chapter i.pdf

Click here to load reader

Post on 26-Jan-2016

227 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Minyak bumi dan gas bumi telah membawa kemajuan yang pesat kepada dunia ini,

    sehingga jika seandainya minyak bumi itu tidak ada, maka dunia tidak akan semaju seperti

    sekarang ini. Dimana-mana dalam kehidupan sehari-hari, hampir selalu dijumpai produk-produk

    yang berasal dari minyak bumi, baik produk yang berasal dari kilang minyak atau produk

    petrokimia1. Minyak dan gas bumi (migas) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa

    lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia

    beberapa dekade kedepan2. Minyak dan gas bumi dapat ditemukan atau dihasilkan dengan proses

    pertambangan, inilah yang disebut industri pertambangan minyak dan gas bumi.

    Industri Migas merupakan satu industri yang memiliki resiko yang tinggi (high risk),

    penggunaan teknologi canggih (high technology), dan sumber daya yang terlatih serta besarnya

    capital yang diperlukan (high capital). Paling tidak ada empat faktor yang membuat industri hulu

    migas berbeda dengan industri lainnya, antara lain: pertama, lamanya waktu antara saat

    terjadinya pengeluaran (expenditure) dengan pendapatan (revenue). Kedua, keputusan yang

    dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih. Ketiga,

    sektor ini memerlukan investasi biaya capital yang relatif besar. Keempat, dibalik semua resiko

    tersebut, industri migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar3. Industri pertambangan

    1 Sukanto Reksohadiprodjo. Industri minyak dan gas Bumi. (Yogyakarta: BPFE, 1986), hlm 1

    2 Benny Lubiantara, Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012), hlm xiii

    3 Benny Lubiantara,Ibid., hlm 5

    Universitas Sumatera Utara

  • 2minyak dan gas bumi meliputi: Kegiatan eksplorasi dan produksi, pengolahan sampai kepada

    pemasaran.

    Hal ini menjadi alasan bagi negara merasa perlu mengundang investor untuk melakukan

    aktifitas eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut. Sejak awal, sesudah

    tercapainya kemerdekaan Indonesia, industri migas dikembangkan dengan melibatkan modal

    asing4. Dengan pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri

    dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang

    tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah5.

    Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. tujuan penguasaan oleh negara adalah agar

    kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat6.

    Selain itu karena pengusahaan bahan galian menyangkut kepentingan umum dan Negara,

    maka dapat dilakukan bersama-sama dengan badan hukum perdata dalam bentuk kontrak kerja

    sama. Kontrak kerjasama merupakan kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam setiap

    klausul.

    Untuk mendesain kontrak migas, terlebih dahulu harus dipahami apa saja objektif Negara

    tuan rumah dan bagaimana pula dengan objektif investor. Sebagian objektif tentunya ada

    kemiripan, namun demikian tidak menutup kemingkinan ada objektif yang bertolak belakang

    satu sama lain. Adanya kemiripan dan perbedaan objektif ini perlu diselaraskan agar ketentuan

    dan persyaratan kontrak migas menjadi optimal. Objektif dari Negara tuan rumah beberapa

    diantaranya antara lain7 :

    a. menggalakkan aktifitas eksplorasi untuk meningkatkan cadangan,

    4 Pertamina, Berbakti Pada Bangsa: Refleksi 50 Tahun Pembangunan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia.

    (Jakarta: Pertamina, 1996) hlm. 52. 5Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 6Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 236 7 Benny Lubiantara, Op.cit., hlm 11

    Universitas Sumatera Utara

  • 3b. mengawasi supaya terjadi eksploitasi yang optimal, c. keamanan pasokan energi, d. memaksimalkan bagian pemerintah, e. mendorong pengembangan industri domestik, f. transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja, g. pengembangan masyarakat sekitar dan lain-lain.

    Sementara objektif investor diantaranya ialah :

    a. memperoleh imbal-hasil yang tertinggi, b. mengoptimalkan portofolio bisnis, c. akses migas jangka panjang dan lain-lain.

    Ada beberapa jenis kontrak Migas yang telah dipakai oleh berbagai Negara dalam

    industri Hulu Migas, yaitu8:

    1. Kontak Karya/Konsesi

    2. Kontrak TAC (Technical Assistance Contract)

    3. Kontrak Production Sharing

    4. Kontrak Enhanced Oil Recovery ( EOR)

    5. Kontrak Operasi Bersama (KOB)

    6. Kontrak Service Contract

    Salah satu perbedaan penting dari pelbagai jenis kontrak migas tersebut adalah

    bagaimana mekanisme transfer kepemilikan (transfer of ownership) cadangan migas yang

    merupakan asset Negara kepada perusahaan migas. Pada sistem konsesi, transfer kepemilikan

    berlangsung ketika sumur diproduksi dan terjadi di kepala sumur (wellhead). Sementara untuk

    sistem PSC, transfer kepemilikan tidak terjadi di kepala sumur, namun pada titik ekspor.

    Sedangkan pada sistem Service Contract, sama sekali tidak terjadi transfer kepemilikan9.

    Akses terhadap sumber daya migas dalam bentuk pengaturan kegiatan dan kerjasama

    antara investor dengan pemerintah telah dimulai sejak pertengahan abad 18. Sistem kerjasama 8 Salim HS, Op.cit., hlm 316

    9 Benny Lubiantara, Op.cit., hlm 9

    Universitas Sumatera Utara

  • 4untuk kegiatan hulu migas pada awalnya hanya sistem konsesi10. Bagi Negara produsen minyak,

    mengingat pendapatan dari sektor ini sangat signifikan dalam menopang pembangunan, tidak

    mengherankan apabila muncul tuntutan agar Negara tidak saja memperoleh bagian penerimaan

    yang meningkat tetapi juga mempunyai peran yang lebih besar11. Negara Indonesia sebagai

    negara yang sangat kaya akan potensi pertambangan.

    Dorongan agar keterlibatan pemerintah lebih besar lagi, melatarbelakangi lahirnya sistem

    Production Sharing Contract (PSC). Pada sistem PSC, kepemilikan (ownership) dan

    pengawasan ada di tangan pemerintah. Dan juga pembagian atau Sharing dalam kontrak tersebut

    ialah pembagian hasil pertambangan yaitu minyak dan gas bumi sesuai persen yang telah

    ditentukan bukan berbagi hasil penjualan. Posisi perusahaan diturunkan menjadi kontraktor

    yang menanggung resiko dan memperoleh pemulihan biaya (cost recovery) setelah tahap

    komersial dicapai. Kontraktor juga memperoleh bagian dari keuntungan (profit share)12.

    Kelahiran PSC dalam dunia migas internasional merupakan terobosan luar biasa karena

    sebelumnya dengan sistem konsesi, peran Negara masih minimal, dimana Negara hanya

    menerima pembayaran berupa royalty dan pajak. Adanya klausul partisipasi pada sistem konsesi

    sebenarnya juga meningkatkan peran Negara, namun masih relatif pasif. Munculnya sistem PSC

    mengubah aturan main (rule of the game). Indonesia dicatat sebagai pelopor PSC13.

    Dalam PSC dikenal sistem cost recovery (pengembalian biaya) yakni terhadap biaya-

    biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pertambangan tersebut selama proses pertambangan.

    Biaya-biaya ini nantinya akan diklaim kepada BP Migas ( sekarang SKK Migas) dan setelah

    10 Konsesi adalah sitem dimana di dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, kepada perusahaan

    pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai tanah. 11 Benny Lubiantara, Ibid., hlm 1 12 Ibid. hlm 2 13 Ibid.

    Universitas Sumatera Utara

  • 5dilakukan proses audit dan persetujuan maka Perusahaan Pertambangan tersebut akan menerima

    kembali pembayaran itu dari uang negara.

    Adapun beberapa Investor asing yang saat ini mengadakan kegiatan pertambangan di

    Indonesia yang mengikuti Production Sharing Contract ialah: Shell, Exxon mobil, PT Chevron

    Pacific Indonesia.

    PT Chevron Pacific Indonesia merupakan cabang perusahaan pertambangan dari PT

    Chevron milik Amerika Serikat. PT CPI bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi

    yang sudah mulai berada di Indonesia selama kurang lebih 80 tahun. PT Chevron memiliki

    lokasi penambangan di beberapa daerah di Indonesia seperti Minas, Duri. PT CPI adalah salah

    satu kontraktor negara dalam industri pertambangan Minyak dan gas bumi. PT CPI juga adalah

    pihak dalam sebuah kontrak dengan pemerintah yakni dalam kontrak Production Sharing. PT

    CPI menyumbang sekitar 40% minyak dan gas bumi yang tersedia untuk kebutuhan domestik

    dalam negeri sejak melakukan penambangan di Indonesia14.

    Pertambangan Minyak dan gas bumi memiliki banyak resiko salah satunya dalam hal

    lingkungan hidup 15 . Pengaturan kewajiban pemeliharaan Lingkungan Hidup untuk daerah

    pertambangan juga telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

    Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

    Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Adapun Limbah Minyak Bumi merupakan salah satu limbah jenis B3 (berbahaya,

    beracun dan berbau) sehingga perlu proses pemulihan terhadap tanah yang terkena limbah

    tersebut. Proses yang biasa dipakai adalah proses secara kimia dan fisika. Tetapi proses ini cukup

    14 PT Chevron Pacific Indonesia diakses tanggal 25 Juni 2014 15Abrar Saleng, Hukum Pertambangan. (Jogjakarta: UII Press, 2004) hlm 111

    Universitas Sumatera Utara

  • 6rumit dan berbiaya besar. Untuk itu mulailah dilakukan proses pemulihan limbah secara b