belanja negara menurut jenis belanja dapat dibedakan:

1) Belanja pemerintah pusat

Dalam format baru APBN belanja pemerintah dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja

barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Berbeda dengan format APBN lama yang diperinci atas belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja rutin dalam format lama bertujuan untuk menunjang, memberi

penekanan dan arti penting atas anggaran pembangunan. Namun, pada kenyataannya sering terjadi penumpukan/duplikasi antara belanja pembangunan dan belanja rutin.

Belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan

kepada pegawai pemerintah (di dalam dan luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai

dapat berupa gaji, pensiun, tunjangan beras, uang makan, dan lain-lain belanja pegawai. Dalam belanja pegawai ini termasuk juga pengeluaran dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, agar pegawai negeri dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b) Belanja Barang Belanja barang dalam negeri dan luar negeri adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan dan perjalanan.

c) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran/belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal, terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja modal lainnya,

dan belanja modal non fisik.

d) Pembayaran Bunga Hutang Pembayaran bunga hutang adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan

posisi pinjaman. Pembayaran bunga hutang terdiri dari bunga hutang dalam dan luar negeri. Hutang bunga dalam negeri terutama untuk membiayai bunga obligasi pemerintah sedangkan

bunga hutang luar negeri merupakan kewajiban yang timbul karena pembiayaan yang dilakukan luar negeri atas pendanaan untuk pembangunan dalam negeri. Masalah yang seringkali menimbulkan hambatan bagi pemerintah Indonesia adalah fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah

dengan nilai mata uang luar negeri terutama Dolar Amerika sebagai standar pembayaran bunga hutang. Masalah timbul jika nilai Rupiah melemah terhadap nilai mata uang asing, sehingga

pemerintah harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membayar bunga hutang.

e) Subsidi Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga

yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Subsidi pemerintah diberikan kepada perusahaan negara (baik yang bergerak di bidang keuangan maupun non

keuangan) dan perusahaan swasta.

f) Belanja Hibah Belanja hibah adalah transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada

negara lain dan kepada organisasi internasional.

g) Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang/barang yang diberikan kepada penduduk guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

h) Belanja lain-lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja lain.

2) Belanja untuk daerah Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU nomor 33 tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah harus diikuti pembiayaannya, maka sejak tahun 2001 pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran belanja untuk daerah berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut.

Tetapi pemerintah juga mengupayakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana untuk daerah (dana desentralisasi) tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dibiayai oleh dana untuk daerah dan kegiatan dari program-program yang dibiayai melalui pemerintah pusat,

terutama dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Belanja pemerintah pusat untuk daerah terdiri dari dua macam, yaitu:

a) Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran

pembangunan. Dana perimbangan terdiri dari:

(1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah, baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antara pendapatan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (vertical imbalance). Sumber pendapatan yang dibagihasilkan kepada daerah antara lain: PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, PBB,

BPHTB, dan penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam.

(2) Dana alokasi umum Dana alokasi umum adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah terutama untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah (horizontal imbalance). Besarnya dana alokasi umum adalah 26% dari penerimaan dalam negeri bersih setelah dikurangi

dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Penggunaan dana diserahkan kepada daerah dengan memperhatikan prioritas kebutuhan daerah.

(3) Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan penggunaan dari pemerintah pusat. Dana alokasi khusus diberikan

kepada daerah terutama untuk kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan rumus DAU, kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, dan kebutuhan untuk biaya reboisasi dan penghijauan daerah penghasil.

b) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian adalah dana yang khusus diberikan pemerintah pusat

kepada dua daerah di Indonesia yaitu Aceh dan Papua berkaitan dengan status Otonomi Khusus yang diberikan kepada dua daerah tersebut. Penggunaan dana otonomi khusus dan penyesuaian

terutama untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan.