonesia telah mengusulkan

immediate objective yang meliputi peningkatan kemampuan kapasitas dalam

mengimplementasikan RCEP, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku

kepentingan dan memaksimalkan mutual benefits dari implementasi RCEP. Dengan

diterimanya usulan Indonesia terkait immediate objective tersebut, maka mutual

benefits (manfaat) dari RCEP akan dapat dirasakan oleh Negara-negara ASEAN

termasuk Indonesia dengan maksimal.

8. Dalam kerangka kerja sama energi ASEAN, Indonesia telah meminta agar pembahasan

draft ASEAN Agreement on Coal Use and Trading (ACUT) yang berlangsung untuk

diberhentikan. Dengan dihentikannya pembahasan mengenai ACUT di dalam forum

kerja sama energi ASEAN, hal tersebut akan mendukung prioritas nasional dalam

melakukan hilirisasi sektor pertambangan batubara.

Dalam pencapaian Komponen 1 Indeks IKU-1 SS-1, Kementerian Luar Negeri

menghadapi kendala stagnannya pembahasan isu-isu yang bersifat tradisional atau

carried over dari tahun sebelumnya, seperti isu penandatanganan Protokol SEANWFZ

Treaty dan pembentukan Code of Conduct in the South China Sea. Di samping itu, beberapa

isu yang dibahas di ASEAN memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi sehingga memerlukan

waktu negosiasi yang cukup panjang. Dinamika perkembangan politik internal masing-

masing Negara Anggota ASEAN juga mempengaruhi strategi keberhasilan diplomasi

Indonesia di ASEAN. Contohnya, usulan Indonesia untuk mengadakan Special ASEAN

Foreign Ministers’ Meeting untuk membahas isu-isu terkini dikawasan, Laut Tiongkok

Selatan dan Kondisi Politik di Thailand, mengalami kebuntuan akibat penolakan Thailand

setelah terjadinya kudeta militer di negara tersebut.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa

menyuarakan kepentingan-kepentingan perdamaian dan keamanan kawasan yang

menjadi isu bersama dalam berbagai forum rutin ASEAN. Kementerian Luar Negeri terus

berupaya melakukan pendekatan secara khusus kepada negara tertentu yang menjadi

penghambat dalam pembahasan isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia dan ASEAN.

Sebagai langkah solutif kedepan, Indonesia perlu mendorong Sekretariat ASEAN

dan seluruh Negara Anggota ASEAN untuk memetakan berbagai isu berdasarkan skala

prioritas sehingga penumpukan isu pending bisa dikurangi dan segara dapat diselesaikan

pembahasannya. Indonesia juga harus mendukung dilakukannya streamlining terhadap

pertemuan-pertemuan ASEAN yang sangat banyak agar lebih efektif dan efisien dalam

pembahasan berbagai isu.



Analisis Komponen-2 IKU-1 SS-1: Persentase Responden yang Mendukung

Masyarakat ASEAN

Dalam tataran domestik, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan berbagai

upaya untuk membangun kesadaran publik mengenai ASEAN, kerja sama ASEAN,

tantangan dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat domestik memegang

peran yang krusial bagi terwujudnya Masyarakat ASEAN. Untuk mewujudkan Masyarakat

ASEAN yang dicita-citakan, kesiapan nasional merupakan sebuah prasyarat utama.

Mewujudkan kesiapan nasional tersebut merupakan hal yang kompleks. ASEAN

merupakan sebuah isu yang lintas sektoral serta lintas K/L. Hal ini tercerminkan dari tiga

pilar Masyarakat ASEAN yang mencakup hampir seluruh aspek dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Kesiapan nasional untuk menyambut Masyarakat ASEAN hanya

dapat dilakukan melalui komitmen dan kerja sama yang efektif dari seluruh bagian

pemerintahan serta pemangku kepentingan terkait dari beragam bidang dan tingkatan.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri menyelaraskan dan mensinergikan berbagai

upaya yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan nasional termasuk

masyarakat domestik.

Bentuk-bentuk pemasyarakatan ASEAN antara lain sosialisasi, kuliah umum,

seminar, workshop, lokakarya, FGD, ASEAN Goes To

School, Roundtable Discussion, simulasi sidang,

lomba fotografi ASEAN, ASEAN Fun Run, ASEAN

Village, ASEAN Goes on Air (TV/Radio), ASEAN

Corner, pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) dan

penerbitan bahan publikasi seperti Majalah ASEAN,

buku ASEAN Selayang Pandang, buku Kenali ASEAN

Kita dan lain-lain. Sasaran pemasyarakatan ASEAN

adalah para pelajar SMP/SMA, mahasiswa, akademisi, kalangan pengusaha, UKM, SKPD,

media masa, kementerian/lembaga dan masyarakat umum. Media yang paling efektif untuk

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai integrasi Masyarakat

ASEAN 2015 adalah kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka langsung melalui

kegiatan-kegiatan seperti seminar dan kuliah umum.

Capaian Komponen 2 IKU-1 SS-1 yaitu “Persentase responden yang mendukung

Masyarakat ASEAN” adalah sebesar 113,27%. Perhitungan tersebut diperoleh dari total

13.453 kuesioner yang diterima dari peserta kegiatan pemasyarakatan ASEAN, sebanyak

12.191 kuesioner dengan nilai jawaban 80-100, dari target 80%. Kuesioner berisikan

pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup

pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Semakin tinggi

dukungan dan partisipasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka

pembentukan Masyarakat ASEAN, serta semakin tinggi responden yang mendukung, maka

semakin berperan Indonesia dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.

Tabel Capaian Komponen-2 IKU-1 SS-1 Tahun 2014

Komponen-2 IKU-1 SS-1 Jumlah kuesioner

yang diterima

Jumlah kuesioner yang

menjawab dengan nilai

80-100

Nilai

Persentase responden yang

mendukung Masyarakat

ASEAN

13.453 12.191

Realisasi IKU 2 (%): 90,62




Tabel Perbandingan Capaian Komponen-2 IKU-1 SS-1


INFORMASI KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014

Jumlah kuesioner yang diterima 11.023 13.453

Jumlah kuesioner yang menjawab dengan nilai 80-100 10.014 12.191

Realisasi 90,85% 90,62%

Capaian IKU 113,56% 113,27%

*) Terjadi penurunan 0,29% di tahun 2014

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013, pada tahun 2014 terdapat

penurunan capaian sebesar 0,29%. Penurunan tersebut tidak begitu signifikan mengingat

berbagai latar belakang responden dalam merespon isu Masyarakat ASEAN. Pemahaman

pemerintah daerah antara satu daerah dengan satu yang lain tentang pembentukan

Masyarakat ASEAN 2015 sangat beragam dan dipengaruhi oleh letak geografis, faktor

keterbukaan daerah dan kapasitas pejabat di daerah. Umumnya daerah maupun kalangan

perguruan tinggi memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Masyarakat ASEAN, namun

diakhir kegiatan sosialisasi hasrat pejabat daerah untuk menanggapi perkembangan

ASEAN cukup besar sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing,

misalnya bagaimana meningkatkan dan memasarkan produk-produk daerah yang

memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, buah-buahan dan produk lokal lainnya,

atau daerah pesisir yang mengutamakan dunia perikanan dan pelabuhan, pengolahan

hasil laut maupun pariwisata.

Jika pada tahun 2013 kegiatan sosialisasi masyarakat ASEAN banyak terpusat pada

provinsi dan kota, maka tahun 2014 sasaran kegiatan sosialisasi masyarakat ASEAN 2015

lebih diarahkan pada kalangan pejabat pemerintah kota dan kabupaten, kalangan

perguruan tinggi dan sekolah menengah/kejuruan (segmentasi audiens), dan

pemanfaatan media lokal seperti stasiun Radio dan TV serta media surat kabar setempat

yang jangkauannya cukup luas di masyarakat.

Tabel Perbandingan Pemasyarakatan Masyarakat ASEAN Tahun 2010 - 2014

Pemasyarakatan Masyarakat ASEAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Jumlah Sosialisasi 33 kali 115 kali 110 kali 141 kali 132 kali

Jumlah Kabupaten/Kota 23 42 25 42 37

Jumlah Institusi 28 77 86 142 126

Jumlah orang yang hadir N/A 5.850 5.400 25.043 35.738

Dari berbagai kegiatan sosialisasi di daerah, salah satu dukungan kesiapan

pemerintah daerah terhadap pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 disampaikan oleh

Wakil Walikota Sorong pada saat sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 tanggal 20-21

November 2014 dan antusias kalangan akademisi, mahasiswa/pelajar di Sorong mengenai

kesiapan daerah kota Sorong menyambut pembentukan Masyarakat ASEAN 2015.



39%

61%

Responden Sebelum Pemasyarakatan

Tahu Tidak Tahu

94%

6%

Responden Setelah

Pemasyarakatan

Paham Tidak Paham

98%

2%

Responden Mendukung

Mendukung

Tidak Mendukung

98%

2%

Responden Menilai Masyarakat ASEAN 2015 Bermanfaat

YA TIDAK

96%

4%

Responden akan Berpartisipasi

YA TIDAK

Ket: Salah satu capture kuesioner

Hasil Sosialisasi “Masyarakat ASEAN 2015” Tahun 2014

Dalam pencapaian Komponen 2 IKU-1 SS-1, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala seperti letak geografis, faktor keterbukaan daerah dan kapasitas pejabat di

daerah saat pemasyarakatan ASEAN, serta belum diketahuinya perkiraan pemahaman

responden Pemasyarakatan ASEAN melalui on air melalui televisi dan radio. Saat ini data

dan angka yang disajikan masih terbatas atas dasar berapa banyak peserta kegiatan yang

menyampaikan kembali kuesioner yang diberikan dan yang menjawab dengan skor 80-

100. Pada kenyataannnya, kegiatan pemasyarakatan ASEAN yang sifatnya on air melalui

televisi dan radio, belum dapat dihitung feedbacknya. Selain itu, Kementerian Luar Negeri

juga belum memperhitungkan efek sebaran informasi yang diberikan oleh peserta yang

telah diberi sosialisasi kepada orang di sekitarnya atau key influencers seperti guru, dosen,



SKPD, dan para pemuka masyarakat yang dapat menyebarkan informasi lebih jauh kepada

para siswa, mahasiswa, pejabat/staf di bawah jajarannya dan masyarakat umum lainnya.

Selain adanya pemahaman yang beragam, juga terdapat kendala pada tataran

kebijakan nasional yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian target seperti

kebijakan penghematan anggaran sehingga beberapa kegiatan pemasyarakatan ASEAN

tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Untuk menjaga agar pencapaian target kinerja

berhasil, Kementerian Luar Negeri dalam kegiatan pemasyarakatan ASEAN menambahkan

jumlah target peserta sebagai kompensasi atas beberapa kegiatan yang dibatalkan. Namun

demikian, penambahan jumlah peserta untuk tiap kegiatan juga tetap mempertimbangkan

ketersediaan anggaran yang ada.

Mengatasi kendala tersebut dilakukan langkah solutif kedepan seperti

kerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan kajian dan survey pemahaman

secara nasional terkait ASEAN dan Masyarakat ASEAN.

Analisis Komponen-3 IKU-1 SS-1: Persentase Implementasi Langkah Aksi (Action

Line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN

Dalam konteks implementasi di tingkat nasional, Kementerian Luar Negeri

memastikan agar Cetak Biru Masyarakat ASEAN di ketiga pilarnya (pilar politik-

keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial-budaya) dapat diimplementasikan secara penuh

baik oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dan Indonesia pada tingkat nasional. Langkah

Aksi (action line) merupakan serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam

dokumen Cetak Biru Masyarakat ASEAN (kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang

harus dilaksanakan oleh seluruh negara anggota ASEAN) untuk mencapai Masyarakat

ASEAN 2015. Semakin tinggi kontribusi Indonesia dalam melaksanakan implementasi

langkah aksi (action line) cetak biru Masyarakat ASEAN, maka semakin pentingnya peran

Indonesia dalam Pembentukan Masyarakat ASEAN. Pada tahun 2014, peran aktif

Indonesia ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah implementasi langkah aksi.

Kementerian Luar Negeri memiliki peran signifikan dalam upaya mendorong

pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Politik ASEAN. Hal ini disebabkan Kementerian Luar

Negeri sebagai focal point dari pilar politik keamanan. Terdapat perbedaan nature dari

beberapa langkah aksi di dalam Cetak Biru Pilar Politik-Keamanan ASEAN yang

seharusnya mekanisme pengukuran implementasinya tidak disamaratakan. Sebagai

ilustrasi, terdapat beberapa langkah aksi yang memiliki parameter jelas dalam

penyelesaian proses implementasinya, seperti ratifikasi 10 negara AMS atas suatu

konvensi, pembentukan suatu badan atau mekanisme, penyusunan suatu dokumen. Di sisi

lain, terdapat beberapa langkah aksi yang bersifat berkelanjutan dan tidak memiliki

parameter khusus impelementasinya, seperti upaya mempromosikan pemahaman tentang

suatu isu atau meningkatkan kerjasama di bidang tertentu. Jenis langkah aksi yang bersifat

berkelanjutan ini pada akhirnya akan terus kembali muncul tiap tahunnya dan tercatat

sebagai capaian Kementerian Luar Negeri dalam mengimplementasikan langkah aksi

Cetak Biru Pilar Politik-Keamanan ASEAN.

Sedangkan untuk Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Cetak Biru

Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri merupakan unit pendukung,

mengingat focal point bidang ekonomi adalah Kementerian Perdagangan dan focal point

untuk bidang sosial budaya adalah kementerian/lembaga yang didasarkan pada isu-isu

bidang sosial budaya. Sebagai upaya mendorong kemajuan implementasi Cetak Biru



Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN,

Kementerian Luar Negeri selalu mengambil peran aktif dalam memberikan masukan dan

rekomendasi/prakarsa dalam pertemuan-pertemuan kementerian/lembaga terkait dalam

rangka implementasi langkah aksi tersebut.

Capaian komponen 3 IKU-1 SS-1 yaitu “Persentase implementasi langkah aksi

(action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN” adalah sebesar 110,26%. Kementerian

Luar Negeri mencatat bahwa dari 611 langkah aksi yang ada dalam Cetak Biru Masyarakat

ASEAN terdapat 539 langkah aksi yang telah diimplementasikan oleh ASEAN dan

Indonesia sampai dengan tahun 2014, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Capaian Komponen-3 IKU-1 SS-1 Tahun 2014 dengan Tahun 2013

Ket: *) Jumlah Action Line yang diimplementasikan dengan perhitungan kumulatif tahun 2009-2014 **) Jumlah Action Line Fase Tahap IV (Tahun 2014-2015)

Tabel Perbandingan Jumlah Action Line yang Diimplementasikan

Tahun 2009—2014

Pilar Total

Action Line Jumlah Action Line yang diimplementasikan*)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Politik 147 - 67 22 14 10 2 10

Ekonomi*) N/A 94 126 81 82

Sosial Budaya

339 10 19 24 25 30 207 27

Ket: *) Jumlah Action Line yang diimplementasikan dengan perhitungan per tahun, tidak kumulatif **) Jumlah Action Line Tahap I (tahun 2008-2009), Tahap II (2010-2011), Tahap III (2012-2013), dan Tahap IV (2014-2015)

Action Line Cetak Biru Masyarakat ASEAN Pilar Politik-Keamanan

Kinerja action lines cetak biru Masyarakat ASEAN pilar Politik-Keamanan ASEAN

dihitung berdasarkan 147 jumlah action lines yang ditetapkan oleh 10 kepala negara

ASEAN dalam ASEAN Politic and Security Community Blueprint pada tanggal 1 Maret 2009.

Action lines ini merupakan langkah percepatan yang merupakan tanggung jawab bersama

Komponen-3 IKU-1 SS-1

Pilar

Tahun 2013 Tahun 2014

Jumlah total Action Line Cetak Biru

Masyarakat ASEAN

Jumlah Action Line

yang diimplemen-

tasikan

Jumlah total Action Line Cetak Biru

Masyarakat ASEAN

Jumlah Action Line

yang diimplemen-

tasikan

Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN

Pilar Politik-Keamanan

147 115 147 125*)

Pilar Ekonomi

417 301 125 82**)

Pilar Sosial Budaya

339 305 339 332*)

Jumlah 903 721 611 539

Realisasi (%):

79,84 88,21

Capaian (%):

133,07 (dari target

60%)

110,26 (dari target

80%)



10 negara ASEAN menuju Masyarakat ASEAN 2015. Action line diwujudkan dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memberikan landasan yang kuat untuk kerja sama

dalam rangka menjaga dan meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Pada

tahun 2014 terdapat penambahan jumlah action line sebanyak 9 action line pilar Politik,

sehingga pencapaian scorecard Cetak Biru Masyarakat ASEAN di Pilar Politik-Keamanan

dari 147 rencana aksi ASEAN, 125 telah dan tengah diimplementasikan (85,03%).

Dalam rangka memberikan kontribusi bagi implementasi langkah aksi pilar Politik,

Indonesia sepanjang tahun 2014 telah mengambil inisiatif melaksanakan 8 dari 22

langkah aksi yang menjadi komitmennya sebagai lead shepherd dengan menjadi tuan

rumah bagi penyelenggaraan kegiatan capacity building seperti yang dimandatkan dalam

Cetak Biru Pilar Politik-Keamanan.

Action Line Cetak Biru Masyarakat ASEAN Pilar Ekonomi

Langkah aksi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk Fase ke-4 (2014-2015),

terdapat total 229 measures, dimana 213 measures merupakan measures yang harus

diimplementasikan oleh seluruh Negara-negara anggota ASEAN, dan sisanya merupakan

measures spesifik untuk negara ASEAN tertentu. Dari 213 Measures tersebut, 125

ditargetkan untuk selesai pada tahun 2014, dan 88 selesai pada tahun 2015. Sampai

dengan akhir Desember 2014, 38,5% atau 82 dari 213 measures yang ditargetkan untuk

fase ke-4 dari AEC scorecard telah diimplementasikan. Yang belum diimplementasikan

umumnya terkait dengan perdagangan di bidang jasa dan keuangan. Pada umumnya,

kemajuan implementasi langkah aksi pilar ekonomi sudah sangat maju dan seluruh negara

Anggota ASEAN sangat terbantu dengan adanya fase-fase yang disepakati sebagai tahapan

pelaksanaan measures yang disepakati dalam tiap fasenya.

Tabel Perbandingan Jumlah Action Line yang Diimplementasikan

Pilar 2008-2009 2010-2011 2012-2013 Tahun 2014

T I T I T I T I

Pilar Ekonomi 105 94 165 126 147 81 125 82

Ketetangan:

T : Jumlah total Measures Cetak Biru Masyarakat ASEAN setiap fase

I : Jumlah Measures yang diimplementasikan

Dalam rangka mendukung tercapainya langkah aksi cetak biru Masyarakat ekonomi

ASEAN, sampai dengan tahun 2014, Indonesia telah meratifikasi sebanyak 121 dari 144

Perjanjian Ekonomi sedangkan 23 lainnya sedang dalam proses ratifikasi. Selain itu,

Indonesia juga aktif mendorong melalui berbagai pertemuan dan memberikan bantuan

capacity building bagi Negara ASEAN lain yang membutuhkan agar dapat

mengimplementasikan langkah aksi dan measures yang sudah ditargetkan.

Action Line Cetak Biru Masyarakat ASEAN Pilar Sosial Budaya

Berdasarkan laporan Mid-Term Review ASEAN Social Cultural Community (ASCC),

seluruh Negara anggota ASEAN telah berhasil mengimplementasikan langkah aksi (action

line) Cetak Biru ASCC Blueprint dengan capaian 90%. Negara anggota ASEAN pada tingkat

nasional dan regional berupaya untuk mempersiapkan integrasi Masyarakat ASEAN 2015

dan bahkan telah menetapkan target pencapain Pilar Sosial Budaya pasca 2015.

Berdasarkan data ASEAN kontinuitas untuk melanjutkan penyelesaian langkah aksi yang



tersisa (7 dari 339) dari yang telah terimplementasi sampai tahun 2014, hingga kini masih

terus dilaksanakan mengingat implementasinya melibatkan lintas pilar.

Pelaksanaan langkah aksi action lines pada pilar sosial budaya dilaksanakan secara

berkelanjutan (tidak hanya dalam waktu tertentu) sehingga total 305 langkah aksi dari

339 langkah aksi dilaksanakan dalam periode 2009 – 2013, dan diharapkan 34 langkah

aksi lainnya selesai dilaksanakan hingga tahun 2015. Indonesia melalui berbagai

rekomendasi yang telah disampaikan ke berbagai pertemuan ASEAN Socio Cultural

Community senantiasa mendorong seluruh Negara Anggota ASEAN melalui Setnas ASEAN

masing-masing negara untuk mengkonsolidasikan implementasi langkah aksi pilar sosial

budaya.

Grafik Implementasi Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN s.d 2014

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi langkah aksi Cetak

Biru Masyarakat ASEAN diantaranya di Pilar Politik-Keamanan disebabkan minimnya

inisiatif dari negara anggota ASEAN selain Indonesia dan Filipina untuk melaksanakan

action lines APSC. Selain itu, belum ada negara anggota ASEAN yang bersedia memimpin 2

(dua) langkah aksi yang belum diimplementasikan, yaitu langkah aksi A.1.2.i yaitu

encourage the ASEAN Ministers Reponsible for information to developan institutional

framework to facilitate free flow of information based on each country’s national laws by

establishing an information baseline of these laws and to submit a progrees report to the

APSC; dan langkah aksi A.2.2.ii. yaitu convence a conference og high contracting payiers to

the tac to review its implementation.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam langkah aksi Pilar Ekonomi adalah tidak

siapnya/adanya regulasi domestik masing-masing negara terkait measures tertentu dan

proses legislasi nasional Negara Anggota ASEAN masing-masing berbeda. Selain itu

kesenjangan pembangunan ekonomi yang ada di ASEAN (seperti negara CLMV) juga ikut

mempengaruhi capaian implementasi langkah aksi pilar ekonomi. Di sisi lain, kendala yang

dihadapi di Pilar Sosial Budaya adalah begitu banyak isu-isu yang harus

diimplementasikan dan banyak badan sektoral yang terlibat. Selain itu beberapa langkah

aksi yang tersisa melibatkan kerja lintas pilar, yakni antara Pilar Sosbud dengan Pilar

Polkam dan Pilar Ekonomi.

Sebagai langkah solutif kedepan, Indonesia akan lebih aktif mengambil peran

dalam pelaksanaan kegiatan langkah aksi yang masih tersisa dan akan mendorong negara

93%

97%

79%

6.54

96%

ASEAN Socio Cultural Community (ASCC)Blueprint Implementation Progress Year 2015

Human Development 93%

Social Welfare 97%

Social Justice and Rights 79%

Environmental Sustainability EPITrend 6.54

ASEAN Identity 96%



anggota ASEAN untuk lebih aktif dalam impelementasi langkah aksi tersebut. Dalam hal

ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi lead shepherd 8 dari 22 langkah aksi yang

belum diimplementasikan. Kementerian Luar Negeri juga akan mengoptimalkan Setnas

ASEAN-Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

terkait dan mengkonsolidasikan berbagai hasil kesepakatan ASEAN pada tingkat nasional

terutama terkait implementasi langkah aksi Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015.


Tabel Perbandingan Capaian SS-1 Tahun 2010—2014

Dalam periode 2010—2014, SS-1 telah direvisi pada tahun 2013 termasuk IKU.

SS-1 pada tahun 2012 telah melampaui 100% (105,46%), karena IKU masih berorientasi

kegiatan, proses, dan setingkat output. Sejak tahun 2013, SS-1 didukung dengan IKU yang

lebih tinggi dan terukur dengan menggunakan indeksasi yang disertai dengan setting

target yang lebih progresif dan menantang khususnya di tahun 2013 dan 2014. Hal ini

menyebabkan sepintas kinerja capaian SS-1 tahun 2013—2014 secara kuantitatif

mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun secara kualitas, kinerja

Kementerian Luar Negeri lebih akuntabel.

SASARAN STRATEGIS (SS-1) % CAPAIAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Lama: Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kerja Sama dengan Mitra Wicara dalam Upaya Proses Integrasi Komunitas ASEAN

95,5 109 105,46 - -

Revisi: Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Masyarakat ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya (SS-1)

- - - Indeks 8 (91,28%) Amat Baik

Indeks 8 (92,92%) Amat Baik



D.2

Sasaran

Strategis

(SS-2)

Meningkatnya Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

Peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral selama

tahun 2014 telah ditunjukkan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Hal ini dapat

dilihat dari keberhasilan menyampaikan posisi dan rekomendasi Pemerintah Indonesia dalam

sidang-sidang yang membahas isu-isu multilateral, menyampaikan inisiatif Pemerintah

Indonesia dalam memajukan kerja sama multilateral, dan mengupayakan pemenangan

pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada berbagai

organisasi internasional. Di bidang politik dan keamanan internasional, Indonesia

berkontribusi aktif dalam upaya menciptakan dunia yang lebih aman, stabil, damai, adil, dan

makmur.

Pencapaian Sasaran Strategis 2 (SS-2) Kementerian Luar Negeri yaitu “Meningkatnya

peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral” diukur dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU-2) Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu

multilateral. Peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral ditandai dengan

banyaknya posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral, kepemimpinan

Indonesia dalam forum multilateral, keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia

dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional, serta jumlah implementasi

kesepakatan multilateral pada tingkat nasional.

Pada tahun 2014, IKU-2 SS-2 ditargetkan Indeks 8 dengan realisasi Indeks 10

(102,16%) dengan kategori capaian “istimewa” (range >100). Capaian ini diperoleh dari

komponen dan pembobotan sebagai berikut:

No Komponen Bobot Realisasi Batas

Toleransi Realisasi

Pembobotan 1 Persentase posisi Indonesia yang diterima

dalam forum multilateral (Komponen-1 IKU-2 SS-2)

40 98,07% - 39,23%

2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral (Komponen-2 IKU-2 SS-2)

30 130,77% 120% 36,00%

3 Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional (Komponen-3 IKU-2 SS-2)

15 81,82% - 12,27%

4 Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional (Komponen-4 IKU-2 SS-2)

15 97,73% - 14,66%

%Capaian SS-2 102,16% Indeks SS-2 Capaian 10

Target 8



Komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan peranan dalam mendorong pembangunan hijau telah menjadikan

Presiden Yudhoyono sebagai Presiden Global Green Growth Institute. Pengakuan dunia internasional terhadap kiprah Presiden Yudhoyono pada kebijakan lingkungan hidup pada tingkat global maupun dalam negeri telah mendorong United Nations Environment Programme (UNEP)

memberikan penghargaan “The 2014 Champion on the Earth” dalam

kategori Policy Leadership, yang

diserahkan pada tanggal 19 November 2014 di Washington D.C.

Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri

berhasil mencapai kinerja SS-2 sebesar

102,16% dengan indeks 10, hal ini

melampaui target yang telah ditetapkan yaitu

indeks 8. Capaian ini mengalami peningkatan

dibandingkan dari tahun sebelumnya yang

memiliki capaian sebesar 91,79% dengan indeks

8. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor pendukung, antara lain

meningkatnya koordinasi antara Kementerian

Luar Negeri dengan pemangku kepentingan

terkait di dalam negeri. Koordinasi ini

menghasilkan posisi Indonesia di forum

multilateral yang tidak hanya mampu melindungi

kepentingan nasional, tetapi juga mampu

menyuarakan pendapat atau sikap negara-negara

berkembang pada umumnya. Posisi-posisi inilah

yang lantas membangun citra Indonesia sebagai

negara yang dapat dipercaya oleh dunia. Kepercayaan dunia kepada Indonesia lantas

ditunjukkan dengan berbagai kesempatan yang diberikan kepada Indonesia untuk memimpin

pada forum-forum internasional.

Perbandingan capaian kinerja SS-2 yang telah dicapai pada tahun 2013 dan 2014

dapat dilihat pada tabel berikut:

*) Telah mengalami peningkatan sebesar 10,37%


2013


2013

Realisasi 2014


2014 1 Persentase posisi Indonesia yang diterima

dalam forum multilateral

(Komponen 1 IKU-2 SS-2)

92,84% 37,14% 98,07% 39, 23%

2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam

forum multilateral


100% 30% 120% 36,00%

3 Persentase keberhasilan pencalonan

pemerintah/individu Indonesia dalam

keanggotaan/jabatan pada Organisasi

Internasional (Komponen 3 IKU-2 SS-2)

73,34% 11% 81,82% 12,27%

4 Jumlah implementasi kesepakatan

multilateral pada tingkat nasional


91,03% 13,65% 97,73% 14,66%

%Capaian SS-2 91,79% 102,16 %*) Indeks SS-2 Capaian 8 10

Target 6 8



Pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-69 yang berlangsung di New York, tanggal 21 Oktober 2014, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM, dengan perolehan 152 suara. Bersama India, Bangladesh, dan Qatar, Indonesia akan kembali berpartisipasi aktif di Dewan HAM untuk periode 2015-2017 mewakili wilayah Asia dalam upaya promosi, pemajuan, dan perlindungan HAM di tingkat global. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, konsolidasi demokrasi Indonesia yang makin menguat, serta dukungan terhadap pemerintahan Indonesia yang baru.

Bukti peningkatan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral secara

umum dapat dilihat dari beberapa capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2010-2014,

antara lain sebagai berikut:

1) Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pada 2010-2014, Indonesia terpilih

sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2011-2014 (perolehan suara 184 dari 191

negara), dan 2015-2019 (perolehan 152 suara). Terpilihnya kembali Indonesia sebagai

anggota Dewan HAM, tidak saja memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara

aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu, tetapi juga secara langsung

memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk memagari kedaulatan NKRI.

Terpilihnya Indonesia dalam setiap pencalonannya di Dewan HAM menunjukkan

kredibilitas Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di berbagai

tingkatan.

2) Dialog Interaktif Pemerintah Indonesia dengan Treaty Bodies PBB. Kementerian Luar

Negeri telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan implementasi

instrumen HAM internasional, di mana Indonesia menjadi Negara Pihak, antara lain:

Pembahasan Laporan Periodik Gabungan ke-6 dan ke-7 pada tanggal 11 Juli 2012 di

New York, Sidang ke-52 Komite Conventionon the Elimination of All Forms of

Discrimination AgainstWomen/CEDAW).

Pembahasan Laporan Inisial dan Periodik Pertama Indonesia sebagai Negara Pihak

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada Sidang Komite Hak

Sipil dan Politik PBB (CCPR) pada tanggal 10-11 Juli 2013 di Jenewa.

Dialog interaktif antara Pemri dengan Komite Conventionon the Rights of the Child

(CRC) PBB, pada Sidang Sesi ke-66 pada tanggal 5 Juni 2014 di Jenewa.

Hasil dialog interaktif dapat memberikan rujukan dan arah bagi langkah-langkah lebih

lanjut yang perlu diambil oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lain

di Indonesia untuk pelaksanaan instrumen HAM internasional.

3) Kontribusi Indonesia di misi pemeliharaan PBB. Jumlah personel Indonesia yang

berpartisipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data United Nations Department of

Peacekeeping Operations per 31 Desember 2014) adalah sejumlah 1.844 personel, yang

menempatkan Indonesia di urutan ke-16 dari 122 Troops/Police Contributing Countries

(T/PCC). Pasukan tersebut bertugas di 9 (sembilan) misi pemeliharaan perdamaian PBB

di 6 (enam) negara, yaitu: MINUSTAH (Haiti); MONUSCO (Republik Demokratik Kongo);

UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); UNMISS (Sudan Selatan),

MINURSO (Sahara Barat), MINUSCA (Arfrika Tengah), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Sesuai

dengan amanat Konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus

meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai net contributor dari perdamaian



0

1000

2000

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Personel Indonesia yang Berpartisipasi dalam Berbagai UN

PKO

Total personel

dunia. Visi Indonesia dalam hal ini adalah mewujudkan penggelaran 4.000 Indonesian

Peacekeepers pada tahun 2019, yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk ke

dalam peringkat sepuluh besar penyumbang pasukan (Troop/Police Contributing

Countries) di UN PKO. Berikut data partisipasi Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir:

4) Upaya Indonesia dalam Mendorong Reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB.

Mendorong Reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan salah satu prioritas

nasional Indonesia selama periode 2010-2014. Selama periode tersebut, Pemerintah

Indonesia melalui inisiatif-inisiatifnya terus menyuarakan perlunya DK PBB yang lebih

transparan, representatif, akuntabel, dan demokratis. Pemerintah Indonesia juga terus

mendorong intermediate approach guna menjembatani perbedaan posisi yang cukup

tajam antara negara-negara kunci, termasuk dengan Negara anggota tetap Dewan

Keamanan PBB. Posisi Indonesia terkait intermediate approach dalam berbagai

pembahasan mengenai Reformasi Dewan Keamanan PBB berada di bawah kerangka

Intergovernmental Negotiation (IGN).

5) Pokja Registrasi, Monitoring dan Evaluasi Non Government Organization (NGO)

Asing. Pelaksanaan Monev NGO asing di Indonesia secara langsung berdampak pada

peningkatan bantuan kerja sama pembangunan dari sumber-sumber pendanaan

multilateral terhadap program dan proyek yang dilakukan baik di Indonesia maupun

negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia. Beberapa NGO asing di Indonesia turut

membantu penyelesaian program Pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu terkait

lingkungan hidup (seperti lahan basah, konservasi alam), peningkatan hak anak dan

pertanian berkelanjutan. Selama tahun 2014, telah terlaksana 9 (sembilan) pelaksanaan

pokja registrasi, monitoring, dan evaluasi NGO Asing. Hasil monev akan menjadi rujukan

untuk perpanjangan kerjasama NGO dengan kementerian teknis terkait.

TAHUN

TOTAL PERSONEL

KESELURUHAN

Peringkat

2010 1.795 personel 16

2011 1.981 personel 15

2012 1.717 personel 16

2013 1.546 personel 21

2014 1.844 personel 16

TAHUN

JUMLAH INISIATIF INDONESIA YANG DITERIMA

DALAM MENDUKUNG REFORMASI DK PBB

2010 3 Inisiatif

2011 5 Inisiatif

2012 5 Inisiatif

2013 6 Inisiatif

2014 11 Inisiatif



Tahun Jumlah NGO yang dibahas Jumlah Pelaksanaan Pokja Registrasi, Monitoring, dan Evaluasi NGO Asing

2010 86 6

2011 80 23

2012 91 17

2013 88 11

2014 87 9

6) Proses Ratifikasi Konvensi Minamata untuk Merkuri. Selama tahun 2010-2014,

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam perumusan Konvensi Minamata untuk

mencegah penggunaan Merkuri. Rangkaian Intergovernmental Negotiating Committee

(INC) untuk menyiapkan legally binding instrument untuk Merkuri telah dimulai sejak

tahun 2010. Pada tahun 2013, INC ke-5 berhasil menyepakati legally binding instrument

untuk Merkuri dengan mengesahkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia

merupakan salah satu negara pertama yang telah melakukan penandatangan Konvensi

dan Final Act tersebut pada Diplomatic Conference Konvensi Minamata pada tanggal

10 Oktober 2013. Setelah disepakatinya naskah konvensi, pada November 2014

pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee ke-6 masih terus dilanjutkan untuk

membahas supplementary document pada konvensi Minamata. Konvensi Minamata telah

ditandatangani oleh 128 negara dan diratifikasi oleh 8 negara. Pada pertemuan INC ke-6

tersebut, Pemri telah menyampaikan perkembangan penyusunan Rencana Aksi Nasional

(RAN) untuk penambang emas berskala kecil yang berpedoman pada artikel 7 dan

annex C Konvensi Minamata. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan manusia dan

lingkungan hidup. Pemri telah memiliki komitmen untuk melakukan pelarangan

penggunaan Merkuri. Pasca penandatanganan Konvensi Minamata oleh Pemri, proses

selanjutnya yang perlu dilakukan adalah proses ratifikasi dan implementasi konvensi.

Dalam upaya menyiapkan proses ratifikasi Konvensi Minamata di Indonesia berbagai

upaya peningkatan kesadaran masyarakat telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri

antara lain dengan melakukan diseminasi informasi terkait Konvensi Minamata.

Sementara itu, dalam proses nasional persiapan ratifikasi Konvensi Minamata, pada tahun

2014 Pemri telah memulai proses inter-kementerian untuk menyiapkan naskah akademis

sebagai prasyarat ketentuan Pemri untuk merancang UU ratifikasi dan UU implementasi

Konvensi Minamata.

Meskipun capaian SS-2 pada tahun 2014 telah melebihi target, namun dalam

mencapai kinerja tersebut Kementerian Luar Negeri masih menghadapi berbagai kendala,

seperti:

1. Di bidang HAM dan Kemanusiaan, penjadwalan ulang sejumlah pertemuan internasional

dan bilateral maupun kegiatan implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat

nasional yang disebabkan oleh masih diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai

waktu penyelenggaraan kegiatan maupun isu yang akan dibahas serta faktor koordinasi

dan komitmen para pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan.

2. Di bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, dalam upaya mendorong

Reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB, dipahami bahwa berlarut-larutnya proses



Reformasi tersebut antara lain disebabkan oleh belum tercapainya kesepakatan antar

negara anggota PBB terkait 5 (lima) isu kunci reformasi DK PBB, kekhawatiran kelima

negara anggota DK PBB bahwa proses reformasi akan mengurangi privilege mereka

vis-à-vis negara anggota PBB lainnya, serta peraturan bahwa keputusan yang diambil

harus didukung lebih dari 2/3 negara anggota termasuk persetujuan 5 (lima) negara

anggota tetap DK PBB, melalui ratifikasi negara anggota, serta melalui proses amandemen

Piagam PBB.

3. Dalam bidang pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam

keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional, kurangnya koordinasi antara

focal point menyebabkan tidak selarasnya pandangan antara Kementerian Luar Negeri

dengan focal point Kementerian atau Lembaga lainnya. Hal tersebut menyebabkan upaya

penggalangan dukungan menjadi tidak efektif. Selain itu, notifikasi akan majunya

Indonesia dalam beberapa pemilihan diinformasikan pada waktu yang sangat dekat

dengan hari pemilihan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penggalangan dukungan,

walaupun Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri telah mengupayakan

kampanye seoptimal mungkin, yang mengakibatkan tidak berhasilnya pencalonan.

4. Kendala teknis lainnya di bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup,

bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual serta

bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang antara lain

adanya pemotongan anggaran yang menyebabkan keterbatasan dalam penyelenggaraan

beberapa kegiatan, terdapat kegiatan prioritas yang muncul secara mendadak dan berada

di luar perencanaan sehingga sumber daya yang tersedia harus dialihkan untuk

menyelenggarakan kegiatan prioritas yang mendadak tersebut, adanya kekosongan pada

jabatan struktural, sehingga terjadi overlapping pada SDM yang ada.

Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah mengambil

langkah kedepan sebagai berikut:

1. Terkait dengan Reformasi DK PBB, walaupun reformasi DK PBB tidak lagi menjadi

prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

periode 2015-2019, Indonesia harus senantiasa berperan aktif dalam mendorong

reformasi Dewan Keamanan PBB, khususnya aspek yang berkenaan langsung dengan

kepentingan nasional Indonesia, seperti perluasan keanggotaan DK PBB guna

meningkatkan keterwakilan negara berkembang, penghapusan hak veto, serta penguatan

hubungan antara DK PBB dan organ-organ PBB lainnya. Untuk itu, Indonesia perlu terus

memperkaya dan mengkonsolidasikan pendekatan intermediate approach seraya

senantiasa memperkuat upaya pendekatan dengan negara-negara kunci untuk

memajukan posisi dan kepentingan nasional RI melalui perannya sebagai bridge builder

and consensus builder.

2. Mempertahankan dan memperkuat kepempimpinan (leadership) Indonesia di berbagai

isu terkait hubungan dan politik luar negeri di berbagai fora multilateral, khususnya di

PBB, sejalan dengan kepentingan nasional.

3. Memperkuat kerja sama dan dialog dengan berbagai stakeholders, khususnya pemangku

kepentingan terkait di dalam negeri dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar

negeri sesuai dengan sistem politik Indonesia yang demokratis.



4. Membuat perencanaan sebaik mungkin dan membuat skala prioritas yang mengantisipasi

kemungkinan terjadinya kegiatan atau pertemuan di luar perencanaan dengan

memperhatikan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

ANALISIS IKU-2 SS-2: Indeks Peran Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Isu Multilateral

Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu Multilateral diperoleh dari

4 (empat) komponen dengan pembobotan yang berbeda, yaitu:

No Komponen IKU-2 SS-2 Bobot

1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral (Komponen 1 IKU-2 SS-2)

40

2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral (Komponen 2 IKU-2 SS-2)

30

3 Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional (Komponen 3 IKU-2 SS-2)

15

4 Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional(Komponen 4 IKU-2 SS-2)

15

Analisis Komponen 1 IKU-2 SS-2: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam

forum multilateral

Posisi yang disampaikan suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut. Seluruh posisi yang disampaikan Indonesia di forum multilateral merupakan cerminan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, diterimanya posisi Indonesia dalam forum multilateral berarti Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut. Realisasi dan capaian untuk komponen 1 IKU-2 SS-2 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:


Target %

Capaian Informasi kinerja Jumlah

% Realisasi

Data Dukung

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

80%

122,59% Jumlah posisi yang diterima dalam forum multilateral

356 98,07% Laporan Delri, resolusi, keputusan Presidensial/Chairman statement,dll

Jumlah posisi yang disampaikan dalam forum multilateral

363

Selama tahun 2014, Kementerian Luar Negeri berhasil mencapai realisasi komponen

1 IKU-2 SS-2 sebesar 98,07% posisi yang diterima di dalam forum multilateral (356 posisi

diterima dibandingkan dengan 363 posisi yang disampaikan) dari target sebesar 80%.

Sehingga capaian komponen 1 IKU-2 SS-2 untuk posisi yang diterima dalam persidangan di

forum-forum multilateral pada tahun 2014 adalah sebesar 122,59%. Berikut beberapa posisi

strategis Indonesia yang diterima di forum multilateral:



1. Diterimanya posisi Indonesia dalam rancangan resolusi, rancangan keputusan, dan

Presidential Statement pada sesi persidangan Dewan HAM PBB dan Komite III SMU PBB,

sesuai dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2011-2014,

yang terkait dengan penanganan berbagai isu HAM dan kemanusiaan yang bersifat

strategis dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

2. Pada UN Climate Summit 2014, Presiden RI

menyampaikan upaya-upaya Indonesia dalam

menghadapi tantangan perubahan iklim seperti

komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca

sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan

bantuan internasional, melalui antara lain upaya

REDD+, ekplorasi blue carbon ecosystem, dan

ratifikasi Doha Amandemen untuk Kyoto Protocol.

3. Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Peacekeeping Summit yang

diselenggarakan di sela-sela SMU PBB ke-69 di New York, Amerika Serikat, pada tanggal

26 September 2014, yaitu komitmen Pemerintah RI untuk terus meningkatkan

kuantitas dan kualitas personelnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,

khususnya melalui pemenuhan Vision 4.000 Peacekeepers, serta kesiapan Indonesia

untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi regional mengenai

peacekeeping pada tahun 2015.

Pada Senior Official Meeting (SOM) Persiapan KTM OKI ke-41 di Jeddah pada tanggal

13-15 Mei 2014, Indonesia menyampaikan dukungannya atas rekonsiliasi nasional Palestina

dan aksesi Palestina pada 15 konvensi dan perjanjian internasional dan mengajukan proposal

penambahan paragraf baru dalam ranres yang intinya berisi kecaman terhadap Israel atas

penahanan ilegal warga Palestina, termasuk anak anak dan wanita, dan praktek solitary

confinement serta meminta negara anggota untuk bekerja sama dengan komunitas

internasional dalam menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional.

Realisasi komponen 1 IKU-2 SS-2 hampir mencapai 100% (hanya 7 yang tidak

diterima dari 363 posisi yang disampaikan). Capaian ini didukung oleh cukup baiknya

koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan pemangku kepentingan

terkait di dalam negeri. Koordinasi ini menghasilkan posisi Indonesia di forum multilateral

yang tidak hanya mampu melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mampu mewakili

pendapat atau sikap negara-negara berkembang pada umumnya terhadap suatu isu.

Meskipun capaian kinerja komponen 1 IKU-2 SS-2 mencapai 122,59%, dalam

pelaksanaannya Kementerian Luar Negeri juga menghadapi beberapa kendala, seperti

adanya penjadwalan ulang beberapa pertemuan internasional secara mendadak dan

kurangnya komitmen para pemangku kepentingan di dalam negeri. Dalam upaya mengatasi

kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif

dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih

mengefektifkan koordinasi dan melancarkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.



Berikut perbandingan jumlah posisi Indonesia pada komponen 1 IKU-2 SS-2 untuk

tahun 2010-2014:


Informasi kinerja Jumlah posisi 2010

Jumlah posisi 2011

Jumlah posisi 2012

Jumlah posisi 2013

Jumlah posisi 2014

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

Jumlah posisi yang diterima dalam forum multilateral

N/A N/A 122 324 356

Jumlah posisi yang disampaikan dalam forum multilateral

132 349 363

% Realisasi posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

92,42% 92,84% 98,07%

Jika dilihat dari perbandingan jumlah posisi tahun 2010—2014 diatas, dapat dilihat

bahwa dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi jumlah posisi baik yang disampaikan oleh

Indonesia maupun posisi yang diterima dalam forum multilateral. Hal ini disebabkan oleh

fluktuasi jumlah persidangan multilateral yang bernilai strategis bagi Indonesia pada setiap

tahunnya.

Analisis Komponen 2 IKU-2 SS-2: Persentase Kepemimpinan Indonesia dalam Forum

Multilateral

Sebagaimana posisi, kepemimpinan Indonesia di forum multilateral juga dapat

meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional. Apabila peran Indonesia sudah

meningkat, pelaksanaan diplomasi untuk melindungi kepentingan nasional menjadi lebih

mudah. Sepanjang tahun 2014, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target

sebanyak 80% forum internasional yang direncanakan dipimpin oleh Indonesia, seluruhnya

berjalan sesuai rencana. Bahkan, ada forum-forum yang tidak direncanakan di awal tahun

tetapi pada tahun berjalan dapat terlaksana sehingga realisasi komponen 2 IKU-2 SS-2 ini

melebihi target. Dengan demikian, capaian untuk komponen 2 IKU-2 SS-2 tersebut adalah

sebesar 163,46% sebagaimana tabel berikut:

Komponen2 IKU-2 SS-2

Target %

Capaian Informasi Kinerja Jumlah

% Realisasi

Data Dukung

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral

80%

163,46% Jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan dalam forum multilateral

17 130,77% Laporan Delri, resolusi, keputusan Presidensial/Chairman statement,dll

Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral

13

Realisasi komponen 2 IKU-2 SS-2 yang mencapai lebih dari 100% ini didukung oleh

faktor meningkatnya kepercayaan dunia kepada Indonesia. Dengan konstelasi global yang

dinamis saat ini, terdapat desakan dari dunia agar Indonesia memimpin pada forum-forum

multilateral, khususnya karena Indonesia dianggap dapat mewakili suara negara-negara



Dalam kerangka kerja sama multilateral penanggulangan terorisme,Indonesia berperan aktif dalam Global Counter-TerrorismForum (GCTF). Pada periode 2011-2013, Indonesia menjadi co-chair dari Southeast Asia Capacity Building Working Group yang memiliki fokus pada upaya saling tukar informasi, pengalaman,dan best practices terkait dengan isu penanggulangan terorismedi kawasan. Indonesia juga telah menjadi tuanrumah penyelenggaraan Inaugural Meeting of the Detentionand Reintegration Working Group, di Bali, pada tanggal 12-13Agustus 2014. Pertemuan tersebut telah mengesahkan work plan untuk kerja working groupselama 2 (dua) tahun ke depan.

berkembang. Indonesia menerima kesempatan-kesempatan untuk memimpin, karena

kesempatan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri dan peluang melindungi

kepentingan nasional di tingkat global, sehingga jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan

Indonesia lebih besar dari jumlah yang ditargetkan.

Sepanjang tahun 2014, Indonesia telah

memimpin forum-forum strategis sebagai bukti

kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral

yang bisa membantu meningkatkan citra dan

pencapaian kepentingan nasional. Forum-forum

tersebut di antaranya adalah:

1. Pertemuan World Humanitarian Summit

2016 North and South East Asia Regional

Consultation di Tokyo, Jepang pada tanggal

23-24 Juli 2014. Indonesia memimpin

sebagai co-chair.

2. Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik.

Pertemuan yang mengangkat tema Unlocking Innovative Oppenness: "

Impetus to Greater Citizen Engagement ini

diselenggarakan di Bali pada tanggal 4-7

Mei 2014. Pertemuan ini berhasil

mendorong kerja sama yang lebih erat

antara para pemangku kepentingan dalam

mencapai OGP melalui implementasi 4

(empat) prinsip yaitu konsepsi,

komitmen, keberlanjutan, serta co-

partnership antara pemerintah dan CSO.

3. Pertemuan Tingkat Menteri World Coral

Reef Conference (WCRC) di Manado pada tanggal 13-17 Mei 2014. Pertemuan

menyepakati dokumen Manado Coral Reef Conference Communique sebagai komitmen

penanganan dan pemanfaatan terumbu karang dunia.

Dari 13 pertemuan dalam forum multilateral yang disepakati/direncanakan untuk

dipimpin Indonesia, pada realisasinya terdapat 17 pertemuan yang terlaksana. Terdapat

4 pertemuan tambahan yang tidak direncanakan sebelumnya. Pertemuan-pertemuan tersebut

adalah:

1. High Level Round Table 1 dan Plenary 1 dalam 6th AMCDRR di Bangkok pada tanggal

22-26 Juni 2014. Sidang yang membahas mengenai upaya-upaya pengurangan risiko

bencana oleh berbagai negara, termasuk dalam mengimplementasikan Hyogo

Framework for Action ini, Indonesia menjadi co-chair (High Level Round Table 1) dan

chair (Plenary 1). Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian 6th AMCDRR. Indonesia

tidak merencanakan kehadirannya pada sidang ini di awal tahun, namun pada

perjalanannya Indonesia diminta untuk menjadi chair dan co-chair. Mengingat

permintaan ini merupakan suatu kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan

kepemimpinannya di forum multilateral, Indonesia memutuskan untuk menerimanya.



2. Dialog HAM Bilateral Indonesia-Iran di Teheran, Iran pada tanggal 12-13 Juli 2014.

Pada dialog yang menyepakati pembahasan Kerangka Kerjasama HAM kedua negara,

Review perkembangan isu HAM, Kebijakan HAM di kedua negara, Isu HAM di forum

internasional dan multilateral, dan isu-isu lainnnya ini, Indonesia bertindak sebagai

co-chair. Pada pertemuan ini juga Iran banyak belajar dari Indonesia mengenai

pembuatan dan penyusunan RANHAM. Pertemuan ini tidak direncanakan di awal

tahun, melainkan merupakan tindak lanjut dari Dialog HAM Bilateral Indonesia-Iran

yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2014.

3. Pertemuan Teknis Bilateral RI-Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tanggal

18-19 Agustus 2014. Pada pertemuan yang membahas tentang Pembayaran THT,

NTIP, dan Taperum bagi mantan PNS dan anggota TNI/Polri serta JHT bagi mantan

karyawan swasta pada bekas Propinsi Timor Timur berhasil menyusun perjanjian

mengenai pembayaran THT, NTIP dan Taperum yang belum selesai sebelumnya ini

Indonesia bertindak sebagai co-chair. Pertemuan ini tidak direncanakan di awal

tahun, melainkan merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Bilateral RI-Timor Leste

yang diselenggarakan di Dili pada tanggal 26-27 Maret 2014.

4. Like-Minded Countries Workshop on Foreign Terrorist Fighters di Bali pada tanggal

14 Agustus 2014. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada workshop ini dan

kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan

Pemerintah Belanda, Inggris, dan Australia. Workshop bertujuan sebagai sarana tukar

informasi antara kalangan Pemerintah maupun akademisi terkait isu foreign terrorist

fighters. Workshop ini merupakan kegiatan yang tidak direncanakan, namun

mengingat substansinya yang penting dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahun sebelumnya, tahun 2010—2014 jumlah

kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral setiap tahunnya selalu melebihi target.

Hal ini bukan dikarenakan perencanaan yang kurang matang, melainkan oleh meningkatnya

kepercayaan dunia kepada Indonesia sehingga ada beberapa forum multilateral yang tidak

direncanakan akan dipimpin oleh Indonesia namun pada pelaksanaannya Indonesia

mendapat kepercayaan untuk memimpin pada forum-forum tersebut.

Berikut perbandingan target dan realisasi komponen 2 IKU-2 SS-2 tahun 2010-2014:


Informasi Kinerja Jumlah

2010 Jumlah

2011 Jumlah

2012 Jumlah

2013 Jumlah

2014

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral

Jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan dalam forum multilateral

N/A N/A 10 18 17

Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral

7 18 13

% Realisasi kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral

142,86% 100% 130,77%



Analisis Komponen 3 IKU-2 SS-2: Persentase Keberhasilan Pencalonan

Pemerintah/Individu Indonesia dalam Keanggotaan/Jabatan pada Organisasi

Internasional

Pencalonan pada organisasi internasional merupakan upaya strategis Pemerintah

Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui jabatan strategis pada

organisasi internasional. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan

untuk turut serta menyusun kebijakan suatu organisasi internasional, menyusun dan

melaksanakan program-program kerja organisasi internasional yang dapat dimanfaatkan dan

disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun

memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan

postur internasional Indonesia, dan dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam

berbagai kerja sama internasional dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global.

Selama tahun 2014, Indonesia berhasil memenangkan pencalonan pada 9 (sembilan)

organisasi internasional. Keberhasilan pencalonan Indonesia utamanya didukung oleh

perencanaan yang matang dan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan instansi

terkait yang optimal.

Komponen 3 IKU-2 SS-2 Target %

Capaian

Informasi

Kinerja Jumlah

%

Realisasi

Data

Dukung

Persentase keberhasilan

pencalonan

pemerintah/individu

Indonesia dalam

keanggotaan/jabatan pada

Organisasi Internasional

70%

116,88% Jumlah

pencalonan yang

berhasil

9 81,82% Laporan

Delri,

resolusi,

keputusan

Presidensial/

Chairman

statement,dll

Jumlah

pencalonan yang

diusulkan

11

Beberapa pencalonan Indonesia yang berhasil, antara lain:

1. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2017;

2. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU)

2014-2018;

3. Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng terpilih sebagai President of Regional Association V of World

Meteorological Organization (RSA V WMO) periode 2014-2018;

4. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin terpilih sebagai anggota Independent and Permanent Human

Rights Commission OKI periode 2015-2018.

Dari 11 (sebelas) pencalonan yang diajukan, Indonesia tidak berhasil terpilih pada

2 (dua) pencalonan, yaitu:

1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) periode

2014-2017;

2. Bapak Meiditomo Sutyarjoko sebagai anggota Radio Regulations Board ITU periode

2014-2018.

Gagalnya kedua pencalonan tersebut diatas disebabkan oleh beberapa kendala,

seperti kurangnya koordinasi antara focal point yang menyebabkan tidak selarasnya

pandangan antara Kementerian Luar Negeri dengan focal point Kementerian/Lembaga terkait



sehingga upaya penggalangan dukungan menjadi kurang efektif. Selain itu, adanya

pemberitahuan mengenai akan majunya Indonesia dalam beberapa pemilihan diinformasikan

pada waktu yang telah dekat dengan waktu pemilihan, hal ini menyebabkan terbatasnya

waktu sehingga upaya penggalangan dukungan menjadi kurang efektif dan optimal. Guna

mengatasi masalah kegagalan dalam pencalonan di tahun-tahun mendatang, Kementerian

Luar Negeri melakukan langkah-langkah solutif, seperti meningkatkan koordinasi dengan

focal point Kementerian/Lembaga terkait, menyusun perencanaan pencalonan Indonesia

selama satu tahun ke depan dengan lebih matang, dan mengoptimalkan berbagai upaya untuk

menggalang dukungan.

Berikut data pencalonan Pemerintah/individu dalam keanggotaan/jabatan di

Organisasi Internasional untuk 5 (lima) tahun terakhir:

Komponen 3 IKU-2 SS-2 Informasi

Kinerja

Jumlah

2010 Jumlah

2011

Jumlah

2012

Jumlah

2013

Jumlah

2014

Persentase keberhasilan

pencalonan

pemerintah/individu

Indonesia dalam



Jumlah

pencalonan yang

berhasil

8 16 9 11 9

Jumlah

pencalonan yang

diusulkan

9 19 10 15 11

% Realisasi keberhasilan pencalonan

pemerintah/individu Indonesia dalam



88,89% 84,21% 90% 73,33% 81,82%

Pada diagram disamping dapat

dilihat fluktuasi jumlah pencalonan

yang diusulkan dan pencalonan

yang berhasil dari tahun 2010-

2014. Fluktuasi tersebut

disebabkan oleh konstelasi dunia

internasional di tahun-tahun

tertentu, apakah ada banyak

pencalonan strategis untuk diikuti

oleh Indonesia.

Analisis Komponen 4 IKU-2 SS-2: Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada

Tingkat Nasional

Implementasi kesepakatan multilateral merupakan hal-hal yang disepakati di dalam

forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia. Selain itu, implementasi yang

dimaksud dalam bidang multilateral adalah tindak lanjut dari kesepakatan/perjanjian yang

telah disetujui pada tingkat multilateral. Hasil akhir dari implementasi dapat berupa

kebijakan, rencana aksi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang untuk

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014

Pencalonan yang diusulkan

Pencalonan yang berhasil

Diagram Pencalonan Tahun 2010-2014



Dalam kerangka International Year of Solidarity with Palestinian People, tanggal 28 November 2014 di Jakarta, Kemlu bekerja sama dengan Kedutaan Besar Palestina dan United Nation Information Center menyelenggarakan International Seminar on Palestine dengan tema “Unwavering Support of Indonesia to Palestine and the Role of the United Nations” untuk menujukkan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan bagi two-states solution, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kegiatan ini juga didiseminasikan kepada PBB melalui PTRI New York.

diratifikasi. Sepanjang tahun 2014, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target

sebanyak 132 kesepakatan multilateral yang diimplementasikan pada tingkat nasional, pada

realisasinya ada 129 kesepakatan yang dapat diimplementasikan (97,73%). Dengan demikian,

capaian untuk komponen 4 IKU-2 SS-2 adalah sebesar 97,73% sebagaimana tabel berikut:

Komponen 4 IKU-2 SS-2 Target %

Capaian Informasi Kinerja Jumlah Data Dukung

Jumlah implementasi

kesepakatan multilateral pada

tingkat nasional

132

97,73% Jumlah

Implementasi

Kesepakatan

Multilateral pada

tingkat nasional

yang dilaksanakan

129 Laporan Delri,

resolusi,

keputusan

Presidensial/

Chairman

statement,dll

Bentuk realisasi dari komponen 4 IKU-2 SS-2 ini antara lain:

1. Penerbitan buku terkait sejumlah Konvensi HAM

internasional (International Covenant on Civil

and Political Rights/ICCPR, International

Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights/ICSESR, Convention to Eliminate all

Forms of Discrimination against

Women/CEDAW, dan Convention on the

Rights of the Child/CRC) yang telah

diratifikasi oleh Indonesia.

2. Simposium ”Agenda Pembangunan Global:

dari MDGs Menuju Agenda Pembangunan

GlobalPasca-2015” yang dilaksanakan di

Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat pada

tanggal 24 Februari 2014.

3. Focus Group Discussion mengenai Keanggotaan pada Organisasi

Internasional Sektor Komoditas Perikanan dan Kehutanan di Bandung pada

tanggal 13-15 November 2014. FGD ini berhasil merumuskan paper rekomendasi

keanggotaan Indonesia pada OI komoditas sektor perikanandan kehutanan sebagai

referensi bagi K/L untuk melihat kembali manfaat/relevansi keanggotaan Indonesia pada

OI sektor komoditas tersebut.

Tidak tercapainya target komponen 4 IKU-2 SS-2 ini antara lain dipengaruhi oleh

beberapa kendala, seperti kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terkait dengan

penetapan waktu penyelenggaraan kegiatan implementasi serta isu-isu yang akan dibahas

yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada, adanya kesulitan dalam pengaturan waktu

dengan pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait. Guna mengatasi kendala-kendala

tersebut, Kementerian Luar Negeri memiliki langkah solutif, antara lain terus meningkatkan

intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan

memperlancar kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Counterpart terkait.



120

125

130

135

140

145

2013 2014

Target Implementasi

Realisasi Implementasi

Jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahun sebelumnya, berikut data perbandingan

jumlah implementasi kesepakatan multilateral dari tahun 2010-2014:

Komponen 4 IKU-2 SS-2 2010 2011 2012 Target

2013

Realisasi

2013 Target

2014

Realisasi

2014

Jumlah implementasi

kesepakatan multilateral

pada tingkat nasional

N/A N/A N/A 145 132 132

129

*) Jumlah implementasi hanya bisa dibandingkan untuk tahun 2013-2014, hal ini dikarenakan perbaikan rumusan di tahun 2013 dengan tolak tolak ukur atau indikator kinerja utama yang berbeda dan lebih berorientasi hasil.

Grafik Perbandingan Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral

Tahun 2013-2014





Dalam periode 2010—2014, SS-2 telah direvisi pada tahun 2013 termasuk IKU. SS-2

pada tahun 2012 telah melampaui 100% (144,85%), karena IKU masih berorientasi kegiatan,

proses, dan setingkat output. Sejak tahun 2013, SS-2 didukung dengan IKU yang lebih tinggi

dan terukur dengan menggunakan indeksasi yang disertai dengan setting target yang lebih

progresif dan menantang khususnya di tahun 2013 dan 2014. Hal ini menyebabkan sepintas

kinerja capaian SS-2 tahun 2013—2014 secara kuantitatif mengalami penurunan dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Namun secara kualitas, kinerja Kementerian Luar Negeri lebih

akuntabel.

SASARAN STRATEGIS (SS-2)

% CAPAIAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Lama: Meningkatnya Peran Aktif Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Keamanan Internasional, Pemajuan dan Perlindungan HAM, serta Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Keuangan, Lingkugan Hidup, Perdagangan, Peridustrian, Investasi, dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Penguatan Kerja Sama Multilateral

84,54 87,89 144,85 - -

Revisi: Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral (SS-2)

- - - Indeks 8 (91,79%)

Amat Baik

Indeks 10 (102,16%) Istimewa



D.3 Sasaran Strategis

(SS-3)

Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Indonesia telah memiliki hubungan dalam kurun waktu yang panjang dengan negara-

negara secara bilateral dan dengan organisasi-organisasi intrakawasan. Diplomasi bilateral

merupakan mekanisme penting dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan

negara-negara lain. Diplomasi Indonesia di kawasan ini pada tahun 2014 menghasilkan

berbagai capaian yang positif dalam kerjasama di berbagai bidang, yaitu ekonomi dan

perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pendidikan, transportasi, dan bidang prioritas

lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta

Amerika dan Eropa dapat digambarkan semakin kuat dan solid dan matang di segala bidang,

dengan hasil-hasil kerja sama bilateral yang telah memberikan kontribusi positif tidak hanya

bagi kemajuan hubungan Indonesia dengan negara sahabat, akan tetapi juga bagi kemajuan

kerja sama di regional dan internasional

Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Meningkatnya Kerja Sama di Berbagai

Bidang antara RI dengan Negara-negara dan Organisasi Intrakawasan di Kawasan Asia-

Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa” sebagai Sasaran Strategis 3 (SS-3)

diukurdengan Indikator Kinerja Utama (IKU-3 SS-3) “Indeks Kerja Sama Indonesia di

berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-

Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa”.

Meningkatnyakerja sama bilateral di berbagai bidang antara RI dengan Negara-negara

dan organisasi intra kawasan ditandai dengan jumlah kunjungan/pertemuan Kepala

Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, jumlah dokumen kerja sama dan prakarsa di bidang

politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, negara yang

mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), nilai investasi negara-negara asing,

total nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara. Pada tahun 2014, capaian

kinerja SS-3 ditargetkan dengan Indeks 10 dengan capaian Indeks 10 (112,05%) dengan

kategori capaian “Istimewa” (range capaian 95<x≤100), yang diperoleh dari komponen dan

pembobotan sebagai berikut:

"Indonesia helps to contribute to stability in the Asia-Pacific region and the world” Amitav Acharya, author of “Indonesia Matter”

-The New York Times, October 21, 2014-




No Komponen Bobot Target Realisasi

Capaian (Batas

Toleransi: 120%)


1 Jumlah kunjungan/pertemuan KepalaNegara/Pemerintahan dan pejabat tinggi (Komponen 1 IKU-3SS-3)

45 84 93 110,71% 49,82%

2 Jumlah dokumen

kerjasamadan prakarsa di

bidang politik dan

keamanan, ekonomi,

perdagangan dan investasi,

sosial dan budaya.


30 81 119 120% 36%

3 Negara yang mengakui

Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)


10 100% 99,53% 99,53% 9,95%

4 Nilai investasi negara-

negara asing (Komponen 4

IKU-3 SS-3)

5 Rp. 297,3 T USD 28.527,3*

Rp. 307,0 T

103,26% 5,16%

5 Total nilai perdagangan (Komponen 5 IKU-3 SS-3)

5 USD 250 *) USD 354,47*) 120% 6%

6 Jumlah wisatawan

mancanegara


5 9.200.000 9.435.411

102,56% 5,12%

% Capaian SS-3 112,05%

Indeks SS-3 Capaian 10

Target 10

*TW I s.dTW III2014KursUS$1=Rp10.500 (kurs APBN2014). TWIVKursUS$1=Rp11.600(kursAPBN-P2014) (dalam juta USD) *) Dalam JutaUSD

Secara keseluruhan, hasil dari capaian diplomasi tersebut merefleksikan semakin

meningkatnya hubungan kerja sama RI dengan nengara-negara di kawasan Asia Pasifik dan

Afrika serta Amerika dan Eropa. Sepanjang tahun 2014 politik luar negeri Indonesia telah

bekerja keras untuk menciptakan suatu tatanan di kawasan, baik dalam bentuk penguatan

kapasitas kelembagaan di kawasan maupun dalam penguatan norma-norma dan prinsip

hubungan baik antar negara, yang kesemuanya ditujukan bagi pemeliharaan stabilitas

perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa dari

berbagai ancaman.

Pendekatan diplomasi juga diterapkan berdasarkan keterkaitan antara masalah

nasional, bilateral, regional dan global. Diplomasi ekonomi merupakan wujud nyata dalam

penerapan pendekatan komprehensif tersebut. Sebagai contoh, dalam pertemuan APEC telah

menghasilkan komitmen penting untuk peningkatan perdagangan antara ekonomi

anggotaAPEC di lingkar Asia Pasifik, antara lain melalui peningkatan konektifitas, termasuk

fisik, institusional dan people to people.

Politik luar negeri Indonesia juga telah dilaksanakan tidak hanya untuk meningkatkan

kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, namun juga dilakukan

untuk memagari kepentingan nasional yang lebih luas yaitu dukungan terhadap NKRI. Untuk



itu, politik luar negeri telah mengoptimalkan peningkatan hubungan bilateral dengan negara-

negara Pasifik serta melalui kerjasama regional seperti Melanesian Sparehead Group (MSG),

Southwest Pacific Dialogue (SWPD) maupun Pasific Islands Development Forum (PIFD).

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, posisi Indeks10 atas capaian SS-3 telah berhasil

dipertahankan di tahun 2014. Sedangkan dari sisi angka persentase capaian, pada tahun 2014

telah mengalami peningkatan dari tahun 2103 sebesar 12,11% (112,05% pada tahun 2014

dari 99,94% pada tahun 2013). Peningkatan capaian SS-3 tahun 2014 merupakan refleksi dari

semakin meningkatnya peran sentral Indonesia dan semakin baiknya tingkat hubungan dan

kepercayaan negara-negara terhadap Indonesia pada kerja sama bilateral dengan negara-

negara di berbagai kawasan serta dalam fora kerja sama intra kawasan. Selain itu, faktor

pendorong pencapaian target ke angka tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan koordinasi

dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Besarnya capaian ini menunjukkan semakin

berperannya Indonesia dalam memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi di

kawasan.

Tabel Perbandingan Capaian SS-3Tahun 2014 dengan Tahun 2013


2013


2013

Realisasi 2014


2014 1 Jumlah

kunjungan/pertemuan KepalaNegara/Pemerintahan dan pejabat tinggi (Komponen 1 IKU-3SS-3)

201,43% 45% 110,71% 49,82%

2 Jumlah dokumen kerjasamadan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya.(Komponen 2 IKU-3 SS-3)

280.32% 30% 146,90 (120%)

36,00%

3 Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Komponen3 IKU-3 SS-3)

99,44% 9,94% 99,53% 9,95%

4 Nilai investasi negara-negara asing(Komponen 4IKU-3 SS-3)

US28.617,5 Rp. 300,48 T

5% USD28.527,3* Rp.307,0 T (103,26%)

5,16%

5 Total nilai perdagangan (Komponen 5 IKU-3 SS-3)

USD 369.180,5*

5% USD 354.471,5*

(120%)

6,00%

6 Jumlah wisatawan mancanegara(Komponen 6 IKU-3 SS-3)

8.802.129 5% 9.435.411 (102.56%) 5,12%

% Capaian SS-3 99,94% (Istimewa)

112,05%*) (Istimewa)

Indeks SS-3 Capaian 10 10 Target 9 10

* dalam juta USD *) Terjadi peningkatan sebesar 12,11% di tahun 2014

Dalam kerangka hubungan kerjasama yang dilandasi azas saling menghormati,

pelaksanaan SS-3 telah berjalan baik dan lancar, namun bukan berarti tidak mengalami

kendala dalam pelaksanaannya. Sepanjang tahun 2014, dalam pencapaian SS-3 terdapat



beberapa kendala yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang turut mempengaruhi kinerja

secara umum, antara lain :

1. Masih terjadinya penyesuaian waktu maupunpenundaan kunjungan/pertemuan dari apa

yang direncanakan sebelumnya akibat perubahan dari negara sahabat maupun

perkembangan situasi dan kondisi di kawasan. Sebagai contoh, dengan adanya situasi

konflik dan permasalahan-permasalahan lain yang masih terus berlangsung di beberapa

negara di kawasan Timur Tengah, secara langsung dan tidak langsung juga dapat

mempengaruhi pelaksanaan kinerja misalnya keadaan politik di Mesir, konfik di Yaman,

Libya serta Islamic State of Iraq and Shams (ISIS) mengakibatkan beberapa pertemuan

bilateral (SKB) dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti SKB RI-Arab

Saudi, SKB RI-Maroko, SKB RI-Persatuan Emirat Arab, SKB RI-Tunisia tidak dapat

terlaksana. Selain itu, tidak tercapainya kesepakatan waktu penyelenggaraan kegiatan

dengan negara mitra karena padatnya jadwal para pemimpin negara dan pejabat tinggi

lainnya menyebabkan ditundanya atau dibatalkannya sejumlah kegiatan.

2. Kondisi nasional Indonesia tahun 2014 yang merupakan tahun politik dan pergantian

kepemimpinan nasional. Tahun 2014 merupakan terakhir Pemerintahan Kabinet Bersatu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga kegiatan lebih dibatasi, pembatalan

beberapa kunjungan dan tidak terlaksananya berbagai kegiatan. Di sisi lain, terpilihnya

Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI terpilih telah menimbulkan antusiasme dan

intensitas kunjungan incoming Kepala Negara / Kepala Pemerintah, Menteri Luar Negeri

serta pejabat tinggi yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan.

3. Kendala yang disebabkan oleh faktor internal antara lain kurang optimalnya koordinasi

antar kementerian dalam mengembangkan kerja sama bilateral dan regional kawasan

Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa dan kurangnya antusiasme kalangan

bisnis dalam melakukan hubungan dagang khususnya dengan negara-negara Pasifik dan

Afrika karena masih menganggap kawasan tersebut tidak memiliki potensi perdagangan

yang cukup besar.

4. Disamping itu, sebagai konsekuensi dinamika diplomasi RI dan hubungan yang semakin

meningkat dengan negara di kawasan, pada tahun 2014 terdapat beberapa kunjungan

atau pertemuan, khususnya kunjungan kepala negara/pemerintahan dan pejabat tinggi

negara sahabat, yang tidak direncanakan sebelumnya.

Sebagai langkah solutif untuk tahun mendatang, telah dilakukan upaya untuk lebih

mempertajam perencanaan kegiatan, penetapan target kinerja, dan meningkatkan koordinasi

dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, pada

tingkat Kementerian di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal akan meningkatkan

penyelarasan jadwal kegiatan, khususnya kunjungan dan pertemuan di tingkat Kepala

Negara/Pemerintahan dan Menteri, sehingga tidak terjadi tumpang tindih jadwal pelaksanaan

kegiatan, baik di antara satker Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI maupun dengan

instansi lain.



AnalisisKomponen-1 IKU-3 SS-3: Jumlah Kunjungan/Pertemuan Kepala

Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi

Kunjungan/pertemuan antara Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi

merupakan cerminan peningkatan kerja sama dengan negara-negara mitra yang bobotnya

sangat besar mengingat kunjungan/pertemuan bilateral ini merupakan layer pertama dalam

pelaksanaan diplomasi dan strategisnya isu-isu yang dibahas. Isu-isu dimaksud merupakan

agenda yang menjadi prioritas kedua negara untuk disepakati atau diselesaikan.

Tabel Capaian Komponen 1 IKU-3SS-3 Tahun 2014

Di tahun 2014 telah dilaksanakan 93

kunjungan/pertemuan Kepala Negara/

Pemerintahan dan Pejabat Tinggi, masing-masing

63 dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan 30 dari

kawasan Amerika dan Eropa. Secara keseluruhan,

Kementerian Luar Negeri berhasil mencatat

realisasi kinerja sebanyak 93 (sembilan puluh tiga)

kunjungan/pertemuan dari 84 (delapan puluh

empat) kunjungan/pertemuan yang ditargetkan.

Sehingga pada tahun 2014 capaian Komponen-1

IKU-3 SS-3 adalah sebesar 110,7%. Capaian

kinerja tersebut menunjukkan semakin baiknya

tingkat hubungan dan kepercayaan negara-negara

terhadap Indonesia. Faktor lain yang mendorong

capaian kinerja ini juga adalah faktor

kepemimpinan baru Indonesia yang merupakan

magnet tersendiri bagi negara-negara sahabat Indonesia untuk melakukan kunjungan

maupun untuk mengadakan pertemuan dengan Indonesia, baik untuk bertemu dengan

Presiden RI maupun dengan Menlu RI dan menteri-menteri lainnya.

Tabel Perbandingan Capaian Komponen 1 IKU-3 SS-3 Tahun 2010 - Tahun 2014

TAHUN

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Kawasan Amerika dan Eropa TOTAL

TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA

(%) TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA


CAPAIAN KINERJA

IKU 1 (%)

2010 41 42 102,4% 13 13 100% 54 55 101,9%

2011 49 42 85,7% 9 14 155,6% 58 56 96,6%

2012 55 59 107,3% 11 16 145,5% 66 75 113,6%

2013 68 57 83,8% 21 67 319,1% 89 124 139,3%

2014 68 63 92,6% 16 30 188% 84 93 110,7%


Kawasan Target Realisasi Capaian

Jumlah Kunjungan/ Pertemuan Kepala Negara/ Pemerintahan dan Pejabat Tinggi

Asia Pasifik dan Afrika

68 63 92,6%

Amerika dan Eropa 16 30 188,0%

Total 84 93 110,7%

JUMLAH KUNJUNGAN/PERTEMUAN

KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN

DAN PEJABAT TINGGI dari/ke

Indonesia merupakan capaian kinerja

yang signifikan bagi Kementerian Luar

Negeri karena merupakan suatu proses

panjang yang sangat kompleks mulai

dari penentuan waktu sampai pada

pelaksanaannya. Dengan semakin

tingginya intensitas kunjungan/

pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan

dan pejabat tinggi, maka capaian

sasaran peningkatan kerjasama di

berbagai bidang antara RI dengan

negara-negara kawasan Asia Pasifik dan

Afrika serta Amerika dan Eropa juga

akan meningkat mengingat hasil

kunjungan/pertemuan tersebut.

mencerminkan kesepakatan/komitmen

kedua negara untuk menjalin hubungan

yang lebih dekat lagi.



Kementerian Luar Negeri telah berupaya menerapkan penetapan target secara

rasional dengan memperhitungkan kecenderungan naiknya jumlah kunjungan/pertemuan

yang merujuk pada data realisasi yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya. Namun

demikian, dalam pelaksanaan tahun 2014 terdapat pemotongan anggaran, sehingga telah

dilakukan penyesuaian revisi pada target Komponen 1 IKU-3 SS-3. Namun pada tahun 2014

ini terdapat peningkatan frekuensi pertemuan yang di luar perencanaan, antara lain

pertemuan bilateral oleh para pemimpin negara-negara Amerika dan Eropa serta Asia Pasifik

dan Afrika pada forum internasional APEC dan KTT G-20, sehingga capaian Komponen 1 IKU-

3 SS-3 tahun 2014 melampaui target yang ditetapkan.

Sepanjang tahun 2014, terdapat beberapa kunjungan kenegaraan/kerja Presiden RI

ke negara-negara Amerika dan Eropa, yaitu Amerika Serikat dan Portugal. Dalam lawatan ke

AS pada tanggal 20-27 September 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri

Sidang Majelis Umum PBB ke-69, menghadiri Climate Summit, serta menyelenggarakan High

Level Event (HLE) Open Government Partnership (OGP). Presiden RI juga melakukan

kunjungan serta menyampaikan pidato di United States Military Academy West Point dan

George Washington University. Sedangkan, kunjungan Presiden RI ke Lisabon, Portugal

dilaksanakan dalam rangka kunjungan kenegaraan.

Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik dan Afrika terdapat beberapa

pertemuan/kunjungan tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, diantaranya yaitu Kunjungan

PM Palestina ke Indonesia, 28 Februari – 2 Maret 2014, Kunjungan kerja Presiden RI ke

Filipina, 22-24 Mei 2014,serta Kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Fiji, 17-19 Juni 2014.

"I thank you for your support by providing capacity building programs through trainings for around two thousand Palestinian civil servants in Indonesia"

Palestinian Prime Minister Rami

Hamdallah, Antara, 28 February 2014

Kunjungan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah ke Indonesia, 28 Februari – 2 Maret 2014

“As one of the world’s largest democracies and

also one with a large Islamic population,

Indonesia has played an extraordinary role in

promoting pluralism and respect for religious

diversity”

Presiden Barack Obama, Beijing, RRT

(The Wall Street Journal, 10 November 2014)

Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di George Washington University,

Washington D.C, 26 September 2014



Pada fora internasional, Presiden RI mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala

Negara/Pemerintahan di forum internasional KTT APEC di Beijing (November 2014),

diantaranya yaitu dengan Presiden Amerika Serikat, Presiden Rusia, Presiden China dan

Presiden Meksiko. Pertemuan bilateral di sela-sela KTT G-20 di Brisbane (November 2014)

juga dilaksanakan oleh Presiden RI dengan Presiden Perancis, Perdana Menteri Turki,

Perdana Menteri Italia dan Kanselir Jerman.

Selama tahun 2014 pula, Menlu RI telah melakukan kunjungan kerja ke Amerika

Serikat, Meksiko, Perancis, Portugal dan Latvia, serta menerima kunjungan kerja Menlu dan

pejabat setingkat menteri dari kawasan Amerika dan Eropa ke Indonesia, yaitu Menlu Inggris,

Menlu Amerika Serikat, Menlu Jerman, Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia.

Di samping itu, Menlu RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan para Menlu dan

pejabat setingkat menteri di sela-sela berbagai forum/konferensi internasional, diantaranya

dengan Menlu Meksiko disela-sela Forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan

Australia).

Kendala yang dihadapi dalam

pencapaian Komponen 1 IKU-3 SS-3

antara lain sulitnya untuk mencapai

kesepakatan dengan negara sahabat

dalam menentukan waktu dan tempat

pertemuan, baik untuk kunjungan

Presiden maupun tingkat Menteri yang

telah dijadwalkan dalam Penetapan

Kinerja 2014. Selain itu, sebagaimana

telah disebutkan, adanya pergantian

kepemimpinan nasional pada tahun

2014 mendorong terjadinya

peningkatan pertemuan bilateral yang

tidak dijadwalkan sebelumnya.

“We have a proverb that says: ‘Out of sight, close to the heart’. Although our two nations are separated by a vast ocean, the huge waves have not deterred us from interacting since the era of Admiral Cheng Ho’s voyage and the Asia-Africa Conference.The two countries have developed a deep friendship, with mutual respect, as neighbors and old friends.Ours has become one of the most dynamic and influential bilateral relationships in the Asia-Pacific region.

President Xi Jinping, Jakarta Globe, November 10 2014

Pertemuan Bilateral Presiden RI – Presiden RRT di sela-

sela APEC Leaders Meeting, Beijing, November 2014

Menlu RI bertemu dengan José Antonio Dias Toffoli, Minister of the Supreme Federal Court merangkap President of the Electoral High Court of Brazil, tanggal 10 Oktober 2014, di sela-sela pertemuan

BDF VII di Bali.

Gambar 3.4 Pertemuan Bilateral Menlu RI dan Menlu AS di New York,

27 September 2013. (foto: State Department Photo / Public Domain)



Guna mengatasi kendala yang dihadapi, telah dilakukan langkah-langkah kedepan

optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi dan melakukan

penjadwalan ulang beberapa pertemuan terkait dan kunjungan yang tertunda. Sebagai

langkah antisipasi untuk tahun mendatang, perencanaan kegiatan akan lebih dipertajam serta

koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri akan

lebih ditingkatkan.

Analisis Komponen-2 IKU-3 SS-3: Jumlah Dokumen Kerja Sama Dan Prakarsa Di Bidang

Politik dan Keamanan, Ekonomi, Perdagangan dan Investasi, Sosial dan Budaya

Salah satu ukuran meningkatnya hubungan antarnegara adalah dengan pengesahan

atau penandatanganan perjanjian dan prakarsa yang mencerminkan komitmen kedua negara

untuk penguatan kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. Sepanjang tahun 2014,

dalam hal capaian Komponen-2 IKU-3 SS-3 yaitu “Jumlah dokumen kerja sama yang

disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan,

serta sosial dan budaya”, Indonesia telah mengesahkan 119 dokumen kerja sama di

berbagai bidang dengan negara-negara mitra.

Tabel Capaian Komponen-2 IKU-3 SS-3 Tahun 2014

Capaian Komponen 2 IKU-3 SS-3 sebesar 146,9% pada tahun 2014 ini menurun

dibandingkan tahun 2013, namun masih lebih tinggi daripada tahun 2012, dan melampaui

target, sebagaimana dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut.

Tabel Perbandingan Komponen 2 IKU-3 SS-3Tahun 2010 - Tahun 2014

TAHUN

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

KAWASAN AMERIKA DAN EROPA

TOTAL

TARGET REALISASI

CAPAIAN KINERJA


CAPAIAN KINERJA


CAPAIAN KINERJA

(%)

2010 77 80 103,9% 16 11 68,8% 93 91 97,8%

2011 41 39 95,1% 4 11 275,0% 45 50 111,1%

2012 52 56 107,7% 21 19 90,5% 73 75 102,7%

2013 77 116 150,6% 20 82 410,0% 97 198 204,1%

2014 63 71 112,7% 18 48 266,7% 81 119 146,9%

Pada tahun 2014, jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan, baik di kawasan

Amerika dan Eropa maupun Asia dan Afrika, mengalami penurunan dibandingkan tahun

2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 Indonesia menjadi tuan rumah sejumlah


Kawasan Target Realisasi Capaian

Jumlah Dokumen Kerja Sama Dan Prakarsa Di Bidang Politik Dan Keamanan, Ekonomi, Perdagangan Dan Investasi, Sosial Dan Budaya

Asia Pasifik dan Afrika

63 71 112,7%

Amerika dan Eropa

18 48 266,7%

Total 81 119 146,9%

Total Realisasi : 119dokumen

Total Capaian : 146,9% Total Konversi Capaian : 120,0%



konferensi internasional seperti FEALAC, APEC dan WTO. Pada sejumlah konferensi tersebut,

Indonesia menyepakati sejumlah dokumen dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik,

Afrika, Amerika dan Eropa sehingga capaian dokumen kesepakatan di tahun 2013 melambung

jauh dibandingkan capaian tahun 2014.

Meskipun demikian, pada tahun 2014, tren capaian dokumen di kawasan Amerika dan

Eropa masih mengikuti tahun sebelumnya, yakni capaian diatas 200%. Pada awal tahun 2014,

target dokumen kesepakatan di kawasan Amerika dan Eropa yang terdapat dalam dokumen

Rencana Kerja adalah sebesar 27, yang berarti target tersebut sudah mengalami peningkatan

jumlah dibandingkan tahun 2013. Namun seiring dengan terjadinya penghematan anggaran

pada bulan Mei dan Agustus di Kemlu, berakibat pada ditiadakannya sejumlah rencana

kegiatan pada dokumen kesepakatan tersebut. Hal ini menyebabkan target dokumen

kesepakatan berkurang menjadi 18. Sementara itu pada tahun berjalan, dengan sisa anggaran

yang ada, Kemlu berhasil melaksanakan sejumlah kegiatan tambahan melalui optimalisasi

anggaran dan menghasilkan dokumen-dokumen kesepakatan sehingga capaian tersebut

dapat melebihi 200%.

Salah satu capaian signifikan

Komponen 2 IKU-3 SS-3antara lain

berupa Letter of Intent (LoI)

kerjasama penanganan transnational

crime dengan Amerika Serikat, Plan

of Action (PoA) 5 tahun kerjasama

RI-Kanada, serta Memorandum

Saling Pengertian (MSP) antara

Menlu RI dengan Menlu AS mengenai

Kerjasama Selatan-Selatan dan

Triangular.

Beberapa highlight lainnya

adalah penandatanganan Agreement

Between the Government of the

Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on The Placement

and Protection of Indonesian Domestic Workers, Riyadh, 19 Februari 2014 yang merupakan

perjanjian pertama antara kedua negara untuk melindungi para pekerja Indonesia di Saudi

Arabia. Selain itu, Indonesia juga berhasil menandatangani Agreement between the

Government of the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines Concerning the

Maritime Boundary Delimitation of the Exclusive Economic Zone tanggal 23 Mei 2014 di Manila.

"(This agreement) serves as solid proof

to our steadfast commitment to uphold

the rule of law and pursue the peaceful

and equitable settlement of maritime

concerns."

Benigno Aquino, President of the Philippines, BBC, 23 May, 2014

Foto Pertukaran MoU Menlu RI dengan Menlu Kanada pada Konsultasi Bilateral RI – Kanada di Jakarta, 5 Agustus 2014.



Adapun beberapa kendala utama dalam pencapaian kinerja Komponen-2 IKU-3 SS-3,

yaitu penyampaian bahan-bahan masukan tidak tepat waktu dan penundaan

penandatanganan dari pejabat tinggi (penandatangan) baik di Indonesia dan Negara mitra.

Selain itu, terdapat kendala dari K/L atau instansi teknis terkait dalam merespons dan

menindaklanjuti proses pembahasan draft dokumen kerja sama yang disampaikan kepada

mereka. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor pergantian kepemimpinan nasional pada

tahun 2014, sehingga menyebabkan beberapa K/L teknis terkait tersebut menunggu

kebijakan pemimpin yang baru.

Mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah solutif kedepan antara

lain memperkuat koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri, Kedubes Negara mitra di

Jakarta maupun Kementerian/Instansi teknis terkait untuk menyampaikan posisi strategis

Pemerintah RI dalam perundingan bilateral maupun regional dengan negara mitra. Di sisi lain,

Kemlu berupaya terus melakukan koordinasi intensif dengan K/L teknis terkait dan

mendampingi proses perumusan dokumen hingga tindak lanjut persetujuan kerja sama

tersebut untuk mencapai kepentingan nasional.

AnalisisKomponen-3 IKU-3 SS-3: Persentase Negara Yang Mendukung Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)

Komponen-3 IKU-3 SS-3 “Persentase Negara Yang Mendukung Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)” merupakan indikator penting dari pelaksanaan politik luar

negeri Indonesia sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam UUD 1945 dimana

Pemerintah Negara Indonesia melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kementerian

Luar Negeri sesuai tupoksinya menjalankan amanat tersebut dengan senantiasa melakukan

diplomasi agar kedaulatan Indonesia tetap diakui oleh negara-negara lain.

Sampai dengan tahun 2014, Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 83

(delapan puluh tiga) negara di kawasan Amerika dan Eropa, namun dari jumlah tersebut baru

77 (tujuh puluh tujuh) negara yang memiliki Perwakilan RI. Sebanyak 6 (lima) negara masih

belum memiliki Perwakilan RI, yaitu Antigua-Barbuda, Barbados, Belize, Haiti, Republik

Dominika dan St.Kitts & Navis. Sementara itu di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, terdapat 106

(seratus enam) negara yang memiliki Perwakilan RI ataupun merupakan daerah rangkapan.

Capaian Komponen-3 IKU-3 SS-3 diperoleh dari hasil asesmen dan laporan

Perwakilan RI (pada tingkat Kedutaan Besar RI) di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan

Afrika serta Amerika dan Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan kuesioner ke Perwakilan RI untuk diteruskan ke

negara-negara akreditasi mengenai pernyataan dukungan negara-negara di kawasan

terhadap NKRI.

Dari hasil kuesioner diperoleh data bahwa seluruh negara di kawasan Asia Pasifik dan

Afrika serta Amerika dan Eropa yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia

mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali 1 (satu) negara, yaitu

Vanuatu, sehingga capaian untuk Komponen-3 IKU-3 SS-3adalah sebesar 99,53%.

ASIA PASIFIK DAN AFRIKA AMERIKA DAN EROPA TOTAL 99,05% 100% 99,53%



Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala dalam mencapai target

100%, utamanya target untuk merubah posisi Vanuatu menjadi mendukung NKRI secara

penuh. Upaya untuk menjaga kepentingan nasional utamanya untuk memagari NKRI dalam 10

(sepuluh) tahun terakhir, politik luar negeri telah diarahkan ke kawasan Pasifik Barat Daya

dan Pasifik Selatan melalui soft power diplomacy dan penguatan kerja sama yang saling

menguntungkan baik di tataran hubungan bilateral maupun melalui kerjasama intra-kawasan.

Hubungan Indonesia dan Vanuatu cenderung pasang surut akibat para pemimpin

Vanuatu yang mendukung self-determination gerakan separatis Papua (Wantok Blong Yumi

2010) dan kepentingan politik dalam negeri mereka. Karenanya Indonesia memiliki

kepentingan agar pihak Vanuatu dapat menghormati dan mendukung kedaulatan dan

integritas wilayah NKRI, sebagaimana tertera dalam Development Cooperation Agreement

(DCA) RI-Vanuatu (20 Desember 2011).

Upaya diplomasi untuk mengengage Vanuatu juga dilakukan melalui kerjasama intra-

kawasan Melanesian Sparehead Group (MSG), yang anggotanya terdiri dari Fiji, Kaledonia

Baru, Papua New Guinea, Solomon Islands dan Vanuatu. Pada tahun 2011, Indonesia diterima

sebagai observer pada MSG. Pada tahun 2013, Menlu RI telah melakukan pertemuan dengan

Menlu-Menlu MSG di sela-sela pertemuan Bali Democracy Forum.

Sepanjang tahun 2014, Indonesia telah berupaya mengengage Vanuatu di berbagai

kesempatan misalnya kunjungan Menlu Vanuatu untuk hadir di Bali Democracy Forum pada

11 Oktober 2014 serta kunjungan Ketua dan Wakil Ketua Parlemen Vanuatu untuk

menghadiri acara Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post-2015 Agenda di

Surabaya tanggal 12-13 November 2014 serta melakukan penandatanganan MoU kerjasama

antar-parlemen antara DPR RI dan Parlemen Vanuatu pada tanggal 12 November 2014.

Namun demikian, perkembangan terakhir Pemerintah Vanuatu menetapkan tanggal 1

Desember 2014 sebagai Unity Day di Vanuatu, dan pada tanggal tersebut telah dilakukan long-

march West Papua oleh 700 warga setempat dan pengibaran bendera bintang kejora. Vanuatu

juga mendukung aplikasi the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di

Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bulan Februari 2015, dan pengumuman hasil

aplikasi ini akan dilakukan pada MSG Summit bulan Juni 2015.

Sebagai langkah solutif kedepan, Indonesia perlu memperkuat engagement dengan

Vanuatu dengan penguatan berbagai bentuk kerja sama bilateral antara lain dalam saling

kunjung dan pertemuan antar pemerintah, parlemen, dan private sectors; penguatan

kerjasama perdagangan dan investasi; penguatan kerjasama pertanian dan peternakan;

undangan partisipasi Vanuatu pada berbagai program kerja sama teknik yang

diselenggarakan Indonesia serta mendorong pembukaan perwakilan diplomatic RI di

Vanuatu, serta rencana pembukaan Kedubes Vanuatu di Jakarta. Selain itu, penguatan

diplomasi regional diperlukan baik dalam kerangka Melanesian Sparehead Group, Southwest

Pacific Dialogue maupun Pasific Islands Development Forum.

Analisis Komponen-4 IKU-3 SS-3: Nilai Investasi Negara-Negara Asing

Capaian Komponen-4 IKU-3 SS-3yaitu “Nilai Investasi Asing” adalah sebesar

103,26% sebagaimana tabel berikut:



Tabel Perbandingan Capaian Komponen-4 IKU-3 SS-3



TAHUN 2013 TAHUN 2014

Target (juta USD)

Realisasi (juta USD)

Target (juta USD)


Nilai Investasi Asing Rp. 272,60 T US28.617,5

Rp. 300,48 T Rp. 297,3 T

USD28.527,3* Rp.307,0 T

CAPAIAN (%) 100 103,26% Sumber: BKPM

**) TW I s.d TW III 2014 Kurs US$1 = Rp10.500 (kurs APBN 2014). TW IV Kurs US$1 = Rp11.600 (kurs APBN-P 2014) (dalam juta USD)

Apabila dibandingkan dengan capaian

tahun 2013, capaian tahun 2014 naik dalam

mata uang Rupiah, dengan kenaikan sekitar 6,5

Triliun Rupiah. Namun apabila dikonversikan

ke dalam USD, nilai capaian 2014 sedikit

dibawah capaian 2013. Hal ini dikarenakan

pada tahun 2013, kurs yang digunakan yaitu

kurs APBN sebesar Rp. 10.500. Sedangkan

pada tahun 2014, triwulan I sampai III

menggunakan kurs APBN 2014 sebesar Rp.

10.500, namun pada triwulan IV menggunakan

kurs APBN-P 2014 sebesar Rp. 11.600. Pada

tahun 2014, Indonesia menghadapi tahun

politik yang berpengaruh terhadap nilai Penanaman Modal Asing (PMA) yang diakibatkan

oleh proses wait and see oleh para pelaku investasi.

Grafik Perbandingan Kinerja Komponen 4 IKU-3 SS-3: Tahun 2010—2014

Sumber: BKPM

2010 2011 2012 2013 2014

Nilai PMA 16,214.8 19,474.5 24,564.7 28,617.1 28,527.3

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

dal

am ju

ta U

SD

Nilai Investasi Asing 2010-2014

Nilai investasi negara-negara asing, total nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara merupakan kinerja atau outcome dari pelaksanaan politik luar negeri, sebagai kontribusi atas upaya bersama dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi asing. Komponen ini diberi bobot kecil karena merupakan hasil kinerja banyak stakeholders di dalam dan luar negeri negeri seperti kementerian terkait: Kemendag, BKPM, Kemenparekraf, dan para pengusaha di tanah air serta perwakilan RI di luar negeri.



Secara umum, realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010 – 2014. Hal ini menunjukkan bahwa

Indonesia dipandang sebagai negara yang menarik dan prospektif secara bisnis bagi dunia

internasional, sehingga mengundang minat investor asing dalam menanamkan modalnya di

Indonesia. Disisi lain, kenaikan juga tidak terlepas dari peran Kementerian Luar Negeri yang

telah melakukan kegiatan promosi melalui Perwakilan-Perwakilan RI di luar negeri dan

hubungan kerja sama yang baik dengan negara mitra melalui kerangka kerja sama bilateral

dan regional. Peran nyata Perwakilan RI di luar negeri dalam kontribusi kepada peningkatan

investasi asing salah satunya adalah melaluikegiatan fasilitasi business gathering dan

partisipasi yang intensif dalam berbagai pameran dan kegiatan komunitas bisnis.

Grafik Perbandingan RealisasiInvestasi Asing Berdasarkan Negara Asal


Sumber: BKPM

Dari grafik perbandingan realisasi Investasi Asing antara tahun 2013 dengan 2014,

dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 lima negara penanam investasi terbesar adalah

Singapura, Jepang, Malaysia, Belanda, dan Inggris. Sementara itu pada tahun 2013, negara

yang termasuk dalam top 5 adalah Jepang, Singapura, AS, Korsel, dan Inggris. Pada tahun 2014

investasi asal Singapura meningkat cukup signifikan sebesar 23%, sementara investasi asal

Jepang menurun sebesar 42%. Pada tahun 2014, investasi asal Malaysia dan Belanda naik

cukup besar sehingga masuk kedalam lima negara penanam investasi terbesar di Indonesia.

Pada tahun-tahun mendatang, dengan pemerintahan baru yang stabil dan memiliki

kebijakan ramah investor asing, diharapkan nilai investasi asing dapat terus meningkat

sejalan dengan perekonomian Indonesia yang semakin menguat di tataran dunia

internasional.



Analisis Komponen 5 IKU-3 SS-3: Total Nilai Perdagangan

Tabel Perbandingan Capaian Komponen 5 IKU-3 SS-3


Komponen 5 IKU-3 SS-3: TAHUN 2013 TAHUN 2014

Target (juta USD)


Target (juta USD)


Total Nilai Perdagangan 200.000 369.180,5 250.000 354.471,5

CAPAIAN (%) 100 120 *Sumber: Kemendag *) Terjadi penurunan3,98% di tahun 2014

Capaian Komponen-5 IKU-3 SS-3: yaitu “Total Nilai Perdagangan”adalah sebesar

120% (batas toleransi capaian). Berdasarkan tabel dan grafik di atas tampak bahwa realisasi

tahun 2014 dengan nilai 354.471,5 juta USD menurun sebesar-3,98 persen dibanding realisasi

tahun 2013 senilai 369.180,5 juta USD. Hal ini merupakan dampak dari kondisi negara-negara

mitra dan kawasan yang kurang kondusif. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diambil oleh

negara mitra dagang juga dapat dapat berdampak pada volume perdagangan Indonesia.

Kendati terdapat penurunan, capaian nilai perdagangan yang terbilang stabil juga

tidak terlepas dari peran Kementerian Luar Negeri untuk melakukan promosi, memperkuat

kerja sama bilateral dan regional, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang

datang dari negara-negara mitra.

Berdasarkan tabel dan grafik di bawah tampak bahwa volume perdagangan Indonesia

mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2012. Sementara di tahun 2013 dan 2014 terjadi

penurunan volume perdagangan.

Grafik Perbandingan KinerjaKomponen 5 IKU-3 SS-3: Tahun 2010—2014

*Sumber: Kemendag

Secara umum, negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika saat ini masih

merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia walaupun gejala pemulihan mulai

-

100,000

200,000

300,000

400,000

2010 2011 2012 2013 2014

293,442 380,932 381,710 369,181 354,472

dal

am J

uta

USD

Jumlah Nilai Perdagangan 2010-2014



terlihat dialami oleh negara-negara maju terutama di kawasan Amerika dan Eropa. Namun,

Pemerintah Indonesia juga telah mengantisipasi adanya perlemahan ekonomi yang

ditunjukkan oleh beberapa kelompok negara emerging markets yang terjadi akibat gejala

stagnasi, antara lain RRT dan India. Hal tersebut menyebabkan adanya penurunan nilai

ekspor Indonesia. Disamping itu, perubahan kebijakan moneter AS untuk menarik kembali

stimulus ekonomi domestiknya juga mengakibatkan perlunya diambil langkah-langkah

antisipasi terhadap kemungkinan perubahan keseimbangan ekonomi dunia. Untuk itu,

diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika

dan Eropa ditujukan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan arus investasi

Indonesia.

Analisis Komponen 6 IKU-3 SS-3: Jumlah Wisatawan Mancanegara

Capaian Komponen 6 IKU-3 SS-3yaitu “Jumlah Wisatawan Mancanegara”adalah

sebesar 102,56%. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2014 mencapai

9,44 juta kunjungan, naik 7,19 persen dibanding kunjungan selama tahun 2013 sebesar 8,8

juta kunjungan. Pencapaian ini melebihi target yang ditetapkan Pemerintah pada tahun 2014

yaitu sebesar 9,2 juta wisatawan mancanegara. Hal tersebut membuat pertumbuhan

pariwisata Indonesia melebihi pertumbuhan rata-rata dunia sebesar 4,7 persen. Kenaikan

jumlah kunjungan wisman ini terjadi di sebagian besar pintu masuk utama dengan persentase

kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Internasional Lombok, NTB sebesar 73,06

persen, diikuti Bandara Ngurai, Bali sebesar 15,11 persen, dan Bandara Minangkabau,

Sumatera Barat sebesar 13,73 persen. Mayoritas wisatawan yang berkunjung ke Indonesia

tersebut berasal dari Singapura, Malaysia, Australia, RRT, dan Jepang.

Berdasarkan data dari Data Pusdatin Kemenpar dan BPS menyebutkan, berdasarkan

kebangsaan, secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga November 2014

mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu: Bahrain sebesar 43,15%, Mesir 36,09%, Arab Saudi

29,02%, Tiongkok 27,03%, dan Uni Emirat Arab 24,45%. Dapat dilihat bahwa tren

peningkatan terbesar wisman berasal dari negara-negara Timur Tengah serta RRT.



Komponen 6 IKU-3 SS-3 TAHUN 2013 TAHUN 2014

Target Realisasi Target Realisasi

Jumlah Wisatawan Mancanegara 8.000.000 8.802.129 9.200.000 9.435.411

CAPAIAN (%) 100 102.56 Sumber: BPS dan Kemenparekraf, Januari 2015

*) Terjadi kenaikan 7,19% di tahun 2014

Dalam grafik di bawah terlihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang

mengunjungi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian ini tidak lepas

dari kiprah Kementerian Luar Negeri dalam melakukan promosi baik di dalam negeri,

maupun melalui Perwakilan-Perwakilan RI di luar negeri. Salah satu upaya promosi

Perwakilan RI di luar negeri adalah dengan berpartisipasi aktif di berbagai festival



kebudayaan dan pameran pariwisata di luar negeri guna mempertunjukkan kekayaan budaya,

kesenian tradisional Indonesia serta potensi pariwisata Indonesia yang beranekaragam.

Grafik Perbandingan KinerjaKomponen 6 IKU-3 SS-3Tahun 2010—2014

*Sumber: BPS dan Kemenparekraf, Januari 2015

Sebagai langkah progresif kedepan, pada tahun 2015 Pemerintah menargetkan

wisatawan mancanegara mencapai 12 juta orang. Guna mencapai target tersebut, Pemerintah

RI melalui Perwakilan RI di luar negeri akan melakukan diplomasi ekonomi secara intensif,

salah satunya melakukan pembangunan dan promosi destinasi yang akan berfokus pada

pembangunan aspek bahari seperti terumbu karang, serta mengkaji kemungkinan

pembebasan visa bagi wisatawan asal Jepang, RRT, Rusia, dan Korea Selatan di tahun 2015.


Tabel Perbandingan Capaian SS-3Tahun 2010—2014

2010 2011 2012 2013 2014

7,002,944 7,649,731 8,044,462 8,802,129 9,435,411

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2010-2014

SASARAN STRATEGIS (SS-3)

%CAPAIAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Lama: Terwujudnya Peningkatan dan Penguatan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral dan Regional di Berbagai Bidang dengan Negara-Negara dan Organisasi Internasional di Kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa

102,90 105,27 127 - -

Revisi: Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (SS-3)

- - - Indeks 10 (99,94%) Istimewa

Indeks 10 (112,05) Istimewa




pada tahun 2012 telah melampaui 100% (127%), karena IKU masih berorientasi kegiatan,






akuntabel.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan 2014


D.4 Sasaran Strategis

(SS-4)

Meningkatnya Kualitas Hukum dan

Perjanjian Internasional yang Aman

dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis,

dan Keamanan

Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional yang aman dari aspek politis, yuridis,

teknis, dan keamanan ditandai dengan pencapaian penyelenggaraan perundingan batas darat

dan laut; perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan;

serta ekonomi, sosial budaya yang dibuat, serta produk hukum yang diselesaikan. Pencapaian

Sasaran Strategis 4 (SS-4) “Meningkatnya Kualitas Hukum dan Perjanjian Internasional

yang Aman dari Aspek Politis, Yuridis, Teknis, dan Keamanan” diukur dengan Indikator

Kinerja Utama (IKU-4 SS-4) “Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian

internasional”.

Pada tahun 2014, capaian kinerja SS-4 ditargetkan dengan Indeks 8 dengan capaian

Indeks 8 (93,47%) dengan kategori capaian “Amat Baik” (range capaian 85<x≤95), yang

diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :



2014 Batas

Toleransi Realisasi

Pembobotan 1 Jumlah perundingan dalam rangka upaya

penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di

darat dan di laut (Komponen 1 IKU-4 SS-4)

50 266,67% 120% 60%

2 Persentase perjanjian internasional di bidang politik,

keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi

dan social budaya yang dibuat


30 83,58% - 25,07%

3 Persentase produk hukum yang diselesaikan


20 42% - 8,4%

% Capaian SS-4 93,47% Indeks SS-4 Capaian 8

Target 8

Jika dibandingkan dengan indeks capaian sasaran SS-4 di tahun 2013 terjadi kenaikan

4,73% yang disebabkan oleh tingginya capaian jumlah perundingan dalam rangka upaya

penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut (Komponen 1 IKU-4 SS-4)

yang jauh melebihi 100% dan meningkatnya capaian persentase perjanjian internasional di

bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang

dibuat (Komponen 2 IKU-4 SS-4).

Hal-hal yang mendorong capaian tersebut antara lain karena diplomasi di bidang

hukum dan perjanjian internasional pada tahun 2014 semakin pro aktif. Indonesia melalui

Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menyelesaian masalah perbatasan dan semakin

intensif mendorong kesediaan negara pihak untuk melakukan perundingan dalam

penyelesaian perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Selain itu,



Kementerian Luar Negeri juga berkomitmen untuk terus menjaga proses perumusan

perjanjian internasional yang dibuat dengan negara pihak di berbagai bidang dan dalam

pembuatan produk hukum baik yang menyangkut negara pihak maupun dalam negeri.



2013


2013

Realisasi 2014


2014 1 Jumlah perundingan dalam rangka

upaya penyelesaian penetapan batas

wilayah nasional di darat dan di laut

341,67% 50% 266,67% 60%

2 Persentase perjanjian internasional

di bidang politik, keamanan,

kewilayahan, dan kelautan serta

ekonomi dan sosial budaya yang

dibuat

62,45% 18,74% 83,58% 25,07%

3 Persentase produk hukum yang

diselesaikan

100% 20% 42% 8,4%

% Capaian SS-4 88,74% (Amat Baik)

93,47%*) (Amat Baik)


*) Terjadi peningkatan sebesar 4,73% di tahun 2014

Dalam pencapaian kinerja SS-4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala umum

diantaranya yaitu kesesuaian jadwal dan kesiapan negara mitra untuk melakukan

perundingan, perbedaan kepentingan, posisi dan prioritas antara Indonesia dengan negara

counterpart, perbedaan persepsi dan kepentingan pada saat pembahasan isi pasal sehingga

memerlukan waktu cukup lama mengingat dalam pembahasan tersebut harus mem

pertimbangkan kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu, kurangnya jumlah

sumber daya manusia dan kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan

dalam negeri juga menjadi kendala teknis dalam menyelesaikan berbagai isu-isu perjanjian

internasional.

Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan secara

informal untuk meyakinkan negara mitra tentang pentingnya penyelesaian perbatasan

dengan memastikan jadwal pelaksanaan perundingan, menginformasikan masalah krusial

yang kemungkinan besar akan muncul dalam pembahasan draft perjanjian, serta

mengintensifkan konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri.

Sebagai langkah solutif, Kementerian Luar Negeri akan melakukan pendekatan

secara informal guna melakukan penyesuaian jadwal dan kesiapan, menyamakan persepsi,

sehingga pada saat pembahasan perjanjian sudah terdapat kesepahaman serta memperkuat

komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri. Selain itu, Kementerian Luar Negeri

juga akan melakukan capacity building keahlian khusus di bidang hukum.

ANALISIS IKU-1 SS-4: Indeks Diplomasi Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional

Indeks Diplomasi Bidang Hukum dan Perjanjian Internasional diperoleh dari 3 komponen

dengan pembobotan yang berbeda, yaitu:



No Komponen IKU-1 SS-4 Bobot 1 Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah

nasional di darat dan di laut (Komponen 1 IKU-4 SS-4)

50

2 Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan,

dan kelautan serta ekonomi dan social budaya yang dibuat (Komponen 2 IKU-4

SS-4)

30

3 Persentase produk hukum yang diselesaikan (Komponen 3 IKU-4 SS-4) 20

Capaian SS-4

Analisis Komponen 1 IKU-4 SS-4: Jumlah Perundingan dalam Rangka Upaya

Penyelesaian Penetapan Batas Wilayah Nasional di Darat dan di Laut

Diplomasi perbatasan (border diplomacy) adalah

suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dalam

rangka penanganan dan pengelolaan batas negara

yang melingkupi upaya penetapan batas negara yang

bersifat tiga dimensi (di matra laut, darat, dan udara),

serta kerja sama penanganan berbagai permasalahan

di ketiga matra wilayah tersebut. Penetapan batas

wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI

merupakan suatu perintah konstitusional dan

diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan

nasional yang berlaku.

Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena menyangkut

aspek hukum, politis, teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu,

hal yang dianggap paling signifikan yang dapat mengukur tingkat kemajuan penyelesaian

masalah perbatasan tersebut adalah banyaknya perundingan yang dilakukan. Hal ini

dikarenakan untuk bisa melakukan satu

perundingan saja dibutuhkan suatu kinerja

diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik

agar bisa mengajak negara mitra memulai dan/atau

melanjutkan perundingan. Banyaknya perundingan

merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan

masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut

aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi

kebijakan politik masing-masing negara.

Adapun hasil kesepakatan selama 2014 sejumlah 3 (tiga) kesepakatan berupa 2 (dua)

kesepakatan batas maritim dan 1 (satu) kesepakatan politik terkait batas maritim, yaitu

sebagai berikut:

1. Kesepakatan batas maritim:

a. Laut Wilayah Sebelah Timur Selat Singapura melalui Perjanjian antara Republik

Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah

Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura yang ditandatangani di Singapura

tanggal 3 September 2014; dan Indonesia dan Singapura telah melakukan

perundingan penetapan batas laut wilayah di Segmen Timur 1 Selat Singapura

(Batam-Changi) sejak tahun 2011. Pada pertemuan Teknis Putaran Kesepuluh di



Medan pada tanggal 17-19 Agustus 2014, Tim Teknis telah berhasil menyelesaikan

perundingan penetapan batas laut wilayah di Segmen Timur 1 (Batam-Changi)

dengan disepakatinya rancangan Perjanjian berikut Peta Lampiran Perjanjian. Treaty

between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the

Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the

Strait of Singapore beserta Annexures ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI

dan Menteri Luar Negeri Singapura di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden RI

ke Singapura.

b. Zona Ekonomi Eksklusif dengan Filipina melalui Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas

Zona Ekonomi Eksklusif yang ditandatangani di Manila, Filipina tanggal 23 Mei 2014.

Perundingan penetapan batas maritim RI-Filipina telah berlangsung sejak tahun

1994 dan mencapai kemajuan dengan diperolehnya kesepakatan sementara

Provisional Exclusive Economic Zone Boundary Line/PEBL RI-Filipina dalam 5 (lima)

segmen pada bulan Januari 2014 di pertemuan the Second Preparatory Meeting to the

8th Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC)

RI-Filipina. Guna memfinalisasi rancangan Naskah Perjanjian Penetapan Batas ZEE

RI-Filipina berikut Peta Lampiran Perjanjian, pada tahun 2014 telah dilaksanakan 3

(tiga) pertemuan antara kedua negara, yaitu Pertemuan the Third Preparatory

Meeting to the 8th Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns

(JPWG-MOC) RI-Filipina yang dilaksanakan di Jakarta, tanggal 4-5 April 2014, diikuti

dengan Pertemuan the Fourth Preparatory Meeting to the 8th Joint Permanent

Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) di Jakarta pada tanggal

17 Mei 2014, serta Pertemuan the 8th Joint Permanent Working Group on Maritime

and Ocean Concerns (8th JPWG-MOC) di Jakarta, pada tanggal 18 Mei 2014.

Penandatanganan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia

and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of

the Exclusive Economic Zone Boundary dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI dan

Menteri Luar Negeri Filipina di Manila, Filipina, tanggal 23 Mei 2014.

2. Kesepakatan politik terkait penyelesaian penetapan batas Landas Kontinen.

Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang

Penetapan Batas Landas Kontinen yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan

Menteri Luar Negeri Filipina di Bali, tanggal 10 Oktober 2014 guna mendorong segera

dimulainya perundingan delimitasi batas Landas Kontinen antara kedua negara.

Selama tahun 2014, Indonesia telah melakukan 32 kali perundingan dari target 12 kali

perundingan, sebagaimana tabel berikut:

Komponen 1 IKU-1 SS-4 Informasi Kinerja Jumlah %

Jumlah perundingan dalam

rangka upaya penyelesaian

penetapan batas wilayah

nasional di darat dan di laut.

Pencapaian penyelenggaraan

perundingan batas darat dan laut

32

266,67

Target Penyelenggaraan

perundingan batas darat dan laut

12



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang telah dilakukan sebanyak 41 kali,

perundingan penetapan batas darat dan maritim pada tahun 2014 telah dilakukan 32 kali

perundingan. Berikut perbandingan jumlah perundingan penetapan batas wilayah yang telah

dilakukan antara tahun 2010-2014 sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik Perbandingan Jumlah Perundingan Batas Wilayah

Hal-hal yang mempengaruhi kinerja

Komponen 1 IKU-4 SS-4 antara lain

karena adanya komitmen kuat baik dari

Pemerintah Indonesia maupun negara

mitra untuk menyelesaikan penetapan

batas wilayah nasional baik di darat

maupun di laut. Langkah-langkah

diplomasi penyelesaian perbatasan yang

dilakukan Kementerian Luar Negeri

semakin intensif di berbagai tingkatan

dari tingkat teknis hingga tingkat

pengambil kebijakan melalui komunikasi-

komunikasi informal maupun formal

sehingga negara pihak bersedia untuk

melakukan perundingan. Langkah pro-

aktif instansi terkait di tanah air juga telah

mendukung terlaksananya perundingan

melalui koordinasi yang dilakukan oleh

Kementerian Luar Negeri.

Dalam pencapaian Komponen 1

Indeks IKU-1 SS-4, Kementerian Luar

Negeri menghadapi kendala diantaranya selain yang telah disebutkan dalam kendala umum

juga karena jumlah perundingan perbatasan dipengaruhi adanya kesediaan negara pihak

untuk melakukan perundingan meskipun Indonesia telah melakukan langkah pro aktif

melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemlu.

Hasil kesepakatan perbatasan laut selama

tahun 2014

1. Perjanjian antara Republik Indonesia dan

Republik Singapura tentang Penetapan Garis

Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian

Timur Selat Singapura yang ditandatangani

di Singapura tanggal 3 September 2014.

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina

mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi

Eksklusif yang ditandatangani di Manila,

Filipina tanggal 23 Mei 2014.

3. Pernyataan Bersama antara Republik

Indonesia dan Republik Filipina tentang

Penetapan Batas Landas Kontinen yang

ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI

dan Menteri Luar Negeri Filipina di Bali,

tanggal 10 Oktober 2014 guna mendorong

segera dimulainya perundingan delimitasi

batas Landas Kontinen antara kedua negara.

23

3832

41

32

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014

Perbandingan Jumlah Perundingan Penetapan Batas Wilayah



Terkait dengan kesesuaian jadwal, terdapat kendala jadwal yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena kesibukan negara mitra dan

sebaliknya. Sedangkan terkait dengan kesiapan negara mitra, beberapa negara seperti

Republik Palau meminta penundaan perundingan batas maritim hingga tahun berikutnya,

Thailand dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) belum dapat memberikan respon atas

usulan Indonesia untuk melakukan perundingan batas maritim.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan pendekatan dengan negara mitra

yang akan berunding melalui koordinasi intensif dengan Perwakilan RI di Luar Negeri dan

kantor perwakilan negara mitra yang ada di Indonesia untuk memastikan jadwal pelaksanaan

perundingan. Selain itu juga dilakukan pendekatan informal antar ketua delegasi Indonesia

dan negara mitra.

Langkah solutif kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus menggalang

komunikasi secara intensif dan mendorong negara mitra untuk mempertahankan semangat

penyelesaian perbatasan. Mengupayakan dorongan politis pada tingkat pejabat tinggi atau

kepala negara/pemerintahan terkait penyelesaian penetapan batas wilayah di darat dan di

laut.

Analisis Komponen 2 IKU-4 SS-4: Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian

Luar Negeri terlibat dalam perundingan-perundingan terkait dengan pembuatan perjanjian

internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam pembuatan perjanjian

internasional untuk memberikan pandangan hukum sehingga setiap perjanjian internasional

yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memenuhi aspek 4 aman (politis, yuridis, keamanan,

dan teknis). Selain terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional, Kementerian

Luar Negeri juga terlibat dalam setiap pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam

mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan pengesahan

perjanjian internasional.

Selama tahun 2014 capaian IKU tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:


Bidang Perjanjian

Jumlah permintaan pendapat mengenai

perjanjian internasional yang diterima

Jumlah perjanjian internasional dibuat dan atau diratifikasi

Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat

Bidang Politik, Keamanan dan Kewilayahan

134 90

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

109 109

Jumlah 243 199

Realisasi (%): 83,58


Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi perjanjian internasional di

bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan serta ekonomi, sosial dan budaya

mengalami kenaikan.



Tabel Perbandingan Perjanjian Internasional di Bidang Politik, Keamanan,

Kewilayahan dan Kelautan serta Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2010 - 2014

Bidang Perjanjain Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Politik, Keamanan, Kewilayahan, dan Kelautan

52 73 46 47 90

Ekonomi dan Sosial Budaya 96 99 101 91 109

Total 148 172 147 138 199

Grafik Perbandingan Perjanjian Internasional di Bidang Politik, Keamanan,

Kewilayahan dan Kelautan serta Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2010 - 2014

Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja Komponen 2 IKU-1 SS-4 yaitu adanya

kepentingan bersama antara RI dan negara mitra untuk membuat perjanjian internasional

baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral di bidang politik, keamanan,

kewilayahan serta ekonomi dan sosial budaya. Hasil dari IKU ini pada umumnya berupa

pembuatan MoU atau kerjasama serupa yang akan bermanfaat bagi peningkatan capaian

kepentingan nasional.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian perjanjian internasional di bidang

politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya selain yang

telah disebut dalam kendala umum juga karena semakin meningkatnya permintaan pendapat

mengenai perjanjian internasional yang diterima dari pemangku kepentingan dalam negeri.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah dilakukan langkah-langkah dengan

pendekatan dan koordinasi yang intensif kepada negara-negara mitra dan interkem terkait,

sosialisasi tentang tata cara pembuatan perjanjian internasional serta permintaan sumber

daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum. Langkah solutif

kedepan, Kementerian Luar Negeri perlu terus membina kerja sama dengan negara mitra

dan mengingatkan kepada pemangku kepentingan di dalam negeri akan pentingnya

pembuatan perjanjian sesuai dengan prinsip 4 aman (politis, yuridis, keamanan, dan teknis).

Analisis Komponen 3 IKU-4 SS-4: Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan

Selama tahun 2014 Kementerian Luar Negeri menerima permintaan sebanyak 50

buah rancangan naskah mengenai produk hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 naskah

telah selesai dan telah ditandatangani. Dengan demikian capaian kinerja IKU ini sebesar 42%.



Tabel Capaian Kinerja Komponen 3 IKU-4 SS-4 Kementerian Luar Negeri Tahun 2014

Indikator Kinerja Sasaran Informasi Kinerja Jumlah %

IKU-3 : Persentase produk

hukum yang diselesaikan

Jumlah produk hukum yang

diselesaikan

21

42%

Jumlah seluruh permintaan

produk hukum yang masuk

50

Grafik Perbandingan Capaian IKU-3 Kementerian Luar Negeri Tahun 2010 – 2014

100 10087.5

100

42

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

PersentaseProdukHukum…

Dari tabel di atas tergambarkan adanya penurunan persentase produk hukum yang

diselesaikan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan pada tahun 2014, IKU ini tidak hanya

menghitung jumlah Perjanjian Bebas Visa (PBV) yang ditandatangani saja, namun juga

menghitung jumlah permintaan kerjasama dan

permintaan atas rancangan peraturan. Dengan

demikian, pada tahun 2014 jumlah seluruh permintaan

produk hukum yang masuk lebih banyak (50 produk

hukum) dibandingkan dengan tahun 2013 (9 produk

hukum). Secara kualitas dan kuantitas kinerja tersebut

sebenarnya meningkat mengingat pada tahun 2014

sebanyak 21 produk hukum yang diselesaikan, dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 9

produk hukum yang diselesaikan.

Hal-hal yang mendorong capaian tersebut yaitu:

1. Adanya keinginan dari kedua Negara untuk membuat perjanjian bebas visa bagi

pemegang paspor diplomatik dan dinas. Tanpa adanya keinginan kedua belah pihak,

maka akan mustahil untuk dapat membuat suatu perjanjian dengan cepat.

2. Koordinasi yang baik antara Kementerian Luar Negeri dengan instansi lain terkait

dengan pembuatan perjanjian tersebut.

3. Kementerian Luar Negeri selalu melakukan kajian, pendampingan dan berpartisipasi

sebagai anggota Delri pada pembahasan pembuatan Perjanjian Bebas Visa.

4. Kementerian Luar Negeri selalu melakukan koordinasi dengan K/L lain terkait

penyelesaian untuk rancangan peraturan

Kendala pencapaian Komponen 3 IKU-4 SS-4 diantaranya selain yang telah

disebutkan dalam kendala umum juga karena jumlah sumber daya manusia tidak sebanding

dengan beban pekerjaan yang harus ditanggung dan diselesaikan.



Untuk mengatasi kendala tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan informal

kepada negara mitra guna mencari titik temu perbedaan kebijakan nasional RI dengan negara

mitra, perlu penambahan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di

bidang hukum, serta koordinasi yang intensif dengan Kementerian/Lembaga lain maupun di

Kementerian Luar Negeri.

Sebagai langkah solutif kedepan yaitu perlu antisipasi pengaturan jadwal dalam

pembahasan produk hukum agar dapat terselesaikan pada tahun berjalan. Terkait dengan

Kementerian/Lembaga lain maupun di Kementerian Luar Negeri, perlu adanya pendekatan

secara intensif.




pada tahun 2012 telah melampaui 100% (163,43%), karena IKU masih berorientasi kegiatan,






akuntabel.


Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Lama: Terwujudnya Optimalisasi Diplomasi Melalui Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional yang Aman dari Aspek Politis, Hukum Teknis, dan Keamanan

93,94 95,34 163,34 - -

Revisi: Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan keamanan (SS-4)

- - - Indeks 7 (88,74%) Amat Baik

Indeks 8 (93,47%) Amat Baik



D.5

Sasaran

Strategis

(SS-5) Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Keprotokolan dan

Kekonsuleran

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran” sebagai Sasaran Strategis 5 (SS-5) diukur

dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase Permasalahan/ Kasus WNI dan

BHI di luar negeri yang diselesaikan” (IKU-5 SS-5) dan “Indeks Pelayanan Keprotokolan

dan Kekonsuleran” (IKU-6 SS-6). Sasaran ini memberikan fungsi dalam pelayanan publik

Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pelayanan

terbaik, prima, profesional kepada seluruh pemangku kepentingan. Pelayanan publik

yang diberikan meliputi pemberian pelayanan keprotokolan, pelayanan kekonsuleran,

pelayanan fasilitas diplomatik, serta pelayanan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran Kementerian Luar Negeri dapat

dilihat dari penyelesaian permasalahan/kasus WNI/BHI di luar negeri serta pelayanan

keprotokolan dan kekonsuleran. Besarnya indeks pelayanan ini ditandai dengan jumlah

penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran, jumlah pelayanan

keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku, dan jumlah penyelesaian dokumen

fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.

Pada tahun 2014, capaian kinerja SS-5 ditargetkan dengan IKU-5 SS-5 “Persentase

permasalahan/kasus WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan” dengan realisasi 46,11%

dari target 55% dengan capaian sebesar 83,84%; serta IKU-6 SS-5 “Indeks pelayanan

keprotokolan dan kekonsuleran” ditargetkan Indeks 7 dengan capaian Indeks 7 (86,99%)

dengan kategori capaian “amat baik” (range capaian 85<x≤95).

Perhitungan realisasi IKU-5 SS-5 “Persentase permasalahan/kasus WNI dan BHI di

luar negeri yang diselesaikan” sebagai berikut:

Tabel Realisasi IKU-5 S-5 Tahun 2014

*)Sumber: Database Perlindungan WNI dan BHI

Sasaran IKU-5 SS-5 Target Capaian Informasi

Kinerja Jumlah Realisasi


Persentase Permasalahan/Kasus WNI dan BHI di luar negeri yang diselesaikan

55% 83,84% Jumlah kasus yang ditangani

15.896

46,11%

Jumlah kasus yang diselesaikan

11.513

Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani

298

Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati

59



Sedangkan perhitungan realisasi kinerja IKU-6 SS-5 “Indeks pelayanan keprotokolan

dan kekonsuleran” diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut:

Tabel Capaian IKU-6 SS-5 Tahun 2014

No Komponen Bobot Realisasi Realisasi

Pembobotan 1 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas

pelayanan kekonsuleran (Komponen IKU-6 SS-5) 50 80,67% 40,36%

2 Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku (Komponen IKU-6 SS-5)

30 94,84% 28,45%

3 Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP (Komponen IKU-6 SS-5)

20 90,90% 18,18%

% Capaian IKU-6 SS-5 86,99% (Amat Baik)

Indeks IKU-6 SS-5 Capaian 7 Target 7

Bukti konkrit atas kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran, pada tahun

2014 Kementerian Luar Negeri memperoleh predikat kepatuhan, Standar Pelayanan Publik

sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diberikan oleh Ombudsman bagi

4 unit kerja, yaitu Direktorat Konsuler, Direktorat PWNI dan BHI, Direktorat Fasilitas

Diplomatik, dan LPSE. Kementerian Luar Negeri juga telah mengembangkan sistem informasi

WNI/BHI di luar negeri melalui database secara online (e-perlindungan) yang terintegrasi

dengan sistem database yang dikelola BNP2TKI. Selain itu juga telah dikembangkan Sistem

Informasi Terpadu pelayanan ijin tinggal dan kartu identitas bagi Diplomat Asing.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, pada tahun 2014 dari segi realisasi kinerja IKU-5

SS-5 “Persentase permasalahan/kasus WNI/BHI di luar negeri yang diselesaikan”mengalami

penurunan sebesar 11,82% (46,11% pada tahun 2014 dari 57,93% pada tahun 2013). Adapun

dari segi capaian kinerja terjadi penurunan karena tingginya kompleksitas dan intensitas kasus

yang sulit diprediksi waktu, jumlah dan bobotnya secara akurat dari tahun ke tahun; selain itu

juga adanya peningkatan target kinerja pada tahun 2014 (55%) jika dibandingkan dengan

tahun 2013 (50%) sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian IKU-5 SS-5 tahun 2013-2014

IKU Tahun 2013 Tahun 2014

Data Dukung Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Persentase

Permasalaha

n/ Kasus

WNI dan BHI

di luar negeri

yang

diselesaikan

50%

57,93%

115,86%

55%

46,11%

83,84%

Database

Perlindungan

WNI dan BHI



Tabel Perbandingan Capaian IKU-6 SS-5 Tahun 2014 dengan Tahun 2013


2013


2013

Realisasi 2014


2014 1 Persentase penerima jasa yang

menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (Komponen IKU-6 SS-5)

83,33% 41,66% 80,67% 40,36%

2 Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku (Komponen IKU-6 SS-5

98,87% 29,66% 94,84% 28,45%

3 Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP (Komponen IKU-6 SS-5)

93% 18,60% 90,90% 18,18%

% Capaian IKU-6 SS-5 89,92% (Amat Baik)

86,99% (Amat Baik)

Indeks IKU-6 SS-5 Capaian 7 7

Target 6 7

Posisi Indeks 7 atas capaian IKU-6 SS-5 yang telah dicapai pada tahun 2013 telah

berhasil dipertahankan di tahun 2014. Sedangkan dari sisi angka persentase capaian, pada

tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 2,93% (86,99% pada tahun 2014

dari 89,92% pada tahun 2013). Penurunan capaian IKU-6 SS-5 tahun 2014 disebabkan karena

adanya Force Majeur yang tidak memungkinkan beberapa prosedur tidak dilaksanakan serta

menurunnya permintaan dokumen fasilitas diplomatik dari Perwakilan Negara Asing (PNA)

dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia.

Dalam pencapaian kinerja SS-5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala

eksternal diantaranya:

1. Masih adanya legislasi nasional di bidang migrasi tenaga kerja yang tumpang tindih

sehingga menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi dalam tatanan implementasi

perlindungan WNI serta perbedaan cara pandang antara instansi pemangku kebijakan.

Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial sehingga

menyulitkan posisi Pemerintah RI

2. Minimnya pemahaman publik mengenai pentingnya proses migrasi aman;

3. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan WNI di luar negeri antara lain

terkendala limitasi sumber daya Perwakilan RI yang tidak seimbang dengan luas wilayah

kerja dan jumlah kasus yang ditangani; dan

4. Tingginya ekspektasi publik terhadap penyelesaian permasalahan WNI di luar negeri

dan kurangnya pemahaman mengenai limitasi kewenangan, peran dan tanggung jawab

Pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri.

Sebagai akibat, Kementerian Luar Negeri kerap dituntut untuk dapat memberikan

pelayanan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri yang sifatnya kerap melampaui

tugas pokok dan fungsi yang ada pada lembaga Kementerian, dan terkadang di luar

peraturan perundang-undangan nasional, sebagaimana yang terjadi dalam hal

pembayaran diyat untuk membebaskan sejumlah WNI dari hukuman mati di Arab

Saudi.

Dari sisi internal Kementerian Luar Negeri, di bidang perlindungan WNI dan BHI

terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Belum berimbangnya sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat intensitas dan

kompleksitas kasus yang ditangani.



2. Proses adminstrasi dan sistem pembiayaan pengacara tetap (retainer lawyer) di luar

negeri terutama untuk penanganan kasus yang bersifat multiyears.

3. Penetapan tugas fungsi yang ada selama ini dipandang sudah tidak lagi mampu

mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar

Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri, khususnya yang

menimpa TKI.

Mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah kedepan Kementerian Luar Negeri

akan mengambil langkah solutif sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun

daerah, khususnya untuk penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri

2. Penyusunan kebijakan, norma dan standarisasi yang terkait dengan perlindungan

WNI untuk menjadi pedoman seluruh Perwakilan RI

3. Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai proses

migrasi yang aman dan bahaya-bahaya migrasi ireguler

4. Pengintegrasian data WNI dengan instansi terkait di Indonesia

5. Pemberdayaan komunitas WNI dan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai salah

satu perangkat dalam perlindungan WNI di luar negeri

6. Peningkatan program Public Awareness Campaign yaitu diseminasi informasi

mengenai isu-isu perlindungan di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong

pengiriman TKI dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik

mengenai migrasi yang aman, kebijakan pemerintah dan hal terkait perlindungan

WNI.

7. Melakukan restrukturisasi organisasi terutama Direktorat yang berkaitan dengan

masalah perlindungan WNI dan BH yang mengedepankan pendekatan kewilayahan.

8. Penguatan koordinasi dalam penanganan kasus high profile dan pembiayaan retainer

lawyer

9. Peningkatan kualitas capacity building terhadap pelayanan publik.

ANALISIS IKU-5 SS-5: Persentase Permasalahan/Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri yang

diselesaikan

Pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri

merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat Preambule

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: “...melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” sebagai salah satu tujuan nasional

Indonesia. Amanat konstitusi tersebut telah dijabarkan dalam berbagai ketentuan perundang-

undangan di bawahnya, antara lain Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri Pasal 19 Huruf b yang memuat kewajiban Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI dan BHI

di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan

kebiasaan internasional. Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen yang tinggi untuk

melaksanakan hal tersebut dengan menempatkan isu perlindungan WNI di luar negeri

sebagai salah satu isu prioritas.



Berdasarkan data sejak Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2014, Kementerian

Luar Negeri telah menangani sejumlah 467 WNI yang terancam hukuman mati. Dari jumlah

tersebut, 229 WNI masih dalam proses penanganan, dan sebanyak 238 WNI telah dibebaskan

dari ancaman hukuman mati, dengan tingkat penyelesaian 50,96%. Sedangkan khusus untuk

periode tahun 2014, sebanyak 119 WNI telah ditangani dan sebanyak 59 WNI berhasil

dilepaskan, dengan peningkatan persentase penyelesaian 49,58%.

Pemulangan TKI ilegal di Malaysia

Varian kasus yang dihadapi oleh ke-229 WNI tersebut meliputi kasus narkoba (57%),

pembunuhan (34%), zina (5%), sihir (3%), penculikan (1%), dan kepemilikan senjata api

(0,43%). Varian kasus ini tidak mengalami perubahan persentase dari tahun 2013. Guna

memberikan perlindungan hukum seoptimal mungkin terhadap berbagai varian kasus

tersebut berdasarkan hukum setempat yang berlaku, maka sesuai dengan arahan Presiden RI,

penanganan seluruh kasus WNI telah diperkuat dengan pembentukan unit penanganan

khusus pada Perwakilan RI di luar negeri yang didukung dengan pemanfaatan jasa pengacara

secara retainer (tetap). Review kinerja unit penanganan WNI hukuman mati di Perwakilan RI

dan pengacara retainer merupakan salah satu kegiatan penting yang terus dilaksanakan

sabagai bagian dari upaya penanganan WNI terancam hukuman mati di luar negeri secara

dini, akurat, dan tepat.



Sebagai langkah nyata melalui Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4

Tahun 2008 Kementerian Luar Negeri telah menetapkan standar teknis pelayanan

perlindungan bagi WNI di luar negeri kepada 24 Perwakilan RI yang telah ditetapkan sebagai

Perwakilan Citizen Service (CS). Kementerian Luar Negeri juga melakukan Pemantauan dan

Evaluasi (Monitoring and Evaluation/Monev) di Perwakilan-Perwakilan tersebut secara

berkala. Monev ditujukan untuk memastikan bahwa Perwakilan yang ditetapkan sebagai

Citizen Service telah memberikan pelayanan perlindungan sesuai standar yang telah

ditetapkan, mengidentifikasi kelemahan (area of concerns), tantangan dan hambatan dalam

pemberian pelayanan, serta menyusun rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2014, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah melakukan kegiatan

pemantauan dan evaluasi di 13 Perwakilan RI.

1. Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri

Sepanjang tahun 2014, Kementerian Luar Negeri telah menangani sebanyak 15.896

kasus, dimana 14.354 kasus (90,29%) di antaranya merupakan kasus WNI. Dari jumlah

total kasus tersebut, 11.513 (72,45%) di antaranya telah berhasil diselesaikan, data

ini adalah data per 31 Desember 2014, akan tetapi proses penginputan dokumennya masih

berlangsung sehingga data yang diambil adalah data per 31 Desember 2014 dengan proses

penginputan sampai tanggal 10 Februari 2015. Berikut tabel dengan rincian kasus WNI

yang ditangani sepanjang tahun 2014.

Tabel Kasus WNI yang Ditangani Tahun 2014

NO TOTAL KASUS WNI YANG DITANGANI 15.896 KASUS

1 Kriminalitas lainnya 816 kasus

2 Ketenagakerjaan 2.329 kasus

3 Hukuman Mati 295 kasus

4 Keimigrasian 7.391 kasus

5 WNI/TKI Meninggal Dunia 491 kasus

6 WNI/TKI Sakit 488 kasus

7 Narkoba 200 kasus

8 TPPO 309 kasus

9 Lain-lain (tidak betah, ingin pulang, hilang kontak, dll)

3.577 kasus

Secara umum angka kasus tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan

angka kasus tahun 2013 yakni sebesar 28.415 kasus. Sebagian besar kasus-kasus yang

ditangani merupakan kasus ketenagakerjaan dan keimigrasian yang menimpa TKI di luar

negeri. Namun di samping kasus-kasus tersebut, terdapat sejumlah isu perlindungan yang

menjadi perhatian publik sepanjang tahun 2014 dan turut masuk dalam agenda

penanganan Kementerian Luar Negeri, di antaranya masalah WNI overstayers di Arab

Saudi dan proses pemulangannya, repatriasi WNI dari Suriah dan Yaman, pemulangan WNI

Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) dari Malaysia, kasus-kasus WNI di luar negeri yang

terancam hukuman mati, dan penanganan korban kecelakan kapal laut dan pesawat udara



di luar negeri, kasus eksploitasi yang menimpa ABK yang bekerja di kapal berbendera

asing di luar negeri, serta kasus-kasus TKI-PLRT terutama korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO).

Terkait penanganan masalah WNI overstayers di Arab Saudi, selama periode 2014,

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Arab Saudi telah memulangkan 20.379

orang WNI overstayers. Dengan demikian, Pemerintah RI telah memulangkan sebanyak

46.249 WNI overstayer dari Arab Saudi sejak pemberlakuan Amnesti oleh Pemerintah

Arab Saudi. Diperkirakan saat ini masih terdapat sekitar 588.075 WNI Overstayer yang

berada di wilayah Arab Saudi.

Saat ini terdapat sekitar 439.372 PATI WNI dari 640.609 PATI WNI yang berpotensi

tidak memiliki dokumen dan izin tinggal. Berdasarkan database Kementerian Luar Negeri

sejak berlangsungnya program 6P (Program Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan,

Pemantauan, Penguatkuasaan, dan Pengusiran) hingga Desember 2014 tercatat sebanyak

67.499 PATI WNI telah dideportasi ke Indonesia. Program 6P merupakan kebijakan

Pemerintah Malaysia berupa pemutihan dokumen TKI di Malaysia dalam rangka

memperbaiki dokumen pekerja migran Indonesia di Malaysia yang statusnya tidak

berdokumen resmi.

Sementara itu, upaya repatriasi WNI dari Suriah yang telah dilakukan sejak tahun

2012 masih terus berjalan. Pada tahun 2014, total jumlah WNI yang dipulangkan adalah

sebesar 1.750 orang, dengan demikian total jumlah WNI yang telah direpatriasi pada

periode 2012 – 2014 adalah sebanyak 11.566 orang.

Selama 2014 Pemerintah RI memulangkan 332 WNI (sebagian besar mahasiswa) dari

Yaman. Total WNI yang telah dipulangkan dari Yaman sejak terjadinya krisis Arab Spring

tahun 2011 berjumlah 678 WNI. Diperkirakan masih terdapat sekitar 3.828 WNI di

Yaman menunggu proses pemulangan. Konflik internal yang diwarnai aksi unjuk rasa dan

maraknya bom bunuh diri telah menyebabkan keamanan di Yaman tidak kondusif. Belum

dapat dipastikan kapan repatriasi WNI dari Yaman akan berakhir mengingat penyelesaian

konflik belum memperlihatkan arah yang jelas.

Tabel Perbandingan Jumlah Kasus WNI Periode 2009 – 2014

D

Dari tabel perbandingan jumlah kasus WNI periode 2009-2014 di atas, dapat dilihat

bahwa telah terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2014 dengan presentase kasus

selesai 72,42%. Jumlah kasus tersebut menurun dibandingkan jumlah kasus yang

ditangani pada tahun 2013, (sebanyak 28.415 kasus). Meski demikian, varian kasus yang

ditangani pada tahun 2014 cenderung lebih kompleks, dinamis, dan memerlukan

penanganan yang lebih komprehensif. Misalnya, penanganan kasus WNI korban

2009

2010 2011 2012

2013

2014

Total Kasus 35.358 16.064 38.880 20.880 28.415 15.896

Kasus Diselesaikan 31.657 14.368 24.488 11.165 18.309 11.513

Persentase Kasus

Selesai 89.53% 89.44% 62.98% 53.47%

64,43 % 72.42%



kecelakaan pesawat MH17 dan MH 370 serta penanganan WNI korban mutilasi di

Australia.

Kendala dan tantangan yang dihadapi Kementerian Luar Negeri terkait

implementasi penyelesaian permasalahan/kasus WNI dan BHI di luar antara lain dalam

implementasinya Kementerian Luar Negeri sering kali dihadapkan dengan kekurangan

SDM karena terdapatnya beberapa kegiatan prioritas perlindungan WNI/TKI di luar negeri

yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat diprediksi. Selain itu Kendala pada

pelaksanaan jasa konsultan hukum dalam rangka advokasi dalam proses pengadaan

barang dan jasa yang melibatkan peraturan negara setempat dan negara kita sendiri. Selain

itu batas tanggung jawab pelaksana kegiatan pengadaan jasa pengacara juga masih harus

dikoordinasikan kembali mengingat proses pengadaan menggunakan anggaran Pusat.

Untuk mengatasi permasalahan pengadaan jasa konsultan hukum, langkah yang

dilakukan Kementerian Luar Negeri antara lain dengan memberhentikan kontrak tahunan

pengacara dan membayarkan biaya secara case by case. Namun kedepan kebutuhan untuk

jasa pengacara di Perwakilan akan semakin meningkat melihat kompleksitas kasus dan

upaya penanganan kasus yang akan semakin ditingkatkan baik dari segi penyelesaian

permasalahan dan dukungan anggaran. Untuk mengatasi kekurangan SDM khususnya pada

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan SDM

secara lintas Satuan/Unit Kerja dalam beberapa penanganan kasus WNI di luar negeri

seperti repatriasi WNI, evakuasi WNI, monitoring dan evaluasi pelayanan warga, dsb.

2. Penyelesaian Kasus WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

Pada tahun 2014 jumlah WNI yang terancam hukuman mati mencapai 298 kasus,

angka ini merupakan jumlah tertinggi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2011-

2014). Sedangkan jumlah WNI yang terbebas hukuman mati sebanyak 59 kasus dengan

persentase jumlah WNI yang terbebas hukuman mati sebesar 19,8%, hal ini menunjukkan

bahwa telah terjadi kenaikan pada persentase jumlah WNI yang terbebas hukuman mati

dari tahun 2013. Berikut tabel jumlah kasus WNI yang terancam hukuman mati.

209

291 289 298

3773

51 59

172

218238 239

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014

Grafik Penyelesaian Hukuman Mati WNI

WNI Terancam Hukuman Mati WNI Terbebas Hukuman Mati Sisa Kasus



Dalam implementasi penyelesaian kasus WNI yang terancam hukuman mati ini

Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala utama, yaitu tidak adanya atau lambatnya

consular notification dari otoritas berwenang di negara tujuan. Hal ini menyebabkan

Perwakilan tidak dapat memberikan immediate response terhadap masalah tersebut yang

pada gilirannya dapat berakibat kompliasi dalam legal proceeding terhadap WNI tersebut.

Sebagai contoh jika seorang WNI pada tahap awal sudah membuat pengakuan di bawah

sumpah yang merugikan posisi hukumnya dalam proses peradilan (pada umumnya dilakukan

WNI untuk mempercepat proses), akan sangat sulit bagi Perwakilan untuk mengupayakan

pembebasannya. Hal tersebut juga menyulitkan Perwakilan untuk menyediakan jasa

pengacara pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang merupakan tahap krusial dalam

proses peradilan kasus pidana berat.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kementerian Luar Negeri telah berupaya untuk

terus mendorong dibuatnya perjanjian bilateral mengenai Mandatory Consular Notification

(MCN) dengan negara-negara sahabat, khususnya negara-negara yang menjadi tujuan utama

TKI. Namun demikian, tidak semua negara memberikan tanggapan positif terhadap gagasan

tersebut.

ANALISIS IKU-6 SS-5: Indeks Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran ini diperoleh dari 3 komponen

dengan pembobotan yang berbeda, yaitu:

Analisis Komponen 1 IKU-6 SS-5: Persentase penerima jasa yang menyatakan

puas atas pelayanan kekonsuleran

Pelayanan kekonsuleran yang diberikan secara cepat, murah, transparan, akuntabel

dan tepat kepada masyarakat umum telah diupayakan untuk meningkat dalam berbagai hal,

termasuk peningkatan sarana dan prasarana sehingga memudahkan masyarakat mendapat

akses pelayanan serta penertiban dalam hal pelayanan.

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian komponen 1 IKU-6 SS-5, Kementerian Luar

Negeri mencapai realisasi dan capaian kinerja 80,67% dari target 100%. Hasil tersebut

didapatkan dari 150 penerima jasa yang mengembalikan kuesioner, 121 responden

diantaranya menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran. Capaian tersebut dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:

Komponen IKU Bobot

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (Komponen IKU-6 SS-5)

50

Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku (Komponen IKU-6 SS-5)

30

Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP (Komponen IKU-6 SS-5)

20



Tabel Realisasi dan Capaian Komponen 1 IKU-6 SS-5

Komponen 1 Target Capaian Informasi Kinerja Jumlah Realisasi

%

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

100% 80,67% Jumlah penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan

121

80,67 Jumlah penerima jasa yang mengembalikan kuesioner

150

Selama periode 2010 hingga 2014, Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan

paspor, exit-permit, dan rekomendasi visa dengan data-data sebagai berikut :

Jika diperhatikan pada tabel diatas (diagram dokumen yang diterbitkan periode 2010-

2014) terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 pelayanan terhadap 3 (tiga)

komponen yaitu Paspor Diplomatik dan Dinas, Exit-Permit dan Rekomendasi Visa mengalami

penurunan kecuali pada tahun 2011 yang sedikit mengalami kenaikan. Naik turunnya

pelayanan yang diberikan, disebabkan oleh jumlah permintaan pada tahun tersebut. Dengan

kata lain bahwa banyak sedikitnya jumlah paspor, exit-permit dan rekomendasi visa yang

diberikan tergantung pada permintaan stakeholder. Selain itu, khususnya pada akhir tahun

2014 dengan kebijakan Presiden yang baru mengenai pembatasan dinas dan kunjungan ke

luar negeri juga menjadi penyebab turunnya jumlah pelayanan sebagaimana tersebut di atas.

Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi dalam hal koordinasi dan pelaksanaan

program di bidang permohonan visa diplomatik dan dinas dari perwakilan asing dan

permohonan visa dari tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah RI dan

Organisasi Internasional yang berada di Indonesia. Selain itu, memberikan otorisasi visa

diplomatik dan dinas bagi WNA yang akan melaksanakan tugas penempatan di Perwakilan

Asing/Organisasi Internasional di Indonesia. Hal ini juga mencakup penyusunan standar,

norma, pedoman, kriteria dan prosedur permohonan visa diplomatik dan dinas dimaksud.

Kementerian Luar Negeri juga menyelesaikan pembentukan Persetujuan Bebas Visa bagi

Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dengan negara sahabat. Sampai saat ini telah

18674 19388 18076 18697 18697

62580 6322259122

55445 54164

27907 26847 27001 28134

21197

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012 2013 2014

Diagram Dokumen yang Diterbitkan Periode 2010-2014

Paspor

Exit-Permit

Rekomendasi Visa



terdapat 51 PBV antara RI dengan negara sahabat (41 PBV yang sudah berlaku serta 10 PBV

yang sudah ditandatangani dan menunggu proses ratifikasi), juga ditambah dengan PBV lain

yang masih dalam proses pembahasan.

Kementerian Luar Negeri juga memberikan dukungan dan bantuan teknis untuk

kegiatan dan pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia khususnya yang terkait

dengan lalu lintas orang asing pemegang paspor diplomatik dan dinas. Dalam hal ini,

mencakup antara lain pengiriman rekomendasi permintaan Visa Kunjungan Saat Kedatangan

(VKSK) kepada Ditjen Imigrasi terutama bagi WNA yang bukan termasuk dalam subyek VKSK,

serta membuat Letter of Guarantee (LoG) bagi warga negara asing yang akan melakukan

pertemuan internasional di Indonesia.

Adapun data pengeluaran otorisasi Visa, pengiriman Rekomendasi VKSK serta

pengeluaran LoG adalah sebagai berikut:

No. Periode Waktu Otorisasi Visa Rekomendasi VKSK

LoG

1. Okt – Des 2008 21 9 28

2. Jan – Des 2009 200 57 122

3. Jan – Des 2010 132 44 334

4. Jan – Des 2011 445 34 261

5. 2012 1150 9 279 6. 2013 1005 53 397

7. 2014 3500 11 765

Tabel di atas menggambarkan jenis-jenis pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab

Sub Direktorat Visa dan Tenaga Ahli Asing, mencakup pelayanan kepada Warga Negara Asing

dalam hal:

pemberian otorisasi visa bagi Warga Negara Asing yang akan melaksanakan penugasan dinas dan diplomatik di Indonesia;

pembuatan rekomendasi Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) bagi delegasi asing yang akan melakukan kunjungan kenegaraan/seminar/konferensi internasional di Indonesia;

penerbitan (Letter of Guarantee) LoG bagi delegasi asing yang akan melakukan kunjungan kenegaraan/seminar/konferensi internasional di Indonesia. Tercatat sejak 2010 s.d. 2014, terjadi peningkatan cukup signifikan dalam pemberian

otorisasi visa bagi WNA yang akan melaksanakan penugasan dinas/diplomatik di Indonesia.

Angka tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan peningkatan jumlah WNA yang

melaksanakan penugasan dinas/diplomatik di Indonesia, yang hal ini seiring dengan realita

bahwa jumlah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional yang membuka

kantornya di Indonesia semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah

menjadi salah satu negara dunia yang dipandang penting oleh masyarakat internasional.

Dalam pencapaian komponen 1 IKU-6 SS-5, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala di antaranya kurangnya SDM, tingkat kemampuan teknologi informasi (TI)

yangdimiliki oleh SDM, serta belum pahamnya arti pelayanan publik oleh SDM yang ada.



Mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah antisipasi untuk tahun

mendatang, Kementerian Luar Negeri berupaya untuk melakukan penambahan jumlah SDM,

pemberian kursus-kursus terkait dengan IT, maupun maupun sosialisasi dan pendalaman

materi tentang UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memberikan penyuluhan

materi bagaimana cara pelayanan yang baik dan benar.

Analisis Komponen 2 IKU-6 SS-5: Persentase Pelayanan Keprotokolan yang

Sesuai dengan Protap yang Berlaku

Sepanjang tahun 2014, realisasi komponen 2 IKU-6 SS-5 adalah sebesar 94,84%,

dengan capaian sebesar 99,83% sebagaimana berikut:

Tabel Realisasi dan Capaian Komponen 2 Indeks IKU-6 SS-5

Komponen 2 Target Capaian INFORMASI KINERJA JUMLAH Realisasi

%

Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai prosedur tetap

95% 99,83% Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap

47,64 94,84

Jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan

50,23

Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan realisasi kinerja

komponen 2 IKU-6 SS-5 dari tahun 2013 sebesar 4,03% (94,84% di tahun 2014 dari tahun

2013 sebesar 98,87%). Selama tahun 2014, telah dilaksanakan 13 (tiga belas) kunjungan

Presiden/ Wapres RI ke luar negeri. Untuk kunjungan tamu Negara/tamu pemerintah ke

Indonesia selama tahun 2014 adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kunjungan yang terdiri

dari 29 (dua puluh sembilan) kunjungan kepala negara/pemerintahan dengan 8 kunjungan

bersifat kunjungan kenegaraan, 12 kunjungan kerja,

dan 9 kunjungan pribadi. Selanjutnya, terdapat 43

(empat puluh tiga) kunjungan tamu menteri luar negeri

yang terdiri dari 37 kunjungan setingkat menteri dan 6

Utusan Khusus Kepala Negara Asing.

Adapun kunjungan tamu negara/tamu

pemerintah ke Indonesia selama tahun 2013 tercatat

sebanyak 40 (empat puluh) kunjungan. Dari ke-40

kunjungan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) kunjungan kepala negara atau kepala



pemerintahan ke Indonesia baik dalam rangka kunjungan kenegaraan/resmi atau dalam

rangka kunjungan kerja menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan di

Indonesia pada tahun 2014. Sedangkan terdapat 18 (delapan belas) kunjungan tamu menteri

luar negeri ke Indonesia baik dalam rangka kunjungan bilateral maupun kunjungan

menghadiri konferensi internasional. Dibandingkan degan kunjungan pada tahun 2010

terdapat 30 kunjungan tamu negara, pada tahun 2011 terdapat 84 kunjungan tamu negara di

mana jumlah tersebut meningkat signifikan atas Keketuaan Indonesia dalam KTT ASEAN ke-

18, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 35 kunjungan tamu negara. Berikut grafik jumlah

kunjungan tamu negara/tamu pemerintahan dari tahun 2010-2014.

Dalam setiap kunjungan baik outgoing maupun incoming selalu dilaksanakan sesuai

dengan prosedur tetap. Namun, dalam pelaksanaannya Kementerian Luar Negeri menghadapi

beberapa kendala dalam melaksanakan prosedur tetap tersebut, yaitu:

1. Pada saat kunjungan Presiden/Wapres ke luar negeri, yaitu daftar delegasi Indonesia

tidak pernah dapat diserahkan kepada pihak tuan rumah negara yang dikunjungi pada

jauh hari sebelum keberangkatan Presiden/Wapres RI karena selalu berubah hingga

keberangkatan Presiden / Wapres RI.

2. Pada saat kunjungan Tamu Negara/Pemerintah ke Indonesia adanya Force Majeur yang

tidak memungkinkan beberapa prosedur untuk dilaksanakan (misalnya: kesehatan tamu

negara/tamu pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya seluruh prosedur

tetap/kegiatan selama kunjungan kenegaraan tersebut, dsb.)

3. Tidak adanya kedutaan/perwakilan asing di Indonesia pada kunjungan tamu

negara/pemerintah yang membuat koordinasi persiapan kunjungan menjadi kurang

intensif.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah antisipasi untuk tahun

mendatang, Kementerian Luar Negeri melakukan langkah solutif sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri perlu melakukan sosialiasi mengenai praktek keprotokolan

kepada Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di Daerah karena masih

dijumpai belum sepenuhnya terdapat keseragaman, terutama dengan mengacu pada

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan peraturan ketentuan

lainnya dan kelaziman dalam pergaulan internasional yang berlaku.

2. Kementerian Luar Negeri melalui standarisasi pelayanan keprotokolan yang prima yang

akan menghasilkan kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan acara-acara



yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pada gilirannya, kondisi tersebut dapat ikut

menyumbang kepada tercapainya kepentingan nasional yang lebih luas dengan

melaksanakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia maupun sarana dan

prasarana. Dengan kapasitas internal yang semakin baik, tuntutan pengguna untuk

memperoleh pelayanan keprotokolan yang prima tentu dapat dijawab oleh Kementerian

Luar Negeri.

Analisis Komponen 3 IKU-6 SS-5: Persentase dokumen fasilitas diplomatik yang


Perbaikan, penyempurnaan prosedur, peningkatan prasarana dan kapasitas sumber

daya manusia dalam pelayanan fasilitas diplomatik senantiasa ditingkatkan. Sejak tahun 2008,

Kementerian Luar Negeri berupaya melakukan penataan ulang dalam pelayanan Kartu Tanda

Pengenal Perwakilan Negara Asing antara lain mempersingkat waktu pengurusan ID Card

Diplomatik, Dinas, Konsuler, Kondul Kehormatan dan Organisasi Internasional yaitu dengan

merancang sistem Local Area Netwok (LAN). Upaya penataan ulang Kartu Tanda Pengenal

Perwakilan Negara Asing ini mendapat pengakuan yang baik dengan diperolehnya Sertifikasi

Manajemen Mutu ISO 9001:2001 (28 Desember 2010) untuk proses penerbitan ID Card untuk

para pejabat diplomatik, konsuler dan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian komponen 3 IKU-6 SS-6 yaitu Persentase

dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP, dari target 95%, tingkat realisasi

adalah sebesar 90,90% sebagaimana tabel di bawah ini. Dengan demikian, capaian untuk IKU

tersebut adalah 95,69%.

Tabel Realisasi dan Capaian Komponen 3 IKU-6 SS-5

Komponen 3 Target Capaian Informasi Kinerja Jumlah Realisasi

%

IKU 6:

Persentase dokumen

fasilitas diplomatik

yang diselesaikan

sesuai SOP

95 % 95,69% Jumlah dokumen fasilitas

diplomatik yang


11.999

90,90% Jumlah dokumen

permintaan fasilitas

diplomatik yang diterima.

13.200

Di tahun 2014, realisasi jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai

SOP adalah sebanyak 11.999 dokumen dengan jumlah dokumen permintaan fasilitas

diplomatik yang diterima sebanyak 13.200. Sebagai perbandingan, di tahun 2013 realisasi

jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP adalah sebesar 12.996

dokumen dengan jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sebanyak 13.969

dokumen. Perbedaan jumlah penyelesaian permintaan fasilitas tahun 2013 dengan tahun

2014 ini disebabkan oleh menurunnya permintaan dokumen fasilitas diplomatik dari

Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia.

Berikut disajikan diagram perbandingan realisasi jumlah dokumen fasilitas diplomatik

yang diselesaikan yang sesuai dengan SOP dari jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang

diselesaikan pada tahun 2013 dan 2014.



Tabel Realisasi Komponen 3 Indeks IKU-6 SS-5 Tahun 2013—2014

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa terdapat kecenderungan capaian kinerja

yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya permintaan permohonan dokumen fasilitas

diplomatik yang menurun dari Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional

(OI) sehingga mempengaruhi penetapan target di setiap tahunnya.

Selain menyelesaikan dokumen – dokumen permohonan fasilitas diplomatik dari

Perwakilan Negara Asing di Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah melakukan

pemutakhiran database antara lain Database Konsul Honorer Perwakilan Negara Asing di

Indonesia; Database Pengamanan, Pengawasan dan Kasus yang dihadapi oleh Perwakilan

Negara Asing di Indonesia; Database Barang dan Minuman Beralkohol dari Perwakilan Negara

Asing di Indonesia; Database Perizinan Bangunan dan Frekuensi Radio kepada Perwakilan

Negara Asing di Indonesia; serta database Kendaraan Bermotor (Ranmor) dan Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (TNKB) Nopol CD/CC.

Pemutakhiran database tersebut mutlak dilakukan sebagai media pengawasan dan

pengendalian terhadap fasilitas – fasilitas diplomatik yang telah diberikan kepada Perwakilan

Negara Asing di Indonesia beserta pejabatnya. Database tersebut juga bertujuan untuk

memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan, terkait permohonan

pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya di Indonesia yang memerlukan

penelaahan dan kontrol yang terukur

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian perizinan fasilitas

diplomatik kendaraan bermotor Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya di Indonesia,

Kementerian Luar Negeri juga secara berkala melakukan rapat Tim Penilai Kewajaran (TPK)

yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada pimpinan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pencapaian komponen 3 Indeks IKU-6, Kementerian Luar Negeri menghadapi

kendala di antaranya banyaknya dokumen permohonan fasilitas dari Perwakilan Negara

Asing dan Organisasi Internasional yang diterima tidak lengkap, sehingga dalam rangka

pemrosesan pemberian fasilitas (Privileges and Immunities) tidak dapat dilakukan dan tidak

sesuai dengan peraturan. Selain itu, kebijakan pemberian fasilitas Privileges and Immunities

bagi beberapa organisasi internasional seperti ASEAN dan Diplomat negara sahabat yang

bukan anggota negara-negara ASEAN yang ditepatkan sebagai diplomat di ASEAN secretariat

juga masih menjadi kendala yaitu belum adanya kebijakan yang mengatur pemberian

Privileges and Immunities. Kendala lain menyangkut pemberian fasilitas adalah menyangkut

beberapa kantor perwakilan dagang dan turis negara sahabat yang saat ini mulai banyak

dibuka dan pemberian fasilitasnya belum dapat dilakukan secara resiprokal.



Untuk mengatasi kendala tersebut, pada akhir tahun 2014 Kementerian Luar Negeri

telah mengadakan rapat pembahasan yang lebih intensif pemberian Privileges and Immunities

bagi diplomat asing non member of ASEAN Country yang ditempatkan di ASEAN Secretariat,

dan juga pemberian standarisasi pemberian Privileges and Immunities bagi diplomat negara-

negara ASEAN di ASEAN Secretariat, dan diharapkan kebijakan pemerintah dalam pemberian

fasilitas Privileges and Immunities dapat segera terealisasi.




pada tahun 2011 dan 2012 telah melampaui 100%, karena IKU masih berorientasi kegiatan,






akuntabel.


Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Lama: Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Keprotokolan, Kekonsuleran, Fasilitas Diplomatik dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

92,5 128,18 103,83 - -

Revisi: Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (SS-5)

- - - 94,96 85,42



D.6 Sasaran Strategis (SS-6):

Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan Internasional

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan proses globalisasi yang begitu

pesat dewasa ini telah memberi pengaruh relatif besar sehingga memberi dampak yang tidak

hanya berupa manfaat dan peluang, namun juga tantangan bagi kepentingan nasional.

Menyikapi dampak yang ditimbulkan, minimal ada 2 (dua) hal penting yang dapat dilakukan.

Pertama, Indonesia mampu memperoleh manfaat, dan sekaligus menghindari potensi yang

berakibat menimbulkan ancaman, dan apabila mampu mendekatkan antara faktor domestik

dan faktor internasional. Kedua, bahwa peran aktif diplomasi tidak hanya memproyeksikan

kepentingan nasional, tetapi juga harus mampu mengkomunikasikan perkembangan-

perkembangan di dunia luar ke dalam negeri. Dengan demikian, diplomasi harus mampu

mendekatkan jarak antara faktor-faktor internasional dan domestik, serta mampu menjadi

ujung tombak yang memperjuangkan kepentingan nasional, dan sekaligus

mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan dunia luar ke dalam negeri.

Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Meningkatnya citra Indonesia di mata

publik domestik dan internasional” sebagai Sasaran Strategis 6 (SS-6) diukur dengan

Indikator Kinerja Utama 7 (IKU-7) “Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan

hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional”.

Peningkatan dilakukan melalui serangkaian komunikasi efektif atas perkembangan-

perkembangan dan pelaksanaan politik luar negeri kepada publik di dalam negeri dan luar

negeri yang ditandai dengan meningkatnya citra positif Indonesia di wilayah negara

akreditasi, dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri

Indonesia, pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia,

banyaknya press release yang dimuat di media nasional maupun asing, peningkatan

permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima, peningkatan kegiatan

bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular, banyaknya negara yang hadir

dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

Pada tahun 2014, capaian kinerja SS-6 ditargetkan dengan Indeks 6 dengan

capaian Indeks 9 (97,52%) dengan kategori capaian “istimewa” (range capaian 95<x>100),

yang diperoleh dari komponen dan pembobotan sebagai berikut :


(%)

Batas Toleransi Realisasi


1 Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi (Komponen-1 IKU-7 SS-6)

30 89,39 - 26,82

2 Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia (Komponen-2 IKU-7 SS-6)

20 101,62 - 20,32




(%)

Batas Toleransi Realisasi


3 Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia (Komponen-3 IKU-7 SS-6)

20 94 - 18,8

4 Persentase permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima (Komponen-4 IKU-7 SS-6)

10 130,48

120 12

5 Persentase kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular (Komponen-5 IKU-7 SS-6)

10 120 - 12

6 Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik (Komponen-6 IKU-7 SS-6)

10 75,83 - 7,58

% Capaian SS- 6 97,52

Indeks SS-6 Capaian 9

Target 6

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, posisi Indeks 9 atas capaian SS-6 di tahun

2014 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Begitupun dari sisi persentase capaian,

pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 16,48% (97,52%

pada tahun 2014 dari 81,04% pada tahun 2013). Peningkatan capaian SS-6 tahun 2014

merupakan refleksi dari semakin meningkatnya citra positif Indonesia di mata publik

domestik dan internasional.


No Komponen Realisasi 2013 (%)


2013 (%)

Realisasi 2014 (%)


2014 (%) 1 Persentase citra positif Indonesia di

wilayah negara akreditasi (Komponen-1 IKU-7 SS-6)

85 25,5 89,39 26,82

2 Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia (Komponen-2 IKU-7 SS-6)

100 20 101,62 20,32

3 Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia (Komponen-3 IKU-7 SS-6)

78,49 7,84 94 18,8

4 Persentase permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima (Komponen-4 IKU-7 SS-6)

62,57

6,25 120

12

5 Persentase kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular (Komponen-5 IKU-7 SS-6)

66,67 6,66 120 12

6 Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik (Komponen-6 IKU-7 SS-6)

79,17 7,91 75,83 7,58

% Capaian SS-6 81,04% (Baik)

97,52%*) (Istimewa)


*)Telah mengalami peningkatan sebesar 16,48%



Hingga penghujung tahun 2014, Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri dari

sasaran strategis ”Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik dan

Internasional” adalah 97,52% (capaian kinerja predikat istimewa), sementara pada tahun

2013 diperoleh 81,04% (capaian kinerja predikat baik), sehingga capaian kinerja

Kementerian Luar Negeri mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara

keseluruhan dapat dijelaskan bahwa hasil capaian diplomasi Kementerian Luar Negeri yang

digambarkan melalui sasaran ”Meningkatnya Citra Indonesia Dimata Publik Domestik

dan Internasional” adalah kontribusi bagi peningkatan dan penguatan dukungan serta

kepercayaan masyarakat Internasional serta terpeliharanya keutuhan dan integritas negara

kesatuan Republik Indonesia serta pemulihan ekonomi nasional.

Bukti konkret meningkatnya citra positif Indonesia di publik domestik dan

internasional dapat dilihat dari adanya pemberitaan positif mengenai berbagai forum/ acara

yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri antara lain Cooperation Among East

Asian Countrries for Palestinian Development (CEAPAD), the 6th Global Forum United Nation

Alliance of Civilization (UNAOC), Bali Democracy Forum (BDF), Presidential Friends of

Indonesia, Interfaith Dialogue and Empowering the Moderates, Indonesian Arts and Culture

Scholarship (Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia-BSBI) dan Indonesian Channel, Outstanding

Student for the World, Public Diplomacy Campaign, Duta Belia, Updates from the Region,

Diplomatic Gathering, Public Lecture, Pelayanan Publik, Promosi dan Community Outreach

MKAA (Museum Konferensi Asia Afrika), Terbitan Tabloid Diplomasi, dan South-south

Cooperation Forum.

Respon positif dari pernyataan dukungan dan apresiasi para tokoh/pejabat tinggi

negara yang dikutip dari media elektronik dan cetak untuk peningkatan citra positif

Indonesia, yang disampaikannya dalam beberapa forum penting yang diselenggarakan oleh

Indonesia, a.l. dapat dilihat pada skema berikut ini:



Selain pernyataan dukungan dan apresiasi dari para pejabat pemerintahan, tokoh,

pejabat tinggi negara, peningkatan citra Indonesia dapat pula ditunjukkan dari pelaksanaan

diplomasi dalam bidang seni dan budaya, misalnya melalui program Beasiswa Seni dan

Budya Indonesia (BSBI). Seperti diketahui bahwa sejak dimulainya BSBI pada 2003, jumlah

total peserta yang mengikuti BSBI hingga 2014 mencapai sebanyak 588 peserta. Angka

tersebut menunjukkan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat di negara sahabat

akan budaya Indonesia, yang pada gilirannya, para penerima beasiswa BSBI tersebut dapat

menjadi aset mempromosikan Indonesia di negara masing-masing.

Disamping itu, dalam konteks dialog lintas agama, Pemerintah Indonesia melalui

Kemlu RI dan Kemenag RI telah melaksanakan serangkaian Dialog Lintas Agama (DLA), baik

pada tingkat bilateral, regional maupun multilateral sejak 2004. Pada tingkat multilateral,

Indonesia telah aktif dalam berbagai forum DLA, a.l.melalui The Non-Aligned Movement

(NAM) Interfaith Dialogue dan United Nations Alliance of Civilization (UNAOC). Upaya pro-

aktif Indonesia ini ditargetkan untuk melawan stereotip negatif tentang Islam yang

berkembang di Barat dimana terdapat anggapan bahwa Islam berada dibalik berbagai aksi

terorisme.

Dialog Lintas Agama juga sangat bermanfaat menampilkan Indonesia sebagai negara

multikultur yang hidup bertoleransi dan harmoni, sekaligus memberikan kontribusi demi

terciptanya “harmony among civilizations”. Kegiatan DLA melibatkan berbagai pemangku

kepentingan antara lain tokoh agama, masyarakat madani, akademisi, media, dan generasi

muda.Pada tingkat bilateral, jumlah negara yang telah menjalin kerjasama DLA dengan

Indonesia dapat dilihat pada diagram berikut:

Data di atas menunjukkan bahwa Dialog Lintas Agama pada tingkat bilateral, yang

telah menjalin kerjasama dan berpartisipasi aktif sejumlah 25 negara sejak dicanangkan

sejak 2004, yaitu Amerika Serikat (2010, 2012), Austria (2009, 2010), Belanda (2009),

Bulgaria (2010), Ceko (2010), Ethiopia (2011), Hungaria (2010), Inggris (2008), Italia (2009,

2012), Jerman (2010, 2011, 2013), Kanada (2008,2013), Lebanon (2008, 2011), Polandia

(2011,2013), Rusia (2009), Serbia (2011,2013), Spanyol (2010), Uni Eropa (2010), Vatikan

(2008), Yunani (2011), Chile (2012), Argentina (2012), Pakistan (2012), Kroasia (2014),

Bosnia (2014) dan Slovakia (2014).

Peningkatan citra Indonesia dapat pula digambarkan melalui peningkatan

pengunjung website Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi berkaitan

dengan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara di dunia. Sepanjang

tahun 2014, dalam hal capaian kinerja rata-rata pengunjung website Kemlu, tercatat bahwa

dari target 37.000 pengunjung website Kemlu dalam sebulan, ternyata berdasarkan hasil

Google Analytic, terdapat rata-rata 36.162 pengunjung website Kemlu dalam satu bulan.

Tingginya jumlah pengunjung website Kemlu tersebut dipengaruhi oleh makin dikenalnya



website Kemlu oleh publik sebagai website yang dapat dipercaya (kredibel) dan dapat

diandalkan, antara lain akibat dari terintegrasinya portal Kemlu dengan website Perwakilan,

serta meningkatnya kesadaran Satker untuk memanfaatkan website Kemlu untuk

mempublikasikan berita dan kegiatan Satker yang terkait dengan pelaksanaan diplomasi

Indonesia, seperti hasil-hasil sidang KTT Asean, BDF, UNAOC dan sebagainya. Berita di

website juga menjadi rujukan bagi banyak media nasional maupun internasional. Guna

mempertahankan kredibilitas dan kehandalan website tersebut, Kementerian Luar Negeri

akan melakukan redesign tampilan agar lebih responsif serta meningkatkan kualitas konten

serta kemampuan SDM pengelola website.

Disamping itu, upaya-upaya peningkatan citra Indonesia tidak terlepas dari kondisi

keamanan yang kondusif, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai bagian dari upaya

tersebut, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014 telah melakukan kegiatan Koordinasi,

Evaluasi, dan Bimbingan Teknis Sistem Pengamanan Perwakilan RI atau yang lebih dikenal

dengan istilah sterilisasi pada 13 (tiga belas) Perwakilan. Bimbingan Teknis dan Evaluasi

Sistem Pengamanan Perwakilan RI di luar negeri dilakukan agar Perwakilan RI dan

personilnya mampu menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan

selama melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain Kementerian Luar Negeri, instansi lainnya

yang terlibat dalam tim evaluasi yaitu Pusat Komunikasi Kemlu, Lembaga Sandi Negara, dan

Badan Intelijen Negara. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, tim mengevaluasi kesiapan

fisik gedung, aset Perwakilan, pelaksanaan prosedur pengamanan, kondisi keamanan

personalia, tingkat keamanan komunikasi dan informasi Perwakilan sehingga terhindar dari

aksi penyadapan yang dilakukan oleh pihak lain.

Jumlah Perwakilan RI di luar negeri yang dievaluasi setiap tahunnya serta jumlah

akumulatif Perwakilan RI yang telah dievaluasi sejak tahun 2004 sampai 2014 terangkum

dalam diagram sebagai berikut.

Meskipun sasaran SS-6 telah tercapai dengan istimewa, namun dalam rangka

meningkatkan kinerja masih dihadapi kendala misalnya dalam konteks diplomasi publik

yaitu relatif terlalu luasnya stakeholder yang menjadi target, sehingga menyebabkan tidak

optimalnya informasi yang ingin disampaikan. Selain itu, kepedulian dan minat stakeholder

juga yang masih rendah. Dalam konteks pemberitaan media asing, beberapa media

internasional masih menyoroti isu-isu negatif mengenai Indonesia, misalnya bencana alam,

korupsi, pelanggaran HAM dan lingkungan hidup, yang dapat mempengaruhi pandangan

publik internasional. Disamping itu, kendala lain adalah masalah sumber daya yang dimiliki

kurang mendukung, khususnya SDM, sarana dan prasarana pendukung lainnya.



Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri telah berupaya mengatasi kendala-

kendala utama tersebut diantaranya melakukan langkah-langkah asas prioritas dari

stakeholder yang dapat dijangkau. Sementara mengatasi kurangnya minat stakeholder

ditempuh langkah proaktif dengan memberikan insentif dan melakukan kunjungan ke

wilayah-wilayah yang sulit terjangkau.Sementara untuk mengurangi pemberitaan negatif

media massa, yaitu dengan jalan memperbanyak frekuensi pertemuan dengan media melalui

mediagathering, menghadirkan narasumber yang berkompeten. Kementerian Luar Negeri

juga memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada saat ini guna mengoptimalkan

pelaksanaan kinerja. Langkah solutif kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus

melakukan langkah-langkah engagement dengan media massa secara lebih intensif melalui

media gathering dan meningkatkan jumlah peserta Journalist Visit Program

ANALISA IKU-7 SS-6: Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri

dari persepsi masyarakat domestik dan internasional diperoleh dengan 6 komponen dengan

pembobotan yang berbeda, yaitu:

Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi 30

Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

20

Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia

20

Persentase permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima 10

Persentase kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular 10

Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik 10

Analisis Komponen 1 IKU 7 SS-6: Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara

akreditasi

Citra Positif Indonesia di wilayah negara akreditasi diperoleh dengan menggunakan

data primer langsung dari 132 (seratus tiga puluh dua) Perwakilan RI di luar negeri dengan

menyampaikan data quesioner kepada stakeholders Perwakilan RI, yang mencakup aspek

politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari jumlah 132 (seratus tiga puluh dua), terdapat 84

(delapan puluh empat) perwakilan yang menyampaikan kembali jawaban quesioner.

Adapun stakeholders yang menjadi target survey diantaranya berasal dari unsur

pemerintah, parlemen, pengusaha, kalangan akademisi, media negara setempat, dan

masyarakat umum lainnya. Berdasarkan hasil survey, secara keseluruhan diperoleh hasil

bahwa stakeholders yang menjawab sangat setuju dan setuju adalah sebesar 89,39%. Bila

dibandingkan dengan tahun 2013, citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi

berhasil meningkat sebesar 4,88% dari 84,51% menjadi 89,39% sebagaimana tergambar

dalam grafik berikut ini.



Keterangan

*) Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Kurang Setuju (KS); Tidak Setuju (TS); Tidak Tahu/Kosong (TT/K) **) Persentase Citra Positif Indonesia sebesar 89,39% (42,49% Sangat Setuju + 46,90% Setuju)

Dari tiga bidang pertanyaan yang diajukan, berbeda dengan tahun 2013 dimana citra

positif Indonesia tertinggi diraih di bidang sosial budaya (88,4%) yang diikuti oleh politik

(86,63%) dan ekonomi (78%), pada tahun 2014 penilaian positif terbesar para responden

tertuju di bidang politik, diikuti oleh bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Secara

politik, citra positif Indonesia yang ditandai dengan jawaban sangat setuju dan setuju

mencapai 91,12%, secara ekonomi 89,91%, secara sosial budaya 87,14%.

Tabel Hasil Jawaban Kuesioner Citra Positif Indonesia di Wilayah Negara Akreditasi Tahun 2014

Bidang SS S KS TS

Politik 39,14% 51,99% 5,13% 0.49%

Ekonomi 41,84% 48,06% 8,27% 0.66%

Sosial Budaya 46,50% 40,64% 10,19% 2,30%

Berdasarkan jawaban dari responden, penilaian positif tertinggi terhadap Indonesia

di bidang politik terletak pada pengakuan akan keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2014 yang

diapresiasi dunia sebagai indikator kedewasaan demokrasi Indonesia (92,91%), sedangkan

pernyataan “Inisiatif dan kontribusi Indonesia diakui di fora internasional (misalnya: APEC,

UNAOC, BDF, CEAPAD, MSG)” mendapat tanggapan negatif terbesar dari para responden

yakni sebesar 7,06%. Rincian selengkapnya disajikan dalam diagram sebagai berikut:



Di bidang ekonomi, 96,43% responden menanggapi secara positif status

Indonesia sebagai mitra dagang yang prospektif. Sedangkan pernyataan “Indonesia mulai

dikenal sebagai negara donor dan negara mitra dalam kerjasama pembangunan (teknik dan

finansial)” mendapat tanggapan negatif terbesar yakni 25,47% dari responden. Hal ini

tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah RI untuk lebih agresif dalam menyebarluaskan

kontribusi Indonesia dalam kerja sama permbangunan baik teknik maupun finansial.



Sementara di bidang sosial budaya, sebanyak 95,68% responden memberikan

persepsi positif dengan mengenal Indonesia sebagai negara multikultural dengan penduduk

muslim moderat terbesar. Hanya saja, umumnya liputan media massa setempat mengenai

Indonesia dirasa masih kurang memadai untuk dapat menambah pemahaman tentang

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tanggapan negatif para responden (37,15%)

terkait ketersediaan informasi mengenai Indonesia di media massa setempat. Untuk

mengatasi hal tersebut, kiranya Perwakilan RI dapat melakukan pendekatan kepada media

massa di negara akreditasi untuk menginformasikan berita positif mengenai Indonesia dan

mendorong media setempat untuk melakukan peliputan ke Indonesia.

Analisis Komponen 2 IKU-7 SS-6: Persentase dukungan konstituen terhadap aset

diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian Komponen-2 IKU-7 SS-6 yaitu Persentase

dukungan konstituen terhadap asset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia,

Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa dari target 90% konstituen yang mendukung aset

diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia, sebanyak 101,62% konstituen menyatakan

mendukung. Dengan demikian, capaian untuk komponen IKU tersebut adalah sebesar

112,91% sebagaimana tabel di bawah ini.




TAHUN 2013 TAHUN 2014 Jumlah peserta

yang mendukung

Jumlah kuesioner yang

diterima

Jumlah peserta

yang mendukung

Jumlah kuesioner

yang diterima

Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

491 491 24.734 24.340

REALISASI (%) 100 101,62 CAPAIAN (%) 117,65 112,91



Pada Tahun 2014, dari sisi realisasi terjadi peningkatan sebesar 1,62% dibandingkan

Tahun 2013. Hal ini dikarenakan selain bentuk kuesioner, bentuk dukungan diberikan

melalui tanggapan konstituen atas keberhasilan pelaksanaan Beasiswa Seni dan Budaya

Indonesia, Outstanding Student for the World, Duta Belia, Public Lecture, Pelayanan Publik,

Update from the Region, Sosialisasi Isu Aktual dan Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia

maupun pengisian buku tamu MKAA.

Salah satu program prioritas diplomasi publik Indonesia adalah Beasiswa Seni dan

Budaya Indonesia (BSBI). Pada tahun Akademik 2014, BSBI telah diikuti oleh 70 Peserta dari

45 negara. Pelaksanaan BSBI dibagi menjadi dua yaitu: (1) BSBI Program Reguler yang

diikuti oleh 60 orang peserta dan ditempatkan di sanggar-sanggar di Bandung, Solo,

Surabaya, Bali dan Makassar. Adapun kurikulum pelatihan/studi yaitu pelatihan tari, musik

tradisional dan kearifan lokal Indonesia, dan (2) BSBI Program Kekhususan Indonesian

Studies for Future Indonesianist yang mengundang 10 peserta dari 10 negara yakni Australia,

AS, Belanda, Italia, Rusia, Suriname, Vietnam, Jerman, Jepang dan Azerbaijan. Sampai kurun

waktu 2003–2014, telah tercatat sebanyak 588 peserta/alumni BSBI Reguler dan

Kekhususan yang berasal dari 58 negara.

Tabel Data Penerima Beasiswa BSBI (Orang)

NEGARA TAHUN 2003-2014

TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

12 24 37 40 49 46 43 42 43 50 40 40 466

AMERIKA DAN EROPA

0 0 0 0 0 5 7 20 16 15 29 30 122

JUMLAH 12 24 37 40 49 51 50 62 59 65 69 70 588

Jumlah peserta dan negara pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2013 yang mencerminkan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat di negara

sahabat akan budaya Indonesia. Peserta BSBI diharapkan dapat menjadi aset untuk

mempromosikan Indonesia di negara masing-masing. Merujuk laporan Perwakilan RI,

alumni BSBI banyak berpartisipasi dalam program promosi Indonesia di negara akreditasi,

baik atas koordinasi Perwakilan RI maupun yang bersifat mandiri.



Pembukaan BSBI pada bulan Maret 2014 dan penyelenggaraan Indonesian Channel di UPN Veteran Yogyakarta

pada bulan Juni 2014

Selain itu, Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan keberadaan dan peranan

Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) sebagai aset diplomasi melalui community outreach,

dengan menjaga hubungan baik dengan para kelompok masyarakat dan mitra sahabat

MKAA. Program ini telah menghasilkan capaian berupa penghargaan yang diperoleh MKAA

dalam kategori “Museum Paling Bersahabat“ dari Komunitas Jelajah (komunitas independen

yang peduli terhadap peristiwa, tempat, pelaku

sejarah dan budaya), yang penganugerahannya

ditayangkan pada 25 Juni 2014 dalam acara “Kick

Andy”, Metro TV. Community outreach MKAA

telah berhasil memunculkan penghayatan yang

mendalam bagi para mitra dan sahabat MKAA

terhadap pesan-pesan koleksi sehingga terbentuk

identitas kolektif tentang citra MKAA sebagai

rumah tempat belajar dan mengaktualisasikan

diri.

Analisis Komponen 3 IKU 7 SS-6: Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia

yang dimuat media asing di Indonesia

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian komponen 3 IKU-7 yaitu Persentase

pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat di media asing di Indonesia, Kementerian

Luar Negeri menargetkan bahwa dari seluruh pemberitaan tentang Indonesia yang dimuat

oleh media massa asing di Indonesia, terdapat 90% pemberitaan yang positif (artinya,

pemberitaan yang dapat membentuk opini publik yang positif tentang Indonesia). Dalam

realisasinya terdapat 1911 pemberitaan tentang Indonesia yang positif (94%) dari 2034

pemberitaan tentang Indonesia yang dimuat pada media massa asing. Dengan demikian,

capaian untuk komponen IKU tersebut adalah sebesar 104,4%.

Penerimaan penghargaan “Museum Paling Bersahabat” untuk Museum Konferensi Asia Afirika

Bandung dalam Museum Awards 2014







Pemberitaan yang dimuat

Pemberitaan yang

disebarkan

Pemberitaan yang

dipantau

Pemberitaan media asing yang positif

Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat di media asing di Indonesia

73 93 2.034 1.911

REALISASI (%) 78,49 94 CAPAIAN (%) 98,11 104,40

Pada Tahun 2014, terjadi peningkatan realisasi sebesar 15,51% dan capaian sebesar

6,29% dibandingkan Tahun 2013. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya yang

dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pendekatan substansial kepada para

jurnalis baik secara perorangan maupun institusi antara lain media gathering dan media

briefing. Selain itu, upaya peningkatan kualitas konten portal situs Kementerian Luar Negeri

juga senantiasa dilakukan antara lain melalui pelatihan penulisan jurnalistik untuk

pengelolaan situs Kemlu bagi para staf Kementerian Luar Negeri yang terlibat dalam forum

News Management Gathering (NMG). Kementerian Luar Negeri juga berupaya meningkatkan

jumlah press release yang disebarkan kepada media. Selain itu, aktif menyusun Lembar

Informasi tentang isu-isu tertentu yang sedang berkembang, atau tentang penyelenggaraan

suatu event internasional yang merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi Indonesia

guna disebarkan kepada media.

Dari 2.034 pemberitaan tentang Indonesia yang dipantau pada media massa asing

(online) sepanjang 2014, terdapat 1.911 pemberitaan yang memiliki sentimen berita yang

positif ataupun netral, sehingga pemberitaan dimaksud diyakini dapat membentuk opini

positif di kalangan pembacanya karena menyajikan berita yang faktual, aktual, berimbang,

dan menyajikan substansi pemberitaan yang tidak tendensius. Hal ini tentunya membantu

upaya pencapaian sasaran strategis “Terbentuknya opini publik yang positif terhadap

kepentingan nasional Indonesia”.

Trend Pemberitaan Positif tentang Indonesia pada Media Online Asing Sepanjang Tahun 2014

Keterangan: Batang sebelah kiri adalah total pemberitaan yang dipantau Batang sebelah kanan adalah jumlah artikel/pemberitaan yang bersentimen positif tentang Indonesia Nilai angka dalam puluhan



Meskipun capaian kinerja IKU Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang

dimuat di media asing di Indonesia tersebut terkategori sangat baik, namun dalam

pelaksanaannya Kementerian Luar Negeri masih menghadapi kendala, yaitu adanya

penilaian (persepsi) media tertentu terhadap “nilai berita” yang terkandung dalam suatu

bahan pemberitaan yang disebarkan kepada media. Akibatnya, keputusan untuk memuat

atau tidak memuat pemberitaan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi media.

Diproyeksikan, pemberitaan positif tentang Indonesia oleh media massa asing dalam

lima (5) tahun ke depan dapat terus mengalami peningkatan, mengingat semakin

bertambahnya sumber-sumber informasi tentang pelaksanaan kebijakan hubungan luar

negeri yang dapat dengan mudah diakses oleh jurnalis, khususnya website dan media sosial

Kementerian Luar Negeri. Sebagai langkah kedepan, kualitas konten dan sarana website

(portal situs) serta media sosial (facebook dan twitter) Kemlu akan terus ditingkatkan di

tahun-tahun mendatang. Pengembangan akses website Kemlu melalui aplikasi berbasis

android sedang direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan media gathering/media briefing dalam rangka pengayaan informasi kepada para

wartawan/jurnalis mengenai isu-isu tertentu yang sedang berkembang dalam konteks pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri Indonesia. Gambar di atas adalah 2 dari 16 kali pelaksanaan media

gathering/media briefing sepanjang tahun 2014 (tanggal 19 Februari 2014 di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, dan 10 Maret 2014 di Midori Restaurant, Jakarta).

Analisis Komponen-4 IKU-7 SS-6: Persentase permintaan bantuan kerjasama teknis

dari Indonesia yang diterima

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian Komponen-4 IKU-7 SS-6 yaitu “Persentase

permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima“, Kementerian Luar

Negeri mencatat bahwa jumlah permintaan kerjasama teknik meningkat dari 187

permintaan pada tahun 2013 menjadi 244 permintaan pada tahun 2014 atau sebesar

130,48%. Peningkatan ini menunjukkan pengakuan negara lain akan kapasitas yang dimiliki

oleh Indonesia.

Melalui pemberian bantuan teknik dalam bentuk capacity building, Pemerintah

Indonesia mengharapkan agar peluang pasar bagi produk/jasa Indonesia menjadi lebih luas.

Matriks permintaan tahun 2014 capaian untuk komponen IKU tersebut adalah sebesar

130,48% sebagaimana tabel di bawah ini:




TAHUN 2013 TAHUN 2014 Permintaan

bantuan kerjasama

teknik tahun

berjalan

Permintaan

bantuan

kerjasama

teknik tahun

sebelumnya

Permintaan bantuan

kerjasama teknik tahun

berjalan

Permintaan bantuan

kerjasama teknik tahun sebelumnya

Persentase permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

187 117 244 187

REALISASI (%) 159,83 130,48

Pada tahun 2014, dari sisi realisasi terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2013

namun hal tersebut tidak mencerminkan penurunan kinerja. Adanya peningkatan pada

permintaan bantuan dari negara-negara sahabat dikarenakan negara-negara tersebut telah

mengetahui kapasitas yang dimiliki Indonesia. Hal ini didukung dengan diterbitkannya buku

tentang Kapasitas Indonesia yang disusun bersama dengan Japan International Cooperation

Agency (JAICA). Buku tersebut disampaikan kepada seluruh Perwakilan RI di luar negeri dan

perwakilan asing di Jakarta.

Pada acara-acara tertentu yang terkait dengan program kerjasama selatan-selatan

dan triangular, Kementerian Luar Negeri melibatkan para stakeholders terkait untuk turut

serta mempromosikan kapasitas unggulan yang dimiliki Indonesia, baik dalam bentuk

produk (peralatan pertanian, perlengkapan manajemen bencana, peralatan perikanan), dan

jasa (konsultan, konstruksi, kesehatan).

Sebagai langkah kedepan, pemberian bantuan kerjasama teknis Indonesia akan

mengacu kepada Cetak Biru Tim Koordinasi Nasional KSST yang disusun bersama oleh

Kemlu, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara.



International Training On Micro FinanceYangon, Myanmar, 1 – 5 September 2014

International Training Program on Fisheries Processing

Product and Seashell Handicraft Making for MSG Member Countries and Timor Leste, Bali, 28 April 2014

Analisis Komponen-5 IKU-7 SS-6: Persentase kegiatan bantuan kerjasama teknis

melalui mekanisme triangular

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian Komponen-5 IKU-7 SS-6 yaitu Persentase

kegiatan bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme triangular, Kementerian Luar Negeri

mencatat bahwa dari target 10% telah terjadi peningkatan realisasi kegiatan triangular

tahun 2014 sebanyak 120%. Peningkatan realisasi tersebut didapat dari peningkatan

kegiatan triangular dari 5 kegiatan di tahun 2013 menjadi 6 kegiatan di tahun 2014. Dengan

demikian capaian untuk komponen IKU tersebut adalah sebesar 120% sebagaimana tabel

berikut ini:



Jumlah kegiatan

triangular tahun

berjalan

Jumlah kegiatan triangular

tahun sebelumnya

Jumlah kegiatan

triangular tahun

berjalan

Jumlah kegiatan

triangular tahun

sebelumnya

Persentase kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular

5 3 6 5

REALISASI (%) 166,67 120

Pada Tahun 2014, dari sisi realisasi terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2013

namun hal tersebut tidak mencerminkan penurunan kinerja, mengingat secara nyata jumlah

kegiatan bertambah dan mitra triangular yang pada Tahun 2013 hanya 2 negara (Amerika

Serikat dan Jepang), namun pada tahun 2014 mitra triangular meningkat menjadi 4 negara

(Amerika Serikat, Norwegia, Belanda, dan Jepang). Negara-negara mitra ini yakin bahwa

Indonesia memiliki keunggulan dan tenaga ahli/pakar di bidang manajemen bencana, good

governance, pertanian, micro finance, dan perikanan dan kelautan.

Peningkatan kerjasama triangular dengan negara mitra pembangunan maupun

organisasi internasional hal ini menunjukkan kepercayaan akan peran Indonesia dalam turut

serta memberikan kontribusi pada pembangunan global. Peran aktif Kementerian Luar

Negeri dalam menjalin hubungan dengan kerjasama dengan negara mitra pembangunan



maupun organisasi internasional telah membuahkan hasil yang positif terutama dalam hal

pendanaan melalui mekanisme triangular. Bertambahnya pendanaan pada mekanisme

triangular turut menambah jumlah kegiatan dari 5 kegiatan di tahun 2013 menjadi 6

kegiatan di tahun 2014. Hal ini menunjukkan pula adanya ketertarikan dan kepercayaan dari

negara mitra pembangunan maupun organisasi internasional terhadap kemampuan

Indonesia dalam memberikan capacity building kepada negara-negara berkembang.

Sebagai langkah kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus menjalin hubungan

baik dengan negara-negara mitra pembangunan dan organsiasi internasional, melalui

kegiatan kunjungan lapangan bagi negara-negara donor guna melihat secara langsung

kapasitas yang dimiliki oleh balai latihan maupun pemerintah daerah; serta penyelenggaraan

focus group discussion secara reguler dengan negara-negara mitra untuk memaparkan

kebijakan dan tujuan program capacity building Indonesia.

Analisis Komponen-6 IKU-7 SS-6: Persentase negara yang hadir dalam rangka

kegiatan diplomasi publik

Sepanjang tahun 2014, dalam hal capaian komponen 6 IKU-7 SS-6 yaitu Persentase

negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik, Kementerian Luar Negeri

mencatat bahwa dari 120 negara dan organisasi internasional yang diundang dalam Bali

Democracy Forum VII 2014, dan sejumlah 87 negara dan 4 organisasi internasional telah

hadir. Berdasarkan perbandingan ini, persentase realisasi komponen 6 IKU-7 SS-6 mencapai

75,83% dan persentase capaian sebesar 84,25%, sebagaimana tabel di bawah ini:


TAHUN 2013 TAHUN 2014 Jumlah

negara dan organsasi

internasional yang hadir

Undangan yang

disebarkan

Jumlah negara dan organsasi

internasional yang hadir

Undangan yang

disebarkan

Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik

95 120 91 120

REALISASI (%) 79,17 75,83 CAPAIAN (%) 93,14 84,25

Pada tahun 2014, dari sisi realisasi maupun capaian terjadi penurunan dibandingkan

Tahun 2013 namun hal tersebut tidak mencerminkan penurunan kinerja. Hal ini juga terlihat

dengan meningkatnya bobot BDF VII dengan kehadiran 4 Kepala Negara/Pemerintahan

(Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste), naik dari 3 Kepala/Pemerintahan yang

hadir pada BDF VI 2013 (Indonesia, Brunei Darussalam, Timor Leste).

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memprakarsai BDF sebagai satu-satunya forum

mengenai demokrasi di wilayah Asia Pasifik. BDF merupakan bentuk upaya Pemri dalam

mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di

kawasan. BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis untuk Asia

dalammewujudkan pembangunan ekonomi dan politik yang seimbang, menciptakan

perdamaian dan stabilitas, serta memajukan kualitas penghormatan hak asasi manusia dan

nilai-nilai kemanusiaan di kawasan.



Tabel Jumlah Delegasi pada Bali Democracy Forum

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negara Peserta+Observer+OI 28 31 40 77 85 95 91

Kepala Negara/Pemerintahan 4 4 4 8 12 3 4

Presiden RI berfoto bersama para delegasi pada kegiatan Bali Democracy Forum VII tanggal 10-11 Oktober 2014

Sebagai langkah kedepan, Kementerian Luar Negeri terus mendukung upaya

menjalankan peran strateginya mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di luar

negeri kepada publik di dalam negeri, menyerap masukan dan aspirasi publik di dalam

negeri, memantapkan citra Indonesia di luar negeri dan berperan aktif menggalang

koordinasi dengan semua kalangan, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya

memperjuangkan kepentingan nasional.




pada tahun 2011 telah melampaui 100% (144,25%), karena IKU masih berorientasi

kegiatan, proses, dan setingkat output. Sejak tahun 2013, SS-6 didukung dengan IKU yang

lebih tinggi dan terukur dengan menggunakan indeksasi yang disertai dengan setting target


Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Lama: Menguatnya Dukungan dan Kepercayaan Masyarakat Internasional bagi Terpeliharanya Keutuhan dan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Nasional

91,94 144,25 83,16 - -

Revisi: Meningkatnya citra Indonesia dimata publik domestik dan internasional (SS-6)

- - - Indeks 6 (81,04%)

Baik

Indeks 9 (97,52%) Istimewa



yang lebih progresif dan menantang khususnya di tahun 2013 dan 2014. Hal ini

menyebabkan sepintas kinerja capaian SS-6 tahun 2013—2014 secara kuantitatif mengalami

penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun secara kualitas, kinerja Kementerian

Luar Negeri lebih akuntabel.



E. Analisis Program/Kegiatan

PROGRAM SASARAN STRATEGIS PAGU PER TAHUN (dlm juta Rupiah) EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

SERTA REKOMENDASI 2010 2011 2012 2013 2014 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

40,515.30

85,788.24

37,885.92

54,627.38

53,976.88

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan. Penekanan intensifikasi pada kegiatan pemasyarakatan di publik domestik.

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral


347,688.70

343,962.90

304,344.57

394,892.90

303,093.60

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika


36,885.56

33,573.90

42,080.00

36,150.00

32,368.79

35,420.25

191,984.45

49,913.23

46,388.80

33,439.90

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan, tetapi pada level kegiatan perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan beban kerja di wilayah Asia Timur dan Pasifik, perlu di split menjadi Asia Timur dan Asia Tenggara.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa



PROGRAM SASARAN STRATEGIS PAGU (Rp) PER TAHUN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA REKOMENDASI 2010 2011 2012 2013 2014

Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional


34,182.26

35,360.00

25,523.64

37,714.60

34,996.00

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran


28,427.00

85,665.25

79,032.27

131,946.76

124,620.84

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini sudah tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri, khususnya yang menimpa TKI. Sehingga Kegiatan Perlindungan WNI perlu menjadi Program tersendiri menjadi Program Perlindungan WNI dan BHI, tidak berada di bawah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran agar lebih menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program Perlindungan WNI dan BHI, tidak berada di bawah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran.

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik


55,019.40

64,749.79

50,750.43

72,749.87

97,194.78

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri:

Persentase Anggaran dari Total Pagu (%):

576,292.12

693,756.2

565,325.9

933,829.2

693,710.80

10.36

12.39

11.15

16.09

12.10



PROGRAM SASARAN STRATEGIS PAGU (Rp) PER TAHUN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA REKOMENDASI 2010 2011 2012 2013 2014

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Diplomasi Total

20,590.84

23,136.07

18,245.86

26,711.03

23,370.10


Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri


22,190.20

22,428.72

29,660.04

28,163.97

26,574.48


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri


4,631,625.6

4,489,212.5

4,063,148.3

4,216,490.1

4,380,861.6

Evaluasi Program: Kinerja Perwakilan RI tidak dapat tercerminkan pada program ini sehingga perlu ditinjau ulang. Rekomendasi: 1. Usulan nomenklatur Program adalah program Dukungan Manajemen dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri. 2. Agar Perwakilan RI dibuatkan Program tersendiri dengan nomenklatur Program Pelaksanaan Tugas Diplomasi di Perwakilan RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri


312,976.00

371,850.29

394,616.06

599,634.95

606,621.22

Evaluasi Program: Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Program ini tidak efektif berdiri sendiri, hal ini juga ditandai dengan kinerja yang lemah baik anggaran maupun fisiknya. Rekomendasi: Program ini agar digabungkan pada Program Dukungan Manajemen Kementerian Luar Negeri.

TOTAL ANGGARAN SELURUH PROGRAM KEMLU

5,563,674.70

5,670,383.78

5,070,996.1

5,804,829.2

5,731,138.2



Berdasarkan perbandingan alokasi anggaran yang menunjang langsung Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri, rata-rata anggaran yang

tersedia adalah sebesar 10% s.d 16% dari total anggaran Kementerian Luar Negeri (rata-rata pagu anggaran setiap tahun Rp. 5 Triliun sampai

dengan Rp. 5,8 Triliun).

Kisaran angka 10 s.d 16 % tersebut belum memperhitungkan anggaran yang ada di Perwakilan RI karena Program Perwakilan RI berada

dibawah “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri”, sehingga kinerja Perwakilan

RI tidak dapat tercerminkan dalam suatu program tersendiri. Usulan konkrit, agar Kinerja Perwakilan RI dapat tercerminkan pada suatu

program tersendiri yaitu Program Pelaksanaan Tugas Diplomasi di Perwakilan RI.

Dari kondisi tersebut, capaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada prinsipnya masih belum didukung dengan dana yang memadai. Selama

5 tahun ini Kementerian Luar Negeri mencoba melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu

kerja. Diharapkan 5 tahun kedepan, Kementerian Luar Negeri dapat memperoleh alokasi yang memadai khususnya untuk menunjang kinerja

Perwakilan RI sebagai ujung tombak diplomasi.

Laporan Kinerja(LKj) Tahunan 2014


F. Realisasi Anggaran 2014 dan Analisis Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2014 adalah sebesar

Rp. 5.335.907.090.624,- atau 93,10% dari pagu anggaran Rp. 5.731.138.190.000,- dengan

komposisi sebagai berikut:

Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun 2010-2014

•Pagu : Rp 1.886.070.541.000 •Realisasi : Rp 1.766.683.905.749 •Persentase serapan : 93,67%

Satker Pusat

•Pagu : Rp 3.845.067.649.000 •Realisasi : Rp 3.569.223.184.875 •Persentase serapan : 92,83%

Satker Perwakilan RI

Belanja Pegawai

•Pagu: •Rp 2.635.203.286.000,-

•Realisasi: •Rp 2.509.331.031.795,-

Belanja Barang

•Pagu: •Rp 2.686.166.179.000,-

•Realisasi: •Rp 2.483.248.893.652,-

Belanja Modal

•Pagu: •Rp 409.768.725.000,-

•Realisasi: •Rp 343.327.165.177,-

5,564 5,670

5,071

5,805 5,731

3,752 4,005 4,118

5,095 5,336

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 2011 2012 2013 2014

Pagu dalam juta

Realisasi



Jika membandingkan capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2014

sebesar 95,54% dengan kinerja realisasi anggaran sebesar 93,10%, maka secara

keseluruhan Kemlu telah membuktikan budget follows function dalam kerangka

membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil. Selain itu, jika dibandingkan

dengan tahun 2013 (87,95%), realisasi keuangan tahun 2014 Kementerian Luar Negeri

telah mengalami peningkatan sebesar 5,15%.

Selama 5 tahun ini Kementerian Luar Negeri mencoba melakukan upaya-upaya

optimalisasi dan efisiensi dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Selain

itu, pada tahun 2014 Kementerian Luar Negeri telah berkontribusi terhadap efisiensi

APBN Nasional dengan melakukan pemotongan penghematan anggaran sebesar Rp. 351,4

Miliar pada Belanja Barang. Sebelumnya pada tahun 2012, Kementerian Luar Negeri juga

telah melakukan pemotongan untuk penghematan anggaran sebesar Rp. 500,9 Miliar pada

Belanja Barang. Penghematan anggaran tersebut, mendorong Kementerian Luar Negeri

untuk lebih efisien dalam pelaksanaan diplomasi dengan tetap menjaga kualitas kinerja.

Perbandingan % Realisasi Keuangan Tahun 2010-2014

Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala dalam pengelolaan

APBNKementerian Luar Negeri, khususnya di Perwakilan RI di luar negeri. Sebagai

langkah kedepan perlunya pengkajian khusus oleh Kementerian Keuangan, Bappenas,

dan LKPP agar Kementerian Luar Negeri dapat diterbitkan pengaturan khusus atas

mekanisme pelaksanaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri dengan azas fleksibilitas.

Hal ini sangat penting karena adanya perbedaan sistem (ketentuan dan kebiasaan) di

negara akreditasi Perwakilan RI dengan Indonesia sehingga banyak peraturan yang

menyangkut pengelolaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri tidak/kurang compatible

dengan sistem negara dimana Perwakilan RI berakreditasi. Selain sistem, faktor jarak,

waktu dan biaya yang dikeluarkan akibat adanya transaksi juga menjadi faktor kendala

dalam pengelolaan APBN di Perwakilan RI di luar negeri, sehingga terjadi banyaknya

revisi, peraturan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat diimplementasikan di

Perwakilan RI, pihak ketiga (PFK) minus dan terhambatnya penyetoran PNBP ke pusat.

67.44

70.64

81.20

87.77

93.10

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2010 2011 2012 2013 2014

%



REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN SASARAN TAHUN 2014

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU) ANGGARAN AWAL (Rp)

ANGGARAN SETELAH REVISI

(Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE

Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015

53.976.884.000 52.363.440.000 49.355.380.741 94,26%


2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral

303.093.600.000 545.701.086.000 537.395.517.852 98,48%


3. Indeks kerja sama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

79.828.700.000 92.058.964.000 88.279.989.947

95,89%


4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

34.734.216.000 34.996.009.000 34.387.905.763 98,26%


5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri

124.620.836.000 111.873.003.000 91907.290.141 82,15%

6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran


7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional

97.194.782.000 87.308.918.000 80.359.554.581 92,04%



Pada tahun 2014, hasil capaian kinerja dari 6 (enam) Sasaran Strategis (SS)

Kementerian Luar Negeri diukur dengan 7 IKU. Secara keseluruhan, Capaian kinerja

Kementerian Luar Negeri tahun 2014 sebesar 95,56% dengan kategori capaian kinerja dari 7

IKU, sebanyak 3 IKU dengan capaian kategori “istimewa” (range capaian 95<x>100), sebanyak

3 IKU dengan capaian kategori “amat baik” (range capaian 85<x≤95), dan 1 IKU kategori “baik“

(range capaian 75<x≤95). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, capaian

kinerja Kementerian Luar Negeri meningkat 3,74% dari capaian tahun 2013 sebesar 91,82%.

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri berkontribusi secara langsung terhadap

Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2015 di Bidang Politik Luar Negeri yaitu, ”Pulihnya posisi

penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai dengan keberhasilan

diplomasi di fora internasioal dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah

dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional”.

Jika dibandingkan dengan tahun 2013, capaian kinerja SS Kementerian Luar Negeri

telah mengalami peningkatan di 3 SS pada tahun 2014, 3 (tiga) SS diantaranya telah meningkat

dari tahun 2013 dan 2 (dua) SS diantaranya sama dengan tahun 2013. Namun demikian,

terdapat 1 (satu) SS turun dari tahun 2013, yaitu SS-5 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Keprotokolan dan Kekonsuleran” yang didalamnya terkait penyelesaian permasalahan/Kasus

WNI dan BHI di Luar Negeri dan pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran.

Adanya penurunan tersebut terjadi karena tingginya kompleksitas dan intensitas kasus

WNI yang sulit diprediksi waktu, jumlah dan bobotnya secara akurat dari tahun ke tahun.

Sebagai langkah solutif kedepan, Kementerian Luar Negeri akan meningkatkan diplomasi yang

menghasilkan kerangka hukum/mekanisme proteksi WNI/BHI diantaranya dengan menyusun

kebijakan, norma dan standarisasi yang terkait dengan perlindungan WNI untuk menjadi

pedoman seluruh Perwakilan RI serta pengintegrasian data WNI dan penanganan kasus WNI di

luar negeri dengan instansi terkait di Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri akan

melakukan pemberdayaan komunitas WNI dan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai salah

satu perangkat dalam perlindungan WNI di luar negeri, peningkatan program Public Awareness

Campaign diseminasi informasi mengenai isu-isu perlindungan di daerah-daerah yang menjadi

kantong-kantong pengiriman TKI dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada

publik mengenai migrasi yang aman, kebijakan pemerintah dan hal terkait perlindungan WNI.

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa langkah di masa mendatang untuk

meningkatkan kinerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

1. Menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan

posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi

konsep identitas nasional dalam politik luar negeri dan hubungan luar negeri

BAB V PENUTUP



2. Pemantapan peran Indonesia di ASEAN dan optimalisasi peran Setnas ASEAN-Indonesia

untuk meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dan

mengkonsolidasikan berbagai hasil kesepakatan ASEAN pada tingkat nasional

3. Percepatan penyelesaian permasalahan perbatasan

4. Penyesuaian strategi dan penguatan diplomasi ekonomi

5. Memprioritaskan kerja sama maritim dalam rangka keamanan dan stabilitas regional

6. Memperkuat kerja sama dan dialog dengan berbagai stakeholders, khususnya pemangku

kepentingan terkait di dalam negeri dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar

negeri

7. Membangun dan menata infrastruktur diplomasi dengan menerapkan dan

mengimplemetasikan sistem manajemen organisasi, kinerja, SDM, dan IT yang baik

terutama capacity building SDM Kementerian Luar Negeri

Pencapaian target kinerja Kementerian Luar Negeri dan keberhasilan pelaksanaan

politik luar negeri secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam dan luar negeri.

Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders dan

pemanfaatan seluruh lini kekuatan (multi-track diplomacy) harus dilaksanakan demi

peningkatan pencapaian kinerja pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

fneh - kemlu.go.id kemenlu 2014 (buku i-full version... · daftar isi ii ikhtisar eksekutif iv...

Documents