caping+cari angin+kolom tempo 16.2.2014-22.2.2014

8/13/2019 caping+cari angin+kolom tempo 16.2.2014-22.2.2014

1/47

P a g e | 1

DAFTAR ISI

CATATAN PINGGIR

Racun 4

Goenawan Muhamad

CARI ANGIN

Tangis 6

Putu Setia

KOLOM

Nasionalisme Erros Djarot 8

Denny Sakrie

Estetisasi Bencana 11

Agus Dermawan T.

Mahkamah Siput 13

Feri Amsari

Kepercayaan 15Pongki Pamungkas

Politik Pemuda? 17

Arya Budi

Sertifikasi Bus Transjakarta 19

Flo K. Sapto W.


2/47

P a g e | 2

Pengaruh 21

Amarzan Loebis

Pesan Moral dari Nguyen 23Agus Hidayat

Biaya Investasi Politik 2014 25

Teguh Dartanto

Tak Cukup dengan Teknokrasi 27

Anggun Trisnanto

Quo Vadis Go Organic 29

Khudori

Jambore TBM 2014 31

Agus M. Irkham

Tradisi Gunung 33

Heri Priyatmoko

Runtuhnya Penjaga Konstitusi 35

Reza Syawawi

Kearifan Prof Damardjati 38

Munawir Aziz

Kurikulum 2013 Bermasalah 40

Darmaningtyas

Ustad (Bukan) Selebritas 42

Husein Jafar

Damardjati, Sebuah Pencarian 44


3/47

P a g e | 3

Seno Joko Suyono

Kritik dan Kekuasaan 46

Andi Irawan


4/47

P a g e | 4

Racun

Senin, 17 Februari 2014

Bahasa datang, dan kemudian penghancuran. Kini orang bisa dengan mudah menulis atau

membaca kata-kata yang agresif, makian kasar, dan kalimat benci yang brutal di Internet,

terutama dalam Twitter. Mungkin semua itu hanya ekspresi tak matang dan gagah-gagahan

anak muda. Tapi jangan-jangan tak selamanya "anak muda". Jangan-jangan ada sesuatu yang

lebih serius.

"Bahasa tak semata-mata menulis dan berpikir bagiku; ia juga makin lama makin mendikte

perasaanku dan mengatur keseluruhan hidup rohaniku dan tanpa sadar aku menyerah

sepenuhnya kepadanya. Dan apa yang terjadi jika bahasa yang diolah itu terbuat dari anasir

yang beracun?"

Kata-kata itu ditulis diam-diam oleh Victor Klemperer di Jerman di bawah kekuasaan Nazi,

antara tahun 1933 dan 1935, ketika kebencian adalah bagian dari hidup sosial-politik.

Klemperer, guru besar sastra di Universitas Teknologi Dresden, mengalami sendiri

bagaimana bahasa membubuhkan marka-marka ke jalan kematian. Dikerumuni pidato,

poster, pers propaganda yang terus-menerus, orang Jerman hidup dalam bahasa yang

akhirnya memisahkan mana yang Jerman (asli) dan yang bukan (Yahudi). Klemperer dicopot

dari statusnya karena ia ada di bawah kata "Yahudi", dan ribuan orang lain masuk ke kamargas.

Catatan-catatan itu kemudian diterbitkan dengan judulLTI Lingua Tertii Imperii: Notizbuch

eines Philologenpada 1947 dan terbit dalam versi Inggris pada 2002. Petilan-petilannya

menunjukkan bagaimana traumatisnya pengalaman Klemperer: "Kata-kata dapat seperti

dosis-dosis kecil arsenikum: ditelan tanpa disadari, seakan-akan tak punya efek, dan

kemudian sejenak lagi reaksi racunnya merasuk."

Merasuknya arsenikum yang tanpa disadari itu yang agaknya menyebabkan tak mudah

menganalisis bagaimana proses pembinasaan itu bekerja. "Aku sendiri tak pernah bisa

mengerti," tulisnya, "bagaimana ia [Hitler], dengan suaranya yang tak merdu dan bising,

dengan kalimat-kalimatnya yang kasar dan bentukannya bukan-Jerman, bisa memikat orang

banyak dengan pidato-pidatonya."

Barangkali orang banyak itu sedang membutuhkan suara yang tak merdu dan bising bukan

suara puisi Goethe atau Rilke. Atau mungkin manusia tak sepenuhnya, dan tak selalu, sadar

bahwa kekerasan itu cocok baginya. Manusia hidup dalam yang disebut oleh Zizek (dengan

sedikit berlebihan, seperti biasa) "rumah penyiksaan melalui bahasa", torture-house of

language.Sejak bayi, manusia dibentuk oleh makna kata yang ditentukan ayah-ibu, keluarga,

masyarakat, dan Negara dan tak bisa membebaskan diri sepenuhnya dari bentukan itu,

meskipun dengan makna itu manusia berselisih.


5/47

P a g e | 5

Atau tindas-menindas.

Bagaimanapun, ada kekuasaan dalam bahasa. Dalam Alkitab dikisahkan bahwa Tuhan

memberi mandat kepada Adam untuk memberi nama kepada hewan dan sejak itu Adam

berkuasa untuk, misalnya, memisahkan ulat dari kupu-kupu. Pemisahan akhirnya juga terjadi

dengan label "Yahudi", "negro", "Eropa", "kiri", "kanan", "liberal", "kafir", dan lain-lain.Orang pun dikurung.

Sebab bahasa selalu punya dorongan untuk menstabilkan makna. Kamus disusun dan batasan

diteguhkan. Sekolah, mahkamah, dan polisi menegaskannya. Kekuasaan lahir dari ujung

bedil, kata Mao Zedong. Tapi sebelum bedil dimaknai sebagai senjata yang bisa membunuh,

tak akan ada kekuasaan.

Bahkan bahasa bisa mematikan sebelum bedil ditodongkan.

Mao sendiri menggunakannya dalam Revolusi Kebudayaan yang diledakkannya di seluruh

Cina pada pertengahan 1960-an. Xing Lu, pengajar di DePaul University, menulisRhetoric ofthe Chinese Cultural Revolution(2004): sebuah dokumentasi panjang tentang hubungan kata

dan pembinasaan. Poster dengan huruf-huruf besar yang ditulis Pengawal Merah memuja-

muja Mao sebagai "matahari yang paling merah dari yang termerah", tapi berisi makian,

cercaan, kepada "musuh-musuh revolusimakin lama makin memekik, dengan nama-nama

binatang: "despot-anjing", "ular", "babi". Kata-kata kotor dianggap jadi lambang militansi.

Bahasa kekerasan itu, dalam catatan Xing Lu, berakhir dengan tindakan kekerasan. Pengawal

Merah menyiksa dan membunuh kaum "kontrarevolusioner" di mana-mana. Ayah Xing Lu

sendiri salah satu korbannya.

Satu insiden yang menarik ialah ketika seseorang disekap dan dilarang berbicara selama

berhari-hari. Begitu Revolusi Kebudayaan dihentikan oleh Mao, orang itu dibebaskan. Tapi

selama berminggu-minggu ia bisu. Ia kehilangan bahasa.

Sebab bahasa pada mulanya adalah proses pertemuan. Pertemuan: ketika engkau hadir bukan

sebagai rupa yang telah dipipihkan jadi rata, melainkan wajah yang bisa berbicara,

tersenyum, dan bersentuhan. Pengawal Merah tak berhadapan dengan wajah itu. Juga penulis

kata-kata kebencian dalam Twitter. Mereka sebenarnya mengelak dari pertemuan apa pun,

justru ketika mereka sibuk sepenuhnya dengan kata-kata.

Hannah Arendt agak keliru ketika ia membedakan, bahkan mempertentangkan, kekuasaan

dengan kekerasan. Bagi saya, senantiasa ada unsur kekerasan dalam kekuasaan. Tapi Arendt

benar bahwa ada wilayah di mana kekerasan tercegah: kehidupan politik sebagai kehidupan

dengan Vorhandensein von Anderen,hadirnya orang lain secara wajar dalam pertemuan.

Itulah yang tak ada dalam amuk massa juga tak ada ketika kita duduk memisah dari orang

lain dan menulis di Twitter.

Tapi hanya dalam pertemuan, racun dalam kata-kata bisa menemukan penangkalnya.

Goenawan Mohamad


6/47

P a g e | 6

TangisSabtu, 15 Februari 2014

Putu Setia

Gunung Kelud meletus. Abunya menyebar hingga Purwokerto dan Sumedang, lebih dari 400

kilometer ke arah barat. Lima bandar udara lumpuh--Malang, Surabaya, Solo, Semarang, dan

Yogyakarta. Luar biasa letusan itu.

Apakah ini bencana? Orang mengatakan begitu. Ukurannya, lahan pertanian bisa rusak, baik

oleh abu, pasir, awan panas, dan mungkin juga lahar. Rumah dan ternak ditinggal begitu saja

karena penghuninya mengungsi. Presiden mengadakan rapat mendadak, mengkoordinasikan

penanganan pasca-letusan. Orang-orang yang jauh dari Kelud bersimpati dan mungkin sudah

mengirim sumbangan. Bukankah ini bencana?

Penduduk di lereng Kelud, baik yang mengungsi maupun di desa yang masih aman dihuni,

barangkali tak menyebut bencana. Tinggal di lereng gunung berapi punya risiko untuk

mengungsi jika gunung itu "menunaikan tugasnya" untuk meletus. Kalau takut diempas

gelombang, jangan berumah di pinggir pantai; kalau takut gunung meletus, jangan tinggal di

lereng bukit. Penduduk Kelud tentu sadar tentang itu. Kini mereka mengungsi tanpa ada isak

tangis karena mereka yakin alam sedang mengharmoniskan diri dan sebentar lagi letusan itu

akan berhenti. Abu Kelud berubah menjadi pupuk alam yang menyuburkan tanah pertanian

mereka. Warga punya pengalaman, Kelud bukan sekali ini meletus.

Kitalah yang seharusnya menangis. Terutama para pengayom rakyat, apakah itu wali kota,

bupati, gubernur, menteri, ataupun presiden. Jika pejabat ini kurang mampu memenuhi

kewajiban untuk membantu hak-hak dasar para pengungsi Kelud, maka layak bersedih dan

menangis. Warga Kelud sudah mematuhi tugasnya untuk mengungsi. Maka kini para

pengayom rakyat yang melanjutkan tugas membantu warga di pengungsian.

Pengungsi tak boleh menderita, lapar tanpa ada yang memberikan makanan, sakit tanpa ada

yang mengobati. Itu harapan yang ideal. Jika masih ada rakyat yang menderita seperti itu--

apalagi karena kekuasaan alam dan bukan karena malas bekerja, misalnya--maka yang

mengayomi rakyat wajib menangis. Itulah tanda kepekaan seorang pemimpin. Pemimpintanpa memperhatikan rakyat bukanlah pemimpin sejati.

Teladan sudah diberikan oleh Ibu Rismaharini, Wali Kota Surabaya. Ketika menyaksikan

seorang jompo tergolek lemah karena sakit dan keluarga yang mengurusinya tak berdaya, Ibu

Risma menangis. Tentu tak cukup menangis, Ibu Risma menolong warganya itu. Dalam

sebuah acara di televisi, Ibu Risma menyebutkan, menjadi pemimpin haruslah mengurusi

seluruh warga di wilayah tanggung jawabnya. Warga menderita, wali kota menangis.

Ada juga wali kota lain yang menangis, kebetulan pula wanita. Ia adalah Ibu Airin, Wali Kota

Tangerang Selatan. Ia menangis setelah menjenguk suaminya yang ditahan oleh Komisi

Pemberantasan Komisi. Kita tak tahu apa penyebab tangis itu. Yang diberitakan media massa


7/47

P a g e | 7

setelah "insiden tangis" itu adalah cerita tak sedap, yakni ada sederet artis yang menerima

aliran dana dari suami Airin. Apakah ada kaitan tangis dengan itu, adakah Ibu Airin merasa

"dihina" kecantikannya, karena suaminya melirik artis cantik? Tak ada jawaban.

Ibu Risma dan Ibu Airin sama-sama peka. Mungkin itulah kelebihan wanita. Tapi, yang

membedakan, Risma yang hidup sederhana peka terhadap warganya yang menderita,sedangkan Airin peka pada derita suaminya yang bergelimang harta.

Apakah Anda cukup peka dengan segala kekurangan yang dialami pengungsi Kelud--

mungkin masih ada pengungsi Sinabung dan pengungsi banjir? Jika ya, Anda berbakat jadi

pengayom rakyat. Jangan tunda berbuat baik, mari bantu mereka.


8/47

P a g e | 8

Nasionalisme Erros DjarotSabtu, 15 Februari 2014

Denny Sakrie,

Pengamat Musik

Ketika hampir semua anak band Indonesia pada awal era 1970-an berlomba mematut-

matutkan diri dengan sederet pemusik rock mancanegara, mulai dari The Rolling Stones, Led

Zeppelin, Black Sabbath, hingga Deep Purple, Erros Djarot malah terobsesi ingin membentuk

band yang hanya mau memainkan karya sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Jelas ini perilaku menyimpang saat itu. Tolok ukur pergaulan ketika itu memang cenderung

kebarat-baratan. Tapi, toh, Erros berontak, tetap ingin mengedepankan sebuah jati diri dalamberkarya: menulis lagu dalam bahasa Indonesia. Periksalah karya-karya musik Erros Djarot

mulai dari era Barong's Band hingga albumsoundtrack Badai Pasti Berlalu, yang fenomenal

itu, niscaya Anda tak menemukan satu lagu pun yang ditulis dalam bahasa Inggris. Sebuah

nasionalisme agaknya mulai tertatah dalam kredo berkesenian seorang Erros, bukan hanya

lewat medium musik, tapi juga merambah hingga ke dunia sinema.

Obsesi Erros untuk membuat album rekaman dengan menggunakan lirik berbahasa Indonesia

terwujud dalam albumsoundtrack Kawin Lari(1976). Bahkan, dalam album ini, Erros

meminta Titi Qadarsih dan Slamet Rahardjo menyanyikan lagu dengan gaya langgamkeroncong. Sedangkan di pentas pertunjukan, sederet pemusik Indonesia berbangga diri

disebut sebagai Mick Jagger Indonesia, Deep Purple Indonesia, hingga Led Zeppelin

Indonesia.

Menarik untuk dicatat bahwa, ketika bersama band yang dibentuknya, Barong's Band, akan

merekam albumKawin Lari, Erros sengaja membeli sejumlah kaset-kaset pop Indonesia yang

tengah beredar saat itu, seperti Koes Plus, Panbers, The Mercy's, Bob Tutupoly, Eddy

Silitonga, Ade Manuhutu, Arie Koesmiran, dan masih banyak lagi.

"Kaset-kaset itu kami dengarkan dan pelajari. Kami telaah melodinya dan menyimak tema-

tema syairnya. Ini merupakan referensi sebelum kami melangkah lebih jauh lagi bersama

Barong's Band," kata Erros suatu ketika. Hingga akhirnya, Erros berkesimpulan bahwa

pemusik Indonesia banyak yang terjebak dalam komersialisasi belaka. Kreativitas bermusik

terkuras dengan begitu banyak karya-karya pesanan yang sering kali mengatasnamakan selera

pasar atau selera masyarakat.

Pada saat proses penggarapan album Barong's Band, Erros bahkan berbuat sesuatu yang agak

ekstrem."Setiap anggota Barong's tidak boleh mendengarkan rekaman pemusik Barat. Agar

musikalitas mereka tak terganggu. Jadi, saya memang menginginkan karya-karya kami lebihorisinal," kata Erros.


9/47

P a g e | 9

Pada awal era 1970-an, Erros mengenyam pendidikan di Jerman sambil membentuk band

bersama anak-anak Indonesia yang juga tengah bersekolah di Koeln. Mereka memainkan

lagu-lagu Barat. Namun Erros justru merasa kian gelisah saat bergabung dengan Kopfjaeger,

demikian nama band-nya yang kerap hanya tampil sebagai band pembawa lagu-lagu orangsaja. Diam-diam Erros menyimpan obsesi besar, yaitu membuat band yang bernuansa

Indonesia. "Saya merasa gelisah. Nasionalisme saya seolah tertantang untuk diwujudkan.

Perasaan cinta bangsa rasanya memang baru terasa berkobar-kobar jika kita tengah merantau

di negeri orang. Saat di Jerman, saya selalu merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Sehebat apa pun Anda, secerdas apa pun atau sejenius apa pun, Anda tetap dianggap sebagai

warga kelas dua. Ini tentu menyakitkan. Saat itu nurani saya berontak. Saya bersama anak-

anak Indonesia yang kebetulan sedang bersekolah di Jerman berinisiatif membentuk band

yang dinamakan Barong's Band," Erros mengungkapkan. Barong's Band terbentuk 40 tahun

silam. Tahun 1974 merupakan langkah pertama Erros dalam dunia musik. Pada tahun itu,

Erros juga mulai menulis lagu sendiri.

Dalam penulisan lagu, wilayah kreatif Erros terbelah dua, antara penulisan lagu-lagu

beratmosfer romansa dan kritik sosial. Erros memang selalu meletup-letup di satu sisi, akan

tetapi di sisi lain ia bisa terkesan luar biasa romantis. Erros memang mengakui hal itu. "Jika

saya tergerak secara intelektual, maka akan berhamburanlah lirik bertema kritik sosial. Tapi,

jika impuls emosional saya bekerja, maka tertuanglah lagu-lagu yang romantik, seperti isi

sebagian besar albumBadai Pasti Berlalu," katanya.

Kita pun mulai mendengarkan kegeraman Erros yang tertuang dalam lagu yang sarat kritikterhadap republik ini, mulai dariNegara Kita, Negeriku Cintaku, hingga Superstar Tango.

Simaklah lirik lagu yang lugas dari laguNegeriku Cintaku:

Hai kaum muda masa kini, kita berantaslah korupsi/Jangan kau biarkan mereka

menganiayai hati kita

Tapi kita pun terbuai oleh lirik-lirik lagu bernuansa romansa, seperti Bisikku,Andai Bulan,

Angin Malam, danMerpati Putih, serta sederet lagu lainnya dalam albumBadai Pasti

Berlalu. Termasuk laguRindu, yang ditafsir ulang Agnes Monica.

Ketika terjadi kerusuhan besar pada 1998, Erros menulis lagu dengan lirik yang menyesakkan

dada:Jangan Menangis Indonesiaku. Lagu ini memang tidak pernah dirilis secara resmi,

melainkan hanya dibagi-bagikan kepada kerabat terdekat. Saat itu media cetak yang dipimpin

Erros dibredel pemerintah. Ruang gerak Erros yang dibebat membuatnya berontak yang

diekspresikan dalam delapan karya lagu. Tapi album ini tak boleh beredar, karena Erros

masih dianggap sebagai sosok berbahaya. Beberapa lagu tersebut akhirnya ditampilkan dalam

konser 40 tahun Erros Djarot Berkarya, 14 Februari lalu, di Jakarta Convention Center.

Di mata saya, Erros Djarot adalah trubadur yang mengungkap peristiwa-peristiwa dalamlirik-lirik yang menyentuh, jujur tanpa pupur kata. Pada 2014, saat tahun berkarya Erros


10/47

P a g e | 10

memasuki 40 tahun, dia masih menulis lagu, di antaranyaIndonesiaku,yang bertutur tentang

mimpi-mimpinya tentang negerinya, serta Tuhan Ampuni Dosa Kami, yang merupakan

renungan tentang bencana. "Mungkin bencana ada karena kesalahan kita sendiri," kata Erros.

Seorang seniman sejati memang tak pernah jeda dalam berkarya. Erros adalah trubadur yang

tetap melakukan penyaksian. Saya pun teringat akan ungkapan bijak yang bertutur bahwaseniman dan karyanya adalah saksi peradaban.


11/47

P a g e | 11

Estetisasi Bencana


Agus Dermawan T.Pengamat budaya dan seni

Pada 2012, ketika guncangan ekonomi melanda banyak negara, dunia tiba-tiba dikejutkan

oleh harga lukisan The Scream yang dilelang Sotheby's New York edisi Mei. Lukisan

berukuran tinggi sedepa itu terbayar US$ 119.922.500 atau sekitar Rp 1,4 triliun.

The Scream (1893), ciptaan Edvard Munch asal Norwegia, menggambarkan orang sedang

menjerit ngeri di tengah jembatan yang dikurung mendung gelap. Lukisan ini selama satu

abad dinobatkan sebagai simbol utama psikologi rasa takut manusia.

Di tengah perasaan takjub, masyarakat umum lantas bertanya: mengapa harga lukisan

menakutkan tersebut bisa begitu "menghibur". Sejumlah jawaban lantas bisa diberikan.

Misalnya, lantaran presentasi lukisan memang memenuhi syarat-syarat teknik untuk

menyampaikan nilai artistik yang mahal nilainya. Atau karena lukisan itu mampu mengusung

tema menggoda sehingga tak henti menarik perhatian. Mendampingi itu, riwayat hidup

Munch sebagai anak dokter tentara Perang Dunia I yang dibasuhi darah dan air mata jadi

faktor ekstrinsik yang penting.

Namun jawaban paling relevan justru datang dari sang pembeli lukisan-yang sampai sekarang

tetap menyembunyikan identitasnya. Ia berkata bahwa sensasi harga Scream adalah untuk

mendekatkan masyarakat dunia dengan tema kemanusiaan yang terkandung di dalam lukisan

itu. Nilai nominal gila itu, yang saya sebut sebagai "estetisasi harga", adalah jendela untuk

mengapresiasi isi lukisan secara lebih mendalam, sehingga horor dalam Scream jadi bahan

penyadaran untuk perbaikan peradaban. Dan bisa membangun spirit manusia untuk semakin

anti-peperangan dan menyadari keberadaan sisi gelap alam.

Fenomena Scream bisa disetarakan dengan publikasi atas bencana alam yang terjadi pada

akhir-akhir ini di televisi, koran, majalah, dan media online. Kita bisa melihat betapa banjir,

puting-beliung, dan letusan gunung dikemas dalam gambar-gambar menarik.

Sebagian orang mempersepsikan publikasi gambar-gambar itu sebagai eksploitasi bencana.

Apalagi ketika diketahui gambar itu disiarkan berulang-ulang, dengan selipan jajaran iklan

yang mendatangkan uang. Dramatika gulungan awan Sinabung, nuansa warna monokrom abu

Gunung Kelud di sekujur desa dan kota, terempasnya mobil-mobil di gelombang air bah,

tatapan bayi yang belum dapat makan di pengungsian, mendadak tampil bak gambar-gambar

elok kartu pos. Sehingga jadi sah belaka ketika ada keluarga yang bareng memekik, "Iiih,

kereeen nian!" ketika melihat televisi dan koran menyiarkan rekaman debu vulkanikmenyelimuti kompleks Candi Prambanan.


12/47

P a g e | 12

Belajar dari fenomena Scream, saya percaya bahwa penyiaran gambar-gambar indah bencana

tersebut menyimpan maksud yang positif. Karena dengan sentuhan seni, penyiaran bencana

akan lebih mengundang rasa empati. Gambar-gambar itu akan mengajak yang mujur untuk

berbagi rasa. Mengimbau yang malang dan menderita untuk kuat bertahan dan sigapmenyiapkan masa depan. Karena seni pada akhirnya memiliki fungsi yang lebih dari sekadar

jadi perhiasan kehidupan. Seperti yang dikatakan Pablo Picasso, "Di sebalik fungsi sebagai

penghiburan, seni adalah alat perang untuk mengubah perasaan dan jalan pikiran orang-

orang."


13/47

P a g e | 13

Mahkamah Siput


Feri Amsari, Pelajar William and Mary Law School, Virginia

Mengejutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pengujian UU Nomor 4 Tahun

2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2013 (baca: Perppu penyelamatan MK) hanya

dalam waktu 37 hari. Kecepatan memutus itu sesuai dengan asas peradilan: cepat, sederhana,

dan berbiaya ringan. Sebab, adagium hukum menyatakan, keputusan yang lamban adalah

ketidakadilan,justice delayed is justice denied.

Putusan itu mengejutkan karena kecepatan yang sama tidak diterapkan dalam beberapa

perkara penting lainnya. Misalnya, dalam perkara kontroversial pengujian UU Pemilu

Presiden, MK malah memutus dalam tempo yang sangat lama.

Perkara yang diputus lamban sesungguhnya "melimpah" di MK. Jika disimak sejumlah

perkara, MK acap kali lamban dalam memutus perkara pengujian undang-undang (PUU).

Keterlambatan putusan itu terasa janggal jika dibandingkan dengan beberapa putusan lain.

Misalnya dalam perkara yang dimohonkan Hambit Bintih (tersangka suap MK) yang menguji

UU Kehutanan, MK hanya butuh waktu kurang dari enam bulan untuk memutus perkara (10

Agustus 2011-21 Februari 2012). Kecepatan yang sama juga terjadi dalam PUU MPR, DPR,DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diuji oleh anggota DPD. Perkara tersebut diputus MK

hanya dalam waktu enam bulan (24 September 2012-27 Maret 2013).

Perbedaan kecepatan membaca putusan perkara-perkara itu berindikasi tiga kemungkinan.

Pertama, adanya protes publik yang memaksa MK mempercepat pembacaan putusan. Itu

sebabnya, ketika Effendi Ghazali (pemohon PUU Pemilu Presiden) memprotes lambannya

pembacaan putusan perkaranya, MK terkejut dan secepat kilat membacakan putusan.

Kecepatan membacakan putusan kerap dilakukan MK untuk memenuhi aspirasi masyarakat.Dalam perkara PUU KPK (kasus pemberhentian sementara Bibit-Chandra), MK diduga

mempercepat perkara karena ditonton ribuan pasang mata. Tentu saja, dalam perkara Bibit-

Chandra tersebut, terdapat pula faktor agar keadilan cepat terpenuhi. Faktor itulah yang

diduga memaksa MK memutus cepat perkara Bibit-Chandra dalam waktu kurang dari satu

bulan (26 Oktober-25 November 2009). Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa

cepatnya putusan perkara ditentukan oleh siapa yang mengajukan permohonan dan mendapat

perhatian publik atau tidak.

Kedua, adanya pelayanan "khusus" terhadap pemohon tertentu. Dugaan pelayanan khusus itu

setidaknya terbukti ketika kasus suap Ketua MK terbongkar. Sebagaimana diungkap dalam


14/47

P a g e | 14

contoh perkara di atas, Hambit Bintih hanya membutuhkan waktu kurang dari enam bulan

agar perkaranya diputus. Jika dibandingkan dengan pemohon AMAN yang menguji UU yang

sama, aliansi masyarakat adat itu harus menunggu lebih dari setahun. Pelayanan khusus itu

juga terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan kelembagaan MK. Selain pengujian UU

"Penyelamatan MK" yang diputus sangat cepat, MK memutus pengujian UU Nomor 8 Tahun2011 tentang MK dalam waktu 43 hari (5 Agustus-18 Oktober 2011, Perkara Nomor:

49/PUU-IX/2011). Kecurigaan publik bertambah, ketika memutus cepat perkara tersebut,

hakim MK juga terbukti membuat amar yang menguntungkan diri mereka sendiri. Di titik itu,

wajar jika publik mulai "gerah" atas hakim MK.

Ada kemungkinan ketiga penyebab putusan terlambat cukup legalistik formil. Keterlambatan

diduga karena UU tidak memberi pembatasan waktu yang tegas dalam proses persidangan

PUU. Padahal, dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU), pembatasan persidangan

ditegaskan dalam UU, yaitu selama 30 hari (14 hari untuk pemilu presiden).

Sulit membantu agar siput berlari kencang disebabkan faktor alamiah yaitu: siput memang

diciptakan lamban. MK tentu saja memiliki kondisi berbeda karena peradilan memang

dirancang untuk "berlari" (baca: proses perkara) dengan cepat. Kecepatan MK memutus

perkara PUU dapat dibantu dengan pembenahan administrasi peradilan. Sebagai nyawa

profesionalitas peradilan, administrasi MK tak akan lamban jika tidak terdapat oknum hakim

yang mempengaruhi jadwal persidangan.

Hakim-hakim politik dan rentan disuap acap kali memainkan ranah administrasi untuk

transaksi putusan. Bisa jadi sebuah perkara sudah diputus dan diketahui pemenangnya, laluhakim-hakim memperlambat pembacaan putusan itu agar "bunyi putusan" dapat

"dijualbelikan" kepada pihak-pihak tertentu.

Untuk mencegah terjadinya permainan putusan yang lamban itu, pembatasan waktu

persidangan memang perlu dilakukan. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan menentukan

bahwa pembacaan putusan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah permohonan

diajukan. Sehingga tidak ada lagi pemohon di MK yang menunggu keadilan seperti

menunggu siput berlari.

Tentu saja semua upaya itu sangat bergantung pada sembilan orang hakim MK. Jika sembilan

hakim bertindak bak siput, keadilan tak akan sampai tepat pada waktunya. MK harus mampu

membantah tidak ada faktor khusus yang mempercepat putusan perkara selain faktor

keadilan. Jangan lagi MK berlari kencang disebabkan perkara berkaitan dengan dirinya saja.

Apakah "siput" sudah dapat berlari kencang jika hendak menyelamatkan diri sendiri?


15/47


16/47

P a g e | 16

menguntungkan, hubungan efektif satu dengan yang lain. Kepercayaan ibarat minyak

pelumas yang memuluskan pergerakan roda-roda atau rantai suatu benda mekanis. Tanpa

kepercayaan, roda-roda atau rantai itu akan tersendat, hingga bahkan terhenti sama sekali.

Dalam konteks pembangunan karakter nasional-secara moral-saling mengingatkan untukselalu dapat dipercaya adalah tanggung jawab bersama. Secara teknis struktural, itu adalah

tanggung jawab utama yang harus dicontohkan oleh para pemimpin bangsa.


17/47

P a g e | 17

Politik Pemuda?

Selasa, 18 Februari 2014

Arya Budi, Peneliti Pol-Tracking Institute

Dalam satu dekade ini, sejak pemilihan presiden langsung mulai digelar pada 2004 hingga

menjelang 2014, wacana kepemimpinan muda muncul sejalan dengan gagasan mengganti

generasi Orde Baru. Tapi, polemik kasus korupsi Anas Urbaningrum bisa menjadi preseden

buruk atas hadirnya tokoh-tokoh muda segar dalam Pemilu 2014 setelah satu dekade ini.

Anas Urbaningrum, yang memberi harapan baru bagi politik pemuda dalam Kongres

Demokrat-partai pemenang Pemilu 2009 dan partai pemerintah-pada 2010, kini terjerembap

"lumpur Hambalang". Namun, apakah terperosoknya Anas dalam Hambalang adalah

sebentuk senjakala politik pemuda?

Pada 2010, bertepatan dengan terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai

Demokrat, pada tahun yang sama Edward Samuel Miliband atau Ed Miliband terpilih sebagai

pemimpin Partai Buruh (Labour Party) di Inggris pada usia 41 tahun. Namun, kedua politikus

muda ini mengalami nasib berbeda. Ed Miliband terus memimpin oposisi mengawal

pemerintahan David Cameron dari Partai Konservatif, sementara Anas Urbaningrum

"tersandung" kasus Hambalang, diikuti sekuel publisitas konflik antar-faksi partainya sendiri,

Partai Demokrat. Setelah mengalahkan kakaknya sendiri, David Miliband, di kongres"kompetisi bersaudara" Partai Buruh, Ed merepresentasikan generasi baru setelah Tony Blair

dan Gordon Brown.

Di Indonesia, Anas tumbang di tengah jalan dan partai kembali dipegang secara kultural dan

struktural oleh generasi yang sudah terlalu akrab dengan jabatan publik. Tentu skema

konstitusi Indonesia (presidensial) dan Inggris (parlementer) serta sistem politik yang berbeda

tidak bisa menjadi dasar perbandingan Indonesia dengan Inggris, karena bisa jadi ini adalah

soal mentalitas dan kesiapan personal politik pemuda. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan

penyintasan politik pemuda di Indonesia bersumbu pendek?

Ringkasnya, ada dua bentuk kegagapan politik pemuda saat ini. Pertama, pemuda-aktivis

terjebak dalam mekanisme dan kultur politik kepartaian yang oligarkis dan paternalistik

(kalau tidak juga maternalistik), yang juga cenderung berwatak kolutif. Kedua, pemuda-

aktivis gagap dalam hal otoritas dan kekuasaan yang besar, sehingga pengaruh dan otoritas

yang besar dalam jabatan partai menciptakan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan

secara koruptif.

Selain Demokrat, terpilihnya Anis Matta pada awal 2013 sebagai pemimpin PKS

menggantikan LHI sebenarnya juga menunjukkan refleksi lain politik pemuda. Sayangnya,kedua partai inilah yang juga digebuk alat pembunuh partai paling mematikan: kasus korupsi


18/47

P a g e | 18

pimpinan partai. Kini, Anis Matta yang memimpin PKS pun berada di tengah gempuran isu

korupsi partai.

Kini, pemuda berangsur tak lagi terkonsentrasi ke dalam gerakan politik ekstra parlementer

setelah Pemilu 1999 berhasil terselenggara secara fair. Aktivis kampus atau pemuda denganlatar belakang organisasi gerakan mahasiswa dan organisasi pemuda lainnya secara gegap-

gempita masuk ke partai politik. Tidak sedikit pemuda dan mantan aktivis kampus berada di

antara 6.607 calon legislator 2014.

Alhasil, partai pun menyediakan organ lembaga untuk mengakomodasinya. Tak bisa

dibantah, semua partai, terutama 12 partai peserta Pemilu 2014, mempunyai organisasi sayap

kepemudaan. Sebagai misal adalah Tunas Indonesia Raya (Gerindra), Angkatan Muda Partai

Golkar, Taruna Merah Putih (PDIP), Angkatan Muda Demokrat, Pemuda Hanura, Gerakan

Pemuda Kebangkitan Bangsa, Gerakan Pemuda Ka'bah, Garda Pemuda Nasdem, Matahari

Nusantara (PAN), serta Pemuda Bulan Bintang, Pemuda Penegak Keadilan dan Persatuan

Indonesia.

Bisa jadi, senjakala politik pemuda dengan refleksi kasus Anas bisa terjadi karena

ketidaksiapan pemuda dalam kelembagaan partai politik di Indonesia. Misalnya, berdasarkan

assessment researchPol-Tracking Institute oleh 100public opinion makersdan pakar pada

Oktober 2012 terhadap 35 figur muda terseleksi, dari skor total 13 aspek yang dinilai, hanya

ada empat kader partai yang termasuk dalam peringkat 10 teratas.

Meskipun demikian, jika semua nilai masing-masing figur dibuat rerata, secara keseluruhanrerata skor terendah figur yang terseleksi ada pada aspek akseptabilitas publik (53,7), dan

rerata tertinggi pada aspek kapabilitas (62,2). Artinya, berdasarkan hasil riset ini (dengan

standar ketercukupan adalah 60,0), sebenarnya banyak figur muda-baik sebagai kader partai

maupun di luar kelembagaan partai-yang mempunyai kapasitas dan kepantasan sebagai

pemimpin politik, namun tidak terlalu dikenal publik. Kalkulasi assessmentini menunjukkan

fenomena politik yang sejauh ini menjadi asumsi publik.

Padahal, dulu dalam satu era (19501959), sirkulasi kursi eksekutif jabatan perdana menteri

Indonesia dipegang oleh para figur muda. Apakah sejarah kembali berulang? Kita lihat saja

pada Juli 2014!


19/47

P a g e | 19

Sertifikasi Bus Transjakarta


Flo. K. Sapto W., Praktisi pemasaran

Beberapa bus baru Transjakarta diketahui telah rusak dan berkarat di beberapa bagian (Koran

Tempo, 12 Februari 2014). Kini, upaya penyelidikan akan dilakukan. Hasil investigasi harian

ini mengindikasikan adanyapseudo-officedari tiga perusahaan. Dua perusahaan setidaknya

diketahui mensubkontrakkan lagi pengadaan bus ke perusahaan lain. Modus ini kurang-lebih

serupa dengan pengadaan simulator SIM. Yang mengherankan, kenapa cara-cara vulgar ini

masih saja dilakukan?

Agaknya, pemerintah kita memang bebal, tidak mau belajar dari pengalaman dan tidak

strategis, terutama dalam hal sertifikasi. Ketika pesawat jenis MA 60 milik Merpati jatuh di

Teluk Kaimana, Papua Barat (7 Mei 2011), permasalahan sertifikasi dan keterpenuhan

prosedur segera menjadi topik pembahasan. Pembelaan diri muncul bahkan dari para elite

birokrat yang berkompeten. Pesawat buatan Cina yang menewaskan 27 penumpang itu

ternyata tidak memiliki sertifikasi FAA (Federal Aviation Administration).

Sertifikasi FAA yang dikeluarkan oleh otoritas Amerika Serikat dirasa sudah cukup diwakili

oleh sertifikasi serupa dari otoritas Cina, yaitu Civil Aviation Administration of China(CAAC) dan otoritas penerbangan Indonesia, yaitu dari DKPPPU atau Direktorat Kelaikan

Pesawat dan Pengoperasian Pesawat Udara (9 Mei 2011). Padahal, berdasarkan sertifikasi

FAA, setidaknya bisa diketahui penerapan standar keselamatan tertinggi yang diakui pasar.

Untuk itu, bisa dimengerti jika segmentasi konsumennya kemudian hanyalah negara-negara

di luar AS dan Eropa. Di negerinya sendiri, pesawat itu hanya dibeli sebanyak sembilan buah

oleh beberapa maskapai penerbangan Cina (Vivanews, 10 Mei 2011). Negara lain yang juga

membeli produk ini adalah Bolivia, Ekuador, Laos, Myanmar, Nepal, Filipina, Kongo, Sri

Lanka, Zambia, dan Zimbabwe-masing-masing dua sampai enam buah. Indonesia merupakan

pengguna terbanyak dengan 15 buah pesanan.

Mengenai permasalahan sertifikasi tersebut, keberadaan pesawat MA 60 dan bus Transjakarta

tidak bisa dilepaskan dengan membanjirnya produk-produk Cina selepas pemberlakuan

ACFTA pada Januari 2010. Sebelumnya, bahkan pasar lokal juga sudah dibanjiri oleh

produk murah "mocin" (sepeda motor Cina). Kualitas produk yang dirasakan oleh para

konsumen telah menjadikannya terpinggirkan.

Namun pemerintah sebetulnya bisa melakukan hal lebih daripada sekadar membiarkan

mekanisme pasar bekerja. Setidaknya, supaya tidak menimbulkan korban dan kerugian

terlebih dulu. Satu hal yang mestinya dapat dilakukan adalah menerapkan serangkaiansertifikasi yang rumit dan berbelit terhadap sebanyak mungkin produk impor. Ini merupakan


20/47

P a g e | 20

sebuah keahlian yang selama ini-disadari atau tidak-nyaris telah mendarah-daging dalam

birokrasi. Merekayasa sebuah sistem sertifikasi yang tidak melanggar kesepakatan

perdagangan bebas tentu akan menjadi sebuah terobosan.

Jadi, kalau terhadap anak bangsa sendiri saja pemerintah hampir selalu melakukan hal ini,menjadi tidak masuk akal jika hal itu tidak dilakukan juga terhadap bangsa lain. Hal ini pun

sebetulnya juga sudah dilakukan Amerika Serikat dan Eropa. Sejumlah audit dan sertifikasi

akan dilakukan sebelum bisa berbisnis dengan mereka. Untuk itu, jika ini dilakukan terhadap

sejumlah bus Transjakarta, publik akan melihat apakah sertifikasinya sek pok (sekali beli

kapok) atau tetap saja adalah (karena) segepok (suap).


21/47

P a g e | 21

Pengaruh


Amarzan Loebis, [email protected]

Kesalahan terbesar metodologi survei politik yang mencoba mengukur derajat keterpilihan

seorang bakal calon presiden akhir-akhir ini adalah tidak lengkapnya pertanyaan. Ada

pertanyaan tentang elektabilitas, ada pertanyaan tentang kapabilitas, ada pertanyaan tentang

rupa-rupa, tapi tidak ada pertanyaan tentang ahwal yang saya anggap mustahak: pengaruh

atau keterpengaruhan.

Misalkan saya menganggap calon presiden Badu tinggi tingkat elektabilitas dan

kapabalitasnya. Janji-janjinya merdu, sisiran rambutnya necis, tampangnya gaul, nenek

moyangnya begawan ini dan begawan itu, hartanya banyak, tapi kalau saya tidak bisa

dipengaruhi untuk memilih dia, mau apa? Di sinilah pentingnya pengaruh.

Dunia media massa sudah lama menyadari keistimewaan pengaruh. Karena itu, ada istilah

"koran berpengaruh". Dari dulu nian sudah disepakati bahwa fungsi kedua surat kabar adalah

mempengaruhi (to influence), setelah fungsinya yang pertama, yakni menginformasikan (to

inform). Karena itu, misalkan koranmu tak jelas kebijakan pemberitaannya, atau belepotan

tulisan para jurnalisnya, kalau koranmu sudah dianggap "berpengaruh", jangan khawatir,pengiklan akan antre sambung-menyambung.

Begitu pentingnya pengaruh, sehingga di bawah rezim "Orde Baru" dulu ada lembaga khusus

untuk menyelidiki keterpengaruhan warga negara, khususnya dari ideologi Marxisme-

Komunisme. Lembaga ini merupakan pengganti Kopkamtib, yang kepanjangannya saya

sudah lupa-saking ruwetnya. Sungguh disayangkan, hingga rezim itu gulung tikar, tak pernah

jelas bagaimana lembaga itu menakar keterpengaruhan tadi, dan siapa saja yang sempat

disimpulkan terpengaruh atau tidak terpengaruh.

Dalam film Soekarnojuga terlihat betapa pentingnya pengaruh. Sjahrir, yang digambarkan

hampir selalu bertentangan pendapat dengan Sukarno, tetap tidak setuju menisbikan Sukarno

karena, "Hanya dia (Sukarno) yang bisa mempengaruhi rakyat." Hatta bahkan digambarkan

jauh lebih memahami kebesaran pengaruh Sukarno itu.

Karena itulah saya tersentak ketika mendengar kabar terbitnya sebuah buku tentang 33-atau

berapalah, saya tak ambil pusing-sastrawan berpengaruh di Indonesia. Ini pasti hebat, pikir

saya. Mulailah saya membayangkan nama-nama besar dalam jagat sastra Indonesia, dari

zaman Aman Datoek Madjoindo sampai zaman yang tak begitu aman sekarang ini.

Meminjam istilah yang sering digunakan sahabat saya, Seno Joko Suyono, buku ini pasti"dahsyat".


22/47

P a g e | 22

Ternyata tak mudah mencari buku itu. Di toko langganan saya malah tak ada. "Kami belum

terpengaruh untuk menjualnya di sini," kata manajer toko. Segera saya hubungi sahabat saya,

sastrawan yang saya anggap pasti terpilih masuk buku itu. Dia tertawa terkekeh-kekeh.

"Mengapa menghubungi saya?" kata dia. "Kami terlalu mudah dipengaruhi orang."

Belum kelar buncah saya, sudah marak cabuh gaduh. Ada penyusun buku yang menyatakan

mundur, dulu katanya cuma terpengaruh niat baik inisiator-yang belakangan ketahuan

lancung. Ada yang berterus terang menyatakan terpengaruh honorariumnya yang indah.

Bahkan, ada yang menyatakan tidak terpengaruh, tapi betul-betul terjebak.Karena itu, saya

putuskan tidak terpengaruh untuk membeli buku itu. Lagi pula, apa urusan saya dengan

pengaruh 33 sastrawan? Dipengaruhi satu sastrawan saja hidup saya sudah tak nyaman.


23/47

P a g e | 23

Pesan Moral dari Nguyen

Rabu, 19 Februari 2014

Agus Hidayat, Mantan Wartawan, Praktisi PR

Dalam sejarah aplikasi peranti bergerak, tampaknya baru Dong Nguyen yang "membunuh"

ciptaannya justru di tengah popularitas yang sedang melesat naik. Bagi pengguna ponsel

pintar berbasis iOS dan Android, Flappy Bird menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia

sejak Januari lalu. Permainan burung 2D dengan tampilan grafis yang tampak ketinggalan

zaman ini menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh (dan tentu saja dimainkan) melalui

toko aplikasi milik Apple, App Store, dan toko aplikasi Android, Google Play.

Dalam sebuah laporan disebutkan, permainan ini membukukan pendapatan sebesar US$ 50

ribu per hari melalui in-game advertisingpada awal 2014. Angka ini mungkin akan terus

menanjak, mengingat popularitasnya yang kian naik.

Untuk itu, kita semua terkejut ketika pada Sabtu, 8 Februari lalu, Dong Nguyen, pencipta

Flappy Bird, melalui akun Twitter-nya berkicau mengumumkan penarikan permainan yang

tengah naik daun ini. "Saya tidak dapat menanggungnya lebih lama lagi," kata Nguyen, yang

menafikan penarikan ini berkaitan dengan aspek legal. "Flappy Bird dirancang untuk

dimainkan dalam beberapa menit saat Anda sedang santai. Kenyataannya malah membuat

orang menjadi ketagihan. Saya pikir hal ini menjadi masalah. Untuk menyelesaikan masalah

ini, cara terbaiknya adalah menutup Flappy Bird. Dia lenyap selamanya," kata Nguyen dalan

sebuah wawancara majalah.

Sampai titik inilah Nguyen menampar kita dengan pelajaran moralnya. Adalah cita-cita setiap

pengembanggame, yang memasang gratis permainannya di toko aplikasi, untuk membuat

pemakainya ketagihan dan terus mencetak laba melalui jumlah aplikasi yang diunduh. Sebab,

ini berkorelasi dengan banyaknya iklan yang akan hadir. Iklan ini tentu saja merupakan

lumbung uang.

Kenyataannya, Nguyen tak lantas silau dan gelap mata oleh pendapatan US$ 50 ribu per hari

yang dihasilkan dari Flappy Bird. Dia justru khawatir si Flappy Bird menjadi candu baru bagi

generasi mobile. Agaknya, belakangan Nguyen kian menyadari efek samping permainan ini.

Dari berbagai reviewdi App Store dan Google Play, serta berbagai percakapan di media

sosial, setidaknya kita dapat menangkap benang merah efek kecanduan memainkan Flappy

Bird: frustrasi dan pesimisme.

Padahal, permainan-apa pun bentuknya-dibuat agar penggunanya bersenang-senang dan

memperoleh kebahagiaan, bukan? Seandainya sebuah permainan menghadirkan efeksebaliknya, gampang saja, tinggal uninstallpermainan tersebut, habis perkara.


24/47

P a g e | 24

Teknologi sejatinya bersifat bebas nilai dan manusialah yang kemudian memberi nilai kepada

teknologi ini. Namun, bagi Nguyen, teknologi tak bisa sepenuhnya dilepaskan dari aspek

moralitas, apalagi bagi seseorang, di balik hadirnya teknologi itu. Untuk itu, pilihan Nguyen

rasanya patut diapresiasi. Ketika ia merasa teknologi sudah bertentangan dengan hati nurani,yang harus dimenangkan adalah hati nurani.

Mengutip Immanuel Kant, moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin, bukan sekadar

penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu hukum negara, agama, ataupun adat-istiadat.

Selanjutnya, Kant menyebut bahwa kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaannya

terhadap hatinya sendiri, moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena penghormatan

kepada hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia.


25/47

P a g e | 25

Biaya Investasi Politik 2014


Teguh Dartanto, Dosen dan Peneliti UI

Genderang kampanye Pemilu 2014 sudah ditabuh. Para calon anggota legislatif

DPR/DPRD/DPD berlomba-lomba mempercantik diri, menebar simpati dan janji,

menyiapkan strategi dan amunisi, serta berusaha menutupi kekurangan diri untuk

memuluskan jalan menjadi anggota Dewan yang terhormat di negeri ini. Seberapa besar

pengorbanan/investasi politik yang masuk akal untuk menjadi seorang anggota dewan selalu

menyisakan tanda tanya besar.

Seorang calon legislator yang rasional hanya akan melakukan pengorbanan/investasi politik

sebanding dengan apa yang akan didapatkan ketika duduk manis menjadi anggota Dewan.

Marilah kita telisik seberapa besar pendapatan menjadi anggota DPR dan DPRD di

Indonesia. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR, bahwa take-home payanggota

DPR adalah sebesar Rp 1.075.493.600 per tahun, yang terdiri atas penerimaan bulanan

sebesar Rp 53.273.866, gaji ke-13, dan dana reses sebesar Rp 420 juta per tahun. Dengan

demikian, dalam kurun waktu lima tahun, harapan pendapatan (expected income) menjadi

anggota DPR adalah Rp 5,4 miliar. Sedangkan take-home payanggota DPRD provinsi adalah

Rp 357.430.000 per tahun, yang terdiri atas penerimaan bulanan sebesar Rp 24.736.750, gaji

ke-13, dan dana reses Rp 48 juta per tahun. Dalam kurun lima tahun, maka pendapatan

menjadi anggota DPRD provinsi adalah sebesar Rp 1,8 miliar.

Sangat wajar jika banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPR, karena tidak

banyak pekerjaan yang menawarkan penghasilan lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Dengan

harapan penghasilan seperti di atas, sangat wajar ketika ada calon legislator DPR

mengeluarkan biaya investasi politik (dana kampanye) sebesar Rp 1-2 miliar untuk biaya

kampanye di Pemilu 2014. Jika kita menambahkan faktor non-ekonomi seperti kekuasaan,

status sosial dan penghormatan, serta pendapatan tidak resmi (unofficial income), akan sangat

wajar jika calon legislator mengeluarkan biaya kampanye sebesar Rp 2-4 miliar karenaharapan penghasilan (expected income) jauh melebihi biaya investasi politik.

LPEM FEUI (2014) dengan menggunakan teori investasi klasik mencoba menghitung biaya

investasi politik (dana kampanye) yang optimal dan wajar untuk caleg DPR, DPRD, dan

DPD untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Secara garis besar, perhitungan biaya

investasi politik adalah perkalian antara peluang terpilih menjadi anggota Dewan dan nilai

harapan pendapatan sebagai anggota Dewan. Seorang anggota legislatif yang rasional akan

berhitung mengenai kemungkinan/peluang terpilih sebagai anggota Dewan dalam

mengeluarkan dana kampanye. Jika merasa memiliki kesempatan terpilih yang besar, merekaakan mengalokasikan dana yang besar untuk berinvestasi politik (dana kampanye). Dengan


26/47

P a g e | 26

membandingkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan dengan jumlah caleg, peluang terpilih

menjadi anggota DPR adalah 8,21 persen. Sedangkan peluang terpilih menjadi anggota

DPRD adalah 8,99 persen, dan menjadi anggota DPD adalah 14,21 persen. Berdasarkan data

ekspektasi pendapatan menjadi anggota Dewan dan peluang keterpilihan, dana investasi

politik (dana kampanye) 2014 yang optimal untuk caleg DPR adalah sebesar Rp 393,84 juta,dan caleg DPRD provinsi sebesar Rp 160,4 juta. Biaya investasi politik Pemilu 2014 untuk

masing-masing provinsi sangat bervariasi, di mana investasi politik termahal untuk caleg

DPR ada di Kepulauan Riau dan Papua. Jika kita memasukkan faktor non-ekonomi, seperti

kekuasaan, status sosial, dan penghormatan dalam perhitungan, dana investasi politik Pemilu

2014 yang optimal adalah berkisar Rp 712-852 juta per caleg DPR dan Rp 199-287 juta per

caleg DPRD provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penghasilan tidak resmi anggota Dewan jauh lebih besar

dibandingkan dengan penghasilan resmi. Jika kita memasukkan penghasilan tidak resmi

(unofficial income) dalam perhitungan, biaya investasi politik/dana kampanye yang optimal

dalam Pemilu 2014 untuk caleg DPR berkisar Rp 1-1,23 miliar, sedangkan untuk caleg

DPRD sekitar Rp 298-570 juta.

Semakin besar harapan caleg terhadap penghasilan tidak resmi, semakin besar pula investasi

dana kampanye yang dikucurkan. Dengan mempertimbangkan pendapatan resmi, nilai non-

ekonomi, serta pendapatan tidak resmi yang wajar dan tidak melanggar undang-undang,

biaya investasi politik/dana kampanye yang optimal/wajar Pemilu 2014 adalah sebesar Rp

750 juta-Rp 1 miliar per caleg DPR dan sebesar Rp 250-500 juta per caleg DPRD provinsi.

Investasi politik sebesar angka ini tidak menjamin caleg akan terpilih. Tapi, jika kurang dariangka tersebut, peluang terpilih sangat kecil.

Caleg yang jorjoran, ketika terpilih, memiliki kecenderungan untuk mengembalikan modal

kampanye dengan cara-cara korupsi yang merusak nurani dan melanggar hukum. Karena itu,

suatu saat nanti perlu ada peraturan pembatasan dana kampanye untuk para caleg, sehingga

akan tercipta pemilu yang lebih sehat, bukan transaksional, serta memberikan kesempatan

yang luas bagi caleg modal ide.


27/47

P a g e | 27

Tak Cukup dengan Teknokrasi


Anggun Trisnanto,Pengajar Universitas Brawijaya

Belakangan ini, nama Jokowi dan Risma kembali mencuat. Dua orang pejabat publik tersebut

contoh pemimpin yang baik. Namun Wali Kota Risma sedang menghadapi masalah internal.

Walaupun belum bisa dipastikan kebenarannya, tekanan birokratis ada di balik wacana

pengunduran diri Risma.

Tulisan ini tidak akan membahas tentang apa dan siapa di balik persoalan tersebut. Namun

tulisan ini akan mengungkap bahwa apa yang dilakukan Risma, dan mungkin juga Jokowi,tidak cukup untuk melakukan reformasi birokrasi. Salah satu agenda yang penting pasca-

Reformasi 1998 adalah reformasi birokrasi. Sayangnya, tidak dirinci secara detail bagaimana

melakukan hal tersebut. Yang selama ini dilakukan adalah reformasi birokrasi yang sifatnya

teknokratik. Proses pengambilan kebijakan yang transparan dan pola penganggaran yang

partisipatif adalah contoh model tradisional dalam model teknokrasi. Tapi, kenapa semua ini

belum dirasa cukup untuk melakukan reformasi total?

Ada dua alasan yang akan diuraikan. Pertama, jabatan publik adalah juga jabatan politik.

Artinya, pejabat harus mengakui bahwa dia akan melakukan pembenahan ke dalam instansi

pemerintahannya. Ini sudah terjadi, khususnya yang dilakukan Jokowi di Jakarta. Namun,

yang harus diingat, jabatan publik adalah juga bentuk kompromi atas relasi kekuasaan. Relasi

inilah yang sekarang ini berubah (dalam kasus Risma). Dukungan bisa berubah menjadi

ancaman dan juga sebaliknya. Pengakuan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ternyata

belum cukup tanpa adanya penguatan dari aliansi pendukungnya. Aliansi ini bentuk nyata

kemapanan relasi kekuasaan antara pejabat publik, partai politik,dan masyarakat sipil.

Apabila peta aliansi berubah, maka jangan harap kekuasaan pejabat publik akan langgeng.

Kedua, kebijakan publik yang dikeluarkan tanpa menghitung kalkulasi ekonomi-politik justru

akan menjadi bumerang bagi pejabat publik. Misalnya, kebijakan pengentasan masyarakatdari kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, transparansi anggaran dan pengadaan barang,

bisa jadi sebuah terobosan baru, namun bisa menjadi blunder apabila kebijakan ini

mengesampingkan kekuatan ekonomi-politik. Kekuatan ekonomi-politik di sini adalah

pengusaha, cukong, dan brokeryang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama yang

korup. Bisa jadi, kekuatan ini tidak hilang, namun sembunyi sementara untuk melihat kapan

waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik.

Karena itu, perlu digagas ide baru tentang penyeimbangan kekuatan ekonomi-politik dan

model teknokrasi yang selama ini berjalan tidak seiring. Dari dua alasan tersebut, tulisan ini

ingin menggarisbawahi bahwa model penyelesaian teknokratik seperti yang sekarang


28/47

P a g e | 28

dilakukan Jokowi dan Risma tidaklah cukup untuk melanggengkan program kerja mereka

yang sudah berjalan baik. Perlu ada kalkulasi ulang dan pemetaan kembali peta relasi

kekuasaan yang dulu telah mendukung mereka mendapatkan jabatan publik. Sekaligus,

mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses pembuatan kebijakan (dengan catatan

bahwa kepentingan mereka tidak berbenturan dengan kepentingan publik).


29/47

P a g e | 29

Quo VadisGo Organic

Kamis, 20 Februari 2014

Khudori,Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR sepakat mengalihkan subsidi pupuk organik ke

pupuk anorganik. Subsidi dialihkan untuk memenuhi kekurangan pagu subsidi pupuk

anorganik. Tahun ini, nilai subsidi pupuk Rp 21,04 triliun, kurang Rp 1 triliun dari

kebutuhan. Dari total subsidi Rp 21,04 triliun itu, Rp 3 triliun di antaranya digunakan untuk

membayar kekurangan subsidi tahun 2012. Nilai subsidi Rp 18,04 triliun tahun ini setara

dengan 7,78 juta ton pupuk, terdiri atas urea 3,42 juta ton, SP-36 0,76 juta ton, ZA 0,80 juta

ton, NPK 2 juta ton, dan organik 0,8 juta ton. Nilai subsidi pupuk organik hanya Rp 0,4

triliun.

Tepatkah pengalihan subsidi itu? Apa dampaknya terhadap program Go Organic pemerintah?

Ada dua tujuan pemerintah memberi subsidi pupuk, yakni agar pendapatan petani meningkat

dan mereka tetap bergairah bertani. Dua tujuan itu sulit digapai. Meskipun disubsidi, selama

ini petani selalu membeli pupuk di atas harga eceran tertinggi. Ini membuat pendapatan

mereka tergerus. Subsidi juga membuat petani mindedpupuk anorganik. Petani bahkan

memupuk melampaui dosis rekomendasi. Overdosis ini tak hanya menimbulkan inefisiensi,

tapi juga membuat kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah menurun. Produksi menyeluruhdan kesinambungan usaha tani menjadi taruhan.

Ini terjadi karena kebijakan subsidi pupuk salah arah. Pertama, subsidi bias pupuk urea dan

ZA. Ini memperburuk anjuran pemupukan berimbang. Kedua, sebagian besar subsidi

ditujukan untuk pupuk anorganik. Bias subsidi pupuk anorganik, plus praktek pertanian yang

tidak mengembalikan serasah kembali ke sawah, membuat tanah miskin bahan organik (C-

organik). Menurut Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, 73 persen lahan sawah

(5 juta hektare) memiliki kandungan C-organik amat rendah sampai rendah (C-organik 2

persen), 22 persen berkandungan C-organik sedang (2-3 persen), dan 4 persen berkandungan

C-organik tinggi ( 3 persen). Tanah dengan C-organik < 2 persen dapat dikategorikan lahan

yang sakit dan kelelahan. Bila dibandingkan dengan sawah sehat (C organik > 3 persen),

kondisi lahan itu amat kritis (Simarmata, 2012). Untuk mendongkrak produktivitas,

kesuburan lahan harus dipulihkan.

Didasarkan pada kondisi itu, Kementerian Pertanian pada 2008 mencanangkan Go Organic.

Sesuai dengan skenario, Go Organic direncanakan digapai pada 2010. Program Go Organic

meliputi pengembangan teknologi pertanian organik, kelompok tani organik, pengembangan

perdesaan melalui pertanian organik, dan strategi pemasaran pertanian organik. Namun,

karena rendahnya komitmen, program itu jauh dari tercapai, bahkan bisa dikatakan gagal.Pada akhir pemerintahan Presiden SBY, Go Organic nyaris tak terdengar.


30/47

P a g e | 30

Tak banyak hal yang dilakukan pemerintah soal Go Organic. Salah satunya, ya, subsidi

pupuk organik. Namun, selain jumlahnya kecil, skema subsidi tidak tepat. Subsidi pupuk

anorganik diberikan dalam bentuk input harga gas ke pabrik pupuk. Sedangkan subsidi pupuk

organik diberikan dalam bentuk harga beli, juga untuk pabrik pupuk. Keduanyamenguntungkan pabrik pupuk, bukan petani. Mestinya subsidi pupuk organik diberikan ke

petani agar bisa memproduksi sendiri guna mengurangi ketergantungan pada pabrik. Ke

depan, justru ini yang harus didorong dengan pendampingan kepada petani.

Memang benar pertanian organik tak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga oleh

masyarakat. Ini terlihat dalam banyak hal. Pertama, luas lahan pertanian organik yang terus

bertambah, yang pada 2011 mencapai 238.872,24 hektare. Ini diusahakan untuk beras, sayur,

buah, dan aneka tanaman perkebunan. Kedua, jumlah prosesor dan eksportir yang mencapai

71. Ketiga, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi (nasional dan internasional), dan

pedagang. Keempat, pasar. supermarket/hipermarket, dan restoran jadi outletpenting.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pelaku pertanian organik penting. Pertama,

potensi pasar yang besar. Meskipun ceruk pasar produk organik masih kecil dan terbatas,

perkembangan kelas menengah dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi serta tumbuhnya

kesadaran akan pentingnya aspek kesehatan merupakan pasar baru produk-produk organik.

Kedua, lahan pertanian organik cukup luas. Terdapat 11,1 juta hektare lahan telantar yang

bisa dipakai untuk pertanian organik. Ketiga, teknologi pertanian organik cukup tersedia,

seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah, dan pestisida hayati.

Ke depan, pertanian organik akan jadi magnet petani untuk mempraktekkannya sepanjang

sejumlah kendala bisa diselesaikan. Pertama, ada kepastian kualitas produk lewat sertifikasi.

Kedua, biaya sertifikasi tidak memberatkan, terutama buat petani kecil. Ketiga, ada insentif

harga untuk produsen. Keempat, ada kepastian pasar. Kelima, investasi awal tidak terlalu

mahal. Keenam, edukasi konsumen akan pentingnya produk organik. Untuk mengatasi itu

semua, tentu peran parastakeholderpertanian organik tetap penting. Namun peran

pemerintah tetap menjadi penentu dalam memberikan arah yang jelas mau ke mana program

Go Organic, bagaimana tahapan dan hasil akhir yang hendak diraih. Tanpa arah yang jelas,

tentu kita pantas bertanya: quo vadis go organic?


31/47

P a g e | 31

Jambore TBM 2014


Agus M. Irkham, Aktivis literasi

Pengurus pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat (PP Forum TBM) dan Taman Bacaan

Rumah Dunia akan menyelenggarakan Jambore TBM di Kompleks Rumah Dunia, Serang,

Banten, pada 20-23 Februari mendatang. Helatan budaya membaca dan menulis ini

merupakan ajang silaturahmi para pengelola TBM se-Indonesia. Mereka bisa bertukar

pengalaman cara mengelola TBM yang kreatif, mendapat dan mengukuhkan jaringan (mitra)

yang sudah ada, memperoleh buku murah untuk penambahan koleksi TBM, dan menimba

ilmu dari para aktivis literasi lainnya. Jambore TBM menjadi salah satu bentuk

mengkampanyekan tradisi membaca dan menulis sebagai bagian dari proses belajar bersama.

Beragam acara akan digelar dalam acara bertajuk "Menuju Indonesia Menulis" ini. Mulai dari

orasi literasi, pertunjukan seni, diskusi, seminar, dongeng, workshop menulis, pemberian

penghargaan TBM Award 2014, bedah dan peluncuran buku, bazar buku murah dan bermutu

dari IKAPI, hingga aneka lomba literasi.

Khusus untuk acara pembukaan yang diteruskan dengan penyelenggaraan seminar akan

menghadirkan Lee Jung Yeoun PhD (interest in community library, Visiting ProfessorUniversity of Indonesia) dan Dr Wartanto, Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Kemendikbud.

Bukan tanpa dasar, dalam Jambore TBM 2014 ini kami menjadikan "Menuju Indonesia

Menulis" sebagai tema. Apa pasal tema ini penting?

Angka melek aksara kita sudah cukup tinggi, yakni mencapai 93 persen. Artinya, potensi

pembaca (buku) di Indonesia sungguh raksasa. Hanya, potensi tersebut akan berhenti pada

sekadar potensi jika tidak diikuti dengan kesiapan dari sisi pasokan (suplai) bacaan, yakni

jumlah buku baru yang diterbitkan, baik secara jumlah eksemplar maupun judul baru. Karena

indeks per kapita buku per orang kita 0,40. Sedangkan Malaysia 1,07.

Mendapati fakta di atas, maka perlu ijtihad literasi guna meretas pertambahan jumlah bacaan

tersebut. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat. Wujudnya

program Menulis Sejarah Kampung-yang kami adopsi dari program TBM Gelaran Iboekoe di

Yogyakarta.

Salah satu tujuan program Menulis Sejarah Kampung ini adalah melestarikan kearifan lokal

dengan mendokumentasikan peristiwa dan komponen sejarah lainnya melalui media tulisan.Serta mengkampanyekan tradisi membaca dan menulis sejarah sebagai bagian dari kehidupan


32/47

P a g e | 32

kolektif masyarakat yang memiliki multifungsi dan bisa dipelajari dalam proses belajar

bersama (Faiz Ahsoel, 2011).

Dengan demikian, tujuan terjauh dari Menuju Indonesia Menulis melalui program Menulis

Sejarah Kampung adalah kesepadanan antara besarnya jumlah potensi pembaca dan bukuyang tersedia. Kesepadanan itu akan menciptakan level minat dan budaya baca masyarakat

Indonesia pada posisi yang lebih tinggi lagi.

Dalam helatan Jambore TBM 2014, paling kurang ada delapan buku karya para pengelola

TBM yang akan diluncurkan dan dibedah. Semua bercerita tentang "Sejarah Kampung"

dalam berbagai variasi isi. Mulai fotografi, puisi, direktori, esai, biografi, hingga cerpen.

Barangkali ada yang mengatakan apatah arti delapan judul buku baru dibandingkan dengan

defisit kebutuhannya yang ribuan. Tidak signifikan. Namun saya kira ini sebuah langkah awal

yang baik. Karena untuk mencapai langkah keseribu bukankah kita memerlukan langkah

kesatu?


33/47

P a g e | 33

Tradisi Gunung


Heri Priyatmoko, Peneliti Budaya Lereng Gunung Lawu

Percayalah, masyarakat gunung merupakan kelompok yang tersisa dalam memelihara

peradaban kuno di Nusantara. Meski digempur lahar muntahan gunung berapi, tradisi gunung

masih mereka rawat. Alih-alih meninggalkan kampung halaman gara-gara rumahnya disapu

lahar dan abu, sesudah situasi kondusif mereka kembali dan menunaikan tugasnya seperti

sedia kala: bertani dan berkarib dengan jagat pegunungan.

Segala ritual khas pegunungan yang mengacu pada kepercayaan leluhur, yaitu animisme dan

dinamisme, tetap dikerjakan demi membangun harmoni dengan alam semesta. Juga

mengekspresikan rasa syukur kepada Gusti Allah lewat persembahan tumpeng yang berisi

hasil pertanian dan aneka macam sesajen. Kemurnian budaya gunung makin terjaga karena

mereka relatif tak terkena pengaruh Islamisasi dan modernisasi yang "menyerang" warga

kota.

Memakai pendekatan antropologi Eric R. Wolf (1996) bahwa dunia petani bukanlah tanpa

bentuk (amorphous), melainkan suatu dunia yang teratur, yang memiliki pandangan dan

bentuk organisasi yang khas. Lagi pula pandangan dan bentuk organisasi itu berbeda dengankaum petani di wilayah pedesaan di bibir kota atau tempat lain. Tak mudah menemukan

rumusan yang berlaku bagi semuanya. Kealpaan akan fakta ini telah menyebabkan banyak

keputusan yang beriktikad baik, yang diambil pada tingkat atas masyarakat, kandas tak

mampu menembus perlawanan yang berwujud kepercayaan dan pola-pola kehidupan petani.

Contohnya, kasus Mbah Maridjan beserta pengikutnya di Gunung Merapi yang tak mau

direlokasi sejak dulu. Padahal gunung legendaris itu diprediksi akan menyemburkan lahar.

Masyarakat gunung lebih percaya bahwasing mbaureksoatau penunggu gunung tak mungkin

menyakiti anak-cucunya. Mereka yakin pula semburan gunung adalah pupuk terhebat

penyubur tanaman dan mensejahterakan mereka di kemudian hari. Dialog manusia gunung

dengan alam semesta justru menghasilkan ilmu pengetahuan lokal tanpa tanding. Bahkan

membuat peneliti asing tergagap menangkap fenomena unik ini. Misalnya, pranata mangsa

yang disebut-sebut sebagai pencapaian tertinggi nenek moyang Indonesia.

Menurut pakar geografi asal Indonesia terkemuka, Daldjoeni (1983), unsur-unsur alam raya

dipakai sebagai landasan manusia bekerja memperlakukan alam (sawah) sebagaimana

mestinya. Iklim yang dilambangkan dalam aneka unsur alam juga memberi pengaruh

terhadap perilaku manusia.

Hubungan gejala alam dan respons manusia gunung terhadap irama peredaran musim


34/47

P a g e | 34

berubah tiap tiga bulan. Musim ketiga (musim kering), gejala alamnya hawa panas, sumur

mengering, angin membawa debu, dan daun berguguran.Mangsa labuh(antara musim kering

dan musim hujan), yaitu hujan mulai turun dan alam kelihatan hijau. Kondisi ini membuat

hati manusia merasa tenteram, karena musim hujan lekas datang. Petani gunung pun penuh

keinginan, berangan apa yang diperbuat kala musim hujan tiba.

Demikianlah secuil local geniusmereka. Ia muncul berkat dialog manusia dengan alam. Juga

berkat tradisi gunung yang terus dilestarikan masyarakat pendukungnya. Sekali lagi, gunung

bukanlah musuh yang dihujat. Sebab, di satu sisi, gunung bak museum pengetahuan lokal

Nusantara. Tanpa "batuk" gunung berapi, bumi Nusantara tak mungkin subur. Lahar plus

abunya memang pahit di depan, tapi manis di belakang.


35/47

P a g e | 35

Runtuhnya Penjaga Konstitusi

Jum'at, 21 Februari 2014

Reza Syawawi, Peneliti di Transparency International Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan kontroversial atas pengujian Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

No. 1/2014 Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh MK, undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945. Putusan ini dianggap kontroversial karena telah membatalkan sebuah kebijakan yang,

oleh sebagian kalangan, dianggap sebagai langkah untuk menyelamatkan MK.

Kasus korupsi yang menyeret bekas Ketua MK Akil Mochtar telah menempatkan lembaga ini

ke dalam kelindan korupsi yang tak berkesudahan.

MK, yang awalnya menjadi role modelperadilan modern dan bersih, justru telah

menunjukkan bahwa korupsi peradilan (judicial corruption) sudah sedemikian parah. Maka

tidak mengherankan jika peradilan di Indonesia masuk kategori sebagai lembaga negara

terkorup (Global Corruption Barometer, 2013).

MK mungkin bisa dipersepsikan sebagai peradilan politik, ada juga yang menyebutnyasebagai peradilan tata negara (constitutional court). Namun, jika merinci kewenangan MK

yang diatur di dalam konstitusi, hampir semua obyek perkaranya berkaitan dengan konteks

politik.

Ada lima kewenangan MK yang diatur oleh konstitusi, yaitu berwenang atas (1) pengujian

undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; 3)

memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilu; dan 5) wajib

memutus pendapat DPR untuk meng-impeachpresiden/wakil presiden. Dari semua

kewenangan dan kewajiban di atas, hanya ada satu yang tidak langsung berhubungan dengan

konteks politik, yaitu yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara.

Jika membaca putusan MK, yang membatalkan UU No. 4/2014, ada beberapa hal yang patut

dicermati. Pertama, persyaratan hakim konstitusi yang mengharuskan mundur dari partai

politik selama tujuh tahun oleh MK dianggap sebagai produk atas stigma masyarakat yang

buruk terhadap partai politik. Argumentasi ini sangat mudah dibantah, tidak koheren dengan

pendapat MK dalam putusan MK atas pengujian UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara

Pemilu terkait dengan syarat bagi anggota penyelenggara pemilu untuk mundur dari partai

politik selama lima tahun.

MK dalam putusannya menyebutkan bahwa "kemandirian" penyelenggara pemilu jika


36/47

P a g e | 36

merujuk pada sejarah perubahan UUD1945 (1999-2002) terkait dengan prinsip non-partisan.

Frasa kemandirian memberikan makna tidak memihak pada partai politik atau kontestan

pemilu mana pun.

MK bahkan menyatakan tidaklah sejalan dengan logika dan keadilan jika penyelenggarapemilu beranggotakan para peserta pemilu itu sendiri. Inilah yang kemudian membuka

peluang keberpihakan (conflict of interest) penyelenggara pemilu kepada salah satu kontestan

(pertimbangan 3.14).

Rumusan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman adalah "kekuasaan yang merdeka". Apakah frasa "kekuasaan yang merdeka"

tidaklah lebih menekankan prinsip imparsialitas dibanding frasa "mandiri"?

MK dalam menjalankan kewenangannya akan "berhadap-hadapan" dengan partai politik yang

berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu dan pembubaran partai politik. MK akan

mengadili gugatan atas produk dari institusi yang semuanya diisi oleh partai politik

(pengujian UU). Dan MK akan memutus pendapat DPR atas impeachment terhadap

presiden/wapres.

Maka apakah hakim konstitusi tidak perlu "mandiri" dan tidak perlu "merdeka" jika

berhadapan dengan sengketa/gugatan yang sarat konteks (partai) "politik"?

Maka jelaslah sudah bahwa persyaratan soal mundur dari partai politik bukanlah soal stigma

masyarakat, tapi adalah kebutuhan MK. Jika MK diisi orang yang tidak steril darikepentingan partai politik tertentu, punahlah sudah harapan kita untuk mengawal produk

politik DPR yang bernama udang-undang, hilanglah kepercayaan kita terhadap legitimasi

prosesi demokrasi bernama pemilu, serta semakin kukuhlah dominasi kepentingan politik

busuk dalam semua sendi kehidupan bernegara.

Kedua, MK berpandangan bahwa proses seleksi hakim konstitusi telah mereduksi

kewenangan konstitusional MA, DPR, dan Presiden. Alasan ini bisa dianggap "salah alamat",

sebab perpu tersebut justru berasal dari Presiden, dan kemudian "didukung" oleh DPR

menjadi UU.

Jika dikalkulasi secara sederhana, langkah penyelamatan MK ini adalah kesadaran dari

pemerintah dan DPR. Desain pengaturan tentang seleksi hakim konstitusi ternyata keliru dan

itu diperbaiki melalui mekanisme executive reviewoleh pemerintah (perpu) dan diperkuat

melalui legislative reviewoleh DPR (pengesahan menjadi UU).

Sayangnya, MK tidak cukup "sadar diri" bahwa mereka sedang diselamatkan. Parahnya, MK

sendiri yang kemudian menjerumuskan dirinya pada kekeliruan di masa lampau yang dulu

menyeret bekas ketua MK dalam kubangan korupsi.

Terakhir, melalui putusan ini, MK semakin mengukuhkan dirinya untuk tidak diawasi oleh


37/47

P a g e | 37

lembaga mana pun, termasuk dari Komisi Yudisial (KY). Kalaupun sudah diterpa kasus

korupsi, MK masih begitu percaya diri bahwa mereka tak perlu diawasi, runtuhlah sudah

lembaga yang mengklaim dirinya sebagai penjaga konstitusi.


38/47

P a g e | 38

Kearifan Prof Damardjati

Jum'at, 21 Februari 2014

Munawir Aziz, Alumnus Pascasarjana UGM

Prof Dr Damardjati Supadjar adalah biografi tentang kearifan. Seluruh hidupnya diwakafkan

untuk menyelami nilai-nilai Jawa, menyerap filosofinya, dan menyebarkan kepada murid-

muridnya. Sebagai orang yang sering ngangsu kaweruh-baik melalui kuliah, seminar,

maupun buku-bukunya-saya dan teman-teman UGM sangat merasa kehilangan atas wafatnya

pada 17 Februari 2014.

Kisah hidup Pak Damar-begitu panggilan akrabnya-menjadi referensi bagaimana intelektual

mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya. Dosen filsafat Universitas Gadjah Mada ini

seakan sudah berada pada tahapan begawan, yang hanya ingin menceburkan diri pada ilmu

dan memberi pencerahan kepada murid-muridnya. Sebagaimana seorang sufi, Pak Damar

mampu mengelola ilmu sebagai jembatan untuk mencerahkan hati, juga jalan menuju Tuhan.

Damardjati kecil lahir di lereng utara Gunung Merbabu, Magelang, pada 30 Maret 1940. Ia

tumbuh dalam tradisi kawasan Gunung, yang kaya akan pernik budaya dan kearifan hidup.

Inilah fondasi utama Pak Damar dalam mencerap ilmu dan memaknai filsafat. Dari beberapa

ceramah dan kuliahnya terakhir, terlihat bahwa Pak Damar mampu mengelola pengetahuansebagai inspirasi.

Pak Damar juga kaya humor. Lelucon menjadi bingkai inspirasi dan nilai-nilai hikmah yang

beliau ajarkan. Ia berujar, "Pencari ilmu itu seperti detektif yang menyelidiki sebuah fakta,

gejala, peristiwa, lalu menyampaikan hipotesa, menguji, dan akhirnya menemukan hubungan

antar-fakta, sehingga kemudian mengambil kesimpulan." Inilah kerangka pemikiran Pak

Damar, yang menganggap ilmu sebagai-dalam istilah pesantren-manhaj al-fikr(metodologi

berpikir). Pandangan Pak Damar selaras dengan apa yang disampaikan Syekh al-Mawardi

dalam kitabnya,Ad-Dunya wa ad-Din, yang mengungkap filosofi ilmu.

Pak Damar, menulis beberapa karya:Kata-kata Kunci, Wulang-wulang Kejawen(1984),

Etika dan Tata Krama Jawa Masa Lalu dan Masa Kini(1985), sertaFilsafat Sosial Serat

Sastra Gending(2001). Dalam karya terakhir, Pak Damar memaknai serat karya Sultan

Agung Hanyokrokusumo (1593-1645), Sang Raja Mataram. Karya ini menjadi penanda

penting dari cara pandang, posisi keilmuan, dan kearifan hidup Pak Damar, dengan

menganalisis secara mendalam teks serat dalam kerangka filsafat sosial. Inilah titik pijak

keilmuan Pak Damar.

Dari beberapa ceramah, Pak Damar mengungkapkan: "hidup ini seperti matematika, dan kitaharus belajar dari angka nol." Ia menjelaskan, "Kalau diperhatikan, selama hidupnya manusia


39/47


40/47


41/47

P a g e | 41

seperti yang ada pada Kurikulum 2013. Bayangkan, penulis yang terlibat dalam perdebatan

dan membaca buku-buku kurikulum sejenis saja memerlukan waktu panjang untuk sekadar

memahami konsep Kurikulum 2013, apalagi guru-guru yang ditatar hanya tiga hari.


42/47

P a g e | 42

Ustad (Bukan) Selebritas

Sabtu, 22 Februari 2014

Husein Ja'far, Al Hadar Pendiri Islamic Cultural Academy (ICA) Jakarta

Ada sederet ayat Al-Quran yang memuliakan ustad, guru, syekh, habib, kiai, ulama, atau

apalah gelarnya. Nabi pun berkali-kali memuliakan mereka dalam sabdanya, dengan salah

satu yang paling populer, yakni menyebut mereka sebagai ahli waris para nabi. Karena itu,

seperti dikemukakan Kuntowijoyo dalamMuslim Tanpa Masjid(2001), dalam tradisi Islam

Indonesia, akan ditemukan ragam bentuk penghormatan yang cenderung bersifat sosio-

kultural pada mereka.

Dulunya, menurut Kuntowijoyo, bias modernisme masih cenderung tak ada dalam rekrutmen

dan penobatan mereka, sehingga umat selalu mendapat dan disuguhi sosok pendakwah yang

berkualifikasi dan teladan. Maka, beragam bentuk penghormatan sosio-kultural juga tak

pernah menyilaukan mereka. Terjadi relasi sosio-kultural yang berbalut nilai teologis-religius

yang kuat antara umat dan ustad.

Namun, di zaman modern, apalagi saat ini, mengacu pada Kuntowijoyo, rekrutmen ustad

(apalagi yang dilakukan oleh media) biasanya terjadi secara segmental atau bahkan sporadis.

Maka, tak jarang umat disuguhkan sosok ustad yang tak memiliki kualifikasi keilmuan,apalagi keteladanan. Bahkan yang disyaratkan bukan lagi kualifikasi, melainkan kemampuan

menghibur dalam kemasan berdakwah.

Maka, ragam tradisi penghormatan yang bersifat sosio-kultural pun menjadi rentan

disalahgunakan oleh ustad itu sendiri, karena ketidakmatangan yang berdampak pada

kegagapan mereka dalam merespons euforia umat pada sosoknya. Misalnya ceramah atau doa

dikomersialkan. Posisinya pun dipahami sebagai profesi dan umat sebagai komoditas, bukan

lagi sebagai amanat suci yang penuh tanggung jawab kepada Allah. Alih-alih menjadi ahli

waris para nabi yang penuh akhlak serta pelayan umat, justru mereka menjadi semacam tuan

dengan melihat umat seperti budak yang dibodohi, dieksploitasi, dan dihinakan.

Kultur modernisme yang memicu munculnya ustad-ustad baru di media seharusnya bisa

dimaknai secara positif, yakni mendorong demokratisasi keagamaan dan sosialisasi nilai-nilai

Islam dalam pola akulturasi yang lebih egaliter dan fenomenologis, serta cakupan dakwah

yang lebih luas. Tanpa kualifikasi, yang muncul pada sosok para ustad selebritas itu justru

kegagapan yang menyebabkan mereka tunduk dan diwarnai modernisme, bukan lagi

mengendalikan dan mewarnai zaman. Bahkan yang mereka targetkan bukan lagi terdidiknya

umat, melainkan terpuaskannya awak media (peringkat tinggi dan perolehan iklan banyak).

Paling jauh, tuntunannya hanya menjadi tontonan. Malah, yang terjadi di layar kaca, paraustad itu seolah berdrama dengan akting saleh dan teladan. Tapi, begitu kamera tak


43/47

P a g e | 43

menyorotnya, kesalehan dan keteladanan itu pun sirna, sehingga bahkan, di mimbar (tanpa

sorot kamera), mereka menunjukkan sikap yang bukan lagi tak teladan, melainkan

memprihatinkan.


44/47

P a g e | 44

Damardjati, Sebuah Pencarian


Seno Joko Suyono, [email protected]

Kita harus mati, sebelum mati." Tak ada lagi yang berbicara demikian di seminar-seminar.

Yogya kehilangan sosok uniknya. Prof Dr Damardjati Supadjar meninggal pada usia 72

tahun, Senin lalu. Dia dikenal di forum apa pun, selalu membahas tema dalam perspektif

spiritual sinkretis Jawa dan Islam. Banyak yang menganggap cara berpikirnya othak-athik.

Tapi justru di situlah letak keotentikannya.

Penampilannya bersahaja. Orang sering melihat Pak Damar melintas di Bulaksumur menyetir

sendiri Fiat oranye "balita" (di bawah lima juta). Ia melayani diskusi dari kelompok

mahasiswa sampai pengajian ibu-ibu. Metaforanya sering "porno". Kita menjadi tahu

mengapa banyak filsuf Jawa menggunakan idiom-idiom erotis untuk menjelaskan konsep

perenial seputar manunggaling kawula gustidansangkan paraning dumadi.

Nama Damardjati menanjak sepulang belajar di Belanda pada 1980-an. Ia menjadi penasihat

Sultan. Disertasi Damardjati di bawah bimbingan filsuf Belanda, Van Peursen, mengenai

pemikiran kosmologi Alfred North Whitehead. Betapapun demikian, ia seolah-olah

mengatakan bahwa apa yang dimaksud buku utama Whitead,Process and Reality,sesungguhnya sudah implisit ada dalam pemikiran spiritual Jawa. Di UGM sendiri,

tempatnya mengajar, ia mendorong mahasiswanya menggali konsep-konsep Ketuhanan

dalam berbagai teks Jawa. Bukan hanya pada "kanon-kanon" teks, seperti Wedhatama. Tapi

juga dari teks-teks komunitas-komunitas kebatinan kecil.

Tak banyak yang tahu Damardjati adalah Ketua Umum Hardo Pusoro, organisasi kebatinan

yang didirikan Ki Kusumowicitro di Kemanukan, Purworejo, pada 1895. Organisasi ini lebih

tua daripada Subud, Pangestu, dan Sumarah. Bila kita perhatikan, Damardjati sering

mengutip Serat Jati Murti, Serat Madurasa, Serat Kaca Wirangi,dan Wewadining Rasa.

Teks-teks itu karangan R. Soejonorejo, murid Kusumowicitro. Seorang mahasiswa

bimbingannya juga pernah menulis skripsi tentang konsep ketuhanan Serat Bayanullahkarya

Panji Natarata-guru Kusumowicitro.

Bimbingannya yang lain suatu ketika membahas seratIcip Pati(Mengicipi Kematian) karya

R. Indrajit Prawira. Tak diketahui siapa Indrajit karena susah memperoleh data biografinya.

Tapi, menurut Pak Damar, seratIcip Patiaslinya berhuruf Jawa kuno dan pernah

ditranskripsikan ke bahasa Latin oleh Panji Natarata.

Dalam kuliah-kuliahnya, Damardjati juga kerap menyinggung soal pemikir Rusia, Gurdjievdan Ouspensky, yang dikenal luas dalam kalangan teosofi. Di Belanda, ia membaca buku


45/47

P a g e | 45

Ouspensky:Fourth Dimension. Menurut Damardjati, orang Jawa juga merefleksikan dimensi

keempat. Maka dari itu, saat seorang mahasiswanya membuat skripsi membahas buku

Ouspensky, Tertium Organum, Damardjati gembira. Bagi Ouspensky, evolusi manusia secara

fisik sudah selesai. Namun ia percaya masih terbuka kemungkinan evolusi intuisi menuju

dimensi yang lebih tinggi.

Pak Damar tak henti-hentinya menganjurkan orang agar melatih kepekaan membaca epifani

ayat-ayat alam, sesuatu yang susah, dan, jelas, kita tak tahu bagaimana caranya. Tapi, di

tengah hiruk-pikuk politik, Pak Damar seperti oase. Saya sendiri tiba-tiba teringat, ia sering

mengutip kata-kata yang tertoreh pada nisan Sosrokartono di Kudus, kakak Kartini: Sugih

tanpa banda, digdaya tanpa aji. Tidak tahu adakah di nisan Damardjati di Magelang

terpahatkan kalimat-kalimat bijaknya.


46/47

P a g e | 46

Kritik dan Kekuasaan


Andi Irawan, Peminat Telaah Ekonomi Politik

Umumnya, manusia tidak suka dikritik dan, sebaliknya, gandrung akan pujian. Dan derajat

ketidaksukaan akan kritik semakin tinggi ketika seseorang punya kekuatan untuk

membendung kritik terhadapnya. Karena itu, tidak salah kalau kita katakan kekuasaan itu

cenderung antikritik.

Kalau Anda mengunjungi museum, bacalah terjemahan tulisan-tulisan pada prasasti-prasasti

yang dibuat pada era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Prasasti itu mengisahkan puji dan

puja yang sangat tinggi kepada para penguasa.Para raja era itu digambarkan sebagai sosok

yang suci. Mereka adalah titisan dewa dengan kemampuan kepemimpinan yang sangat prima

dan sangat dicintai rakyatnya.

Pada kurun yang sama, orang di semua belahan dunia menempatkan penguasa pada

kedudukan yang sangat sakral dan, tentu saja, jauh dari kritik serta penuh dengan puja hampir

setara dengan Tuhan. Di Jepang, kaisar dipercayai sebagai turunan Dewa Matahari. Di Cina,

jangankan mengkritik para kaisar, memandang wajahnya pun tak boleh, dan rakyat harus

sujud kepada sang raja sebagai bentuk penghormatan kepadanya.

Pemimpin-pemimpin kabilah di Arab pada era Nabi Muhammad punya penyair khusus yang

akan menciptakan syair yang penuh dengan puja dan puji terhadap kehebatan pemimpin

mereka. Dan di Romawi, pada Abad Pertengahan Eropa, perkataan raja adalah hukum yang

mengikat semua rakyatnya. Pada zaman itu, penguasa adalah kebenaran absolut, dan kritik

terhadapnya adalah kemustahilan.

Pada era Renaissance di Eropa (mulai abad ke-13 Masehi), kekuasaan para penguasa

memang tidak lagi seabsolut Abad Pertengahan, melainkan tetap dominan. Dalam era ini

mulai penting apa yang dinamakan tindakan preventif terhadap kemungkinan penguasa

mendapatkan oposisi yang kuat dari lawan-lawan politiknya.

Sang penguasa harus diopinikan di hadapan rakyat sebagai sosok yang mulia, sehingga kritik

dari musuh-musuhnya menjadi mentah. Kita bisa melihat hal ini dalam pandangan

Machiavelli (1469-1527) tentang pentingnya pencitraan seorang penguasa sebagaimana yang

disampaikan dalam bukunya, The Prince, Bab 18: ...Seorang pangeran harus menjaga

dirinya, yang mana orang harus melihat dan mendengarnya sebagai sosok pemurah,

beriman, manusiawi, jujur, dan agamais. Setiap orang melihat bagaimana Anda tampil,

walaupun hanya sedikit dari mereka yang tahu bagaimana Anda ini sesungguhnya. Merekayang sedikit itu tak berani menempatkan diri mereka menentang pendapat orang banyak.


47/47

P a g e | 47

Tentu saja, era penguasa yang mempunyai kekuasaan absolut bak Tuhan atau dominan telah

ditinggalkan Eropa dan berbagai belahan dunia sejak Rousseau (1712-1748) mempublikasi

pemikirannya tentang Kontrak Sosial (Contract Social) dan Montesquieu (1688-1755)

dengan Trias Politica-nya.Rousseau mengintroduksi konsep tentang kedaulatan rakyat.Kepentingan umum yang merefleksikan kedaulatan rakyat harus menjadi utama dibanding

kepentingan khusus (pribadi atau golongan). Rakyat menyerahkan tugas untuk mewujudkan

kepentingan umum kepada raja. Dan kepentingan umumnya dirumuskan dalam kesepakatan

bersama yang bernama undang-undang. Raja atau kaisar harus menjalankan kedaulatan

rakyat tersebut. Inilah bentuk kontrak sosial antara rakyat dan rajanya.

Montesquieu, berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam interaksi dengan banyak

kehidupan bernegara di Eropa, mengoreksi kekuasaan dominan para penguasa ketika itu

melalui pemikirannya tentang bahaya ketika kekuasaan negara dipegang oleh satu tangan

(raja). Kekuasaan harus dipilah menjadi tiga kekuatan. Pertama, kekuatan membuat undang-

undang yang dipegang oleh lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat. Kedua,

kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang tersebut. Ketiga, kekuasaan

yudikatif yang menegakkan hukum dan tata tertib masyarakat. Paradigma Montesquieu dan

Rousseau tentang manajemen bernegara yang sedemikian itulah yang kemudian menjadi

mainstreamdi dunia modern yang kita kenal dengan sebutan terminologi negara demokrasi.

Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kekuasaan menjadi niscaya. Mengapa? Pertama, ia

sarana atau alat yang mutlak harus dihadirkan agar masyarakat madani bisa menyoroti secara

gamblang kinerja semua lembaga pendukung demokrasi, baik eksekutif, legislatif, maupunyudikatif.

Kedua, menjadi alat koreksi ketika ada kebijakan-kebijakan yang antipublik

diimplementasikan oleh para penguasa. Ketiga, menjadi media kontestasi gagasan, kebijakan,

bahkan perilaku para politikus dan partai politik. Ia berguna untuk menguji di hadapan publik

apakah gagasan, kebijakan, dan perilaku penguasa yang dipercaya publik atau alternatif yang

ditawarkan oleh kompetitor politiknya lebih dipercaya.

Tidak ada kritik yang terasa manis dan indah, tapi ia adalah keniscayaan prosedur yang

memastikan bahwa demokrasi tetap hadir secara benar. Semakin berkualitas kritik kita dan

semakin lapang dada kita menerima kritik, kian berkualitas demokrasi yang kita jalankan.

caping+cari angin+kolom tempo 16.2.2014-22.2.2014

Documents