Traditional Keynesian Theory of Fluctuations

OlehBambang Juanda

https://bambangjuanda.com/

BJ-IPB

BJ-IPB

Model Fluktuasi dgn asumsi ada hambatan dlm penyesuain P dan W nominal

secara cepat.

Aggregate Demand

IS Curve (Pasar Barang)Pengeluaran yg direncanakan: EY turunan parsial E(.) thd Y=dE/dY

E = E(Y,r,G,T), 0< EY <1, Er <0, EG >0, ET <0 (5.1)

E = C(Y-T) + I(r) + G standard but unrealistic (5.2)

Output Y Keseimbangan: E=Y Y=E(Y,r,G,T) (5.4)

dY/dr = dE/dY.dY/dr + dE/drKurva IS punya slope negatif (Gambar)

Er dan EY makin besar maka

slope IS makin landai.

(5.5)

(5.6)

BJ-

IPB

Kurva IS punya slope negatif

Er dan EY makin besar maka

slope IS makin landai.

BJ-IPB

Pasar Uang (MP or LM curve)

bunga nominal (i) =bunga riil(r) + ekspektasi inflasi (ᴨe)

Asumsi: M eksogen, P tetap, dan ᴨe=0

Taylor (1995): Bank Sentral tidak menargetkan M, tapi

menyesuaikannya utk mencapai target r. Target r

disesuaikan utk merespons perubahan output dan inflasi:

Slope Kurva MP atau LM positif (Gambar). M endogen,

maka:

BJ-IPB

Asumsi:

ᴨ = ᴨ(Y); ᴨY = ᴨ’(.)≥0

BJ-

IPB

The Impact of this

change in AD on

output and inflation

depends on the AS

curve. If it is vertical,

only inflation increase.

If it is horizontal, only

output increase. And if

it is upward-sloping but

not vertical, both

output and inflation

increase

Fig 5.6 The Effects of an

Increase in Gov’t Purchases

Model Makro (Keyness) Sederhana

BJ-IPB

• AS (Aggregate Supply) = AD (Aggregate Demand)

• Y = C + I + G + (EX-IM)

• Misal: C= co + c1 (Y-T) dan EX-IM=0

•Y = co + c1 (Y-T) + I + G

Yc

c I G c T

1

1 1

0 1[ ]

Pdptn APBN

Multiplier Effect

Model Makro (Keyness) Sederhana• AS (Aggregate Supply) = AD (Aggregate Demand)

• Y = C + I + G + (EX-IM)

• Misal: C= co + c1 (Y-T) dan EX-IM=0

•Y = co + c1 (Y-T) + I(Y,i) + G

Yc

c I G c T

1

1 1

0 1[ ]

Pdptn APBN

BJ-IPB

Perkembangan Output akibat peningkatan AD dan/atau AS

BJ-IPB

Y=F(K,L,Tek..)

IS: Y=C(Y-T)+I(Y,i)+G+(X-M)

W P F u ze ( , )

P W ( )1

LM relation: M

P YL i( )

Y = A.L

P P FY

Lze

( ) ,1 1

BJ-IPBSumber: Nazara (2019)

APBN

Transfer KeDaerah

DAK

DAU

Dana Desa

DBH

Dekon / TP

Belanja PusatDi Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)

APBD

PendapatanDaerah

Belanja Daerah

PADDAPER& Trans lainnya

Lain-LainPendapatanyang sah Operasional

Surplus /Defisit Daerah

PembiayaanDaerah

Desentralisasi

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

•B. Pegawai•B. Barang•B. Lainnya

Dana Otsus

Pembiayaan Lainnya

Modal

826.8/2461.1=34%

BJ-IPB

Pendapatan Kabupaten/Kota

• Pendapatan Asli Daerah

• Pajak Daerah

• Retribusi Daerah

• Hasil PKYD

• LL PAD Yang sah

• Dana Perimbangan

• Dana Bagi Hasil

• Dana Alokasi Umum

• Dana Alokasi Khusus

• Lain-lain Pendapatan Yang Sah

• Hibah

• Dana Otsus

• Dana Transfer Lainnya

• Dana Desa

• Bantuan Keuangan Propinsi

• Bagi Hasil Pajak Propinsi

Belanja Kabupaten/Kota

• Belanja Tidak langsung

• Belanja Pegawai

• Belanja Bunga

• Belanja Subsidi

• Belanja hibah

• Belanja Bantuan Sosial

• Belanja Bagi Hasil ke Desa

• Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

• Alokasi Dana Desa

• Dana Desa

• Belanja Langsung

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang dan Jasa

• Belanja Modal

Pendapatan Desa

• Pendapatan asli Desa

• Hasil usaha Desa,

• Hasil Pengelolaan Aset Desa,

• Swadaya dan partisipasi,

• Gotong Royong,

• lain-lain pendapatan asli Desa

• Transfer

• Alokasi APBN (Dana Desa)

• Bagi Hasil PAD Kabupaten/Kota

• Alokasi Dana Desa (ADD)

• Bantuan Keuangan dari Propinsi

• Pendapatan Lain-Lain

• Hibah

• Sumbangan pihak ke tiga100%

ADD 10%

BH_PAD 10%

Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota

dan Desa

PMK Nomor 257/PMK.07/2015: TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU

PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH

YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA (ADD)

BJ-IPB

APBN Berkualitas adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan, dan belanjanyadialokasikan berdasarkan prioritas pembangunannasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), transparan dan akuntabel (Juanda, 2019)

BJ-IPB

1. Alokasi belanja berdasarkan

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer.

Lihat Gambar 2.1. Karena sekarang ada 86 K/L

dan data series terbatas maka saat ini yang dibahas

berdasarkan klasifikasi lainnya;

2. Alokasi belanja berdasarkan urusan wajib

pelayanan dasar (SPM), Non-SPM serta Belanja

Transfer. Lihat Gambar 2.2;

3. Alokasi menurut jenis belanja seperti: pegawai,

barang, modal, subsidi, hibah, social dan lain-lain.

Lihat Gambar 2.3;

Klasifikasi Input (Alokasi Belanja)

Alokasi Belanja

Belanja

Transfer

Prioritas

Kemiskinan

Pengangguran

IPM

Sasaran Strategis

(Kondisi, Target)

Belanja

Transfer

Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke K/L-K/L.

BJ-IPB

Ketimpangan

Alokasi Belanja Berdasarkan Kementerian/Lembaga

Alokasi Belanja

Belanja K/L

terkait urusan

wajib pelayanan

dasar (SPM):

Pddk, Kes, PU

Prioritas

Kemiskinan

Pengangguran

IPM

Sasaran Strategis

(Kondisi, Target)

K/L terkait

urusan wajib

pelayanan

dasar (SPM)

Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke K/L-K/L.

BJ-IPB

Ketimpangan

Belanja K/L

SELAIN urusan

wajib

pelayanan

dasar (SPM)

K/L SELAIN

urusan wajib

pelayanan

dasar (SPM)

Belanja

Transfer Belanja

Transfer

Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Alokasi Belanja

Belanja Pegawai K/L

Belanja Pegawai Non K/L

Belanja Barang K/L

Belanja Barang Non K/L

Belanja Modal

Belanja Subsidi Eenergi

Belanja Subsidi NonEenergi

Belanja Hibah

Belanja Sosial K/L

Belanja Sosial Non K/L

Belanja Lain-lain

Belanja Transfer

Prioritas

Kemiskinan

Pengangguran

Ketimpangan

Sasaran Strategis

(Kondisi, Target)

Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke jenis Belanja.

BJ-

IPB

IPM

Alokasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

Alokasi Belanja

Belanja K/L

terkait urusan

wajib pelayanan

dasar (SPM)

Prioritas

Kemiskinan

Pengangguran

Ketimpangan Belanja K/L

SELAIN urusan

wajib

pelayanan

dasar (SPM)

Sasaran Strategis

(Kondisi, Target)

K/L terkait

urusan wajib

pelayanan

dasar (SPM)

K/L SELAIN

urusan wajib

pelayanan

dasar (SPM)

Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi sumber pendapatan

BJ-IPB

Sumber PendapatanP Perpajakan

PNBP

Hibah

Sumber Pembiayaan

• Utang

• Investasi

• Pemberian Pinjaman

• Lainnya

IPM

Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas

Alokasi Belanja

Belanja Pegawai K/L

Belanja Pegawai Non K/L

Belanja Barang K/L

Belanja Barang Non K/L

Belanja Modal

Belanja Subsidi Eenergi

Belanja Subsidi NonEenergi

Belanja Hibah

Belanja Sosial K/L

Belanja Sosial Non K/L

Belanja Lain-lain

Belanja Transfer

Prioritas

Pertumbuhan

Ekonomi

Hasil Econometric Modelling dpt dijadikan justifikasi alokasi ke jenis Belanja &

sumber pembiayaan.

BJ-IPB

Sumber Pendapatan

P Perpajakan

PNBP

Hibah

Sumber

Pembiayaan

• Utang

• Investasi

• Pemberian

Pinjaman

• Kewajiban

penjaminan

• Lainnya

Pengaruh Utang terhadap Belanja yang Berkualitas & keberlanjutannya

BJ-IPBSumber: Nazara (2017)