chapter ii peranan pemerintah dalam masyarakat bebas.doc
TRANSCRIPT
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 1/22
BAB II
PERAN PEMERINTAH DALAM MASYARAKAT BEBAS
Keberatan yang umum terjadi terhadap masyarakat totaliter
adalah bahwa mereka memandang tujuan sebagai pembenaran
segala cara. Secara harfah, Keberatan ini jelas-jelas tidak masuk
akal. Jika tujuan tidak membenarkan segala cara, lalu apa?
Namun jawaban yang mudah ini tidak serta-merta
menghilangkan keberatan tersebut, melainkan sekedar
menunjukkan bahwa keberatan itu tidak pada tempatnya.
enolak tujuan membenarkan segala cara secara tidak langsung
juga menegaskan bahwa tujuan yang sedang dipertanyakan
tersebut bukanlah tujuan akhir, karena tujuan akhir sendiri
adalah penggunaan cara yang benar. Suka atau tidak, setiap
tujuan yang bisa dicapai hanya dengan menggunakan cara yang
tidak baik pasti akan membuka jalan pada tujuan yang lebih
mendasar dari penggunaan cara-cara yang bisa diterima.
!agi kaum liberal, cara-cara yang benar itu bebas
didiskusikan dan berdasarkan pada kesukarelaan, artinya bahwa
setiap bentuk pemaksaan tidak dibenarkan. "dealnya adalah
kebulatan suara diantara indi#idu-indi#idu bertanggungjawab
yang dicapai atas dasar diskusi yang bebas dan penuh. "ni
merupakan cara lain mengungkapkan tujuan dari kebebasan
yang ditekankan dalam bab sebelumnya.
$ari sudut pandang ini, peran pasar adalah membenarkan
kebulatan suara tanpa kesepakatan, inilah sistem perwakilan
yang benar-benar proporsional. $i sisi lain, ciri khas dari tindakan
melalui saluran-saluran politis secara eksplisit adalah bahwa
tindakan cenderung membutuhkan atau memaksa adanya
kesepakatan substansial. %ermasalahan seperti ini harus
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 2/22
diputuskan dengan &ya' atau &tidak', jika ada ketentuan yang
bisa dibuat untuk beberapa alternati( itupun jumlahnya cukup
terbatas. !ahkan penggunaan perwakilan yang proportional pun
dalam bentuk politiknya secara eksplisit tidak merubah
keputusan ini. %un jumlah kelompok-kelompok terpisah yang
bahkan bisa diwakili nyaris dibatasi, jika dibandingkan dengan
perwakilan pasar yang proporsional. )palagi (akta bahwa hasil
akhir umumnya harus menjadi hukum yang berlaku untuk semua
kelompok, ketimbang undang-undang terpisah yang diberlakukan
pada setiap *partai* yang terwakili, berarti bahwa perwakilan
proporsional dalam #ersi politiknya, jauh dari memungkinkannya
kebulatan suara tanpa kesepakatan, cenderung ke arah
ketidake(ekti(an dan (ragmentasi. $engan demikian, justru
menghancurkan setiap konsensus dimana kebulatan suara tanpa
kesepakatan disandarkan.
Jelas sekali ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa
yang menjadikan perwakilan yang benar-benar proporsional itu
mustahil. !erkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dipisahkan
tersebut kita tidak bisa mendiskusikan, memperdebatkan dan
mengambil suara tentang hal tersebut. +api sekali memutuskan,
kita harus sepakat. Keberadaan hal-hal yang tidak bisa
dipisahkan inilah perlindungan bagi indi#idu dan negara dari
paksaan yang paling mendasar yang menghalangi kepercayaan
ekslusi( terhadap tindakan indi#idu terhadap pasar. Jika kita
hendak menggunakan beberapa sumberdaya kita untuk hal-hal
yang tidak bisa dipisahkan semacam itu, maka kita harus
menggunakan saluran-saluran politik untuk menyelesaikan
perbedaan.
%enggunaan saluran-saluran politik, meskipun tidak bisa
dihindari, cenderung merusak kohesi sosial yang sangat penting
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 3/22
peranannya bagi kestabilan masyarakat. +ingkat kerusakan akan
kecil jika kesepakatan akan kebutuhan tindakan bersama
diperoleh hanya pada cakupan terbatas pada suatu masalah
dimana masyarakat pada setiap peristiwa memberikan
pandangan yang sama terhadapnya. Semua bentuk pelebaran
cakupan masalah yang kesepakatannya sedang diperjuangkan
secara eksplisit akan semakin merusak ikatan yang menyatukan
masyarakat. Jika cakupan ini terus melebar sehingga menyentuh
sebuah masalah yang sangat mendasar bagi manusia, inipun
akan merusak masyarakat. %erbedaan-perbedan mendasar
berkaitan dengan nilai-nilai dasar kehidupan jarang sekali bisa
diselesaikan dengan pemungutan suara yang akhirnya semua itu
hanya bisa diputuskan, meskipun tidak terselesaikan, dengan
konik. Sejarah perang sipil dan agama menjadi bukti kelam atas
keputusan ini.
%enggunaan pasar secara luas mengurangi kerusakan
terhadap struktur masyarakat dengan mengubah kesepakatan
yang tidak diperlukan yang berkaitan dengan setiap kegiatan
yang diliputinya. Semakin lebar cakupan kegiatan yang tercakup
oleh pasar, semakin sedikit pula permasalahan yang
membutuhkan keputusan politik secara eksplisit dan oleh
karenanya sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan.
Sebaliknya, semakin sedikit permasalahan yang memerlukan
kesepakatan, semakin besar pula kecenderungan untuk
memperoleh kesepakatan sambil mempertahankan masyarakat
yang bebas.
Kebulatan suara, tentu saja, menjadi tujuan utama. $alam
prakteknya, kita tidak bisa menyediakan waktu dan usaha yang
dibutuhkan untuk mencapai kebulatan suara yang lengkap pada
setiap permasalahan. Kita terpaksa harus menerima sesuatu
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 4/22
yang kurang. Jadi kita mau tidak mau harus menerima aturan
mayoritas dalam bentuk apapun sebagai suatu kebijaksanaan.
)turan mayoritas lebih merupakan sebuah kebijaksanaan
ketimbang aturan tersebut sebuah prinsip dasar yang jelas sekali
diperlihatkan dengan (akta bahwa kesediaan kita untuk
mengikuti aturan mayoritas, dan ukuran mayoritas yang kita
kehendaki, yang bergantung pada kegentingan permasalahan
yang dilibatkan. Jika persoalan ini adalah momen kecil dan
minoritas tidak memiliki perasaan mendapatkan penolakan yang
kuat, maka pluralitas sederhana pun sudah mencukupi. $i sisi
lain, jika minoritas merasakan emosi yang kuat terhadap
permasalahan yang dilibatkan, bahkan suara mayoritas pun tidak
akan mencukupi. Sebagai contoh, sebagian kecil dari kita tidak
ada masalah dengan persoalan tentang kebebasan berbicara
yang diputuskan oleh suara mayoritas. Struktur hukum kita
dipenuhi oleh perbedaan antar berbagai permasalahan yang
membutuhkan berbagai mayoritas. $i tingkat ekstrim adalah
permasalahan yang terkandung dalam Konstitusi. "ni adalah
prinsip penting dimana kita bersedia untuk membuat konsesi
minimal pada kebijaksanaan. Sesuatu seperti konsensus penting
telah dicapai sebelumnya dalam menerimanya, dan kita
membutuhkan sesuatu seperti consensus penting untuk
perubahan di dalamnya.
Kebijakan penolakan-diri untuk menghindari aturan
mayoritas terhadap beberapa jenis permasalahan yang
terkandung dalam Konstitusi kita dan dalam konstitusi yang
serupa tertulis maupun tidak dimanapun, dan ketentuan khusus
dalam konstitusi ini atau padanannya yang melarang pemaksaan
indi#idu, dengan sendirinya dianggap sebagai sesuatu yang
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 5/22
dicapai melalui diskusi bebas dan sesuatu yang mencerminkan
kebulatan suara yang penting perihal cara-cara yang digunakan.
Sekarang kita akan mempertimbangkan secara spesifk,
meskipun masih dalam istilah yang luas, wilayah-wilayah mana
saja yang sama sekali tidak dapat ditangani melalui pasar, atau
yang bisa ditangani hanya dengan biaya yang sangat besar
sehingga penggunaan saluran-saluran politik mungkin lebih
disukai.
PEMERINTAH SEBAGAI PEMBUAT-ATURAN dan WASIT
%enting sekali untuk membedakan kegiatan sehari-hari
masyarakat dari kebiasaan umum dengan kerangka hukum
dimana kegiatan itu berlangsung. Kegiatan sehari-hari mirip
dengan kegiatan para peserta dalam sebuah permainan ketika
mereka sedang memainkannya, kerangka hukum berperan
sebagai aturan permainan yang mereka mainkan. $an
sebagaimana halnya sebuah permainan yang baik membutuhkan
penerimaan oleh para pemain baik dalam hal aturan dan juga
wasit untuk menginterpretasi dan menjalankan aturan tersebut,
jadi masyarakat yang baik mensyaratkan bahwa anggota-
anggotanya sepakat dengan kondisi umum yang akan mengatur
hubungan antar mereka, dengan beberapa cara dalam
menengahi berbagai interpretasi dari kondisi tersebut, dan
dengan aparat untuk menegakan ketaatan terhadap yang sudah
diterima secara umum. Sebagaimana halnya dalam permainan,
begitu dalam masyarakat, sebagian besar kondisi umum
merupakan produk kebiasaan yang tidak direncanakan yang
diterima begitu saja. $engan tegas kami menganggap bahwa
perubahan yang terjadi pada mereka sangat kecil, meskipun e(ek
kumulati( dari serangkaian perubahan kecil bisa menjadi sebuah
perubahan drastis dalam karakter suatu permainan atau
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 6/22
masyarakat. !aik dalam permainan maupun masyarakat, tidak
satu aturan pun yang bisa berlaku kecuali sebagian besar
peserta sebagian besar waktunya memenuhi aturan tersebut
tanpa sanksi eksternal, kecuali jika di sana ada konsensus sosial
yang mendasarinya. +api kita tidak bisa menyandarkan pada
kebiasaan atau pada konsensus itu sendiri untuk
menginterpretasikan dan menegakkan aturan, kita
membutuhkan seorang wasit. "nilah yang menjadi peran utama
pemerintah dalam masyarakat yang bebas yakni menyediakan
sarana yang dengannya kita bisa mengubah aturan, untuk
menengahi perbedaan di antara kita berkaitan dengan masalah
aturan, dan menegakkan ketaatan terhadap aturan yang juga
berlaku terhadap sebagian dari mereka yang tidak ikut serta
dalam permainan.
Jadi, kebutuhan akan pemerintah dalam hal ini muncul
karena kebebasan mutlak itu mustahil. !agaimanapun anarki
yang menarik bisa jadi sebuah (alsa(ah, namun itu suatu yang
musykil dalam dunianya manusia yang tidak sempurna ini.
Kebebasan manusia bisa menimbulkan konik, dan ketika itu
terjadi, kebebasan seseorang harus dibatasi demi melindungi
kebebasan orang lain, seperti yang dinyatakan oleh ahkamah
)gung, &Kebebasanku untuk melepaskan kepalan tanganku
dibatasi oleh dekatnya dagu )nda.'
%roblem utama dalam memutuskan kegiatan pemerintah
yang tepat adalah bagaimana menyelesaikan konik di antara
kebebasan dari indi#idu-indi#idu berbeda. $alam beberapa
kasus, jawabannya mudah. +idak sulit untuk mencapai kebulatan
suara terhadap dalil bahwa kebebasan seseorang untuk
membunuh tetangganya harus dikorbankan demi melindungi
kebebasan orang lain untuk hidup. $alam kasus lain, jawabannya
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 7/22
menjadi sulit. $alam wilayah ekonomi, problem utama yang
muncul berkaitan dengan konik antara kebebasan untuk
bergabung dengan kebebasan untuk bersaing. )rti apa yang
harus dilekatkan pada &bebas' sebagai modifkasi &usaha'? $i
)S, &bebas' telah dipahami memiliki arti bahwa setiap orang
bebas untuk melakukan suatu usaha, artinya bahwa perusahaan-
perusahaan yang ada tidak bebas dari persaingan kecuali
mereka menjual produk yang lebih baik dengan harga yang sama
atau produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. $i sisi
lain, dalam tradisi continental, artinya secara umum adalah
bahwa perusahaan bebas melakukan apa yang mereka inginkan,
termasuk penetapan harga, pembagian pasar, dan mengadopsi
teknik lain untuk menjatuhkan pesaing potensial. !arangkali
problem spesifk yang paling sulit dalam wilayah ini adalah
problem yang berkaitan dengan penggabungan antar pekerja,
dimana problem kebebasan untuk bergabung dan kebebasan
untuk bersaing sudah sangat akut.
ilayah ekonomi lainnya yang lebih mendasar dimana bisa
diperoleh jawaban yang sulit maupun penting adalah defnisi dari
hak-hak kepemilikan. /agasan tentang kepemilikan,
sebagaimana telah dikembangkan selama berabad-abad dan
terkandung dalam kitab undang-undang kita, telah menjadi
begitu melekat pada diri kita sehingga cenderung membenarkan,
dan tidak bisa mengenali tingkatan apa yang mendasari
kepemilikan dan hak-hak apa yang dimiliki oleh pemilik dari
kepemilikan. Semua itu adalah kreasi sosial yang rumit
ketimbang dalil yang jelas. Sebagai contoh, apakah kepemilikan
saya atas tanah dan kebebasan saya untuk menggunakan tanah
milik saya seperti sesuka hati saya, memberi saya wewenang
untuk menolak hak orang lain untuk melintasi tanah saya dengan
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 8/22
pesawat terbangnya? )taukah hak dia untuk menggunakan
pesawat terbangnya yang harus didahulukan? )taukah
bergantung pada setinggi apa dia terbang? )taukah segaduh apa
yang dia hasilkan? )pakah pertukaran secara sukarela
mengharuskan dia membayar saya untuk mendapatkan hak
untuk terbang di atas tanah saya? )taukah saya harus
membayar dia untuk mencegahnya terbang di atasnya?
%enyebutan royalti, hak cipta, paten, saham dalam perusahaan,
hak penguasaan air, dan sejenisnya, barangkali dapat
menegaskan peran aturan sosial yang berlaku umum dalam
defnisi sebenarnya dari kepemilikan. $alam banyak kasus, hal ini
juga menegaskan bahwa keberadaan defnisi properti yang telah
ditetapkan dan secara umum diterima jauh lebih penting
daripada sekedar defnisinya itu sendiri.
ilayah ekonomi lainnya yang menimbulkan problem yang
sulit adalah sistem moneter. %emerintah bertanggungjawab atas
sistem moneter telah lama diakui. Sistem ini secara eksplisit
telah dilengkapi dalam ketetapan konstitusional yang
memberikan Kongres kekuatan &untuk mencetak uang, mengatur
nilai uang, dan dari uang asing'. ungkin tak ada wilayah lain
dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hal-hal dimana
tindakan pemerintah bisa diterima secara merata. Kebiasaan ini
dan sekarang hampir dibilang penerimaan begitu saja
tanggungjawab pemerintah membuat pemahaman mendalam
tentang alasan untuk tanggung jawab tersebut semakin
diperlukan, karena hal ini meningkatkan risiko dimana lingkup
pemerintah akan menyebar dari kegiatan yang sesuai dalam
masyarakat yang bebas ke yang tidak sesuai, dari menyediakan
kerangka kerja moneter ke menentukan alokasi sumber daya di
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 9/22
antara indi#idu. Kita akan mendiskusikan problem ini secara
menyeluruh dalam bab """.
0ingkasnya, organisasi kegiatan ekonomi melalui pertukaran
sukarela menganggap bahwa kita melalui pemerintah telah
menjalankan penegakkan hukum dan ketertiban untuk mencegah
pemaksaan satu indi#idu oleh indi#idu lain, melakukan
pelaksanaan kontrak yang dibuat secara sukarela, memberikan
defnisi dari arti hak-hak kepemilikan, menyedian interpretasi dan
penyelenggaraan hak-hak tersebut, dan membuat ketetapan
kerangka kerja moneter.
TINDAKAN MELALUI PEMERINTAH BERDASARKAN PADA
MONOPOLI TEKNIS DAN DAMPAK LINGKUNGAN
%eran pemerintah hanya dianggap adalah untuk melakukan
sesuatu yang pasar tidak dapat lakukan untuk dirinya sendiri,
yaitu, untuk menentukan, arbitrase, dan menegakkan aturan
permainan. Kita juga dapat melakukan melalui pemerintah hal-
hal yang dibayangkan dapat dilakukan melalui pasar tetapi
bahwa kondisi teknis atau serupa membuat sulit untuk dilakukan
dengan cara itu. "ni semua mengurangi untuk kasus-kasus di
mana benar-benar sukarela asing sangat mahal atau hampir
mustahil. )da dua kelas umum kasus tersebut1 monopoli dan
ketidaksempurnaan pasar yang serupa, dan dampak lingkungan.
%ertukaran akan benar-benar sukarela hanya ketika hampir
setara dengan alternati( ada. onopoli menyiratkan ketiadaan
alternati( dan oleh karenanya menghambat kebebasan
pertukaran. $alam prakteknya, monopoli seringkali muncul dari
sokongan pemerintah atau dari persekongkolan antar indi#idu.
!erkaitan dengan ini, problemnya adalah menghindari dukungan
pemerintah terhadap monopoli atau mendorong penegakkan
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 10/22
aturan secara e(ekti( seperti aturan yang terkandung dalam
undang-undang anti-trust. Namun demikian, monopoli juga bisa
muncul karena secara teknis satu produsen tunggal atau
perusahaan bisa lebih efsien. Saya mencoba menyatakan bahwa
kasus-kasus seperti ini sangat terbatas jumlahnya dari yang
diperkirakan tapi tak bisa dibantah lagi bahwa kasus-kasus ini
memang bermunculan. 2ontoh sederhananya adalah ketentuan
layanan telepon dalam sebuah komunitas. Saya bisa menyebut
kasus semacam ini sebagai monopoli &teknis'.
Ketika kondisi teknis menjadikan monopoli sebagai hasil
alami dari kekuatan pasar yang kompetiti(, maka hanya ada tiga
alternati( yang tersedia1 monopoli swasta, monopoli publik, atau
regulasi publik. Ketiganya sama jahatnya jadi kita memilih
diantara tiga kejahatan tersebut. 3enry Simons, mengamati
regulasi publik tentang monopoli di )S, menemukan bahwa
hasilnya sungguh tidak disukai dimana dia menyimpulkan
monopoli publik adalah kejahatan ringan. alter 4ucken,
seorang liberal Jerman yang sudah terkenal, mengamati
monopoli publik dalam perusahaan kereta api Jerman,
menemukan bahwa hasilnya sungguh tidak disukai dimana dia
menyimpulkan regulasi publik sebagai kejahatan yang ringan.
Setelah mengetahui dari kedua pengamatan tersebut, dengan
terpaksa saya menyimpulkan bahwa, jika dibolehkan, monopoli
swasta adalah kejahatan kecil.
Jika masyarakat statis maka kondisi yang menimbulkan
monopoli teknis ini akan tetap ada, keyakinan saya dalam solusi
ini menjadi kecil. Namun demikian, dalam masyarakat yang
berubah dengan cepat kondisi yang memunculkan monopoli
teknis pun akan seringkali berubah dan saya menduga bahwa
baik regulasi publik maupun monopoli publik cenderung menjadi
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 11/22
kurang responsi( terhadap perubahan kondisi semacam itu,
menjadi kurang siap kemampuannya dalam mengeliminir,
ketimbang monopoli swasta.
Jalur kereta api )S merupakan contoh sempurna. +ingkat
monopoli yang tinggi di perusahaan kereta api berdasarkan pada
landasan teknis di abad ke-56 barangkali tak bisa terelakkan. "ni
merupakan landasan pembenaran bagi "nterstate 2ommerce
2ommission. +api kondisi telah berubah. unculnya jalan dan
transportasi udara telah mengurangi elemen monopoli di jalur
kereta api pada tingkatan yang dapat dimaklumi. Namun kita
tidak menghilangkan "22. Sebaliknya, "22, yang mengawali
operasinya sebagai lembaga yang melindungi masyarakat dari
eksploitasi oleh perusahan kereta api, telah menjadi sebuah
badan yang melindungi perusahaan kereta api dari persaingan
oleh truk dan sarana transportasi lainnya dan baru-baru ini
bahkan melindungi perusahaan truk yang sudah ada dari
persaingan oleh pendatang baru. $emikian pula, di "nggris,
ketika jalur kereta api dinasionalisasikan, perusahaan truk pada
mulanya dimasukan ke dalam monopoli negara. Jika dulu jalur
kereta api tidak pernah menjadi subjek regulasi di )S, maka
hampir bisa dipastikan bahwa transportasi saat ini, termasuk
jalur kereta api, merupakan industri yang sangat kompetiti(
dengan sedikit atau tanpa adanya unsure monopoli.
%ilihan antara jahatnya monopoli swasta, monopoli publik,
dan regulasi publik tidak bisa dibuat sekali dan untuk semuanya,
secara independen dari keadaan (aktual. Jika monopoli teknis
merupakan layanan atau komoditas yang dipandang penting dan
jika kekuatan monopolinya cukup besar, bahkan dampak jangka
pendek dari monopoli swasta tidak dapat ditolerir, dan regulasi
publik atau kepemilikan mungkin kejahatan yang lebih ringan.
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 12/22
onopoli teknis bisa terkadang membenarkan monopoli
publik secara de facto. "a tidak dapat dengan sendirinya
membenarkan monopoli publik yang dicapai dengan
membuatnya ilegal bagi orang lain untuk bersaing. Sebagai
contoh, tidak cara untuk membenarkan monopoli publik kantor
pos. $apat dibantah bahwa membawa surat adalah monopoli
teknis dan bahwa monopoli pemerintah adalah kejahatan yang
paling ringan. Sejalan dengan ini, siapapun barangkali bisa
membenarkan kantor pos milik pemerintah tapi tidak dengan
hukum yang ada, yang menjadikan illegal bagi siapapun selain
kantor pos untuk membawa surat. Jika pengantaran surat adalah
monopoli teknis, maka tak ada seorangpun yang akan berhasil
dalam bersaing dengan pemerintah. Jika bukan monopoli, maka
tidak ada alasan mengapa pemerintah harus terlibat di
dalamnya. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah
dengan membebaskan pihak lain untuk masuk.
7andasan sejarah mengapa kita memiliki monopoli layanan
pos adalah karena %ony 48press telah melakukan pekerjaannya
dengan baik dalam membawakan surat ke seluruh benua
sehingga ketika pemerintah mengenalkan layanan antar-benua,
pemerintah tidak bisa bersaing secara e(ekti( dan mengalami
kerugian. 3asilnya kemudian adalah undang-undang
membuatnya illegal bagi siapa saja selain kantor pos untuk
membawakan surat. "tulah alasannya mengapa )dams 48press
2ompany saat ini merupakan perusahaan dana in#estasi
ketimbang perusahaan operasi. Saya menduga bahwa jika pintu
masuk ke bisnis membawa surat terbuka untuk semua, maka
akan ada banyak perusahaan yang memasukinya dan industri
kuno ini akan mengalami perombakan dalam pesanan kilat.
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 13/22
Kelas kasus umum yang kedua di mana pertukaran yang
benar-benar sukarela tidak mungkin muncul ketika tindakan
indi#idu berdampak pada indi#idu lain yang tidak layak untuk
menagih atau membayar kerugian mereka. "ni adalah masalah
*dampak lingkungan*. 2ontoh yang jelas adalah olusi sungai.
9rang yang mencemari sungai pada dasarnya adalah memaksa
pihak lain untuk menukar air yang baik dengan yang buruk. %ihak
lain ini mungkin bersedia untuk membuat pertukaran dengan
harga tertentu. +etapi hal ini tidak layak bagi mereka, bertindak
secara indi#idual, untuk menghindari pertukaran atau
memaksakan kompensasi yang sesuai.
2ontoh lain yang tidak begitu kentara adalah penyediaan
jalan raya. $alam kasus ini, secara teknis sangat mungkin untuk
mengidentifkasi dan karenanya membebankan biaya kepada
indi#idu untuk jalan yang mereka gunakan dan begitu pula
dengan operasinal pribadi. Namun, untuk akses jalan umum,
melibatkan banyak titik masuk dan keluar, biaya koleksi akan
sangat tinggi jika biaya dibuat untuk layanan tertentu yang
diterima oleh setiap indi#idu, karena harus dibuatkan loket tol
atau yang setara di semua pintu masuk. %ajak bensin adalah
metode yang jauh lebih murah dalam hal pembebaban biaya
kepada indi#idu yang kurang lebihnya sebanding dengan
penggunaan mereka atas jalan raya. Namun metode ini
merupakan salah satu di mana pembayaran tertentu tidak dapat
diidentifkasi secara akurat dengan penggunaan tertentu. 9leh
karena itu, hal ini hampir tidak layak untuk memiliki perusahaan
swasta yang menyediakan layanan dan menarik biaya tanpa
membangun monopoli swasta yang luas.
%ertimbangan ini tidak berlaku bagi jalan tol jarak jauh
dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dan akses terbatas.
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 14/22
:ntuk itu, biaya yang ditarik kecil dan dalam banyak kasus
sekarang sedang dibayar, dan seringkali ada banyak alternati(,
sehingga tidak ada problem monopoli yang serius. 9leh karena
itu, selalu ada alasan mengapa ini seharusnya dimiliki dan
dioperasikan oleh pihak swasta. Jika demikian, perusahaan yang
menjalankan jalan raya ini harus menerima pajak bensin yang
dibayar karena perjalanan di atasnya.
+aman adalah contoh menarik karena ini menggambarkan
perbedaan antara kasus yang dapat dan tidak dapat dibenarkan
oleh dampak lingkungan, dan karena hampir setiap orang sejak
awal memandang pelaksanaan +aman Nasional jelas sekali
sebagai (ungsi sah pemerintahan. Namun demikan, pada
kenyataannya dampak lingkungan dapat membenarkan adanya
taman kota, tapi dampak tidak untuk +aman Nasional seperti
+aman Nasional ;ellowstone atau /rand 2anyon. )pa yang
menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis taman
tersebut? :ntuk taman kota, sangat sulit untuk mengidentifkasi
orang-orang yang memperoleh man(aat dari taman dan
membebani mereka biaya untuk man(aat yang mereka terima.
Jika ada sebuah taman di tengah kota, rumah-rumah di semua
sisi taman mendapatkan man(aat dari ruang terbuka, dan orang-
orang yang berjalan melalui atau di dekat taman itu mendapat
keuntungan. :ntuk mengurus penarikanan ongkos di setiap
gerbang atau untuk membebankan biaya tahunan per jendela
yang menghadap ke taman akan sangat mahal dan sulit.
Sedangkan, pintu masuk ke +aman Nasional seperti ;ellowstone
jumlahnya tidak banyak, kemudian sebagian besar orang-orang
yang datang menetap di sana untuk jangka waktu tertentu dan
hal ini sangat layak untuk mendirikan gerbang tol dan
mengumpulkan biaya penda(taran. "ni memang sekarang
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 15/22
dilakukan, meskipun semua biaya terkumpul itu tidak menutupi
seluruh biaya. Jika publik ingin jenis kegiatan seperti ini cukup
untuk membiayai semua, maka perusahaan swasta akan
memiliki banyak insenti( untuk menyediakan taman tersebut.
$an, tentu saja, saat ini sudah banyak bermunculan perusahaan-
perusahaan swasta di wilayah ini. Saya sendiri tidak bisa sendiri
menyulap setiap dampak lingkungan atau e(ek monopoli yang
penting yang akan membenarkan kegiatan pemerintah di
wilayah ini.
%ertimbangan seperti itu yang berkaitan dengan dampak
lingkungan telah digunakan untuk merasionalisasi hampir setiap
inter#ensi yang memungkinkan. Namun, dalam banyak kasus,
rasionalisasi ini merupakan permmohonan khusus ketimbang
aplikasi yang sah dari konsep dampak lingkungan. $ampak
lingkungan ada baik dan buruknya karena keduanya bisa menjadi
alasan untuk membatasi dan atau memperluas kegiatan
pemerintah. $ampak lingkungan melarang pertukaran sukarela
karena sulit untuk mengidentifkasi dampak pada pihak ketiga
dan mengukur besarnya dampak tersebut. +api kesulitan ini juga
muncul dalam kegiatan pemerintah. Sulit untuk mengetahui
kapan dampak lingkungan dianggap cukup besar untuk
membenarkan biaya tertentu dalam mengatasi dampak tersebut
dan bahkan mendistribusikan biaya dengan cara tepat.
)kibatnya, ketika pemerintah terlibat dalam kegiatan mengatasi
dampak lingkungan, sebagian akan menemui rangkaian
tambahan lainnya dari dampak lingkungan yakni kegagalan
dalam membebankan biaya atau memberikan kompensasi
kepada indi#idu secara benar. )pakah dampak lingkungan yang
asli atau yang baru yang hanya akan mendapatkan perhatian
serius oleh (akta-(akta kasus indi#idu, dan bahkan kemudian,
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 16/22
sangat kurang. Selain itu, peman(aatan pemerintah untuk
mengatasi dampak lingkungan itu sendiri memiliki dampak
lingkungan yang sangat penting yang tidak berkaitan dengan
alasan tertentu adanya tindakan pemerintah. Setiap tindakan
dari inter#ensi pemerintah membatasi wilayah kebebasan
indi#idu secara langsung dan mengancam pelestarian kebebasan
secara tidak langsung untuk alasan-alasan yang diuraikan dalam
bab pertama.
%rinsip-prinsip kita tidak menawarkan pemikiran yang keras
tentang seberapa tepatkah meman(aatkan pemerintah untuk
menyelesaikan seara bersama apa yang menjadi kesulitan atau
tidak mungkin bagi kita untuk menyelesaikan secara terpisah
melalui pertukaran yang benar-benar sukarela. $alam kasus
tertentu di mana inter#ensi diusulkan, kita harus membuat
neraca, da(tar terpisah keuntungan dan kerugian. %rinsip-prinsip
kita memberitahu kepada kita item apa saja yang akan
ditempatkan pada satu sisi dan item apa saja pada sisi lainnya
dan prinsip-prinsip tersebut akan memberi kita beberapa alasan
untuk lebih menekankan kepentingan pada beberapa item yang
berbeda. Secara khusus, kita akan selalu ingin memasuki sisi
kewajiban dari setiap usulan inter#ensi pemerintah, dampak
lingkungannya mengancam kebebasan, dan memberikan
penekanan kepada dampak ini. Seberapa besar penekanan yang
harus diberikan, seperti halnya pada item lain, tergantung
keadaan. Sebagai contoh, jika inter#entensi yang ada ukurannya
kecil, maka penekanan yang diberikan pun lebih kecil terhadap
dampak negati( dari inter#ensi tambahan. "ni merupakan alasan
penting mengapa banyak kaum liberal sebelumnya, seperti
3enriy Simons yang menulis ketika pemerintahan saat itu
ukurannya kecil menurut standar sekarang, menginginkan agar
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 17/22
pemerintah melakukan kegiatan yang saat ini kaum liberal tidak
akan menerimanya karena pemerintahan saat ini telah tumbuh
menjadi sangat besar.
TINDAKAN MELALUI PEMERINTAH ATAS DASAR
PATERNALISTIK
Kebebasan adalah tujuan yang dapat dipertahankan yang
hanya berlaku bagi indi#idu-indi#idu yang bertanggung jawab.
Kita tidak percaya pada kebebasan untuk orang gila atau anak-
anak. %erlunya menarik garis antara indi#idu yang bertanggung
jawab dan yang bukan menjadi hal yang mutlak, namun itu
berarti bahwa ada ambiguitas penting dalam tujuan akhir kami
dari kebebasan. %aternalisme mutlak bagi mereka yang kita
tetapkan sebagai tidak bertanggung jawab.
Kasus paling jelas, mungkin, adalah orang gila. Kita tidak
akan memberikan kepada mereka kebebasan ataupun
menembak mereka. )kan lebih baik jika kita bisa
mempercayakan pada kegiatan-kegiatan indi#idu secara sukarela
untuk merumahkan dan merawat orang-orang gila. +api saya
piker kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa
kegiatan amal seperti tidak akan memadai, jika hanya karena
dampak lingkungan yang terlibat dalam (akta bahwa saya
mendapatkan man(aat jika orang lain memberikan kontribusinya
dengan merawat orang gila. )tas dasar inilah, kita mungkin
bersedia untuk mengatur perawatan bagi mereka melalui
pemerintah.
)nak-anak menimbulkan kasus yang lebih pelik. :nit operasi
utama dalam maasyarakat kita adalah keluarga, bukan indi#idu.
Namun penerimaan keluarga sebagai unit lebih disandarkan
pada kebijaksanaan ketimbang prinsip. Kita meyakini bahwa
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 18/22
orangtua umumnya sangat mampu memberikan perlindungan
bagi anak-anak mereka dan memberikan bekal untuk
perkembangan mereka menjadi indi#idu yang bertanggungjawab
sehingga kelak mereka pantas untuk mendapatkan kebebasan.
+api kita tidak percaya dengan kebebasan orangtua untuk
melakukan apa yang mereka inginkan terhadap orang lain. )nak-
anak adalah embrionya indi#idu yang bertanggungjawab, dan
seorang penganut kebebasan percaya akan perlindungan hak-
hak utama mereka.
:ntuk menyatakan hal ini secara berbeda dan mungkin akan
terkesan kasar adalah bahwa anak-anak pada satu sisi adalah
barang keperluan namun juga sekaligus anggota masyarakat
yang berpotensi memiliki tanggungjawab. Kebebasan indi#idu
untuk meman(aatkan sumber daya ekonomi mereka seperti yang
mereka inginkan termasuk diantaranya kebebasan
meman(aatkan mereka untuk memiliki anak-anak, untuk
membeli layanan untuk anak-anak sebagai bentuk tertentu dari
konsumsi. Namun setelah pilihan ini dilaksanakan, anak-anak
memiliki nilai dalam diri mereka dan memiliki kebebasan mereka
sendiri yang bukan sekedar kepanjangan kebebasan dari
orangtuanya.
7andasan paternalistik bagi kegiatan pemerintah dalam
banyak hal adalah sesuatu yang menyulitkan bagi seorang
liberal, karena paternalistik melibatkan penerimaan prinsip
bahwa sebagian orang bisa membuat keputusan untuk orang lain
- yang dia anggap tidak menyenangkan dalam sebagian besar
penerapannya dan dia merasa pantas menganggapnya sebagai
musuh utama intelektualnya, penyokong kolekti#isme dalam
bentuk samara apapun, entah itu menjadi komunisme,
sosialisme ataupun sebuah negara yang sejahtera. Namun,
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 19/22
tidak ada gunanya menganggap bahwa masalah tersebut lebih
sederhana dari yang sebenarnya. Kita tidak bisa menghindari
dari kebutuhan untuk beberapa tindakan paternalistik. Seperti
yang ditulis $icey pada 565< tentang undang-undang
perlindungan bagi mereka yang terganggu jiwanya, &::
/angguan Jiwa adalah langkah awal pada sebuah jalan di mana
tidak ada seorang waras pun dapat menolak untuk masuk, tetapi
jika terlalu jauh untuk dikejar, akan membawa negarawan yang
menemui kesulitan sulit untuk memenuhinya tanpa cukup
campur tangan yang memadai dengan kebebasan indi#idu.* +ak
ada satupun rumusan yang dapat memberitahu kita di mana
harus berhenti. Kita harus mengandalkan penilaian keliru kita,
setelah mencapai penilaian, dan pada kemampuan kita untuk
meyakinkan sesama bahwa itu adalah penilaian yang benar, atau
pada kemampuan mereka meyakinkan kita untuk merubah
pandangan kita. Kita harus meletakan keyakinan kita, di sini atau
di manapun, ke dalam sebuah konsensus yang dicapai oleh
manusia-manusia yang tidak sempurna dan terbiaskan melalui
diskusi bebas dan uji-coba.
KESIMPULAN
%emerintahan yang menegakkan hukum dan ketertiban,
menetapkan hak-hak kepemilikan, berperan sebagai sarana
dimana kita bisa memodifkasi hak-hak kepemilikan dan aturan-
aturan lain dari permainan ekonomi, menimbang dan
memutuskan perselisihan tentang interpretasi aturan,
menjalankan kontrak, mendorong persaingan, menetapkan
kerangka kerja moneter, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan
untuk menghadapi permasalahan monopoli teknis dan mengatasi
dampak lingkungan secara luas dipandang sebagai cukup
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 20/22
penting untuk membenarkan inter#ensi pemerintah, dan
pemerintah yang mendorong peningkatan kegiatan amal pribadi
dan keluarga dalam melindungi mereka yang belum
bertanggungjawab, baik itu orang gila maupun anak-anak, maka
pemerintahan seperti ini benar-benar telah memiliki (ungsi-(ungsi
utama yang dijalankan. %enganut liberal yang konsisten
bukanlah seorang anarkis.
Namun juga benar bahwa pemerintahan seperti itu jelas
terbatas (ungsinya dan akan menahan diri dari sejumlah kegiatan
yang sekarang dilakukan oleh pemerintah (ederal dan negara
bagian di )merika Serikat, dan rekan-rekan mereka di negara-
negara !arat lainnya. !ab selanjutnya akan membahas secara
rinci beberapa kegiatan ini, dan sebagian kecil telah dibahas di
atas, tetapi akan sangat membantu untuk memberikan kita
kemampuan untuk memilah-milah tentang peran yang liberal
akan menugaskan pemerintah dengan hanya memberikan da(tar
beberapa kegiatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah di )S,
yang tidak bisa, sejauh yang bisa saya lihat, secara sah dapat
dibenarkan dalam hal prinsip-prinsip yang diuraikan di atas1
5. %rogram dukungan harga paritas untuk pertanian.
=. +ari( pada impor atau pembatasan ekspor, seperti kuota
impor minyak, kuota gula kuota, dll.
>. %engawasan output pemerintahan, seperti melalui program
perkebunan, atau melalui prorationing minyak seperti yang
dilakukan oleh +e8as 0ailroad 2ommission.
<. %engaturan sewa, seperti yang masih dipraktekkan di New
;ork, atau pengaturan upah dan harga seperti yang
dikenakan selama dan setelah %erang $unia "".
. :pah minimum sah, atau harga maksimum sah, seperti
maksimum nol pada tingkat suku bunga yang dapat
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 21/22
dibayar pada permintaan deposito oleh bank-bank
komersial, atau tingkat maksimum tetap secara sah yang
dapat dibayar pada tabungan dan deposito.
@. 0egulasi industri yang terperinci, seperti regulasi
transportasi oleh "nterstate 2ommerce 2ommission rinci.
0egulasi ini memberikan justifkasi pada landasan
monopoly teknis ketika awalnya diperkenalkan pada kereta
api, sekarang telah dihapuskan untuk seluruh sarana
transportasi. 2ontoh lain adalah regulasi perbankan yang
terperinci.
A. Sebuah contoh yang serupa, tapi patut untuk disinggung
secara khusus karena kegiatan penyensoran secara implisit
dan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, yakni
pengawasan radio dan tele#isi oleh Bederal
2ommunication 2ommission.
C. %rogram Jaminan sosial yang saat ini berlaku, terutama
program untuk lansia dan pensiunan yang mendorong
masyarakat untuk DaE mengeluarkan sebagian tertentu dari
pendapatan mereka pada pembelian tunjangan pensiun,
DbE membeli tunjangan dari perusahaan yang dibuka untuk
umum.
6. Ketentuan lisensi di berbagai kota dan negara yang
membatasi perusahaan tertentu atau pekerjaan atau
pro(esi untuk orang-orang yang memiliki lisensi, yang
mana lisensi ini lebih dari sekedar tanda terima pajak yang
mana siapa saja yang ingin memasuki kegiatan ini dapat
membayar.
5F. "stilah *perumahan umum* dan sejumlah program
subsidi lainnya diarahkan pada pembinaan konstruksi
8/16/2019 Chapter II Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Bebas.doc
http://slidepdf.com/reader/full/chapter-ii-peranan-pemerintah-dalam-masyarakat-bebasdoc 22/22
perumahan seperti B.3.). dan G.) jaminan hipotek, dan
sejenisnya.
55. ajib militer bagi laki-laki dalam masa damai.
%engaturan pasar bebas yang tepat adalah pasukan militer
sukarelaH yang berati mempekerjakan orang untuk
bertugas. +idak ada pembenaran untuk tidak membayar
dengan harga apapun yang diperlukan untuk menarik
sejumlah laki-laki yang dibutuhkan. %engaturan yang
berlaku saat ini sungguh tidak adil dan sewenang-wenang,
sehingga benar-benar mengganggu kebebasan pemuda
untuk membentuk kehidupan mereka, dan mungkin
bahkan lebih mahal ketimbang pasar alternati(. D%elatihan
militer secara uni#ersal untuk menyediakan cadangan
untuk waktu perang adalah masalah yang berbeda dan
dapat dibenarkan berdasarkan pandangan liberal.E
5=. +aman Nasional, seperti disebutkan di atas.
5>. :ndang-undang tentang larangan membawa surat
untuk mendapatkan keuntungan.
5<. Jalan tol yang dimiliki dan dioperasikan untuk umum,
seperti disebutkan di atas.