Catatan Kuliah

Hukum InternasionalOleh Ande Akhmad S. (A 1O99010 FH UNPA D) Dosen: Atip Latipulhayat, S.H., MH.PENDAHULUAN Sejarah Hukum Internasional sudah dikenal sejak kerajaan-kerajaan India kuno (dalam buku Arta Sastra Gautamasutra abad VI SM, buku UU Manu pada abad V SM), juga dikenal dalam masyarakat Yahudi (Kitab Perjanjian Lama), dan di Yunani (dengan konsep Hukum Alamnya abad III SM).

Diplomasi

merupakan sumbangan kekaisaran Byzantium, sedangkan Hukum Perang merupakan sumbangan dari dunia Islam. Perdamaian West Phalia; peristiwa terpenting dalam sejarah Hukum Internasional modern, dimana bentuk daripada masyarakat internasional yang didasarkan atas negaranegara nasional bukan atas kerajaan. Istilah

Hukum Istilah

Bangsa-bangsa Hukum Antar Negara Hukum Antar Bangsa.

Definisi Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata melintasi batas-batas negara. Hukum Publik Intenasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atas persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batasbatas negara-negara antara; (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Pengertian Mochtar Kusumaatmadja membedakan Hukum Publik Internasional dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional mengurus individu yang melibatkan subjek, objek hukum yang melintasi batas negara. Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan Hukum Nasional masing-masing negara; Hukum Antara Tata Hukum. Hukum Publik Internasional pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari negara sebagai subjek hukum utama; kesamaannya adalah dari lintas batas negaranya, sedang perbedaannya adalah dari substansi yang diaturnya. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

yang digunakan untuk Hukum Internasional sebelumnya adalah Hukum Bangsa-bangsa (ius gentium); hubungan orang Romawi dan bukan Romawi, dan juga bukan orang Romawi satu sama lain, kemudian menjadi Hukum Antar Bangsa (ius inter genter) dan inilah yang selanjutnya melahirkan Hukum Internasional. Dikenal pula Hukum Internasional Regional; ini tumbuh melalui proses Hukum Kebiasaan. Juga dikenal Hukum Internasional Khusus; diatur dalam konvensi multilateral (tidak terbatas region tertentu).

203

Mochtar Kusumaatmadja menggarisbawahi Hukum Publik Internasional inilah yang dimaksud Hukum Internasional. Karakterisitik Hukum Nasional: 1. Law making (parlemen), 2. Determination (eksekutif), 3. Law enforcement (yudikatif). Merupakan vertical system. Sedangkan Hukum Internasional merupakan horizontal system karena subjeknya adalah negara berdaulat yang sama-sama memiliki kekuatan berdaulat melalui kontrak sosial sehingga tidak ada apa yang dinamakan yudikatif (enforcement) atau dengan kata lain tidak ada apa yang dinamakan polisi dunia. Kesejajaran itu oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut sistem hukum yang koordinatif (dalam kesetaraan). (Kalau vertikal disebut subordinatif). Menurut Mochtar Kusumaatmadja: Hukum Dunia (World Law) bersifat sub koordinatif. Hukum Internasional bersifat koordinatif, artinya tidak memiliki supra national body, dan apabila ada yang melanggar maka tindakan yang dilakukan hanya bersifat tindakan kolektif saja. Hukum Internasional sebagai tertib hukum koordinasi. Menurut Austin: Law is a command, mengandung konsekuensi terhadap Hukum Internasional, bahwa Hukum Internasional itu sendiri bukan suatu hukum karena tidak ada supranational body, sedangkan sebagaimana diketahui bahwa Hukum Internasional hanya kewajiban moral.

Adapun Hukum Internasional diantaranya HAM dan diplomatik.

khusus,

Subjek Hukum Internasional Subjek Hukum Internasional antara lain: Negara, Organisasi internasional, Pemberontak (yang telah mendapat dukungan internasional), Vatikan, Palang Merah Internasional (lebih pada historical saja; kemanusiaan),

-

Individu (pertanggungjawaban terhadap (1) crime against peace dan (2) crime against humanities).

Dalam kenyataan, bahwa Hukum Internasionaldapat menjadi tekanan internasional (international pressure), sehingga lebih efektif daripada Hukum Nasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja: Hukum Internasional Regional tumbuh dari kebiasaan, contoh; hak suaka manjadi Hukum Internasional apabila telah melewati suatu treaty.

MASYARAKAT INTERNASIONAL Hukum Internasional ada karena terlebih dahulu ada masyarakat internasional; ini merupakan landasan sosiologisnya. Bukti adanya masyarakat internasional, antara lain: 1. Adanya sejumlah negara, 2. Adanya hubungan tetap antara anggotaanggota masyarakat internasional, 3. Adanya suatu kepentingan bersama, 4. Adanya hukum yang menjamin kepastian hukum, 5. Adanya faktor pengikut yang non materiil; kesamaan asas-asas hukum (kedaulatan, kemerdekaan, persamaan derajat, dll.), Masyarakat internasional pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia. Syarat masyarakat internasional: 1. Adanya negara, 2. Adanya hubungan tetap (langsung/tidak langsung). Hubungan langsung yaitu hubungan langsung individu negara, sedangkan hubungan tidak langsung yaitu melalui pejabat-pejabat negara.

Masyarakat

internasional hubungan tetap yang continue.

mengadakan

Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

204

Landasan sosiologis; harus diterapkan dalam masyarakat.

Landasan

materiil; adanya asas-asas hukum dan juga isi/substansinya, misal; asas-asas pacta sunt servanda, good faith. Equality merupakan syarat perwujudan masyarakat internasional. Perubahan masyarakat internasional oleh: 1. Munculnya negara kebangsaan sebagai akibat emansipasi politik/rehabilitasi. 2. Teknologi, terutama dalam perenjataan yang melahirkan perjanjian-perjanjian perang. 3. Muncul organisasi-organisasi internasional (seperti PBB, dsb.). 4. Perang dingin; Hukum Internasional cenderung bersifat bipolar (mencerminkan kompromi dua pihak/blok), ini merupakan refleksi Hukum Internasional selama perang dingin (hanya mencerminkan kepentingan AS dan Rusia). 5. Masa sesudah perang dingin lebih bersifat unipolar. Hukum Internasional dibuat oleh subjek Hukum Internasional/anggota masyarakat internasional. KEKUATAN MENGIKAT HUKUM INTERNASIONAL Kekuatan mengikat Hukum Internasional dapat dilihat berdasarkan teori-teori sbb.: 1. Teori Hukum Alam, Hukum Alam ialah hukum yang diasumsikan berlaku bagi seluruh umat manusia (pada awalnya bersumber pada Tuhan). Teori Hukum Alam menyatakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena Hukum Internasional itu tidak lain daripada Hukum Alam, yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsabangsa dikarenakan Hukum Alam merupakan hukum yang lebih tinggi. Hukum Alam merupakan hukum ideal yang didasarkan atas kehendak manusia

2.

3.

sebagai makhluk berakal/kesatuan kaidah-kaidah yang dilhamkan alam pada akal manusia. Dalam perkembangannya maka Hukum Alam tersebut mengalami sekularisasi (sekularisme); apa yang kita lakukan adalah untuk sekarang/saat kini (memisahkan dunia dengan agama), ini merupakan reaksi dari penyalahgunaan wewenang kaisar yaitu jabatan pastur sebagai pemimpin agama Kristen. Adanya sistem hukum universal oleh Grotius (disekularisasi); Hukum Alam bersumber dari akal (akal memuat nilainilai universal). Hukum Internasional bersumber pada nilai-nilai universal (Hukum Alam). Mengandung beberapa kelemahan, yaitu; 1. pengertiannya abstrak, 2. subjektif. (Ini lebih mendalam dipelajari dalam Ilmu Filsafat). Teori kehendak negara (falsafah Heggel; aliran positivism), Teori kehendak negara menyatakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena kehendak dari negara untuk tunduk pada Hukum Internasional. Hukum Nasional lebih tinggi. Di Indonesia perlu diratifikasi (misal; WTO), dimana Indonesia pernah keluar sebagai refleksi teori kehendak negara. Kelemahannya adalah bahwa teori ini tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya hukum dapat mengikat negara-negara itu. Teori kehendak bersama (the individualism/pluralism theory: Triepel (Jerman) dan Anziloti (Italia). Teori kehendak bersama menyatakan bahwa Hukum Internasional mempunyai kekuatan mengikat bukan karena kehendak satu per satu negara melainkan karena adanya kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

205

4.

Terhadap teori ini maka ada pertanyaan yang sangat penting yaitu bagaimana ada negara yang melepaskan diri apakah Hukum Internasional masih mengikat. Mahzah Wiena (Hans Kelsen) General Theory of Law; dijelaskan oleh teori Kelsen, diantaranya: Teori stuvenbau (piramida terbalik), dimana paling atas ditempati oleh (grundnorm), misal; pacta sunt servanda tidak dilahirkan oleh pembuat hukum (metalegal). Teori perjanjian menyatakan bahwa kekuatan mengikat Hukum Internasional bukan karena kehendak negara melainkan suatu norma hukum. Teori kenyataan sosial (mahzab Francis), Teori Kenyataan sosial/kemasyarakatan menyatakan bahwa kekuatan mengikat Hukum Internasional terdapat dalam kenyataan bahwa mengikatnya hukum itu perlu mutlak bagi dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat. Hukum lahir karena kebutuhan, hubungan interdependensi. Indonesia masuk WTO karena Indonesia butuh sehingga Indonesia meratifikasi TRIPS. Kenyataan sosial melahirkan norma hukum yang dibuat oleh kehendak masyarakat internasional.

Dua teori yang memberikan pandangan terhadap hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional: Pandangan voluntarisme, Mendasarkan berlakunya Hukum Internasional pada kemauan negara. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua perangkat terpisah yang berdampingan. 2. Pandangan objektivisme, Mendasarkan berlakunya Hukum Internasional lepas dari kemauan negara. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan satu kesatuan. Dua aliran yang memberikan pandangan terhadap hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional: 1. Faham dualisme, 2. Faham monisme. Faham Dualisme Daya ikat Hukum Internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem/perangkat hukum yang terpisah satu dari lainnya. Konsekuensinya: International Law and Municipal Law are two separate legal system which exist independently of each other. Hukum Internasional dan Hukum Nasional terpisah. The ideological background (latar belakang) to dualist doctriner is strongly coloured by an adherence (ketaatan pengikut) to positivism and emphasis on theory of sovereignity. Tak ada hubungan hierarki, Hukum Internasional dapat berlaku apabila sudah ditransformasi, Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi 1.

-

Pacta sunt servanda,

5.

-

HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Hukum

Nasional (Municipal Law) ialah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masing-masing lingkungan kebangsaannya. Internasional

Hubungan Antara Hukum Dengan Hukum Nasional

206

Kelemahannya; tidak dapat menjelaskan dalam kenyataan bahwa Hukum Nasional tunduk pada Hukum Internasional. Hukum Internasional dan Hukum Nasional Berbeda karena: a. Keduanya memiliki sumber-sumber yang berlainan, Hukum Nasional bersumber kepada kemauan negara, sedangkan Hukum Internasional bersumber pada kemauan bersama dari masyarakat negara. b. Keduanya berlainan subjek hukumnya; subjek Hukum Nasional adalah orang perorang (sekarang tidak berlaku), sedangkan Hukum Internasional adalah negara. c. Keduanya memiliki perbedaan dalam struktur kelembagaan; Hukum Nasional memiliki lembaga-lembaga yang diperlukan bagi pelaksanaan hukum (law enforcement) seperti eksekutif, dsb., sedangkan dalam Hukum Internasional tidak ada (hanya collective actions). Faham Dualisme ini tidak masuk akal karena pada hakikatnya merupakan penyangkalan daripada Hukum Internasional sebagai suatu perangkat yang mengatur hubungan antar negara/internasional (tidak mungkin dipisahkan). Faham Monisme Didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Terdiri dari: 1. Monisme dengan primat Hukum Nasional, 2. Monisme dengan primat Hukum Internasional. Faham monisme menekankan adanya subkoordinasi dalam arti struktural organisasi, sedangkan dalam kenyataannya bersifat koordinatif. Tunduknya negara pada Hukum Internasional tidak harus berarti bahwa suatu negara tidak

dapat menjamin kepentingan-kepentingannya melalui Hukum Nasionalnya. Ad 1): Monisme dengan primat Hukum Nasional Hukum Nasional lebih utama. All rules of International Law were supreme over Municipal Law. A Municipal Law inconsistent with International Law is automatically null dan void and that rules of Internastional Law are directly applicable in the domestic sphere of state. Konsekuensi: 1. Hukum Internasional adalah kelanjutan dari Hukum Nasional. 2. Hukum Nasional untuk urusan luar negeri (auszeter staatsrecht) Madzhab Bonn Max Wenzel. 3. Hukum Internasional bersumber pada Hukum Nasional. Alasan penganut monisme: 1. Tidak ada satu supra-national body yang mengatur kehidupan negara-negara. Kerangka berpikir monisme berdasar pada pemikiran Austin (law is a command), dengan demikian harus ada supranational body, dan karena Hukum Internasional tidak memilikinya maka Hukum Internasional itu bukan hukum. 2. Adanya kewenagan konstitusional bagi negara-negara untuk terikat pada Hukum Internasional. Sekarang perjanjian internasional merupakan refleksi paling jelas bagi kekuatan Hukum Internasional. Kelemahan monisme, antara lain: 1. Terlalu mengedepankan hukum tertulis, Mengenai Hukum Perjanjian; Martens Clause Siomnes Clause. Marten Clause; Konvensi Jenewa dijadikan standar karena konvensi Den Haag Siomnes Clause dianggap tidak menguntungkan karena hanya berlaku bagi negara yang meratifikasi saja. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

207

2.

Penyangkalan Internasional.

terhadap

Hukum

-

Ad 2): Monisme dengan primat Hukum Internasional Hukum Internasional lebih utama. Hukum Nasional bersumber pada Hukum Internasional. Pendelegasian wewenang dari Hukum Internasional kepada Hukum Nasional (madzhab Wiena Kelsen, madzhab Francis Duguit, Scelle Bourquin). Kelemahannya: Hukum Internasional lebih dulu dari Hukum Nasional (bertentangan dengan sejarah). Hukum Nasional bukan derivasi (turunan) dari Hukum Internasional (sedangkan realitanya tidak demikian). Kecenderungan sekarang adalah primat Hukum Internasional, salah satu contoh dapat kita lihat pada regionalisme uni Eropa. Kelemahan Dualisme dan Monisme

-

Penghormatan terhadap tapal batas negara, Tapal batas harus berdasarkan Hukum Internasional. Penghormatan terhadap perjanjian Internasional. Hubungan diplomatik dan konsuler, Perlakuan terhadap orang asing dan hak milik orang asing (contoh; dalam kasus tembakau Bremen). Berkenaan dengan kasus tembakau Bremen; Menurut Hukum Internasional, maka harus ada konpensasi/ganti rugi dengan tiga prinsip, yaitu; 1. prompt,

The

entire monist dualist controverry it unreal artificial and strictly beside the point, because it assumer something that has to exist for there to be any controverry it all and which in fact does not exist namely a comman field in which the two legal orders underdiscussion both simultaneously have their sphere of activity (Fitz Maurice). Tergantung situasi/tempat/level. Dualisme menyangkal adanya Hukum Internasional, sedangkan monisme tidak sesuai dengan kenyataan.

National

Law in the international system generaly National Law has no effect on the duties or obligations of state on the international level, thus, a state may not plead its own Municipal Law as an execute or justification for violating International Law. Primat Hukum Internasional dalam praktek internasional, diterapkan misal:

adequate. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, nasionalisasi untuk memperbaiki ekonomi dengan menerapkan prinsip effective, yaitu dengan dicicil. Mengenai berlakunya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, terdapat dua doktrin, yaitu: 1. Doktrin inkorporasi, Bahwa suatu ketentuan Hukum Internasional dapat diberlakukan sebagai Hukum Nasional tanpa melalui pengesahan atau ratifikasi daripada lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan ratifikasi ini, dengan kata lain suatu ketentuan Hukum Internasional dapat diberlakukan sebagai Hukum Nasional tanpa melalui undang-undang terlebih dahulu. 2. Doktrin transformasi, Bahwa suatu ketentuan Hukum Internasional dapat diberlakukan sebagai Hukum Nasional apabila telah diratifikasi terlebih dahulu atau dengan kata lain suatu ketentuan Hukum Internasional dapat diberlakukan sebagai Hukum Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

2. 3.

effective,

208

Nasional dengan terlebih dahulu harus melalui undang-undang. Pemberlakuan kedua doktrin tersebut (dalam praktek) kebanyakan di beberapa negara tidak bersifat mutlak. Indonesia tidak menganut doktrin inkorporasi ataupun transformasi secara penuh, melainkan tergantung pada masalahnya. Praktek di beberapa negara: Di Inggeris:

berlaku mengikat tanpa persetujuan parlemen yaitu selain menyangkut: 1. Perubahan dalam undang-undang nasional, 2. Perubahan dalam status garis batas, 3. Mempengaruhi hak-hak sipil, 4. Menambah beban keuangan ngara. Di Amerika Serikat:

-

Hukum Internasional adalah hukum negara (International Law is the law of the land) Incorporation doctrine. The law of nations, wherever any questions arises which is properly the object of the jurisdiction is here adopted in its full extent by the common law and it is held to be apart of the law of the land (Blackstones). Dalam cutomay international law: Suatu ketentuan internasional berlaku asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu cutomay international law ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi maka semua pengadilan di bawahnya terikat, dalam hal ini maka yang supreme bukan Hukum Internasionalnya melainkan Mahkamah Tingginya. Dalil konstruksi hukum (rule of construction), bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Internasional. Dalil tentang pembuktian dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran terhadap suatu ketentuan Hukum Internasional (rule of evidence), bahwa dalam pembuktiannya tidak perlu mendatangkan saksi-saksi. Dalam international treaty: Persetujuan parlemen (heavy parliament), bahwa suatu ketentuan internasional

-

Dalam customary international law: Sama dengan Inggeris. Bila bertentangan dengan undang-undang, yang berlaku adalah undang-undang. Dalam international treaty: Konstitusi sebagai dasar utama. Pembedaan antara self-executing dan non self-executing treaties. Jika tidak bertentangan dengan konstitusi maka langsung berlaku (self-executing). Dapat dilakukan dengan undang-undang pemberlakuan (non-executing). Self executing; ada persetujuan dari Senat, sehingga mengikat. Executing agreement, dalam ini langsung berlaku tanpa memerlukan persetujuan badan legislatif.

-

-

-

SUMBER HUKUM Pengertian Sumber Hukum Internasional dalam arti formil: Dimana terdapat terdapat ketentuan Hukum Internasional yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu masalah yang konkrit. Apa wujud tempat ketentuan Hukum Internasional tersebut. Sumber hukum formil merupakan jawaban atas pertanyaan dimana kita dapat menemukan hukum. Sumber Hukum Internasional dalam arti materiil: Sumber kekuatan mengikatnya Hukum Internasional, Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

209

Dasar berlakunya Hukum Internasional. Sumber hukum materiil merupakan sumber yang lebih filosofis. Sumber Hukum Internasional dalam arti faktor-faktor kausal: 1. Faktor yang membantu terbentuknya kaidah Hukum Internasional, Misal; yurisdiksi (kewenangan negara dalam menjalankan hukum) terhadap ruang tanpa batas (cyberspace), dsb. 2. Faktor ekstra yuridis, Misal; banyaknya permasalahan dalam perdagangan internasional menyebabkan negara-negara perlu untuk membuat hukumnya, dsb. Tempat sumber Hukum Internasional formil, antara lain: Pasal 7 konvensi ke-XII Den Haag tahun 1907 tentang pendirian Mahkamah Internasional perampasan kapal di laut (international prize court); Kovensi perdamaian Den Haag, Pasal ini tidak pernah berlaku karena tidak memenuhi jumlah ratifikasi. Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice), Macam-macam sumber Hukum Internasional dalam arti formil: Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.

Pasal

38 ayat (1) Mahkamah Internasional merupakan hard law. Resolusi merupakan soft law, sedangkan treatment merupakan hard law, suatu treatment tidak mengikat suatu negara jika negara tersebut tidak ikut kepadanya. Ditente; pendinginan hubungan dengan saling mengunjungi diantara negara yang sedang memanas. Perjanjian internasional memiliki istilah lain, diantaranya; fact, carter/declaration (piagam), protocol (perjanjian internasional tambahan), konvensi, treaty, dll. Untuk bilateral treaty tidak perlu diratifikasi karena tidak ada hal yang siginifikan. Treaty contract; perjanjian internasional yang hanya mengikut yang mengikat saja. Law making treaty; mengikat selain pihakpihak yang terikat juga pihak-pihak yang ingin terikat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja: Sebetulnya, secara hakikat tidak ada perbedaan antara treaty contract dengan law making treaty, karena treaty contract pada akhirnya akan menjadi law making treaty melalui suatu kebiasaan (karena keduanya menyebabkan hukum). Perjanjian internasional terbentuk melalui: 1. Negosiasi (political discusion), 2. Adoption the text (menjadi naskah melalui pemungutan suara), 3. Autentic of the text (disempurnakan), 4. Signatory (penandatanganan dari setiap delegasi), 5. Ratifikasi. Apabila setelah penandatanganan ini berlaku, maka tahap kelima tidak perlu. Apabila harus memenuhi ratifikasi maka menunggu jumlah ratifikasi terpenuhi. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

Resolusi dan deklarasi merupakan soft law.

-

Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, misal; pacta sun servanda, asas legalitas, dsb. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah Hukum Internasional.

210

Madzhab Ratifikasi Antara lain: 1. Hifi executive, 2. Hifi parliament, 3. Campuran, Parlemen dan eksekutif, kalau mengenai hal yang vital bagi negara maka parlemen campur tangan. Pada tahap ratifikasi ada yang disebut tahap reservasi: Pensyaratan, mengenai pasal yang tidak disetujui atau ditafsirkan lain. Reservasi bisa dilakukan apabila perjanjian itu menyatakan diperbolehkan adannya reservasi, apabila tidak boleh maka tidak diratifikasi sekalian. Reservasi boleh dilakukan apabila negara lain menyetujui. Ada 2 teori: 1. Teori unanimity principle, Tidak membolehkan reservasi. 2. Teori Pan American system, Reservasi dibolehkan tetapi bagi negaranegara yang mengetujui. NEGARA Negara dikatakan sebagai subjek Hukum Internasional yang paling signifikan, karena: 1. Secara historis, memang bahwa pada mulanya Hukum Internasional itu mengatur hubungan antar negara. 2. Secara faktual, memang dalam kenyataan bahwa suatu negara tetap diakui sebagai subjek utama dalam mengadakan perjanjian. Negara dalam persepsi Hukum Internasional adalah sebagai subjek Hukum Internasional. Peran negara: 1. Iure gestionis, Negara bertindak sebagai kapasitas institusi publik (sehingga memiliki imunitas (state immunity). 2. Iure imperii,

Negara bertindak sebagai kapasitas institusional publik (sehingga melepas imunitas; dalam perdangan). Definisi Menurut J.L. Brierly: Negara sebagai suatu lembaga, sebagai suatu wadah dimana manusia mencapai tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Menurut Fenwick: Negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawsan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Unsur-Unsur Negara Syarat negara berdasarkan Internasional, antara lain; Hukum

lex nasionalis. Untuk menjadi subjek Hukum Internasional maka negara harus memiliki kualifikasi (unsurunsur) sbb.: 1. A permanent population,

-

lex celebrationis, lex domisili, lex situ,

2. 3. 4.

Defined territory, A government,

A capacity to enter into international relations with other state, 5. International capacity, 6. Independence. Ad 1): A permanent population, Penduduk tetap; Pengungsi bukan penduduk tetap. Jumlahnya tidak tertentu. Penduduk yang terorganisasi (mensyaratkan adanya pemimpin). Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

211

Ad 2): Defined territory, Batas wilayah yang jelas; bukan luasnya, contoh; negara Nauru luasnya hanya 8 mil persegi dengan jumlah penduduk sekitar 10.000, negara seperti ini disebut dengan nama negara mili (micro state), negara liliput (dwart/diminutive state). Ad 3): A government, Menurut Terpach: Syarat adanya pemerintah daripada syarat yang lainnya.

pertahanan diri dan tidak akan pernah mengadakan perjanjian aliansi yang dapat menimbulkan peperangan.

Micro

state memiliki pengertian yaitu negara kecil dalam hal jumlah penduduk, luas wilayah, dan perekonomiannya, dengan demikian maka negara seperti Singapura tidak termasuk dalam kategori negara ini. state memiliki pengertian yaitu negara yang bergantung kepada negara lain. state memiliki pengertian negara yang dilindungi oleh negara-negara besar, misal; negara Monaco di bawah Francis.

Dependencelebih penting

Protectorat

Ad 4): A capacity to enter into international relations with other state, Ini merupakan syarat terpenting dalam perspektif Hukum Internasional karena mensyaratkan adanya masyarakat internasional/ada hubungan tetap sebagai landasan sosiologis bagi Hukum Internasional. Ad 5): International capacity, Dapat mempertanggungjawabkan tindakantindakan pejabat-pejabatnya terhadap pihak atau negara lain. Bentuk-bentuk Negara Bentuk-bentuk negara, meliputi: 1. Kesatuan, 2. Dependent states, a. Negara protectorat, b. Negara mandat/perwalian. 3. Federal state 4. Members of commonwealth (negara persemakmuran), Negara-negara tersebut berdiri sendir (sui generis). 5. Negara netral, Menurut Starke: Negara netral adalah suatu negara kemerdekaan, politik, wilayahnya dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar, dan negaranegar ini tidak akan pernah berperang melawan negara lain, kecuali untuk

Intervensi Menurut Lauterpacht: Intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi, atau barang di negeri tersebut. Bentuk-bentuk intervensi (menurut J.G. Starke): 1. Intervensi internal, 2. Intervensi ekternal, 3. Intervensi punitivie. Pengecualian prinsip intervensi: 1. Negara pelindung diberi hak istimewa oleh negara yang meminta perlindungan. 2. Suatu negara melanggar perjanjian untuk mengadakan intervensi, maka negara lain yang terikat pada perjanjian tersebut juga berhak melakukan intervensi. 3. Suatu negara melanggar ketentuanketentuan umum/hukum kebiasaan yang diterima secara umum maka negara lain berhak mengintervensi. 4. Negara yang warga negaranya yang berada di luar negeri diperlakukan semena-mena, maka boleh mengintervensi. 5. Atas kesepakatan bersama. 6. Atas permintaan tegas dari suatu negara. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

212

Doktrin Monrue (prinsip non kolonialisasi); diAmerika tidak ada wilayah tak bertuan (terra nullius), digunakan prinsip intervensi; setiap kekuatan asing yang masuk ke AS harus di lawan. PENGAKUAN

Recognition of new state or government of anexisting state is an unilateral act (tindakan sepihak) which the recognizing government can grant or withheld (memberi/menarik kembali) the practise of state show that the act of recognition is still regarded or a political decision which each state decides in accordance with its own appreciation (penilaian sendiri) of the situation. (PBB, 1950) Pengakuan didasarkan alasan-alasan politis bukan hukum. Konsekuensi politis; kedua negara kemudian dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik. Kosekuensi yuridis; 1. Pembuktian atas keadaan sebenarnya, 2. Mengakibatkan akibat-akibat hukum dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik, 3. Memperkukuh status hukum negara dihadapan pengadilan negara yang mengakui. Menurut J.B. Moore: Makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru, bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Fungsi pengakuan adalah untuk memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara/pemerintah baru sebagai anggota masyarakat. Bentuk-bentuk pengakuan: 1. Pengakuan negara baru, 2. Pengakuan pemerintah baru,

Ad 1): Pengakuan negara baru Terdapat dua teori: 1. Teori konstitutif, A state is and become on an international person through recognition only and exclusively (Oppenheim). Pengakuan merupakan syarat mutlak. Tidak ada/ bukan political decision karena ada keharusan dimana keharusan hanya ada dalam legal requirement. Suatu negara menjadi subjek Hukum Internasional hanya melalui pengakuan. Alasannya: a. Jika kata sepakat yang menjadi dasar berlakunya Hukum Internasional, maka tak ada negara sebagai subjek Hukum Internasional tanpa suatu kesepakatan. b. Negara/pemerintah yang tidak diakui tidak mempunyai status hukum sepanjang berhubungan dengan negara yang tak mengakui tersebut. Merupakan justifikasi, misal; insurgensi (belum masif) menjadi beligerensi. 2. Teori deklaratif, Existence of the new state with all the legal effect connected with that existence is not effected by the refusal of one ore more state to recognize (institut de droit International). Eksistensi suatu negara tidak ditentukan dengan adanya pengakuan. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Suatu negara/pemerintah tidak akan mendapatkan status hukum di negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan (teori konstitutif), namun hal ini tak berati bahwa negara/pemerintah itu tidak ada sama sekali (teori deklaratif). Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

213

Pengakuan merupakan tindakan politis yang berimplikasi pada hukum (sehingga dikatakan sebagai konsep yang unik). Macam-macam pengakuan: 1. Pengakuan kolektif; a. deklarasi bersama oleh sekelompok negara, b. negara baru masuk pada perjanjian multilateral. 2. Pengakuan terpisah, Mengakui negara baru tapi tidak kepada pemerintahnya. 3. Pengakuan mutlak, Pengakuan yang diberikan tidak dapat ditarik kembali. 4. Pengakuan bersyarat, Pengakuan dengan syarat-syarat tertentu sebagai imbalan pengakuan. Umumnya yang terjadi adalah pengakuan mutlak. Status internasional bagi negara-negara yang tidak mendapat pengakuan: 1. Dapat mengadakan hubungan diplomatik, 2. Peraturan perundang-undangan pemerintah yang tidak diakui tidak selamanya dianggap tidak sah. Ad 2): Pengakuan pemerintah baru Menyangkut kriteria: 1. Pemerintahan yang permanen, 2. Pemerintahan yang ditaati rakyat, 3. Penguasaan wilayah yang efektif. Antara lain: 1. Doktrin legitimasi, Pengakuan terhadap pemerintah baru berdasarkan legitimasi pemerintah baru tersebut (mengenai proses naiknya pemerintah secara legitimate), kalau tidak legitimate maka tidak dapat pengakuan. Pengakuan ini didasarkan pada proses yang legitimate atau tidak. Mengakui keabsahan menurut konstitusi negara yang bersangkutan. 2. Doktrin de facto-ism,

Atas pertimbangan pemerintah baru itu efektif, yaitu stabilitas ekonomi, aman menumpas pmberontak, dsb.). Melihat pada fakta pemerintahan baru tersebut. Indonesia menganut doktrin de facto-ism. Macam-macam pengakuan pemerintahan baru: 1. Pengakuan de facto, Semata-mata didasarkan pada bahwa pemerintahan tersebut secara nyata berkuasa di dalam wilayahnya. 2. Pengakuan de jure, Berdasarkan penilaian faktor-faktor faktual dan faktor hukum. Cara-cara memberikan pengakuan: 1. Pengakuan yang tegas: - declaration, - pengakuan melalui perjanjian. 2. Pengakuan diam-diam, Tidak ada pernyataan formal. Pengalahgunaan pengakuan pemerintah baru: 1. Doktrin Tobar, Negara-negara Amerika Latin tidak boleh memberikan pengakuan pada suatu pemerintah baru yang naik secara tidak legitimate. 2. Doktrin Estrada, Negara harus terus melakukan hubungan politik meskipun di negara tersebut sedang terjadi perebutan kekuasaan. Pengakuan sebagai pemberontak: insurgensi, beligerensi.

Pengakuan Terhadap Wilayah yang Diperoleh Secara Tidak Sah Cara-cara pemberian pengakuan: 1. Pengakuan secara tegas (express recognition), Ada instrumen hukumnya. 2. Pengakuan sevara diam-diam (implied recognition), Hanya simbol-simbol saja. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

214

KEDAULATAN

Kedaulatan

(soverignity) adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara atas wilayah dan penduduknya/warga negaranya. Kedaulatan adalah suatu konsep dimana negara memiliki kekuasaan tertinggi atas dasar, laut, udara (yurisdiksi territorial) dan warga negara (yurisdiksi personal). Tidak mencakup ruang angkasa karena ruang angkasa merupakan kepentingan bersama.

Wilayah

(territory) suatu negara terbagi menjadi empat dimensi, yaitu: 1. Darat, 2. Laut, 3. Udara, 4. Ruang angkasa. Kalau di ruang udara negara memiliki kedaulatan maka di ruang angkasa tidak.

Dalam

space treaty tahun 1967; ada satu prinsip yang menyatakan bahwa kepemilikan negara tidak ada dalam ruang angkasa, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia bersama/warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind).

Kaitannya dengan wilayah, kedaulatan mempunyai dua ciri, yaitu: (menurut Hakim Huber) 1. Kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. 2. Kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara. Kedaulatan mempunyai dua aspek: 1. Aspek positif, Adalah aspek yang berkaitan dengan sifat hak eksklusif kompetensi suatu negara terhadap wilayahnya. 2. Aspek negatif, Adalah adanya kewajiban untuk tidak mengganggu hak negara-negara lain. Kedaulatan teritorial mencakup tiga dimensi, yaitu: 1. Tanah (daratan), 2. Laut, 3. Udara. Ad 1): Tanah (daratan) Mencakup yang ada di bawah dan di atas. Kedaulatan negara berlaku sepenuhnya di wilayah ini (kekuatannnya penuh). Ad 2): Laut Di laut, suatu negara memiliki kedaulatan yang penuh. Antara lain: 1. Territorial sea (laut territorial), Adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal (base line) yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara memiliki kedaulatan penuh, tetapi negara lain masih dimungkinkan untuk menikmati hak lintas damai, yaitu hak untuk melewati laut itu. Konsikuensinya; setiap kapal asing yang akan lewat di laut territorial harus dapat izin dari negara yang bersangkutan. 2. Internal/national/interior waters (laut pedalaman), Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

Negara berdaulat, artinya negara mempunyai kekuasaan tertinggi, kedaulatan ini terbatas oleh: 1. Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah yang memiliki kekuasaan, 2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Relasi

antara kedaulatan dengan Hukum Internasional supranasional. Hukum Nasional; konteks kedaulatan itu bersifat absolut, sedangkan dalam Hukum Internasional maka konteks kedaulatan itu bersifat limitated.

Dalam

Kedaulatan Teritorial

Kedaulatan

teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayahnya.

215

3.

4.

5.

Adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Contoh; teluk, sungai, danau, dsb. Negara memiliki kedaulatan penuh (kedaulatan negara atas daratan). Di perairan ini, negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas damai. Selat, Adalah selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional. Ada dua kategori selat: a. Selat-selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional yang menghubungkan suatu laut lepas/ZEE dengan laut lepas/ZEE lainnya. b. Selat-selat yang menghubungkan laut lepas/ZEE dengan perairan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional (laut territorial) suatu negara asing. Pada selat kategori pertama berlaku hak lintas transit kapal-kapal asing. Hak transit adalah hak untuk melewati suatu selat yang dipergunakan secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara suatu bagian laut lepas/ZEE dan bagian laut lepas/ZEE lainnya. Continental shelf (landas kontinental), Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dari tanah di bawahnya dari daerah dipermukaan yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan nya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Negara tidak memiliki kedaulatan di sini, melainkan memiliki hak berdaulat (soverignity right), yaitu hak untuk memanfaatkan. Zona ekonomi eksklusif (ZEE), Zona terlebar tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal.

6.

7.

8.

Yurisdiksi yang dimiliki negara pantai atas ZEE-nya yakni: a. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, b. Riset ilmiah kelautan, c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Negara memiliki hak berdaulat, yaitu hak untuk perikanan, maka kalau ada kapal asing yang lewat tidak apa-apa, tapi kalau kapal-kapal asing tersebut mengambil ikan, tidak boleh. Continous zone (jalur tambahan), Adalah suatu zona tambahan dan berada di laut territorial dimana suatu negara memiliki kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan (hanya terbatas pada empat kategori tersebut di atas). Lebar jalur tambahan tidaklebih dari 24 mil diukur dari garis pangkal. High seas (laut lepas), Yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara (res communis). Tidak ada soverignity maupun soverignity rights, hukum yang berlaku adalah hukum kapal. Negara memiliki hak pengejaran seketika. Kawasan, Adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batasbatas yurisdiksi nasional suatu negara.

Ad 3): Udara

Menurut

konvensi Chicago 1944 tentang pengaturan mengenai wilayah udara, pasal 1nya menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang komplit dan eksklusif (complete and exclusive) terhadap ruang udara yang ada di atasnya; jadi kalau misalnya daratan seluas 1 juta Km persegi, maka wilayah udaranya pun seluas itu. dimaksud dengan exclusive adalah sbb.: complete and

Yang

Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

216

Complete, artinya negara itu memiliki kekuasaan tidak terbatas terhadap ruang udara (air space-nya). Exclusive, artinya hanya negara tersebut yang berhak melakukan tindakan-tindakan di atas ruang udara tersebut. Konsekuensinya; tanpa seizin suatu negara maka pihak lain tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas di ruang udara tersebut sehingga apabila suatu pesawat udara negara lain akan melintas di suatu ruang udara, maka harus meminta izin dari negara yang memiliki ruang udara tersebut.

1.

Kekuasaannya

tidak terbatas (unlimited) ke atas dan ke bawah. Secara prinsip yang disebut ruang udara itu sampai dengan ruang yang masih ada udaranya untuk secara teknis sampai dengan pesawat bisa terbang di sana. Terdapat empat tipe rezim: 1. Kedaulatan teritorial, 2. Wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri, misal; wilayah mandat atau trust, 3. Res nullius, yaitu wilayah yang tidak dimiliki/berada dalam kedaulatan suatu negara, 4. Res communis, yaitu wilayah yang secara umum tidak dapat berada di bawah suatu kedaulatan tertentu (wilayah bersama; laut lepas, ruang angkasa, dasar laut samudera dalam, dll.). Cara Memperoleh Wilayah Cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaan: 1. Cara-cara konstitusional, Misal; perjanjian dengan negara yang mendudukinya, dsb. 2. Cara-cara non kostitusional, Misal; penggunaan senjata, dsb. Cara negara memperoleh wilayahnya (caracara tradisional/orthodox): 2.

3.

4.

Occupation (okupasi pendudukan), Adalah pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Okupasi mengandung dua unsur pokok: a. Penemuan (discovery) the taking of possesion, b. Pengawasan yang efektif administration. Penemuan saja tanpa tindak lanjut daripadanya berupa suatu perbuatan (pengaturan), tidak cukup untuk membuktikan telah melaksanakan kedaulatan di dalam wilayahnya yang ditemukan. Pengaturan; harus ada niat dan perbuatan untuk memiliki, tanpa niat maka tindakan tersebut tidak murni (unauthorized acts). Sehubungan dengan tidak diakuinya klaim-klaim di Antartika, ada dua teori: a. Teori kontinuitas (continuity), Yaitu suatu tindakan pendudukan di suatu wilayah tertentu yang memperluas kedaulatan negara yang mendudukinya sepanjang diperlukan untuk keamanan dan pengembangan alamnya. b. Teori kontiguitas (contiguity), Yaitu suatu kedaulatan negara yang menduduki mencapai wilayahwilayah yang berdekatan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah yang diklaimnya itu. Annexation (aneksasi penaklukan), Adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Accretion (akresi), Adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Prescription (preskripsi), Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

217

5.

6.

Adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan pemiliknya (tak ada protes dari pemiliknya). Syarat-syarat sahnya preskripsi (menurut Fauchille dan Johnson): a. Pemilikan harus dilaksanakan secara a titre de souverin; pemilikan tersebut harus memperhatikan kewenangan negara dan di wilayah tersebut tidak ada yang mengklaimnya. b. Pemilikan tersebut harus berlangsung secara damai dan tidak ada gangguan (protes) dari pihak lain. c. Pemilikan tersebut harus bersifat publik (diumumkan dan diketahui oleh pihak lain). d. Pemilikan tersebut harus berlangsung terus, juga harus memuat syarat adanya pengawasan yang efektif. Cession (cessi), Adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan kerapkali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian perdamaian sesudah usainya perang. Suatu prinsip yang penting dalam cessi ini, yaitu bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih (pemilik). Cessi dapat berlangsung juga dengan melalui tukar menukar, atau pemberian wilayah tanpa adanya pembayaran ganti rugi (compensation). Plebicite (plebisit), Adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk.

Suatu

dalil hukum Romawi: cujus est solum, ejus est urque ad coelum; bahwa barang siapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit, dan segala apa yang berada di dalam tanah. hal masuknya kapal asing maka hal dapat dilakukan terhadapnya adalah peringatan, jika menolak maka dilakukan pengejaran dan jika masih menolak sebagai tindakan akhir adalah penembakan. dan penembakan pesawat asing yang telah melanggar kedaulatan wilayah suatu negara (intercepstions).

Dalam

Pengejaran

Kedaulatan Negara Atas Perbatasan Perbatasan merupakan pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara dengan kedaulatan negara lain. Servitudes Merupakan pembatasan terhadap kedaulatan (territorial) negara. Muncul manakala di suatu wilayah negara terdapat hak-hak negara lain. YURISDIKSI Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi merupakan refleksi prinsip dasar kedaulatan negara. Yurisdiksi meliputi: 1. Territorial jurisdiction, 2. Personal jurisdiction, 3. Legal jurisdiction, 4. Cyberspace jurisdiction. Yurisdiksi dapat lahir karena adanya tindakan: 1. Legislatif, Yaitu kekuasaan pengadilan untuk menetapkan, membuat peraturan atau keputusan-keputusan. Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

Kedaulatan Negara Atas Ruang Angkasa

218

Eksekutif, Yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang (benda atau peristiwa) mentaati peraturan (hukum) yang berlaku. 3. Yudikatif, Yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa. Dalam praktek maka yurisdiksi dibedakan atas: 1. Yurisdiksi perdata, Yaitu kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang sifatnya nasional (yaitu bila para pihak dan/atau objek perkara melulu menyangkut nasional) maupun yang bersifat internasional (yaitu bila para pihak atau perkaranya menyangkut unsur asing). 2. Yurisdiksi pidana, Adalah kewenangan (hukum) pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun nasional. Sepanjang menyangkut perkara-perkara pidana, yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat berupa bentuk-bentuk: 1. Yurisdiksi dengan prinsip territorial, 2. Yurisdiksi dengan prinsip personal (nasionalitas), 3. Yurisdiksi dengan prinsip kedaulatan, 4. Yurisdiksi dengan prinsip universal, 5. Yurisdiksi berkenaan dengan pesawat udara. Ad 1): Yurisdiksi dengan prinsip territorial Bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Prinsip territorial, dibagi menjadi dua: 1. Yurisdiksi menurut prinsip territorial subjektif, Yurisdiksi negara, dimana perbuatan/tindakan tersebut dimulai.

2.

Yurisdiksi menurut prinsip territorial objektif, Yurisdiksi negara, dimana perbuatan/tindakan itu diselesaikan. Prinsip territorial ini berlaku pada hal-hal: 1. Hak lintas di laut territorial, Hasil Konferensi Kodifikasi Hukum Laut Den Haag Tahun 1930; dipertegas oleh Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1982. Yurisdiksi kriminal tidak dapat dilaksanakan atas kapal asing yang sedang melintasi laut territorial kecuali dalam hal apabila: a. Kejahatan itu dirasakan oleh negara pantai, b. Mengganggu perdamaian dan ketertiban laut territorial, c. Telah diminta bantuan oleh negara bendera, d. Diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika. 2. Prinsip yurisdiksi terhadap kapal bendera asing (floating island) di laut territorial, Negara pantai memiliki yurisdiksi penuh atas setiap kapal yang melakukan lintasan di laut trritorialnya, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah asing yang memiliki kekebalan terhadap kedaulatan negara lain (tetapi tunduk pada yurisdiksi legislatif). Ada dua teori: a. Teori pulau terapung (floating island theory), Kapal tersebut harus diperlakukan oleh negara lain sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Yurisdiksi pengadilan tidak berlaku. b. Teori yang menyatakan bahwa pengadilan negara pantai memberi kekebalan (imunitas) tertentu kepada kapal-kapal asing dan wakilnya. Berdasarkan teori objektif, kekebalan dapat ditarik kembali oleh negara pantai. 3. Pelabuhan, Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

2.

219

4.

5. 6.

Berada dalam kedaulatan territorial negara pantai, sehingga negara pantai memiliki yurisdiksi territorial kecuali dalam/terhadap kapal-kapal menyangkut masalah-masalah ekonomi intern (internal economy), kewenangan tetap berada pada pejabat-pejabat negara bendera kapal. Terhadap orang asing, Sama dengan terhadap warga negaranya, tetapi warga negara asing dapat menuntut untuk lepas dari yurisdiksi territorial dalam hal; a. dengan alasan adanya imunitas tertentu; negara tidak berwenang, b. bahwa hukum negara tersebut tidak sejalan dengan Hukum Internasional. Yurisdiksi territorial terhadap pelaku tindakan pidana, Pengecualian terhadap yurisdiksi territorial, Antara lain: a. Negara dan kepala negara asing, Kekebalan penuh. Prinsip-prinsip lain sebagai dasar kedaulatan tersebut: 1. Adanya phrase hukum; par in parem non habet inperium; suatu negara berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya. 2. Prinsip resiprositas dan komisitas; timbal balik dalam memberikan kekebalan yang serupa. 3. Fakta bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan terhadap negara lain. 4. Fakta bahwa negara yang mengizinkan negara lain masuk telah memberikan kekebalan. 5. Fakta bahwa kebijaksanaan suatu pemerintah tidak dapat

b.

c. d. e.

diselidiki oleh pengadilanpengadilan negara lain. Dalam hal iure imperii; kekebalan berlaku. Dalam hal iure gestionis; kekebalan tidak berlaku. Perwakilan diplomatik dan konsuler, Kekebalan berlaku kecuali dalam hal: 1. Perbuatan yang berhubungan dengan barang bergerak dalam wilayah negara penerima, kecuali atas nama negara penerima untuk misi diplomatik. 2. Perbuatan yang berhubungan dengan suksesi; terlibat sebagai perseorangan. 3. Kegiatan profesi dan komersil di luar fungsi resminya. Negara tuan rumah dapat menyatakan tidak percaya kepada seorang diplomat (persona non grata). Kapal pemerintah negara asing, Angkatan bersenjata asing, Organisasi internasional.

Ad 2): Yurisdiksi dengan prinsip personal (nasionalitas) Bahwa suatu negara dapat mengadili warga negaranya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di manapun juga. Negara-negara Eropa Kontinental menggunakan prinsip nasionalitas. Negara-negara Anglo Saxon membatasi yurisdiksinya terhadap kejahatan yang sangat serius, seperti; penghianatan, pembunuhan, bigami. Yurisdiksi dengan prinsip nasionalitas ini dibagi dua, yaitu: 1. Yurisdiksi dengan prinsip nasionalitas aktif, Bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

220

2.

melakukan tindak pidana di luar negeri (harus diekstradisi dahulu). Yurisdiksi dengan prinsip nasionalitas pasif, Bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.

1. 2.

Di udara; hukum negara pesawat yang didaftarkan (di negaranya). Di darat; juga ditambah hukum negara dimana pesawat itu mendarat.

Ad 3): Yurisdiksi dengan prinsip kedaulatan, Suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas dan kemerdekaanya. Ad 4): Yurisdiksi dengan prinsip universal, Setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu (seperti pembajakan di laut dan kejahatan perang) tanpa melihat bendera, dsb. Ad 5):Yurisdiksi berkenaan dengan pesawat udara. Yang menjadi pertimbangan bahwa masalah ini dianggap penting dalam Hukum Internasional adalah antara lain: 1. Perkembangan teknologi dan telekomunikasi, lebih memungkinkan terjadinya tindak pidana dalam pesawat udara, menyangkut kebangsaan maka yurisdiksi mana yang berlaku. 2. Fakta bahwa ruang gerak pesawat udara adalah transnasional (kecuali bagi pesawat domestik).

TANGGUNG JAWAB NEGARA Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional adalah bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.

Responsibility selanjutnya menjadi liability. Karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini tergantung kepada faktor-fakor dasar, yaitu (menurut Shaw): 1. Adanya suatu kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. 2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban Hukum Internasional. 3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Kejahatan

Pembajakan;

dimulai sejak pesawat terbang dengan kecepatan penuh (in fly) sampai mendarat (landing), definisi ini diperluas oleh Konferensi Montreal 1971 yang menyatakan bukan saja in fly tapi in service (sejak pintu pesawat tertutup) sampai pintu terbuka dengan asumsi pintu terbuka maka pesawat tidak akan bisa terbang. Negara berwenang:

internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang esensial guna perlindungan terhadap kepentingan yang mana pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat, contoh; agresi, penjajahan, perbudakan, genocide, apartheid, polusi udara/laut, dsb. Selain dari kejahatan internasional, maka semua perbuatan melawan hukum secara internasional adalah delik internasional. Tanggung Jawab Perdata dan Tanggung Jawab Pidana Hukum Internasional tidak mengenal perbedaan antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

221

Shaw berpendapat bahwa pertanggungjawaban suatu negara terbatas untuk membayar ganti kerugian. Macam-macam tanggung jawab: 1. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (delictual liability), Lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Hal tersebut timbul karena: a. Eksplorasi ruang angkasa, Sistem tanggung jawab absolut. b. Eksplorasi nulir, Sistem tanggung jawab absolut. c. Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional. 2. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (contractual liability), Meliputi: a. Pelanggaran suatu perjanjian, Melanggar dan merugikan negara lain. Melahirkan ganti rugi. Pengecualian tanggung jawab negara atas pelanggaran perjanjian: 1. Dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan, 2. Diterapkannya sanksi-sanksi yang sah menurut pasal-pasal tentang tanggung jawab negara yang dibuat oleh komisi Hukum Internasional, 3. Keadaan memaksa (force majeur), 4. Tindakan yang sangat diperlukan (state of necessity), 5. Tindakan bela diri (selfdefense). b. Pelanggaran suatu kontrak, Biasanya karena tindakan-tindakan pejabat negara melebihi kapasitasnya (ulra vires).

Ada 3 teori menurut Starke tentang bagaimana negara kreditor menghadapi negara debitor yang tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, yaitu: a. Teori Lord Palmerston (1848), Negara kreditor berhak campur tangan secara diplomatik atau bahkan militer ke dalam negara tersebut. b. Teori Drago (1902), Negara kreditor dilarang untuk menggunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti intervensi militer untuk menuntut pembayaran utangnya. Teori yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan atau metode khusus bagaimana suatu negara debitor melunasi utangnya.

c.

Teori Kesalahan Antara lain: 1. Teori objektif (teori risiko), Tanggung jawab negara adalah mutlak (strict). Manakal suatu pejabat/agen negara telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka negara bertanggung jawab menurut Hukum Internaional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan baik atau jahat. 2. Teori subjektif (teori kesalahan), Tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan (dolus) atau kelalaian (cupla) pada pejabat atau agen ngara yang bersangkutan. Kecederungan pada teori objektif. Exhaustion of Local Remedies Merupakan bentuk pernghormatan atas suatu negara.

Sebelumpengadilan

diajukan klaim/tuntutan ke internasional, langkah-langkah Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

222

penyelesaian sengketa (local remedies) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Diberikan untuk memberi kesempatan guna memperbaiki kesalahan dan mengurangi tuntutannya. Local remedies tidak berlaku manakala suatu negara telah bersalah terhadap pelanggaran langsung Hukum Internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya, misal: penyerangan terhadap diplomat. Prinsip-prinsip diterapkannya exhausted of local remedies (menurut Starke), antara lain: 1. Suatu upaya penyelesaian setempat (local remedies) dianggap tidak cukup dan tidak perlu digunakan manakala pengadilan setempat tampaknya tidak menunjukkan akan memberikan ganti kerugian. 2. Seorang penuntut tidak perlu menggunakan upaya penyelesaian setempat manakala upaya tersebut tidak ada. 3. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan-tindakan eksekutif pemerintah setempat yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan setempat. 4. Negara-negara dapat menyatakan bahwa local remedies dapat diindahkan, meskipun melalui arbitrase merupakan pengindahan local remedies secara diamdiam. Dokttrin Imputabilitas

Doktrin imputabilitas (kebal), dianggap tidak berlaku dalam kasus HAM karena HAM merupakan proteksi terhadap individual right. HAM terdiri dari 3 generasi: 1. Generasi I; perlindungan hak-hak sipil dan politik. 2. Generasi II; perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial. 3. Generasi II; perlindungan terhadap kebudayaan, orang terhadap orang. Ekspropriasi Ekspropriasi atau pengambilalihan suatu perusahaan asing adalah suatu pelanggaran hukum kecuali apabila dipenuhi syarat-syarat sbb.: 1. Tidak dilaksanakan hak-hak pemilikan perusahaan oleh negara yang bersangkutan, 2. Untuk kepentingan umum (public purpose), 3. Ganti rugi yang pantas (appropriate compensation), Cepat (prompt), memadai (adequate), dan manfaat (effective). 4. Non diskriminasi (non discrimination), Merupakan suatu prasyarat agar ekspropriasi sah. Tanggung jawab terhadap kejahatan Internasional selain daripada pelanggaran kewajiban perjanjian, misalnya; perlakuan terhadap orang asing, internasional minimun standard (standar minimum internasional); lawan dari national treatment standard. Pada negara maju, international minimum standard bagi warga negara asing harus dipenuhi terlepas dari bagaimana negara tersebut memperlakukan warga negaranya. Pada negara berkembang, dalam memperlakukan orang asing tidak berbeda/sama saja sebagaimana halnya memperlakukan warga negaranya (national treatment standard). Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

Latar belakang doktrin ini yaitu bahwa negarasebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang nyata.

Doktrin

ini mengasimilasikan tindakantindakan pejabat-pejabat negara dengan negaranya yang menyebabkan negara tersebut bertanggung jawab atas semua kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau orang asing.

223

Tanggung Jawab Negara dan Lingkungan Suatu negara tidak berhak menggunakan wilayahnya untuk digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap wilayah negara lain maupun harta benda atau orang yang berdiam di wilayah tersebut. REFERENSI Diantaranya:

-

Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, oleh Huala Adolf, S.H., Pengantar Hukum Internasional, oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM., Pengantar Hukum Internasional, oleh J.G. Starke, Dll.

Kumpulan Catatan Kuliah Oleh Ande Akhmad Sanusi

224