undang-undang perpustakaan
TRANSCRIPT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, perpustakaan sebagai wahana belajarsepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakatagar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikannasional;
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukankebudayaan nasional, perpustakaan merupakanwahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasankehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemarmembaca melalui pengembangan dan pendayagunaanperpustakaan sebagai sumber informasi yang berupakarya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
d. bahwa ketentuan yang berkaitan denganpenyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsialdalam berbagai peraturan sehingga perlu diatursecara komprehensif dalam suatu undang-undangtersendiri;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,perlu dibentuk Undang-Undang tentangPerpustakaan;
Mengingat: . . .
- 2 -
Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secaraprofesional dengan sistem yang baku guna memenuhikebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalambentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karyarekam dalam berbagai media yang mempunyai nilaipendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karyacetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai mediayang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yangberada di dalam maupun di luar negeri yang dimilikioleh perpustakaan di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.
4. Naskah . . .
- 3 -
4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yangtidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan caralain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luarnegeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagikebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintahnon departemen (LPND) yang melaksanakan tugaspemerintahan dalam bidang perpustakaan yangberfungsi sebagai perpustakaan pembina,perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian,dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukandi ibukota negara.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yangdiperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai saranapembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakanumur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan statussosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yangdiperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembagamasyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumahibadah, atau organisasi lain.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memilikikompetensi yang diperoleh melalui pendidikandan/atau pelatihan kepustakawanan sertamempunyai tugas dan tanggung jawab untukmelaksanakan pengelolaan dan pelayananperpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaituperseorangan, kelompok orang, masyarakat, ataulembaga yang memanfaatkan fasilitas layananperpustakaan.
10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis,karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang,atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayahyang mempunyai perhatian dan peranan dalambidang perpustakaan.
12. Organisasi . . .
- 4 -
12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulanyang berbadan hukum yang didirikan olehpustakawan untuk mengembangkan profesionalitaskepustakawanan.
13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebutPemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga,sarana dan prasarana, serta dana yang dimilikidan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusanpemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
Pasal 2
Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asaspembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
Pasal 3
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untukmeningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Pasal 4
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepadapemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, sertamemperluas wawasan dan pengetahuan untukmencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB II . . .
- 5 -
BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5
(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan danmendayagunakan fasilitas perpustakaan;
b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
c. mendirikan dan/atau menyelenggarakanperpustakaan;
d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasiterhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atauterbelakang sebagai akibat faktor geografis berhakmemperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainanfisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosialberhak memperoleh layanan perpustakaan yangdisesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasanmasing-masing.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6
(1) Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksiperpustakaan;
b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskahkuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya kePerpustakaan Nasional;
c. menjaga . . .
- 6 -
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
d mendukung upaya penyediaan fasilitas layananperpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturandalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamananlingkungan perpustakaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diaturdengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1) Pemerintah berkewajiban:
a. mengembangkan sistem nasional perpustakaansebagai upaya mendukung sistem pendidikannasional;
b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan danpengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumberbelajar masyarakat;
c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaansecara merata di tanah air;
d. menjamin ketersediaan keragaman koleksiperpustakaan melalui terjemahan (translasi), alihaksara (transliterasi), alih suara ke tulisan(transkripsi), dan alih media (transmedia);
e. menggalakkan promosi gemar membaca danmemanfaatkan perpustakaan;
f. meningkatan kualitas dan kuantitas koleksiperpustakaan;
g. membina dan mengembangkan kompetensi,profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknisperpustakaan;
h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
i. memberikan . . .
- 7 -
i. memberikan penghargaan kepada setiap orangyang menyimpan, merawat, dan melestarikannaskah kuno.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diaturdengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotaberkewajiban:
a. menjamin penyelenggaraan dan pengembanganperpustakaan di daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secaramerata di wilayah masing-masing;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan danpengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumberbelajar masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca denganmemanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan didaerah; dan
f. menyelenggarakan dan mengembangkanperpustakaan umum daerah berdasar kekhasandaerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentangkekayaan budaya daerah di wilayahnya.
Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 9
Pemerintah berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaandan pengembangan semua jenis perpustakaan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengatur, . . .
- 8 -
b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasipenyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki olehmasyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
Pasal 10
Pemerintah daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan danpengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasipenyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan diwilayah masing-masing; dan
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki olehmasyarakat di wilayah masing-masing untukdilestarikan dan didayagunakan.
BAB III
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
Pasal 11
(1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan; dan
f. standar pengelolaan.
(2) Standar nasional perpustakaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuanpenyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembanganperpustakaan.
(3) Ketentuan . . .
- 9 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasionalperpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 12
(1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan,dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengankepentingan pemustaka dengan memperhatikanperkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denganstandar nasional perpustakaan.
(3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkanperaturan perundang-undangan disimpan sebagaikoleksi khusus Perpustakaan Nasional.
(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)digunakan secara terbatas.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksikhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danpenggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalambentuk katalog induk nasional (KIN), dandidistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
(2) Koleksi nasional yang berada di daerahdiinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk kataloginduk daerah (KID), dan didistribusikan olehperpustakaan umum provinsi.
BAB V . . .
- 10 -
BAB V
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Pasal 14
(1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima danberorientasi bagi kepentingan pemustaka.
(2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layananperpustakaan berdasarkan standar nasionalperpustakaan.
(3) Setiap perpustakaan mengembangkan layananperpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologiinformasi dan komunikasi.
(4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhanpemustaka.
(5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuaidengan standar nasional perpustakaan untukmengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
(6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melaluikerja sama antarperpustakaan.
(7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaringtelematika.
BAB VI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal 15
(1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanankepada pemustaka dan masyarakat.
(2) Pembentukan . . .
- 11 -
(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau masyarakat.
(3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
a. memiliki koleksi perpustakaan;
b. memiliki tenaga perpustakaan;
c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
d. memiliki sumber pendanaan; dan
e. memberitahukan keberadaannya ke Perpus-takaan Nasional.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 16
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikanterdiri atas:
a. perpustakaan pemerintah;
b. perpustakaan provinsi;
c. perpustakaan kabupaten/kota;
d. perpustakaan kecamatan;
e. perpustakaan desa;
f. perpustakaan masyarakat;
g. perpustakaan keluarga; dan
h. perpustakaan pribadi.
Pasal 17
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai denganstandar nasional perpustakaan.
Bagian Ketiga . . .
- 12 -
Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 18
Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standarnasional perpustakaan.
Pasal 19
(1) Pengembangan perpustakaan merupakan upayapeningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaanperpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupunkualitas.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik,fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengankebutuhan pemustaka dan masyarakat denganmemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secaraberkesinambungan.
BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 20
Perpustakaan terdiri atas:
a. Perpustakaan Nasional;
b. Perpustakaan Umum;
c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
e. Perpustakaan Khusus.
Bagian Kesatu . . .
- 13 -
Bagian Kesatu
Perpustakaan Nasional
Pasal 21
(1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yangmelaksanakan tugas pemerintahan dalam bidangperpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.
(2) Perpustakaan Nasional bertugas:
a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakanumum, dan kebijakan teknis pengelolaanperpustakaan;
b. melaksanakan pembinaan, pengembangan,evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaanperpustakaan;
c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagaijenis perpustakaan; dan
d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:
a. mengembangkan koleksi nasional yangmemfasilitasi terwujudnya masyarakatpembelajar sepanjang hayat;
b. mengembangkan koleksi nasional untukmelestarikan hasil budaya bangsa;
c. melakukan promosi perpustakaan dan gemarmembaca dalam rangka mewujudkan masyarakatpembelajar sepanjang hayat; dan
d. mengidentifikasi dan mengupayakanpengembalian naskah kuno yang berada di luarnegeri.
Bagian Kedua . . .
- 14 -
Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 22
(1) Perpustakaan umum diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapatdiselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotamenyelenggarakan perpustakaan umum daerah yangkoleksinya mendukung pelestarian hasil budayadaerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnyamasyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahanmengembangkan sistem layanan perpustakaanberbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaanumum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakatpembelajar sepanjang hayat.
(5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ataukabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaankeliling bagi daerah yang belum terjangkau olehlayanan perpustakaan menetap.
Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 23
(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakanperpustakaan yang memenuhi standar nasionalperpustakaan dengan memperhatikan StandarNasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan . . .
- 15 -
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yangditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuanpendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yangmencukupi untuk melayani semua peserta didik danpendidik.
(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengembangkan koleksi lain yang mendukungpelaksanaan kurikulum pendidikan.
(4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani pesertadidik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkanlayanan perpustakaan berbasis teknologi informasidan komunikasi.
(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana palingsedikit 5% dari anggaran belanja operasionalsekolah/madrasah atau belanja barang di luarbelanja pegawai dan belanja modal untukpengembangan perpustakaan.
Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 24
(1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakanperpustakaan yang memenuhi standar nasionalperpustakaan dengan memperhatikan StandarNasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlaheksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukungpelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat.
(3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkanlayanan perpustakaan berbasis teknologi informasidan komunikasi.
(4) Setiap . . .
- 16 -
(4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untukpengembangan perpustakaan sesuai denganperaturan perundang-undangan guna memenuhistandar nasional pendidikan dan standar nasionalperpustakaan.
Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus
Pasal 25
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaansesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
Pasal 26
Perpustakaan khusus memberikan layanan kepadapemustaka di lingkungannya dan secara terbatasmemberikan layanan kepada pemustaka di luarlingkungannya.
Pasal 27
Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai denganstandar nasional perpustakaan.
Pasal 28
Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuanberupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/ataupengembangan perpustakaan kepada perpustakaankhusus.
BAB VIII . . .
- 17 -
BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 29
(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dantenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standarnasional perpustakaan.
(3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap olehpustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaanyang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab,pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahantugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yangberstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab,pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahantugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yangberstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuaidengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggaraperpustakaan yang bersangkutan.
Pasal 30
Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umumkabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggidipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalambidang perpustakaan.
Pasal 31 . . .
- 18 -
Pasal 31
Tenaga perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum danjaminan kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutanpengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,dan fasilitas perpustakaan untuk menunjangkelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 32
Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baiklembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dantanggung jawabnya.
Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 33
(1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangantenaga perpustakaan merupakan tanggung jawabpenyelenggara perpustakaan.
(2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanmelalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
(3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakanmelalui kerja sama Perpustakaan Nasional,perpustakaan umum provinsi, dan/atauperpustakaan umum kabupaten/kota denganorganisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikandan pelatihan.
Bagian Ketiga . . .
- 19 -
Bagian Ketiga
Organisasi Profesi
Pasal 34
(1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi untuk memajukan dan memberipelindungan profesi kepada pustakawan.
(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasiprofesi.
(4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesipustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau masyarakat.
Pasal 35
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dananggaran rumah tangga;
b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
c. memberi pelindungan hukum kepada pustakawan;dan
d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawanpada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Pasal 36
(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf b berupa norma atau aturan yang harusdipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjagakehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etikdan mekanisme penegakan kode etik.
Pasal 37 . . .
- 20 -
Pasal 37
(1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalamPasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh MajelisKehormatan Pustakawan yang dibentuk olehorganisasi profesi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesipustakawan diatur dalam anggaran dasar dananggaran rumah tangga.
BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 38
(1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakansarana dan prasarana sesuai dengan standar nasionalperpustakaan.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud padaayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuaidengan kemajuan teknologi informasi dankomunikasi.
BAB X
PENDANAAN
Pasal 39
(1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawabpenyelenggara perpustakaan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikananggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatandan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatandan belanja daerah (APBD).
Pasal 40 . . .
- 21 -
Pasal 40
(1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsipkecukupan dan berkelanjutan.
(2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atauanggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. sebagian anggaran pendidikan;
c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
d. kerja sama yang saling menguntungkan;
e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 41
Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien,berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
BAB XI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 42
(1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagaipihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkanjumlah pemustaka yang dapat dilayani danmeningkatkan mutu layanan perpustakaan.
(3) Kerja . . .
- 22 -
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpeningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaringperpustakaan yang berbasis teknologi informasi dankomunikasi.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 43
Masyarakat berperan serta dalam pembentukan,penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, danpengawasan perpustakaan.
BAB XII
DEWAN PERPUSTAKAAN
Pasal 44
(1) Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasionalatas usul Menteri dengan memperhatikan masukandari Kepala Perpustakaan Nasional.
(2) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsiatas usul kepala perpustakaan provinsi.
(3) Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawabkepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsibertanggung jawab kepada gubernur.
(4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesipustakawan;
c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
d. 2 (dua) orang akademisi;
e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
f. 1 (satu) . . .
- 23 -
f. 1 (satu) orang sastrawan;
g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
j. 1 (satu) orang tokoh pers.
(5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketuadibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari danoleh anggota dewan perpustakaan.
(6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) bertugas:
a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saranbagi perumusan kebijakan dalam bidangperpustakaan;
b. menampung dan menyampaikan aspirasimasyarakat terhadap penyelenggaraanperpustakaan; dan
c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutulayanan perpustakaan.
Pasal 45
(1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakantugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanjanegara.
(2) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakantugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanjadaerah.
Pasal 46
Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama denganperpustakaan pada tingkat daerah, nasional, daninternasional untuk melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
Pasal 47 . . .
- 24 -
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dantata kerja, tata cara pengangkatan anggota, sertapemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB XIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 48
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melaluikeluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi olehPemerintah dan pemerintah daerah melalui bukumurah dan berkualitas.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuanpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengembangkan danmemanfaatkan perpustakaan sebagai prosespembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, danbermutu.
Pasal 49
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakatmendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat danrumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaranmembaca.
Pasal 50 . . .
- 25 -
Pasal 50
Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi danmendorong pembudayaan kegemaran membacasebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampaidengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaanbermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakansarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
Pasal 51
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukanmelalui gerakan nasional gemar membaca.
(2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehPemerintah dan pemerintah daerah denganmelibatkan seluruh masyarakat.
(3) Satuan pendidikan membina pembudayaankegemaran membaca peserta didik denganmemanfaatkan perpustakaan.
(4) Perpustakaan wajib mendukung danmemasyarakatkan gerakan nasional gemar membacamelalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dankarya rekam.
(5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaranmembaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perpustakaan bekerja sama dengan pemangkukepentingan.
(6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikanpenghargaan kepada masyarakat yang berhasilmelakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
(7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaansebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur denganPeraturan Pemerintah.
BAB XIV . . .
- 26 -
BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 52
(1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yangtidak melaksanakan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksiadministratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukanuntuk melaksanakan Undang-Undang ini harusdiselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejakberlakunya undang-undang ini.
Pasal 54
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar . . .
- 27 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 129
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
I. UMUM
Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban danbudaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budayasuatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding guatempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekampengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihaklain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untukmengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan sertamenggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untukmengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi danfungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak,pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digitalyang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepattumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaanmenjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu danteknik mengelola perpustakaan.
Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan,pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyaifungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut,khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekamlainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, danpengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakatyang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.
Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung SistemPendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan,teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagaibagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakatinformasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
- 2 -
dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society–WSIS, 12 Desember 2003.
Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yanginklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus padapembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses,menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hinggamemungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luasmenggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunanberkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapiperpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharianmasyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perludikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itumerupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenisperpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaanmenjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaranmasyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasionalmencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalambidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukanpembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalampengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisimenguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah.Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagipenyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuaidengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karenabervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki olehsetiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsimengenai peran dan fungsi perpustakaan.
Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendiriantaman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhanmasyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diaksessecara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakatini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah,variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkanPasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar
Deklarasi . . .
- 3 -
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlumenyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang palingdemokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hakmasyarakat untuk memperoleh informasi melalui layananperpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaanperpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjanghayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedomanbagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesiasehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakatIndonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakangakibat faktor geografis berhak mendapatkan layananperpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya,perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung.
Ayat (3)
Dengan . . .
- 4 -
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sebagian besar naskah kuno masih dimilikimasyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upayapelestariannya, perlu didaftarkan ke PerpustakaanNasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sistem nasional perpustakaanadalah sistem pensinergian semua jenis perpustakaandi seluruh wilayah Negara Kesatuan RI guna lebihefektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukungpencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan
Huruf b . . .
- 5 -
bangsa. Sistem nasional perpustakaan mempunyaiketerkaitan secara fungsional dengan sistem pendidikannasional khususnya pada prinsip pendidikan nasionalyang diselenggarakan sebagai pembudayaan danpemberdayaan termasuk di dalamnya pembelajaransepanjang hayat. Bahwa sistem nasional perpustakaandan sistem pendidikan nasional secara bersama-samaberfungsi sebagai wahana untuk mewujudkankehidupan bangsa yang cerdas sebagai bagian yanginheren dari pembentukan watak serta peradabanbangsa yang bermartabat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud transmedia adalah pengalihan bentukbahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain,seperti mikrofilm, CD, digital.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektualbangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat
Huruf c . . .
- 6 -
ini masih tersebar di masyarakat dan untukmelestarikannya perlu peran serta pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaanjuga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dansertifikasi.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
- 7 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurutUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barangcetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum,khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalahdan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian danpengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarangoleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagaikoleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakansecara terbatas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (3) . . .
- 8 -
Ayat (1)
Penerbitan katalog induk nasional dilakukan baik secaratercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
Ayat (2)
Penerbitan katalog induk daerah dilakukan baik secaratercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dengan memberitahukan keberadaannya kePerpustakaan Nasional, suatu perpustakaan secaraformal dimasukkan dalam sistem nasionalperpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasidengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaiantujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 9 -
Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatsetempat seperti nagari, bori, naga, dan sejenisnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Pasal 17 . . .
- 10 -
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaandimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasionalperpustakaan yang efektif dan efisien agar secarasinergis mendukung pencapaian tujuan nasionalmencerdaskan kehidupan bangsa.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dalam mengembangkan standar nasional perpustakaan,Perpustakaan Nasional bekerja sama dan berkoordinasidengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Koleksi nasional perlu dikembangkan karena memuatsimpanan informasi yang luas dan permanen sebagaihasil karya budaya bangsa yang harus dilestarikan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 11 -
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakanperpustakaan umum daerah yang dalam pengembangankoleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupakarya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yangditerbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerahtersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia danditerbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiamaupun di luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Pasal 24 . . .
- 12 -
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggiuntuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkanberdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaanpenunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yangterkait dengan mata kuliah yang disajikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undanganadalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalahtenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukungpelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga tekniskomputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknisketatausahaan.
Ayat (2) . . .
- 13 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undanganadalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 30
Yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalahseseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dibidang perpustakaan.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputipeningkatan kompetensi, karier, dan wawasankepustakawanan.
- 14 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan danberkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yangmemungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, danberkelanjutan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
- 15 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikanadalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsipendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsipkecukupan dan berkelanjutan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan,pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaandilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan,pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Huruf d . . .
- 16 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cDalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutulayanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan Nasionaldan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja samadengan lembaga independen yang kompeten.
Pasal 45Cukup jelas.
Pasal 46Cukup jelas.
Pasal 47Cukup jelas.
Pasal 48Ayat (1)
Ayat (6) . . .
- 17 -
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat,meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitanbuku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal,bandara, rumah sakit, pasar, mall).
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untukmenumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yangterus dikembangkan sejalan dengan peningkatankemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasankepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yangtersedia di perpustakaan.
Ayat (4)
Pasal 50 . . .
- 18 -
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4774