edisi 19 (mei-juni 2005)
TRANSCRIPT
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
1/16
EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
PEMBARUAN TANIM I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I
kabar taniabar taniFSPI bersama organisasi masyarakatterus menuntut Mahkamah Konstitusi(MK) untuk mencabut UU No. 7/2004Tentang Sumber Daya Air.KeputusanJudicial Review,menurut MK sendiri, segeradikeluarkan.
Kemiskinan selalu mengintai rakyatIndonesia, penderitaan tak kunjung habis.Kini kasus busung lapar melanda. Sementarapemerintah terus mengadakan pertemuandan rapat-rapat, korban-korbanmulai berjatuhan. Bukti bahwapemerintah tidak tanggap kepadarakyat?
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan(Pusdiklat) di Bogor. Pusdiklat ini diperuntukkanbagi perkembangan pertanian berkelanjutan.Rencananya, Pusdiklat ini akan menjadipusat pendidikan dan pelatihan bagianggota FSPI dari seluruh serikat-serikat.100 133
agrariagraria nasionalasional
3
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
2/16
sal maal m pembaruantaniembaruan taniPEMBARUAN TANI
M I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I
PENANGGUNG JAWABHENRY SARAGIH
PEMIMPIN UMUMZAINAL ARIFIN FUAD
PEMIMPIN REDAKSIACHMAD YAKUB
SEKRETARIS REDAKSITITA RIANA ZEN
REDAKTUR PELAKSANACECEP RISNANDAR
SIDANG REDAKSIINDRA SAKTI LUBIS
TEJO PRAMONOAGUS RULI ARDIANSYAH
IRMA YANNYALI FAHMI
WILDA TARIGAN
ARTISTIK DAN TATA LETAKMUHAMMAD IKHWAN
KEUANGANSRIWAHYUNI
SIRKULASISUPRIYANTO
DITERBITKAN OLEHFEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)
DICETAK OLEHPETANI PRESS
ALAMAT REDAKSIJL MAMPANG PRAPATAN XIV NO.5
JAKARTA 12790TELP: +62 21 7991890FAX: +62 21 7993426
EMAIL: [email protected]
HENRY SARAGIHZAINAL ARIFIN FUAD
ACHMAD YAKUBTITA RIANA ZEN
CECEP RISNANDARINDRA SAKTI LUBISTEJO PRAMONOAGUS RULI ARDIANSYAHIRMA YANNYALI FAHMIWILDA TARIGAN
MUHAMMAD IKHWANSRIWAHYUNISUPRIYANTO
FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)PETANI PRESS
JL MAMPANG PRAPATAN XIV NO.5JAKARTA 12790TELP: +62 21 7991890FAX: +62 21 7993426EMAIL: [email protected] menerima sumbangan artikel, opini atau tulisan mengenaipertanian/agraria/perjuangan yang sesuai dengan visi dan misi tabloid PEMBARUANTANI. Setiap tulisan yang dikirimkan ke redaksi diketik 1000 (seribu) kata dandikirimkan lewat pos, fax, maupun email. Apabila tulisan dimuat, anda akan menerimapemberitahuan dari redaksi.
..........................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
34-5
9
12-13
14
15
tangg paangg p
10-11
Wartawan PEMBARUAN TANI dilengkapi tanda pengenal dan tidak meminta/menerimaapapun dari narasumber
.................................................................................... 16
EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
NASIONAL APBN-P 2005 /May Day /Revitalisasi Pertanian /Busung LaparNASIONAL APBN-P 2005 /May Day /Revitalisasi Pertanian /Busung LaparINTERNASIONAL KTM G-33 /WSF Asia /Pertemuan Via CampesinaINTERNASIONAL KTM G-33 /WSF Asia /Pertemuan Via CampesinaPENDAPAT Revitalisasi Pertanian /Buruh /Privatisasi PendidikanPENDAPAT Revitalisasi Pertanian /Buruh /Privatisasi PendidikanKABAR TANI Pertanian Berkelanjutan /Kabar Dari Pusdiklat FSPIKABAR TANI Pertanian Berkelanjutan /Kabar Dari Pusdiklat FSPI
INFO PRAKTIS Membuat Sirup dan SariBuah untuk Industri Rumah TanggaINFO PRAKTIS Membuat Sirup dan SariBuah untuk Industri Rumah Tangga
AGRARIA Dukung MK Mencabut
UU No.7/2004
AGRARIA Dukung MK MencabutUU No.7/2004
2
SERIKAT Kabar dari SPP /Serta NTB /SPLERIKAT Kabar dari SPP /Serta NTB /SPL
Petani Menolak Perpres 36/2005etani Menolak Perpres 36/2005KABAR UTAMA:ABAR UTAMA: 6-8
ada tanggal 3 Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan
Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan u ntuk Kepetingan Umum. Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan
Pini terutama masyarakat umum seperti pedagang kaki lima, penduduk miskin kota (urban),
petani-petani diberbagai daerah terhenyak, mengapa tidak? Kebijakan tersebut disinyalir
begitu represif dan akan merugikan ra kyat banyak.
Peratura n Presiden No. 36/2005 yang ditetapkan walaupun dalam konsiderannya
menggunakan UUPA 1960, namun secara substansi dan filosofis perpres tersebut
bertentangan dengan UUPA 1960. Juga mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah bahkan
sangat represif dan a gresif hanya u ntuk memenuhi kepentingan segelintir orang pemilik
modal. Kita dapat men ilai perpres 36/2005 sebagai berikut:
P e r t a m a , latar belakang keluarnya P erpres 36/2005 bukan didasari untuk kepentingan
pembangunan bagi kemaslahatan rakyat banyak. Perpres 36/2005 dimaksudkan untuk
sekedar memperlancar masuknya investasi swasta baik asing maupun dalan negeri bagi
pembangunan infrastrukt ur yang ber-orientasi profit ( lihat pidato Presiden di pertemu an
KADIN). Hal ini dapat dilacak dari h asil-hasil infrastruktur summit J anuar i 2005, dimana
komitment pemerintah untuk menjamin secara hukum kemudahan-kemudahan bagi
kegiatan pena naman m odal.
K e d u a , dalam perpres pencabutan h ak ata s tanah (pasal 3) walaupun ditetapka n dengan
berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, tetap saja pemilik hak atas
tanah akan dilanggar hak-hak ekonomi, budaya dan sosialnya yang dijamin dalam UU D RI
1945. juga menempatkan posisi masyarakat sebagai yang anti pembangunan. Untuk itu
seharusnya pemerintah menjalankan fungsinya menjamin penguasaan dan kepemilikan
tanah /lahan bagi rakyat sesuai ketentuan yang terkadun g dalam UUPA 1960, bukan justru
mencabut hak milik rakyat.
Ket iga , kepentingan umum yang dimaksudkan oleh perpres 36/2005 sama sekali tak
menyebutkan atau menjelaskan sejauh mana ruang lingkupnya, dengan kata lain tidak
mempunyai batasan. jenis kepentingan umum dalam perpres (pasal 5) diperluas menjadi 21
point. Padaha l kita tahu dar i 21 point tersebut selama ini dalam prakteknya sudah banyak
yang dilakukan oleh swasta bukan oleh pemerintah sebagai pemiliknya. Seperti
pembangunan jalan tol, telekomunkasi dan tidak menutup kemungkinan untuk sarana
olahraga golf, rumah sakit swasta, pasar-pasar modern (trade center) yang sekarang ini
makin menjamur.
K e e m p a t , mekanisme peradilan yang ditentukan dalam Perpres untuk menyelesaikan
masalah pencabutan hak atas tanah hanya sekedar pemenuhan wacana demokrasi dan
prinsip hukum belaka. Karena sejati-nya masyaraka t tak mempunyai posisi tawar apapun
dihadapan pengadilan yang dibentuk untu k itu.
Kel ima , pada bab I pasal 1 ayat 11 disebutkan persoalan ganti r ugi non-fisik namun ada
kontradiksi pada pasal lainnya yaitu pa sal 12 dan 13, yang tidak menyebutkan lebih lanjut
yang dimaksudkan pada pasal 1 itu. Padahal banyak persoalan nonfisik yang lebih berharga
daripada bentuk-bentuk yang ditentukan dalam perpres itu, seperti sistem sosial yang sudah
terbentuk, kekerabatan, keamanan dan jarak dari tempat kerja atau lahan ekonominya. Ju ga
tak ada jaminan bahwa kehidupan yang tergusur a kan lebih baik setelah diambil tanahnya.
Tiada kata lain di serukan bagi organisasi rakyat tani-nelayan dan buruh yang t erdidik
bersama para pakar, akademisi, mahasiswa, pemuda, miskin kota serta masyarakat luas
tanpa m emandang latar belakang unt uk segera malakukan menentang perpres 36/2005. Juga
kita segera m enagih janji Presdiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Yusuf
Kalla untuk m elaksanakan reforma Agraria yang sejati . (ay)
Kembali, Kebijakan Per tanahanTak Ber pihak kepada Rakyat
P e n g u a s a y a n g m a b u k k e k u a s a a n
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Hidup Petani!!
Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya lihat di televisi dan di koran-koran
tentang ma raknya berita aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum t ani di bumi mahakaya agraria ini. Khususnya tentang aksi penolakan terh adap Perpres 36 tahun
2005 tentangpengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan um um , Artinya meman g kita sebagai petani harus bersatu padu
dalam menyuarakan a spirasi untuk menentang dan melawan semua kebijakan
pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat/kaum tani. Saya
sampaikan salut bua t kawan-kawan petani yang tetap konsisten dan teguh dalam
memperjuangkan hak-hak kaum tani, dalam surat ini saya juga sampaikan
kepada pemerintah bahwa : penguasa yang zhalim adalah penguasa yang tetap
membiarkan kehidupan ra kyat-nya sengsara dan tertindas.
Roni , Cirebon
O r g a n i s a s i t a n i ya n g k u a t
Sebentar lagi musim panen padi di beberapa daerah tiba, jelas dengan rasa su ka
cita kita sambut mu sim panen ini. Rumah dan gudang kita akan t erisi penuh
oleh tumpuka n karu ng padi, Ayam dan t ikuspun ikut gembira pada musim
panen. Tetapi dibalik kebahagiaan panen ini tersirat kegalauan di hati kam i
sebagai petani, pasalnya adalah dari tah un ke tah un, dari panen ke panen ha rgagabah/padi selalu rendah at au mu rah, sementara ongkos produksi sangat ma hal,
pupuk mahal, sewa tanah mahal, biaya traktor mahal. Makanya dari dulu
sampai sekarang kehidupan kami selalu pas-pas an Cak mano nian pemerintah
kito ni (=bagaimana pemerintah kita ini, r ed )? Artinya menjad i penting agar
masyarakat tani didesa-desa, kampung-kampung untu k bersatu padu da lam
organisasi tani yang kuat dan militan, untuk mengeluarkan kita dari lembah
ketertekanan selama ini. Tanpa itu semua mustahil petani akan bahagia.
Rus t i kno , Pemulutan Ulu, Ogan Ilir Sumatera Selatan
PETANI PEREMPUAN Perempuan SemakinTerjepit di Tengah Konflik AgrariaPETANI PEREMPUAN Perempuan SemakinTerjepit di Tengah Konflik Agraria
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
3/163EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
Beberapa ormasmengadakan aksi
pada hari Selasa, 10Mei 2005 berkenaan
dengan judicial review
UU No.7/2004.Federasi SerikatPetani Indonesia(FSPI) bersama
organisasi masyarakatlain merasa harus
menekan MahkamahKonstitusi (MK) untuk
mencabut UU ini.Keputusan akan
dicabut atau tidaknya,menurut MK sendiri,segera dikeluarkan.
DUKUNG MAHKAMAH KONSTITUSIUNTUK MENCABUT UU NO.7/200 4DUKUNG MAHKAMAH KONSTITUSIUNTUK MENCABUT UU NO.7/200 4
FSPI mewakili petani, bersama organisasi masyarakat lain melakukan aksi menolak UU No. 7/ 2004. Terlihat massa sedang merapatkan barisan menuju Mahkam ah Konstitusi di Jakarta (10/ 05/ 2005)
ndan g-undang No. 7 Tahu n 2004 organisasi masyarakat .
m er u pa k an s a la h s a tu p rod uk h u ku m D a l a m k a s u s U U N o . 7 / 2 0 0 4 i n i ,
yang seca r a t e r bu r u - bu r u d i sahkan . kepu tusannya send i r i d i m asa depanUK elu a r ny a U U i ni p a da a wa l t a h un 20 04 c e n d e r u n g m e n y a k i t k a n b a g i y a n g
mengejutkan banyak pihak, karena prosesnya memperkarakan . Dalam atura nnya, UU ini
dinyatakan tidak cukup demokratis melalui bila diputuskan berlaku terus maka tidak akan
tangan DPR. Terkesan memaksa dan tergesa- dapat d iperkarakan lagi (untuk dicabut) .
gesa, lagipula pasal-pasalnya tidak cukup Untuk itu kita harus memperkuat barisan dan
r a s iona l m e l ih a t pe r m a sa l a ha n a i r d i t e r us m engum pulkan bukt i kebu r ukan UU ini
I nd on es ia , u ja r Ach m ad Ya 'k u b d a ri FS PI . b ila d il ak sa n a ka n .
UU ini sa ngat m eresahkan petani, serta Bukti-bukti sudah kuat. 10 Perusahaa n Air
rakya t kecil. Hal ini disebabkan oleh air yang Minum (PAM) suda h diprivatisas i. UU ini
merupakan ha jat hidup orang banyak, dengan terbukti melanggar pasal 33 UUD 1945 yang
berlakun ya UU ini air dinilai sebagai komoditi notabene lebih tinggi kek uat an huk umn ya.
belaka. Air tak lain benda komersil yang UUD 1945 sendiri menjam in seluruh isi bumi,
diperjualbelikan. air dan kekayaan alam yang ada untuk
F SP I s en di ri m en ci um p er ja n ji an WT O d al am d i g u n a k a n s e b e s a r - b e s a r n y a d e m i
Water Resources Structure Adjustment Loan kesejahteraan rakyat. Jika kemungkinan air
bisa diprivatisasi dan merupakan komoditi ,( WATS AL) sebaga i j e r a t neo l i be r a l i sm ebukankah air hanya dimiliki oleh pihak yangberkedok bantuan. Dengan in i lah lancar
memberi nilai ekonomi terbesa r?masuknya penjajahan baru, bahkan terhadap
Di depan Mahkamah Konstitusi, rakyatsumber daya yang harusnya mutlak dimiliki
berteriak Rakyat bersatu, dukun g konstitusi.rakyat.
Rakyat bersatu, tolak privatisasi. CukupKarena hal-hal inilah aks i tanggal 10 Mei 2005
sudah derita petani dan rakyat karena a ir . MKdilancarkan. Sebuah UU bisa saja dicabut oleh
dituntut agar mendengar suara petani danMahkamah Konstitusi (MK), asal diperkarakan
rakyat, dan menjatuhkan put usan yang adil.o le h r a k y a t d e n g a n m i n i m a l 1 0 0 0
p e n a n d a t a n g a n p e t i s i . H a l i n i s u d a h (mi)
diperkarakan sejak tahun lalu oleh berbagai
PEMBARUAN TANI
M RA I
PE BA UA
NT N
t as A:
TolakPrivais
i ir
u og
s ia
D a ran m
asaaksmem
baw
s nu t t
pa dukyang
mennu MK
ta
o 20
unukmenc b
utUUN.7/ 0
4
BAGAIMA
AN
ENCABU
T
MUUN
O.7/200
?4AGAIMA
AENCABUT
MUUNO.7/2
00 ?S
sedikitpun dari pihak legislatif maupun
eksekutif, mereka lenggang kangkung saja--
tambah A. Ya'kub.
Di tempat terpisah Muhammad Ismail
Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia
menyatakan bahwa dengan adanya UU
Sumber Daya Air itu, Pemerintah m alah
mengurangi perannya dalam pelayanan
penyediaan a ir , air diserahkan kepada hukum
pasar dan perusaha an swasta, lalu berlaku(FSPI), WALHI Jakarta, Koalisi Anti Utang,isela-sela m enuju diputuskannya hasilhukum ekonomi tentang kelangkaan semakin
UPC Jaka rta, Laskpesdam NU, PSAPjudicial review UU No. 7/2004 tentanglangka semakin tinggi harga yang dikenakan.
Muhammadiyah dan lainnya yangSumber Daya Air, beberapa organisasiDLihat saja harga a ir lebih mahal dari har ga
memperkarakan UU No 7/2004 tentangmelakukan aksi sekaligus menyerahka n keminyak.Sumber Daya Air ke Mahka mah k onstitusiMahkamah Konstitusi (MK) sebuah dokumen
Sedangkan kalangan legislatif ataupu nagar di cabut.yang berisi petisi lebih dari 1.000 oran g yang
pemerintah menerangkan bahwa UU SDA iniPara ormas, LSM dan organisasi agama inimendukung dicabutnya UU t ersebut. Aksi ini tidak ada sangkut pautnya dengan Bank
menyatakan bahwa, sejak awal pembahasanmenarik perhatian warga Jakarta yangDunia, mereka mendasarkan bahwa sebagianUU SDA ini sudah kita wanti-wanti, karenamelintas di depan Gedung MK, karenabesar rakyat Indonesia kesulitan ak ses
kita mengetahui bahwa peranan Bank Duniaikutn ya 4 bu ah ondel-ondel betawi, bonekaterhadap air bersih maka harus diatur dengan
begitu besar campur ta ngannya, sudahbesar khas betawi yang didalamnya terdapatbaik, jadi tidak ada istilah privatisasi.
seharusnya pemerintah memenuhi hakorang. Dengan ta buh-tabuhan a ksi berjalanPernyataan itu segera dibantah keras olehkonstitusi rakyat yang terkandung dalamlebih menarik.aktivis lingkungan WALHI, P. Raja Siregar
UUD RI 1945, kat a Yudis dar i KMAI.Air merupakan kebutuhan utama makhlukmenurut nya secara tegas UU SDA itu
Memang menurut catatan Pembaruan Tani,hidup. Air dibutuhka n tidak han ya untukmemberi ruang kepada swastasejak tahun 2003 lalu banyak kalangan yangmencukupi kebutuhan pokok seha ri-hari,penyelenggaraan air. Baca saja pasal 9, 10,menolak Undang-Undang Air ini. Achmadtetapi juga untu k kepentingan pertanian,26, 40, 41, 45, 80 serta pasa l-pasal lainnya
Ya'kub dari F SPI menut urkan, Sejakuntuk industri , l ingkungan, transportasi danyang berkaitan, pasal dan ayat itu
beberapa ta hun lalu ketika belum diputuskanlainnya. Oleh karena itu air merupakan Ha kmengingkari penghargaan terhadap H AM danbahwa kita menent ang UU SDA, kita t elahAsasi Dasar Manusia yang diakui olehmemugkinkan penguasaan sumber-sumber air
mendatangi DPR RI, Menkimpraswil sertasejumlah konvensi internasional. Itulaholeh swasta a tau pemodal termasuk pemodal
sampai saat ini sebagai upaya terakhir dipenggalan dari pernyataan pers bersamaasing. Pemikiran yang terkandung didalam
judicial review-kan ke MK. Begitu ba nyakn yadalam aksi yang dilaksanakan pada tanggalUU SDA tersebut berpaham liberal (pasar)kecaman, masukan dari masyarakat umum10 Mei 2005, dari beberapa organisasidari Bank dunia. (mi)
termasuk intelektual tidak mendapat respontermasuk Federasi Serikat Petani Indonesia
agrar aigrar a pembaruantaniembaruan tani
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
4/164 EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
nasion laasion l pembaruantaniembaruan taniu la i awa l Mei kemar in , m u la i t r il yun it u sa ja m engger ogot i a l okas i pe t a n i , t i d a k d i su su p i a ge n da
te rs eba r ber ita d i ten ga h APBN lebih dari 29%. FSPI sendiri neoliberalisme seperti yang tercantum
masyarakat bahwa pemerintah berpikir , bagaimana jika dana tersebut dalam aspek kebijakan pro-growth, pro-Ma k an m en ga da k an p er u ba h a n t er h ad a p d i g u n a k a n u n t u k p e m b a n g u n a n employment dan pro-poor, juga lebih
Anggaran Penda pata n dan Belanja per tanian dan pedesaan, dan pemer intah aspirat i f terhadap kepent ingan rakyat .
Negara (APBN) 2005. Prosesnya sendiri jangan terjebak oleh uta ng baik dalam Dalam proses penyusu nan nya APBN
sudah pada t ahap pembua tan Rancangan maupun luar neger i. ju ga seh ar usn ya m en ga da ka n s at u
U nd an g-U nda ng (RU U) di DP R. E kon om Bu st an ul Ar ifin , m en ga ta ka n t a h a pa n y an g d is eb u t mus r enbang
S eb aga im a na ya n g k it a k et a hu i, b ah wa AP BN -P 2 00 5 in i b er pot en si ( m u s y a w a r a h p e r e n c a n a a n
APBN sebagai unda ng-undan g (UU) melanggar konstitusi, berasumsi tidak pembanguna n) di tingkat kelurahan .
haru s patuh pada konst i tusi dasar real ist i s (har ga minyak dunia dan Namun petani t idak pernah ikut d i
Indonesia , yaitu UUD 1945. Koal isi Ant i pa tok an ku rs dol la r ) , ber pot en si dalam nya, sea kan -akan pemer int ah
Utang (KAU) menggugat hak-hak rakyat menciptakan konflik dalam kabinet, juga menganggap aspirasi rakyat kecil ini
yang harus dipenuhi pemerintah yaitu berten tan gan den gan visi dan m isi kayakangin lalu saja.
p a n g a n , p e n d i d i k a n , k e s e h a t a n , presiden. P r os es gu ga t a n i n i a k a n t e r u s
pekerjaan, dan sebagainya. Hak-hak Dan tentunya, rancangan APBN-P berlanjut, dan FSPI sebagai organisasi
i n i l ah yang t i dak d ipenuh i da l am 2005 i n i t i dak a sp i r a t i f t e r had ap pet an i akan t e ru s j uga m enyuar akan
susunan APBN-P 2005. Padahal jelas kepent ingan orang miskin, u jar d ia . ke pen t in ga n r ak ya t . Di ha ra pk an
dalam UUD 1945, jaminan t erhadap Rencana pembangunan pertanian tidak prosesnya bisa sampai hearing dengan
p an ga n , s a nd an g, p ap a n, p en di di ka n , d a n m e mi li ki vi si ya n g je la s . Se me n ta r a D P R , a d v o k a s i p a r l e m e n ,
ke se j a h t e r a a n i t u a da , be g i t u subs id i pupuk dan ben ih m a lah d iber ikan penandat anganan pe t is i dan dukungan
keterangan Ardi dar i KAU. k epa da p er usa ha an , bu ka n kepa da m a sy a r a k a t , u n t u k m ew u ju d ka n
Yang lebih aneh lagi, Rp 110,8 trilyun petan i. anggar an yang berpihak pada rakya t.
malah digunakan untuk membayar utang FSPI menggugat agar APBN-P 2005 (mi)
s er t a d ila n ju t ka n d en ga n m em bu a t u t a ng d a n r e n c a n a a n g g a r a n n e g a r a
baru, tam bah Dani dari KAU. Rp 110,8 selanjut nya agar lebih berpiha k pa da
Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Perubahan
(APBN-P) 2005 dianggaptidak berpihak pada petani.
Tidak ada visi yang jelasterhadap pembangunan
pertanian, dan ditengarai
disusupi oleh agendaneoliberalisme. FederasiSerikat Petani Indonesia
(FSPI) bersama organisasimasyarakat lain menggugat
hal ini, agar APBN yangselama ini tidak dirasakanoleh rakyat kecil berpihak
kepada rakyat.
APBN-P 2005 Harus Berpihak kepada Petani dan Rakyat KecilPBN-P 2005 Harus Berpihak kepada Petani dan Rakyat Kecil
ibuan buruh se-Ja botabek mendatangi Istana organisasi kepemudaan FPPI. Persoalan kaum buruh
Presiden di Ja karta. Aksi besar ini sehari begitu banyak dan mendasar. Ditambah lagi denganR sebelumnya sudah dimulai oleh buruh-buruh biaya pendidikan yang mahal, kesehatan yang takdi Tangerang. Seruan yang mereka teriakan antar a memadai, maka tak ada alasan kalau pemerintah tak
lain, naikkan upah, stop eksploitasi dan WTO melindungi kaum buruh, tambahnya.
menyengsarakan buruh dan petani. Kaum buruh juga Salah satu yang dibutuhkan buruh seperti yang
menyerukan agar pemerintah menghentikan diutarakan GSBI dalam pernyataan sikapnya adalah
p ri va t is a si pe ru s ah a a n da n a s se t m il ik n eg ar a . t er s ed ia n ya l a pa n ga n p ek er ja a n de ng an u p ah y an g
Setiap tanggal 1 Mei, kaum pekerja di seluruh layak, dengan cara membangun dan memperkuat
dunia memperingati hari buruh sebagai simbol Industrialisasi nasional yang tangguh, lepas dari
perlawanan atas modal yang semena-mena. Hari unsur modal asing dan dikelola oleh pemerintahan
peringatan yang lebih populer dengan sebutan May yang bersih, demokratis dan berpihak sepenuhnya
day itu, menjadi momen untuk mempersatukan pada kepentingan rakyat.
gerakan buruh. Hal tersebut bukanlah hal yang ngawur dan
Dalam tuntutan nya, Koordinator Gabungan Serikat mustah il asalkan pemerintah betul-betul berani dan
Buruh Independen (GSBI), menyatakan,Kaum mandiri. Karena, untuk membiayai program
Buruh, baik yang di pabrik, perkebunan, pertanian, industrialisasi nasional yang tangguh, mandiri dan
yang telah begitu banyak menyumbang bagi tidak didikte oleh negara asing untuk kepentinganpemban gunan ekonomi Indonesia, kehidupa n dan program ekonomi-politik negara -negara imperialis,
nasibnya tidak mengalami perubahan, bahkan pemerintah harus berani menyetop pembayaran
semakin hari semakin memburuk, lebih tertindas, hutan g Luar Negeri. Pemerintah juga harus berani
terhisap dan lebih rendah dari mesin-mesin pabrik memutuska n hubungan dengan Bank Dunia, IMF,
yang selalu mendapatkan perawatan dari CGI, WTO dan ADB serta menangkap, mengadili dan
perusahaan. menyita seluruh ha r ta pa ra koruptor yang telah
Sutrisno, Ketua Serikat Buruh Ja botabek (SBJ), merugikan negara dan menyengsarakan rakyat
menambahka n,Ja m kerja yang panjang, minimnya banyak
jaminan sosial bagi buruh dan keluarga, buruh Tanpa membangun serta memperkuat
kontrak, PHK sewenang-wenang. Semua itu masih industrialisasi nasional yang tangguh dengan seluruh
s a ja d ih a da p i ol eh k a um b ur u h di In don es ia . k eb ija k an e kon om i da n p oli tik y an g se pe nu h ny a
Memang sudah seharusnya buruh-buruh yang berpihak pada kepentingan rakyat, maka selama-
tinggal diperkotaan , pinggiran kota ata upun lama nya kondisi ekonomi politik dan budaya
diperkebunan mendapatkan gaji yang layak dan Indonesia akan terus terbelakang dan akan terus
jaminan kesehatan. Selama ini kehidupan buruh tergantung pada negara-negara imperialis yang
begitu mengenaskan, tempat tinggal buruh-buruh dipimpin oleh Amerika Serikat. Padaha l negara-
pabrikan di berbagai daerah pinggiran jauh dari layak negara tersebut jelas-jelas telah menghisap kekayaan
huni. Sanitasi buruk, akses air bersih tak ada dan alam Indonesia dan meyengsaraka n rakyat Indonesia.
rawan penyakit menular. Hal itu akibat dari jaminan Demikian pernyataan sikap yang dibacakan GSBI.sosial dan jaminan kesehatan bagi buruh sangat Organisasi buruh dalam aksinya juga menuntu t
minim. aga r perusahaan -perusahaan menghent ikan PHK,
Selain di Ja karta, aksi-aksi serupa juga banyak menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing .
digelar diberbagai daerah lainnya. Seperti di Malang Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi
Ja wa Timur, Palembang, Banten, Yokyakarta dan Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri dan
Bandung. Aksi may day juga di ikuti berbagai keluarganya secara serius. Pemerintah juga harus
organisasi kepemudaan, petani, mahasiswa. Kita menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis untuk
semua berkumpul didepan istana, mendesak presiden rakyat dan menolak campur tangan IMF, Bank
agar berpihak kepada buruh. Ja ngan hanya kepada Dunia, CGI, WTO, ADB dalam kebijakan ekonomi
perusahaan , dengan lantang dikatakan Jeck, ketua nasional. (ay)
aru-baru in i pemer intah mencanangkan program
r e v i t a l i s a s i p e r t a n i a n d e n g a n t u j u a n u t a m a
memperkokoh landasan utama bagi pembangunan.BMenteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, Untuk
melakukan revitalisasi pertanian diperlukan investasi yangsangat besar. Hal ini diharapkan akan mencapai target
pertumbuhan sektor pangan 0,89 persen, holtikultura 3,38
persen, perkebunan 6,27 persen dan peternakan sekitar 4,5
persen. Investasi yang diperlukan untuk semua itu telah
ditetapk an sebesar Rp. 14,40 triliun dari semu la yang Rp. 13,37
triliun, art inya ada kena ikan 3,5 persen.
Program revitalisasi ini telah direncanakan sampai pada
tingkat kongkritnya. Salah satunya a ntara lain pembangunan
infrastruktur dasar pedesaan yang memadai, seperti ir igasi,
jalan, kelistrikan dan jembatan. Juga kebijakan mengenai
pe r t anahan dan pe r un tukan w i l ayah pe r t an i an un tuk
menghindari tumpang tindih dengan penggunaan lahan non-
pertanian, kebijakan ketahanan pangan dan terakhir insentif
bagi industri pertanian dengan keringanan pajak.
Menteri Pertanian juga mengigatkan dan menghimbau
kepada seluruh sektor untuk berkomitmen dan terlibat aktif
dalam program ini. Karena, revitalisasi pertanian ta k mun gkin
berhasil tanpa duku ngan semua pihak.
Sementara itu, kalangan mesyarakat berpendapat lain.Sumaeri, Ketua Presidium Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI) disela-sela pertemuannya dengan petani di Pekalongan
mengatakan, Kebijakan pemerintah yang mulai melirik
kepada sektor pertanian diharapkan menjadi tit ik awal bagi
pembangunan pertanian yang maju. Namun patu t disayangkan
revitalisasi ini melulu bicara mengenai industri pertanian,
investasi yang besar dan kebijakan pangan yang jauh dari
rakyat.
Sedangkan Sekjen FSPI Henry Saragih mengatakan,
Kebijakan pertanian (termasuk kelautan dan Kehutanan)
harus m enjadi dasar dan pijakan u mum bagi pembangunan di
Indonesia. Mengingat pertanian m erupakan penghidupan bagi
lebih dari 60 persen penduduk In donesia. Diantara 60 persen
hampir lebih dari 80 persen adalah petani gurem dan buruh tani
yang mengelola rat a-rata 0,3 ha sampai 0,5 ha.
Inilah pekerjaan utama kita sebagai bangsa agraris,
laksanakan pembaruan agraria sejati terlebih dahulu maka
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai seperti
terpenuhinya pangan yang cukup bagi seluruh bangsa dankehidupan di pedesaan yang maju, tambah Henry.
Sekretariat Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di
J a k a r t a , s e k a l i l a g i m e n e k a n k a n b a h w a s e b e l u m
dilaksanakannya program pembangunan pertanian haruslah
selesai terlebih dahulu pembarua n agrarianya. Ja ngan sampai
keberpihkan pemerintah hanya ditujukan kepada investasi dan
industri besar saja yang nanti bisa dipastikan akan mena mbah
utang negara. Indikasi akan utang ini sudah jelas, dengan
proposal yang dikirimkan menteri pertanian kepada Islamic
Development Bank (IDB) sebesar US$ 1,5 miliiar dollar. (ay)
NONSENS,REVITALISASIPERTANIAN TANPAPEMBARUANAGRARIA
NONSENS,REVITALISASIPERTANIAN TANPAPEMBARUANAGRARIA
ReproKOMPA
S
MAY DAY!AY DAY!
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
5/16EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
nasion laasion l pembaruantaniembaruan tani
5
masih hidup di bawah garis kemiskinan. Daerah-otret muram kemiskinan dan ketidakadilan Kasus bayi dan anak balita gizi buruk menimpadaerah yang warganya banyak mengalamiekonomi terlihat dari sebaran kasus busung sekitar 54.000 bayi dan anak balita di Sumaterakekurangan gizi yaituPlapar, kurang gizi, dan kelaparan di berbagai Barat (Kompas, 9/6/05)Kediri, Situbondo dan Bangkalan(Tempo Interaktif,wilayah. Menteri Kesehatan menyebutkan 8 persen7/6/05). Tegal, Jawa Tengahbalita di negeri ini mengidap gizi buruk, khusus Nusa
Kasus gizi buruk atau busung lapar juga ditemukanTenggara Barat persentasenya mencapai 10 persen.Situbondo, Jawa Timur di Kota Tegal, Jawa Tengah. Sedikitnya empat anakMenkes tidak menyebutkan berapa jumlah balita diKabupaten Situbondo, memiliki penderita penyakit balita dirawat di RSU Kardinah (Kompas, 9/6/05)Indonesia saat ini. Namun berdasarkan data Badanbusung lapar terbanyak di Jawa Timur. SejakPusat Statistik, jumlah anak usia 0-4 tahunJanuari hingga Juni 2005, di wilayah Situbondomencapai 20,87 juta pada 2005. Artinya, jumlah Pekalongan, Jawa Tengah
tercatat 71 balita mengalami gizi buruk, dan 40balita yang menderita busung lapar saat ini sekitar Sedikitnya 20.731 warga Kota Pekalongan masihlainnya mengalami gizi kurang (Tempo Interaktif,1,67 juta jiwa. Untuk menelusuri kasus-kasus tergolong masyarakat miskin. Hingga saat ini, balita8/6/05).busung lapar, berikut beberapa kutipan pemberitaan telantar sebanyak 10 orang, anak jalanan 548
yang dihimpun dari berbagai media masa: orang, dan anak telantar sebanyak 380 orangSambas, Kalimantan Barat (Kompas, 8/6/05).
DKI Jakarta Sembilan kecamatan dari 13 kecamatan diKabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sampai kiniDinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menemukan Majalengka, Jawa Baratmasih berstatus rawan gizi buruk. Di sembilansekitar 8.455 balita menderita gizi buruk (Suara Dalam kurun waktu enam bulan terjadi peningkatankecamatan itu terdapat 404 anak berumur di bawahPembaharuan, 11/6/05). jumlah keluarga miskin di Kabupaten Majalengka
sebanyak 151.000 jiwa (Kompas, 13/6/05)lima tahun yangBoyolali, Jawa Timur menderita gizi buruk, 176 anak di antaranya sedang
dalam perawatanSeribu seratus kepala keluarga (KK) di Kecamatan Nusa Tenggara Baratintensif(Kompas 9/6/05)Juwangi, Kabupaten Boyolali dilaporkan sebagai Di Lombok Barat, baru-baru ini tercatat 133 balita
penduduk yang mengalami kekurangan pangan. bergizi buruk dan mengalami busung lapar.Nusa Tenggara TimurDari jumlah keluarga sebanyak itu, terdapat 716 Sementara di Lombok Timur ada 175 balita, di KotaJumlah anak balita penderita gizi buruk dan busungbalita yang bergizi Mataram terdapat 23 anak, serta Lombok Tengahlapar di NTT terus bertambah. Jika Senin (6/6/05)buruk. Mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan tujuh bocah. Dari jumlah itu, delapan di antaranyalalu tercatat penderita gizi buruk 11.015 orang danmakannya satu kali dalam sehari. "Dari 2.300 KK meninggal dunia. Secara keseluruhan di NTB jumlahbusung lapar 128 orang, kemarin bertambah, yakniyang termasuk keluarga miskin, 1.100 diantaranya bocah di bawah usia lima tahun (balita) menderitamenjadi 11.031 penderita gizi buruk dan 140sebagai keluarga yang miskin pangan. Mereka ini gizi buruk dan busung lapar mencapai 338 orang
penderita busung lapar. Dengan demikian, jumlahhanya dan tersebar di beberapa kabupaten. Meski barupenderita gizi buruk sudah 67.531 orang (Kompas,makan sekali dalam sehari padahal, kan,normalnya terdata 338 kasus, Dinkes setempat memperkirakan9/6/05).sehari tiga kali,"ujar Camat Juwangi, Bambang jumlah penderita bisa bertambah.Tercatat 699 anak menderita busung lapar, 13 diPujiko (Tempo Interaktif, 10/6/05). (Liputan6.com,15/06/05)
Jawa Timur antaranya sudah meninggal. Kondisi anak-anakyang tak tumbuh sehat juga menjadi pemandanganKepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Mataram, Nusa Tenggara Baratdi sejumlah kawasan di Nusatenggara Timur.Bambang Giatno menyatakan, dua persen atau Jumlah korban meninggal kasus busung lapar diJumlah anak yang menderita gizi buruk dan busung1.700 anak balita di provinsi ini menderita Nusa Tenggara Barat (NTB) bertambah dari 19lapar mencapai 66.680 anak. Sebanyak 131 anak dikekurangan gizi. Penyebabnya, ekonomi menjadi 21 Balita pada Sabtu (11/6), dari 699 kasus.antaranya sudah positif busung lapar. Korban tewasmasyarakat yang rendah dan distribusi Secara kuantitatif, menurut Wakil Gubernur NTBpun terus berjatuhan. (Liputan6.com, 15/6/05)konsumsi yang tidak merata. Ia menjelaskan, di Bonyo Thamrin Rayes. (Tempo Interaktif, 11/6/05)Sumatera BaratJawa Timur 19 persen atau 7,1 juta jiwa penduduk
kasus gizi buruk ditemukan juga di berbagailham, seorang anak laki-laki berusia 15
tempat di Indonesia (lihat boks). Untukb u l a n , m a t a n y a c e k u n g m e n a t a p
moncong kamera para juru foto yangI wilayah NTB dan NTT saja, harian Kompas(14/ 6) mencatat 21 bayi meninggal di NTBdiarahkan k epada dirinya. Tubuhnya yang
dan 20 orang di NTT. Memang pemerintahringkih sesekali bergerak lamban. Warna
sibuk menyiapkan berbagai program unt ukkulitnya pucat pasi, perutnya buncit seperti
mengantisipasi bertambahnya penderita.pria dewasa yang kelebihan lemak. Tapi
Tiga har i lagi kami akan melakukan rapatbuncitnya bukan dari kelebihan makanan,
kerja teknis dengan seluruh bupati dariia menderita busung lapar. Para ahli
NTB dan NTT un tuk m em bica r akanmenyebutn ya gizi buru k.
bagaimana mengantisipasi bertambahnyaSebenarnya sudah sejak lama ia t erlihat
penderita gizi buruk. I tu untuk jangkal em ah , nam un o r ang t uanya enggan
panjangnya. Kalau jangka pendek, kamimembawa Ilham ke Pu skesmas. Alasannya
sudah member ikan makanan tambahansungguh klasik, tak punya uang! Memang
sehingga penderita gizi buruk tidak perlukedua orang tua Ilham han yalah buruh tani
d i k h a w a t i r k a n l a g i , k a t a M e n t e r idi propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwiy a n g b e k e r j a s e r a b u t a n . J a n g a n k a n
Sihab.memikirkan kesehatan, untuk sekedarSeandainya saja anak-anak i tu b isabertahan hidup saja sudah megap-megap.
bicara, mungkin mereka akan berkata,Akibatnya fatal, anak tersayangnya harus
Sudah s elesai rapat nya? Maaf, kami lapar!menderita busung lapar.
(cr )Di negeri yang kat anya gemah ripah loh
jinawi ini, kemiskinan ma sih merajalela di
set iap pelosok daerah. Apalagi kasus
busung lapar merebak di NTB yang
menyandang status daerah surplus beras.
Bila saja kasus ini tidak diangkat oleh
media, mungkin para penguasa tak akan
mengungkapkan secara terbuka. Kasus
memalukan seperti ini, sepertinya hanya
dianggap hal kecil. Mereka tidak menyadari
bahwa kemiskinan sudah menampakkan
dir i d i u jung hidung. Terbukt i sejak
diberitakan akhir Mei lalu, kasus busung
lapar langsung meruak di berbagai daerah.
I t u y a n g t e r u n g k a p d i m e d i a .
Kenyataanya mungkin lebih besar lagi, bisapuluhan, r ibuan, mungkin jutaan anak
menderita gizi buruk di Indonesia. Di mulai
dari NTB, beberapa ha ri kemudian busung
lapar ditemukan dimana-mana. Bahkan di
Jakar ta , halaman depan pusat kekuasaan,
busung lapar ditemukan juga. Juga bukan
sebuah kemustahi lan kalau disamping
rumah a nda saat ini ada seorang balita yang
tergolek lemah dengan perut m embuncit!
Baru setelah bayi-bayi mengenaskan itu
terpajang di halaman depan surat kabar,
pemerintah berlagak pan ik. Rapat digelar,
bantuan segera direncanakan. Mungkin
agar terkesan lebih peka. Ki ta tahu,
walaupun tindakan emergensi itu penting,
sebenarnya tugas pemerintah yang utama
bukan untu k menjadi pahlawan kesiangan.
Banyak hal yang bisa dilakukan, agar
kasus-kasus seperti ini tidak t erjadi.Belum habis keheranan kita dengan
fenomena ini, muncul komentar yang lebih
menyakitkan lagi. Seperti di lansir Suara
Pembaruan (14/6), Menteri Kesehatan Siti
Fadilah Supari menyatakan kasus busung
lapar yang melanda berbagai daerah belum
dikategorikan bencana nasional. Sebab
penyakit ini hanya muncul di beberapa
daerah saja seperti NTT.
Padahal beberapa media mengabarkan
KELAPARAN DI BERBAGAI TEMPATELAPARAN DI BERBAGAI TEMPAT
MAAF,
KAMILAPAR!Kemiskinan selalu mengintai rakyat Indonesia,penderitaan tak kunjung habis. Kini kasus busung laparmelanda. Sementara pemerintah terus mengadakan pertemuandan rapat-rapat, korban-korban mulai berjatuhan. Bukti bahwa
pemerintah tidak tanggap kepada rakyat?
www.detik.com
Korban meninggal akibat busung lapar (marasmus kwarsiorkor) di Propinsi Nusa TenggaraBarat (NTB) terus meningkat. Kasus ini dipandang cukup aneh oleh masyarakat, karena selamaini NTB termasuk salah satu lumbung padi di Indonesia. Menurut Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI) kesalahan ini ada pada kebijakan pangan yang mengandalkan ketahanan pangan(food security), namun tidak memperhatikan kemiskinan dan daya beli petani serta rakyat kecilyang sangat lemah. Kasus busung lapar di Indonesia, terutama di NTB adalah buktibahwa kebijakan ketahanan pangan tidak dapat diandalkan lagi. Rakyat menjerit karenamereka tidak memiliki kedaulatan terhadap hak mereka, yaitu hak untuk mendapatkan pangan.Untuk itulah FSPI menuntut pemerintah untuk menegakkan kedaulatan pangan (food sovereignty).
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
6/166 EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
uta amta a pembaruantaniembaruan tani
Tanggal 3 Mei lalu Presiden Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres itu menuai
banyak kritik. Sebagian kalangan menilai kepentingan modal ada di belakangnya. DPR minta peraturan
tersebut di revisi. Kalangan LSM dan organisasi rakyat Memintanya untuk dicabut.anyak kalangan menilai Perpres 36/2005 berpotensi menindas hak-hak rakyat pembangungan sarana olah raga lapangan golf, rumah sakit swasta, atau pasar-pasar
(terutama rakyat miskin). Peratura n tersebut dinilai jauh lebih kejam modern. Atas dasar itu FSPI menuntut pemerintah untuk mencabut Perpres 36/2005.
dibanding pendah ulunya , Keppres No 55/193 yang mengat ur tent ang hal yang Arbi san it, pengama t politik Universitas Indonesia, dalam orasinya ketikaBsama. melakukan unjuk rasa bersama ribuan masa Urban Poor Consortium (UPC) hari
Sebagai contoh, dalam Perpr es 36/2005 pasa l 1 ayat 3, disebutka n definisi Minggu (19/6), mengat aka n, Pemerin tah sehar usn ya melaku kan peruba han dengan
kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat . kemajuan, bukannya malah menindas. Dia berpendapat Perpres 36/2005 menindas
Sedangka n dalam perat ura n sebelumnya (Keppres 55/1993), definisi kepentin gan rakya t.
umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat . Dari pasal tersebut secara Sedangkan Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin yang menerima pengunjuk rasa
nyata ada penyempitan arti kepentingan umum, dari yang semula kepentingan dari UPC mengatakan, Komnas HAM akan mengirimkan surat ke Presiden, meminta
seluruh lapisan masyarakat menjadi sebagian lapisan masyarakat . kesediaannya untuk mencabut perpres ini mumpung belum menjadi permasalahan
Belum lagi adanya penambahan item yang dimaksud dengan kepentingan umum. besar.
Dari semula 14 item menjadi 21 item (lihat tabel). Semua item-item tersebut ham pir Anggota Komisi II DPR RI, Mahfud Siddiq menilai perpres tersebut sar at dengan
tidak mempunyai batasan apapun. Sehingga pengertiannya terlalu luas. Misalnya, kepentingan investor asing. Dia curiga adanya intervensi asing dalam proses
jalan tol dan rumah sakit. Dewasa ini pembangunan jalan tol dan rumah sakit sudah pembuatan Perpres 36/2005 ini, terutam a tentang perubahan pengertian kepentingan
banyak dikomersialkan dan hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja. Sehingga umum.
P er pr es in i d in ila i t id ak la gi mu rn i u nt uk k ep en tin ga n pe mb an gu na n . D ala m Ke pp re s 5 5/19 93, ke pe nt in ga n u mu m dia rt ik an s eba ga i k ep en tin ga n selu ru h
Selain itu masih ada unsur-unsur yang berpotensi untuk diselewengkan. Pada lapisan masyarakat , sedangkan di dalam Perpres 36/2005 menjadi kepentingan
Perpres baru itu disebutkan, musyawarah penetapan nilai ganti rugi tanah memiliki sebagian besar lapisan masyarakat. Padahal tafsir sebagian lapisan masyarakat itu
tenggang waktu 90 hari. Bila lewat, panitia yang ditunjuk bisa menetapkan besar bisa saja orang yang terkait dengan proyek pembangunan, ujarnya seperti dikutip
ganti rugi secara sepihak dan pembayarannya dititipkan ke pengadilan negeri di Media Ind onesia (26/6).
wilayah yang bersangkutan. Kekhawat iran berbagai kalangan bukannya tanpa a la san. Sekretar is Kabinet Sudi
Pada pasal lain disebutkan perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Silalahi, dalam rapat kerjanya dengan Komisi II , menyatakan Perpres 36/2005 dibuat
Jua l Objek Pajak (NJOP) atau nilai sebenarnya dari NJOP tahun berjalan. Ini oleh dalam kondisi mendesak, atas masukan dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie
sebagian masyaraka t dianggap tidak adil. Karena pemerintah tidak memperhitungkan dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang menilai perlunya kepastian
kerugian immateril yang diderita rakyat yang terkena dampak pembangunan. hukum untuk mendorong pembangunan infrastrukt ur.
Kerugian immateril tersebut bisa berupa, jarak dari tempat kerja dan sekolah, Ja uh sebelum Perpres 36/2005 diterbitkan, pemerintah mengadakan Infrastructurekerugian pasar bagi rakyat yang membuka usaha dan sudah mempun yai langganan di Summi t yang digelar 17-18 Jan uari 2005. Pada pertemua n tersebut ada komitmen
tempat itu, kerugian atas swadaya rakyat dalam membangun fasilitas umum, waktu untuk mengundang investor asing sebanyak-banyaknya untuk membangun
mencari tempat yang baru, tanah pertanian yang subur, dan lain-lain. Wajar bila kita infrastrukt ur di Indonesia. Dan, pemerintah merasa perlu untuk menjamin kepastian
mendengar tuntu tan rakyat selalu diatas NJOP, karena rakyat menghitung ongkos hukum bagi para investor tersebut. Dalam suasana seperti i tu, t iba-tiba Perpres di
immaterial. keluarkan. I tulah yang memancing kecurigaan banyak pihak yang menilai peraturan
Lebih parah lagi bagi rakyat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Padahal mereka hanya dibuat untuk melindungi kepentingan modal.
sudah mendiami tana h tersebut bertahun-tahun dan jumlah mereka sangat besar. Kecurigaan itu semakin kuat, ketika Perpres 36/2005 diterbitkan, Gubenur DKI
Menurut data Menko perekonomian tahun 2003, di Indonesia tanah yang bersertifikat Ja karta Sutiyoso serta merta menyambutnya. Ia menyatakan pembebasan tanah bagi
hanya 31%. Celakanya, tempat-tempat yang tidak bersertifikat itu ditinggali oleh pembangunan jalan tol yang tersendat dan pembebasan tanah bagi proyek Banjir
mayoritas rakyat miskin. Dan, menurut Perpres 36, pasal 19, hanya tana h-tanah Kanal Timur akan menerapkan Perpres tersebut sebagai payung hukumn ya. Dengan
berser t ifika t yang akan mendapa t gan t i rugi. harapan proses pembebasan tanah bisa ber langsung cepa t . Sebelumnya pembangunan
Melihat semua itu, berbagai kalangan menyatakan menolak dan mengusulkan jalan tol di Ja karta terhambat oleh proses pembebasan tanah yang dinilai warga tidak
pencabutan terhadap Perpres tersebut. Federasi Serikat Petani Indonsia (FSPI) dalam adil. Sebagian warga yang terkena penggusuran bersikukuh mempertahan kan
pandangan sikapnya yang disampaikan oleh Sekjen FSPI Henry Saragih, menyatakan tanah nya.
bahwa tana h untuk rakyat, bukan untuk pemilik modal, dan pemerintah seharusnya Menyangkut berbagai kasus penggusuran , UPC mencatat korban penggusuran yang
m en ge de pa n ka n k ep en tin ga n r ak ya t d ala m s et ia p k ebija kk an nya . t er ja di s ela ma ku ru n wa kt u 20 00 s am pa i 2 005 s eba n ya k 95 .4 70 jiw a. S aa t in i U PC
Henry menengarai latar belakang keluarnya Perpres 36 bukan didasari kepentingan memperkirakan jumlah orang yang terancam penggusuran di Jakarta sebanyak
pembangunan bagi kemaslahatan rakyat banyak. Peratura n itu dimaksudkan untuk 1.962.866 jiwa. Sedangkan untuk kota lainnya, diantaran ya Palembang, Jogjakarta ,
sekedar memperlancar masuknya investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri, Makasar, Surabaya, Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai
b agi p em ba n gu n an in fr a st r u kt u r ya n g b er or ie nt a si p rofit , t ega s nya . 3 70 .8 55 ji wa . D en ga n be gi tu ke ha d ir a n P er pr es 36 /2 00 5 b is a -b is a m a ki n m em u lu s ka n
Dia juga menegaskan jenis-jenis kepentingan umum yang terkandung dalam penggusuran-penggusuran tersebut. ( c r )
peraturan itu tidak mempunyai batasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan untu k
BILA MODAL MENGGUSUR RAKYATILA MODAL MENGGUSUR RAKYAT
PEMBARUAN TANI
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
7/16EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
uta amta a pembaruantaniembaruan tani
7
s 60
Perpre
3 /20
5
ue
am
Unt
kKpen
tingnP
e odal
s 6 0
Perpre 3 /20 5
u ea m
Unt kK pe
nting nPe oda
l
pertambangan serta kekayaan alamerdebatan mengenai Hak
lainnya dengan mudah diperdagangkan,Menguasai Negara a tau lazim yang
dikenal dengan sebutan HMNP sekedar komoditas pengumpul devisanegara yang semakin hari semakinseperti tercantum da lam UUPA 1960,
kembang kempis.belumlah u sai. Sekarang ini muncul
peraturan presiden No. 36/2005 tentangUntuk itu pemerintah begitu serius dan
Pengadaan Tanah bagi Pelaksana ancerdas menggunakan momentum bencana
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. tsunami beberapa waktu lalu, denganSeakan masyarakat dibangunkan kembali secepatnya menggelar kegiatanalam bawah sadarnya mengenai
infrastructur summitdi Jakar ta .kepemerintaha n yang otoritarian.
Hasilnya, dikeluarkan lah k ebijakan
pemerintah yang mendukung masuknyaBukan tanpa alasan karena isi perpres
arus investasi asing secara tepat, cepatmenetapkan mengenai pencabutan h ak
dan aman.atas ta nah bagi setiap subyek yang
menguasainya. Kejutan-kejutan yang Tak begitu mengherankan bila isiingin mengekstradisi UUPA 1960 selalu
Perpres 36/2005 mengenai kriteriasaja menyerempet pemusnahan yangkepentingan umum yang termaktub
kekal seperti dicontohkan pada Keppres m enyangku t hubungan -hubungan sosi a l- m enyelu ruh seca r a t un t a s t egas .didalamnya tak memiliki batasan .No 34/2003 isinya ingin menggant ikan politik. Pada wilayah ini kita harus Demikian pula masyarakat ataupu nSehingga, bisa saja yang mun cul malahUUPA 1960 menjadi kebijakan yang belajar dari praktek politik otoritarian pihak-pihak lain atau badan hukum dapatberbagai trade centre atau pusatmemenuhi keinginan pa sar seperti yang orde baru dengan penggunaan instrumen mengerti suatu daerah akan diperuntukanperkantoran yang diklaim sebagai milikdidorong oleh lembaga-lembaga keu anga n hukum, manipulasi dan kekerasan serta untuk kepentingan lebih luas disatu saat,pemerintah.internasional. melalui berbagai alat paksa lainnya. Ja di sehingga mencegah manipulasi dan
Mekanisme litigasi melalui jalursyah dan valid kalau ahli sosiologi seperti percaloan.Tanah ada lah bagian dari sumber
pengadilan yang ditawarkan dalamMax Weberdari awal-awal sudahagraria, merupakan kekayaan alam yang Didalam perencanaa n urban lan dreformperpres sebagai kerangka pemenuha nmengatakan bahwa n egara melaluikhusus sebagai objek yang ta k dapat garis besarnya seperti yang diungkapkanwacana demokrasi tak berarti apa-apa,aparatusnya mempunyai kekuatandipindah-pindah, unrenewable dan tak oleh a lm. A. P. Parlindun gan (1989)dimatikan. Dapat dipastikan pengadilanpemaksa efektif yang terlalu sulittergantikan. Karena sifatnya inilah dalam bertujuan antara lain untuk pengelakanakan membenarkan segala tindakandibantah oleh warga negaranya.kesejaraha n agrar ia, konflik pertanahan suatu spekulasi pembelian tanah , untukpemerintah. Hal ini tak semata persoalan
Penguasaan tanah yang sangat tidakselalu menjadi tema utam a bahkan har us mengatur tenta ng kepemilikan diatasberapa secara kuantitas jumlah wargaadil bukannya menimbulkan sta bilitas.menelan korban nyawa. Semenjak tanah pemukiman, mengawasi penjualanakan t ergusur dibandingkan jumlahStatistik internasional menunjukkankapitalisme mengglobal melalui tanah /rumah, menetapkan nilai hargapenerima manfaatnya, ini sudahbahwa tingkat kekerasan dankolonialisme di awal aba d 18 hingga abad tanah , dan kemudian menetapkan pejabatmenyangkut soal ideologi dan paradigmaketakstabilan politik cenderung terjadi19 perubahan cara pan dang terhadap yang bertanggung jawab, dan sekaliguspembangunan bangsa.
paling tinggi di negara-negara yang polatanah terasa sekali. Konsep dan praktek dapat ditetapkan zoning. Untuk ituHubungan perpres 36/2005 dengan penguasaan tana hnya sangat tidak adil.pembangunan Indonesia adalah sub- Rencana Tata Ruan g Wilayah (RTRW)Keppres atau Undang-Undang Dengan demikian, dari waktu ke waktu,sistem dari kapitalisme global tersebut. harus dilaksanaka n dengan konsekwen.sebelumnya mengenai persoalan terkait
Secara Umum sebenarnya un tuk
merombak ketimpangan akses dan
penguasaan atas tanah, telah ada
kebijakan yang dirumuskan oleh pendiri
bangsa ini yaitu melalui UUPA 1960 yang
selama ini dimandulkan serta dijalankan
secara berbeda oleh penguasa yang
saudagar itu untu k kepetingan
imperiumnya. Padaha l Jiwa dan
semangat UUPA 1960 amat jelas
tercermin da lam konsiderannya yang
menyadari realitas kehidupan sosio-politik
dan s osio-ekonomi rak yatnya . Ingin
mempersembahkan segenap kekayaan
nasional, termasuk ta nahnya kepada
rakyat untuk membangun suatu
masyarakat a dil dan makmur. Pada
penjelasannya disebutkan bahwa U UPA
berpangkal pada pendirian, untuk
mencapai apa yang ditentukan dalam
pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 (naskah asli) tidak perlu dan
tidaklah pula pada tempatn ya, bahwa
bangsa Indonesia ata upun Negara
bertindak sebagai pemilik tana h
Kita lihat tujuan pokok UUPA adalah
meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
hukum agraria nasional, sebagai alat
untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan, dan keadilan bagi negara
dan rakyat, terutama ra kyat tani, dalam
rangka masyarakat adil dan makmur,hanya sebagai legitimasi bahwa kebijakan ketidakadilan dapat menimbulkanDalam konteks ini, pembangunan telah meletakan dasar-dasar untukyang dimaksud itu tak memenuhi jatuhnya korban manusia jauh lebih besarmengubah wajah tan ah secara lebih
mengadakan kesatuan dantuntut an pasar. Situasi politik, ekonomi daripada korban yang jatuh da lam usahadrastis lagi, suatu kenyataa n hidup yang
kesederhanaan dalam hukum pertanahandan sosialnya sudah berbeda dan mewujudkan landreform yang berhasiltidak pernah ditemui dizaman dan meletakkan dasar-dasar untukberkemban g. Dihara pkan aka n (Eric Eckholm 1983 dalam Noer Fau zi).sebelumnya (Noer Fauzi, 2002). memberi kepastian huk um mengenai hak-merangsang investor berdatan gannya, Khusus m engenai percaloan dan hak atas ta nah bagi rakyat seluruhnya.Tentu relasi tanah dan pembangunanpadahal sebaliknya justru aka n makin pengaturan wilayah urban beberapa ahlimelekat tak terpisahkan. Pembangunan Semangat semua itu tak didapati dariterjadi konsentrasi penguasaan at as tana h agraria memberikan beberapa pandanganmenapaki setiap jengkal tanah. Di perpres 36/2005 yang lahir dalam situasidan lepasnya penguasaan ta nah oleh mengenai hak atas t anah di wilayahIndonesia sendiri prakt ek pembangunan
yang oleh Soekarno sebut penjajahanbanyak warga n egara pada segelintir urban. Yaitu melalui urban landreform dengan mengejar pertumbuhan ekonomimodern ini. Jadi bukan un tukorang saja. yang berlandaskan pada UUPA 1960.masih mejadi jurus jitu setiap kepentingan umum t api kepentingan
Relasi antar a tanah dan pembangunan Melalui urban landreform ini ditetapkanpengambilan kebijakan. Seakan-akan pemodal belaka. (ay)pada akhirnya menjelaskan tak sekedar suatu kebijakan yang akan berlakuproses ekonomi politik itu berjalan linea r.hubungan ekonomis belaka, namun juga sebagai kebijakan t unggal danWajar saja di era liberal ini, air , tanah,
PEMBARUAN TANI
Pemerintah sepertinya tidak m au m engerti derita dan traum a rakyat akibat penggusuran. Keluarnya Perpres No. 36/ 2005 dianggap tidak
berpihak kepada rakyat, karena memu ngkinkan pengambilan tanah secara sepihak. Derita rakyat seperti ini seharusnya m enjadikan
pemerintah lebih peka dan menghentikan pengambilan tanah rak yat karena tanah adalah hak rak yat.
PERBANDINGAN PERPRES 36/2005DENGAN PERATURAN SEBELUMNYAPERBANDINGAN PERPRES 36/2005DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
8/168 EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
uta amta a pembaruantaniembaruan tani
eratura n Presiden No.36 tahun 2005 yang ditandat angani
Presiden Yudhoyono 3 Mei lalu mendapat reaksi yang luas.
Mulai dari anggota DPR, Komnas HAM, para pengamat, LSM,Psampai organisasi rakyat menyatakan keberatannya ata s peraturan
tersebut. Penolakan yang cukup keras datan g dari berbagai LSM dan
organisasi rakyat. Mereka menganggap peraturan tersebut sangat
tidak pro rakyat. Perpres 36/2005 dianggapnya mewakili kepentingan
para pemodal.
Perpres ini muncul setelah pemerintah mengadakan Infrastructure
Summi t pada ta nggal 17-18 Ja nuari lalu. Dimana, pada pertemua n
tersebut pemerintah berkomitmen unt uk mengundan g investor
sebanyak-banyaknya dalam melaksanakan pembanguna n
infrastrukt ur di Indonesia. Berselang beberapa bulan da ri pertemuan
itu, keluarlah Perpres 36/2005 yang kontroversial.
Kontan saja langkah tersebut menimbulkan kecurigaan. Banyak
pihak menilai, beberapa pasal dalam Perpres 36/2005 potensial untu k
disalah gunakan.Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) menilai perpres tersebut
mengabaikan hak-hak rakyat ata s tanah . Bahkan cenderung represif
dan a gresif hanya demi m emenuhi kepentingan segelintir orang
pemilik modal. Secara subst ant if dan filosofis perpres tersebu t
bertentangan dengan Undan g-undang P okok Agraria 1960 yang
mengatur tentang masalah-masalah agraria.
Menurut Ketua P residium FSPI Suma eri dan Sekjen FSPI Henry
Saragih, dalam pernyataan sikapnya, setidaknya terdapat enam
alasan yang membuat Perpres tersebut perlu di cabut. Pertama,
Perpres dimaksudkan untuk sekedar memperlancar masukn ya
investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri, bagi pembangunan
infrastrukt ur yang berorientasi profit . Kedua, pemilik hak atas ta nah
akan dilanggar hak ekonomi, budaya dan sosialnya. Peratura n itu
menempatkan posisi rakyat sebagai anti pembangunan. Ketiga,
kepentingan umum yang dimaksudkan oleh Perpres 36/2005 sama
sekali t idak menyebutkan sejauh mana ruang lingkupnya, dengan
kata lain tidak mempunyai batasan. Keempat, mekanisme peradilan
dalam peraturan tersebut hanya sekedar pemenuhan terhadap
wacana demokrasi dan prinsip hukum saja, sejatinya rakyat tidakmempunyai posisi tawar dihadapan pengadilan yang dibentuk unt uk
itu. Kelima, jenis kepentingan umum dalam perat uran t ersebut
diperluas menjadi 21 poin, padaha l sudah diketahu i umum bahwa
proyek-proyek tersebut banyak dilakukan oleh swasta. Seperti
pembangunan jalan t ol, telekomunikasi dan tidak menutu p
kemungkinan dengan lapangan golf, rumah sakit swasta dan pasar-
pasar modern yang sekarang ini banyak menjamur. Keenam,
Persoalan ganti rugi non-fisik yang disebutkan dalam peraturan itu
tidak mendapatka n penjelasan lebih lanjut. Padah al banyak persoalan
non-fisik yang lebih berharga dibanding bentuk-bentuk yang
disebutkan dalam perpres tersebut.
Atas dasar alasan-alasan tersebut FSPI menyatakan, mendesak
presiden u ntuk meninjau kembali dan mencabut Perpres 36/2005.
Apapun produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus
bernuansa k eadilan, kalau t idak berkeadilan ha rus diganti, tandas
Henry Saragih.
Selain pernyata an sikap, berbagai kelompok rakyat melakukan aksi
turun ke jalan unt uk menolak Perpres 36/2005 pada ha ri Minggu
(19/6). Aksi di depan istan a Pr esiden tersebu t diikuti oleh Urban PoorConsortium (UPC), Elsam, AGRA, FSPI, J aringa n Becak se-
Ja bodetabek, KPA, LBH J akarta , Sekertariat Bina Desa, Walhi, dan
puluhan organisasi rakyat lainnya. Pada a ksi tersebut datan g juga
pengamat Arbi Sanit da n Fa isal Basri, serta selebritis Rieke Diah
Pitaloka dan Wanda Ha midah.
Mereka menuntu t Pr esiden Yudhoyono untuk mencabut Perpres
36/2005 yang melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat.
Presiden juga diminta untuk menginstruksikan kepada jajaran
eksekutif di daerah untu k menunda semu a proyek pembangunan yang
berpotensi mencabut hak rakyat a tas ta nah. Selain itu Gubernur DKI
Ja karta, Sut iyoso diminta segera menghentikan teror penggusuran
kepada rakyat, menghormati aspirasi rakyat dengan menunda
pelaksanaan berbagai proyek, terutama Banjir Kanal Timur (BKT)
dan Ja lan tol lingkar luar Ja karta yang menurut UPC aka n mengusur
241.795 orang.
Aksi penentangan tidak ha nya sampai disitu, gerakan m enentang
Perpres 36/2005 masih tetap terdengar. Puluhan organisasi masa dan
LSM, seperti SPP , AGRA, Bina Desa, API, FSP I, FAM UI, FAM IPB,
FPPI, KPA, dan lain-lainnya menur unkan masa yang lebih besar lagipada hari Rabu (29/6). Ribuan masa yang terdiri dari petani, aktivis,
pemuda, dan maha siswa mendatangi istana negara. Mereka
menuntut Pemerintah segera mencabut Perpres. Dari Istana Negara,
masa yang kebanyakan petani dari Jawa Bara t itu berjalan sampai
bundaran HI .
Dari HI, mereka m enggunaka n bus ke komplek MPR/DPR RI di
Senayan. Di sana ikut juga berorasi anggota dewan yang tidak setu ju
dengan Perpres 36/2005. Anggota dewan yang ha dir anta ra lain,
Suripto dar i frak si PKS, Tjahyo Kumolo dan Sony Keraf dari Fra ksi
PDIP. Dalam orasinya mereka berjanji akan menu ntut pemerintah
untuk mencabut Perpres 36/2005. (cr )
Jakarta dan sekitarnya (Total: 1.592.011 jiwa)1. Warga di Kolong Tol, Penjaringan, Jakut: 4.000 KK (12.000
jiwa)2. Warga di Kebon Tebu, Muara Baru, Jakut terkena proyek
normalisasi Waduk Pluit: 10.000 kk (30.000 jiwa)
3. Warga di 13 Kelurahan yang terkena Proyek Banjir KanalTimur (BKT): Total 240.295 jiwa
Kel. Cipinang Besar Selatan (12,427 jiwa), Kel. CipinangMuara (28,104), Kel. Pondok Bambu (25,525), Kel. DurenSawit (22,176), Kel. Pondok Kelapa (24,910), Kel. Malaka Jaya(23,944), Kel. Malaka Sari (20,688), Kel. Pondok Kopi(17,694), Kel. Pulo Gebang (24,138), Kel. Ujung Menteng(7,346), Kel. Cakung Timur (13,323), Kel. Rorotan (13,738),Kel. Marunda (6,957)
4. Warga di 5 kecamatan yang akan terkena Proyek ReklamasiPantai Utara Jakarta: Total 1. 231. 976 Jiwa
Kec. Penjaringan: Kp. Batang, Kp. Muara Baru, Kp. Muara Angke, Kp. Kuar: 317.950 Jiwa,Kec. Cilincing: Kp. Si Pitung, Kp. Kali Baru, Kp. Marunda: 26.793 Jiwa, Kec. Tg. Priok:398.277 Jiwa, Kec. Pademangan: 139.212 Jiwa, Kec. Koja: 349.744 Jiwa
5. Proyek Double-double Track (Rel Kereta) ManggaraiCikarang: Jatinegara, Cipinang, Klender, Cakung, Bekasi, Tambun, Cibitung dan Cikarang ( 1.700 KK)6. Sebanyak 37 pemukiman ilegal (tidak bersertifikat) lain di Jakarta menurut Pemda DKI
Jakarta: Total 65.040 jiwa. Jakarta Pusat: 23 wilayah, 3.428 KK; Jakarta Utara: 7 wilayah, 2.906 KK; Jakarta Timur: 3
lokasi, 3.428 KK; Jakarta Selatan 3 lokasi, 2.906; Jakarta Barat: 1 lokasi, 340 KK.
7. Kampung Bencongan, Kecamatan Curug akan terkena proyek dari Pemkab Tangerang: 300KK ( 1500 jiwa)
8. Warga Kelurahan Jatiwarna, Jatiasih, Jatimekar dan Jakamulya, Bekasi, terancam proyekJakarta Outer Ring Road (JORR): 300 KK (1500 jiwa)
9. Warga di kawasan eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, terancam penggusuran karenaproyek Menara Jakarta: 600 KK (3000 jiwa)
10. Pembangunan 6 tol dalam kota: Bekasi-Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu,Ulujami-Tanah Abang, Kampung Melayu-Duri Pulo, Pasar Minggu-Cassablanca dan RawaBuaya-Pulogebang, Jakarta Timur. Kampung-kampung yang akan dilewati, yang terancampenggusuran adalah Casablanca, Dukuh Atas, Tanah Abang, Tomang, Duri Pulo, Kemayoran,Sunter, Pulogebang, Matraman, Kalimalang: 1000 KK (5000 jiwa)
11. Warga di Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dengan alasan melindungi Depo Pertaminadari kemungkinan yang tidak diinginkan: 1.000 KK (5000 jiwa)
12. Warga desa yang dilalui sunga dari Jatigede akan terkena proyek Waduk Jatigede: 5.565 KK(27.825 jiwa)
Kota Lain di Indonesia (Total: 370.455 jiwa)1. Palembang, Sumsel:
Desa Blido-Musi, Banyuasin dianggap masuk dalamkawasan hutan suaka: 612 KK (2500 jiwa)
3 kampung di jalan raya Palembang-Indralaya terkenaproyek pelebaran jalan & normalisasi sungai: 525 KK (2740jiwa)
Kampung 8 Ilir-13 Ulu terkena proyek Jembatan Musi III:500 KK (3000 jiwa)
Kampung Karayajaya terkena proyek pembangunganterminal peti kemas: 300 KK (2000 jiwa)
kampung 4 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, 10 Ulu terkena proyekpelbaran sungai (Dam Sungai Musi): 300 KK (2000 jiwa)
2. Jogjakarta:
Desa Jagoyudan terkena proyek pembuatan jalan tembus: 80 KK (320 jiwa) Penghuni Rusun Jagoyudan terkena proyek rehabilitasi: 40 KK (200 jiwa)
Desa-desa pinggiran Sungai Code, Gajah Wong, Winongo terkenal proyek normalisasisungai: 300 KK (1200 jiwa)
3. Makasar, Sulawesi Selatan:
Kampung Bontoduri sengketa dgn pemerintah dan PT. Citra Cemerlang Bangunindo:1000 KK (5000 jiwa)
Kampung MC Sombala, Mariso, Lette, Panambungan terancam proyek GMTDC: 1000 KK(5000 jiwa)
Kampung di 16 kelurahan di Makasar terkena proyek jalan lingkar Makasar: 5000 KK(25000 jiwa) Kampung di 4 kelurahan di Makasar terkena proyek pengembangan pelabuhan: 1000 KK
(5000 jiwa)4. Lampung:
Kampung di 12 kelurahan sepanjang pantai TelukLampung terkena proyek waterfront city: 83.456 jiwa
Warga sepanjang rel kereta & sepadan sungai dikawasan bukit Gunung Sari: 2.863 jiwa
5. Surabaya, Jawa Timur:
Warga di 16 Kelurahan stren Kali Surabaya dan KaliWonokromo terancam penggusuran dengan alasannormalisasi kali: 5000 KK (25.000 jiwa)
Warga yang akan terkena proyek jalan tol tengahkota: 15.000 KK (75.000 jiwa)
3 Desa yang akan terkena proyek JembatanSuramadu: 30.000 jiwa
Warga yang terkena proyek jalan lingkar timur surabaya, waduk di Madura, jalan tol gempolpandaan: 100.000 jiwa
6. Sulawesi Tenggara
Warga Korumba, Kendari, Sulawesi Tenggara yang terkena proyek sarana MTQ: 76KK (176 jiwa)
Warga kampong Lasoani, Palu Selatan, Terkena perluasan bandara Multiara Palu (200jiwa)
Warga Kampung Talise Panggaraman Jl. Komodo 2, Palu terkena proyek pembuatan jalanlingkar dari kampong Lere melewati kampong Pantai Bersusu Jl Raja Moili dan Jl Cut Mutiadan Jl Komodo 1 yang mengalami penggusuran tahun 2002 (50 KK, 200 jiwa)
Sumber: Urban Poor Consortium (UPC), 2005
Data Jumlah Masyarakatyang Terancam Penggusuran
di Indonesia (Total: 1.962.466 jiwa)
RAMAI-RAMAIMENOLAK PERPRESRAMAI-RAMAIMENOLAK PERPRES
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
9/16EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005 9
internasion lanternasion l pembaruantaniembaruan taniPada pertemuan tingkat menteri ini, dibahas
mengenai pengecualian at au special product (SP)
dan mekanisme pengamanan khusus (Special
Safeguard Mechanism /SSP). Dua mekanisme
inilah yang menu rut Mar ie Pangestu (Ketua KTM
G-33 di Indonesia sekaligus Menteri Perdagangan)
yang akan melindungi petani.
Di akhir pertemuan, petani dan organisasi
m a s y a r a k a t d i b e r i k a n k e s e m p a t a n u n t u k
membacakan pan dangannya mengenai KTM G-33
ini. Sekitar 20 menit, para menteri dari negara
m i s k i n d a n b er k e m b a n g m e n d e n g a r k a n
pernyataan yang dibacakan oleh Achmad Ya'kubdari FSPI. G-33 har us memposisikan dirinya
sebagai pelindung petani dan pertanian di n egara
miskin dan berkembang. Hal ini berkaitan dengan
perdagangan bebas dan agresifnya negara maju
b e r s a m a d e n g a n p er u s a h a a n r a k s a s a
multinasional yang nyata-nyata meminggirkan
petan i, seru Ya'kub.
Delegasi petani dan m asyarakat ini selanjutnya
juga menegaskan agar negara-negara miskin dan
berkembang tidak terjebak oleh aturan-aturan
WTO yang teknis. Lalu upaya-upaya yang
di lakukan harus selalu bersendikan reforma
agrar ia sejat i , sehingga dapat mewujudkan
kedaulatan pangan. Delegasi G-33 yang berjumlah
19 negara berjanji untuk terus mendengarkan
suara-suara petani dan berusaha sekerasnya
membela kepentingan rak yat kecil.on f e r ens i i n i send i r i d i adakan a t a sP a r a p e t a n i a k h i r n y a m e n y e r u k a n b a h w ap r a k a r s a I n d o n e s i a . H a l i n i
pertanian a dalah jalan hidup, bukan komoditi yangmenindaklanjuti pertemuan informal yang
K memiliki n ilai jual-beli.d iadakan oleh delegasi negara-negara yang Menyikapi sikap WTO yang terus menindasmenghadiri Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia petani di negara miskin dan berkembang melaluiAfrika (KAA) di Indonesia , 18-24 April yan g lalu.berbagai macam aturannya, pernyataan sikap iniSebagai negara miskin dan berkembang, G-33juga menyerukan a gar WTO keluar dari pertaniandibuat untuk memperjuangkan kepentingan di(WTO out of agriculture). Aturan-aturan WTOforum perdagangan dunia. Dalam masalah ini,seperti Agreement on Agriculture (AoA), dominas i,tentu saja mu suh yang dihadapi adalah WTO. Takkeputusan yang tidak demokratis hingga dumpinglupa juga, negara-negara maju seperti Amerika dany a n g d i la k u k a n n e g a r a m a j u s e m a k i nantek-anteknya. Penekanan KTM G-33 yangmemiskinkan petani, terutama di negara miskindiadakan dar i mulai 11 hingga 12 J uni ini sendiridan berkembang seper t i Indonesia, tambahadalah dalam memper juangkan kepent inganYakub. (mi)pertanian dalam keran gka WTO.
Pertanian AdalahJalan Hidup Kami!
Konferensi Tingkat Menteri G-33:
abtu 14 Mei lalu, pesawat yang ditumpangi 20 delegasi ViaCampesina dari regional Asia Tenggara dan Asia Timur mendarat diSbandara Komoro Dili, Timor Leste. Dari Indonesia, kami datang
berlima diantaranya Henry Saragih, Sumaeri, Irma Yanni, Janri Damanikdan saya sendiri. Di sana sebuah bis kecil telah menunggu dan siapmengantar kami ke penginapan. Rombongan di sambut oleh para petaniyang tergabung dalam organisasi tani Hasatil.
Setelah menyimpan semua bawaan di penginapan, para penjemputlangsung membawa kami ke Ermera, sebuah kota di pinggiran Dili. Di
Ermera sudah menunggu Ego Lemos, ketua Hasatil bersama-sama ribuanmasa tani lainnya. Ia menjabat tangan kami satu persatu. Sebuah tendabesar di kaki bukit telah didirikan untuk menyambut kedatangan kami.
Saat itu juga kami mulai menggelar diskusi dengan para petani TimorLeste. Diskusi diikuti dengan antusias. Bahkan berlangsung sampai larutmalam. Dari sini kami tahu, kelompok tani Hasatil merupakan organisasiyang sedang memperjuangkan pembaruan agraria di Timor Leste. Sebagainegara yang baru baru merdeka, Timor Leste sedang hangat-hangatnyamereformasi sistem keagrariaan mereka.
Tantangan besar membentang dihadapan mereka. Dahulu, ketika Timormasih dalam genggaman Portugis, tanah-tanah disana diambil alihpemerintah Portugis untuk membuka perkebunan kopi. Zaman berlalu,Timor menjadi bagian wilayah Indonesia, kekuasaan tanah-tanah tersebutberalih ketangan pemerintah Indonesia. Sekarang, setelah menjadi negaramerdeka, tanah tersebut kembali terancam. Banyak orang-orang portugisyang ingin menguasai kembali perkebunan kopi.
Tentu, rakyat Timor tak tinggal diam. Lewat organisasi petani Hasatil,mereka menuntut pemerintahannya yang baru untuk melaksanakanreforma agraria. Sebagai organisasi pergerakan petani internasional, ViaCampesina tentu saja memberikan dukungan sepenuhnya kepadaperjuangan para petani Timor. Dalam diskusi malam itu, Via Campesinamenyampaikan solidaritasnya agar perjuangan reforma agraria di TimorLeste dilanjutkan.
Selesai diskusi, kami dan masa petani disuguhi pemutaran filmdokumenter yang mengangkat tema perjuangan rakyat Brazil dalammendapatkan haknya atas tanah. Terlihat petani sangat terbawa emosinyadengan film dokumenter tersebut.
Besok paginya, delegasi Via Campesina mengunjungi Maubessy. Disanakami bertemu dengan para petani yang melakukan perdagangan alternatif.Dalam sistem perdagangan itu, mereka menjual kopi melalui kelompoktani. Kelompok tani langsung menjualnya ke luar negeri. Dengan caraseperti itu, petani bisa menikmati marjin lebih besar dibanding harusmenjualnya ke agen-agen.
Dari Maubessy, kami berangkat kembali ke Dili. Di Ibu kota Timor Leste,kami menggelar berbagai acara selama lima hari. Via Campesina regionalAsia Tenggara dan Asia Timur mengadakan rapat untuk mempersiapkanpenentangan terhadap pertemuan WTO di Hongkong. Sebagai penutup,seluruh rombongan mengikuti pawai keliling kota Dili bersama para petani.Sustentavel agrikultura, sustentavel Timor Leste! teriak mereka, yangartinya, Pertanian berkelanjutan, dan Abadilah Timor Leste! Pawaitersebut dilakukan untuk mengenang hari restorasi, hari peringatan
pembebasan rakyat Timor Leste. (tp/cr)
Wakil organisasi Petani Federasi
Serikat Petani Ind onesia (FS PI)
membacakan pernyataan sikapnya dalam
KTM G-33 di Hotel Borobudu r, Jakarta
(12/ 6). KTM G-33 yang dihad iri 19
delegasi dari negara miskin d an
berkemban g mendengarkan 20 m enit
pembacaan pernyataan tersebut. Pad a
akhirnya m ereka berjanji akan
mempertimbangkan
tuntutan petani dan m asyarakat dalam
forum selanjutn ya, juga menu ju KTM
WTO di H ongkong, bulan Desember
nanti.
embunuhan sadis kerap kali meneror petani yang sedang berjuangmenuntut hak-haknya. Kali ini terjadi di sebuah negara nan jauh diPAmerika Latin, Honduras namanya. Salah satu pemimpin mereka,
Edickson Roberto Lemus Calderon, Sekjen Sekertariat Buruh Tani (CentralNacional de Trabajadores del Campo, CNTC) menjadi sasarannya.
Mungkin, Lemus Calderon tak pernah menyangka hidupnya akanberakhir tragis. Dihari yang naas itu, ia sedang mengerjakan tugasnyasebagai pemimpin tani untuk menyambangi kelompok tani RENACERyang berhasil mengokupasi lahan pertanian di sektor Pajuoles. Para petanimulai menduduki lahan yang telah diokupasinya beberapa hari sebelumperistiwa naas terjadi, tepatnya tanggal 19 Mei. Namun pemegang otoritassetempat mengusir para petani dari lahan yang tengah didudukinya.Semakin hari ketegangan antara para petani dengan pemerintah setempatsemakin memanas.
Dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemimpin petani, LemusCalderon berniat mendatangi para petani yang sedang dalam masalah itu.
Pada tanggal 24 Mei, ia berangkat menuju daerah sengketa di sektorPajuoles, wilayah El Progreso. Tak dinyana tak disangka, perjalanannya kePajuoles sekaligus menjadi perjalanan hidupnya yang terakhir. Di sianghari bolong, sekitar pukul 11.30 waktu setempat, bis antar kota No 70 yangditumpanginya dihentikan oleh seorang bersenjata. Orang itu memasukibis dan menembak kepalanya empat kali.
Setelah berhasil melakukan niatnya, pelaku penembakan kabur denganmenggunakan kendaran bermotor yang telah siap membawanya daritempat kejadian peristiwa. Dilihat dari modusnya, pelaku pembunuhansudah sangat terlatih. Dan, sampai berita ini diturunkan belum ada titikterang tentang pelaku.
Beberapa kalangan menilai pembunuhan tersebut ada sangkut pautnyadengan aktivitas korban sebagai pemimpin petani. Mengingat LemusCalderon dan lembaganya CNTC, sangat aktif membela hak-hak kaum tanidalam berbagai konflik agraria. Aktivitas tersebut mengundang kebencianpara tuan tanah dan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
Menanggapi kejadian itu, La Via Campesina, serikat petani Internasionaldimana CNTC menjadi anggotanya dan FIAN (Lembaga SwadayaMasyarakat), menyerukan kepada pemerintah Honduras untuk menjunjungtinggi kesepakatan mengenai hak-hak sipil dan politik PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB). Melalui tim kerja Global Campaign for AgrarianReform, mereka menegaskan bahwa pemerintah harus harus segeramelakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Pemerintah Hondurasharus menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak tersebut (konvenanPBB-red), tulisnya.Kedua lembaga itu menyerukan pentingnya menekan PemerintahHonduras untuk segera menangkap dan mengadili pelakunya. Pemerintahharus menunjukkan integritasnya, terutama kepada anggota CNTC,organisasi petani lainnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu,masyarakat dunia dihimbau untuk ikut memberikan tekanan dengan caramengirimkan surat kepada Presiden Honduras agar sesegera mungkinmenginvestigasi kasus pembunuhan ini dan menjamin keselamatanangota-anggota organisasi pertani. (cr)
Teror di Honduras
Per temuan Via Campesina di Neger i Bar u
erbagai elemen organisasi yang tergabung pertemuan selama empat hari tersebut, diisi
dalam Forum Sosial Dunia atau World dengan agenda konsolidasi berbagai gerakanSosial Forum (WSF) untuk daerah Asia, rakyat, LSM dan organisasi rakyat lainnya menuju
Bmulai dari gerakan rakyat, Lembaga Swadaya pertemuan WTO di Hongkong. Mengingat, bulanMasyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan Desember m endat ang WTO akan menggelarkalangan akademisi berkumpul di Kolombo, ibu pertemuan tingkat menteri untuk melengkapi
kota Srilanka pada t anggal 4-7 Jun i lalu. Mereka kesepakatan perdagangan multilateral.
menyerukan untuk melawan neoliberalisme dan WSF sebagai forum penentang neoliberalisme
m ilit er is me . a k a n m e n g e r a h k a n k e k u a t a n n y a u n t u k
Disamping itu mereka juga mengkonsolidasikan menentang pertemuan tersebut. Pertemuan WTO
diri untuk menyongsong pertemuan World Trade perlu dilawan karena kesepakatan-kesepakatan
Organization (WTO) di Hongkong yang selama ini yang terjadi di dalam lembaga itu sangat k enta l
di tentan gnya. Selain perwaki lan organisasi - dengan kebi jakan neol iberalisme. Tujuan dar i
organisasi di Asia, datang pula utusan dari WSF penentangan pertemua n WTO Hongkong anta ra
Afr ika sebagai peninjau. la in , mendeligit im asi WTO sebaga i lem ba ga
perdagangan multilateral dan mengusir WTO dari
P e r t e m u a n K o l om b o pertanian. Persiapan menuju Hongkong membahas
b a n y a k h a l l a i n n y a , d i a n t a r a n y a m e n d a t aDalam pertemuan har i pertama dan kedua, WSF
organisasi-organisasi yang siap berangkat kesana.A s i a k e m b a l i m e r a p a t k a n b a r i s a n u n t u k
m enen t ang neo l i be r a l i sm e dan m i l i t e r i sm e .
F or u m S os i a l Dun iaPertemuan yang dihadiri Federasi Serikat PetaniIndonesia (FSPI), yang diwakili Zainal Arifin Fua d, Forum Sosial Dunia (WSF) perta ma kali tercetus
membahas juga respon terhadap krisis di kawasan bulan Janu ari 2001 di Porto Alegre, Brazil. Waktu
Asia Pasi fic seper t i Tsunami, kasus di Nepal, pembent uka nnya bersam aa n dengan World
perang di Irak dan Palestina, serta kasus Korea Economic For um y a n g m e m b a w a a g e n d a
Utar a. kapita lisme dan neoliberalisme di Davos, Swiss.
Menuru t Zaina l, pertemu an Kolombo masih jauh WSF dibentuk oleh 4.702 delegasi resmi dan sekitar
dari sempurna. Mulai dari permasalahan t eknis 20.000 orang partisipan yang merepresentasikan
seperti soal waktu yang molor dan tempa t 500 organisasi dari 100 negara.
penyelenggaraan yang cenderung mewah tidak WSF sendiri buka nlah sebua h organ isasi,
s es u a i d en ga n k ea d a a n p en d u du k s et e m pa t , m e l a i n k a n f o r u m t e m p a t b e r k u m p u l n y a
s a m p a i k e t i d a k m a m p u a n p e n y e l e n g g a r a m a s ya r a ka t du n ia u n tu k be rt u k a r p en d a pa t ,
mensolidkan peserta. Alhasil, forum tidak bisa berdebat dan berdiskusi. Seperti dinyatakan dalam
mengha si lkan kesepaka tan bersama karen a Piagamnya, WSF merupakan forum per temuan
ik at an -ik at an pes er ta nya t er la lu ca ir . t er bu ka u nt uk m er eflek sik an p em ik ir an , d eba t
Peser ta yang datang sangat beragam dengan yang demokrat is , memformulasikan usulan ,
agen da yang be r l a in an . Ak iba tn ya f okus per tuka ran penga l aman seca r a bebas un tuk aks i
pertemu an menjadi tidak jelas. Seharu snya melawan neoliberalisme dan dominasi modal serta
penyelenggara lebih menyeleksi anggota, jangan imperea lisme. WSF berk omitmen memba ngun
sampai ada anggotanya yang menjadi kepanjangan masyarakat dunia.t angan piha k neolib, tu tur Za ina l. Mengingat persoalan dunia in i sa nga t luas dan
Meskipun begitu, bagi FSPI sendiri pertemuan unik untu k setiap wilayahnya, berbagai anggota
tersebut cukup bermanfaat . Kita b isa memperkuat WSF mula i mel ihat pent in gnya menyika pi
jar ingan, karena FSPI merupakan salah satu persoala n-persoala n secar a r egional . Maka
geraka n sosial di Asia, tamba hnya. Dalam terbentuklah Forum Sosial Asia, Forum Sosial
pertem uan itu, ha dir juga sesa ma a nggota Via Africa, dan forum -forum nasional unt uk merespon
Campesina dari Vietna m, Banglades, Nepal, kondisi di regional masing-masing. Pertemuan di
Tha iland dan Sr ilanka. Kolombo kali in i merupakan sa lah sa tu agenda da r i
Forum Sosial Asia atau WSF Asia. (cr )P e r s i a p a n m e n u j u H on g k o n g
Hari ketiga dan keempat dalam rangkaian
WSF Asia Bertemu di Kolombo
-
8/3/2019 Edisi 19 (Mei-Juni 2005)
10/16
pembaruantaniembaruan tani
100 EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005DISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005
angka t an ke rj a d i I ndonesi a beker ja d i ke pe n t i n ga n i n ve s t a s i , de n ga n I X/2001, yang t el ah Yang kemud ian
sektor pertanian. Kemudian dari 110 rasionalisasi menambah devisa negara dimanfaa tka n unt uk dikeluar kann ya juta penduduk miskin itu 60%-nya yang tinggi.Booming minyak, sebagai berbagai Rancangan Undan g-Undan g
adalah petani yang tinggal di pedesaan. contoh. (RUU) yan g mem percep at proses
Ja di kalau kita membicarakan ekonomi Sampai saat ini siapapun dia dari, l iberalisasi kekayaan alam. Nyata sekali
I n d on e s i a , b e r a r t i m e m b ic a r a k a n p e m e r i n t a h a n , k a l a n g a n s w a s t a , b e r t e n t a n g a n d a n m e n g h i la n g k a n
pertanian. Bila kita membincangkan parlemen bahkan intelektual sekalipun semangat dari jiwa UUPA No. 5/1960 dan
politik pertanian, artinya kita juga akan sebagian banyak bila bicara agraria Pasal 33 UUD 1945.
membicaraka n politik agraria. selalu tertuju pada tana h. Padah alejak beberapa bulan ini, kejadian T e r a k h i r k e l u a r n ya p e r a t u r a nJa di benar adan ya, pendapat yang sesungguhnya jelas sekali dalam UUPAyang terkait dengan pertanian presiden No. 36/2005 tentang tentang
mengataka n bangsa Indonesia akan 1960 dipaparkan bahwa agraria ituterus menyeruak. Yang terbarus Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaanmaju bila pertan ian menjadi fokus kekayaan alam meliputi tana h, air , baikadalah cerita sedih mengenai busung P e m b a n g u n a n u n t u k K e p e n t i n g a nuta ma pembangunan ba ngsa. dia tas muapu n dibawa hnya ser ta rua nglapar. Menurut catatan media massa Umum. Bukan tanpa alasan isi perpres
angkasa. Kesadaran pemimpin saat ituj menetapkan mengenai pencabutan hakP o l i t i k A g r a r i a d a n P e r t a n i a n d i mengenai agraria sebagai salah satu atas tanah bagi setiap subyek yangI n d o n e s i a alat mencapai kesejahteraan, yang m e n g u a s a i n y a . T i d a k l a i n , u n t u k
Kebijakan dasar pembangunan pada kemudian dilupakan begitu saja. melapangkan jalan penguasaan bagiawal kemerdekaan adalah memberikan Bukti nyatanya adalah, banyak sekali pemodal dan lembaga in ternasionalkead i l an t e r hadap penguasaan dan peraturan, perundang-undangan yang da l am b idang ag r a r i a . P em er in t ahkepemilikan sumber agraria terutama terjebak pada sektoralisme. Seperti
bersama tim ekonominya tidak hanyatanah. Maka tak heran bila tiga tahun kebijakan air , pertanahan, kehutanan, aktif dan ambisius namu n secara terang-setelah merdeka, tepatnya tahun 1948 kelautan, angkasa/wilayah udara satuBelum lagi di Jawa barat 11 anak t e r angan sem ak in r ep r es i f . S eakand iben tuk l ah pan i t i a nega r a b idang lainnya saling bertabrakan dan kaitanm enga l am i l um puh l ayu ka r ena masyarakat dibangunkan kembali alamagraria yang diebut panitya Agraria satu sama lainnya boleh dikatakan takt e r k e n a w a b a h p o l i o , a d a y a n g b a w a h s a d a r n y a m e n g e n a iY o g y a , 1 9 4 8 . ada, berdirimeninggal serta panas tinggi setelah kepemerintaha n yang otoritarian.i t u l a h c i k a l s e n d i r i -imunisasi polio akhir mei lalu. Dibakal lahi rnya sendiri.Indonesia yang penduduk miskinnya
T e k a n a n WT OU n d a n g - S a l a hlebih dari 110 juta jiwa (data BankBelum lagi situasi Interna sional yangUndang No. 5 s a t uDunia, 2003) ancaman kelaparan dan
makin hari kian menekan petani. Sejakt a h u n 1 9 6 0 a k i b a t n y ak e k u r a n g a n g i zi t e l a h m e n j a d id i r a t i f i k a s i n y a k e s e p a k a t a nt e n t a n g s e k a r a n gpersoalan yang sampai hari ini belumInter nas ional (WTO) dan regionalP e r a t u r a n i n i , k i t abisa terselesaikan.seperti APEC, AFTA, NAFTA, UE sertaD a s a r P o k o k - l i h a tMenteri Kesehatan RI mengomentarib l o k - b l o k l a i n n y a . N e g a r a - n e g a r aPokok Agraria b e s a r n y abahwa gejala busung lapar masih padaberkembang di Asia, Afrika, Amerikayang kemudian penguasaantingkat kewajaran karena baru dialamilatin mengalami tekanan perekonomiandikenal sebagai d a nhanya sekitar delapan persen dariyang luar biasa. Khusus WTO sejakUUPA 1960. p e m i l i k a nbalita di Indonesia. Menteri PertanianJanuari 1995, Indonesia telah mulaiD e n g a n s u m b e rmembantah bahwa kelaparan di Nusamenjalankan apa yang disebut dengand e m i k i a n a g r a r i aTenggara Timur sudah pada titik yangreformasi kebi jakan per tanian dans e b e n a r n y a t e r u t a m aakut , menurutnya kondisi tersebutperdagangan.s u d a h a d a t a n a h d a nterjadi karena kemarau datang lebih
Hal ini merupakan konsekuensi dariu p a y a d a r i a i r p a d aawal dan masih bisa diatasi. Ketikaditanda tanganinya ratif ikasi WTO dipendiri negara s e g e l i n t i rvirus polio disinyalir mewabah di JawaIndonesia melalui UU no. 7/1994 tentan g( f o u n d i n g orang, baikBarat, buru-buru Menteri Kesehatan (diPengesahan WTO. Dengan demikian,f a t h e r s ) s e c a r aTVRI) menyalah kan para TKW (TenagaIndonesia terikat secara hukum (legallyR e p u b l i k l a n g s u n gKerja Wanita) yang pulang dari Timurbinding), artinya negara kita harusIndonesia saat a t a u p u nTengah sebagai pembawa virus polio.mengikuti ketentuan-ketentuan yang dii t u u n t u k t i d a k Sedangkanatu r oleh WTO.menata kembali l a n g s u n g .Anehnya dalam waktu bersamaan
WTO akhirnya telah menyebabkank e t i m p a n g a n J u m l a hlembaga keuangan multilateral sepertit e r j a d i n y a m o n o p o l i p e r d a g a n g a n ,st ruktur agrar ia r u m a hBank Dunia, IMF dan ADB memujibukannya perdagangan bebas seprti yangyang lebih adil t a n g g ad e n g a n p a s t i b a h w a k i n e r j adidengung-dengungkan . Dibawah WTOsebagai akibat petani yangperekonomian Indonesia di jalur yangn e g a r a n e g a r a i n d u s t r i m a m p udari sistem corak produksi kolonialisme penguasaan lahannya kurang dari 0,5benar untuk mencapai Milleniummeningkatkan ekspor t per taniannyadan feodalisme. Oleh karena itu bagi hektar termasuk petani yang menjadiDevelopm ent Goal (MDG).m e n j a d i l e b i h k u a t a k i b a t m a s i hrakyat Indonesia , terutama petani penggarap mengalami peningkatan dariLalu apa hubungannya semua inid i t e r a p k a n n y a p r a k t e k p r a k t e k miskin dan buruh tani, lahirnya UUPA 10,8 juta keluarga pada tahun 1993dengan pertanian? Atas realitas ini,dumping secara terselubung, misalnya1960 merupakan tonggak yan g berharga menjadi 13,7 juta pa da tahu n 2003 atauar t inya rakyat Indonesia terutamasubsidi eksport, subsidi terhada p petan iun tuk d i l aksanakannya pem bar uan mengalami peningkatan 2,6 persen tiappetani-petani dipedesaan masih terusdengan berbagai kemudahan. Bagi petaniagraria. tahun. Dalam 10 tahun meningkatkanber t a r ung m e lawan k r i s i s pangan ,kecil dan buruh tani yang paling utamaPerkembangannya, setelah kekuasaan buruh dan petani gurem menjadi 25,6sempitnya lahan pertanian, kelangkaanadalah keberpihakan pemerintah bagiditangan orde baru, politik agraria yang juta keluarga pada tahun 2003, dariatas ak ses air , mahalnya harga obat danpelaksanaan pembangunan per taniansejak awal berpihak kepada buruh tani, sebe lum nya t ahun 1993 be r jum lahp e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n m a k i nbe r l andaskan kead i l an ag r a r i a danpetani gurem dan petani miskin tiba-tiba 19,954 juta keluar ga.membumbungnya biaya pendidikan.sumber-sumber lainnya seperti modal,berubah haluan. Agraria disempitkanKita tahu dan menyadar i bahwa Pada lapangan agraria atau kekayaanteknologi, pemasaran. WTO, tiada guna.maknanya hanya sebagai tanah. Jugapertanian merupakan tulang punggung alam, Pemerintah Indonesia juga tanpaWTO justru menindas kaum t ani.s u m b e r - s u m b e r