Aspek-aspek Hukum Perdagangan Internasional dalam GATT dan WTO

A. Aspek-aspek Hukum Perdagangan dalam GATT

1. GATT sebagai Sistem dalam Pengendalian

Kegiatan di Bidang Perdagangan Internasional

Persetujuan umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tarif and

Trade) yang biasa disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan

multilateral yang disepakati pada tahun 1948, tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat

manusia.Lebih lanjut GATT bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia dapat

menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi

hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun nontarif.

Komponen utama GATT sebagai lembaga internasional terdiri dari:

a. GATT sebagai Perjanjian Internasional

General Agreement on Tarif and Trade sebagai perjanjian merupakan instrumen formal

yang memberikan batasan maupun ruang gerak GATT sebagai lembaga

b. GATT sebagai Forum Pengambilan Keputusan

Secara bersama dan melakukan consensus negara anggota GATT mengambil keputusan

untuk menentukan kebijaksanaan bersama

c. GATT sebagai Forum Penyelesaian Sengketa

Dengan adanya suatu perjanjian formal, yang isinya mengikat,GATT juga menyediakan

forum penyelesaian sengketa yang semakin berkembang dan yang semakin disempurnakan

terutama setelah selesainya Perundingan Uruguay.

d. GATT sebagai Forum Negosiasi

Sebagai forum negosiasi,GATT menyelenggarakan serangkaian Perundingan formal untuk

meningkatkan perdagangan dunia melalui upaya mengurangi hambatan hambatan terhadap

perdagangan dunia,baik yang berupa tarif maupun non tarif.

e. GATT sebagai Organisasi Internasional

Secara defacto masyarakat internasional telah lama menerima GATT sebagai organisasi

internasional,walaupun secara formal untuk selama hidupnya, GATT merupakan satu

perjanjian intern yang hanya dapat diubah setelah perundingan Uruguay Round.

f. GATT sebagai Sekretariat Internasional

GATT juga telah mengembangkan suatu sekretariat internasional, walaupun dalam

perjanjian tidak tercantum ketentuan, baik mengenai organisasi maupun mengenai

secretariat.

GATT dilihat dari segi yuridis merupakan suatu perjanjian internasional atau international

Treaty. Dari segi yuridis, GATT dapat dilihat sebagai sengkaian "aturan permainan" di

bidang perdagangan internasional yang tercantum dalam suatu dokumen utama, yakni

General Agreement on Tarif and Trade.

2. GATT dari segi yuridis sebagai suatu perjanjian internasional

Dalam GATT pendekatan yang diambil adalah pendekatan yang pragmatis dengan

memusatkan pada prinsip umum yang di damping oleh perkecualian yang di perbolehkan

tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi,dan dalam banyak hal harus mendapatkan

kesepakatan bersama.

Prinsip-prinsip menurut Oliver Long adalah :

a. Most-Favored-Nation atau nondiskriminasi

MFN merupakan suatu prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT

harus dilakukan secara nondiskriminasi.

b. National Treatment

Prinsip National Treatment melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang

domestic.

c. Tarif sebagai instrument tunggal proteksi

GATT mengizinkan proteksi terhadap barang hasil dalam negeri, namun demikian,

proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melaui

tariff atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor dan tidak boleh dengan cara

pembatasan lainnya.

d. Tarif Binding

Tariff binding atau suatu komitmen yang mengikat Negara – Negara anggota supaya tidak

meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen

binding.

e. Persaingan yang adil

Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau fair competition.

f. Larangan terhadap restruksi kuantitatif

Bersifat kuantitatif, yaitu kuota dan jenis pembatasan yang serupa. Ketentuan ini oleh para

pendiri GATT dianggap sangat penting karena pada waktu GATT didirikan,

g. Waiver dan pembatasan darurat terhadap impor

GATT mengizinkan diadakan perkecualian dalam bentuk waiver dan langkah darurat lain.

Sistematika dari uraian mengenai berbagai prinsip – prinsip tersebut diataa terdapat

pula publikasi GATT yang dikeluarkan oleh secretariat GATT. Uraian tersebut merumuskan

suatu sistematika yang secara “ arsitektur “ menunjang pandangan yang megandung tema

utama yang mengarah pada tujuan akhir untuk menerapkan sistem perdagangan yang terbuka

dan bebas.

3. Sumber Hukum GATT

Sumber utama GATT sebagai sistem yuridis, yaitu teks perjanjian GATT itu sendiri.

Bila kita gambarkan secara kronologis, sumber hukum GATT terutama terdiri dari :

a. Dokumen prepatori work dalam rangka perundingan Havana mendirikan ITO

b. Perjanjian GATT dan dokumentasi persiapan nya maupun keputusan – keputusan

council.

c. Hasil perundingan Tokyo round 1979 serta dokumen persiapan nya maupun

interpretasi perjanjian serta sejarah negosiasi.

d. hasil perundingan Uruguay round 1994 serta dokumen persiapan dan sejarah

negosiasi.

Secara garis besar prinsip – prinsip hukum dalam GATT adalah menginginkan perlakuan

yang sama atas setiap produk impor maupun produk domestic tujuan utamanya adalah agar

terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma – norma hukum GATT.

B. Aspek-Aspek Hukum dalam Perdagangan WTO

Struktur dan system pengambilan keputusan dalam WTO dilaksanakan setelah

perundingan Uruguay Round.

Pengertian:

WTO adalah lembaga perdagangan multilateral permanen. Dibentuk pada 1 Januari 1955

Fungsi:

- Mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan dan

mewujudkan sasaran.

- Menciptakan kerangka kerjasama internasional dengan Dana Moneter

Internasional dan badan-badan lainnya

GATT 1947 kini diintegrasikan kedalam suatu perjanjian yang merupakan ANNEX

perjanjian WTO, yakni Multilateral Agreement on Trade in Goods.

Dalam Agreement Establishing The World Trade Organization dicantumkan bahwa para

pejabat dan utusan negaranya akan memiliki hak-hak istimewa, serta kekebalan hak-hak

serupa.

Menjelaskan fungsi WTO yang terpenting sebagai forum negosiasi bagi para anggota.

Terdiri dari :

1. Ministrial Conference

Pertemuan 2 tahun sekali dan memiliki kekuasaan untuk memutuskan apa yang akan

diambil oleh WTO.

2. General Council

Organ ini terdiri dari utusan-utusan Negara anggota yang melaksanakan fungsi-fungsi

Ministerial Conference pada saat pertemuan Ministerial Conference. Organ ini

menetapkan prosedurnya sendiri serta menyetujui peraturan procedural dari komite-

komite WTO dan mengadakan pertemuan di bawah Multiateral Trade Agreements

dan juga Plurilatural Trade Agreement.

3. Council Trade in Goods (Dewan Perdagangan Jasa)

Badan ini bergerak dibawah General Council yang bertugas memantau pelaksanaan

persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.

4. Council Trade Related Aspects of International Property Rights (Dewan untuk Aspek

Dagang yang terkait dengan HAKI)

Badan yang berada dibawah General Council yang bertujuan untuk memantau

perdagangan di bidang HAKI.

5. Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa)

Berada dibawah Ministerial Conference yang menyelenggarakan forum pelaksanaan

penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara Negara anggota.

6. Trade Policy Review Body (Badan Peninjauan Kebijaksanaan Perdagangan)

Berada di bawah Ministerial Conference yang bertujuan untuk menyelenggarakan

mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

Peran WTO sebagai organisasi perdagangan multilateral adalah:

1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di

bidang barang atau jasa, naik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi

pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tariff maupun nontariff.

2. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan caea regular meninjau

kebijaksanaan perdagangan Negara naggotanya dan melalui jalur prosedur notifikasi.

3. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme

konsiliasi guna mengatur sengketa perdagangan yang timbul.

4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya termasuk bagi Negara

berkembang dalam melaksanakan hasil putaran Uruguay.

5. Sebagai forum bagi Negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan

pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan

dunia.

Mengenai tujuan GATT ditegaskan di dalam Prambule dari Agreement Establishing WTO,

yang juga menyebutkan pemikiran mengenai pembangunan berkesinambungan (sustainable

development)

WTO menggunakan praktik yang juga telah dilakukan oleh GATT dalam melakukan

pengambilan keputusan, yaitu secara consensus bila tidak ada anggota yang secara resmi

merasa keberatan atas suatu masalah.

Keanggotaan WTO adalah anggota GATT yang pada saat berlakunya persetujaun WTO

masih memenuhi syarat mengenai komitmen dan konsesi.

C. Perubahan Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam Putaran Uruguay

1. Sebelum Putaran Uruguay

Perundingan mengenai perdagangan internasional telah dilakukan sebanyak 8 kali, Putaran

Uruguay adalah perundingan yang kedelapan, yang berlangsung pada tanggal 20 September

1986 yang mencakup perdagangan barang dan jasa sertahak intelektual dan investasi.Putaran-

putaran yang telah dilangsungkan sebelum Putaran Uruguay adalah:

a. Perundingan di Jenewa (April-Oktober 1947)

Perundingan yang dilakukan oleh 23 negara ini menentukan bea masuk dengan

meleksanakan perundingan demi produk, tercatat ada 45.000 produk yang diturunkan

tarifnya.

b. Perundingan di Uruguay (1949)

Putaran ini dilakukan oleh 33 negara dan menambah penurunan bea masuk yang

disepakati.

c. Perundingan di Targuay (1959-1951)

Dilakukan oleh 34 negara yang mengupayakan penurunan tariff dengan

merundingkan konsensi penurunan produk demi produk.

d. Perundingan di Jenewa (1955 – 1956)

Hambatan tarif masih menjadi maslah yang dirundingkan 26 negara perundingan.

e. Perundingan Dillon Round (1960 – 1961)

Putaran perundingan ini dilatarbelakangi oleh pembentukan MEE pada tahun 1957.

Pada tahun 1960 sampai 1961 sejumlah 26 negara telah mengadakan negosiasi

dibidang tarif yang cakupannya cuup luas.

f. Perundingan kennedy Round

Putaran ini diikuti kurang lebih 62 negara dan pada saat itu telah ditetapkan suatu

metode baru dibidang negosiasi tarif, yaitu “Across the Board Reduction” untuk

produk-produk industri.

g. Tokyo Round (1972 – 1979)

Diikuti 102 negara telah menyelesaikan pengurangan atau penurunan tarif terhadap

ribuan produk industri dan pertanian yang berkaitan dengan tarif dan nontarif.

Tokyo Round juga menghasilkan persetujuan-persetujuan yang disebut Tokyo Round

Codes, yakni :

1. The Agreement On Technical Barries To Trade ( Standard Code).

2. Subsidies And Contrevailing Measures.

3. Import Licensing Procedure.

4. Government Procurement.

5. Costum Valuation.

6. Revesed GATT Anti-Dumping Code.

Tokyo Round juga menyelesaikan perjanjian khusus dibidang pertanian yang mulai

berlaku pada tanggal 1 januari 1980 bagi negara yang menandatangani. Ada juga perjanjian

mengenai pesawat terbang sipil.perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Arrangement Regarding Bavine Meat.

b. Iternational Dairy Arrangement.

c. Perdagangan Dibidang Pesawat Terbang Sipil.

Dari hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Tokyo Round, dapat disimpulkan bahwa

dalam Perundingan Tokyo Round GATT mulai terlihat secara sistematis masalah nontarif

yang semakin merupakan rintangan terhadap kegiatan perdagangan internasional.

2. Perundingan Uruguay Round (1984 – 1994)

Periode awal pembentukan GATT, yakni duapuluh tahun pertama kegiatan GATT perhatian

dipusatkan kepada masalah tarif. Hal yang menjadi perhatian setelah duapuluh tahun

pertemuan GATT adalah masalah nontarif.

Tujuan Putaran Uruguay adalah :

a. Menciptakan perdagangan bebas yang akan memberi keuntungan bagi semua

negara, khususnya negara-negara berkembang.

b. Meningkatkan peranan GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral.

c. Meningkatkan kesigapan sistem GATT terhadap perkembangan situsasi

perekonomian dunia dan high technology.

d. Mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat nasional dan international .

a. Prinsip-prinsip umum perundingan adalah :

1. Negosiasi dilaksanakan secara terbuka untuk semua anggota sesuai dengan

komitmen yang disepakati dalam putaran Uruguay dan prinsip-prinsip GATT;

2. Peluncuran keputusan, secara implementasi hasil perundingan merupakan satu

paket.

3. Konsesi yang berimbang untuk semua masalah.

4. Penerapan differential anf most favoured treatment bagi negara berkembang

didalam seiap pelaksanaan perundingan;

5. Negara maju tidak mengharapakan rollback negara berkembang jika hal tersebut

tidak sesuai dengan perimbangan keuangan dan perdagangan negara berkembang

bersangkutan.

b. Materi yang dirundingkan

Berdasarkan Deklarasi Punta del Este mencakup 15 bidang :

1. Tarif

Bertujuan untuk menghapuskan atau memenuhi tingkat tarif terutama tarif tinggi

dan tarif ekskalasi.

2. Non-tariff Measures

Bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan tindakan-tindakan nontarif

termasuk pembatasan kuantitatif.

3. Tropical product

Bertujuan untuk menciptakan liberalisasi dalam perdagangan produk tropis, baik

dalam bentuk proses maupun semi proses, serta akan mencakup tarif dan nontarif.

4. Natural Resources-Based products

Ditujukan untuk liberalisasi menyeluruh prdagangan produk-produk yang berasal

dari sumber alam, baik dalm bentuk proses maupun semi proses.

5. Tectiles and clothing

Bertujuan untuk meneruskan modalitas yang memungkinkan sektor ini kembali

pada pengaturan GATT.

6. Agriculture

Bertujuan untuk mencapai liberalisme yang lebih luas dalam bidang perdagangan

hasil-hasil yang lebih luas dalam bidang perdagangan hasil-hasil pertanian dan

mengembalikan semua tindakan yang berakibat terhadap akses impor dan

kompetisi ekspor ke dalam ketentuan sistem GATT.

7. GATT Articles

Para peserta perundingan meninjau beberapa artikel peraturan dan disiplin GATT.

8. MTN agreement and Arrangements

Bertujuan untuk menyempurnakan, memperjelas, serta memperluas berbagai

persetujuan dan pengaturan yang dirundingkan.

9. Subsidies and Contervalling

Bertujuan menyempurnakan disiplin GATT yang berhubungan dengan subsidi dan

tindakan counter vailling duty.

10. Dispute settlement

Bertujuan utnuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur

proses penyelesaian sengketa.

11. Trade related aspects of intelectual property right including trade in counterfeit

goods.

Bertujuan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan GATT yang berkaitan dengan

hak milik intelektual.

12. Trade related invesment measures

Perundingan ini merupakan artikel GATT yang berkaitan dengan hambatan

perdagangan dan ada nya distorsi yang disebabkan oleh langkah-langkah di

bidang investasi.

13. Functioning of the GATT Sistem

Bertujuan untuk membentuk persetujuan dan tatanan guna mendorong system

pengawasan dalam GATT,menyempurnakan efektivitas peranan

GATT,meningkatkan kontribusi GATT guna terwujudnya keterkaitan dalam

pembuatan kebijaksanaan ekonomi global.

14. Safeguard

Bertujuan tercapainya persetujuan mengenai safeguard yang komprehensif yang

didasarkan pada prinsip-prinsip dasar GATT seperti transparansi,cakupan,criteria

objektif,dan lain-lain untuk mengambil suatu tindakan safeguard.

15. Trade in Services

Bertujuan untuk menetapkan suatu kerangka kerja multilateral dan prinsip-prinsip

dan peraturan untuk perdagangan jasa-jasa (services).

c. Hasil Perjanjian

1. Dibentuknya satu organisasi penerus GATT yaitu WTO (World Trade

Organization) yang mempunyai wewenang yang lebih luas daripada GATT dan

yang merupakan organisasi internasional secara penuh.

2. Negara anggota bersedia untuk memenuhi tingkat bea masuk sebesar rata-rata 33

% dari tingkat semula,khususnya di bidang manufaktur.

3. Untuk dua sector tradisional yang di dalam aturan peranannya masih banyak

unsure sepihak dan penuh dengan distorsi yang bentuknya nontariff,yaitu tekstil

dan pertanian,Perjanjian Uruguay Round ini telah membuka kesempatan secara

bertahap menempatkan aturan permainan dalam sector itu di bawah naungan

aturan GATT yang di awasi oleh WTO.

4. Perjanjian umum di bidang jasa-jasa (trade in services),telah disepakati sebagai

kerangka umum atau frame work agreement untuk menentukan aturan permainan

yang berlaku untuk perdagangan jasa.

5. Diberikannya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau

Agreement on Intellectual Property Right

6. Telah disempurnakan serangkaian aturan main GATT yang sifatnya sangat teknis

untuk menunjang kelancangan guna yang lebih terbuka.

d. Perubahan Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam Putaran Uruguay

Dengan adanya penyempurnaan dalam aturan permainan di berbagai bidang,maka

untuk sector-sektor manufaktur maupun pertanian,yang sering menghadapi ketidakpastian

akibat langkah-langkah unilateral yang diambil alih alih Negara yang lebih kuat,terdapat

peningkatan kepastian usaha sehingga dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan yang

dapat timbul akibat penyalahgunaan aturan GATT yang ada.

Kepentingan Negara Asia PAsifik yang terletak pada kelangsungan system

perdagangan yang terbuka.Untuk mencapau tujuan itu,Negara-negara tersebut perlu

meningkatkan kegiatannya di masa mendatang dan turut serta menjaga agar system

perdagangan internasional tetap terbuka serta membendung gejala proteksionisme,terutama di

negara maju.

CHAPTER REPORT BAB 3

BUKU HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Syamin AK., S.H., M.H.

Disusun Oleh :

1. Ardita Velarasi ( 02091001205 )

2. Ditiya Duparia Mona Timur (02091001024 )

3. Felicia fanny ( 02091001081 )

4. Lisga Amelia Sasra ( 02091001208 )

5. Putri Asri Oktariana ( 02091001156 )

6. Resti Andini ( 02091001027 )

7. Silta Emalia ( 02091001236 )

8. Sri Wahyuni Muliawan ( 02091001243 )

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA