RISALAHRAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI

DENGANMENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG·UNDANG TENTANGKAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapatke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

Hari/Tangga/

Wa k t u

Tempat

Ketua Rapat

Sekertaris Rapat

Aca ra

Had i r

2008-2009

IV

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus denganPimpinan DPD RI, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, MenteriPerindustrian, Menteri Hukum dan HAM Republik IndonesiaTerbuka

Rabu, 24 Juni 2009

Puku/1 0.00 WIB sId selesai

Ruang Rapat Komisi VI DPR Rf Gedung Nusantara I.

H. Irmadi Lubis

Drs. Helmizar (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)

1. Pengantar Ketua Rapat;2. Membahas DIM RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

I. PEMERINTAH1. Menteri Perdagangan RI;2. Menteri Perindustrian;3. Menteri Hukum dan HAM;4. Menteri Keuangan.

II. ANGGOTA KOMISI VI DPR RI31 dari 50 orang Anggota

I. PIMPINAN PANSUS :1. IRMADI LUBIS I KETUA PANSUS I PDIP2. IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA,MM I FPD3. H.MARZUKIACHMAD,SH/FPG4. HJ. SUNDARI FITRIYANA, S.AG I FPPP5. NASRIL BAHAR, SE I FPAN

II. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA6. RAMBE KAMARULZAMAN, MSC.7. DR. IR. H. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE, PHD8. IR. H. SOEHARSOJO9. DR. H.M. AZWIR DAINYTARA, MBA

10. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA

III. FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN11. RAMSON SlAGIAN12. IMAM SOEROSO13. TUKIDJO14. SOEWIGNYO, BA15. IDA BAGUS NUGROHO

1

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

IV. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN16. DR. H. ANWAR SANUSI, SH, SE, MM17. H. CHAIRUL ANWAR LUBIS

V. FRAKSIPARTAIDEMOKRAT18. DRS. SAlOl BUTAR BUTAR19. IR. H. AGUS HERMANTO, MM20. DR. IR. AHE SUGANDI

VI. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL21. DRS. ZULKIFLI HALlM, MSI22. ORA. MARDIANA INDRASWATI

VII. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA23. ORA. HJ. ANISAH MAHFUDZ, MAP24. DRS. H. ALI MASYKUR MUSA, Msi25. HJ. SAIDAH SAKWAN, MA26. DRS. MOHAMMAD ZUBAIR

VIII. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA27. NURSANITA NASUTION, SE, ME

IX. FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRAT28. ANTHON F. KAGOYA, S.Pak29. DRS.. H. HAMDAN AINIE

X. FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI30. H. ZAINAL ABIDIN HUSSEIN, SE

XI. FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA31. CAROL DANIEL KADANG, SE, MM.

ANGGOTA YANG IZIN :1. DRS. DJOKO POERWONGEMBORO I FPG2. DRS. H. RISWAN TONY OK I FPG3. DRS. ADE KOMARUDDIN I FPG4. H. ASEP RUCHIMAT SUDJANA I FPG5. DRS. TAUFIQ HIDAYAT, MSI I FPG6. H. MUHAMMAD SOFHIAN MILE, SH, MH I FPG7. TJAHJO KUMOLO I FPDIP8. NUSYIRWAN SOEJONO I FPDIP9. IR. HASTO KRISTIYANTO, MM I FPDIP

10. HERMAN HERY I FPDIP11. ANTON A. MANSHUR, SE IFPD12. IR. HA RAHMAN SYAGAFF I FPPP13. DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI I FPPP14. DR. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MBA I FPAN15. DRS. NURUL FALAH EDDY PARIANG I FPAN16. HA SYAFRIN ROMAS, ARCH, MBA/FPKB17. H. ANDI SALAHUDDIN, SE I FPKS18. TAMSIL L1NRUNG I FPKS19. MUSTAFA KAMAL, SS I FPKS

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT (H.IRMADI LUBIS I F·PDIP):Assalamu'alaikum warahamtullahi wabarakaatuh.Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.Anggota Pansus yang kami hormati;Saudara Menteri Perdagangan, Saudara Menteri Keuangan (terwakili), Saudara Menteri

Perindustrian (terwakili), Saudara Menteri Hukum dan HAM (terwakili) beserta seluruh jajaran pemerintahyang kami hormati;

. D~lam kesemp~~an yang berbahagia ini marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukurkita sambil berserah din kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rakhmatdan karunia-Nya kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan Rapat Kerja PembahasanRaneangan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Pansus bahwa ini telah dihadiri lebih dari separuh unsur fraksisebagaimana kesepakatan intern pansus bahwa kita mempergunakan kuorum fraksi. Oleh karena itudengan mengueapkan "Bismillaahirrahmaanirrahiim," rapat kerja ini saya buka dan saya nyatakanterbuka untuk umum.

(RAPAT KERJA PANSUS DrBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Ibu Menteri Perdagangan yang terhormat;Saya kira perlu kami sampaikan bahwa dalam aeara rapat kerja hari ini adalah membahas Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM). DIM sebagaimana kita ketahui kemarin pada rapat kena pertama kita telahmenetapkan untuk disetujui 73 DIM. Kemudian ada DIM-DIM yang harus kita bahas pada harti ini sehinggapada hari ini saya meminta persetujuan menteri perdagangan.

Disini saya sampaikan seeara resmi, kemarin kita rapat dengan Tim Sekretaris Nasional RUU KEKbahwa ada usulan mengenai Konsiderans, Mengingat, Menimbang dan Penjelasan Umum serta KetentuanUmum itu kita serahkan kepada Tim Kecil (Timeil). Ada sekitar 61 DIM yang nanti waktu di Panitia Kerja(Panja) itu dibentuk Timcil yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur DPR.

Kemudian kemarin hasil rapat konsolidasi ada 37 DIM disepakati dan fraksi-fraksi setelahmengadakan rapat konsolidasi setuju di drop sebanyak 13 DIM. Sehingga pembahasan DIM dalam rapatkerja kita ini kira-kira 146 DIM dari 331 DIM yang DIMuiai dan DIM NO.BB. Tetapi dengan kesepakatan kalaunanti ada yang terlewat itu langsung kita bisa DIMasukan ke Panja yang akan kita bentuk juga hari ini.

Saya kira untuk sementara apakah kita langsung masuk ke DIM atau ada hal-hal yang maudisampaikan oleh pemerintah, mungkin hasil dari Tim Sekretaris Nasional RUU KEK kemarin sudahdisampaikan masukannya kepada menteri perdagangan atau menteri perdagangan ingin menyampaikansesuatu sehingga nanti dalam pembahasan DIM per DIM itu kita sedikit lebih lanear.

MENTERI PERDAGANGAN RI (MARl ELKA PANGESTU) :Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK yang terhormat;Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah hadir untuk

membahas RUU KEK ini dan kerja keras yang telah dilakukan dalam dua minggu terakhir, sehingga kitabisa meneapai kepada beberapa DIM yang tetap maupun yang sudah disetujui dan lain-lain sebagainya.

Tadi telah disampaikan dari jumlah DIM yang ada apa saja yang sudah disahkan, apa yang dapatdisampaikan ke Timeil maupun Timus dan yang di drop. Jadi mungkin kami kalau boleh hanya memberibeberapa pandangan umum mengenai yang Diminta dibahas di rapat kerja ini untuk menjadi bahan danuntuk bisa mendalami didalam rapat kerja ini.

Menyangkut materi pembahasan dengan Tim Sekretaris Nasional RUU KEK yang dianggap masihbelum selesai pembahasannya kami menyampaikan beberapa kesimpulan dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, mengenai Kelembagaan.Yang telah dilaporkan kepada kami bahwa di dalam pembahasan ada beberapa usul untuk

menyederhanakan strukutur kelembagaan karena dianggap terlalu banyak lapisannya. Jadi di dalam halmerampingkan dengan prinsip efisiensi untuk mempersingkat alur birokrasi. Intinya pemerintah dapatmenerima usulan Pansus untuk menggabungkan Dewan Kawasan ke dalam Dewan Nasional sehinggahanya akan terdapat dua tingkatan kelembagaan, yaitu Dewan Nasional di Pusat dan Badan Pengusahaandi Kawasan. Dan keanggotaan Dewan Nasional akan terdiri atas menteri-menteri dan ditambah denganunsur daerah yang terkait.

Selanjutnya pemerintah juga dapat menerima usulan pandangan Pansus tentang usulan perubahannomenklatur menteri yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Nasional, yaitu memakai nomenklatur menteriyang ditunjuk oleh presiden.

Kedua, Issue Proses Penetapan.Menyangkut proses penetapan KEK pemerintah mengusulkan untuk tetap memakai rumusan RUU

dan nantinya seeara rinei akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Memperhatikan saran Pansusuntuk tidak memakai kriteria ketersediaan infrastruktur yang dikhawatirkan akan memperlebar kesenjanganantar daerah. Pemerintah sependapat untuk menghilangkan kriteria tersebut.

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Ketiga, Aspek Kerjasama Pemerintah Swasta.Tanggapan serta saran yang disampaikan oleh Pansus akan menjadi perhatian pemerintah dan akan

menjadi acuan peraturan yang akan disusun oleh Dewan Nasional.Keempat, mengenai Pencabutan UU No.37/2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UU No.2/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabangmenjadi UU.

Pada prinsipnya pemerintah dapat menerima argumentasi yang disampaikan oleh Pansus untukmenghapus ketentuan pencabutan UU No. 37/2000. Oleh karenanya pemerintah mengusulkan agarrumusan dalam Ketentuan Penutup dapat dibahas lebih mendalam dalam Rapat Panja.

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU KEK yang terhormat;Menanggapi DIM yang terkait dengan fasilitas dan kemudahan yang akan dlberkan di KEK dapat

disampaikan penjelasan sebagai berikut:Pertama, mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).Fasilitas PPh yang diberikan kepada pengusaha di KEK pada dasarnya adalah sebagaimana yang

sudah ada di insentif pajak yang ada di dalam peraturan dan UU Pajak yang ada sekarang seperti yangtercermin di PP NO.2/200B yang sebetulnya setiap tahun bisa diperbarui dan ditambah peruntukannya,termasuk untuk KEK misalnya. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dan jumlah penanamanmodal yang dibebankan selama 6 tahun. Penyusutan yang dipercepat PPh atas deviden yang dibayarkankepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau yang tarifnya lebih rendah menurut persetujuanpenghindaran pajak yang berlaku dan kompensasi kerugian yang lebih lama dan 5 tahun tetapi tidak lebihdari 10 tahun.

Menyangkut ketentuan ini pemerintah mengusulkan untuk membahas opsi-opsi gunapenyederhanaannya.

Untuk PBB. Keinginan PBB dapat diberikan pada penanam modal dalam waktu tertentu yangpelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan.

Kedua, Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.Pada dasarnya fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai bagi kegiatan impor dan ekspor adalah

serupa dengan fasilitas yang diberikan untuk tempat penimbunan Berikat, yaitu penangguhan bea masuk,pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong produksi tidak dipungut PPn atau PPn danpajak penjualan barang mewah dan tidak dipungut PPh impor. Bagi kegiatan ekspor dari KEK dikenakanketentuan ekspor sesuai peraturan perundangt-undangan.

Selanjutnya pengaturan keluar-masuk barang dan KEK ke dan dan tempat lain di dalam daerahpabeanan adalah sebagai berikut:

Pemasukan barang dari KEK dari lain di dalam daerah pabeanan tidak dipungut PPn dan PPnBM.Pengeluaran barang dan KEK ketempat lain di dalam daerah pabeanan dikenakan PPn atau PPn danPPnBM, kecuali bila ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas.

Adapun perlakuan bagi barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK ketempat lain di dalam daerahpabeanan sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas dipungut biaya masuk dilunasicukainya untuk barang kena cukai, dikenakan PPn atau PPn dan PPnBM.

Untuk pajak daerah dan retribusi daerah selain fasilitas fiskal yang dibenkan oleh pemerintah insentifdapat pula diberikan oleh daerah yang bersangkutan dalam bentuk pembebasan atau keringan pajakdaerah dan retribusi daerah. Namun demikian pemberian fasilitas ini diserahkan kepada kebijakan daerahyang bersangkutan dan tetap harus mengacu kepada peraturan perundangan yang mengaturnya. Selain itukepada pemerintah daerah yang bersangkutan juga terbuka kesempatan untuk memberikan kemudahanlain guna menarik penanaman modal, seperti pembertan kemudahan pelayanan dalam pengurusanperizinan.

Sedangkan fasilitas non fiskal ini yang mungkin menjadi salah satu hal yang bisa kita dorong terusuntuk menegaskan kekhususan daripada suatu KEK dalam bentuk kemudahan dalam pengurusanpertanahan, kemudahan perizinan usaha melalui pelayanan yang efisien yang sebetulnya sudah menjaditurunan dari UU Penanaman Modal yang disebut sebagai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),keimigrasian, jaminan keamanan tidak memberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yangterbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM danbidang usaha yang dinyatakan tertutup dan tersedianya infrastruktur dengan standar internasional. Jadifasilitas non fiskalnya itu lebih kepada kemudahan-kemudahan perizinan, kepastian di dalam halmemperoleh perizinan dan infrastuktur maupun kemudahan-kemudahan di dalam peraturan yang sudahada seperti peraturan imigrasi dan pertanahan.

Ketiga, Fasilitas Ketenagakerjaan.Di bidang ketenaqakeriaan fasilitas yang akan diberikan di KEK mencakup tidak memberlakukan

kewajiban memiliki lzin, mempekerjakan tenaga asing bagi direksi dan komisaris, pembentukaan lembagakerjasama tripatrit, pembentukan dewan pengupahan oleh gubernur, penetapan dan pemberlakuan upahminimum oleh gubernur, pembentukan satu forum serikat pekerja untuk perusahaan yang mempunyai lebihdari satu senkat pekeria dan pembuatan perjanjian keriasama antara serikat pekerja dengan pengusaha.

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Ini mungkin beberapa hal yang kami bisa sampaikan secara umum menyangkut hasH pertemuanPansus dengan Tim Sekretaris Nasional RUU KEK pada tanggal 22 Juni 2009 serta penjelasan ringkasterhadap DIM yang terkait dengan pemberian fasilitas yang diusulkan didalam RUU KEK.

Selanjutnya untuk masing-masing DIM kami serahkan pembahasannya kepada pimpinan sidang,terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Jadi ada beberapa catatan tadi, memang soal kelembagaan tadi artinya menyatukan Dewan

Nasional dengan Dewan Kawasan itu ada pendapat beberapa fraksi. Tetapi ada juga pendapat fraksi-fraksilain yang mengatakan, "bahwa DIM pemerintah itu memang sudah sesuai dengan sistem kita dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan, baik yang diatur oleh konstitusi maupun UU No.32/2004 tentangOtonomi Daerah." Jadi mungkin didalam Panja nanti kita perdalam.

DR. IR. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE, PhD (F·PG) :Pak Ketua, kalau bisa apa yang disampaikan menteri perdagangan bisa dibagikan.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Jadi kita mulai saja pembahasan DIM-nya ya.., jadi saya kira pembahasan DIM ini kita putar satu

kali, kalau tidak selesai kita serahkan langsung ke Panja, apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Saya kira pertama kita masuk ke DIM No.BB. Usul dari F-PDIP di drop dan juga ada beberapa fraksilain. Kemudian tadi dari pengantar menteri perdagangan mengatakan, "bahwa pemerintah bersedia untukmendrop Pasal 4hurufd. n

Kriteria yang bagian keduad. tersedianya dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya.

Kemarin kita ketemu dengan Tim Sekretaris Nasional RUU KEK ada usulan bahwa mengenai Kriteriaitu untuk penyaringan daerah-daerah yang dapat diberikan dengan izin untuk membentuk KEK ataupembentukan KEK jangan dari mulai di Kriteria sudah kita hambat. Karena itu bisa juga cenderungbersinggungan dengan konstitusi, padahal dibagian lain pada pengusulan masih ada analisis ekonomi danfinansialnya masih bisa ada penyaringan disitu. Sehingga tadi dalam penjelasan menteri perdagangandapat menyetujui bahwa Pasal4 huruf d ini didrop.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F·PAN) :Maksudnya "prasarana" itu didrop.

KETUA RAPAT :Kriteria. Jadi DIM NO.88 Pasal4 huruf d-nya.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F·PAN) :F-PDIP yang mendrop atau pemerintah.

KETUA RAPAT:Kita sudah sepakat semua.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F·PAN) :Oh.. kita sepakat mendrop itu, ya sudah apa boleh buat.

KETUA RAPAT:Oke, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang kita masuk ke DIM No.89, tapi DIM NO.89 sudah disetujui untuk dibahas di Timus.DIM No.90, F-PG mencabut usulannya.DIM No.91, F-PD mencabut usulannya.DIM No.92, F-DS mencabut usulannya.DIM No.93, ini F-PPP mengusulkan penambahan BAB, yaitu BAB Adanya Rencana Induk Kawasan

Ekonomi Khusus.Saya kira untuk pertama kita persilakan F-PPP dulu, baru fraksi-fraksi lain menanggapinya, silakan.

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

DR. H. ANWAR SANUSI, SH, SE, MM (F·PPP)Terima kasih ketua.Anggota Pansus yang kami hormati;Menteri Perdagangan beserta jajarannya yang kami hormati;F-PPP memang di dalam DIM No.93 setelah bagian pertama dan kedua mengusulkan bagian ketiga.

F-PPP memandang perlu ada suatu rencana induk di dalam KEK ini. Oleh sebab itu ketika membahas diinternal fraksi-fraksi ada yang sependapat tentu ada juga yang kurang sependapat, tetapi kemudian dimintaoleh rekan-rekan fraksi membuat suatu elaborasi yang lebih rinci.

Oleh sebab itu ketika kemarin tanggal 22 Juni 2009 dari F-PPP telah mengedarkan atau telahmembuat Rencana Induk Nasional KEK ini yang dibagikan kepada seluruh anggota Pansus dan juga TimSekretaris Nasional RUU KEK kemarin.

Pada prinsipnya bahwa substansi atau materi dari Rencana Induk Nasional KEK ini F-PPPmenginginkan masuk di dalam RUU ini. Tetapi kalau memang nanti di dalam pembahasan tidak perlumenjadi BAB tersendiri, tentunya F-PPP juga akan mempertimbangkan. Tetapi substansi-substansi ini yangingin juga dibahas, begitu ketua, jadi sementara memang kami mengusulkan BAB tersediri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Apakah anggota Pansus sudah menerima semua yang dibuat oleh F-PPP tentang BAB Rencana

Induk Nasional KEK? Belum ya..Apakah pemerintah juga sudah menerima Rencana Induk Nasional KEK? Sudah terima.Saya kira bagaimana kalau semua materi usulan dari F-PPP langsung diserahkan ke Panja, apakah

dapat disetuju?(RAPAT: SETUJU)

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F.PAN) :Ketua, tentang batas yang jelas tadi itu jadi kita tidak menganut ketentuan luasannya.

KETUA RAPAT :Bukan, kita bawa ke Panja.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F·PAN) :Oh.. tentang batas itu. Batasnya jelas tapi luasnya, ukurannya diPanja.

KETUA RAPAT:Kita ke DIM NO.89 'kan?

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F·PAN) :Jadi menteri perdagangan tidak diberi kesempatan berpendapat begitu.

DR. IR. AHE SUGANDI, MM (F·PD) :Timus pimpinan, bukan Panja.

KETUA RAPAT:Yang mana ini, DIM NO.89 'kan, jadi kita mundur Va. Mempunyai batas yang jelas disini catatannya

disetujui dibahas di Timus. Makanya tadi saya longkap karena ada catatan, tapi disini juga ada usulan F­PAN. Kalau begitu kita mundur kebelakang, mohon maaf karena dari Sekretariat tidak ada catatan, jadisaya persilakan dari F-PAN untuk menjelaskan kembali DIM No.89.

Silakan Pak Zulkifti Halim.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F·PAN) :Terima kasih ketua.Saya cuma klarifikasi saja karena dalam pembahasan sebelumnya 'kan kita menganut pandangan

kawasan ini mempunyai ukuran yang jelas dibanding batas yang jelas. Maksud saya bagaimana pandanganmenteri perdagangan tentang ini, sebab kalau tidak ada batas luasan itu nanti menjadi sangat f1eksibel.Tapi kalau menteri perdagangan sudah menyerahkan kepada Panja, menteri perdagangan juga haruskonsekuen menerima berapa ukurannya nanti.

KETUA RAPAT :Saya kira kita kembali, memang dari sejak awal kita bahas bahwa yang mempunyai maksud batas

yang jelas itulah, karena ini engklub dia harus jelas batasnya dengan daerah yang non KEK itu, bukanmasalah luasan. Tetapi dari F-PAN mengusulkan supaya luasannya juga diatur, jadi tolong jawaban menteriperdagangan.

6

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

MENTERI PERDAGANGAN RI :Mungkin untuk DIM NO.89 prinsipnya setuju perubahan bahasa yang diusulkan disini mengenai

batas, tetapi wording-nya persisnya kata-katanya seperti apa kita serahkan kepada Timus, sedangkanuntuk luas itu 'kan issue yang lain lagi. Mengenai luas daripada KEK-nya memang sudah tidak diatur didalam UU tetapi nanti di dalam pedoman akan disesuaikan. Karena karakteristik dari KEK 'kan beda-beda,jadi nanti akan didetailkan didalam pedoman yang lebih rinci sebagai bagian dari peraturan implementasi.

KETUA RAPAT:Bagaimana Pak Zulkifli Halim, silakan.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSi (F-PAN) :Jadi nanti pada dasarnya ada ukurannya ya.. Cuma pemerintah masih merahasiakannya, mau diatur

sendiri 'kan.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Jadi setuju ya dibawa ke Timus mengenai redaksionalnya.

(RAPAT: SETUJU)

Karena tadi kita setuju bagian ketiga Rencana Induk Kawasan Ekonomi Khusus usulan dari F-PPPkita bawa langsung ke Panja, sehingga DIM NO.93 sampai dengan DIM NO.98 kita bawa ke Panja, apakahdapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita masuk ke BAB III Pembentukan KEK. Jadi kemarin ini ada perkembangan, baik danrapat konsolidasi DIM fraksi-fraksi maupun dari Tim Sekretaris Nasional RUU KEK bahwa antarapembentukan dengan kelembagaan ini sangat erat kaitannya. Jadi apakah ini kita rid rafting atau kitalangsung masukan ke Panja mengenai Pembentukan dan kelembagaan ini. Karena kita bahaspembentukan kalau kelembagaannya nanti ini ya jadi masalah terkait prosedur untuk pengajuan itu.

Apakah dapat disetujui BAB III sampai dengan BAS IV yaitu mengenai Pembentukan danKelembagaan itu kita bahas di Panja? Jadi dan DIM NO.100 sampai dengan DIM NO.231 apakah dapat kitasetujui kita bawa langsung ke Panja, karena memang ini tidak bisa kita bahas varsial.

Bagaimana Pak Rambe, silakan.

RAMBE KAMARULZAMAN, MSc (F·PG) :Kalau kita mau serahkan ke Panja ya.. ke Panja semua, tapi sebelum masuk ke Panja setidak­

tidaknya juga ada tanggapan dari pemerintah. ini 'kan kita sudah bahas di rapat konsolidasi, jika adatanggapan dari bahasan kita ini dari pemerintah tidak salah kalau hari ini disampaikan, ya tanggapan saja,artinya tidak perlu harus kita putuskan.

KETUA RAPAT :Tapi kalau tidak salah tadi sudah ada tanggapan dari pemerintah yang mengatakan bahwa

pemerintah pada dasarnya dapat memahami dan menyetujui kalau ada kemungkinan untuk melakukanefisiensi dalam kelembagaan ini.

Silakan Pak Ramson.

RAMSON SlAGIAN (F·PDIP) :Memang beberapa kali saya tidak hadir karena ada tugas lain.Saya pikir sebelum masuk Panja apa sudah atau belum saya belum tahu dibacakan juga, artinya apa

saja yang masuk ke Panja.itu, dari sisi prosedurnya dan dari sisi mekanismenya. Misalnya diketok masukPanja atau tetap, tapi kalau tidak dibaca ya terserah, artinya dan sisi prosedurnya mesti dibacakan juga.

KETUA RAPAT :Kita tidak bacakan per DIM karena DIM-nya jadi satu, tapi DIM yang menyangkut Pembentukan KEK

dengan Kelembagaan itu seluruhnya kita bawa ke Panja. Jadi DIM NO.100 sampai dengan DIM No.231 itukita bawa ke dalam Panja, karena itu jadi satu kesatuan, tidak bisa varsial. Harus kita setujui dulu bentukkelembagaannya baru bisa kita membuat dan membahas mengenai pembentukannya.

Apakah dapat kita setujui, bagaimana dari pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

7

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

IMAM SOEROSO (F·PDIP) :Pimpinan, dari DIM yang disebut tadi sampai terakhir itu ada beberapa DIM yang sudah kita setujui

untuk tetap, di luar persetujuan tetap itu masuk Panja.Terima kasih.

KETUA RAPAT :Jadi di luar tadi yang ada memang sudah tetap, juga kita dalam Tim Sinkronisasi (Timsin) nanti kalau

ada perubahan 'kan bisa saja kita tidak setujui itu, bisa berubah dan kita bawa ke rapat kerja kembalL Jadikita bawa secara utuh BAB III dan BAB IV.

Sekarang kita beralih ke DIM NO.232. itu yang sudah di setujui raker tetap dan kemudian DIM 233ke BAB DIM 234 tetap, 235 tetap, 236 tetap,237 tetap,238 tetap,239 tetap,240 tetap,241 tetap,242tetap,243 tetap, 244 itu di bahas ke timus, tapi, sayakira tadi usul,saya kalau tidak salah Fraksi Demokratsudah mencabut inL

Dr.lr.ATTE SUGANDI (F·PD):Satu pintu pak,bukan satu atap.

KETUA RAPAT:Jadi ada di pasal lain sudah mengatur pelayanan satu pintu pasal 245,saya kira kalau tidak salahdari Fraksi Demokrat.

Dr.lr.ATTE SUGANDI (F·PD):Baik, di sini bukan satu atap, jadi satu pintu pak, seperti kami usulkan sebelumnya.Sama seperti

yang telah kita presentasikan sebelumnya.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Makasih.

Hj. SAIDAH SAKWAN, MA (F·PKB):Pimpinan, yang tadi di setujui tetap, di setujui tetap saya kira perlu di inikan dengan pemerintah

karena itu kan hasil konsolidasi tetap.

KETUA RAPAT:Ini Raker kita yang kemari, jadi DIM 245 disetujui Raker tetap, 246 juga sudah, 247 juga sudah, saya

kira.Kemarin itu 248 itu tetap, 249

Drs. ZULKIFLI HALlM,MSi (F·PAN):DIM 145 terkait dengan kelembagaan.

KETUA RAPAT:Sampai 264 kecuali 252,252 bukan ada pertanyaan kemarin penjelasan di 252 juga sudah ada pertanyaanitu persoalan ada pengulangan kata PPN...PPN tidak di pungut pajak pertambahan nilai atau PPN(PPNatau pajak pertambahan nilai (PPN dan pajak penjualan di dalam draf ini dua kali pengunaan PPN...PPN diDIM 255 dan DIM 252.

PEMERINTAH (MENTERI PERDAGANGAN):Kami minta dari Departemen Keuangan, silahkan.

PEMERINTAH IDIRJEN PAJAK:Terima kasih Bapak Pimpinan, atas ijin Ibu Menteri kami akan menjelaskan terminologi PPN dan

PPnBM inl Ada objek waktu barang kena pajak yang karena sifatnya barang mewah,

KETUA RAPAT:Bukan pak tunggu, dua kali pengucapan terminologi

PEMERINTAH IDIRJEN PAJAK:Maksudnya adanya hanya dikenakan satu kali PPN saja, ada pajak yang dikenakan dua PPN dan

PPnBM bersama-sama satu pasang.Sehingga memang perlu di sebut dua kali pak?ada objek yangdikenakan PPN saja,tapi ada objek pajak yang dikenakan pertimbangan barang mewah,selain dikenakanPPN juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah,

KETUA RAPAT:atau kalau kita buat PPN dan atau PPnBM bisa bersifat alternatif dan komulatif gitu, jadi tidak

membingungkan dua kali ini.Jadi PPn dan atau PPnBM jadi tidak membingungkan

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH IDIRJEN PAJAK:Karena objek pajak yang tidak dikenai dua - duannya, ada hanya dikenahi satu saja,

KETUA RAPAT:. Kal~u PPN ~an atau ~PnBN bisa komulatif bisa hanya satu saja dikenakan,bisa dua-duanya

dikenakan gltu,ngak bisa? Ada diUndang-Undang Pajaknya dua kali gitu? Oke.

PEMERINTAH IDIRJEN PAJAK:Di Undang-Undang PPn dan PPnBMnya

Dr. H. ANWAR SANUSI,SH,SE,MM (F·PPP):Saya usulkan pakai koma gimana Pak? untuk membedakan itu.di pungut Pajak Pertambahan Nilai

atau PPN,jadi kan lain,atau Pajak Pertambahan Nilai PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PEMERINTAH IDIRJEN PAJAK:Bapak Pimpinan,perkataan atau sudah cukup menjelaskan pak, bapak Pimpinan jadi untuk barang

mewah memang di kenahi dua jenis bersamaan pak, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah.Ada objek pajak yang tidak masuk barang mewah dia hanya dikenahi pajak pertambahannilai saja, demikianlah pak.

KETUA RAPAT:Dimana kalau bisa di kita usulkan kepada pemerintah,merancang suatu penjelasan yang sehingga

pembaca undang-undangnya mengerti itu,pengertiannya soal PPN dan PPnBM itu ada penjelasanayat,bagaimana kira-kira?

Drs.ZULKIFLI HALlM,Msi (F·PAN):Pak Ketua, yang penting substansinya dulu,kalau soal penulisanya itu kan urusan Timuslah itu,

malah juga bisa di pisahkan ayatnya kalau paketnya berbeda,ada barang yang kena PPN aja dan adabarang yang kena PPnBM gitu loh, di jadikan dua poin sekalian,angka c dan dYang penting nantinya PakKetua justru disini kan kita juga bicara besarannya dan sebagainnya. Dan ini kita sarankan akan duapaket,jadi cara penulisan seperti ini memang rawan dengan salah pengertian.

KETUA RAPAT:Saya kira sudah jelas,jadi ada yang memang suatu barang yang dikenakan PPN saja,tapi kalau

barang dikenakan PPnBM pasti dikenakan PPN.Jadi sehingga itu ada dua yang berbeda jadi draf ini ngaksalah,mungkin kita bisa ini,tapi kalau sebaiknya bagi kalau bisa Tim Perumus membuat suatupenjelasan,sehingga bagi pembaca undang-undang ini menjadi tidak ini,apakah pertanyaan ini sudahapakah masih ada pertanyaan soal ini,silahkan.

RAMBE KAMARUL ZAMAN,MSc (F·PG):Saya kira masukan ke Timus,substansinya sudah oke,ketimus saja.

KETUA RAPAT:Kita masukkan ke Timus, jadi kita sudah sampai ke DIM 552, jadi dilanjutkan dua putaran,tadi ada

usulan pemerintah DIM 254 itu, di rubah menjadi kalimat positif, jadi DIM 524 dari ibu Menteri saya dengarada berubahan mengenai DIM 524, sehingga tidak kalimat negative seperti ini, dijadikan kalimat positif.Jadipenyerahan barang kena pajak dari tempat.DIM 255 tadi dari pemerintah saya menangkap ada perubahanredaksional dan tadinya kalimat negatif tidak ditujukan kepada pihak mendapatkan ini, tapi menjadidikenakan PPN-PPN ini dikecuali kepada ini,tolong dibacakan perubahan inL

PEMERINTAH:Kalau boleh kami usulkan, jadi kata tidaknya yang semula dipertanyakan itu kita pindah Pak, kalau

bisa bacakan: Penyerahan Barang Kena Pajak dari KEK ke tempat lain didalam Daerah Pabean sepanjangditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBMsampai dengan seterusnya.Jadi intinya mengatakan bahwa ditujukan yang mendapatkan fasilitas itu tidakdikenakan PPN.Kalau tidak dimasukkan ke Timus barangkali nanti supaya berhasil.

KETUA RAPAT:Ada tawaran juga kan, jenis-jenis kita penyerahan barang kena pajak dari KEK tempat lain di

dalam ke daerah Pabean dikenakan PPnBM kecuali mungkin nanti mana lebih bagusnya nantLSaya kira diDIM 257 ini agak sama nanti kasusnya. Jadi kita masukkan DIM 255,257 ke Timus dengan catatanininya.Karena kita bicara diatas itu kan bicara fasilitas.Saya kira kita ke DIM 256.

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Drs.ZULKIFLI HALIM Msi (F-PAN):Pak Ketua,sedikit kemarin kan kita bicara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku jadi disitu makna kekhususan kawasan ini lalu menjadi kabur lagi, coba di jelaskan sedikit gituloh.Jadi ketentuan ini tentu saja sama dengan tidak ditulis begini pun merujuk kepada undang-undangPerpajakan juga.Supaya apa yang dituangkan dari poin ini Pak Ketua? kan berkali-kali kita ngomongkemarin kekhususannya di mana, kalau selalu di kalimat anak kalimat akhir itu selalu disertai denganberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seterusnya. Dan ini pak dari Dirjen Pajak, saya jugaingin tahu pak ini pengertian pembebasan yang tidak dipungut sarna ngak maknannya Pak? Ini ada katapembebasan dan tidak di pungut.Kalau memang sama kenapa tidak disamakan saja.

PEMERINTAH/DEP.KEUANGAN:Itu pengertiannya berbeda Pak, kalau di bebaskan artinya memang dia tidak terkena,tidak menjadi

objek pajak tapi kalau tidak di pungut,ada kemungkinan di tanggung oleh Negara pajaknya.Terhadapkewajiban pajak itu tetap dikenakan hanya ditanggung olaeh pemerintah.

KETUA RAPAT:DIM 261 itu tetap, 262 tetap,di Raker itu tetap Bu, 263 tetap minta penjelasan Undang-undang

pelaksanaanya maksudnya. .

Drs. ZULKIEFLI HALlM,M.Si (F-PAN):Ketua, kalau tetap untuk apa pasal ini di tulis maksudnya,silahkan tetapnya,tapi kalau sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maksudnya maknanya apa? ayat ini dimunculkankenapa kita tidak buang sekalian. Kan perlu penjelasan dulu.

KETUA RAPAT:263 menurut sesuai dengan perundang-undangan

DR.lr.LILI ASDJUDIREDJA,SE,Ph.D (F·PG):Pak Ketua, saya pikir disini minta penjelasan pemerintah jadi lebih baik di serahkan kepada

pemerintah.

KETUA RAPAT:DIM 263,264 mungkin lain ininya,263,264.

Ir. H. AlAM AlMAN NATAWIJANA (F·PD):Pimpinan, Bu Menteri beserta jajaranya yang saya hormati, rekan-rekan anggota pansus yang

saya hormatLJadi mungkin pertanyaan ...bukan-bukan....saya menjelaskan jawaban Bu Menteri ada disini,mengimplementasikan di sini, jadi yang perlu kita bicarakan,kalau kita bicarakan ini, sudah ada,jadi manabagusnya.Terima kasih,silahkan Bu Menteri sebab jawaban Bu Menteri ada mungkin kita belum bacasemua Bu Mentri, makasih.

MENTERIPERDAGANGAN:Saya minta dari Timnas silahkan.

TIMNAS:Terima kasih Bu Menteri, Ibu/Bapak sekalian, seperti hal yang disebutkan Bapak tadi bahwa

sebetulnya di dalam statemen Bu Menteri sudah di sebutkan disini bahwa pasal ini di munculkan untukdalam rangka melihat lebih jauh lagi partisipasi pemerintah daerah untuk membuat investment claimantlebih bagus di daerahnya, jadi memang natinya bagian dari proses pengajuan daerah tersebut untukmenjadi salah satu KEK,makin jauh misalnya daerah tersebut bisa memberikan fasilitas ini, semakin atraktifdaerahnya untuk menarik investasi di Kawasan Ekonomi Khusus yang ada didaerah tersebutJadi mungkintingkatanya tidak akan sarna satu daerah dengan daerah yang lain,mungkin daerah yang sangat radikaltidak akan membertakukan begitu macam, begitu banyak pungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah didaerah tapi ada juga mungkin daerah yang menunnya tidak sampai disana tengah-tengah tapi intinya kamimunculkan bahwa ini bagian dari partisipasi dari daerah utnuk menarik investasi didalam KEK ini.

KETUA RAPAT:Dapat juga saya kira pasal 3, 4 ini ayat 1 ayat 2 adalah pemberian legitimasi kepada daerah ada

sandaran undang-undangnya yang dikeluarkan apakah bentuk perda atau bentuk apa nanti saya kira iniadalah bentuk entrinya pintu masuk dari pada Pemerintah daerah untuk memberikan baik keringanan pajakdaerah maupun kemudahan-kemudahan lainnya.saya kira berlanjut 265 ini buk masih banyak dibahas diRaker. Karena bagian pertanahan,ini hanya bunyinya kemudahan fasilitas pertanahan diberikan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.Kemudian hal-hal lainnya beberapa fasilitas yang menyebutpertanahan,perijinan,kemigrasian,dan investasi ini hamper tidak jelas pengaturanya.lni banyak sekali dari

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

fraksi Demokrat juga ada dari PDS juga ada dari FPG,mohon penjelasan pemerintah kemudahan fasilitasyang diberikan dengan ketentuan perundang-undangnya.Jadi bagian ke 3 ini kalau dapat disetujui sekaligussaja pemerintah memberikan penjelasan bagian ke 3 ini tidak per DIM,kalau per DIM nanti memberikanpenjelasan per DIM agak susah silahkan.

MENTERIPERDAGANGAN:Ya,kami sudah mencatat semua pertanyaan disini mungkin dari BPN bisa menjawab member

penjelasan.

TIMNAS:Assalamu'alaikum WrWb, untuk Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus yang kami hormati atas

ijin Ibu Menteri akan menyampaikan beberapa usulan yang disampaikan DIM ini yang terkait denganpertanahan. Pada prinsipnya usulan-usulan ini kami bisa sesuai dengan yang kita Iihat bisa kita trima hanyasaja mungkin perubahan-perubahan di tingkat redaksLKalau kita lihat mulai dari DIM 265,nanti kita lihatperaturan perundangan yang berlakunya tapi yang lebih rind, 267 misalnya usulan F-PDIP penambahanpasal,lahan pertanahan KEK terlebih dahulu dibebaskan menurut ketentuan UU yang berlaku.sudah ituusulan 268 UU peruntukan lahan KEK wajib sesuai penataan ruang dengan peruntukan bagi penggunaanindustry dan perdegangan.dan 269 Bilamana KEK di Kemudian hari berakhir dicabut ijin dengan alas anapapun, maka status lahan KEK tetap peruntukanya mengacu pada penggunaan lahan bagi industry danperdagangan. Yang terkait dengan pertanahan adalah setiap perubahan status penggunaan danperuntukan lahan KEK seperti dalam ayat (3) wajib disetujui oleh DPR.Teknis ini pada prinsipnya sudahsejalan hanya saja ada perubahan-perubahan pada redaksi pertama segi redaksi adalah kami mohonpertimbangannya kata lahan digunakan kata tanah, karena sesuai dengan ketentuan perundangan selamaini terkait dengan menggunakan kata-kata tanah.sebagai contoh yang 267 menjadi tanah yang akandigunakan KEK wajib terlebih dahulu bahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.268 menjadipemanfaatan ruang untuk KEK harus sesuai dengan rencana tata ruang wilahah setempat.Yang 269menjadi apabila KEK lahir kalau di cabut maka pemanfaat ruang lokasi KEK tersebut tetap di manfaatkansesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ada sampai aturan yang lebih lanjut. Dan Yangterakhir yang 270 perubahan KEK menjadi kawasan lain wajib di setujui DPR, saya kira pada prinsipnyakita sependapat.Hanya saja yang terkait dengan 266 khususnya yang terkait dengan F.PD menjadikemudahan atau fasilitas pertanahan di berikan di muka susulan peraturan perundangan saya kira ini jugapada dasarnya,prinsipnya juga sudah demikian hanya saja apakah kita hanya eksplisit karena di peraturanperundangan sudah menjelaskan terkait dengan waktu itu untuk pemberihan HGB misalnya waktu 30 tahundan dapat di perpanjang 25 tahun dan seterusnya.Hanya saja yang menjadi krusial kita selama ini adalahkalau sampai keluar dengan angka totanya itu masalahnya ini memancing resistensi dan sebagainnya.Tapiapapun sekaligus,tapi pada prinsipnya inikan diberikan 30 tahun ataupun 35 tahun untuk HGU dikatakanoleh UU Pokok Agraria dapat di perpanjang, nah ini punya makna yang dalam kita harus wais di sinipengertian dapat diperpanjang itu ada control pengendalian di 30 tahun mendatang, karena apa jangansampai kita sudah memberikan suatu patokan di sini sehingga generasi 30 tahun mendatang tidakmendapatkan satu pilihan, nah ini kenapa kita katakan sesuai dengan ketentuan perundangan yangberlaku.Jadi sebetulnya secara hakiki, ini sebetulnya sangatmenarik hanya saja di kemasan sosialisasi kitamau menarik investasi ini kita sosialisasikan dengan baik.Demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:Saya kira begini, Anggota Pansus dan Pemerintah setuju justru di bagian ke 3 ini bagian

pertanahan,perijinan,keimigrasian, investasi, ini kan masih miskin sekali pengaturanya Bu? kami kalaudisetujui minta pemerintah di drafting ulang. Sehingga di kawasan KEK ini apakah DimuntatiskanDimuntadiskan 25 tahun 2007 mengenahi keiniannya itu, disinilah kelihatannya lebih jelas bagi investormelihat apa,tanpa melihat harus mencari-can lagLAtau kita mau ada usulan kan seperti undang-undangyang mengatur penanaman modal yang berlaku di KEK sepanjang tidak diatur lain Undang-undang lnlSehingga UU Penanaman Modal itu menjadi otomatis satu kesatuan dengan ini tapi Lexspesialis ini.Dipelajari dulu karena hamper menurut fraksi berpendapat mengenai fasilitas bagian ke 3pertanahan,perijinan,ke Imigrasian,lnvestasi tidak kejelasan pengaturannya sesuai dengan peraturanperundang-undangan padal ini kita yang akan terjemehkan dalam bahasa Inggris dalam segala bahasamacam kita translit kita kirim ke dunia luar,jadi bagaimana peraturannya ini, Kalau dapat di setujui DIMbagian ke 3 ini, DIM 265 sampai DIM 277, kita bisa minta drafting ulang ke pemerintah apakah berupamuntatis muntandis penting dari pada UU yang mengatur atau ada keistimewaan dari UU selama inimengatur.

Hj. SAIDAH SAKWAN, MA (F-PKS):Ada usulan tambahan Pimpinan, saya kira disini komparatifnya, kalau kearin ternan-ternan

melihat,ini ke khususannya di mana? kalau memungkinkan saya kira diimplisitkan kemudian menjadikhusus-khusus gitu, jadi kelihatan.

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

DR. H. ANWAR SANUSI,SH,SE,MM (F.PPP):Betul itu, memang kemarin perlu ada khusus itu, saya mengingatkan kembali ketika membahas

UU NO.25 tahun 2007 Penanaman Modal, di dalam pembahasan itu selalu ada kalimat-kalimat seksinya dimana? menariknya dimana itu Bu, oleh sebab itu saya menguatkan.

KETUA RAPAT:Apakah pemerintah dapat menyetujui drafting ulang,dari kemudahan-kemudahan ini.

MENTERI PERDAGANGAN:Secara prinsip kami setuju nanti kami akan internal Pemerintah berkoordinasi membahas

bagaimana kita bisa memberi tambahan atau masukan yang nanti di bahas dipanja.

KETUA RAPAT (IRMADI LUBIS):Oleh karena itu saya kira kita langsung ke DIM 278

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSt ( F·PAN) :Bapak Ketua, jadi maksudnya sama aja atau kita berikan lagi ketentuan lain sebab juga kalau

diberi tambahan lagi kan jangan samapai kita kebablasan juga jadi kan ini harus kita pelajari lagi rarnbu­rambunya, tapi memang kalau kita pengulangan saja seperti UU Pemilu dengan Pemerintahan OaerahSusduk jadi ditulis ulang seperti Bapak Ketua tadi itu kan artinya pas aja, sama aja nah tetapi kalaumemang kita mau tambah lagi karena ini khususon ini kita harus pelajari lagi gitu jangan sampai nantisebab ini kan harus berimbang kalau diberi khusus pengusaha karyawan juga beri juga yang khususperlindungan haknya, pemda juga yang khususnya apa jangan pemda khususnya cuma dikurangipenerimaannya kemudian pengusaha ditambah-tambahkan terus ini kan harus seimbang Ketua kalausemangatnya itu tetap ya tetap kalau memang mau kita tambah kita cermati secara mendalam Bapak Ketua

KETUA RAPAT :Jadi keputusannya kalau dapat kita setujuin itu drafting ulang kemudian langsung menjadi masukan

ke dalam Panja apakah dapat disetujui

RAMBE KAMARULZAMAN (F-PG) :Setuju, cuma nanti jangan pemerintah juga terlalu kesulitan mendrafting ulang ini apa yang kita

inginkan sebenarnya rumusan ini mencari penyelamatan ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan kita tidak mau mengambil perdebatan yang panjang sekaligus karena ini soal tanah SaudaraKetua ya disini juga soal tanah BUMN bisa meranpok tanah rakyat, rakyat bisa merampok tanah negarasegala macam disini jadi saudara Zul ini bukan soal bersih membersihkan tetapi memang perdebatan yangmenyangkut ini ya agak sulit kita oleh karena itu yang kita harapkan dari pemerintah kekhususan dalamyang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur soal tanah hal mana sajayang bisa kita masukan sehingga ada daya seksinya tadi itu di UU ini jadi memang ada kaitannya dengansoal pertanahan jadi pengalaman kita disini dari kejadian-kejadian pertanahan pusat juga bisa beda denganpertanahan di bawah jadi perkara pernapsiran UU jadi jangan nanti ini kita buat ini yang haruspertimbangan saya kira itu Ibu Menteri agar di draf hal-hal mana saja enggak usah juga terlalu dipaksakansehingga nanti menjadi masalah tersendiri

KETUA RAPAT:Tapi gampang sebenarnya masalah tanah itu pa prinsipnya tanah itu tuhan gitu aja, jadi saya kira itu

Ibu kita inikan jadi mengenai kita drafting pemerintah mendrafting ulang dan bahanya langsung dibawah kePanja apakah dapat disetujui sekarang kita ke bidang ketanakerjaan pertama ini DIM 278 judulnya tetapDIM 279 ada dari DPIP silahkan

IMAM SOEROSO (F·PDIP) :Terima kasih Pimpinan, DIM 278 ini Fraksi POI Pe~uangan perlu penambahan pasal didalam 1 ayat

mungkin ada beberapa ayat nanti ini dalam ayat pertama perusahan yang melakukan kegiatan usaha diKEK dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesiadan sesuai dengan undang-undang tentang ketenaga kerjaan, yang kedua perusahaan sebagaimana ayat 1berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk

a. Jabatan Direksi .b. Jabatan komisaris

Pasal berikutnya ayat 1 perusahan yang melakukan kegiatan usaha di KEK yang memperkerjakan tenagaasing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang di tunjuk, ayat 2 tenaga kerja asing dapatdiperkerjakan di Indonesia hanya dalam hubungnan ke~a untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, 3tenaga asing sebagaimana Dimaksud ayat 2 yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapatdigantikan oleh tanaga asing lainya dalam jabatan atau keahlian yang sama demikian usulan dan FrakasiPOI Perjuangan, terima kasih.

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Terima kasih, mungkin tanggapan dari sebelum ke pemerintah dari fraksi Golkar

DR.lR. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE,PhD (F.PG) :Terima kasih Bapak Ketua, yang tadi disampaikan oleh PDIP saya kira kita minta penjelasan kepada

pemerintah karena didalamnya itu sudah ada hal-hal yang diaturan didalam Undang-undangKetenagakerjaan jadi kami mohon penjelasan dari Ketenaga kerjaan/Pemerintah, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kemudian ada dari Fraksi-frasksi lain enggak usah saya kira gilir ada yang mau memberikantanggapan

DR. H. ANWAR SANUSI, SH, S.Pel, MM (F.PPP) :Yang diusulkan Fraksi PDIP saya kira substansinya cukup bagus oleh sebab itu yang mungkin nanti

juga minta penjelasan dari Ibu Menteri dan jajarannya tetapi betul juga apa yang dikatakan Bapak Lili kitalihat apakah memang hal yang bagus ini tidak overbode atau memang juga perlu secara khususdicantumkan ini memang perlu pendalaman contohlah pertama yang ditemukan oleh kawan kita BapakImam kan diutamakan tenaga kerja warga negara Indoensia dan ain-Iain sebagaimananya ini kan hal-halyang bagus saya kira tanggapan saya begitu dan kita siap untuk membahas lebih lanjut

KETUA RAPAT :Kemudian dari Fraksi Demokrat silahkan

DR.lR. ATTE SUGANDI (F·PD) :Baik Pimpinan terima kasih, dari Demokrat hampir sama dengan disini karena membahas masalah

ketenaqakeqaan bagian ke 4 disini mencakup juga pasal 39 disini disebutkan bahwa memang kita ini harusmelindungi tenaga kena sesuai dengan eraturan Undang-undang yang berlaku yang dimaksud dengantenaga kerja lokal itu bukan hanya tempat itu saja tetapi dari warga negara kita itulah yang diutamakansetelah itu terpenuhi kalau itu tidak terpenuhi baru tenaga kena asing yang diperlukan karena sekarang itubanyak yang perusahaan asing yang dia sampai tUkang las saja memperkerjakan dari luar bagai contohdari cina dari tailan dan seterusnya itu yang harus dihindarkan kalau kita bisa dikerjakan oleh tenaga kitakenapa harus diout sorsing dari luar itu yang harus kita utamakan substansinya terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :Silahkan

DRS. MUHAMAD ZUSAIR (F·PKS) :Dari F-KB Pimpinan, ini juga minta tanggapan juga dari PDIP maupun dari pemerintah dalam hal ini

tenaga kerja, mengenai tenaga asing dapat dipeke~akan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untukjabatan tertentu dan waktu tertentu apakah ini memang tidak ada limit misalnya apakah 3 tahun, 5 tahundan seterusnya karena kalau bahasannya seperti ini bisa saja dalam KEK 30 tahun ya 30 tahun dalammemperkerjakan itu nah mungkin ada peraturan soal ini dalam hal ini pemerintah untuk menjelaskan terimakasih Pimpinan

KETUA RAPAT:Silahkan mungkin dari pemerintah atau dari PDIP

H. SOEWIGNYO, SA(F·PDIP) :Sehubungan dengan usul PDIP disampaikan tadi kaitannya dengan DIM berikutnya itu 284 pasal 39

tercata seolah ada kontradiksi oleh karena itu sesuai dengan usul PDIP maka pasal 39 tadi ditiadakan atauDIM 284 itu dicabut sekian trerima kasih.

KETUA RAPAT :Saya kira tadi mohon ini Bapak Wignyo tadi ditanyakan mengenai DIM 282 memang ada aturan kita

mengenai pembatasan tenaga kerja asing itu ada jabatan-jabatan diperbolehkan untuk tanaga asing disitenaga asing untuk waktu-waktu tertentu jadi memang ini normatif ini sebenarnya ini normatif jadi kita belumsampai pasal 284 kita masih ke 283 jadi begitu Ibu dari pendapat dari Fraksi-fraksi apa kita ini kita bahasdisini atau kita masukan ke Panja Ibu.

DR.IR. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE,PhD (F·PG) :Saya kira silahkan dari Departemen Tenaga Kerja

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Mungkin ada dari tenaga kerja

MENTERI PERDAGANGAN RI (PEMERINTAH) :Mungkin secara umum mungkin yang pasal 1 dari usulan dari F-PDIP itu sebetulnya esensinya dari

usulan pasal sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sehingga ini sebetulnya tidakharus masuk di RUU KEK sedangkan untuk usul-usul yang lain yang terkait dengan ketenaga kerja asingkita akan mempelajari hal tersebut tetapi tentunya ini kan namanya juga khusus kawasan Ekonomi Khususkita harus mencari keseimbangan antara membuat iklim investasinya kondusif dengan kemudahan jugauntuk mempekerjakan tenaga asing tetapi tentunya juga seimbang dengan kepentinngan kita untupenyerapan tenaga kerja lokal jadi ini dua tujuan itu saya rasa harus menjadi prinsip dalam menyusunkembali hal-hal yang diusulkan disini dan untuk beberapa hal sebetulnya jabatan apa yang harus untukornag asing dan untuk lokan sebetulnya sudah diatur oleh DEPNAKER tapi mungkin untuk lebih jelasnya

DEPNAKER:Saya akan menjelaskan mengenai tenaga asing jadi sebenarnya apa yang di usulkan Fraksi PDIP

sebenamya sudah ada di peraturan perundang-undang yang ada sekarang jadi sebenarnya tidak pertumasuk lagi karena prinsip-prinsip ini sudah ada seperti dikatakan Ibu Menteri bahwa sebenarnya jabatan­jabatan apa yung terttutup bagi tenaga asing itu ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undanganpelaksana peraturan perundang-undangan di Undang-undang sudah diberikan prinsip bahwa itu didelegasikan kepada Menteri tenaga Kerja untuk mengatur lebih lanjut tentang jabatan-jabatan yang tertutupdan yang terbuka itu sudah ada peraturan perundang-undangannya memang yang konsep pemerintahadalah khusus mengenai memberikan kemudahan komisaris dan dengan direksi kenapa karena komisarisdan direksi ini biasanya adalah oner sendiri atau pemegang saham atrau investor atau orang-orang yangdipercaya ataupun mempunyai kopetensi di bidang itu sehingga diberi kemudahan disini didraf adalah tidakdiperlukan perinzinan tetapi kemaren ada saran ada kemudahan seperti dikatakan oleh Bapak ketuaPimpinan bahwa tetap diperlukan izin tetapi beda dengan perizinan yang lain misalkan diberikan hanyasekali sesuai dengan masa jabatan direksinya atau komisarisnya mungkin bisa dipertimbangkan karenayang sekarang ini bertaku adalah setiap tahun memang harus ada perizinan-perizinan bagi semua tenagaasing ini saya kira pasilitas ini lebih komodatif usulan dari anggota DPR yang terhormat karena sudah cukupmemberikan pelayanan karena tidak harus tiap-tiap hari dan juga kemungkinan untuk memberikanpelayanan yang lebih cepat karena sekarang ini perizinan tenaga kerja asing sudah tiga hari selesaimungkin sudah ada pemanis yang cukup ini dengan tidak membatasi mengurusnya setiap tahun barang kalisementara itu yang bisa kami sampaikan tapi ini kami minta pendapat barang kali bisa didalami lagi di Panjananti, demikian terima kasih.

MUHIDIN M. SAID, SE, MBA (F-PG) :Saya kira rumusan-rumusan tadi itu kalau bisa kita diberikan dulu kalau bisa masuk didalam undang­

undang ini jadi jangan sampai diserahkan kepada kementerian tenaga kerja nanti akhirnya juga bisabermasalah kita mau undang-undang ini menarik bagi invesor jadi rumusan itu di coba dibuatkanrumusannya sehingga nanti didalam Panja kita bisa perdebatkan disitu

KETUA RAPAT :Itu usul dari kita itu usul dari bahwa izin tenaga kerja setiap orang asing yang berada di Indonesia

yang bekerja prinsipnya harus pakai izin ituharus punya izin tapi untuk komisaris dan direksi cukup satu kalisaja sampai dia nanti kalau memang dia sudah diberhentikan oleh perusahaan atau tidak lagi perusahaanitu baru dicabut atau ada penggantinya

DR.lR. L1L1 ASDJUDIREDJA, SE,PhD (F.PG) :Ibu Menteri yang saya hormati, jadi saya setuju yang disampaikan oleh Ketua karena didalam UU 13

pasal 42 setiap memberi kerja yang memperkerjakan tegana asing memiliki izin tertulis dari Menteri atauPejabat yang ditunjuk itu pasal 42 tapi kan bagaimana bahwa KEK menarik dan tentunya harus diterjemahkan jadi kalau bisa rumusannya di re-drafting supaya jelas dan ini menarik karena oleh Pimpinandisebutkan bahwa ini kan merupakan reprehensi bagi investor jadi sudah tahu persis permasalahannyasebetulnya ada tapi kan lebih detil, lebih rinci, karena ini adalah Undang-undang Ekonomi Khusus jadi lebimenarik jadi yang seksi saya kira barangkali serahkan ke pemerintah re-drafting mungkin ada hal-hal yangbelum DIMasukan, terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:Jadi saya kira Ibu Menteri artinya seperti sudah diatur di undang-undang lain tapi kita terus langsung

seolah-olah tabu diamsukan kemari karena inilah kita harapkan sebagai gaiden mereka untuk ini baca diasudah tahu apa yang saya dapat apa menjadi ini saya tanpa mencari lagi DIMana-mana gitu jadi saya kirakita pedalami di Panja kemudian DIM 284

14

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSI ( F·PAN) :Bapak Ketua, ini kan nanti minta dipersiapkan bahannya dari pemerintah ya terutama dari tenaga

kerja kalau bisa memang ada langka maju pa sebab kita lihat dalam kasus perselisihan itu kan banyak jugayanq tidak selesai jadi bagaimana dalam kawasan ekonomi khsusu ini ada satu mekanisme selusi yangbisa lebih mempercepat untuk mengantisipasi kemungkinan perselisian-perselisian itu jangan sampaikarena terjadi perselisian yang berlarut-Iarut maka kawasan itu tidak menjadi kondusip gitu 10 sebab kalaukembali merujuk ke Undang-undang yang ada seperti selama ini banyak juga yang akhirnya angkat kakijug~ jadi bagai~~na ada langkah .maju Bapak Ketua ya itu nanti kita pertajam jasdi karena sampean yangleblh mendaaml ItU coba tolong dibuat kan gitu 10 sebab kalau kita merujuk ke kasus yang ada selama inikan daya tariknya kurang sekali terutama untuk penyelesaian perselisian itu, terima kasih.

KETUA RAPAT :Silahkan saya kira kita lanjut ke DIM 285 silahkan Fraksi Demokrat

DR.lR. ATTE SUGANDI (F·PD) :Seperti yang tadi saya usulkan bahwa dari Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan ayat

dikarenakan disini untuk melindungi tenga kerja lokan namun demikian kalau nanti substansinya ada ini kanmohon bisa lebih rinci lagi saya kira itu Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT :Dari Fraksi Demokrat saya kira usulannya walaupun disini ada sementara di indapkan dulu kalau

sudah nanti memang sudan terakomodir di apa lain itu nanti bisa di ini kalau tidak di Panja kita akan ini kanjadi saya kira DIM 285 kita bawa ke Panja kita setujui, saya kira DIM 286 F-PAN saya kira dengan juga DIM28itu dan PDS silahkan Bapak Zul 286

DRA. MARDIANA INDRASWATI (F·PAN):DIM 286 F-PAN penambahan ayat 1 Ketenaga kerjaan dalam Kawasan Ekonomi Khusus harus

mengutamakan tenaga kerja lokan, jadi yang terutama kalau seandainya kemampuannya sarna kita harusmengutamakan tenaga lokal

KETUA RAPAT :Saya kira hampir sama dengan DIM 279 dari PDIP jadi juga sama kemudian dan PDS juga sama

mungkin kita Iihat nanti didalam Panja apakah sudah terakomodir atau belurn nanti Fraksi-fraksi melihatdisana apakah dapat disetujui kita masukan ke Panja 286, 287 kemudian DIM 288 itu disetujui di Rakertetap 289 disetujui di Raker tetap 290 disetujui tetap 291 disetujui tetap 292 sudah disetujui tetap 293 adaKEK dibentuk dewan pengupahan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan fungsisebagai berikut a. mernbenkan masukan dan saran penetapan pengupahan ini tolong keterangan dansekretariat ini dari mana datangnya ini, sebelum pemerintah justru kita minta ke F-PG untuk penjelasan danFraksi Partai Golkar kalau enggak salah saya tempo hari memang ada kewenangan antara Gubernur dankewenangan dari pada Wali Kota dan Bupati dalam sistim pengupahan itu mengenai uapah kerja minimum

DR.IR. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE,PhD (F-PG) :Terima kasih Bapak Ketua, saya kira dida/am ketentuan penentuan UMR upah minimum regeonal itu

memang ada UMR yang Kabupaten/Kota dan UMR Provinsi nah ini kadang-kadang agak sulit karena terusterang saja di flap-nap Kabupaten/kota dan Provinsi itu berbeda nah kan kadang-kadang kalau apa lagikalau nanti KEK ini berdekatan antara Kabupaten satu atau Kabupaten dua atau mungkin berkaitan denganProvinsi dengan Provinsi oleh ini juga perlu di gambarkan sampai saat masih ada katakan saja Provinsimenentukan, Kabupaten/Kota sudan menentukan UMR nya tetapi serikat Pekerjanya tidak setuju kemudianmengajukan ke UMR Provinsi nah ini perlu kejelasan supaya jangan nanti terus terang saja ngurus-ngurusUMR ini mengganggu sekali mengenai kinerja dari pusat kita selalu ngurus-ngurus UMR aja setiap tahunnah ini sekarang sudah mulai Oktober ngurus lagi UMR, ngurus lagi UMR jadi di rutin saja akhirnyamengganggu perusahaan oleh karena itu perlu barangkali suatu kepastia jangan sampai terjadi hal-hal yangmemberatkan dari pada pengusaha karena ini yang menjadi masalah bagi investor itu juga salah satunyamasalah serikat pekerja ini, demikian pa

KETUA RAPAT:Terima kasih, saya kira boleh-boleh

H. SOEWIGNYO, SA(PDIP) :Sehubungan tadi ada persetujuan dari pemerintah terhadap usul DIM-DIM sebelumnya bahwa

Dewan Kawasan itu di jadikan satu dengan Dewan Nasional artinya dalam keadaan enggak ada kan,enggak tadi ada persetujuan dari

15

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Di ragukan kira-kira sependapat sedangkan kita saya jelaskan kepada Ibu itu be/um kesepakatan

seluruh Fraksi ada beberapa mengusulkan Fraksi untuk satu tapi beberapa Fraksi lain juga antara lain PDIPterutama kita bahwa struktur yang diajukan dalam draf RUU itu sudah sesuai dengan sistem kita gitu sistempembagian urusan pemerintahan jadi belum putus

H. SOEWIGNYO, SA(PDIP) :Baik kalau memang itu belum dijadikan pegangan artinya be/um positif ya kami bisa mengikuti a/ur

pemikiran F-PG bahwa ada usulan Gubernur ini kepada siapa yang dewan pengupahan tadi kalau usulanboleh saja tapi kalau Gubernur membuat dewan pengupahan saya masih bertanya, sekian terima kasih.

KETUA RAPAT:Apakah ini yang sudah saya kira apakah 293 ini dapat kita serahkan ke Panja kemudian DIM 294 itu

tetap kemudian DIM 296 tetap DIM 297 itu tetap DIM 298 sarna dengan tadi karena minta persetujuanFraksi Golkar untuk dibawa ke Panja apakah dapat disetujui sarna dengan DIM 293 kita bawa ke Panjagimana ya kita bawa ke Panja DIM 299 sudah disetujui di Raker DIM 300 sudah disetujui di Raker 301 inimengenai dar; Golkar juga kalau enggak salah KHL jadi disamping upah minimum sebagai jaring pengamanjuga kemampuan UMKM juga harus dipertimbangkan kebuka KHL apakah KHM atau KHL bagaiman Ibuapakah saya kira dapat disetujui

DR.lR. LIL1 ASDJUDIREDJA, SE,PhD (F·PG) :Barangkali ini pa karena ini juga keterangan mengenai peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 ini

juga perlu minta penjelasan kepada pemerintah

KETUA RAPAT:Saya kira juga punya pemerintah juga mungkin kita bisa dari pemerintah sudah namanya Kawasan

Ekonomi Khusus kalau tidak memperhatikan KHL lagi kan saya kira sudah keterlaluan sudah begitubanyaknya pasilitas yang diberikan silahkan Ibu.

MENTERI PERDAGANGAN RI (PEMERINTAH) :Kami kan mempelajari dan saya usulkan ini dibahas diPanja

KETUA RAPAT :In; kita bawa ke Panja, ok DIM. No. 301 kita ke Panja kemudian DIM No. 302 ini kemaren apa masih

ada perdebatan yang sangat terutama dari Fraksi Partai Golkar karena sudah dicabut ya kita sudah setujuya tapi Pemerintah kan berarti ini Ibu DIM kita kemaren itu bahwa ada DIM tapi kemudian Fraksi-fraksisependapat pasal 43 ini kernbali ke draf pemerintah maka dapat kita setujui Ibu jadi tetap, jadi kemudianDIM 303 ini silahkan, ini yang menjadi pertanyaan bu saya kira sebelum ke Fraksi-fraksi saya mintapenjelasan pemerintah dulu ini mengenai peraturan pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah iniapakah pembentukan forum serikat pekeqa itu mungkin dari Departemen Tenaga Kerja saya kira kitaserahkan ke pemerintah sebelum kita tanggapan.

DRS. ZULKIFLI HALlM, MSI ( F·PAN) :Bapak Ketua sekalian dijawab oleh pemerintah sebenarnya begini penting mana pekerja itu

berserikat atau dia diberi upah yang lebih layak

KETUA RAPAT:Sekaligus dijawab pertanyaan bapak Zul tadi dengan DIM No. 303

PEMERINTAHI DEP. TENAGA KERJA :Barangkali sudah di jawab memang hak berserikat itu juga adalah hak yang sangat mendasar bagi

tenaga ke~a jadi sehingga harus betul-betul di perhatikan apalagi sekarang kita saduah merapikasikonpensi tentang kebebasan berserikat jadi memang cukup harus hati-hati soal mengenai masalahkebebasan berserikat ini memang idenya adalah forum serikat pekerja tidak ada pemaksaan tapisebenamya forum ini dengan banyaknya serikat pekeqa jadi ini ditingkat perusahaan pa dengan banyaknyamemang

KETUA RAPAT :SUbstansinya kita sudah ngerti kenapa draf pemerintah itu pembentukannya di atur dengan

peraturan daerah

16

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PEMERINTAH I DEPNAKER :Yaa...barangkali memang ini nanti Redaksi akan kita bahas lebihlanjut lagi mengenai peraturan

daerah ini pak, karena kita akan hubungkan lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnyamemang kalau memberikan pada tingkat peraturan daerah ini kemarin memang juga apa namanya takutkandi suatu diskriminasi antara wilayah lain dengan wilayah khusus ini untuk keberserikatan ini memang initerus terang ini akan kita konsultasikan juga dengan serikat pekerja serikat buruh sekarang karenajamannya baru terbentuk waktu di draft ini LKS Tri Partitit Nasional belum terbentuk pak, sehinggaKonsultasinya belum eukup Intens, jadi mungkin ini sambi! kami konsultasikan dengan serikat pekerjaserikat buruh di dalami saja nanti di Panja nanti soal apakah masih boleh di turunkan ke peraturan daerahatau tetap ditingkat pusat atau diperaturan perundang-undangan lainnya pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:Saya kira memang materi muatannya pun saya kira di peraturan daerah tidak kena pak, dan juga

kedua dalam tingkat Implementasinya percayalah bapak sampai nanti KEKnya ini peraturannya ini enggakbakalan ada lnl, jadi kami minta kepada pemerintah untuk juga memikirkan lebih ini, peraturan apa yangcoeok untuk mempercepat bisa terbentuknya apa ini pak jadi saya kira 303.

RAMBE KAMARULZAMAN, Msc (F-PG):Saya menyambungnya biar jelas pembahasan kita di Panja yang kita perdebatkan di DPR adalah

jangan peraturan ini nanti di Interprestasikan lain pada saat di operasionanya, artinya apa alasan kita pasal43 ini langsung misalnya tadak ada kekhususan. Di peraturan perundang-undangan kan pasal 43 inimakanya DIM kita eabutkan pada waktu itu, kita juga ingin mendapatkan penjelasan jangan nanti KEK inibelum jalan kan sepuluh orang boleh membentuk serikat pekerja, sepuluh orang, sepuluh orang jadi didalam satu kawasan harus di bentuk Forum akhirnya kawasan Ekonomi Khusus ini jangan sampai menjadipersoalan baru ini waktu kita perdebatkan di DPR. Sebelum kita Raker ini, sehingga kalau dia misalnyalebih dari satu serikat pekerja, serikat pekerja syaratnya sepuluh pekerja ini nanti bisa menjadi alat penekanenggak jalan ini, kita pertimbangkan dalam rangka membuat aturan perundang-undangan begitu muneullagi waktu itu pembahasan kita, kenapa mesti harus peraturan daerah begitu, jadi beda-beda nanti. Olehkarena itu karena ini undang-undang yang harus berlaku secara nasional nah..di sini juga kita harus hati­hati membuat mengaturnya secara baik soal pengaturan serikat pekerja ini saya kira di situ nanti untuk kitabawa ke Panja jadi ada Draft yang kira-kira bisa kita laksanakan jangan nanti undang-undang ini membuatpersoalan baru belum apa-apa begitu sudah menjadi persoalan baru di kalangan pengaturan serikatpekerja, itu saya kira pak Ketua.

KETUA RAPAT:Jadi maksud pak Rambe penyerahan kepada aturan untuk menindak lanjuti itu..adalah bisa

berlaku secara nasional dimanapun KEK itu berada tidak berbeda beda saya kira itu, silahkan pak.

DRS. ZULKIFLI HALlM,Msi (F·PAN):Saya tambahkan sedikit untuk bahan Panja juga kenapa saya katakan lebih penting mana

berserikat atau meningkatkan Upah bahwa berserikat itu jelas perintah Undang-undang Dasar kebebasanberserikat berkumpul itu bisa saja kebebasan untuk pacaran juga itu..bukan kebebasan untuk membuatkerusuhan gituloh..tapi biasanya kalau karyawan di penuhi hak-haknya itu akan selesai urusan. Nah inikanyang menjadi persoalan kalau hak-hak mereka terus di cuil-cuil di potong kemudian mereka melawan lalumenjadi soal politik lalu menjadi persoalan pemogokan dan seterusnya. Nah tolong nanti di bawa data untukpekerjaan yang sama itu billing rate nya antara Exspatriat dengan tenaga Lokal itu..tenaga apa itu..? tolongdi bandingkan itu nanti jadi kalau KEK kalau kita bayangkan sebuah..katakanlah...perusahaan Elit gitulohkarena dia khusus jadi tenaga asing itukan memiliki standard Upah Iintas negara Relatif nggak jauh berbedanah..kalau kita buat bayarannya itu kita Iintas daerah dengan alasan tingkat ekonomi yang mengada-ada itusebagai pemegang...itu potensial untuk terjadi keributan,.oleh sebab itu saya pikir lebih baik juga di nantidipikirkan standard pengupahan di kawasan KEK ini, itu juga di buat ya..tidak jauhlah dengan dari KEKyang ada diZhengShen yang ada di mana-mana itulah...jadi ini betul-betul jangan cuma tenaga asingnya inipengupahannya itu sama dengan negara-negara lain sementara upah kita inikan selalu dibawah kebutuhanminimum itu betul-betul tidak Pro Rakyat kalau begitu, makasih.

Hj. SAIDAH SAKWAN (F-PKS) :Pimpinan tambah sedikit iya..dari PKB saya kira pasal 43 ini memang harus mengkombinasikan

antara hak-hak Normatif pekerja dengan kekhususan kawasan nah inj memang saya kira kecermatannyaada disini jadi hak-hak normatif mungkin kita cantolkan saja kepada undang-undang yang sekarang berlakuseperti apa..kemudian Exercisenya adalah bagaimana kalau di dalam kawasan tadi biar tidak terjadiapa..yang di khawatiran oleh pak Rambe dan teman-teman yang lain gitu..nah inikan kita harus mengcreate kita masukan ke dalam undang-undang ini gitu..jadi kalau hak-hak Normatifnya harus kita hargaipekerja tetapi bagaimana? jadi pekerja yang khas KEK ini itu juga membawa Implikasi ketenangan para

17

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

pengusaha nah ini mengkombinasikan itu menjadi yang khusus itu gimana? nanti mungkin draftnya kitaakan Iihat tetapi memang Perda enggak nyambung..kalau ditentukan oleh Perda, makasih.

KETUA RAPAT :Saya kira mungkin perlu di tambah lagi juga kita masih tapi kalau usul itu lebih bagus dengan

peraturan Menteri tenaga kerja saja enggak bisa Bu karena kalau nanti kita tidak Delegasikan di sinilangsung dia tidak mempunyai punya kekuatan hukum gitu..jadi kita delegasikan.

DR. IR. H. LIL1 ASJUDIREJA,SE,Phd (F·PG):Pak Ketua bisa Bu Menteri saya ingin bertanya pada dari tenaga kerja inikan kalau tidak salah

sifatnya umum tapikan yang menjadi masalah di dalam peraturan pemerintah seperti di dalam pasal 104setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja nah itukan..tapi di dalam peraturanpemerintah ini lebih-Iebih Detail karen inikan dimasukan didalam Naskah RUU ini supaya nanti lebih detailtapi yang telah di sampaikan bahwa sepuluh orang bisa membentuk serikat pekerja itukan di undang­undang tidak..tapi di peraturan pemerintah jadi ini mesti lebih rinci supaya nanti jelas jadi jangan sampai kitaterus terang aja masalah serikat pekerja ini menjadi masalah pak...caleg dari pengusaha katakan saja sayapunya seribu sepuluh jadi seratus serikat pekerja nah inikan..oleh karena itu nanti ada pasal lain yangmembahas masalah itu, terima kasih pak.

KETUA RAPAT ;Bu Menteri dan kawan-kawan anggota Pansus saya juga sudah maklum apalagi rekan-rekan dari

komisi VI atas pembahasan daripada undang-undang Penanaman Modal masalah ketenagakerjaan iniadalah suatu masalah memang menjadi masalah di dalam bidang investasi apakah juga masalahkebebasan berserikat itu juga menjadi suatu hal yang memang ini ..tetapi kita memang tidak bisa menodaihal itu tapi bagaimana umpamanya ada Draft yang lebih ini itu...yang lebih ini mengenai persoalan serikatkerja ini tolong di Draft lagi agar lebih Soft jadi tanpa menghilangkan kebebasan berserikat tanpamenghilangkan ininya, tapi ada tidak seperti yang lain jadi saya kira langsung ke DIM 304 juga dari FraksiPartai Golkar kemarin juga bu, dari Depnaker 304, jadi serikat pekerja itu mungkin ada aturannya apa yangsudah terdaftar di aturan apa atau yang sudah di ini jangan gampang aja bikin surat serikat pekerja yangmemang tidak ada Induknya gitu...tapi saya kira bukannya mau menginikan tapi kalau kira-kira di setujuikawan-kawn dari Pansus dan dari Pemerintah kita mintalah dari Depnaker dulu ..bikin dululah kira-kira lebihmengetahui ininya kira-kira mengenai serikat pekerja ini ada Draft yang lebih ini gitu...yang lebih apagitu...apakah dapat kita setujui? yang mengenai serikat pekerja kita minta Depnaker sedikit bersusahlahcari ininya pak dalam arti supaya ini ya... oke..saya kira DIM 302, 303, 304 itu kita minta dar; pemerintahterutama Depnaker untuk apa..untuk mendraft ulanglah, untuk didrafting No. DIM 305 dalam pejanjian kenabersama dapat di sepakati jadi..ee..itu kemarin yang berkembang itu bu, kata yang dapat itu dapat disepakati itu di dalam PKB harus dapat di sepakati mengenai dua ini karena dua ini yang menjadi masalahutama dalam hubungan kerja Industrial sekarang itu jenis pekerjaan yang dapat di serahkan ke perusahaanlain dan Bbentuk kerja yang didasarkan perjanjian PKWT dan waktu tertentu ini hanya menghilangkan katadapatnya jadi wajib di dalam PKB itu di muat ini.. bukan PKB perjanjian ke~a bersama maksudnya..yamemang singkatannya seperti itu.

RAMBE KAMARULZAMAN,Msc (F·PG) :Oleh karenanya Saudara Ketua karena di sebut sebut PKB kaget, saya tidak ada usulan PKB

waktu itu tetapi yang menjadi persoalan waktu itu kita disini adalah kata-kata dapat ini mau ingin kita hapuskarena ada soal outsoursing inilah kan menjadi persoalan menjadi persoalan dalam pelaksanaan soaloutsousing itu. Oleh karena itu kita nyatakan di sini ingin kita bahas dengan pemerintah jangan nantiundang-undang ini sepertinya kita legalisasi yang tidak disukai oleh para pekerja ini yang saya kira menjadimasalah tersendiri.

DR.lR. LIL1 ASJUDIREJA, Msc (F·PG):Pak Ketua tambahan pak Ketua, saya sependapat dengan teman-teman apa bahwa memang

dapat harus dihilangkan karena menurut pasal 51 Undang-undang 13 itu perjaniian keria di buat secaratertulis atau lisan. Jadi dapat ini harus di hilangkan saya sependapat oleh apa yang di sampaikan ternan­teman, terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:Gimana bu kalau ini memang bisa ini kita ketok langsung ini hanya kata dapat nya karena dua

masalah inilah yang memang paling membuat hubungan ke~a menjadi masalah itu...

MENTERIPERDAGANGAN:Kami mohon waktu untuk mendalami nanti mohon dibahas di Panja.

18

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT:Oke jadi Pasal 242 itu kita masukkan ke dalam Panja...DIM 305,306,307 kita masuk ke Panja

kemudian ada penambahan BAB, yaitu pelanggaran dan sangsi dari PKB.

Hj. SAIDAH SAKWAN, MA (F·PKS):Ya, ini ada penambahan dari PKB BAB VIII bentuknya ada pelanggaran dan sanksi memang ini

belum BAB VII menambahkan BAB pertama adalah Dewan Nasional dan Kawasan bersama-sama bekerjananti lni mengikuti kelembagaan bersama-sama bekerja dengan instansi terkait melakukan pengawasansecara rutin terhadap wilayah Kawasan Ekonomi Khusus kedua setiap pelanggaran dan tindakpenyelundupan yang di temukan akan mendapatkan sangsi yang maksimal sesuai hukum yang berlaku.Nah ini memang apa kita cantumkan di sini untuk mengantisipasi yang tadi itu kalau kita sudah antisipasitidak bocor tidak merembes ternyata banjir gitu..itu beberapa yang kita lihat pak Lili yang waktu di Batambeberapa laporan dari NGO dan apa dari laporan teman-teman bahwa ternyata barang yang ada dikawasan itu tidak hanya merembes tapi juga banjir nah ini perlu di lakukan pengawasan dan jugamemberikan Punishman ke teman-teman atau Lembaga-Iembaga yang sudah mendapatkan kekhususan didalam kawasan nah ininanti saya serahkan kepada Raker ini, makasih Pak.

KETUA RAPAT:Bagaimana pendapat Fraksi-fraksi sebelum pemerintah saya tawarkan penanya tambahan

Pelanggaran dan sangsi BAB ini karena kita tidak kalau kita Iihat nanti di dalam BAB-BABnya adakewajiban kita memang perlu ada sangsi tapi kalau saya usulkan ini kita Iihat saj di Raker nanti ee..apa kitalihat diPanja nanti...apakah dapat disetujui..?

RAMSE KAMARULZAMAN,MSc (F·PG):Saudara ketua saya kira perlu di putarlah tidak usah satu putaran selesai gitu yaa waktu itu

perdepatan kita Saudara Ketua bahwa kalau usul PKB perlu sangsi terhadap pelanggaran yang di lakukaninikan khususkan yang menyangkut tenaga kerja waktu itu kita bicarakan di sini oleh karenanya yangpertama kita sepakati yaa kita usulkan tidak usah BAB tersendiri yang menyangkut ini ya satu pasal sajayang kita masukan sehingga di mana nanti di masukannya jika perlu pemerintah menganggap dan kitamenganggap perlu ada pengaturan sangsi yang menyangkut ketenaqakeqaan ini kita masukan nantidisalah satu pasal tapi. Oleh karenanya kalau misalnya sudah secara keseluruhan undang-undang lainkanjuga sudah mengatur akan sangsi-sanksi itu nah ini sekarang, perdebatan kita yang kemarinkan jugameningkat ke situ kalau sudah undang-undang lain mengatur akan sangsi kita khawatir nanti bahwa ini bisatumpang tindih Over Lap tetapi ada usulan PDIP juga yang mengatur di sini yang menyangkut di BAB iniada usulan yang terbawah ini saya kira perlu juga kita putar soal ketentuan peralihan...itu terkait dengansanksi itu kalau kita berlakukan umum itu saya kira saudara ketua diputarlah.

KETUA RAPAT :Silahkan dari ini...yang mau nanggapin jadi ada juga usulan dari PDIP bahwa ada di ketentuan

peralihan seluruh ketentuan yang mengatur tentang ketentuan undang-undang penanaman Modal berlakupada kawasan ekonomi khusus kecuali di tentukan lain oleh undang-undang ini, karena di sana sudah adasanksi-sanksi juga sudah ada di sana gitu. Dimana kalau mengenai ini apa bu dari saya cuma memberiketerangan bukan pendapat mengenai yang dua setiap tindak penyelundupan itu karena di dalamsebelumnya ini tata laksana Impor itu di berlakukan Impor dan Ekspor bila di berlakukan, sehingga diatunduk kepada undang-undang 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan di sana sanksinya sudah sangat­sangat memadai supaya bisa kita lihat itu.

Hj. SAIDAH SAKWAN,MA (F·PKS) :Ya Pimpinan karena tadikan di bilang kita harus eksplisitkan di dalam sinikan karena ini khusus

gitu. Nah ini juga berlaku sebenarnya berlaku itu jadi tidak perlu harus ini lagi kalau perlu kita cantumkan didalam..memang terutama kita adalah kita melihat sistem pengawasannya ini. ..pengawasan kawasan ini...gitu kalau bisa diekplisitkan ini di sini yaa nanti kita cari rumusan yang lebih bagus, makasih.

DR. H. ANWAR SANUSI,SH,SE,MM (F·PPP) :Terima kasih jadi memang secara umum kalau undang-undang in; kaedah atau norma secara

umum memang namanya kaedah itu rentetannya itu sanksi ada norma dan sanksi itu secara umum apalagikita memang BAB III dan BAB IV inikan belum kita bahas kita juga belum tahu apakah memang di dalamBAB III dan BAB IV ini ada perlu memang ada suatu pelanggaran-pelanggaran atau sangsi memang betulsaya Iihat kaedah itukan mengatur dan memaksa kalau yang mengatur memang ada undang-undangmisalnya tenaga kerja undang-undang Kepabeanan dan lain sebagainya memang sudah ada sanksinya disana tetapi kalau memang yang memaksa di dalam kaidah-kaidah di dalam undang-undang kawasanekonomi khusus ini tentunya itu juga bisa di berikan sangsi dalam BAB khusus oleh sebab itu rasanya perlu

19

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

di perdalam dikaji ya..nanti di situ kembali kalau memang tidak di perlukan ya..kami juga tidak perlu tapikalau memang harus ada di sini itu juga memang sangatdiperlukan saya kira itu saja, makasih.

KETUA RAPAT:Bagaimana kalau penambahan BAB pelanggaran sanksi dan peran serta masyarakat ini kita

bahas di tingkat Panja, setuju saya kira DIM NO.309 sampai dengan 316 kita perdalam di Panja kemudiantadi ketentuan penutup itudari kata pengantar dari Ibu Menteri tadi bahwa pada prinsipnya setuju undang­undang 37 itu tidak di cabut dan ini kita ketentuan penutup nanti diTimus kita drafting ulang dan juga ada diketentuan itu Bu juga bukan hanya pasal 37 tetapi ada juga ada usulan dari Fraksi PDl.P kemarin itu bahwamengenai Badan Pengusahaan. Badan Pengusahaannya antara yang pada kawasan perdagangan Bebasdan Pelabuhan bebas itu di atur sendiri aleh peraturan pemerintah supaya kita tidak kita paku itu di siniharus sarna dengan KEK karena belum tentu ini sarna kita beri kesempatan pada pemerintah melihatpelaksanaannya nanti di atur lebihlanjut lagi peraturan pemerintah, tidak harus harus kita samakan ini adausul dari PDIP kemarin mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengusahaan pada kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas kedudukan tugas, tanggung jawab serta sumber pembiayaannyadi atur lebihlanjut oleh peraturan pemerintah. Jadi yang hanya di tetapkan sarna itu baru DewanKawasannya jadi Dewan Pengusahaannya itu karena sekarangkan masih masa transisi ini Bu, dari Otaritake ini biarkanlah dulu Pemerintah yang menilai nanti apakah harus sarna dengan KEK atau tidak itu nantilahjangan kita patak karena kalau kita Patak di sini nanti tahu-tahu harusnya tidak bisa sarna terpaksa kitamerubah Undang-undang saya kira itu, saya kira pada intinya sudah kita apa. sekarang ketentuan penutupkita re-drafting ulang saya kira dengan demikian.

DRS. ZULKIFLI HALlM,Msi (F-PAN):Saya Ketua, Panja sampai 330 Panja

KETUA RAPAT :Oyaa pasal 330 itu katanya tunggu nanti tanggal 8April. ..

DRS. ZULKIFLI HALlM,Msi (F-PAN) :Tambah Panja juga itu..?

KETUA RAPAT :Tanggal ...Juli..Panja... 330, 331 itu...

DRS. ZULKIFLI HALlM,Msi I F.PAN :Enggak di Panjakan saja Ketua..?

KETUA RAPAT:Itulah saya kira tadi pembahasan kita sehingga acara kita pertama telah selesai maka pada acara

yang kedua yaitu pembentukan Panja maka apakah pada rapat ini kita setuju untuk dibentuk Panja?

RAPAT: SETUJU

KETUA RAPAT :Oleh karena itu kami meminta pada Fraksi-fraksi untuk mengajukan nama-namanya kepada

sekretariat mengenai ini saya kira kita segera memulai dan mungkin setelah ada tadi permintaan daribeberapa Fraksi setelah Pilpres dulu baru kita mulai Panja mungkin akan kita pergunakan masa ini karenamulai tanggal dua kita mulai reses, tanggal tiga kita mulai Reses dan kemudian setelah Pilpres mungkinnanti kita mempergunakan apabila di mungkinkan kita mempergunakan waktu Reses itu untuk Panjasehingga kita harapkan pada waktu masuk permulaan masa persidangan di agustus pertengahan itu kitasudah bisa mengajukan kepada Bamus mengenai Jadwal pengesahaan RUU ini sudah bisa di masukanjadwal pembicaraan tingkat kedua ini.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN :Maaf bisa di ulang?

20

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Jadi kita melihat kemungkinan nanti pada waktu Reses yaa, setelah Pilpres kita melakukan Panja

sehingga pada waktu di mulainya masa persidangan terakhir DPR masa ini itu di pertengahan BulanAgustus kita sudah menyelesaikan pembicaraan tingkat pertama dan kemudian mengajukan jadwal kepadaBamus untuk pengesahaan pembicaraan tingkat dua atau Paripurna saya kira apakah dapat di setujui?

RAPAT: SETUJU

KETUA RAPAT:Saya kira dengan mengucapkan Hamdallah, Alhamdullilahhirobill'amin. Rapat inisaya tutup.

RAPAT DI TUTUP PADA PUKUL: 12:45 WIB

Jakarta, 24 Juni 2009.

SEKRETARIS RAPATPANSUS RUU TENTANG KEK,

lTDDRS. HELMIZARNIP. 210001447

21

ARSIP D

AN DOKUMENTASI