caping+cari angin+kolom tempo 7.9.2014-13.9.2014

8/11/2019 Caping+Cari Angin+Kolom Tempo 7.9.2014-13.9.2014

1/41

Daulat

Senin, 08 September 2014

Ada sepatah kata yang berubah bersama sejarah: daulat.

Di masa lampau orang akan menyatakan siap menjalankan titah sultan dengan

berkata, "Daulat, Tuanku."Dalam ucapan itu tersirat hubungan dengan Yang-Di-Atas. Tapi

kini daulatjustru diucapkan sebagai idiom yang mengacu ke arah sebaliknya: orang

ramai: "Ketua rombongan pun didaulat para hadirin agar menyanyi di panggung."

Dalam bahasa Malaysia, ucapan "Daulat, Tuanku"masih berlaku dalam acara resmi. Tak

berarti tak ada arti lain bagi daulat. Kamus Dewan Bahasa dari Kuala Lumpur memaknainya

juga sebagai kuasa yang datang dari luar "Tuanku".Daulat, menurut kamus resmi itu, juga

berarti "merampas (kekuasaan) dengan tidak sah".

Namun tak berarti ada tafsir yang sama dalam kedua cabang bahasa Melayu itu. Tafsir

Kamus Dewan Bahasa mengisyaratkan sebuah tindakan yang tanpa legitimasi: "merampas

dengan tidak sah". Sebaliknya dalam bahasa Melayu-Indonesia, daulat, sebagai aksi orang

ramai, tidak hanya sah, tapi juga bagian pergaulan sehari-hari.

Sejarah politik Indonesia telah membuat perbedaan itu. Revolusi 1945 menyisihkan para

sultan dan privilese mereka. Terkadang dengan darah dan besi, seperti di Sumatera Timur.

Gerakan pembebasan nasional sejak awal abad ke-20 telah membuat daulat kehilangan

auranya. Kini kita menyebutnya kedaulatan.

Saya tak tahu kapan persisnya "ke"dan "an"itu menempel. Mungkin nasionalisme Indonesia

memang ekspresi protes yang meluas di seantero penduduk Hindia Belanda,

hingga daulattak bisa lagi dianggap melekat "di atas" atau di mana pun.

Kini kedaulatan:sesuatu yang impersonal. Kata itu jadi sebuah konsep, sesuatu yanguniversal. Ia jadi terjemahan kata Belandasoevereiniteitatau kata Inggrissovereignty. Ia

lebih sering disebut bersama kata nasionaldan rakyat.

Dan kita menumbuhkannya. Maka kata daulat, jika kita dengar sekarang, tak ada

hubungannya dengan "merampaskekuasaan".

Tapi sejarah politik modern Indonesia terkadang lupa bahwa daulat (atau kedaulatan) sering

datang dengan perampasan. Di abad ke-13 Kerajaan Singasari dibangun Ken Arok; ia

memulai kekuasaannya dengan membunuh akuwuTumapel, Tunggul Ametung. Hubungan

antara kedaulatan dan kekerasan tak berhenti di situ. Di Aceh, 400 tahun setelah itu, Sultan

Iskandar Muda, yang membangun sebuah kerajaan yang mengagumkan, naik takhta setelah


2/41

memberontak pamannya, Sultan Ali Ri'ayat Syah III, dan membunuh pamannya yang lain,

Hussain.

Riwayat seperti itulah yang agaknya membuat orang Indonesia tak mudah menerima

kedaulatan sebagai sesuatu yang terlepas dari gerak dan gejolak politik, dan juga tak mudah

memandang kuasa raja-raja sebagai perpanjangan kuasa Tuhan.

Saya kira ini berbeda dengan pengalaman Eropa sejak kemaharajaan Karolinger di abad ke-9.

Dimulai dengan takhta Pippin Kecil, -ia pangeran bangsa Frank yang diasuh para biarawan-

kedaulatan diberi tudung keagamaan. Tudung itu makin lama makin menyatu dengan

kedaulatan itu sendiri.

Di tahun 751 Pippin dinobatkan jadi raja dengan dukungan Paus Zakharias. Wilayah sekitar

yang direbutnya dipersembahkannya kepada Takhta Suci. Anaknya, Karl Agung,

mengukuhkan simbiosis Takhta-Raja-Takhta-Suci dengan mengembangkan "Dunia Kristen";

ia serang kerajaan Islam di Spanyol dan ia kristenkan bangsa Saxon. Klimaksnya, di hariNatal tahun 800, di Basilika Santo Petrus, Paus Leo III memasang mahkota kekaisaran di

kepala Karl Agung.

Sejak itu kedaulatan pun jadi sakral. Raja, pemonopoli kedaulatan, membangun analoginya

dengan Tuhan. Tuhan mendatangkan mukjizat, dan mukjizat adalah sebuah perkecualian dari

hukum alam, dan perkecualian itu tanda kedaulatan-Nya yang mutlak. Analog dengan itu,

raja-raja dengan kuasa yang absolut juga berada di luar hukum antarmanusia: seperti

ditunjukkan Carl Schmitt, pemikir Nazi itu, terutama di tangan raja-raja kedaulatan adalah

cerita "perkecualian",Ausnahme.

Kemudian Revolusi Prancis menghabisi kaitan Tuhan dan kuasa para Yang Dipertuan. Juga

ketika pada awal Desember 1804, Napoleon, perwira yang dibesarkan Revolusi, mengangkat

diri jadi maharaja. Upacara penobatannya ia buat mirip dengan Karl Agung. Tapi betapa

beda.

Dari Roma, Paus Pius VII datang ke Paris, ke Katedral Notre Dame, untuk meletakkan

mahkota ke atas kepala sang maharaja baru. Tapi Napoleon membatalkannya: sebelum Paus

sempat bergerak, Bonaparte meletakkan dengan tangannya sendiri mahkota itu di kepalanya.

Jika Paus dianggap wakil Tuhan, hari itu Tuhan disingkirkan di depan altar Notre Dame.

Tapi tanpa Tuhan sekalipun kedaulatan tak hilang tuahnya. Ia punya tuah baru yang lebihcocok di bumi, di mana senjata dan dukungan orang ramai, demos, kekuatan di luar agama,

lebih mengukuhkannya. Namun, berbeda dengan tuah lama, kini ada yang tak bisa ditutup-

tutupi: kedaulatan adalah bagian proses politik, dengan nafsu, gejolak, dan benturannya.

Jauh sebelum Napoleon di Prancis, Raja Mataram pertama menegaskan kenyataan itu ketika

melalui pelbagai penaklukan ia menamai dirisayidin panatagama: dialah -bukan ulama yang

dipilih Allah- yang "menata agama".

Tentu ia, seperti yang lain, juga membangun mithos tentang kekalnya kedaulatan; bayang-

bayang agama tak bisa sepenuhnya sirna dari ide tentang kedaulatan, bahkan hingga hari ini.

Tapi zaman tak bisa mengembalikan hikayat tua, ketika agama dan raja menganggap manusia


3/41

satu komunitas yang siap berkata, "Daulat, Tuanku." Etienne Balibar menyebut kedaulatan

ditandai "impotence of the omnipotent": di satu sisi tampak yang mahakuasa, pada saat yang

sama tampak pula impotensinya.

Maka sudah sepantasnya daulatberubah makna.

Goenawan Mohamad


4/41

Yogya

Sabtu, 06 September 2014

Putu Setia

Yogya istimewa. Irama rap yang mendominasi pentas From Republik Jogja with Loveini

cukup jeli menggambarkan keistimewaan Yogyakarta. Dibawakan dengan riang dan jenaka,

para penyanyi rap melantunkan berulang-ulang: Yogya, Yogya. Yogya istimewa. Istimewa

makanannya, istimewa orangnya....

Pentas itu sudah lama, 29-30 Maret 2011 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Saat itu terjadi

polemik apakah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih atau ditetapkan olehpemerintah pusat dengan mengangkat Sultan sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil

gubernur. Pentas ini mengkritik tajam tentang digugatnya keistimewaan Yogya.

Yogya memang istimewa. Bukan cuma makanan dan orangnya. Sampai sekarang pun orang

Yogya tak pernah bisa menulis dengan seragam nama wilayahnya. Pemerintah Provinsi sudah

menetapkan nama yang baku: Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata itu diambil dari nama

Keraton Hayogyakarta Hadiningrat. Tapi orang banyak menulis kata Jogja atau Jogya,

bahkan Djogja. Padahal di Kepatihan, pusat pemerintahan tempat Sultan dan Paku Alam

berkantor, nama provinsi ini jelas disingkat DIY, bukan DIJ, apalagi DID.

Orang Yogya terkenal halus bertutur kata, meski kadang terlontar kata seperti "asu". Kata ini,

yang artinya anjing, dilontarkan bukan dalam bentuk umpatan, melainkan nuansa kekerabatan

yang kental disertai tawa. Di media sosial pun, kata asuacap nongoldalam percandaan akrab,

selain kata ndasmu.

Kini Yogya semakin istimewa ketika sumpah serapah Florence Sihombing muncul di media

Path, sebuah laman pertemanan yang lebih bersifat pribadi. Florence, mahasiswi S-2 Fakultas

Hukum UGM, tak mau antre saat hendak mengisi Pertamax di sebuah SPBU. Alasannya, ia

membeli Pertamax kenapa harus antre bersama pembeli Premium? Flo benar. Tapi ia salah

ketika ngamukdi masyarakat yang berbudaya halus dan mengumpat di Path dengan kata:

tolol.

Flo, yang berasal dari Medan, tak menduga kata tolol itu menusuk hati orang Yogya. Ada 15

LSM mengadukan Flo ke polisi, dan polisi pun sangat tanggap. Flo diperiksa dan ditahan.

Tapi warga Yogya juga kesal atas penahanan Flo. Tak seharusnya kata tololmembawa

mahasiswi ini ke tahanan. Polisi dikecam. Sultan HB X dan permaisuri Ratu Hemas turun

tangan. Flo meminta maaf, dan Sultan pun meminta masyarakat Yogya memaafkan,

sementara Ratu Hemas meminta LSM itu menarik pengaduannya. Pemimpin LSM tidak mau.

Perkara jalan terus meski Flo hanya wajib lapor.


5/41

Apakah tolollebih kasar dari asuatau ndasmu? Kehalusan (dan kekasaran) kata tergantung

budaya dan kepada siapa kata ditujukan. Fahri Hamzah menggunakan katasintingdan bodoh

untuk Jokowi, tapi tak ada yang menuntut politikus ini. Apakah beda bodoh dengan tolol?

Sikap LSM Yogya menarik, bahwa muncul kelompok fundamentalis di berbagai budaya yang

justru berdalih mempertahankan budaya lokal. Di Bali, ada LSM anak-anak muda yangmemprotes pemakaian peci dan kerudung karena dianggap "propaganda agama". Ketika

protes ini menyebar dan seolah mewakili Bali, betapa repotnya tokoh-tokoh Bali menjelaskan

ke publik. Anak-anak muda itu tak tahu bahwa peci adalah lambang nasionalisme yang

bahkan dipakai pejabat di Bali pada hari tertentu. Kerudung itu budaya leluhur pertanda

wanita terhormat, lihat tokoh-tokoh wanita dalam sinetronMahabharata, semuanya

berkerudung.

Munculnya kelompok fundamentalis di berbagai daerah seperti mewabah. Dalih

mempertahankan budaya lokal justru menjadi bumerang untuk keluhuran budaya itu sendiri.

Dalam kaitan ini, Yogya tak lagi istimewa, karena sama saja dengan daerah lainnya.


6/41

Cela di Pengujung Jabatan

Minggu, 07 September 2014

Reza Syawawi, Researcher for Law and Policies Transparency International Indonesia

Pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi Siti Hartati Murdaya oleh pemerintah

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) di bawah kendali Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono setidaknya menjadi salah satu penanda bahwa rezim ini tak berujung happy end.

Tidak lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka korupsi

atas Jero Wacik, Menteri ESDM (3 September).

Rangkaian peristiwa ini tentu saja menambah noda dalam catatan pemberantasan korupsi

yang dilakukan SBY selama menduduki jabatan presiden dalam 10 tahun terakhir. Tidak

hanya dalam posisinya sebagai presiden, SBY dalam kapasitasnya sebagai petinggi Partai

Demokrat juga mengalami pembusukan di internal partainya. Sebut saja kasus korupsi yang

kini membelit bekas Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum.

Dalam konteks pembebasan bersyarat, SBY seperti mengalami kegamangan. Di satu sisi ia

ingin mengakhiri pemerintahannya dengan meninggalkan kebijakan yang baik, namun

faktanya ia justru memberikanprivilegekepada koruptor. Tak pelak, ini menjadi sangat

bertentangan dengan kebijakan yang berupaya memperketat pemberian keringanan terhadap

pelaku korupsi, termasuk dalam hal pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat kepada Siti Hartati Murdaya (SHM) dapat dilihat dalam

dua hal, dari sisi hukum dan relasi politik. Dari sisi hukum, pembebasan bersyarat yang diatur

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memang memberikan hak tersebut

kepada narapidana. Pemberian keringanan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang

diwajibkan di dalam peraturan pemerintah.

Dalam kasus SHM, pemerintah telah melanggar syarat yang diwajibkan dalam peraturanpemerintah tersebut. Pemberian pembebasan bersyarat tidak memenuhi syarat "bersedia

bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang

dilakukannya" (Pasal 43A ayat 1 huruf a).

Penetapan seorang narapidana sebagai pelaku yang bekerja sama ataujustice collaborator

harus ditetapkan dan dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum (Pasal 43A ayat

3). Faktanya, KPK sebagai lembaga yang menangani perkara tersebut tidak pernah

menetapkan dan menyatakan SHM sebagaijustice collaborator.

Hal ini diperkuat dengan surat KPK tertanggal 12 Agustus 2014 yang ditujukan kepada


7/41

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang intinya menyebutkan bahwa tim jaksa penuntut

umum KPK yang menangani perkara tidak pernah mengajukan SHM cs sebagaijustice

collaborator. Namun pemerintah (Menkumham) justru menafsirkan bahwa syarat pemberian

pembebasan bersyarat bersifat alternatif, sehingga syarat sebagaijustice collaboratortidak

wajib dipenuhi.

Pernyataan ini jelas memperlihatkan ketidaktahuan pemerintah terhadap aturan yang ia buat

sendiri. Jika peraturan pemerintah tersebut dibaca secara jeli, syarat ini bersifat kumulatif dan

bukan alternatif. Dari sisi legal drafting, frasa yang digunakan dalam Pasal 43A ayat (1)

huruf (a), (b), (c), (d) dihubungkan dengan kata "dan", bukan kata "atau". Artinya, seluruh

syarat yang diatur dalam pasal tersebut wajib dipenuhi. Maka, berdasarkan ketentuan

tersebut, pemberian pembebasan bersyarat terhadap SHM jelas melanggar peraturan

pemerintah.

Perangkat hukum yang dilanggar ini sebetulnya semakin memperkuat dugaan relasi politik

terkait dengan pembebasan bersyarat terhadap SHM. Jika ditelisik ke belakang, SHM adalah

(bekas) kolega SBY di PD. Kecurigaan dan bacaan bahwa pemberian keringanan ini sebagai

bentuk kompensasi di akhir masa jabatan SBY tidak dapat dihindarkan.

Maka, satu-satunya cara untuk menyatakan bahwa pemberian keringanan bukanlah

disebabkan oleh sebuah relasi politik, melainkan murni sebagai pelaksanaan ketentuan

hukum, adalah dengan mencabut pembebasan bersyarat yang telah diberikan kepada SHM.

Pada sisi lain, relasi politik SBY dengan kasus korupsi yang menerpa Jero Wacik juga sangatmudah dibaca. Selain sebagai kolega di PD, yang bersangkutan juga menduduki jabatan

sebagai menteri. Alhasil, SBY mengalami dua bencana sekaligus, yaitu terkait di lingkup

internal partainya sendiri dan di dalam pemerintahannya. Pakta Integritas yang digagas dan

ditandatangani baik di lingkup internal PD maupun yang juga dilakukan oleh Kabinet

Indonesia Bersatu jilid II ternyata tidak mampu menahan arus korupsi.

Pakta Integritas seolah menjadi dokumen kosong dan hanya menjadi seremoni untuk

mencitrakan semangat anti-korupsi. Pakta atau kesepakatan yang digagas ternyata minus niat

baik untuk menjaga dan menegakkan integritas.

Dengan semua kasus ini, SBY seperti sedang menciptakan cela di pengujung masa

jabatannya. Pilihan untuk diingat sebagai presiden yang anti-korupsi atau presiden yang

"ramah" terhadap korupsi sepenuhnya ada di tangan SBY. Publik tentu akan sangat

menunggu pilihan mana yang akan diambil oleh SBY, menciptakan akhir yang baik atau

justru akhir yang buruk.


8/41

Pertahankan Pilkada Langsung


Joko Riyanto,Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak Juni 2005 ada

kemungkinan akan berganti ke mekanisme perwakilan melalui DPRD. Mayoritas anggota

DPR, yang awalnya setuju pilkada langsung, kini berubah sikap. Fraksi Golkar, PPP, PAN,

Gerindra, dan Demokrat (65 persen suara di DPR) mendukung pilkada melalui DPRD atau

pilkada tidak langsung yang dituangkan dalam RUU Pilkada dan segera disahkan pada 11

September 2014.

Mereka beralasan bahwa pilkada langsung berbiaya politik mahal, membudayakan politik

uang, menimbulkan konflik horizontal dan memakan korban, serta tidak menciptakan

pemerintahan yang bersih, bahkan banyak kepada daerah terjerat kasus korupsi. Namun,

haruskah argumentasi itu lantas menjadi dasar kuat untuk menyerahkan pilkada lewat DPRD?

Menurut saya, pilkada melalui DPRD mengingkari semangat dan jiwa demokratisasi di

Indonesia. Sebuah langkah mundur jika DPR menarik kembali hak rakyat memilih pemimpin

daerah. Secara hukum, mekanisme pilkada lewat DPRD bertentangan dengan Pasal 18 ayat

(2) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di

mana gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Aturan tersebut memberikan hak

memilih secara langsung kepada rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi di

Indonesia.

Makna frasa "dipilih secara demokratis" haruslah dimaknai dipilih langsung dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan implementasi menempatkan kedaulatan di tangan

rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Bagaimanapun, mekanisme pilkada melalui

DPRD akan menyingkirkan kedaulatan rakyat dalam menentukan dan memilih pemimpindaerah. Bisa dipastikan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan sering kali mengingkari

pemikiran, kedaulatan rakyat, dan proses demokrasi. Upaya menjadikan pilkada melalui

DPRD potensial merusak sistem demokrasi dan perjuangan reformasi hanya dengan

pertimbangan pragmatis dalam penyusunan UU Pilkada.

Argumentasi pilkada langsung berbiaya mahal dan rawan politik uang kurang tepat. Justru

kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, peluang transaksi politik uangnya semakin besar.

Mahar politik kepada parpol untuk menjadi kandidat juga makin mahal. Begitu pula DPRD

yang diberi wewenang memilih bupati dan wali kota, tentu akan mematok harga.


9/41

Dikhawatirkan, bukan pemimpin daerah berkualitas yang terpilih, melainkan "raja-raja" kecil

yang mengeruk kekayaan daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Pilkada oleh

DPRD akan menutup ruang partisipasi warga dalam proses demokrasi dan menentukan

kepemimpinan politik di daerah.

Bagaimanapun, pilkada langsung masih lebih baik dan layak dipertahankan! Pilkada

langsung memberikan pendidikan politik. Esensi demokrasi yang terkait dengan partisipasi,

kebebasan, keadilan, dan kesetaraan lebih terjamin. Serta proses ketatanegaraan dan suksesi

kepemimpinan lokal berjalan dalam kaidah yang benar. Pilkada langsung dapat menghasilkan

pemimpin yang berlegitimasi, berkualitas, berintegritas, partisipatif, dan memungkinkan

fungsi checks and balancesberlangsung. Maka, DPR, berpihaklah kepada suara rakyat!


10/41

BBM, Inflasi, dan Kompensasi


Kadir, Bekerja di Badan Pusat Statistik

Setelah gagal "membujuk" Presiden SBY untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dalam

pertemuan di Nusa Dua tempo hari, Jokowi harus siap untuk tidak populer pada masa awal

periode pemerintahannya dengan menaikkan harga BBM.

Seperti diketahui, dampak yang tak bisa dielakkan dari kebijakan menaikkan harga BBM

adalah lonjakan inflasi, yang biasanya bakal berujung peningkatan jumlah penduduk miskin.Karena itu, penentuan besaran kenaikan harga BBM harus memperhatikan dampaknya

terhadap inflasi, begitu pula kompensasi yang bakal diterima masyarakat yang terkena

dampak.

Ihwal harga BBM, pemerintah Jokowi-JK sebetulnya punya momentum untuk

menaikkannya-dengan dampak inflasi yang tidak signifikan-pada tahun ini. Dengan catatan,

kenaikan tersebut tidak lebih dari 10 persen. Hasil penghitungan memperlihatkan, jika harga

BBM naik sebesar Rp 1.000 per liter, dampak inflasi yang terjadi hanya 0,38 persen. Jadi,

kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000-3.000 per liter hanya akan menyumbang tambahan

inflasi sebesar 0,76-1,14 persen pada 2014. Dengan demikian, inflasi tahunan masih di bawah

6 persen.

Namun patut diperhatikan, angka-angka tersebut hanya menggambarkan dampak langsung

kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Faktanya, dampak kenaikan harga BBM terhadap

inflasi juga bekerja secara tidak langsung melalui kenaikan tarif angkutan umum dan

kenaikan harga-harga komoditas bahan makanan dan makanan jadi. Jika dampak tak

langsung ini tidak direspons dengan baik, tambahan inflasi yang terjadi bisa lebih besar.

Bila harga BBM naik 10 persen pada November tahun ini, akan ada penghematan sekitar Rp10 triliun pada APBN-P 2014. Kenaikan ini juga bakal memberi ruang fiskal bagi pemerintah

Jokowi-JK pada 2015. Dengan demikian, sejumlah program unggulan yang telah dijanjikan

saat kampanye bisa langsung direalisasi pada tahun depan. Diketahui, kuota BBM pada 2015

direncanakan sebesar 48 juta kiloliter. Itu artinya, jika harga BBM dinaikkan sebesar Rp

2.000-3.000 per liter, bakal ada penghematan sebesar Rp 96-138 triliun pada APBN 2015.

Soal kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK juga tak perlu risau. Pasalnya,

selain ada penghematan sebesar Rp10 triliun, dana cadangan risiko sosial yang sebesar Rp 5

triliun dalam APBN-P 2014 juga dapat digunakan sebagai dana kompensasi.


11/41

Sekadar perbandingan, tahun lalu pemerintah mengucurkan kompensasi berupa Bantuan

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 9,3 triliun kepada 15,5 juta rumah

tangga yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Setiap rumah tangga menerima dana

kompensasi sebesar Rp 150 ribu per bulan, yang diberikan selama empat bulan.

Sayangnya, BLSM ternyata kurang optimal dalam menekan peningkatan angka kemiskinan

setelah naiknya harga BBM pada Juni 2013. Hal ini tecermin dari lonjakan jumlah penduduk

miskin sepanjang Maret-September 2013 yang mencapai 0,48 juta orang. Tampaknya,

besaran BLSM yang hanya Rp 600 ribu tidak cukup untuk menjaga daya beli penduduk

hampir miskin dari gempuran inflasi. Selain itu, kebocoran (leakages) dalam penyaluran

BLSM ditengarai juga memberi andil. Karena itu, bila harga BBM dinaikkan pada tahun ini,

besaran kompensasi juga harus dinaikkan dan penyalurannya harus lebih tepat sasaran.


12/41

Kepala Daerah Pilihan Politikus

SELASA, 09 SEPTEMBER 2014

Zainal Arifin Mochtar, Pengajar Ilmu Hukum FH UGM Yogyakarta

Perjalanan sepuluh tahun pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung sudah

meninggalkan jejak berbentuk begitu banyak persoalan. Inilah alasan-alasan yang selalu

dikaitkan dengan upaya mengembalikan pilkada ke rezim pemilihan oleh DPRD.

Pertama, beberapa hal yang paling sering disebutkan adalah soal gangguan keamanan yang

mengikuti setiap proses pilkada. Sering kali, kekalahan tidak dapat diterima dengan

mengagregasi ketidakpuasan menjadi kekerasan dan aksi massa. Data Direktorat Jenderal

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri perihal rekapitulasi kerugian pascakonflik

pilkada di provinsi maupun kabupaten dan kota melansir begitu banyak korban jiwa dan harta

benda akibat kekerasan tersebut.

Kedua, pemilu langsung memicu korupsi di daerah. Pilkada membuat ongkos politik yang

sama sekali tidak sedikit. Ada "uang politik" (yang bertendensi negatif) untuk membeli suara

dan mempengaruhi pemilih secara langsung. Ada juga "ongkos politik" untuk membeli

"perahu" partai, kampanye, maupun ketika bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Tingginyabiaya ini membuat kandidat kepala daerah harus mencari sumber dana yang besar, yang

biasanya didapat melalui pemodal secara tidak gratis. Akhirnya, jika menang, penyandang

dana harus dibayar dengan bayaran yang direkayasa dari anggaran daerah. Belum lagi uang

negara yang dikeluarkan karena penyelenggaraan pilkada.

Ketiga, merusak institusi pengawal pemilihan umum. Berapa banyak anggota Komisi

Pemilihan Umum Daerah, Bawaslu Daerah, dan Panwaslu Daerah yang sudah terindikasi ikut

dalam permainan uang. Bahkan yang terheboh tentu saja adalah perilaku Ketua MK Akil

Mochtar, yang menjual kewenangannya dalam sengketa perselisihan hasil pilkada.

Keempat, meskipun proses panjang telah dilalui hingga sengketa di MK, hal itu tetap tak

menjamin pelaksanaan selesai. Masih ada tindakan menguji SK Pengangkatan Kepala Daerah

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal yang kemudian memberi kebingungan

tersendiri perihal putusan MK yang tidak lagi dianggap final dan mengikat, tapi bahkan bisa

diuji dan diberi pendapat hukum oleh hakim PTUN.

Kelima, rusaknya birokrasi di daerah. Perkubuan birokrasi sangat mungkin terjadi pada

pilkada. Apalagi jika kandidatnya punya kuasa kuat sebagai petahana yang kembali

bertarung. Daya menakutkan mereka kepada pada birokrat di daerah akan sangat kuat dalam

mempengaruhi netralitas pegawai daerah.


13/41

Tentu saja semua hal tersebut harus dicari jalan keluarnya. Tapi, apakah dengan

mengembalikan pilkada ke DPRD adalah solusinya? Sebenarnya, tidak. Bahkan boleh jadi

hal itu hanya mengalihkan masalah sementara. Misalnya, tentang kekerasan. Ancaman

kekerasan dengan mudah beralih dari kantor-kantor pelaksana pemilu ke kantor DPRD atau

kantor partai.

Perihal gugat-menggugat hasil keterpilihan di DPRD akan jauh lebih mudah digugat di

PTUN, karena tidak lagi menjadi obyek keputusan yang dikecualikan dalam UU Nomor 5

Tahun 1986 tentang PTUN. Praktek PTUN selama ini, yang menerima permohonan

pengujian SK pengangkatan kepala daerah hasil pilkada, sesungguhnya merupakan praktek

yang keliru dari hakim PTUN, karena melanggar Pasal 2 huruf e dan g UU Nomor 5 Tahun

1986 tersebut. Makin muluslah perihal gugat-menggugat tersebut.

Begitu pun dengan konsep pemilu berbiaya mahal. Kontestan tetap harus mengeluarkan uang

untuk membeli "perahu" ke partai dan membayar anggota-anggota DPRD dalam pemilihan.Hal yang persis sama terjadi pada masa lalu. Calon-calon tertentu yang sudah menabur uang

di DPRD hanya akan dipertandingkan seadanya, seakan-akan penuh warna, akan tetapi sudah

ditentukan pemenangnya oleh uang yang sudah dibagi sebelum proses pemilihan. Jika

menyangkut soal menghemat uang negara, ide pemilu yang serentak sesungguhnya jauh lebih

menarik dalam menyederhanakan pengeluaran negara.

Harus diingat, dengan mengembalikan proses pilkada ke DPRD, banyak potensi terbunuhnya

kehidupan demokrasi. Pertama, dengan mengembalikan ke DPRD, akan sulit ada lagi

kandidat independen yang tidak terikat ke partai mana pun. Di tengah buruknya kualitas

hidup kepartaian di Indonesia, kandidat independen sesungguhnya adalah teguran, sekaligus

motivasi bagi partai untuk berbenah.

Juga, dapat dibayangkan bila anggota Dewan pilihan rakyat tak akan ada lagi, dan diganti

dengan pilihan politikus. Memang, DPRD adalah perwakilan rakyat, tapi secara realitas,

fungsi representasi adalah salah satu yang paling sulit dijalankan oleh partai. Terkhusus jika

sudah berhubungan dengan posisi jabatan publik kepala daerah. Keterputusan relasi rakyat

dan perwakilan yang selama ini terjadi akan semakin terlanggengkan dengan pemilihan

kepala daerah melalui DPRD.

Dengan pemilihan DPRD begini, bisa dibayangkan kualitas demokrasi yang akan terjadi,

meskipun hal itu belum tentu melanggar kata demokratis yang dimaksudkan dalam UUD

1945.


14/41

Haji

Selasa, 09 September 2014

Benni Setiawan, Dosen di Universitas Negeri Yogyakarta

Haji merupakan potret ketika manusia senantiasa merindukan Sang Khalik. Haji

mengingatkan dan menyadarkan kita semua bahwa terminal terakhir hidup ini bukanlah

rumah yang kita tempati setiap hari, bukan pula saat kita berhasil mendekati Ka'bah di

Mekah. Terminal terakhir itu adalah "rumah Allah".

Pemaknaan ini melukiskan kisah, betapa proses perjalanan (ziarah) bernama haji padadasarnya mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia diperintahkan

untuk senantiasa berbuat kebajikan. Karena balasan kebajikan adalah kebajikan pula.

Sebaliknya, balasan dari perbuatan buruk adalah keburukan juga.

Memaknai ritual haji dalam konteks kekinian yang belum mampu membawa perubahan

mendasar bagi bangsa Indonesia, seakan menimbulkan sebuah kesan betapa pesan haji belum

sampai pada pemahaman jemaah. Mereka seakan-akan masih terkungkung pada hasil dari

ibadah haji, yaitu mendapatkan gelar H (haji) dan Hj (hajah) di depan namanya.

Penghormatan dan prestise saat mendapatkan gelar itu seakan menjangkiti bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia masih "menuhankan" gelar tersebut. Masyarakat tidak akan lagi

memanggil seseorang yang telah pergi berhaji dengan sebutan bapak/ibu. Masyarakat akan

memanggilnya dengan sebutan baru "pak haji" atau "bu haji".

Inilah yang kemudian disebut oleh William R. Roof sebagai aggregate(kebersamaan). Saat

jemaah haji kembali ke tempat asal mereka, biasanya tampak perbedaan penampilan lahiriah

pada mereka. Mereka pun sering kali berganti nama (sebagai budaya) dengan nama-nama

Arab dan menyandangkan gelar "haji" di depan namanya.

Menurut Turner, di sini seorang haji mendapat posisi dan keadaan baru. Posisi baru dalam

strata sosial inilah yang sering kali melalaikan peran dan makna haji. Banyak jemaah haji

yang terlena oleh gelar, sehingga aksi-aksi sosial setelah pelaksanaan ibadah haji sering kali

tertinggal di Tanah Suci. Ketika mereka kembali ke Tanah Air, kebiasaan-kebiasaan buruk

kembali menjadi laku harian.

Penghormatan masyarakat ini tidaklah dapat disalahkan. Namun demikian, sebagai seorang

yang memiliki posisi dan keadaan baru di masyarakat, "haji" selayaknya mampu

menunjukkan dan mendarmabaktikan ilmu dan tenaganya untuk masyarakat. Pasalnya,

kemabruran seorang haji adalah proses di mana ia kembali ke masyarakat dan menjadi


15/41

pemimpin bagi masyarakatnya. Mereka tidak hanya bangga dengan sebutan haji yang

disematkan oleh masyarakat, namun juga mampu mewarnai kehidupan masyarakat.

Kehidupan penuh harmoni antara ibadah mahdah(ibadah pribadi) dengan ibadah sosial.

Ketika pekerjaan sosial ini belum menjadi agenda jemaah haji Indonesia, niatan suci kembalike kampung halaman yang fitri akan sulit terwujud. Bahkan pelaksanaan ibadah haji yang

seperti itu hanya semakin menambah kegetiran kaum miskin (mustadhafin). Kaum miskin

melihat secara jelas bahwa orang-orang kaya berebut gelar haji. Mereka masih dihadapkan

dengan persoalan berebut bahan kebutuhan pokok dan bantuan dari pemerintah.

Pada akhirnya, pergi berhaji merupakan sarana membangun kesadaran bahwasanya

kehidupan merupakan sawah ladang akhirat. Berbuat baik kepada sesama dan menjadikan

diri sebagai pelita di tengah kegelapan akan menjadi bagian dari darma baik yang dapat

dipanen saat hari akhir kelak.


16/41

Olahraga Andalan

Selasa, 09 September 2014

Iwel Sastra, komedian, @iwel_mc

Ahli olahraga mengingatkan pentingnya melakukan pemanasan sebelum berolahraga.

Tujuannya adalah memperlancar sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot,

membangkitkan adrenalin, serta memberi manfaat positif lainnya. Saya termasuk yang malas

melakukan pemanasan, maka sekarang saya lebih memilih olahraga catur. Saat saya masih

bermain sepak bola, pemanasannya sangat melelahkan, lari keliling lapangan sepak bola.

Sewaktu saya beralih ke futsal, pemanasannya masih melelahkan, lari keliling lapanganfutsal. Kalau catur, pemanasannya ringan, cukup lari keliling papan catur.

Saya membagi olahraga menjadi tiga jenis. Pertama, olahraga yang saya suka lakukan dan

enak ditonton, seperti sepak bola. Kedua, olahraga yang saya suka lakukan tapi tak enak

ditonton, misalnya catur. Saya pernah menonton catur, rasanya sangat sepi. Ketika kuda

melakukan serangan dan mengancam raja lawan, tak ada sorak-sorai dari penonton seperti

halnya pemain sepak bola yang mengancam gawang lawan. Ketiga, olahraga yang saya tidak

suka lakukan, tapi enak ditonton, seperti renang indah.

Sebagian besar orang berolahraga untuk kesehatan. Belakangan ini, banyak orang mengikuti

lomba lari maraton bukan untuk prestasi, melainkan untuk kesehatan. Saya sendiri kurang

berminat mengikuti lomba lari maraton karena jarak larinya kejauhan. Saya lebih memilih

lari jarak pendek 100 meter. Selain untuk kesehatan, ada orang yang berolahraga untuk

meraih prestasi dengan berprofesi sebagai atlet. Ada teman saya memutuskan menjadi atlet

berkuda. Gagal meraih prestasi sebagai atlet berkuda, dia banting stir menjadi pemain kuda

lumping. Wah...

Selain untuk kesehatan, kita berharap banyak generasi muda yang menekuni olahraga untuk

prestasi. Pencapaian prestasi dalam olahraga tidak sekadar untuk mengangkat nama atlet, tapijuga mengangkat nama negara. Negara seperti Kamerun dan Pantai Gading dikenal dunia

karena sepak bolanya. Tentu saja popularitas yang diraih oleh negara-negara ini bisa

dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara yang lain, seperti pemasukan dari sektor

pariwisata maupun investasi.

Sebenarnya, Indonesia juga pernah dikenal dunia lewat olahraga pada masa keemasan bulu

tangkis. Prestasi-prestasi pemain bulu tangkis Indonesia di tingkat dunia saat itu sangat

membanggakan. Sejarah mencatat nama Rudi Hartono sebagai juara All England delapan

kali. Susi Susanti meraih medali emas bulu tangkis tunggal putri Olimpiade Barcelona,

Spanyol, pada 1992. Di tunggal putra, Alan Budikusuma meraih medali emas dengan


17/41

mengalahkan pemain bulu tangkis yang juga asal Indonesia, yaitu Ardy B. Wiranata. Pada

masa keemasan ini pula bulu tangkis beregu Indonesia disegani dalam perebutan Piala Uber

dan Piala Thomas. Sekarang Indonesia perlu bekerja keras untuk menguberPiala Thomas.

Untuk bisa kembali mendunia di bidang olah raga, sebaiknya Indonesia berfokus pada halyang menjadi kekuatannya. Boleh saja bermimpi sepak bola Indonesia tampil dalam Piala

Dunia, tapi jangan lupakan olahraga yang pernah menjadi kekuatan. Indonesia harus

memiliki satu olahraga andalan yang bisa disegani prestasinya di kancah dunia. Sudah

saatnya kekuatan bulu tangkis Indonesia di mata dunia dikembalikan. Kepada teman yang

buka usaha ayam bakar, saya pernah bilang, "Dengan semakin tumbuhnya bisnis kuliner

ayam bakar, seharusnya bulu tangkis Indonesia semakin maju, karena kita tak akan pernah

kehabisan bulu ayam untuk membuatshuttlecock."


18/41

Tiga Aspek Jero Wacik

Rabu, 10 September 2014

Asvi Warman Adam, Sejarawan LIPI

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu

kemudian Jero Wacik mengundurkan diri sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal serupa sudah dicontohkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang

kebetulan juga sama-sama dari Partai Demokrat.

Selain pengunduran diri dari jabatan di kabinet, Jero Wacik seyogianya melepas BintangMahaputra Adipradana yang pernah dianugerahkan kepadanya pada 2013. Bintang

kehormatan itu diberikan atas jasa besarnya dan dengan tambahan beberapa kriteria lain, di

antaranya berkelakuan baik serta memiliki integritas moral dan keteladanan. Padahal, mereka

yang ditetapkan tersangka oleh KPK tak akan dinyatakan bebas murni, dan dijatuhi hukuman

pidana. Para tersangka korupsi tidak layak memegang bintang kehormatan tersebut.

Berbeda dengan gelar pahlawan nasional yang tidak bisa dicabut, bintang kehormatan dapat

dicopot. Mereka yang memperoleh bintang mahaputra mempunyai hak dimakamkan di

Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sangat ironis bila pada TMP Kalibata terdapat kuburan

koruptor yang bersanding dengan parafounding fathersdan tokoh berjasa lainnya.

Pengalaman selama ini sudah pernah ada pencabutan bintang mahaputra seperti yang

dilakukan MPRS terhadap Ketua PKI D.N. Aidit pada 1966. Jadi, seyogianya sekarang

Presiden SBY mencabut bintang mahaputra yang dimiliki Jero Wacik (juga Suryadharma

Ali) tanpa menunggu hal itu dilakukan presiden berikutnya.

Jero menjadi tersangka korupsi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan uang operasional

menteri. Jumlahnya mencapai Rp 9,9 miliar. Jero baru menjabat Menteri ESDM. Sebelumnya

ia pernah menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Pertanyaannya, apakah kecurangan

ini juga sudah pernah dilakukan pada kementerian terdahulu? Tentu KPK harus mencaribukti-bukti tambahan karena selentingan negatif tersebut pernah beredar di kalangan pejabat

kementerian tersebut.

Jero Wacik lahir di Singaraja pada 24 April 1949. Dikenal sebagai anak istimewa di sekolah,

ia menjadi mahasiswa teknik mesin ITB pada 1970. Setelah 23 tahun bekerja di perusahaan

konglomerasi, seperti United Tractor dan perusahaan besar lainnya, ia membuka usaha

sendiri pada bidang pariwisata. Pada era reformasi, ia terjun ke dunia politik melalui Partai

Demokrat. Tidak berhasil dalam pemilihan legislatif di Bali, ia justru diangkat sebagai

menteri oleh Presiden SBY. Pada saat hampir bersamaan, ia juga memimpin Persatuan Golf

Indonesia yang secara berkala mengadakan turnamen golf dengan hadiah tertentu bagi


19/41

pemenangnya.

Ekonom Dr Sjahrir (almarhum) pernah melakukan studi tentang keekonomian lapangan golf:

apakah maraknya pembangunan lapangan golf itu menguntungkan ekonomi nasional atau

berdampak negatif terhadap lingkungan. Terlepas dari kontroversi itu, lapangan golfmerupakan tempat rawan bagi pejabat pemerintah. Kalau sesama pengusaha bermain golf

tidak masalah; mereka bisa menuai kerja sama bisnis. Yang menjadi persoalan adalah ketika

terjadi kongkalilong pejabat dengan pengusaha. Belum lagi, kedi yang bisa menjadi godaan,

seperti pada kasus Ketua KPK Antasari Azhar. Jadi, berhati-hatilah para pejabat negara bila

berada di lapangan golf.


20/41

Pulung Gantung


Nur Haryanto, Wartawan Tempo

Sahrul Arif Wiguna. Namanya bagus dan gagah. Semasa bocah, dia dikenal pandai karena

selalu juara kelas. Masuk SMP gratis karena kepintarannya. Juara debat bahasa Inggris ketika

di bangku XI di SMA. Namun remaja berusia 18 tahun itu membuat keputusan tragis.

Menurut saya teramat tragis.

Sabtu sore pekan lalu, dia memilih mengakhiri hidupnya dengan lilitan tali yang digantung ditiang pasak rumahnya, di Mojokerto, Jawa Timur. Semua keluarga kaget. Ibunya pun tak

habis mengerti terhadap pilihan anaknya, yang rajin beribadah itu. Tak jelas memang

alasannya mengakhiri hidup. Penyebabnya masih diduga-duga, dari masalah keluarga sampai

teman sekolah.

Sahrul meninggalkan wasiat secarik kertas bertuliskan tangan yang ditujukan kepada

keluarga dan teman-teman sekolahnya. Dia pamit dan minta maaf, seraya ingin tabungannya

disumbangkan ke sekolah. Kisah semacam Sahrul muncul di beberapa daerah lain dalam dua

pekan terakhir.

Badan dunia World Health Organization (WHO) baru saja melansir survei soal bunuh diri,

pekan lalu. Menurut catatan WHO, bunuh diri terjadi di berbagai belahan dunia setiap 40

detik sekali. Dalam riset, selama 10 tahun terakhir terdapat 800 ribu orang bunuh diri setiap

tahun.

Angka yang lebih miris lagi, dalam usia produktif 15-29 tahun, bunuh diri menjadi penyebab

kematian terbesar kedua pada anak muda. Sedangkan usia 70 tahun ke atas adalah rata-rata

usia yang paling banyak memiliki kecenderungan bunuh diri.

Angka-angka ini sungguh membuat masygul. Seperti halnya fenomena bunuh diri yang

pernah menggemparkan Korea Selatan dalam satu dekade terakhir. Satu per satu selebritas

Negeri Ginseng itu mengakhiri hidupnya. Muda, rupawan, kaya, terkenal, hampir semua

kehidupan di dunia seolah telah mereka miliki. Keputusan yang membuat orang bertanya-

tanya.

Setidaknya ada 14 selebritas Korea Selatan bunuh diri dan menjadi headlinedi berbagai

media, termasuk di Indonesia. Salah satunya Daul Kim, model ternama yang sudah

mendunia, sudah tampil di panggung mode New York, Milan, dan Paris. Satu hari pada

pertengahan November 2009, dia ditemukan tergantung di apartemennya di Paris. Ada


21/41

selarik pesan di blog-nya, "Semakin besar, aku semakin kesepian."

Mudahnya orang melakukan bunuh diri menyeret ingatan saya kembali ke era 80-an ketika

ada cerita "Pulung Gantung". Istilah ini dikenal di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di

Kabupaten Gunung Kidul, yang saat itu munculpageblukatau "wabah" orang bunuh diri.Berdasarkan catatan polisi--yang pernah diterbitkan majalah Tempo Februari 1984--dalam

rentang Agustus-Desember 1983, tercatat 30 orang meninggal dalam cara yang sama:

gantung diri.

Kisahnya rata-rata mirip. Malam sebelum terjadi bunuh diri selalu ada orang terdekat--

saudara atau tetangga--yang melihat cahaya terbang dan jatuh ke calon rumah duka.

Cahayanya dikatakan berwarna hijau kemerah-merahan, dan berbentuk seperti gayung. Itulah

Pulung Gantung.

Ada banyak sebab yang sering dijumpai dalam kasus bunuh diri, antara lain depresi, utang,

sakit yang menahun, atau sekadar putus hubungan dengan pacar. Yang jelas, ketika seseorang

lalu mengucapkan selamat tinggal kepada dunia tempatnya berpijak, ada sebagian dari diri

kita ikut masuk ke dalam kubur. Ya, cahaya yang terbang itu jatuh lagi. Pulung Gantung!


22/41

Motif RUU Pemilihan Umum KepalaDaerah


Agung Baskoro,Analis Politik Poltracking

Kontestasi pemilihan umum presiden seusai putusan Mahkamah Konstitusi, yang

memenangkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ternyata

masih berlanjut. Bila sebelumnya domain persaingan berada di ranah eksekutif, kini arena

beralih ke ranah legislatif (parlemen).

Melalui serangkaian manuver politik, Koalisi Merah Putih berhasil untuk sementara merevisi

MD3, kemudian mengusulkan pembentukan Pansus Pilpres, hingga yang paling aktual terkait

dengan pembahasan RUU Pilkada. Menurut rencana, pilkada, dari tingkatan gubernur, wali

kota, hingga bupati, akan dikembalikan melalui DPRD, sebagaimana lazim terjadi pada masa

Orde Baru. Pengembalian wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah menjadi langkah

mundur bagi kemajuan dan perkembangan demokrasi di Tanah Air.

Aturan itu jelas menabrak konstitusi yang meniscayakan kedaulatan berada di tangan rakyat

dengan mekanisme teknisnya melalui pemilihan umum secara langsung, sekaligusmenegaskan komitmen dan konsistensi publik untuk menguatkan sistem presidensial di

tingkat nasional (DPR, DPD, presiden-wakil presiden) dan lokal (DPRD, gubernur, wali kota,

dan bupati). Di sisi lain, rakyat kembali menjadi korban. Bila dulu menjadi korban

kecurangan dari oknum kepala daerah melalui politik uang (money politics), kini hak politik

publik turut teramputasi. Apalagi konteks ini menguat di tengah menurunnya tingkat

kepercayaan publik terhadap partai dan menguatnya pengaruh figur.

Pada saat yang bersamaan, bila argumen aturan pilkada langsung dianggap kurang efisien, hal

ini menjadi tidak relevan, karena pilkada akan dilakukan serentak secara periodik mulai 2015,2018, dan diproyeksikan secara keseluruhan pada 2020. Justru, sebaliknya, inefisiensi hadir

ketika para calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada harus memastikan tiket

kemenangan dahulu melalui berbagai cara (baca: money politics) dan berikutnya menjadi sapi

perahan para oknum anggota-anggota DPRD ketika sudah terpilih.

Semangat lahirnya UU Pilkada ini untuk meminimalkan dinasti politik dan memastikan

hadirnya merit system. Figur seperti Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta), Basuki Purnama

Tjahaja (Wakil Gubernur DKI Jakarta), dan sederet nama lainnya membuktikan bahwa

kemajuan sebuah wilayah, selain ditentukan soal dominasi (winner takes all), harus pula

memenuhi aspek kompetensi dan integritas pribadi (track record), aspirasi publik, serta


23/41

representasi politik.

Terakhir, kerawanan sosial yang selama ini dikhawatirkan menjadi efek pilkada langsung

menjadi perdebatan karena, dalam prosesnya, penyelenggaraan semakin membaik dan ini tak

sebanding dengan efek yang bisa ditimbulkan dari terpilihnya seorang kepala daerah yang taksesuai dengan track record, aspirasi publik, dan representasi politik. Jangan sampai, demi

ongkos politik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya.

Sulit untuk tidak mengaitkan realitas politik dalam pembahasan RUU Pilkada dengan

kontestasi pada pilpres kemarin. Apalagi beberapa partai, seperti Gerindra, Golkar, dan PAN,

sejak awal mengusung ide pilkada langsung. Dan, yang menarik, pemerintah sebagai pihak

yang mengusulkan telah pula mengakomodasi mayoritas dukungan fraksi-fraksi (PDIP,

Golkar, Hanura, PAN, Gerindra, dan PKS) yang menginginkan pilkada langsung. Pada titik

inilah, kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU ini dijadikan alat untuk meningkatkan

bargaining positionpolitik partai-partai tertentu menjadi kontekstual.

Dalam kondisi seperti ini, akhirnya tak tertutup peluang Jalan Tengah sebagaimana berhasil

dilakukan Golkar, saat mengajukan opsi formula Pasal 7 ayat 6a, terkait dengan diskresi pada

pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata minyak mentah

mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dalam kurun enam bulan pada

2012. Walaupun, sebaiknya pengesahan undang-undang ini ditunda, dengan tetap

dimasukkan dalam prioritas Prolegnas 2014-2019. Hal ini diperlukan agar seluruh skenario

yang disampaikan oleh Koalisi Merah Putih plus Demokrat memiliki basis argumentasi yang

kuat (baca: naskah akademik) saat menghendaki pilkada tidak langsung.

Bila ini tetap dipaksakan untuk disahkan, menjadi rawan untuk kembali dibawa ke sidang

MK, sebagaimana revisi UU MD3 yang prosesnya sedang bergulir. Artinya, keoposisian

yang saat ini sedang dipraktekkan oleh Koalisi Merah Putih perlu ditempatkan di atas

kepentingan bangsa yang lebih luas, sehingga energi publik tak habis oleh ingar-bingar

politik tanpa batas. Sampai pada fase ini, sebenarnya kondisi tersebut merupakan pertanda

baik bahwa demokrasi kita semakin terkonsolidasi, di mana ketika ia menjadi satu-satunya

aturan main (the only game in town), dan ketika tak seorang pun membayangkan bertindak di

luar sistem demokrasi, ketika kelompok yang kalah menggunakan aturan yang sama

(demokrasi) untuk membalas kekalahannya (Prezeworski, 1991:26).


24/41

Yamin dan Ilmu Sejarah

Kamis, 11 September 2014

Heri Priyatmoko,Alumnus Pascasarjana Sejarah FIB, UGM

Nama Muhammad Yamin menempati posisi istimewa dalam jagad pengetahuan sejarah

Indonesia. Satu dekade setelah Indonesia merdeka, bersama kaum cerdik-pandai lainnya, ia

menggulung lengan mewujudkan impian "pribumisasi" historiografi Indonesia. Sebelumnya,

dunia sejarah Indonesia didominasi oleh karya asing yang sarat akan kepentingan politik

kolonial. Nah, mereka ingin melepaskan diri dari perangkap budaya Nerlandocentris, warisan

penjajah yang dianggap sebagai "racun" yang ditebarkan lewat jalur pendidikan Barat danbuku bacaan.

Terkisah, pada 1957 di Yogyakarta, digelar Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang

pertama. Tahun tersebut dianggap sebagai titik tolak kesadaran sejarah baru bahwa bangsa

yang belum lama menikmati angin segar kemerdekaan ini harus punya sejarah versinya

sendiri. Digodoklah filsafat sejarah nasional, periodesasi sejarah Indonesia, dan pendidikan

sejarah.

DalamLaporan Seminar Sedjarah, saya menemukan curahan pikiran pokok Yamin mengenai

konsepsi filsafat sejarah nasional. Dia melontarkan istilah tafsiran sintesis, yaitu interpretasi

masyarakat Indonesia pada masa lalu dengan memakai pisau analisis hukum, ekonomi,

teologis, tata negara, geografis, dan rohani. Berbagai analisis tersebut dapat dioperasikan

secara serentak atau individual guna mengurai berbagai realitas dalam masyarakat untuk

memperoleh gambaran sejarah Indonesia yang bulat sempurna tanpa retak atau terpecah-

belah.

Kemudian, subyek filsafat sejarah Indonesia adalah bangsa dengan semangat nasionalisme

Indonesia. Dalam forum agung penentu bulat-lonjongnya sejarah Indonesia itu, Yamin

berkomentar di mimbar bahwa sejarah Indonesia yang baru seharusnya bercorak nasional,yang berdasarkan hasil penafsiran dari aneka kejadian pada masa silam. Nasionalisme

Indonesia merupakan rasa patriotisme terhadap persatuan bangsa, persatuan Tanah Air, dan

kebulatan-kebulatan pada saat memperkuat atau membina pembentukan bangsa (nation

building) Indonesia. Nasionalisme Indonesia dalam konsepsi filsafat sejarah Indonesia

menimbulkan berbagai syarat etis dan kesusilaan Indonesia untuk penulis dan juga karangan

sejarah Indonesia itu sendiri.

Inilah alasan mengapa Yamin berkeras menyuburkan semangat nasionalisme dari sebuah

bangsa yang baru saja merdeka lewat tulisan tentang pahlawan dan simbol negara. Sebagai

contoh, Yamin, dalam buku 6000 Tahun Sang Merah Putih, meyakinkan bahwa bendera


25/41

nasional Indonesia, Merah Putih, sudah dikenal sejak zaman purba dan direkam dalam

ingatan kolektif melalui ritual tradisional bubur merah dan putih.

Meski secara teori dan metodologi sejarah karya Yamin dianggap menciptakan mitos belaka,

spirit pada masa itu memang mendorong Yamin untuk berbuat demikian. Bagi Yamin,perjuangan politik bangsa Indonesia kala itu memerlukan legitimasi untuk membangun

nasionalisme sebagai ideologi. Anakronisme sejarah bukanlah persoalan utama yang perlu

diperdebatkan. Yang penting, semua "menjadi Indonesia" dan cinta Indonesia seutuhnya.

Bagaimanapun, Muhammad Yamin semasa hidup telah ikut mengerahkan kedigdayaan untuk

menentukan visi ilmu sejarah. Kendati dicela lantaran menyebarkan kisah historis yang sulit

diterima akal sehat, dia telah membaktikan hidupnya dan mengamalkan ilmunya untuk

bangsa Indonesia.


26/41

Mengerdilkan Daerah


Taufik Ikram Jamil, Sastrawan

Wacana pemilihan kepala daerah untuk menentukan gubernur dan bupati/wali kota melalui

DPRD, mengerdilkan daerah, dan menjadikannya sebagai ladang perburuan. Selain itu,

pemilihan pemimpin formal di daerah dipisahkan dari sistem pemilihan pemimpin formal

nasional yang memperlihatkan daerah hanyalah sebagai obyek. Belum lagi hal yang berkaitan

dengan gonjang-ganjing pengesahan RUU Pilkada, yang hanya memperlihatkan kekuasaan

tanpa rasa malu, sehingga berdampak pemudaran rasa kebangsaan.

Melalui pesan pendek, kawan saya Abdul Wahab menulis, "Kenyataan ini ironis karena

pertama-tama, yang dikatakan nasional adalah gabungan antardaerah sekaligus tempat

bermukimnya masyarakat, sehingga seharusnya apa yang terjadi di daerah merupakan

cerminan nasional. Jika pemimpin nasional, yakni presiden, dipilih langsung, tentu hal serupa

dilakukan untuk pemimpin di daerah. Demikian pula sebaliknya. Jika sistem pemilihan ini

tidak sejalan, daerah terkesan bukan bagian dari nasional, sehingga pada gilirannya dapat

mempertebal keinginan disintegrasi."

Di sisi lain, patut diakui bahwa pilkada melalui DPRD menyebabkan pemimpin di daerah

hanya menjadi milik partai. Padahal kehidupan politik sesungguhnya bukan hanya terletak

pada partai. Dengan adanya pemilihan langsung, elemen lainnya akan ikut berpartisipasi. Hal

ini tidak saja penting bagi kehidupan berdemokrasi, tapi juga lebih luas bagi kreativitas

manusia. Menguasai partai tidak berarti menguasai hak pilih seseorang terhadap pemimpin.

Sebab, baik pemilih maupun yang dipilih memiliki elemen lain sesuai dengan harkat manusia

sebagai makhluk multidimensional.

Saya mencoba mengimbangi pandangan Wahab itu dengan menulis bahwa pengalaman

dalam pilpres yang baru lalu kembali mengajarkan kita bahwa partai bukan segala-galanyadalam menentukan seorang pemimpin. Kubu Prabowo-Hatta menguasai lebih dari 60 persen

partai di parlemen, tapi harus mengaku kalah oleh kubu lainnya. "Bukankah kalau pilpres

melalui DPR, dapat dipastikan Jokowi-JK kalah telak dan Prabowo-Hatta melenggang

kangkung tampil sebagai pejabat nomor satu dan dua di republik ini. Namun nyatanya,

kekuatan non-partai lebih besar dibanding partai kan?" demikian saya menulis.

Pilkada melalui DPRD, tutur Wahab, hanya memperkuat satu kubu tertentu, sehingga

dinamisasi politik di daerah dipangkas habis. Apalagi, patut dicurigai wacana tersebut

merupakan jilid baru pertentangan antara kubu Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta. Kubu

terakhir dengan nama koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan pilkada melalui DPRD,sedangkan kubu Jokowi-JK sebaliknya. Dengan keyakinan menguasai DPRD, KMP yakin


27/41


28/41

Selamat Datang Era Maritim


Soleman B. Ponto, Purnawirawan TNI Angkatan Laut; Kepala Badan Intelijen Strategis (KA-

BAIS) TNI Periode 2011-2013

Jika diamati, dalam pemilihan presiden lalu, satu di antara ikon yang dijual dan diperebutkan

adalah sosok Sukarno. Sejak kampanye hingga kini, ketika mempersiapkan pemerintahan

baru, Joko Widodo mengatakan akan menjalankan pesan dan gagasan besar Bung Karno

berupa Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam

sosial kebudayaan. Satu di antara implementasi terhadap ajaran Bung Karno adalah diangkatdan (akan) diberdayakannya laut serta kekuatan maritim oleh pemerintah mendatang.

Bahkan, seketika setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden 2014, pasangan

Jokowi-JK langsung menuju Pelabuhan Sunda Kelapa dan menyampaikan pidato

kemenangan mereka di atas kapal pinisi Hati Buana Setia.

Berkaca pada apa yang dilakukan Bung Karno 50 tahun silam terhadap Kabinet Dwikora

pada 1964, ia membentuk Kompartemen Maritim yang dipimpin Menteri Koordinator yang

membawahkan Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perikanan dan Pengelolaan Laut, serta

Menteri Perindustrian Maritim. Saat itu (1964-1966), Menteri Koordinator Maritim dijabat

oleh Mayor Jenderal KKO Ali Sadikin. Sebelumnya, Ali Sadikin menjadi Menteri

Perhubungan Laut Kabinet Kerja IV (1963-1964). Pembentukan Kompartemen Maritim

tersebut bertujuan membangun bangsa Indonesia dengan kekuatan maritim yang besar dan

kuat.

Fakta tersebut menunjukkan perhatian besar Bung Karno kepada bidang ini. Bahkan, pada

suatu kesempatan, beliau berpidato di hadapan National Maritime Convention (NMC) pada

1963 dan mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara kuat jika kita dapat menguasai

lautan. Satu hal penting yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pesan tersebut adalah

pengusaaan terhadap armada.

Pada masa kampanye Jokowi-JK, kekuatan maritim sering didengungkan. Misi ketiga

pemerintah Jokowi-JK adalah mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat

jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Adapun misi keenam adalah mewujudkan

Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan

nasional. Dalam kesempatan lainnya, Joko Widodo mengaku akan membangun tol laut untuk

memperlancar lalu lintas, kapal-kapal pengangkut barang, dan pengangkutan penumpang.

MenurutKamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritimmemiliki arti berkenaan dengan laut;berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dengan kata lain, maritim


29/41


30/41

Anda Masih Mendengarkan Radio?

Jum'at, 12 September 2014

Antyo Rentjoko, bekas blogger

Saya kagum sama Anda, suka ngeliatAnda di TV," kata pria itu via telepon kepada seorang

aktris sinetron yang sedang berbincang pagi di studio radio classic rockM97FM, Jakarta,

sekitar sepuluh tahun silam.

"Ah, masa sih, Pak? Sinetron saya kan mainnya pagi, yang nontonibu-ibu sama pembantu.

Kalopagi bapak-bapak kan di kantor," si aktris menyahut.

Saya tak tahu berapa banyak pendengar yang tersenyum. Sejauh saya tebak, stasiun itu tak

memantau pendengar secara real time-kalaupun ada alatnya, pasti merepotkan, berbeda dari

streamingyangserver-nya rajin mencatat.

Saya juga tak tahu di mana saja para pendengar pagi itu menyimak radio. Saya

berpengandaian bahwa mayoritas seperti saya mendengarkannya dalam mobil.

Dalam kehidupan domestik sekarang rasanya semakin jarang radio ngocehdan berdendang

mengisi pagi. Fungsi auditifnya sebagai benda sudah lama dioper oleh televisi. Bukankah

televisi juga sering kita perlakukan sebagai radio, didengarkan sambil lalu saja?

Untuk itu, koreksi si aktris tadi sebenarnya menanyakan hal lain: mengapa pagi itu bisa ada

yang mendengarkan radio dan menelepon ke studio? Tanpa interaksi, pengelola radio dan

pengiklan hanya bertumpu pada asumsi yang dimuat dalam rate card: jam sekian

pendengarnya segini, jenis kelaminnya kebanyakan pria, dan mendengarkannya dalam mobil.

Saya tak tahu Anda kini seberapa akrab dengan radio. Saya? Karena kini jarang menyetir,

saya jarang mendengarkan radio. Sementara itu, dalam angkot belum tentu sopir menyetelradio, bahkan USB flash disktelah menjadi gudang lagu. Para penumpang pun tak butuh lagu

dari sopir karena mereka menjadikan musik lebih individual: ponsel adalah pustaka lagu

berkatalog.

Hanya kadang saja Internet pada desktopsaya pakai untuk mendengarkan (bukan menyimak)

streamingsecara acak, dari RadioRGS di Sumenep sampaiAuralmoonuntuk progrock.

Maka saya ingin tahu apakah sampel Badan Pusat Statistik itu mewakili Anda. Ada Indikator

Sosial-Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012 dalam situs BPS. Salah satunya adalah

"Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Mendengar Radio". Angka selama


31/41

20032012, dengan interval tiga tahun, makin menurun: 50,29 persen, 40,26 persen, 23,50

persen, dan 18,57 persen. Apakah pada 2015 nanti turun lagi?

Sejauh ini, radio tidak mati. Freddie Mercury pernah melolongkannya bersama Queen dalam

Radio Gaga, "Radio, someone still loves you."

Tentang bagaimana radio bertahan, biarlah para pelaku bisnis dan ahlinya yang berbicara.

Lebih baik kembali ke paragraf awal tentang radio classic rock M97FM yang tampaknya

menyasar pria 3055 (usia pensiun) itu. Mulanya radio itu bernamaMonalisa. Akhir 1990-an,

Masima (Prambors) mengelolanya menjadiM97FM (Male 97 FM).

Radio itu tak laku di pasar iklan, padahal saudara-saudaranya, misalnyaDelta(dulu radio

dakwah) danFemale, bisa hidup. Lalu radio itu mati dengan berpamitan. Di sela hari-hari

akhir penyiarnya keceplosan meledek adlibstentang pakan anjing.

Agustus 2005,M97FMmati. Kabar yang menyambutnya: ada sebuah hard diskyang berisi

12.800 lagu claro(classic rock) sedang menganggur. Radio yang pernah memutar lagu

keriting dari band tak tenar National Health (albumMissing Pieces) itu kemudian menjadi

Radio Dangdut TPI, lantas menjadi jejaring bernamaRadio Dangdut Indonesia.

Terbukti radio belum mati dan bisa bertahan.


32/41

Gugatan Setelah 40 Tahun


Putu Setia, Pendeta Hindu, @mpujayaprema

Usia undang-undang perkawinan sudah 40 tahun, belum pernah diganti. Padahal, beberapa

kali diprotes. Di masa Orde Baru pernah ada protes soal sulitnya seorang lelaki untuk kawin

lagi, harus meminta izin istri dan seterusnya. Kini protes itu menghilang. Mungkin para

suami sudah sadar punya satu istri saja tak ada habisnya. Mohon jangan berpikir negatif,

misalnya, sang suami sudah berselingkuh. Kita bangsa yang menjunjung tinggi agama.

Karena itu, sekarang masalah agama yang dijadikan dasar untuk menggugat undang-undang

ini. Sekelompok mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan

uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 ini. Pasal itu berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal ini menjegal perkawinan beda agama. Padahal, undang-undang tak melarang

perkawinan beda agama. Pasal 8, yang mengatur pelarangan perkawinan berisi 6 ayat, tak

menyebut soal agama. Ayat-ayat itu merinci hubungan kekeluargaan yang tak boleh menikah.

Di mana terjegal? Tak lain adalah (hukum) agama itu sendiri. Semua agama melarang

perkawinan beda agama, dengan sedikit pengecualian. Jadi, kalau agama telah melarangnya,

berarti perkawinan itu tak sah. Perkawinan yang tak sah tak bisa didaftarkan sesuai dengan

undang-undang ini. Akibat runtutannya panjang, karena perkawinan tak sah, lalu tak

terdaftar, status anak pun tak jelas, seperti tak bisa mendapat akta kelahiran dan seterusnya.

Para pemohon uji materi meminta undang-undang ini mengesampingkan urusan agama.

Perkawinan adalah hak asasi yang tak bisa disekat oleh masalah agama dan pemerintah wajib

mendaftarkannya. Dalam bahasa liberal, Ulil Abshar Abdalla mengatakan dalam acara debatsebuah televisi, maaf kalau tak persis: "Negara wajib mendaftarkan perkawinan yang

dilakukan warganya. Pisahkan itu dari ajaran agama, urusan halal-haram biarlah urusan

mereka."

Saya pengagum pikiran Mas Ulil dan banyak sepakat. Tapi kali ini, dengan segala hormat,

saya tak sepakat. Perkawinan itu sakral, dalam agama mana pun. Kalau pengantin itu

menyebut telah menikah padahal tanpa kesakralan, karena ritual tak bisa dicampur untuk

agama yang berbeda, apakah itu tetap bernama perkawinan? Meskipun itu didasari cinta

setinggi rembulan dan saksisejibunorang, bukankah secara agama tetap berstatus perzinaan?

Jadi, undang-undang ini sudah benar. Karena perkawinan itu ada dalam hukum agama,


33/41

selesaikan dulu urusan di sana, baru didaftarkan.

Jika negara menerima pendaftaran perkawinan tanpa ritual itu, sama artinya mengajarkan hal-

hal yang buruk kepada masyarakat, hal yang bertentangan dengan agama. Ini bukan saja tak

sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan (membentuk keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) juga tak sesuai dengan konstitusi.

Bagaimana negara bisa menuntun warganya untuk hal-hal positif kalau melindungi

kesakralan agama saja abai? Misalnya: "Narkoba barang haram, jangan coba-coba". Orang

bisa berkomentar: biar saja dia makan, halal-haram itu urusan dia kok."Merokok

Membunuhmu". Walah, tahu sendiri risikonya, mau mati kek, mau sehat kek.

Lagi pula, kalau pasal yang diuji coba itu dikabulkan hilang oleh MK, yang diuntungkan

tidak begitu banyak. Yang melakukan perkawinan beda agama umumnya orang-orang kota

atau orang desa yang setelah kawin beda agama tinggal di kota. Ini bisa menjelaskan bahwa

perkawinan beda agama sulit diterima di komunitas adat di berbagai wilayah Nusantara.

Apalagi di Bali, yang adat dan budaya Hindu begitu kuat. Rohaniwan Hindu hanya bisa

menikahkan pasangan yang satu agama. Kalau salah satu belum Hindu, harus dibuatkan ritual

memeluk Hindu.

Orang Bali yang "diduga kawin" beda agama biasanya mengucilkan diri secara sukarela

karena tak akan diterima di komunitas adat. Ada contoh yang kini sangat populer dan karena

sudah diumbar media massa tak apa disebut. Yakni Jero Wacik. Di kampung kelahirannya,

beliau dianggap masih lajang secara adat, karena itu dia masih jadi "pemangku" khusus untukpura keluarganya. Tapi istri dan anaknya tak pernah ke sana. Pura dan rumah keluarga pun

sangat sederhana. Keringat Jero tak mampir di sana, apalagi hasil "memerasnya", kalau

terbukti.

Lalu kenapa ada gugatan kalau sudah banyak yang kawin beda agama? Sejatinya, UU

Perkawinan memberi jalan lewat Pasal 56, yakni: kawin di luar negeri. Ayat 1 menyebutkan

perkawinan sah jika mengikuti aturan di negeri tersebut. Dalam ayat 2, setelah suami-istri itu

kembali, surat bukti perkawinan bisa didaftarkan.

Ada juga "perkawinan abal-abal", yakni dengan pura-pura pindah agama. Misal, pasangan

Hindu dan Islam. Menjelang upacara di Bali, yang Islam masuk Hindu di hadapan pendeta

(ritual Sudhiwadani), setelah itu di luar Bali kawin di depan penghulu, yang Hindu masuk

Islam. Saya tak menganjurkan cara ini, risikonya besar. Lebih baik menabung untuk kawin di

Singapura atau Timor Leste. Keluar biaya tapi tenang.


34/41

Menteri, Korupsi, Literasi


Bandung Mawardi, Esais

Hari-hari menjelang akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Susilo Bambang

Yudhoyono mesti bersedih dan menanggung malu akibat ulah para menteri yang terlibat

korupsi. Para menteri pasti belum membaca nasihat SBY dalam puisi berjudul Membasuh

Hati(1 Agustus 2010), dimuat di bukuMembasuh Hati di Taman Kehidupan(2014):

"Menjaga hati yang bersih adalah akidah/mengapa kita menjauh/dan tak pandai mencari

berkah.

Kita tentu maklum bahwa para menteri adalah kaum sibuk, tak sempat membacaatau merenungi puisi, meski merupakan gubahan sang atasan: SBY.

Di Indonesia, korupsi adalah urusan hukum dan politik. Kita jarang mengurusi korupsi

dengan puisi. Kita masih ingat publikasi iklan melawan korupsi buatan Partai Demokrat. Para

menteri dan legislator asal Partai Demokrat malah menjadi "teladan" untuk berkorupsi.

Mereka cuma bermodal iklan, berisi slogan, dan disajikan secara manipulaif.

Dulu, mereka tak memilih gerakan melawan korupsi dengan berpuisi. Barangkali puisi lebih

bertuah ketimbang iklan-dalam membuka kesadaran dan keinsafan menjadi insan mulia. Para

menteri tentu tak mengoleksi bukuPuisi Menolak Korupsi(Forum Sastra Surakarta, 2013),

yang berisi ratusan sajak gubahan ratusan pujangga di Indonesia. Buku berketebalan 450

halaman itu bisa menjadi bacaan reflektif dan kritis. Beni Setia mengajukan sajak berjudul

Genetika Korupsi 3, berisi sinisme: "Kata-kata birokrat kata-kata politisi satu maknanya:

sudahkah korupsi?"Kita mengandaikan para menteri, legislator, dan elite partai politik melek

puisi ketimbang berlagak menjadi bintang iklan untuk menolak atau melawan korupsi.

SBY mungkin tak memberlakukan kriteria literasi saat membentuk Kabinet Indonesia

Bersatu II. Kita menduga para menteri bakal bebal dan bandel jika tak memiliki kebiasaan

membaca buku mengenai korupsi. Di Indonesia, selama puluhan tahun telah terbit ratusanteks sastra bertema korupsi. Kita tak bisa memastikan buku-buku sastra bertema korupsi

adalah bacaan para menteri dan legislator. Ah, mereka tentu meremehkan faedah puisi, novel,

cerpen, serta drama dalam ambisi keprofesian dan peningkatan kehormatan. Mereka belum

meneladani SBY. Kita berharap SBY terus menulis sajak bertema korupsi agar menjadi

bahan bacaan untuk para menteri dan legislator periode 20142019.

Kita tak harus bergantung pada sastra untuk menjaga atau mengembalikan kewarasan para

menteri dan legislator. Syafii Maarif (2014) malah mengajukan usul berbeda tapi berpijak

pada literasi. Maarif menganjurkan agar para calon menteri membaca dua teks terkenal dari

Mohammad Hatta dan Sukarno:Indonesia Merdeka(1928) danIndonesia Menggugat


35/41

(1930).

Pemikiran para penggerak bangsa dianggap memberi referensi bagi para menteri agar

mengerti sejarah Indonesia, mentalitas perjuangan, dan kesanggupan memuliakan Indonesia.

Literasi diharapkan menjadi kriteria dalam memilih dan menetapkan menteri. Maarif inginkesadaran atas sejarah dan biografi para penggerak bangsa menjadi referensi perlawanan

korupsi. Kita juga ingin memastikan para menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla

memang kaum pembenci korupsi dan melek literasi agar Indonesia mulia. Amin.


36/41


37/41

ramai menjadi inovator mumpuni nanti. Janganlah bertaruh Indonesia akan bisa berdiri

sejajar, paten demi paten, dengan satu pun dari ASEAN-4 atau Cina atau Korea pada 2045.

Jelaslah sistem inovasi berayun dalam jangka panjang bak maraton. Mengapa kemampuan

ilmu/matematika remaja kita lemah? Teori tadi akan mengantar kita ke modal insani lain,yaitu kesehatan, khususnya kesehatan anak. Kalau kita kaji prestasi Indonesia dalam bidang

kesehatan anak sejak 1990-an, kelihatan gambaran fraktal: corak karut-marut kecil mengikuti

pola kasat-kusut besar. Dari setengah juta anak dalam Survei Sosial-Ekonomi Nasional 1992

2013, kami temukan: tak sekali pun Indonesia mencapai sasaran imunisasi global. Sekarang,

semua ASEAN-4 sudah melebihi sasaran, namun Indonesia mentok.

Apa kaitannya imunisasi dengan nilai matematika dan inovasi puluhan tahun lagi? Kesehatan

dini, khususnya imunisasi dan tercukupkannya gizi, berkaitan dengan kemampuan di masa

selanjutnya. Di masa ini, dua kemampuan sangat penting: kemampuan abstraksi dan daya

tahan belaka ketika melakukan kerja mental yang ketat (macam menelusuri kaitan dari

imunisasi, lewat pendidikan ke inovasi, misalnya). Kedua, kegagalan ini adalah tanda

kegagalan kita bersama sebagai bangsa karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak

kita.

Para dokter biasanya akan bilang: lebih gampang mengobati pasien kalau diagnosisnya jelas

dan pasiennya tidak ngotot. Perbaikan kinerja inovasi Indonesia menuntut diagnosis yang

jelas. Misalnya, data seperempat abad inovasi, belasan tahun prestasi sekolah, dan beberapa

dasawarsa imunisasi. Data ini bersama persamaan diferensial yang menguraikan teori

Schumpeter diunggah di situsgoogle.com/site/tehtareknow/inovasi-asia.

Tulisan ini dibuat atas beberapa pertimbangan. Pertama, angket inovasi di Indonesia,

hambatan dan pencapaiannya, praktis nihil. Karena didorong oleh nalar di atas, kami merintis

kajian ini, namun dukungan pemerintah mengumpulkan diagnostik inovasi mutlak. Kedua,

Indonesia mesti menggagas badan internasional, Asia Science Fund, yang memberi dana

bersaing bagi peneliti/pencipta di Asia. Tantangan inovasi tidak pandang bulu dan tidak

peduli batas, seperti pandemik kawasan dan bahaya lingkungan. Selain itu, badan semacam

ini akan memberi sinyal tepat waktu kepada pembuat kebijakan tentang kinerja kita

dibanding jiran.

Terakhir dan sekaligus di awal, program imunisasi di Indonesia perlu rancangan ulang untuk

membantu kabupaten yang mengalami kesulitan dan menghargai kabupaten yang berhasil.

Hanya dengan menyiapkan anak yang sehat, remaja yang cakap, dan pekerja yang berinovasi,

bangsa kita bisa sejahtera pada masa seabad Indonesia merdeka.


38/41


39/41

ikut andil terhadap adanya kekerasan anak. Konten-konten kekerasan yang hadir lewat

perangkat digital, entah komputer, tablet, ataupun telepon seluler, bisa mendorong terjadinya

berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Tapi bukan berarti kita harus selalu memasang sikap curiga kepada orang lain. Juga tidakperlu memproteksi terlalu berlebihan anak-anak kita. Yang terpenting adalah sikap waspada

dan menguatkan kembali kerekatan dan relasi sosial di lingkungan kita. Dengan kebersamaan

itu, kita selalu punya rasa tanggung jawab untuk saling menjaga. Kita boleh saja memberi

perangkat digital kepada anak atau membiarkan mereka bermain dan berekspresi, tapi yang

terpenting kita bisa mengontrolnya.


40/41

SBY dan Buku

Sabtu, 13 September 2014

Muhidin M. Dahlan, kerani @warungarsip

Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, buku itu penting. Termasuk rumah buku, yakni

perpustakaan. Untuk itu, Ibu Negara via Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (Sikib)

ditugaskan membuat Rumah Pintar di pelbagai penjuru Nusantara. Jumlahnya sudah lebih

dari setengah juta unit. Terkadang, dari segi bangunan, Rumah Pintar jauh lebih kinclong

ketimbang gedung perpustakaan daerah yang tampak kusam dan kelelahan berhadapan

dengan zaman.

Bagi Presiden SBY, buku itu mahkota seorang pemimpin. Karena itu, ketika pulang dari

muhibah ke luar negeri mewakili negara dan bangsa, ia kerap singgah di toko untuk membeli

beberapa buku penting tentang politik, manajamen kepemimpinan, dan biografi.

Bagi Presiden SBY, buku itu memperkaya gagasan dan menambah perbendaharaan istilah

dan lema. Karena itu, dalam berpidato, SBY betul-betul mengecek draf pidato yang dibuat

staf khusus untuk melihat gagasan, alur, dan bahkan diksi. Untuk itu, jangan heran, dalam

pidato SBY, terlalu banyak paragraf atau kalimat yang layak kutip, atau meminjam istilah

generasi terbaru media sosial, "layak twit".

Bagi Presiden SBY, buku itu sahabat inspirasi. Dengan buku, SBY menjadi pencipta dan

penulis lirik-lirik lagu. Menulis bait-bait lagu, bagi SBY, seperti kerja seorang penyair. Ia

membutuhkan waktu tapa dan hening. Karena itu, jangan kaget kalau beberapa kali

menemukan foto Presiden SBY duduk sendiri berhadapan dengan kertas kosong dengan latar

alam kehijauan dan sunyi. Di dalam situasi yang hening itu, ia menulis syair lagu sebagai

resultan puncak dari refleksi kesehariannya sebagai pemimpin negeri. Mungkin juga ia

sedang menulis dan mengedit pidatonya.

Bagi Presiden SBY, buku itu warisan pemikiran. Karena itu, dalam beberapa kali kesempatan

pada tahun-tahun pamungkas kekuasaannya selama 10 tahun ini, ia dengan lirih berkata

bahwa ia membuat suatu lembaga dengan perpustakaan kaya koleksi/terpilih yang menjadi

tempat para pemimpin muda masa depan Republik untuk mengasah gagasan. Ia juga

merancang Museum Presiden jauh-jauh hari, di mana koleksi kepustakaan dan bibliografi

tentang kepresidenan dan politik di dalamnya bisa ditemui. Perpustakaan dari Museum

Presiden itu kelak menjadi sandaran warisan untuk tahu bagaimana lini masa pemikiran

presiden-presiden Republik dalam waktu kebangsaan dan ruang kenegaraan kita.

Bagi Presiden SBY, buku itu mengabadikan. Maka ia menulis apa saja tentang dirinya.


41/41

Menjelang masa menjabat Presiden RI lewat pemilihan langsung oleh rakyat pada 2004, buku

biografinya, SBY Sang Demokrat, terbit. Separuh dari biografi tebal itu adalah foto-fotonya

yang sekaligus menjadi epik, karena inilah buku biografi presiden dengan kuantitas foto

terbanyak, yang mengalahkan dengan telak biografi Sukarno.

Dan pada akhir masa kekuasaannya, biografi harian SBY terbit dengan judul Selalu Ada

Pilihan. Ia merefleksikan isu-isu terpilih selama 10 tahun, termasuk gosip panas tentang

dirinya. Dan seperti seorang resi, tentu saja buku itu berisi banyak nasihat bijak untuk

presiden berikutnya.

Akhirul kalam, bagi Presiden SBY, buku itu adalah cerminan sikap politik. Dalam buku,

dialog yang intim adalah keharusan. Tak ada opsi pamer senjata dalam kamus kebijakan

SBY. Karena itulah pemerintah SBY selamat meniti demokrasi yang konstitusional dalam

kurun 10 tahun-sebuah transisi kepemimpinan politik paling sukses dalam sejarah RI.

caping+cari angin+kolom tempo 7.9.2014-13.9.2014

Documents