perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis … · 2013. 7. 22. ·...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TERDAKWA

DI PERSIDANGAN DENGAN ALASAN DALAM PEMERIKSAAN

DI DEPAN PENYIDIK TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM

DAN KEKUATANNYA SEBAGAI BAHAN PEMERIKSAAN

DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENGHASUTAN

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 2336/Pid.B/2008/JKT.PST)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

P. JEFRI LEO CANDRA S.

NIM.E0007176

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user


commit to user

PERNYATAAN

Nama : P. Jefri Leo Candra S

NIM : E0007176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) yang

berjudul : TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN BERITA

ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN

DENGAN ALASAN DALAM PEMERIKSAAN DIDEPAN PENYIDIK

TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DAN KEKUATANNYA

SEBAGAI BAHAN PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA

PENGHASUTAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO.

2336/Pid.B/2008/JKT.PST) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan

karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberita dan citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya

tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar sarjana yang saya peroleh dari Penulisan

Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 5 Juli 2011

Yang membuat pernyataan

P. Jefri Leo Candra Saragih

NIM.E0007176


commit to user

MOTTO

“Mintalah maka akan diberi kepadamu; carilah maka kamu

akan mendapat; ketoklah maka pintu dibukakanbagimu. Karena setiap orang

yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap

orang mengetuk, baginya pintu dibukakan”

( Injil Matius 7:7-8)

Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh

direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri (Ibu Kartini).

I know that the greatest women in the world is MY MOM (NN).

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing)

Dalam menjalani hidup ini kita harus selalu ingat siapa diri kita, mau kemana

kita melangkah, dan apa tujuan hidup kita (ayahanda dan ibundaku)

Kita belum pernah mendengar siapapun tersandung ketika sedang duduk, karena

itu, jalanlah terus meskipun kita tersandung dan jangan berhenti. Menyerah itu

hal mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi tetap bertahan di kala

semua orang menganggap kita akan gagal, itulah kekuatan sukses (NN)


commit to user

PERSEMBAHAN

Sebuah pemikiran yang begitu tulus dan sederhana ini Penulis persembahkan

kepada:

TuhanYesus Kristus, Sang Maha Segalanya,

Bapak (H. Saragih) dan Mamak (E.Sihaloho) tercinta,

Adik-adikku Alexander Saragih dan Roy Saragih

Komusema FH UNS,

Rakhmalita Arlini (si calon dokter)

&

Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah

melimpahkan rahmat dan nikmat beserta petunjuk-Nya sehingga Penulis akhirnya

dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “TINJAUAN

YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN BERITA ACARA

PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN DENGAN

ALASAN DALAM PEMERIKSAAN DIDEPAN PENYIDIK TIDAK

DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DAN KEKUATANNYA SEBAGAI

BAHAN PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA


2336/Pid.B/2008/JKT.PST)”.

Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidaklah

mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-

besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang

telah membantu menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

3. Bapak Kristiyadi, S.H.,M.Hum dan Bapak Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H.

selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bantuan dan

arahan untuk membimbing Penulis, memberikan bantuan moril kepada

Penulis agar dapat menjadi sarjana cerdas dan pekerja keras dan juga selaku

pembimbing Moot Court KOMUSEMA yang telah mencurahkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk kelangsungan Moot Court FH UNS tercinta.

4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.H yang telah memberikan arahan awal

kepada penulis untuk segera mendaftarkan penulisan hukum ini.


commit to user

5. Bapak Gusdan Hanung, S.E, S.H, M.H (Alm) dan Bapak Mohammad Adnan,

S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menuntut ilmu

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis selama

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak dan Ibu Karyawan serta segenap staf Tata Usaha, Bagian Pendidikan,

Bagian Kemahasiswaan, Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, dan Bagian

Keamanan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Bapak dan Mamak (H. Saragih dan E. Sihaloho) tercinta yang telah

memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada Penulis, juga doa yang tiada

pernah putus sehingga membuat Penulis senantiasa tenang dan tetap

semangat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

9. Adik-adikku tersayang, Alexander Saragih dan Roy Saragih yang telah

mendorong penulis untuk segera menyelesaikan PenulisanHukum ini.

10. Tulangku AKP. J. Saragih yang telah mendorong penulis untuk masuk

Fakultas Hukum UNS dan selalu mendukung dan memberikan bimbingan

kepada Penulis.

11. Namboru dan Amangboru Gisel yang mau mengantarkan penulis untuk daftar

ulang di Kampus UNS.

12. Seluruh Keluarga Besarku yang telah mendukung secara Moril dan Spritual

13. Rakhmalita Arlini, terima kasih telah menemaniku, juga doa dan dukungan

yang selalu membuat Penulis bersemangat untuk segera menyelesaikan

kuliah.

14. Keluarga Dian Saragih, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

15. Segenap Biro Hukum Sekretariat Negara R.I: Bapak Bigman, Ibu Rohana,

Mbak Pipit, Mas Prabu, Mas Doni, Mbak Rengga, Kang Egi, terimakasih

buat bantuan dan dukungannya.

16. Keluarga Besar Moot Court Community FH UNS: Hifni, Lina, Adhi, Citra,

Elvira, Tanty, Rere (KCB sejati), Corry (PH sejati, hehe...), Maya, Bembi,


commit to user

Yuda, Mas Nur, Cindhy, Tian, Erika, Vita, Vetty, Galuh, Anik, Riris, Orin,

Yanuar “si Korea”, Naris, Ines, teruskan perjuangan kalian.

17. Buat temen begadang :Hifni, Hengki, Galih, Hage trima kasih selalu bias

menjadi tempat curhat.

18. Teman-teman Geng Happy Heboh dan Teman kelompok Ospek: Giska

Talisha, Ayu Nindya Modjo, Tri Suryani, Wah Estuning, Oki Krinanditya,

Hapsoro Widyo Kusumo, Hafid, Andang Aprianto, Penden, Mat Roffi alias

Pakde, Betha alias Bude, Eka, Ginuk, Dian, Yurisa.

19. Buat mbak Yurista (tante) dan Mbak Mega (Nenek) yang sudah mau

memberikan banyak masukan dan pengalaman hidup buat penulis agar bias

lebih baik.

20. Teman-teman Magangku: Lulu (jangan Gala uterus), Eki (The jack sejati).

21. Teman-teman kost yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi tempat

berbagi: mas Yudi, mas Wawan, mas Tona, Habib, Pak dokter Fahmi, Mas

Teko,

22. Seluruh keluarga besar Angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

23. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penulisan Hukum ini yang

tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih

jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu,

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan

Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, 5 Juli 2011

Penulis


commit to user

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................ i

Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii

Halaman Pengesahan Penguji .................................................................... iii

Halaman Pernyataan ................................................................................... iv

Motto .......................................................................................................... v

Halaman Persembahan ............................................................................... vi

Kata Pengantar ........................................................................................... vii

Daftar Isi ..................................................................................................... x

Daftar Gambar ............................................................................................ xii

Abstrak ....................................................................................................... xiii

Abstract ...................................................................................................... xiv

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 7

E. Metode Penelitian ........................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................... 13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 15

A. Kerangka Teori ............................................................................... 15

1. Tinjauan Umum tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa

dan Hak-Hak Terdakwa

a. Pencabutan Keterangan Terdakwa ..................................... 15

b. Hak-Hak terdakwa yang diatur KUHAP ............................ 16

2. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penasihat Hukum

a. Pengertian Penyidikan ........................................................ 19

b. Pengertian Penasihat Hukum .............................................. 20

3. Tinjauan tentang Pembuktian dan Alat Bukti


commit to user

a. Pengertian Pembuktian ....................................................... 20

b. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP ............................... 27

B. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 41

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 43

A. Hasil Penelitian ............................................................................. 43

1. Deskripsi Kasus ........................................................................ 43

2. Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara

Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST

Berbentuk Dakwaan Kumulatif .............................................. . 44

3. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dalam

Persidangan .............................................................................. 44

4. Tuntutan Penuntut Umum ........................................................ 51

5. Fakta-Fakta Hukum dalam Putusan yang Berkaitan Dengan

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ................... . 53

6. Kutipan Beberapa Pertimbangan Hakim Mengenai

Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ....................................... 54

7. Putusan Hakim Jakarta Pusat Terhadap Perkara

Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST .................................... . 55

B. Pembahasan ................................................................................... 56

1. Analisis PencabutanKeterangan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan

Perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST ........................ 56

2. Analisis Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Yang dicabut Oleh Terdakwa Sebagai Bahan Pemeriksaan ... 72

BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 78

A. Simpulan ......................................................................................... 78

B. Saran ............................................................................................... 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR


commit to user

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ............................................................. 41

Gambar 2. Skematik Hak Pendampingan Penasihat Hukum Terhadap

Pencabutan BAP Oleh Terdakwa ........................................................... 57

Gambar 3. Stematik Kekuatan BAP Sebagai Bahan Pemeriksaan ......... 73


commit to user

ABSTRAK

P. Jefri Leo Candra S., E0007176. 2011. TINJAUAN YURIDIS

PENCABUTAN KETERANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN DENGAN ALASAN DALAM

PEMERIKSAAN DIDEPAN PENYIDIK TIDAK DIDAMPINGI

PENASIHAT HUKUM DAN KEKUATANNYA SEBAGAI BAHAN

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENGHASUTAN

(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 2336/Pid.B/2008/JKT.PST.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan oleh

penyidik tanpa didampingi penasihat hukum dapat menjadi alasan bagi terdakwa

untuk mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan

dalam perkara penghasutan Nomor: 2336/Pid.B/2008/JKT.PST dan kekuatan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut oleh terdakwa sebagai bahan

pemeriksaan dalam perkara penghasutan Nomor: 2336/Pid.B/2008/JKT.PST.

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang

memberikan preskriptif mengenai mengenai pencabutan keterangan terdakwa

dengan alasan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan kekuatan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pemeriksaan perkara nomor

2336/Pid.B/2008/JKT.PST yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi

kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan

hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan pola berpikir deduksi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan

terdakwa dalam putusan perkara Perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST

ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan

keterangan yang dilakukan oleh terdakwa FERRY JOKO JULIANTONO, SE,

Ak.Msi dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis

tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut

harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-

bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat

dibuktikan oleh hakim. Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan

pemeriksaan, jika pencabutan diterima maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

dianggap tidak benar dan keterangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim

adalah keterangan yang diutarakan oleh terdakwa dalam persidangan. Sedangkan

apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa (tersangka)

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan sebagai bahan

pemeriksaan dalam persidangan

Kata kunci: Pencabutan Keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan (BAP).


commit to user

ABSTRACT

P. Jefri Leo Candra S, E0007176. 2011. JURIDICAL OVERVIEW

REVOCATION INTERROGATION (BAP) IN COURT BY DEFENDANT

WITH REASON IN INTERROGATION IN FRONT OF INVESTIGATORS

ARE NOT ACCOMPANIED BY LEGAL ATTORNEY AND STRENGTH

AS MATERIAL EXAMINATION IN THE TRIAL OF INCITEMENT

CASE (CASE STUDY IN DECISION NO.2336/Pid.B/JKT.PST). Faculty of

Law Sebelas Maret University.

The purpose of this writing is to know interrogation without legal attorney

may be the reason by defendant to revoke the statement interrogation (BAP) in the

trial and strength interrogation (BAP) is repelead by the defendant as the material

examination in the trial of incitement case on decision NO.2336/Pid.B/JKT.PST.

This law essay including kind of normative law research that give a

prescriptive about revocation of defendant's testimony with reason in interrogation

in front of investigators are not accompanied by legal attorney and strength as

material examination in the trial of incitement case (case study in decision

NO.2336/PID.B/JKT.PST). Technique collecting of material law is doing by

library research to collect and arrange material law that relate with the problem

which researched, and the way is by inventarization and learning The Rules,

Books, Essays and documents that relate with the problem that researched by the

writer. In addition syllogism method with a pattern of thinking of deduction.

The result that can be got from this research is revocation of defendant’s

testimony in a case decision No: 2336 / Pid.B / 2008 / JKT.PST rejected or not

accepted by the Panel of Judges for the revocation by defendant testimony made

by FERRY JOKO JULIANTONO, SE, Ak.Msi is unfounded and illogical. Basic

and logical means that the reason underlying the revocation must be able to be

verified reinforced or supported by other evidence showing that the reason for

revocation are true and veriable by the judges. Strength of Interrogation (BAP) as

a material examination, if the revocation is received so Interrogation (BAP) can

considered not correct and information that are reasoning by the Panel of Judges

is expressed by the defendant's testimony at trial. Whereas if the repeal is rejected

by the judge, then the description of the accused (suspect) in interigation (BAP)

can be used as aningredient in the trial examination.

Key word: Revocation of Defendant’s Testimony, Interrogation (BAP)


commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materiil merupakan hukum memuat aturan-aturan yang

menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana (Rofikah,

1999:3). Hukum materiil ini disandingkan dengan hukum formil. Hukum formil

bertujuan untuk menegakkan hukum materiil itu jika terjadi pelanggaran atas

hukum materiil. Sistem hukum formil juga dikenal dengan criminal justice system

(Yesmil Anwar dan Adang, 2009:33). Pengaturan hukum formal dalam sistem

hukum di negara Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Pengaturan hukum formal tersebut berisi seluruh aturan proses

penyelesaian hukum maupun aturan pokok mengenai bentuk dan sanksi perbuatan

atau tindak pidana yang merugikan orang lain maupun yang tidak sesuai dengan

kaidah moral serta ketertiban umum diatur dalam kedua kitab tersebut (Yesmil

Anwar dan Adang, 2009:33).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat dikatakan sebagai

landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja

dengan baik dan mengedapankan Hak Asasi Manusia (Yesmil Anwar dan Adang,

2009:64). Asas presumption of innonce merupakan salah satu penerapan

pentingnya menjunjung hak asasi manusia dalam hukum pidana. Adanya jaminan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara

pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Hal ini senada dengan

pandangan Paul R. Dubinsky dalam tulisannya yang mengatakan ”Like the

harmonization of procedural law, the movement to advance international human

rights is in flux” (harmonisasi hukum prosedural, gerakan untuk memajukan hak

asasi internasional) (Paul R. Dubinsky, 2005:225).

Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur Hak asasi

terdakwa sebagai manusia yang dimaksud antara lain persamaan dimuka hukum


commit to user

(Pasal 6), tidak diperlakukan sewenang-wenang (Pasal 9), memperoleh pengadilan

yang adil (Pasal 10), dilindungi sebelum dinyatakan bersalah (Pasal 11), dan tidak

diintervensi kehidupannya oleh negara (Pasal 12). Selain hak yang tidak

tercantum dalam DUHAM tersebut, beberapa hak lainnya yang diatur dalam

Kovenan ini adalah hak atas pengadilan yang jujur (Pasal 14), perlindungan dari

kesewenang-wenangan hukum pidana (Pasal 15), hak atas pengakuan sebagai

subyek hukum dimanapun berada (Pasal 16) (Isharyanto, 2006:10-12).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggangkat dan

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukannya yang ”berderajat”,

sebagai mahluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.

Tersangka dan terdakwa dalam KUHAP telah ditempatkan dalam posisi his entity

and dignity as a human being, yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur

kemanusiaan (M. Yahya Harahap 2006:2). Selain asas praduga tak bersalah

(presumtion of innocent), dalam KUHAP diatur juga hak tersangka dan terdakwa

lainnya yaitu:

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban didepan hukum (equality

before the law). Tersangka dan terdakwa harus diperlakukan sama tanpa

membedakan pangkat, golongan dan lainnya (entitled without any

discrimanation to equal of the law).

2. Hak untuk menyiapkan pembelaan. Dalam KUHAP memberikan hak kepada

tersangka untuk didampigi oleh penasihat hukum dan penasihat hukum

tersebut dapat berbicara dengan tersangka atau terdakwa tanpa didengar oleh

penyidik atau aparat hukum lainnya (within sight not within hearing).

3. Kesalahan seseorag harus dibuktikan dalam sidang yang bebas, tidak

memihan (impartiality), dan jujur (fair trial) (M. Yahya Harahap 2006:3).

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang

pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dengan

pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana (M. Yahya

Harahap. 2006:273). Pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-

undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa


commit to user

(Syaiful Bakhri, 2009:2), maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan

sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus

dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana (Syaiful Bakhri,

2009:2). Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan,

penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di

sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah

pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan,

terutama bagi hakim.

Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai batas minimum

kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut

undang-undang (Syaiful Bakhri, 2009:28).

Keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa

pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian

terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada

kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh

terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak

pidana yang didakwakan kepadanya. Keterangan di muka penyidik dan

keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di

muka penyidik disebut keterangan tersangka sedangkan keterangan yang

diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa (Martiman

Prodjohamidjojo.1984:137).

Terdakwa sering mencabut keterangannya di persidangan yang

diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam

Berita Acara Penyidikan (BAP). Alasan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat

memberikan keterangan di hadapan penyidik, tersangka tidak didampingi oleh


commit to user

penasihat hukum yang merupakan hak tersangka yang telah diatur dalam

KUHAP. Perlakuan lain yang menjadi alasan pencabutan keterangannya yakni

dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui

tindak pidana yang didakwakan kepadanya (intimidasi). Begitulah selalu alasan

yang yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di

sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2006:325).

Pengakuan yang bagaimanapun jelasnya dan tercatat dalam Berita Acara

Penyidikan (BAP), akan (selalu) dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan

dengan berbagai alasan dan hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui

kebenarannya. (anonim.pencabutan BAP terdakwa.www. tempo interaktif. com,

diakses pada tanggal 26 november 2010, pukul 13.41 wib).

Hal ini dapat kita lihat pada kasus Nasruddin. Tidak hanya menolak

bersaksi, eksekutor pembunuhan Nasrudin juga mencabut seluruh keterangannya

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Alasan pencabutan karena terdakwa

mengaku berada dalam tekanan penyidik saat memberikan keterangan.

Persidangan dengan terdakwa Daniel Daen Sabon di Pengadilan Negeri

Tangerang Jl. TMP Taruna, Banten, keempat terdakwa yakni; Eduardus Ndopo

Mbeta, Hendrikus Kia Walen,Fransiskus Taden Kerans, dan Heri Santoso yang

diminta menjadi saksi bagi Daniel daen, menolak untuk memberikan kesaksian.

Pencabutan itu juga dilakukan oleh Hendrikus, Fransiskus, dan Heri di Berita

Acara Pemeriksaan (BAP). Alasan pencabutan keterangan di Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) karena terdakwa mengaku dalam tekanan atau intimidasi saat

memberikan keterangan. Atas tindakan keempat terdakwa tersebut, Majelis

Hakim meminta Jaksa menghadirkan penyidik yang memeriksa keempat terdakwa

itu saat pemberkasaan BAP (Anonim, 2010).

Secara yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat

pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung

dan disertai alasan yang mendasar dan logis (M. Yahya Harahap, 2006:326).

Melihat pernyataan di atas proses pencabutan keterangan terdakwa mudah


commit to user

dilakukan dan tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah

demikian karena ternyata dalam praktik di persidangan pencabutan begitu banyak

menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan

pencabutan keterangan terdakwa, di persidangan hakim tidaklah mudah menerima

alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah

mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal

digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan

sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP (Darwin Prinst, 1998:145).

Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu

mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi

alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan (M. Yahya

Harahap, 2006: 323).

Masalah pencabutan keterangan terdakwa akan menimbulkan

permasalahan lain, yakni bagaimana ketentuan hukum terhadap pencabutan

keterangan terdakwa dalam persidangan (ketentuan hukum berarti dasar hukum

dilakukannya pencabutan keterangan terdakwa, faktor – faktor penyebab

dilakukannya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan), implikasi

pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti. Berdasarkan uraian di atas,

penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN BERITA

ACARA PEMERIKSAAN (BAP) OLEH TERDAKWA DI PERSIDANGAN

DENGAN ALASAN DALAM PEMERIKSAAN DIDEPAN PENYIDIK

TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DAN KEKUATANNYA

SEBAGAI BAHAN PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA


2336/Pid.B/2008/JKT.PST)”.


commit to user

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya,

maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang timbul dan akan dipecahkan

secara jelas dan sistematis.

Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang

akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan

mencapai tujuan yang diinginkan. Perumusan masalah yang penulis ketengahkan

meliputi :

1. Apakah pemeriksaan oleh penyidik tanpa didampingi penasihat hukum dapat

menjadi alasan bagi terdakwa untuk mencabut keterangan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) di persidangan dalam perkara penghasutan Nomor:

2336/Pid.B/2008/JKT.PST?

2. Bagaimanakah kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut oleh

terdakwa sebagai bahan pemeriksaan dalam perkara penghasutan Nomor:

2336/Pid.B/2008/JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai

secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti

explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau untuk membantu

memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan

arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan Objektif

a. Mendeskripsikan hak terdakwa diperkenankan untuk mencabut

keterangannya dalam persidangan karena tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum.


commit to user

b. Mendeskripsikan implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa

terhadap kekuatannya sebagai bahan pemeriksaan dalam persidangan

perkara penghasutan Nomor: 2336/Pid.B/2008/JKT.PST.

2. Tujuan Subjektif

a. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta

pemahaman aspek yuridis pada teoritik dan praktik dalam lapangan hukum

khususnya terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam pengadilan

karena tidak didampingi Penasihat Hukum.

b. Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar

dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan dapat memberikan manfaat

yang berguna terutama pada ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara

pidana yang berkaitan dengan pembuktian.

b. Menambah literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah serta

pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk

memberikan suatu deskripsi jelas mengenai pemecahan permasalahan yang

akan dipecahkan oleh penulis.

c. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh

penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.


commit to user

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu seoarang

terdakwa diperbolehkan atau tidak untuk mencabut keterangannya

dikarekanakan saat penyidikan tidak didampingi penasihat hukum pada

kasus penghasutan pada putusan No.2336/Pid.B/2008/JKT.PST serta apa

implikasinya terhadap kekuatan alat bukti didalam persidangan.

b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam

bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

c. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah

dengan kenyataan di lapangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35). Dua syarat utama

yang harus dipenuhi sebelum melakukan penelitian dengan baik dan dapat

dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep

dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2008:

26). Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang

digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar

ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi

dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2008: 28).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan

metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, penelitian penulis ini

termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pengertian hukum


commit to user

normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal

research), yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based)

yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer

dan sekunder.

Penelitian hukum nenurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

normatifnya (Johnny Ibrahim, 2008: 57). Pendapat ini kemudian dipertegas

oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara

kerja ilmu hukum normatif adalah pada objeknya, objek tersebut adalah

hukum yang terutama terdiri atas kumpulan peraturan-peraturan hukum yang

bercampur aduk merupakan chaos tidak terbilang banyaknya peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan ilmu hukum

(normatif) tidak melihat hukum sabagai suatu chaos atau mass of rules tetapi

melihatnya sebagai suatu structured whole of system (Johnny Ibrahim, 2008:

57).

Penulis memilih penelitian hukum yang normatif, karena menurut

penulis, sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder

yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Selain itu,

menurut Johnny Ibrahim, berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis terhadap tinjauan yuridis pencabutan keterangan berita acara

pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa di persidangan dengan alasan dalam

pemeriksaan di depan penyidik tidak didampingi penasihat hukum dan

kekuatannya sebagai alat bukti dalam persidangan perkara penghasutan,

dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif yang merupakan ciri khas

penelitian hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2008: 127). Oleh karena itu,

berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum

normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan objek kajian atau isu

hukum yang diangkat.


commit to user

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum tentunya sejalan dengan sifat penelitian hukum

itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskripitif,

artinya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di

dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin

ilmu lain yang objeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22).

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskriptif mengenai

tinjauan yuridis pencabutan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh

terdakwa di persidangan dengan alasan dalam pemeriksaan di depan penyidik

tidak di damping penasihat hukum dan kekuatannya sebagai alat bukti dalam

persidangan perkara penghasutan.

3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian

normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian yang digunakan ,

antara lain pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus

(case approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan

perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggunakan

pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan studi kasus

terhadap putusan No.2336/Pid.B/2008/JKT.PST dalam perkara penghasutan.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan

sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki

mengatakan bahwa pada dasarnaya penelitian hukum tidak mengenal adanya

data tetapi yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini yang


commit to user

digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum

sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer dalam

penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni

Putusan NO. 2336/Pid.B/2008/JKT.PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki,

2005: 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan yang

akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis

para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya

yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum

dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen

resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan

yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut

kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang di dalam

penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi

pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang diperlukan.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), maka

penulis akan menggunakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum


commit to user

tetap (inkrah van gewijde) (Peter Mahmud Marzuki: 94) yakni putusan

pengadilan Jakarta pusat no. 2336/Pid.B/2008/JKT.PST.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah

hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Bahan yang telah terkumpul dalam

penelitian ini dianalisis dengan metode silogisme dengan pola berfikir

deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan

premis mayor, kemudian diajukan premis minor dari kedua premis ini

kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki,

2010:47). Artinya bahwa melakukan penglahan analisis bahan dengan

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalah konkret yang sedang diteliti.

Dalam penulisan ini, premis mayor adalah Kitab Udang-udang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) dan ditarik kepada premis minor yakni permasalahan

mengenai pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh

terdakwa dalam persidangan dengan alasan tidak didampingi oleh penasihat

hukum saat tahapan penyidikan, lalu akan ditarik kesimpulan dari kedua

premis tersebut,

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi,

penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan menggunakan

sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab satu akan diuraikan mengenai latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metodologi

penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk


commit to user

memberikan pemahaman mendalam terhadap isi

penelitian secara garis besar.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab dua penulis akan menguraikan hal-hal

yang berhubungan dengan kerangka teori dan

kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam

kerangka teori, akan diuraikan mengenai Tinjauan

Umum tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa

dan Hak-Hak Terdakwa, yang meliputi Pencabutan

Keterangan Terdakwa; dan Hak-hak terdakwa yang

diatur dalam KUHAP. Kemudian, diuraikan

mengenai tinjauan umum tentang Penyidikan dan

Pengertian Penasihat Hukum yang meliputi

pengertian penyidikan dan pengertian mengenai

Penasihat Hukum. Selanjutnya diuraikan mengenai

pembuktian dan alat bukti, yang meliputi pengertian

pembuktian; dan alat bukti yang sah menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keseluruhan uraian dapat memudahkan pembaca

membaca dan memahami mengenai pencabutan

keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh

terdakwa di persidangan dengan alas an dalam

pemeriksaan di depan penyidik tidak didampingi

penasihat hukum dan kekuatannya sebagai bahan

pemeriksaan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB III penulis akan menguraikan mengenai

pembahasan dan hasil yang diperoleh dari penelitian

berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat


commit to user

dengan menggunakan tinjauan pustaka sebagai

pisau analisisnya, dua pokok permasalahan yang

diangkat adalah Apakah pemeriksaan oleh penyidik

tanpa didampingi penasihat hukum dapat menjadi

alasan bagi terdakwa untuk mencabut keterangan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan

perkara penghasutan dan Bagaimanakah kekuatan

keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang

dicabut oleh terdakwa sebagai alat bukti dalam

perkara penghasutan.

BAB IV Penutup

Bab IV ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan

penulisan hukum. Pada bab ini, berisikan simpulan

dari pembahasan rumusan masalah hasil penelitian

dalam penulisan hukum dan disertai saran yang

didasari dari simpulan hasil penelitian tersebut.


commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa dan Hak-

Hak Terdakwa

a. Pencabutan Keterangan Terdakwa

Umumnya, banyak pihak atau terdakwa yang mencabut

keterangannya (keterangan terdakwa) dalam persidangan yang

disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Ditinjau dari segi bahasa,

pencabutan keterangan terdakwa berarti suatu proses atau keadaan

dimana terdakwa menarik kembali pernyataannya atas apa yang dia

utarakan dalam tingkat penyidikan (Berita Acara Pemeriksaan)

dikarenakan hal-hal tertentu. Pencabutan keterangan terdakwa dilakukan

atas alasan yang sah dan bukti yang konkret. Umumnya, faktor-faktor

yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :

1) Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada

dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995.

2) Tidak didampingi oleh penasihat hukum.

3) Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita

acara pemeriksaan.

4) Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam

penyidikan (Syaiful Bakhri, 2009:69).

Penilaian alasan pencabutan keterangan terdakwa itu didasarkan

atas alat bukti dan jika alasan pencabutan itu terbukti maka pencabutan

itu bisa dikabulkan jika pencabutan itu tidak beralasan maka dapat

ditolak, dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalam

memberikan keterangan hal ini senada dengan apa yang tertuang dalam

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan

Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K / Kr / 1959 yang

menjelaskan: “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di


commit to user

sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan

petunjuk tentang kesalahan terdakwa” (Syaiful Bakhri, 2009:70).

Proses pembuktian terhadap alasan pencabutan keterangan

terdakwa itu diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum. Hal ini

bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi dasar dilakukannya

pencabutan itu, dan bagi penuntut sendiri dapat menguatkan apa yang

menjadi dakwaannya dalam persidangan.

Ditinjau dari segi pengertian bahasa, terdapat ada perbedaan makna

antara “pengakuan” dan “keterangan” (Syaiful Bakhri, 2009:66). Pada

pengakuan, terasa benar mengandung suatu “pernyataan” tentang apa

yang dilakukan seseorang sedang pada “keterangan” terasa kurang

menonjol pengertian pernyataan. Pengertian yang terkandung pada kata

“keterangan” lebih bersifat suatu “penjelasan” akan apa yang dilakukan

seseorang (M. Yahya Harahap, 2003:318).

b. Hak-Hak Terdakwa yang Diatur dalam KUHAP

Terdakwa atau tersangka belum dianggap bersalah sebelum adanya

putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (presumtion of

inoucent). Jaminan ini untuk memberikan hak- hak terdakwa dalam

proses peyidikan samapai pemeriksaan dalam persidangan. Hak-hak

terdakwa tersangka yag diatur dalam KUHAP yaitu:

1) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (vide : Pasal 50

KUHAP);

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan

dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah

menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka

atau/terdakwa:

a) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;

b) Berhak segera diajukan kesidang pengadilan;

c) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan

(speedy trial right)


commit to user

2) Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (vide

: Pasal 51 ayat (1) KUHAP);

Hal ini dimaksukan agar terdakwa mengerti secara jelas dan

rinci sehingga tersangka dapat melakukan pembelaan atas apa yang

telah disangkakan kepadanya.

3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik

(vide : Pasal 52 KUHAP);

Tidak hanya memberikan keterangan saat proses penydikan,

dalam tahapan pemeriksaan persidangan pun terdakwa bebas

dalam memberikan keterangannya. Keterangan ini dapat diartikan

keterangan yang menguntungkan dirinya ( M. Yahya Harahap,

2003:332). Pasal 52 KUHAP ini menurut M. Yahya harahap belum

dapat menjamin akan adanya pencabutan keterangan terdakwaa

saat pengadilan karena ketentuan Pasal 52 KUHAP merupakan

ketentuan semu selama mentalitas aparat penegak hukum tidak

meyesuaikan dengan semangat dan jiwa yang dikehendaki

KUHAP ( M. Yahya Harahap, 2003:332).

4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa ( vide: Pasal 53 ayat (1) Jo.

Pasal 177 ayat (1) KUHAP);

Hak mendapatkan Juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat

pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam

pemeriksaan pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin

bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk membela

kepentingannya, jika terhadapnya diajukan dan dituduhkan

sangkaan dan dakwaan yang tak dimengerti olehnya ( M. Yahya

Harahap, 2003:333).

5) Hak atas bantuan Hukum ( vide Pasal 54 KUHAP);

Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa

berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa

orang penasihat hukum, pada:


commit to user

a) Setiap pemeriksaan;

b) Dalam setiap waktu yang diperlakukan ( M. Yahya Harahap,

2003:332).

Ketentuan Pasal 54 memberi hak kepada tersangka atau

terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan

penyidikan dimulai. Kalau dikaji lebih dalam ketentuan ini masih

mengandung kelemahan. Dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP,

kelemahan itu dapat dilihat dari dua segi. Dari segi kualitas,

bantuan penasihat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum

ketingkat wajib. Artinya mendapatkan bantuan hukum dalam setiap

tingkatan pemeriksaan masih tergantung pada kemauan

tersangka/terdakwa itu sendiri. Akan berubah ketingkat wajib

apabila sangkaan atau dakwaan yang disangkakan diancam dengan

tindak pidana dengan hukuman mati atau hukuman lima belas

tahun. Hal yang paling tragis hak mendapatkan dan didampingi

penasihat pada tingkat penyidikan dianulir oleh ketentuan Pasal

115 KUHAP.

Keikutsertaan penasihat hukum dalam tahap penyidikan

hanya bersifat fakultatif dan pasif ( M. Yahya Harahap, 2003:333).

Fakultatif artinya seperti yang dijabarkan sebelumnya, sedangkan

pasif artinya penasihat hukum saat mendampingi tersangka pada

tahap penyidikan hanya sebagai penonton. Kedudukan dan

kehadirannya hanya sebatas melihat, menyaksikan dan

mendengarkan (sithin sight without hearing)( M. Yahya Harahap,

2003:333-334).

6) Hak Untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (vide : Pasal 55

KUHAP);( M. Sofyan Lubis, 2010: 67).

Artinya tersangka atau terdakwa bebas dalam memilih

siapapun yang akan menjadi penasihat hukumnya dalam

mendampingi dalam tahapan penyidikan sampai dengan

pemeriksaan dalam persidangan.


commit to user

2. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penasihat Hukum

a. Pengertian Penyidikan

Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam proses penyelesaian

perkara pidana dalam criminal justice system, maka dilakukan

penyidikan oleh penyidik Polri. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-

Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pengertian penyidikan sendiri adalah ” serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang dalam Undang-Undang untuk mencari

dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan selain dilakukan oleh penyidik Polri juga dilakukan

oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik memiliki wewenang

yaitu menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di

TKP (Tempat Kejadian Perkara), menyuruh berhenti seseorang tersangka

dan memeriksa tanda pengenal diri, melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan

surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil

seseorang untuk dipanggil sebagai saksi atau tersangka, mendatangkan

orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain

menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Pengertian Penasihat Hukum

KUHAP, lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana

memperlihatkan ciri yang humanis. Salah satu hal penting dan humanis

adalah adanya Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam proses peradilan

pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan

pendahuluan sampai putusan. Dalam KUHAP memberikan definisi

Penasihat Hukum dalam Pasal 1 huruf 13 yakni: “Penasihat Hukum


commit to user

adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau

berdasar Undang-Undang untuk member bantuan hukum”.

Dalam sejarahnya banyak sekali sebutan untuk penasihat hukum,

namun dalam kode etik Advokat Indonesia dalam Pasal 1 hurug a dan b

pengertian advokat disamakan dengan pengertian Penasihat hukum. Pasal

1 kode etik advokat: “adalah seseorang atau mereka yang melakukan

pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang

menjalankan pekerjaannya baik dilakukan diluar pengadilan dan atau di

dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya”. Pengertian

ini juga diperuntukkan pada pengacara, pengacara praktek dan Penerima

Kuasa dengan izin khusus insidentil dari pengadilan setempat.

3. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada

penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim dalam persidangan ( Syaiful

Bakhri, 2009:27). Pembuktian merupakan hal yang paling krusial dalam

pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan, guna menemukan

kebenaran materiil (materieel waarheid) akan peristiwa yang terjadi dan

memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian hukum (Syaiful

Bakhri, 2009:27).

Pengertian pembuktian menurut Subekti adalah yang dimaksudkan

dengan ”membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil

atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan” (R.

Subekti, 2007:1). Pembuktian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan

tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan

pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.


commit to user

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara

pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut

hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,

menolak, dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita,

2003 : 10).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan

dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan

kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka

hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (M.Yahya

Harahap, 2003 : 273). Dalam beberapa literatur yang penulis telaah dan

cermati, terdapat beberapa teori-reori pembuktian. Terdapat empat teori

sistem pembuktian yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian

dari masing-masing alat bukti yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum

yaitu :

1) Teori Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka

(Conviction in Time).

Sistem pembuktian yang menentukan kesalahan terdakwa

semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dengan

menarik keyakinannya atas kesimpulan dari alat bukti yang

diperiksanya dalam pengadilan. Alat bukti bisa saja diabaikan, dan

menarik kesimpulan dari keterangan terdakwa (Syaiful Bakhri,

2009:39).

Sistem pembuktian yang berguna dalam menentukan bersalah

atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim

saja. Tidak dipersoalkan masalah keyakinan hakim tersebut

diperoleh darimana. Hakim seolah-olah hanya mengikuti hati


commit to user

nuraninya dan semua penilaian tergantung adanya kebijaksanaan

hakim. Hakim sangat bersifat subjektif dalam menentukan bersalah

atau tidaknya terdakwa. Putusan hakim dimungkinkan tanpa

didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang

(Syaiful Bakhri, 2009:40).

Mengingat kedudukan hakim hanya seorang manusia biasa,

tentunya tidak dapat dijadikan ukuran yang baik dan pantas bahkan

seringkali salah dalam menentukan keyakinannya terhadap perkara

yang diselesaikannya sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman

dalam menafsirkan undang-undang. Akibatnya dalam memutuskan

perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan

alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seorang bisa

dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya.

Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak

pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (Hari Sasangka

dan Lily Rosita, 2003 : 15).

2) Teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Positif (Positief

Wettelijke Bewijstheorie).

Teori sistem ini keyakinan hakim tidak berarti, dengan suatu

prinsip berpedoman pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-

Undang (Syaiful Bakhri, 2009:41). Bersalah atau tidaknya terdakwa

didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang sah menurut

undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah

kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini

dipergunakan dalam hukum acara perdata (Hari Sasangka dan Lily

Rosita, 2003 : 16). Sistem pembuktian yang digunakan untuk

menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus secara mendasar

berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang

ditentukan dalam undang-undang.


commit to user

Berdasarkan pendapat D. Simons dalam bukunya Andi Hamzah

dimana sistem pembuktian menurut undang-undang positif ini

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim

dan mengikat hukum secara ketat menurut peraturan-peraturan

pembuktian yang keras. Hati nurani hakim tidak ikut hadir dalam

menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Teori ini dianut di Eropa

pada waktu berlakunya asas inkusitor (inquisitoir) dalam acara

pidana (Andi Hamzah, 2001 : 247). Hakim seolah-olah hanya

bersikap pasif sebagai alat pelaksana undang-undang semata-mata

sehingga mengabaikan aspek moral dan hati nurani dalam

menyelesaikan suatu perkara. Selain itu, hakim hanya berperan

sebagai alat pelengkap di dalam suatu pengadilan atau lebih tepatnya

seperti robot yang bertindak atas perintah undang-undang dan

kepentingan pengadilan. Hakim tidak leluasa dalam mengambil

keputusan dan kebijakan atas perkara yang ditanganinya dan terikat

oleh peraturan yang ada.

Undang-undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti mana

yang boleh dipakai hakim dan mana yang tidak boleh digunakan

serta menentukan suatu cara bagaimana hakim dapat menggunakan

alat-alat bukti serta menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti

tersebut. Apabila alat-alat bukti tersebut telah digunakan secara sah

sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus

menetapkannya dengan keadaan sah terbukti, walaupun mungkin

bertolak belakang dengan keyakinan hakim sendiri sehingga hakim

berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

3) Teori Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dengan

Alasan yang Logis (Conviction Raisonnee).

Teori ini berpijak dan berpedoman pada keutamaan akan

keyakinan hakim sebagai dasar utama dalam menghukum terdakwa

dimana keyakinan hakim itu harus disertai dengan pertimbangan


commit to user

hukum yang nyata dan logis sehingga, dapat diterima dengan akal

pikiran yang sehat dan rasional. ”Sistem pembuktian ini sering

disebut dengan sistem pembuktian bebas” (Hari Sasangka dan Lily

Rosita, 2003 : 16). Bebas ini dimaksudkan hakim dapat

mempergunakan pemikirannya secara rasional sebagai suatu bentuk

keyakinan dalam memutus dan menyelesaikan perkara yang

ditanganinya tanpa tergantung oleh ketentuan hukum positif yang

mengaturnya. Keyakinan tidak perlu didukung adanya alat bukti

yang sah. Peranan keyakinan hakim sangat penting dan krusial.

Hakim dapat menyatakan menghukum atau bersalahnya seorang

terdakwa apabila ia telah meyakini secara rasional bahwa perbuatan

yang bersangkutan terbukti unsur-unsur deliknya. Keyakinan hakim

lebih mempertimbangkan alasan-alasan yang didasari atas pemikiran

atau logika. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-

alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat

diterima secara akal dan bersifat yuridis atas kesalahan terdakwa

(Syaiful Bakhri, 2009:41). Adanya alat bukti tertentu diatur dalam

sistem ini, tetapi undang-undang tidak mengaturnya dan menetapkan

secara eksplisit. Sistem ini berpangkal pada tolak pada keyakinan

hakim, dan pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang

secara negatif (Syaiful Bakhri, 2009:41).

4) Teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

(Negatief Wettelijke Bewijstheorie).

Hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah apabila ia

yakin dan keyakinan tersebut didasarkan kepada alat bukti yang sah

menurut undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara

sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim (M. Yahya

Harahap, 2003 : 278). Sistem pembuktian ini merupakan

penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan


commit to user

hakim belaka. Rumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi salah

tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim

yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut

undang-undang.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem

pembuktian conviction in time. Hakim dalam mengambil keputusan

tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti

yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim

sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa

ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang

diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang

belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Hari Sasangka dan

Lily Rosita, 2003 :16).

Mengenai teori sistem pembuktian yang dianut Indonesia dari

keempat teori sistem pembuktian diatas, dapat dilihat dari dua

ketentuan yaitu Pertama, ketentuan HIR, yang berlakunya sebelum

disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 mengenai KUHAP. Ketentuan HIR yang mengatur mengenai

sistem pembuktian ini terdapat Pasal 294 HIR, yang berbunyi

sebagai berikut :

a) Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim

tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-

undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa

pesakitan salah melakukan perbuatan itu.

b) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup tidak

seorangpun yang dapat dihukum

Berdasarkan pasal tersebut, dapat terlihat bahwa sistem

pembuktian yang dianut HIR adalah Negatief Wettelijke

Bewijstheorie. Kedua, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, yang merupakan peraturan pengganti HIR dan sampai


commit to user

saat ini masih berlaku. Dalam hukum acara pidana ketentuan

KUHAP yang mengatur tentang sistem pembuktian dalam Pasal 183

KUHAP berbunyi : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa

hukum acara pidana di Indonesia menggunakan teori sistem

pembuktian menurutundang-undang yang negatif. Hal ini berarti

tidak sebuah alat buktipun akan mewajibkan memidana terdakwa,

jika hakim tidak sungguh-sungguh berkeyakinan atas kesalahan

terdakwa. Begitupun sebaliknya jika keyakinan hakim tidak

didukung dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut

hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, dijelaskan bahwa syarat pembuktian menurut cara dan

alat bukti yang sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera

dalam undang-undang, seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah

dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila :

a) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti;

b) Dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

tersebut, hakim akan ”memperoleh keyakinan” bahwa tindak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukan suatu tindak pidana.

Keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Tidak dibenarkan

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak

terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku,


commit to user

kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan

keyakinan hakim.

Dalam praktik keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan

apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu

pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak

mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang

cukup. Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP

dalam praktik penegakan hukum lebih cenderung pada pendekatan

sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

b. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya

dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan

sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim,

atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

terdakwa (Darwan Prinst, 1998 : 135). Yang dimaksud dengan alat bukti

adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan,

dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya

suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan

Lily Rosita, 2003 : 11).

Alat bukti memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses

pembuktian perkara pidana di persidangan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP

telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-

undang (Syaiful Bakhri, 2009:46). Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Syaiful Bakhri,

2009:46). Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat

hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-

alat bukti itu saja (Syaiful Bakhri, 2009:46). Mereka tidak leluasa

mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang


commit to user

ditentukan Pasal 184 ayat (1) (Syaiful Bakhri, 2009:46). Pembuktian

dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat

(1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat (M. Yahya Harahap, 2003 : 285).

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

dan berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah

menurut KUHAP :

1) Keterangan saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ysng

menyatakan bahwa : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan

pengertian keterangan saksi yaitu : “Keterangan saksi adalah

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

pengetahuannya itu”.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau ”the

degree of evidance” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan

pembuktian, beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh

seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan

pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan yakni harus

mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 160

ayat (4) KUHAP), harus sesuai dengan dilihat, alami sediri, dan

dengar (Pasal 1 ayat 27 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185

ayat (1) KUHAP), dan diberikan disidang pengadilan (Syaiful

Bakhri, 2009:48). Syarat-syarat tersebut dapat kita lihat pada Putusan


commit to user

Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan MARI No. 11

K/Pid/1982.

Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya

beberapa jenis saksi, yaitu:

a) Saksi A Charge (memberatkan Terdakwa) dan Saksi A De

Charge (meringankan Terdakwa)

b) Saksi Mahkota/Kroon Geutige/Witness Crone

Secara Normatif dalam KUHAP tidak mengatur mengenai

saksi jenis ini. Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari

salah seorang tersangka/terdakwa karena kurangnya alat bukti


2) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan pengertian

keterangan ahli yaitu : “Keterangan ahli adalah keterangan yang

diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit

pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap

sebagai seorang saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai

apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli

adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata

ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Andi

Hamzah, 2001 : 269).

Dari keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi

bahwa keterangan ahli dituntut suatu pendidikan formal tertentu,

tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam

suatu bidang dengan pendidikan khusus.


commit to user

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan

sebagai alat bukti ”keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan

keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat

bukti ”surat”. Apabila keterangan diberikan pada waktru

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan

dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah

sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli

tersebut sebagai alat bukti surat. Misalnya mengenai penggunaan

visum et repertum maupun rekam medik yang dibuat oleh dokter.

3) Surat

Mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang

menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat

(1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan

dengan sumpah, adalah :

a) ”Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat

berdasarkan keahliannya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

Sebagai bagian dari alat bukti dalam pembuktian, maka

perkembangan alat bukti surat ini, berkembang sesuai dengan

kemajuan teknologi, dengan diterimanya beberapa alat bukti surat

elektronik, e-mail, sms, dan sebagainya (Syaiful Bakhri, 2009:64)

R. Soesilo dalam KUHAP memberikan komentar mengenai

alat bukti surat ini (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

1997:166), bahwa Pasal 187 membedakan atas empat macam surat

itu yaitu :


commit to user

(1) berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum

yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang

keterangan ini;

(2) surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang

diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan

(3) surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan

isi dari alat pembuktian lain.

Berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan

berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan,

dijilid menjadi satu berkas oleh penyidik (M. Yahya Harahap, 2003 :

356).

Setelah itu, pendapat dari R. Soesilo tersebut dikaitkan dengan

pengertian Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya, maka ada

beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Berita Acara

Pemeriksaan adalah merupakan alat bukti surat. Hal ini senada pada

pendapat Jaksa penuntut umum pada kasus terdakwa kompol Arafat

Enani mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah

merupakan alat bukti surat ( Anonim. Jaksa Bersikukuh BAP

Sebagai Alat Bukti. Diakses dari Http://www.jurnas.Com/news/l

pada hari rabu 20 april 2011 pukul 20.38 wib).

4) Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

http://www.jurnas.com/news/8517/Jaksa_Bersikukuh_BAP_Sebagai_Alat_Bukti/328/Nasional


commit to user

Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa

:”Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat

diperoleh dari :keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa”.

Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu

petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan

arif dan bijaksana, dan penuh kecermatan berdasrkan hati nuraninya,

sebagaimana diatur pada Pasal 188 ayat (3), sehingga hakim sedapat

mungkin menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam

penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga dengan sengat

penting dan mendesak saja alat bukti petunjuk dipergunakan setelah

ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti (Syaiful Bakhri,

2009:65). Pengamatan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti.

5) Keterangan terdakwa

a) Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan terdakwa, berdasarkan

Pasal 189 KUHAP yang menyatakan mengenai alat bukti

keterangan terdakwa berbunyi:

(1) ”Keterangan tedakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui

sendiri atau ia alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,

asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang

sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat

bukti yang lain”.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan

terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya


commit to user

pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang

dipergunakan untuk menempatkan proses pemerikasaan

keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah

pemeriksaan keterangan saksi (Syaiful Bakhri, 2009:65).

Pemeriksaan terdakwa diatur dalam Pasal 175-178

KUHAP, antara lain:

Pasal 175 berbunyi: “Jika terdakwa tidak mau menjawab

atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan

kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk

menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.”

Pasal 176 berbunyi:

“Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga

menggangu ketertiban sidang, hakim ketua sidang

menegurnya dan jika teguran itu tidak diindakan ia

memerintahkan suapaya terdakwa dikeluarkan dari

sidang, kemudian pemeriksaan sidang dilanjutkan tanpa

hadirnya terdakwa. Dalam hal terdakwa secara terus-

menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga

mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang,

mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan

tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.”

Pasal 177 berbunyi:

“jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia,

haki ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang

bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan

benar semua yang harus diterjemahkan. Dalam hal

seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia

tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.”

Pasal 178 berbunyi:

“Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak

dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai

penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa

atau saksi itu. Jika terdakwa atau saksi bisu dan /atau tuli

tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan


commit to user

semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis

dan kepadanya terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan

untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua

pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.”

b) Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Pengertian Tersangka didalam KUHAP Pasal 1 ayat (14),

adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya,

berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku

tindak pidana. Tersangka dalam Black Law Dictonary, diartikan

sebagai ”suspect” yakni: A person reputed or suspected to be

involved in a crime (seseorang yang disangka terlibat dalam

suatu kejahatan). Dalam hukum acara pidana, pemeriksaan

terhadap tersangka maupun saksi dimaksudkan untuk

menemukan kebenaran dalam peristiwa pidana yang

bersangkutan. Dalam Pasal 117 KUHAP, keterangan saksi dan

atau tersangka kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan

dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan apabila dilanggar

dapat dipidana sesuai dengan Pasal 422 KUHP (Yesmil Anwar,

2009:255).

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa

setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan

perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan.

Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh

diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena

ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

Menurut Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan

diadili di sidang pengadilan. Terdakwa adalah orang yang karena

perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal


commit to user

didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa

dan diadili di sidang pengadilan (Adnan Paslyadja, 1997:69).

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur

dari terdakwa adalah:

(1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

(2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di

depan sidang pengadilan;

(3) orang yang sedang dituntut, ataupun

(4) Sedang diadili di sidang pengadilan (Darwan prinst, 1998:14-

15)

c) Asas Penilaian Keterangan Terdakwa

Sudah tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai

alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan

terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut

undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan

berpijak, antara lain:

(1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan (Syaiful

Bakhri, 2009:68)

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah

pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh

terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau

jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim

anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

(2) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau

alami sendiri Pernyataan terdakwa meliputi:

1) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri.

Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu,

dan bukan orang lain selain terdakwa.


commit to user

2) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu.

Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan

perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut

dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan

yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan

sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan

kepadanya.

3) Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu,

yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan

yang didakwakan. Namun apabila terdakwa menyangkal

mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian

tetap merupakan keterangan terdakwa

4) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti

terhadap dirinya sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang

dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai

terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti

terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara

terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing

keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya

sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu

tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya


(3) Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan

Kesalahannya

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4);

"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan


commit to user

kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang

lain". Dapat disimpulkan, bahwa alat bukti keterangan atau

pengakuan terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat

menentukan dan mengikat (Ssyaiful Bakhri, 2009:68).

(4) Keterangan Terdakwa di Luar Sidang (The Confession

Outside the Court)

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau

tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah

bahwa keterangan itu harus diberikan di sidang pengadilan.

Dengan asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan

terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan sama

sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah.

Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar

sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti,

namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP,

keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat

dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di

sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang

didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang

dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang

didakwakan kepada terdakwa (Andi Hamzah, 1997:323).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a jo.

Ayat (3) KUHAP, bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi

sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang

ialah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan

penyidikan dan keterangan itu itu dicatat dalam berita acara

penyidikan, serta berita acara penyidikan itu ditandatangani

oleh pejabat penyidik dan terdakwa.


commit to user

d) Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang

tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti

yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat,

dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa

tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan.

Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan

terdakwa dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat

pada alat bukti keterangan terdakwa, dan hakim bebas

untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam

keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau

menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti

dengan jalan mengemukakan alasan-alasan disertai

dengan argumentasi yang proporsional dan akomodatif.

(2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) yang

menyebutkan, keterangan terdakwa saja tidak cukup

untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus

disertai dengan alat bukti yang lain. Dari ketentuan ini

jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti

keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu

lagi alat bukti yang lain, sehingga mempunyai nilai

pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4)

KUHAP, sejalan dan mempertegas asas batas minimum

pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang

menegaskan, bahwa tidak seorang terdakwa pun dapat

dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan


commit to user

kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.

(3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai

dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih

perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa

memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan

hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya

sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183

KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang

secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas

minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka

dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi

dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya (Andi Hamzah, 1997:323).


commit to user

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penulis berusaha meneliti

permasalahan hukum yang ada. Awalnya terjadi tindak pidana yang dilakukan

oleh terangka atau/terdakwa yang dalam penelitian ini kasus yang hendak di teliti

adalah kasus mengenai penghasutan. Adanya laporan kepada pihak berweanang

maka proses selanjutnya masuk ketahap penyelidikan untuk mendapatkan barang

bukti yang cukup sehingga masuk dalam tahap penyidikan. Permasalahan berawal

pada tahap penyidikan dimana tersangka tidak didampingi oleh penasihat

TINDAK PIDANA PENGHASUTAN

Nomor: 2336/Pid.B/2008/JKT.PST?

TERDAKWA TIDAK

DIDAMPINGI OLEH

PENASIHAT HUKUM

PENYELIDIKAN DAN

PENYIDIKAN

PENUNTUTAN OLEH

PENUNTUT UMUM

PEMBUKTIAN DI

PENGADILAN

PENCABUTAN

KETERANGAN

TERDAKWA DALAM

PERSIDANGAN

ALAT BUKTI PERKARA

PASAL 184 KUHAP

KEKUATAN

SEBAGAI BAHAN

PEMERIKSAAN

DALAM PERKARA

Nomor:

2336/Pid.B/2008/JKT

.PST?

PUTUSAN PENGADILAN


commit to user

hukumnya, padahal ini merupakan hak dari tersangka dalam tingkat penyidikan.

Selanjutnya setelah berkas dianggap telah P-21 yakni Berita Acara Pemeriksaan

dianggap telah lengkap dan diteliti oleh Kejaksaan maka selanjutnya dilakukan

dakwaan dan setelah itu masuk penyerahan berkas ke pengadilan dan dalam

pengadilan masuk kedalam tahap pembuktian dalam persidangan. Pada tahap ini,

ternyata terdakwa mencabut keterangannya degan alasan pada saat pemeriksaan di

tahap penyidikan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Lalu masuk

dalam putusan hakim dimana terdapat berbagai pertimbangan mengenai alat bukti

yang di dapat selama pembuktian.

Sekilas mengenai penjelelasan diatas maka ada isu hukum yang bisa ingin

penulis pecahkan berkaitan pencabutan keterangan terdakwa tersebut

diperbolehkan atau tidak dan bagaimana pengaturannya, lalu apa konsekuensi

dalam hal pembuktian dalam pengadilan atas keterangan dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) yang dicabut oleh terdakwa tersebut.


commit to user

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pengumpulan bahan hukum yang telah dilakukan oleh

penulis pada bab sebelumnya, maka penulis akan memaparkan secara

singkat ringkasan bahan hukum primer yang ada yakni putusan Perkara

Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST

1. Deskripsi Kasus

Paparan kasus perkara penghasutan di Pengadilan Jakarta Pusat

Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST. Kasus posisi putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST,

identitas terdakwa:

a. Nama Lengkap : FERRY JOKO JULIANTONO, SE,

Ak.Msi

b. Tempat Lahir : Jakarta

c. Umur/Tgl lahir : 41 Tahun/ 27 Juli 1967

d. Jenis kelamin : Laki-laki

e. Kebangsaan : Indonesia

f. Tempat Tinggal :

Komplek Pamulang Estate Jl. Nangka I

Blok F-2 No. 25 Rt. 003 Rw. 013, Kel.

Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kab.

Tangerang

Komplek perumahan Taman Rempoa

Indah Blok A No. 15, Kelurahan

Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur,

Kabupaten Tangerang

g. Agama : Islam

h. Pekerjaan :

Ketua Umum dewan Tani Indonesia


commit to user

Sekertaris Jenderal Komite Bangkit

Indonesia

i. Pendidikan : S-2

2. Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor : 2336/ Pid.B/

2008/ JKT.PST Berbentuk Dakwaan Kumulatif yang Terdiri :

a. Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP;

b. Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 160 KUHP;

c. Dakwaan Ketiga : melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP

jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

d. Dakwaan Keempat : melanggar Pasal 212 KUHP jo Pasal 55

ayat (1) ke-2 KUHP;

e. Dakwaan Kelima : melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP


f. Dakwaan Keenam : melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP


g. Dakwaan Ketujuh : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;

h. Dakwaan Kedelapan : melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal

55 ayat (1) ke-2 KUHP.

3. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dalam

Persidangan :

a. Saksi Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai tertera dalam salinan putusan dan atas keterangan tersebut

terdakwa menyatakan benar;

b. Saksi Wahab Talaohu bin Djafar Hamid Talaohu, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai tertera dalam salinan putusan

dan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;


commit to user

c. Saksi Achmad Fachrudin alias Kasino, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai tertera dalam salinan putusan dan

atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;

d. Saksi Andrianto Henrico Manurung, dibawah sumpah pada


atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;

e. Saksi Ricka Adriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai tertera dalam salinan putusan dan atas

keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;

f. Saksi Candra Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya



g. Saksi Pardamean Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya



h. Saksi DR. Rizal Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya



i. Saksi Anton Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya



j. Saksi Hendri Saparini, P.hd, dibawah sumpah pada pokoknya



k. Saksi Syamsul Tengku Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya



l. Saksi Helmi Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya




commit to user

m. Saksi Ismail Lumme, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar;

n. Saksi Yosep Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya



o. Saksi Agus Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya



p. Saksi Gonald Vincentius Purba, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak komentar;

q. Saksi Eko Yodit gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak komentar;

r. Saksi Abdul Gofur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan


terdakwa menyatakan tidak ada komentar

s. Saksi Masqul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan


terdakwa menyatakan tidak ada komentar;

t. Saksi Joko Wasito SH, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada komentar

u. Saksi Bilal Muhamad, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan cukup dan tidak

menanggapi;

v. Saksi Juni Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;


commit to user

w. Saksi Drs. Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar

x. Saksi Ridho Ganti Hibur Nainggolan, dibawah sumpah pada


atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada

hubungannya;

y. Saksi Wisnu Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

z. Saksi Hadi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan


terdakwa tidak menanggapi;

aa. Saksi Maryanto, Mhum, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan

kepada ahli;

bb. Saksi Awan Adhi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

cc. Saksi Jhon Irvan bin M. Surip, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar

dd. Saksi Vita Aprina Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

ee. Saksi Nurhadi SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakantidak ada tanggapan


commit to user

ff. Ahli M. Nuh Al Azhar, ST, dibawah sumpah pada pokoknya


keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

gg. Saksi adecharge Adhi M Masardi, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai tertera dalam salinan putusan;

hh. Saksi adecharge Angga Wira, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai tertera dalam salinan;

ii. Ahli DR. Rudi Satrio Mukantarjo, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai tertera dalam salinan;

jj. Keterangan teradakwa Ferry Joko Juliantono dalam persidangan

telah didengar sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 28 juni 2008 untuk pertama kali terdakwa

diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada

pemeriksaan tersebut terdakwa tidak didampigi penasihat

hukum demikian pula tanggal tersebut dilakukan pemeriksaan

lanjutan dan tidak didampingi oleh pensihat hukum;

2) Bahwa terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara

Pemeriksaan yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dan

ada sebagian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang

didampingi oleh penasihat hukum juga dicabut;

3) Bahwa alasan mencabut Berita Acara pemeriksaan tersebut

karena ketika diperiksa mengalami kelelahan dimana terdakwa

pada sore hari ditangkap malamnya diperiksa, pada saat

diperiksa oleh penyidik terdakwa tidak didampingi oleh

penasihat hukum karena beranggapan untuk menghubungi

keluarga saja tidak bisa;

4) Bahwa terdakwa sebagai Sekjen Komite Bangkit Indonesia

(KBI) mempunyai tugas mengatur agenda kegiatan,

mengadakan rapat, bertanggung jawab keuangan organisasi;

5) Bahwa tanggung jawab sebagai Sekjen Komite Bangkit

Indonesia (KBI) adalah bertanggung jawab terhadap seluruh


commit to user

kegiatan oprasional yang dilakukan oleh organisasi Komite

Bangkit Indonesia (KBI), baik yang bersangkutan dengan

pelaksanaan program maupun pengaturan keuangan organisasi;

6) Bahwa kegiatan organisasi Komite Bangkit Indonesia (KBI)

antara lain:

a) Menyelenggarakan diskusi diberbagai daerah dan tempat,

mulai dari persiapan, materi diskusi maupun teknis

pelaksanaan;

b) Mengatur jadwal undangan dari berbagai daerah dan tempat

materi, biasanya memberi penjelasan tentang situasi politik

Indonesia saat ini dan perlunya negara ini mengambil jalan

baru yang lebih mandiri;

7) Bahwa antara Komite Bangkit Indonesia (KBI) dengan Forum

Rakyat Menggugat (FRM) tidak terkait, kegiatan Komite

Bangkit Indonesia (KBI) sifatnya pemikiran-pemikiran melalui

diskusi, seminar, pertemuan, menerima undangan dari daerah-

daerah atas nama pribadi maupun lembaga yang sifatnya

silaturahmi, berkunjung dari berbagai lapisan masyarakat

pondok pesantren, usaha ekonomi kecil menengah dan

organisasi kemasyaraktan;

8) Bahwa terdakwa bukan pemimpin atau penanggung jawab

dalam Font Rakyat Menggugat (FRM);

9) Bahwa terdakwa mengakui pernah melakukan pertemuan di

RM. Natrubu, Tebet, Jakarta Selatan yang sifatnya hanya

forum diskusi biasa bukan pembentukan Front Rakyat

Menggugat (FRM);

10) Bahwa pada tanggal 12 mei 2008 terdakwa tidak ikut

merencanakan demontrasi;

11) Bahwa berkaitan dengan BAP terdakwa nomor 8 (delapan)

huruf d yang intinya tedakwa ikut rapat untuk melakukan

demontrasi, terdakwa lupa apakah ikut rapat atau tidak;


commit to user

12) Bahwa dalam BAP terdakwa nomor 20 (dua puluh) a mengenai

terdakwa telah mengeluarkan uang Rp. 125.000.000,- (seratus

dua puluh lima juta) kepada Syamsul itu tidak benar;

13) Bahwa dalam BAP terdakwa nomor 19 (Sembilan belas) a

tentang kegiatan Komite Bangkit Indonesia (KBI) terdakwa

yang mengundang siapa-siapa yang hadir namun untuk teman-

teman aktivis banyak yang dating secara inisiatif sendiri,

biasanya untuk satu undangan disampaikan keteman-teman

yang lain;

14) Bahwa dalam BAP terdakwa nomor 19 a tentang pembentukan

Korlap, terdakwa tidak megetahui karena orang-orang yang

dianggap sebagai korlap sudah mengerti dan itu merupakan

inisiatif masing-masing bukan terdakwa;

15) Bahwa dalam BAP terdakwa nomor 20 b mengenai pada

tanggal 20 Mei 2008 bertempat di Tugu Proklamasi yaitu

terdakwa tidak membenarkan menyediakan konsumsi pada

acara panggung rakyat tersebut dan terdakwa tidak

menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- untuk konsumsi pada

acara tersebut, namun terdakwa mengaku pada malam itu tidak

mengeluarkan uang yang nilainya Rp. 25.000.000,- dan

mengenai penyerahan uang tersebut untuk persiapan aksi demo

tersebut, fakta tersebut tidak benar;

16) Bahwa dalam perkara ini teah diperiksa barang bukti seperti

terlampir sebanyak 387 barang bukti dan selanjutnya

dikembalikan kepada kejaksaan untuk dipergunakan

dalamperkara lain;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 2336/ Pid.B/ 2008/

JKT.PST, jaksa penuntut umum menuntut :


commit to user

a. Menyatakan Terdakwa Ferry Joko Juliantono, S.E, Ak, M.Si

terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

1) Secara bersama-sama dimuka umum dengan lisan atau tulisan

menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan

kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik

ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang

diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu dan;

2) Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya

melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap

penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-

Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 160 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua

dan;

3) Secara bersama-sama dengan sengaja menganjurkan orang lain

supaya melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman –

ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat yang sedang

menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka-luka,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat

(2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan

dakwaan Ketiga dan;


supaya melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seorang pejabat yang seang melakukan

tugas yang sah, sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal

212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan

dakwaan Keempat dan;


supaya melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman-


commit to user

ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat yang sedang

menjalankan tugasnya yang mengakibatkan luka-luka,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan

kelima dan;


supaya melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman-

ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang

menjalankan tugasnya mengakibatkan luka-luka, sebagaimana

diatur dan diancam dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP jo

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan keenam

dan;


supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

orang atau barang yang mengakibatkan barang hancur,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170ayat (2) ke-1

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan

ketujuh dan;

8) Secara bersama-sama dengan sengaa menganjurkan orang lain

supaya melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan

bahaya umum bagi barang , sebagaimana diatur dan diancam

dalam Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

sesuai dengan dakwaan kedelapan dan;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Joko Juliantono, S.E,

Ak, M.Si dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap

ditahan

c. Menyatakan barang bukti sejumbah 387 buah dikembalikan kepaa

kejaksaan

d. untuk digunakan sebagai barang bukti pada perkara lainnya;


commit to user

e. Menetapkan terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Fakta-fakta Hukum dalam Putusan yang Berkaitan dengan

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa

a. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2008 terdakwa berangkat ke

Cina untuk menghadiri undangan “Old Cina Youth Federation”

sampai dengan tanggal 25 Juni 2008;

b. Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan

di penyidik dengan alasan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan

didepan penyidik terdakwa tidak didampingi penasihat hukum

yaitu berita acara pemeriksaan tanggal 28 Juni 2008 (2 kali

pemeriksaan) dan 29 Juni 2008, 3 Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli

2008, 12 Agustus 2008, 13 Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15

Agustus 2008, dan 27 Agustus 2008 terdakwa mencabut sebagian.

Dengan alasan terdakwa mengalami tekanan psikologis, merasa

lelah setelah pulang dari Cina, namun terdakwa tidak bisa

menerangkan bentuk tekanan psikologis tersebut;

c. Bahwa saat mencabut Berita Acara Pemeriksaan terdakwa

meskipun oleh penyidik menanyakan apakah didampingi penasihat

hukum, yang bersangkutan menolak bahkan menandatangani

Berita Acara Penolakan didampingi Pensaihat Hukum;

d. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 1 Juli 2008, 2

Juli 2008, 3 Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus 2008,

13 Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15 Agustus 2008 dan 27

Agustus 2008 terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama

Oky Nurtady S.H dan bahkan ikut serta menandatangani dan

memaraf Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut, dan bahwa

Penasihat Hukum yang bernama Oky Nurtadi S.H masih tetap

mendampingi terdakwa sampai saat persidangan ini;


commit to user

e. Bahwa dalam setiap pemeriksaan lanjutan, penyidik selalu

menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia

diperiksa, dan juga ditanyakan apakah masih tetap pada keterangan

yang telah diberikan pada saat pemeriksaan sebelumnya, terdakwa

selalu menjawab sehat dan bersedia diperiksa dan selalu

menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan pada

pemeriksaan sebelumnya;

6. Kutipan Beberapa Pertimbangan Hakim mengenai Berita Acara

Pemeriksaan Terdakwa

a. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada

pembahasan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu

Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh penyidik

apakah dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah sebagaimana

diatur dalam ketetentuan Pasal 184 KUHAP, karena adanya

sangkalan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada saat

pemeriksaan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan

mencabut Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan alasan

bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik

terdakwa tidak didampingi penasihat hukum yaitu berita acara

pemeriksaan tanggal 28 Juni 2008 (2 kali pemeriksaan) dan 29 Juni

2008, 3 Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus 2008, 13

Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15 Agustus 2008, dan 27 Agustus

2008 terdakwa mencabut sebagian. Dengan alasan terdakwa

mengalami tekanan psikologis, merasa lelah setelah pulang dari

Cina;

b. Menimbang bahwa meskipun terdakwa mencabut keterangannya

didepan penyidik dengan alasan tidak didampingi pensihat hukum

dan secara psikologis mengalami tekanan serta merasa lelah setelah

pulang dari cina menurut Majelis Hakim tidaklah mempengaruhi


commit to user

tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut

karena Beria Acara Pemeriksaan tersebut telah dibuat oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan tugas tugas dan tanggung jawabnya

yang diamanatkan kepadanya berdasarkan Undang-Undang, oleh

karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c

KUHAP jo Pasal 187 KUHAP dimana Berita Acara Pemeriksaan

Pendahuluan tersebut dikualifikasikan sebagai surat dan menjadi

salah satu alat bukti yang sah menurut hukum;

7. Putusan Hakim Jakarta Pusat Terhadap Perkara Nomor : 2336/

Pid.B/ 2008/ JKT.PST

a. Menyatakan bahwa Terdakwa FERRY JOKO JULIANTONO,

SE.AK Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

Dakwaan Keempat, Dakwaan Kelima, Dakwaan Keenam,

Dakwaan Ketujuh, dan Dakwaan Kedelapan;

b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;

c. Menyatakan bahwa Terdakwa FERRY JOKO JULIANTONO,

SE.AK Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga;

d. Menjatuhkan pemidanaan oleh karena itu kepada Terdakwa

FERRY JOKO JULIANTONO, SE.AK, MSi dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun;

e. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

f. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

g. Menyatakan barang bukti sebagai mana terlampir sebanyak 387

buah dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk

dipergunakan dalam perkara lain;


commit to user

h. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5000,- (lima ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Analisis Pencabutan Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

di Persidanga Perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST

Mencermati ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana mengenai pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan

oleh terdakwa dalam sebuah persidangan belum diatur secara tegas

dalam Pasal-Pasal dalam KUHAP. Mengenai diperbolehkan atau

tidaknya pencabutan keterangan itu, belum ada ketentuannya yang

jelas. Sebelum menjawab pokok permasalahan tersebut penulis

memaparkan bagan yang akan memulai pembahasan mengenai

pencabutan keterangan ini.

Gambar 2. Skematik Hak Pendampingan

Penasihat Hukum terhadap pencabutan BAP

Oleh terdakwa

Prinsipnya KUHAP menganut asas fair trial, dimana dalam asas

ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas

(Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik

keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu

diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk

BAP Tidak

didampingi

oleh Penasihat

Hukum saat

Penyidikan

Ketentuan

KUHAP tentang

HAM khusus

nya HAM

terdakwa

Hak

didampingi

Penasihat

hukum

Berujung pada

pencabutan

BAP oleh

terdakwa


commit to user

memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan

kebohongan.

Umumnya, banyak pihak atau terdakwa yang mencabut

keterangannya (keterangan terdakwa) dalam persidangan yang

disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Dengan menyangkal atau

mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah

melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan

yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di

hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP).

Sejarah dibentuknya KUHAP adalah merupakan cita-cita dalam

untuk mengubah paradigma dari paradigma lama yang lebih

berorientasi pada kekerasan untuk mendapatkan keterangan kepada

paradigma baru yakni adanya pengakuan hak asasi terdakwa dalam

setiap tingkat pemeriksaan yang merupakan implementasi asas

Presumtion of innocent. Dari gambar skematik diatas kita dapat

melihat dan mencermati bagaimana awal dari pencabutan BAP oleh

terdakwa dalam persidangan. Pada tahap pemeriksaan awal sebagai

bukti permulaan, penyidik mulai membuat bermacam berita acara yang

salah satunya adalah berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa.

Dalam KUHAP terdapat ketentuan mengenai segala hal mengenai hak-

hak terdakwa agar menjamin keterpenuhan hak asasi terdakwa.

Sesuai dengan tinjuan pustaka yang telah dibuat penulis

sebelumya, ada beberapa hak-hak terdakwa yang harus dipenuhi dalam

setiap tingkat pemeriksaan yaitu:

a. Hak untuk segera menadapat pemeriksaan penyidik (vide : Pasal

50 KUHAP);


commit to user

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan

dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah

menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

d) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;

e) Berhak segera diajukan kesidang pengadilan;

f) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan

(speedy trial right)

b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (vide

: Pasal 51 ayat (1) KUHAP);

Hal ini dimaksukan agar terdakwa mengerti secar jelas dan

rinci sehingga tersangka dapat melakukan pembelaan atas apa yang

telah disangkakan kepadanya.

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik

(vide : Pasal 52 KUHAP);

Tidak hanya memberikan keterangan saat proses penydikan,

dalam tahapan pemeriksaan persidangan pun terdakwa bebas

dalam memberikan keterangannya. Keterangan ini dapat diartikan

keterangan yang menguntungkan dirinya ( M. Yahya Harahap,

2003:332). Pasal 52 ini menurut M. Yahya harahap belum dapat

menjamin aakan adanya pencabutan keterangan terdakwaa saat

pengadilan karena ketentuan Pasal 52 merupakan ketentuan semu

selama mentalitas aparat penegak hukum tidak meyesuaikan

dengan semangat dan jiwa yang dikehendaki KUHAP ( M. Yahya

Harahap, 2003:332).

d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa ( vide: Pasal 53 ayat (1) Jo.

Pasal 177 ayat (1) KUHAP);

Hak mendapatkan Juru bahasa berlaku dalam setiap tingkat

pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam

pemeriksaan pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin

bagi seorang tersanga atau terdakwa untuk membea


commit to user

kepentingannya, jika terhadapnya diajukan dan dituduhkan

sangkaan dan dakwaan yang tak dimengerti olehnya ( M. Yahya

Harahap, 2003:333).

e. Hak atas bantuan Hukum ( vide Pasal 54 KUHAP);

Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa

berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seorang atau beberapa

orang penasihat hukum, pada:

c) Setiap pemeriksaan;

d) Dalam setiap waktu yang diperlakukan ( M. Yahya Harahap,

2003:332).

Dari beberapa hak yang dipaparkan tersebut, maka dapat kita

cermati bahwa KUHAP memberikan hak kepada terdakwa untuk

didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum guna

kepentingannya. Sebelumnya penulis mengajak untuk membaca secara

gramatikal ketentuan Pasal 54 KUHAP yakni: ”Guna kepentingan

pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan

bantuan hukum dari seorang tau lebih penasihat hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang

ditentukan dalam undang-undang ini”.

Lalu dalam R.Soesilo, beliau memberikan komentar tentang

Pasal ini ”Pasal ini memberikan hak kepada tersangka maupun

terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum.

Bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa dalam hal

tidak pidana :

a. Yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahu atau lebih atau,

b. Yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih bagi orang

yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum

sendiri”.

Dari Pasal 54 KUHAP beserta penjelasan dan komentar yang

telah disampaikan oleh R. Soesilo, penulis memberikan pendapat


commit to user

mengenai pendampingan oleh penasihat hukum ini. Penulis

berpendapat bahwa pendapingan sangat perlu dan harus diberikan dan

disampaikan kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap tahapan

pemeriksaan. Hal ini karena banyak alasan yang mendasarinya. Selain

pemenuhan dari hak asasi tersangka atau terdakwa, pendampingan

oleh pensaihat hukum ini akan memberikan dampak secara psikologis

bagi tersangka atau terdakwa dengan kehadiran seoarang penasihat

hukum.

Tersangka atau terdakwa notabene kebanyakan adalah seorang

yang buta akan hukum dan belum mengerti banyak akan hukum. Hal

ini akan berpotensi terjadinya manipulasi hukum oleh aparat penegak

hukum guna mendapatkan tujuannya. Dengan adanya penasihat hukum

ini, maka secara psikologis akan timbul perasaan aman karena

didampingi oleh seseorang yang yang tahu hukum dan memberikan

jasa konsultasi akan segala kepentingannya berkaitan dengan sangkaan

yang ditujukan padanya dalam ranah hukum.

Lalu mulai timbul pertanyaan lagi mengenai hak ini apakah

bersifat faklutatif ataukah imperatif harus diberikan kepada semua

pelaku tindak pidana tanpa melihat apa tindak pidana yang dilakukan,

lamanya ancaman pidana dan pertimbangan lainnya. Penulis

berpendapat bahwa hak ini hanya bersifat pasif karena ini hanya hak

dan semua diserahkan kepada tersangka untuk menerima haknya atau

tidak. Namun sesuai dengan komentar R. Soesilo dalam KUHAP hak

ini akan dapat bersifat wajib atau imperatif jika ada dua hal yang

terjadi yakni pertama yang diancam dengan pidana mati atau ancaman

pidana lima belas tahu atau lebih atau, kedua yang diancam dengan

pidana lima tahun atau lebih bagi orang yang tidak mampu dan tidak

mempunyai penasihat hukum sendiri.

Pendapat penulis ini juga senada dengan pendapat dari M. Yahya

Harahap yang mengatakan bahwa dari segi kualitas, bantuan penasihat

hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum ketingkat wajib.


commit to user

Artinya mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkatan

pemeriksaan masih tergantung pada kemauan tersangka atau/terdakwa

itu sendiri. Akan berubah ketingkat wajib apabila sangkaan datau

dakwaan yang disangkakan diancam dengan tindak pidana dengan

hukuman mati atau hukuman lima belas tahun ( M. Yahya Harahap,

2003:333).

Setelah mengkaji mengenai hak tersangka yang salah satunya

adalah hak untuk mendapatkan penasihat hukum, sesuai dengan

rumusan masalah pertama mengenai analisis pencabutan keterangan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa di pengadilan dengan

alasan tidak didampingi oleh penasihat hukum saat tahapan

penyidikan.

Sebelum menjawab pertanyaan ini penulis mengajak untuk

melihat lagi bagian dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

mengenai keterangan menunjukkan pencabutan ini. Fakta-fakta

Hukum dalam putusan yang beraitan dengan Pencabutan Berita Acara

Pemeriksaan Terdakwa:

a. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2008 terdakwa berangkat ke

Cina untuk menghadiri undangan “Old Cina Youth Federation”

sampai dengan tanggal 25 Juni 2008;

b. Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut Berita Acara

Pemeriksaan di penyidik dengan alasan bahwa pada saat

dilakukan pemeriksaan didepan penyidik terdakwa tidak

didampingi penasihat hukum yaitu berita acara pemeriksaan

tanggal 28 Juni 2008 (2 kali pemeriksaan) dan 29 Juni 2008, 3

Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus 2008, 13

Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15 Agustus 2008, dan 27

Agustus 2008 terdakwa mencabut sebagian. Dengan alasan

terdakwa mengalami tekanan psikologis, merasa lelah setelah

pulang dari cina, namun terdakwa tidak bisa menerangkan bentuk

tekanan psikologis tersebut;


commit to user

c. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 1 Juli 2008, 2

Juli 2008, 3 Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus

2008, 13 Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15 Agustus 2008 dan

27 Agustus 2008 terdakwa didampingi Penasihat Hukum

bernama Oky Nurtady S.H dan bahkan ikut serta menandatangani

dan memaraf Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut, dan

bahwa Penasihat Hukum yang bernama Oky Nurtadi S.H masih

tetap mendampingi terdakwa sampai saat persidangan ini;

Menyangkal atau memungkiri pengakuan tersebut, maka

sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan

dipersidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang

telah diberikan saat proses penyidikan yang tertuang dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP). Dikaitkan dengan studi kasus yang

dilakukan oleh penulis dalam perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/

JKT.PST dengan terdakwa Ferry Joko Yuliantono SE.Ak, M.Si yang

mencabut keterangannya dalam persidangan yang tertuang dalam

pertimbangan putusan Majelis Hakim Jakarta Pusat yakni menyatakan

mencabut Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan alasan bahwa

pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik terdakwa tidak

didampingi penasihat hukum yaitu berita acara pemeriksaan tanggal 28

Juni 2008 (2 kali pemeriksaan) dan 29 Juni 2008, 3 Juli 2008, 4 Juli

2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus 2008, 13 Agustus 2008, 14 Agustus

2008, 15 Agustus 2008, dan 27 Agustus 2008 terdakwa mencabut

sebagian. Dengan alasan terdakwa mengalami tekanan psikologis,

merasa lelah setelah pulang dari cina, namun terdakwa tidak bisa

menerangkan bentuk tekanan psikologis tersebut.

Penjelasan diatas, diperoleh bahwa telah terjadi permasalahan

hukum dimana tidak dipenuhinya hak tersangka sebagai mana telah

diatur dalam Pasal 54 KUHAP tentang hak tersangka dan terdakwa

untuk didampingi oleh penasihat hukum. Sebagaimana pembahasan


commit to user

sebelumnya yang mengatakan hak dalam Pasal 54 KUHAP diberikan

sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa untuk melaksanakannya

atau tidak. Namun, apakah dengan alasan tidak didampingi penasihat

hukum dapat menjadi alasan bagi terdakwa untuk mencabut

keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat

penyidikan saat persidangan.

Dalam KUHAP tidak diatur secara jelas menganai hal ini.

Namun penulis berpendapat hal ini bisa saja diberikan. Hal ini

memperhatikan dari ketentuan KUHAP yang mengatur tentang hak

asasi tersangka yang dilindungi walaupun dia tetap dilakukan upaya

polisional. Ketika ada hal yang menyimpang dan tidak dilakukan nya

Undang-Undang ini secara benar, maka menurut penulis telah terjadi

malpraktek dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum

sebagai alat Negara.

Hal senada juga diutarakan oleh berbagai ahli hukum berkaitan

dengan pencabutan keterangan terdakwa atas Berita Acara

Pemeriksaan dalam persidangan dengan alasan tidak didampingi oleh

penasihat hukum.

Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan

mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam

penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak

terdakwa untuk mencaut kembali keterangan yang demikian, asalkan

pencabutan dilakuakan Selama pemeriksaan persidangan pengadilan

berlangsung dan pencabutan itu memiliki alasan yang mendasar dan

logis (M. Yahya Harahap, 2003: 325).

Pencabutan kembali tanpa dasar yang kuat dan logis tidak dapat

dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa

yurisprudensi, yang dipedomi oleh praktek peradilan sampai sekarang

(Syamsul Bakhri, 2009:69). Hal ini dapat dilihat dari putusan

Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299K/Kr/1959, yang

menjelaskan: “pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian


commit to user

disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan

petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Yurisprudensi yang senada

dengan putusan diatas, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal

25 Februari 1960 No. 225K/Kr/1960, putusan Mahkamah Agung

tanggal 25 Juni 1961 No. 6K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961

No. 5K/Kr/1961, yang menegaskan : “pengakuan yang diberikan di

luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan (M. Yahya

Harahap, 2003:327). Berkaitan dengan pencabutan keterangan

terdakwa harus berdasar dan logis, maka dasar tersebut berdasarkan

ilmu pengetahuan dan para ahli hukum adalah :

1) Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini

senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995.

2) Tidak didampingi oleh penasihat hukum.

3) Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita

acara pemeriksaan.

4) Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu

dalam penyidikan (Syaiful Bakhri, 2009:69).

Para ahli diatas sependapat bahwa pencabutan keterangan

tersebut diperbolehkan asalkan adanya syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh terdakwa dan syarat itu dinilai dan dipertimbangkan oleh

hakim sebagai wasit dalam proses beracara di pengadilan.

Lalu bagaimana hakim menilai mengenai pencabutan ini.

Pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan sulit untuk dapat

diterima oleh hakim, salah satu alasannya adalah bahwa setelah

dilakukan cross check dengan saksi verbalism (penyidik) yang

memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan, ternyata alasan terdakwa

yang mendasari pencabutan keterangan itu tidak terbukti, sehingga

pencabutan keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan

ditolak oleh hakim

Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi

verbalism mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan


commit to user

penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi hal yang

melanggar hak-hak dari terdakwa pada saat tahapan penyidikan. Bila

ternyata dari hasil klarifikasi tersebut diketahui benar atau terbukti

telah terjadi pemaksaan ataupun hal lainnya maka pencabutan dapat

dikabulkan, namum bila tidak terbukti maka pencabutan tidak

diperkenankan dan keterangan itu dapat membantu menemukan

kebenaran materiil yang dicari untuk tercapai suatu keadilan (M.

Yahya Harahap, 2003:326).

Namun dalam kasus yang diteliti oleh penulis ini, hakim tidak

memanggil secara langsung kedalam persidangan berkaitan untuk

mendapatkan keterangan secara rinci mengenai alasan pencabutan

keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini dapat terlihat dari

saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Dari tiga puluh enam

(36) saksi yang terlampir dalam putusan, tidak ada saksi verbalism

yang dipanggil.

Hal ini menurut penulis dikarenakan hakim memandang tidak

perlu memanggil saksi verbalism dan cukup dengan mencari bukti-

bukti yang ada sesuai dengan Pasal 184 (1) KUHAP untuk

mendapatkan keterangan mengenai kebenaran adanya pelanggaran

hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat kita lihat dari

fakta-fakta persidangan yaitu:

a. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 1 Juli 2008, 2

Juli 2008, 3 Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus

2008, 13 Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15 Agustus 2008 dan

27 Agustus 2008 terdakwa didampingi Penasihat Hukum

bernama Oky Nurtady S.H dan bahkan ikut serta menandatangani

dan memaraf Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut, dan

bahwa Penasihat Hukum yang bernama Oky Nurtadi S.H masih

tetap mendampingi terdakwa sampai saat persidangan ini;

b. Bahwa dalam setiap pemeriksaan lanjutan, penyidik selalu

menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia


commit to user

diperiksa, dan juga ditanyakan apakah masih tetap pada

keterangan yang telah diberikan pada saat pemeriksaan

sebelumnya, terdakwa selalu menjawab sehat dan bersedia

diperiksa dan selalu menyatakan tetap pada keterangan yang

telah diberikan pada pemeriksaan sebelumnya;

Dalam kasus ini ternyata pencabutan keterangan oleh terdakwa

tidak diterima oleh majelis hakim. Hal ini terlihat dari pertimgangan

hakim yaitu:

a. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada

pembahasan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu

Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh

penyidik apakah dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah

sebagaimana diatur dalam ketetentuan Pasal 184 KUHAP, karena

adanya sangkalan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada

saat pemeriksaan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan

mencabut Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dengan alasan

bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik

terdakwa tidak didampingi penasihat hukum yaitu berita acara

pemeriksaan tanggal 28 Juni 2008 (2 kali pemeriksaan) dan 29

Juni 2008, 3 Juli 2008, 4 Juli 2008, 16 Juli 2008, 12 Agustus

2008, 13 Agustus 2008, 14 Agustus 2008, 15 Agustus 2008, dan

27 Agustus 2008 terdakwa mencabut sebagian. Dengan alasan

terdakwa mengalami tekanan psikologis, merasa lelah setelah

pulang dari cina;

b. Menimbang bahwa meskipun terdakwa mencabut keterangannya

didepan penyidik dengan alasan tidak didampingi pensihat

hukum dan secara psikologis mengalami tekanan serta merasa

lelah setelah pulang dari cina menurut Majelis Hakim tidaklah

mempengaruhi tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan

pendahuluan tersebut karena Berita Acara Pemeriksaan tersebut


commit to user

telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas

tugas dan tanggung jawab nya yang diamanatkan kepadanya

berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan

ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo Pasal 187

KUHAP dimana Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut

dikualifikasikan sebagai surat dan menjadi salah satu alat bukti

yang sah menurut hukum;

Sebelum mengupas mengenai pertimbangan Majelis Hakim

tersebut, penulis menilai pertimbangan tersebut oleh hakim sehingga

Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat menjadi alat bukti surat dan

bahan pemeriksaan dalam persidangan serta dikaitkan dengan perkara-

perkara serupa, penulis berpendapat majelis hakim sebaiknya

mendatangkan saksi verbalisan guna melakukan Cross Check guna

memastikan apakah terdapat unsur pemaksaan dalam pemeberian

keterangan tersbut. Hal ini guna dalam memutuskan apakah diterima

atau ditolak pencabutan tersebut hakim memutuskan dengan

pertimbangkan alasan dapat lebih mantap dan utuh tanpa keragu-

raguan.

Pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan menerima atau

menolak pencabutan keterangan terdakwa, adalah dengan

mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta

maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung

atau dengan kata lain hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan

antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan keadaan selama persidangan

berlangsung

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut penulis

menyimpulkan bahwa pencabutan keterangan oleh terdakwa dengan

alasan tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara

penghasutan Nomor: 2336/Pid.B/2008/JKT.PST tidak dapat diterima.

Hal ini karena Majelis menilai dalam petimbangan alasan yang


commit to user

diutarakan oleh terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidaklah

mendasar dan logis. Majelis Hakim menilai bahwa dalam berita acara

tersebut sudah ditandatangi oleh terdakwa dan juga penasihat

hukumnya dalam pemeriksaan kedua. Jadi tidak ada unsur pemaksaan

dalam pembuatan berita aara pemeriksaan dan juga masalah tidak

didampingi oleh penasihat hukum hanya terjadi pada awal

pemeriksaan saja, dan pemeriksaan selanjutnya tersangka/atau

terdakwa telah didampingi oleh penasihatnya yakni Oky Nurtadi S.H

sampai dengan persidangan dan embacaan putusan pada perkara ini.

Walaupun alasan yang disampaikan terdakwa dalam persidangan

diperbolehkan oleh ilmu pengetahuan dan yurispridensi yang ada di

Indonesia ternyata tidak serta secara otomatis pencabutan tersebut

diterima oleh Majelis Hakim. Perlu adanya penilaian yang mendasar

dan medalam mengenai alasan tersebut oleh majelis hakim dalam

pertimbangannya.

Selanjutnya dalam pertimbangan, Bahwa dalam hal ini hakim

menyamakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alat bukti surat

sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Surat diartikan sebagai

dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan

atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

a. ”Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri;

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat

berdasarkan keahliannya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.


commit to user

Dari penjelasan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c tersebut, penulis

mencermati bahwa Berita Acara Pemeriksan jika dibedah secara

mendalam dapat ditemukan bawa anatomi dari berita acara

pemeriksaan berisi tentang berbagai hal mengenai tindakan Polisional

yang terdiri dari pemanggilan tersangka dan saksi dan bila diperlukan

pemanggilan ahli dan pemanggilan ini berupa surat resmi dari

kepolisian dan dirangkum dalam berita acara pemanggilan tersangka,

saksi maupaun ahli. Selanjutnya adalah penangkapan tersangka.

Penangkapan ini juga terangkum dalam berita acara penangkapan yang

dibuat oleh penyidik yang sah dan resmi. Tindakan polisional lainnya

adalah penyitaan yang terangkum dalam berita cara penyitaan.

Tindakan polisional lainya berupa penyitaan, pemeriksaan saksi

dan tersangka maupun ahli, penggledahan dan lainnya yang diatur

dalam Undang-Undang dan semua terangkum baik dalam sebuah

berkas yang tersampul berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat

oleh penyidik yang sah dalam hal ini adalah penyidik polri maupun

penyidik pembantu Pegawai Negeri Sipil dan ditandatangani baik oleh

penyidik maupaun pihak yang bersangkuta. Selain itu M. Yahya

Harahap berpendapat bahwa jika ”suatu hal” yang fungsinya dan

nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah,

maka kedudukannya telah berubah menjadi alat bukti. ”Suatu hal”

dalam hal ini adalah Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu pendapat

ahli lainya adalah Menurut Lamintang bahwa bukti-bukti minimal

dalam tahap penyidikan adalah berupa alat bukti seperti dimaksud

dalam Pasal 184 (1) KUHAP (Muhammad Rustamaji, 2011:96).

Dalam berbagai literatur lain salah satunya dalam pendapat Syaiful

Bakhri mengatakan bahwa Alat bukti surat memiliki kekuatan

pembuktian yang sangat penting dan mutlak. Tertera dalam Pasal 187

KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang ”sempurna” (Syaiful

Bakhri, 2009:64). Sebab surat dibuat secara resmi berdasarkan

prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.


commit to user

Pendapat Majelis Hakim ini mengenai Berita Acara Pemeriksaan

juga sama dengan pendapat Jaksa penuntut umum pada kasus terdakwa

kompol Arafat enani mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan

adalah merupakan alat buktisurat (Anonim. Jaksa Bersikukuh BAP

Sebagai Alat Bukti/ Http://www.jurnas.Com/news//8517l diakses pada

hari rabu 20 april 2011 pukul 20.38 wib).

Sebelum mengakhiri pembahasan mengenai rumusan masalah

pertama dalam penulisan hukum ini penulis menilai alasan pencabutan

keterangan pengakuan pada Berita Acara Pemeriksaan, memerlukan

kearifan dan ketelitian.. Menghadapi adanya pencabutan pengakuan

pada Berita Acara Pemeriksaan oleh terdakwa, hakim ditutut memiliki

kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang

matang akan seluk beluk pembuktian dan penilaian pembuktian yang

diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan “seni

mengadili”. Jika semua ini dimiliki hakm, maka hakim akan mampu

menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan arif dan

bijaksana (M.Yahya Harahap, 2003:326). Hal serupa juga diungkapkan

oleh Paul R. Dubinsky yang mengatakan bahwa selama dalam

persidangan berlangsung sampai pada tahap putusan seorang hakim

harus secara cermat mengamati segala seuatu yang terjadi dalam

persidangan (…. Judge having monitored the case for months or years

through status conferences, motions, and other occasions for

evaluating the intentions and good faith…) (Paul R. Dubinsky,

2008:339)

Karena masalah pencabutan keterangan terdakwa pada Berita

Acara Pemeriksaan ketika saat pemeriksaan penyidikan, terletak

sepenuhnya dipundak hakim, maka hakim harus sungguh-sungguh

dengan cermat dan teliti dengan mempertimbangkan segala aspek

mengenai aturan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah ini.

Hal ini juga dikarenakan hal ini belum diatur secara rinci dalam

KUHAP. Salah satu cara adalah dengan cara melihat dan



commit to user

mempertimbangkan tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta

dalam persidangan berlangsung.

Selain dari tugas Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan

ketika saat pemeriksaan persidangan mengenai masalah pencabutan

keterangan oleh terdakwa, tugas ini juga ada pada pundak penyidik

porli untuk melakukan tugasnya dengan baik agar masalah pencabutan

keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh terdakwa ini. Tugas

dari pihak penyidik dalam tahap penyidikan sebaiknya harus lebih baik

dalam hal penyampaian hak-hak tersangka yang dilindungi oleh

KUHAP agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali

dikemudian hari. Hal ini dikarenakan jika hal ini terus berlanjut sulit

untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari kepolisian yang

professional.

2. Analisis Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Dicabut

Oleh Terdakwa Sebagai Bahan Pemeriksaan

Pembahasan sebelumnya mengenai pencabutan keterangan

terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) saat proses

penyidikan, diperbolehkan dengan alasan yang logis dan mendasar.

Pencabutan keterangan ini memang tidak diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana secara rinci, namun dalam beberapa

Yurisprudensi diperbolehkan serta dikuatkan oleh pendapat beberapa

ahli hukum di Indonesia.

Mengenai pencabutan ini, hakim harus meneliti secara seksama

dan cermat apakah pencabutan itu mendasar atau tidak. Hakim jangan

dengan mudah menerima ataupun menolak pencabutan keterangan

terdakwa. Karena jika hakim tidak cermat meneliti alasan pencabutan

lalu menolak pencabutan keterangan tersebut, bisa saja kebenaran

materiil dalam persidangan sebagai tujuan utama hukum acara tidak

tercapai. Demikian pula jika seorang hakim yang menerima


commit to user

pencabutan dan tidak mempertimbangkan alasan pencabutan dengan

cermat.

Selanjutnya dalam persidangan mengenai pencabutan keterangan

terdakwa, dan terlepas dari masalah diterima atau tidaknya suatu

pencabutan tersebut, pastilah akan menimbulkan akibat hukum yang

akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam berkas putusan

terhadap seorang terdakwa.

Gambar 3. Stematik Kekuatan BAP

sebagai bahan Pemeriksaan

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dijabarkan secara jelas

mengenai alat bukti yang diakui dan digunakan untuk memperoleh

kebenaran materil suatu tindak pidana. Alat bukti tersebut secara

berurutan adalah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. alat bukti

surat, d. petunjuk, dan e. kerangan terdakwa. Dapat kita cermati

bersama bahwa tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan alat bukti. Namun dalam

praktek dalam dunia hukum, para praktisi sering menyebut bahwa

Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti surat. Hal ini mungkin

berdasarkan penjelasan dalam KUHAP mengenai alat bukti surat ini,

dan dengan cirri-ciri dari BAP dan penjelasan dari KUHAP terdapat

titik temu. Hal ini juga telah dijabarkan secara gamblang sebelumnya

pada pembahasan pertama pada penulisan hukum ini.

Namun, dalam hal ini penulis berpendapat dengan anggapan

tersebut berkaitan dengan keterangan terdakwa yang ada pada Berita

Acara Pemeriksaan dengan keterangan terdakwa yang ada dan

BAP

yang

dicabut

Konsepsi

pengaturan

dalam KUHAP

Kekuatan sebagai

bahan

pemeriksaan

dalam

persidangan Konsekuensi terhadap

alat bukti serta

penilaian hakim


commit to user

diberikan dalam persidangan bahwa BAP awal nya menjadi bahan

pemeriksaan dalam persidangan. Dan ketika bahan pemeriksaan

tersebut memiliki fungsi dan nilainya digunakan untuk mempertegas

alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, maka

kekedudukannya dapat disamakan dengan alat bukti. Menurut penulis

lebihlah arif menempatkan Berita Acara Pmeriksaan (BAP) sebagai

bahan pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi pedoman oleh

penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim dalam mencari

kebendaran materiil.

Lalu berkaitan dengan kekuatan Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) yang dicabut serta kekuatannya sebagai bahan pemeriksaan,

penulis berpendapat bahwa hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk

untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Hal ini juga tidak lepas dengan

keterangan terdakwa yang diberikan saat persidangan. Dalam Pasal

189 ayat (2) dijelaskan “Keterangan terdakwa yang diberikan diliuar

persidangan dapat digunakan untuk menemukan bukti dalam

persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu niat bukti

yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Walaupun terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan

tersebut, hakim tetap dapat menggunakannya dengan syarat adanya

alat bukti lain yang dapat mendukung dari keterangan terdakwa yang

dicabut tersebut. Hal ini juga senada dan senafas dengan beberapa

putusan Mahkamah Agung yang masih digunakan badan peradilan

sebagai pedoman atau stare decisis dalam praktek yakni putusan

Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177K/Kr/1965

yang menegaskan: ”Bahwa pengakuan-pengakuan para tedakwa I dan

II dimuka polisi dan jaksa, ditinjau kembali dalam hubungannya satu

sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan

kesalahan terdakwa”.

Hakim dalam menilai kekuatan Berita Acara Pemeriksaan ini

dapat meperhatikan Stare decisis ini. Selain itu juga memperhatikan


commit to user

bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menunjukan bahwa

Hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah apabila ia yakin

dan keyakinan tersebut didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut

undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara

negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang

saling bertolak belakang secara ekstrim (M. Yahya Harahap, 2003 :

278).

Berkaitan dengan penilaian hakim, dan saat pencabutan

keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diterima,

ada beberapa landasan yang harus digunakan yaitu : Sudah tentu tidak

semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk

menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai

alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas

sebagai landasan berpijak, antara lain:

a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan (Syaiful Bakhri,

2009:68)

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah

pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh

terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban

terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan

penuntut umum atau penasihat hukum.

b. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami

sendiri Pernyataan terdakwa meliputi:

1) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri.

Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan

bukan orang lain selain terdakwa.

2) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu.

Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan

perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut


commit to user

dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan

yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan

sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan

kepadanya.

3) Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.

Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu

pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang

didakwakan. Namun apabila terdakwa menyangkal

mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap

merupakan keterangan terdakwa

4) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap

dirinya sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam

persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya

dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya

sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari

beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya

mengikat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan

terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi

terdakwa lainnya (Syaiful Bakhri, 2009:68).

Dari asas diatas maka dapat kita simpulkan bahwa kekuatan

Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yang dicabut Oleh

Terdakwa Sebagai Bahan Pemeriksaan adalah :

a. Apabila pencabutan diterima oleh Majelis Hakim, maka

konsekuensi yurudisnya adalah keterangan terdakwa dalam

Berita Acara Pemeriksaan tidak dapat dijadikan bahan

pemeriksaan oleh hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil

sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dianggap tidak benar

dan keterangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim

adalah keterangan yang diutarakan oleh terdakwa dalam


commit to user

persidangan dengan mempertimbangkan asas yang yang telah

diutarakan sebelumnya.

b. Jika pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi

yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan tidak

dapat menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dan

menjadi petunjuk dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dalam persidangan

guna mendapatkan kebenaran materiil dalam persidangan guna

mempertegas dan mendapatkan alat bukti sesuai dengan Pasal

184 ayat (1) KUHAP.

Mencermati dari kesimpulan sebelumnya dan juga menelaah dari

putusan yang menjadi dasar dari penulisan ini yakni putusan perkara

penghasutan Nomor: 2336/Pid.B/2008/JKT.PST, yang dalam proses

pembuktian dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya

dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dikarenakan alasannya adalah

tidak didampingi oleh penasihat hukum adalah tidak diterima oleh

Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diutarakan penulis

dalam pembahasan pada rumusan masalah yang pertama. Dengan tidak

diterimnya pencabutan keterangan Berita Acara pemerisksaan (BAP)

oleh terdakwa dalam persidangan, maka Berita acara Pemeriksaan

tersebut menjadi bahan pemeriksaan dalam persidangan untuk

mendapatkan dan mempertegas alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat

(1) KUHAP.


commit to user

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan serta dalam

pembahasan atas masalah yang timbul tersebut berdasarkan teori-teori

yang telah digunakan serta bahan dan literatur yang ada, penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa berhak mencabut kembali

keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-

undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk

mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan

dilakukan itu memiliki alasan yang mendasar dan logis. Pencabutan

kembali tanpa dasar yang kuat dan logis tidak dapat dibenarkan oleh

Undang-Undang. Dalam putusan yang diteliti oleh penulis pencabutan

keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan

didampingi penasihat hukum ditolak. Hal ini sesuai dengan

pertimbangan hakim dengan tetap menggunakan BAP sebagai bahan

pemeriksaan dan menyamakan nya dengan Alat bukti sesuai dengan

Pasal 184 KUHAP. Hakim memutuskan menolak. Penolakan tersebut

didapat dengan mencari fakta-fakta dan bukti dalam persidangan

mengenai berita acara pemeriksaan bahwa berita acara pemeriksaan

tersebut dibuat sesuai dengan penyidikan yang sah dengan pejabat

yang sah dengan adanya tanda tangan pejabat penyidik kepolisian

beserta tersangka dan penaihat hukumnya.

2. Kekuatan Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yang dicabut

Oleh Terdakwa Sebagai Bahan Pemeriksaan adalah :

a. Apabila pencabutan diterima oleh Majelis Hakim, maka

konsekuensi yurudisnya adalah keterangan terdakwa dalam Berita

Acara Pemeriksaan tidak dapat dijadikan bahan pemeriksaan oleh

hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil sehingga Berita


commit to user

Acara Pemeriksaan (BAP) dianggap tidak benar dan keterangan

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan

yang diutarakan oleh terdakwa dalam persidangan dengan

mempertimbangkan asas yang yang telah diutarakan sebelumnya.

b. Jika pencabutan ditolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya

adalah keterangan terdakwa dalam persidangan tidak dapat

menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dan menjadi

petunjuk dalam menentukan kesalahan terdakwa. Keterangan

terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan

sebagai bahan pemeriksaan dalam persidangan guna mendapatkan

kebenaran materiil dalam persidangan guna mempertegas dan

mendapatkan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh

tulisan ini dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dikaitkan dengan alasan pencabutan keterangan terdakwa pada perkara

ini yakni perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST Penyidik

sebaiknya dalam awal pemeriksaan selalu memberitahukan segala hak

dari tersangka sesuai dengan apa yang ada pada KUHAP yang dalam

kasus ini adalah hak tersangka atau/ terdakwa khususnya dalam hak

pendampingan Penasihat Hukum, .

2. Dikaitkan dengan alasan pencabutan keterangan terdakwa pada perkara

ini yakni perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST, sebaiknya

dalam setiap ruangan pemeriksaan tersangka dipasang beberapa alat

kamera video seperti CCTV (Closed Circuit Television) agar saat

pencabutan keterangan BAP dalam persidangan tersebut hakim dapat

menilai alasan pencabutan dengan melihat rekaman CCTV tersebut.


commit to user

Daftar Pustaka

BUKU

Adnan Paslyadja. 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan

RI

Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Campbell Black, Henry. 1979. Black’s Law Dictionary. United States of America: West

Publishing Co.

Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek. Jakarta : Djambatan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

Bandung : PT.Mandar Maju.

H.B Soetopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Suarakrta : sebelas Maret

University Press.

Johnny Ibrahim.2006.Teori dan Metodologi Penelitian Nrmatif. Malang:

Banyumedia

Martiman Pridjohamidjojo. 1982. Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta. Ghalia

Indonesia

Moeljatno. 1999. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi

Aksara.

Muhammad Rustamaji, Dewi Gumati. 2011. MOOTCOURT Membedah

Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progrsif. Surakarta. CV.

Mefi Caraka

M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali. Jakarta : Sinar Grafika.

________________.2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan

Kembali. Jakarta : Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki.2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group.

R. Subekti. 2007. Hukum Pembuktian. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.


commit to user

Soenarto Soerodibroto. 2000. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Jakarta : Rajawali Pers.

Syaiful Bakhri. 2009. Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilam Pidana.

Jakarta: P3IH.

Yesmil Anwar & Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya

Padjajaran.

Rofikah.1999. Buku Pegangan Kuliah. Surakarta. UNS Press

JURNAL

Anonim. Jaksa Bersikukuh BAP sebagai Alat Bukti Surat.

Http://www.jurnas.Com/news//8517l diakses pada hari rabu 20 april 2011

pukul 20.38 wib

Isharyanto. 2006. ”Problematika Normatif Partisipasi Masyarakat dalam

Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Salah Satu Perwujudan Hak Asasi

Manusia”.Yustisia Jurnal Hukum Bisnis. Edisi Nomor : 71 Tahun XVIII.

Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Paul R. Dubinsky. 2008. Wayne state university Journal of International Law.

Vol. 44, No. 2

Paul R. Dubinsky. 2005. Yale Journal of International Law. Vol. 30, p. 211

PUSTAKA MAYA

Anonim. 2010. www.tempoiteraktif.com diakses pada tanggal 26 november 2010

pukul 13.41 wib

Anonim. 2010. www. detiknews. com, diakses pada tanggal 26 November 2010,

pukul 14.41 wib

PERATURAN PERUNDANGAN DAN PUTUSAN HAKIM

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Putusan Perkara Nomor : 2336/ Pid.B/ 2008/ JKT.PST.


http://www.tempoiteraktif.com/

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis … · 2013. 7. 22. ·...

Documents