realisasi belanja negara tahun 2013

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 ........................................ 1

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013 ............................................................... 3

1

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Tahun 2013 terdiri dari lima laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat:

a. Dasar Hukum atas Pemeriksaan, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan

Standar Pemeriksaan;

b. Sistematika Pelaporan;

c. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;

d. Opini BPK atas LKPP Tahun 2013;

e. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan

Kepatuhan Tahun 2013;

f. Rekomendasi BPK;

g. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

2009-2013; dan

h. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar

pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan,

sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan

pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara

Umum Negara (LKBUN); dan

c. LKPP Tahun 2013.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

a. Resume Laporan atas SPI; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan

Perundang-undangan

Laporan III memuat:

a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

2

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV memuat:

a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan

b. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang

Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2012.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria

terkait:

a. Kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah;

b. Keterbukaan proses penganggaran;

c. Ketersediaan informasi bagi publik; dan

d. Integritas data yang dilaporkan.

BPK LHP LKPP Tahun 2013 3

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca

Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan

keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada

pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah

dilakukan.

02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 dan 05 berikut ini, BPK

melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan

pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas

dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang

mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang

digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian

atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas

sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan,

serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK

yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan

opini.

03 Dalam Laporan BPK Nomor 45a/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, BPK

memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2012

karena: (1) Pemerintah belum menghitung untung/rugi selisih kurs dari seluruh

transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang

Asing; (2) kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja

Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial yaitu kelemahan dalam

pengendalian atas pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),


penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar

ketentuan/peraturan perundang-undangan dan berindikasi merugikan keuangan

negara, Belanja Bantuan Sosial yang masih mengendap di rekening pihak ketiga

dan/atau rekening penampungan Kementerian Negara/Lembaga (KL) tidak disetor

ke Kas Negara, dan penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai

sasaran; (3) Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti

Bunisys dan Daftar Nominatif Properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan

penilaian atas Aset properti Eks BPPN yang berasal dari kelolaan PT Perusahaan

Pengelola Aset (PT PPA); dan (4) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan

yang memadai atas penambahan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan koreksi

yang berpengaruh terhadap catatan SAL serta perbedaan antara catatan dan fisik

SAL. Dalam Tahun 2013, Menteri Keuangan telah melakukan upaya perbaikan

dengan: (1) menyempurnakan dan mengimplementasikan kebijakan perhitungan

selisih kurs pada rekening BUN; (2) memperbaiki aplikasi pembayaran (Surat

Perintah Pencairan Dana/SP2D) sehingga dapat mendeteksi pagu minus pada

DIPA dan menolak penerbitan perintah pembayaran/SP2D yang pagunya minus;

(3) melakukan penilaian sebagian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA; (4)

melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan sebagian dokumen Aset Kredit

Eks BPPN; (5) melakukan rekonsiliasi setiap triwulan atas transaksi kiriman uang

dalam rangka Treasury Single Account pengeluaran dan kiriman uang dalam

rangka pelimpahan Penerimaan Negara; (6) menerbitkan PMK Nomor

203/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 206/PMK.05/2010

tentang Pengelolaan SAL; dan (7) menerbitkan PMK Nomor 15/PMK.05/2013

tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit

Akuntansi Kuasa BUN Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.12 atas laporan keuangan,

Pemerintah mengungkapkan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013

dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp147,71 triliun dan Rp120,93

triliun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 di antaranya merupakan

Piutang Over Lifting dari kegiatan hulu migas sebesar Rp7,18 triliun, Piutang

Penjualan Minyak dan Gas Bumi (Migas) bagian Negara sebesar Rp3,86 triliun,

dan Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp66,01 triliun. Piutang Bukan Pajak masih

mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) dari jumlah Piutang Over Lifting

sebesar Rp7,18 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp3,81 triliun tidak

sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode

berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan

kembali dengan KKKS terkait; (2) dari jumlah piutang penjualan migas bagian

negara sebesar Rp3,86 triliun tersebut diantaranya sebesar Rp2,46 triliun juga

mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS

terkait karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS

mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks BPPN yang disajikan

sebesar Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp3,06


triliun yang belum selesai ditelusuri oleh Pemerintah; dan (4) terdapat saldo Dana

Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang sudah lebih dari enam bulan

berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali

kepada Pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari Piutang. Data yang

tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang

memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan Hak

Pemerintah atas Piutang Bukan Pajak berupa tagihan over lifting, penjualan migas,

Aset Kredit Eks BPPN dan saldo Dana Belanja Pensiun pada mitra bayar PT

Taspen.

05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan,

Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyesuaian per 31 Desember 2013

sebesar Rp66,59 triliun. SAL per 31 Desember 2013 tersebut terdiri dari SAL

Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp40,26 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp26,33 triliun. SAL per 31

Desember 2013 tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL sebesar Rp2,26

miliar yang tidak dapat dijelaskan. Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat

selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan KL (Suspen Belanja Negara)

sebesar Rp140,40 miliar sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak

dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu,

pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik SAL menunjukkan kelemahan-

kelemahan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas

saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL sebesar Rp36,41

miliar, dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN sebesar Rp124,78

miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi

bagian fisik SAL yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan

BUN; (3) terdapat selisih absolut Kiriman Uang sebesar Rp3,50 miliar yang dapat

berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4) Kas di Bendahara

Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat

dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,77 miliar. Data yang tersedia tidak

memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk

menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji SAL.

06 Menurut opini BPK, kecuali dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu

dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai Piutang Over

Lifting dan hasil penjualan gas bumi, Aset Kredit Eks BPPN, dan piutang saldo

Dana Belanja Pensiun, serta menyelesaikan permasalahan SAL, laporan keuangan

yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013

dan 2012, realisasi anggaran dan arus kas serta CaLK untuk tahun yang berakhir

pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.


GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara; dan

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun

2013 dengan memperhatikan:

a. kesesuaian LKPP dengan SAP;

b. kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai

dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;

c. efektivitas SPI; dan

d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2013 yang meliputi LKKL, LKBUN, dan

Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN).

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2013 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember

2013, LRA, LAK, dan CaLK yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun

yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada LRA, LAK, serta SPI dan Kepatuhan

Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; termasuk tindak lanjut pemeriksaan

sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 dilakukan dengan metodologi pemeriksaan

menggunakan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan

penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan.

Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern

untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk

memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan


keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP,

BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

a. Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan

SAP; dan

b. Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah

mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan

pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pemeriksaan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d.

2012.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 39/ST/I-

IV/3/2014 tanggal 26 Maret 2014 dimulai 2 April 2014 s.d. 28 Mei 2014.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab

Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi

dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja

maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang

berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk

menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil

pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya

perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak

memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya

memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh

secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan

terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum

atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak

menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak

teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKKL dan LK BUN Tahun 2013 yang hasilnya

digunakan sebagai dasar penyusunan LHP atas LKPP Tahun 2013.

Hasil pemeriksaan atas 87 LKKL Tahun 2013 (termasuk BPK yang diperiksa oleh


Kantor Akuntan Publik), dan LK BUN, menunjukkan terdapat 65 KL yang mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 19 KL mendapatkan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), dan dua KL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat

(TMP).

Satu entitas belum selesai pemeriksaannya yaitu Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pemeriksaan belum selesai karena LK

Unaudited diserahkan kepada BPK tanggal 21 April 2014. Rincian Hasil pemeriksaan

BPK atas LKKL dan LK BUN Tahun 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LK BUN

Tahun 2009-2013

No. BA Kementerian Negara/Lembaga Opini BPK atas LKKL

2009 2010 2011 2012 2013

1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

4. 005 Mahkamah Agung TMP WDP WDP WTP WTP

5. 006 Kejaksaan Agung WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP

6. 007 Sekretariat Negara WDP WTP WTP WTP WTP-DPP

7. 010 Kementerian Dalam Negeri WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP

8. 011 Kementerian Luar Negeri TMP WDP WTP-DPP WTP WTP

9. 012 Kementerian Pertahanan WDP WDP WDP WTP-DPP WTP

10. 013 Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP-DPP WTP

11. 015 Kementerian Keuangan WDP WDP WTP WTP WTP

12. 018 Kementerian Pertanian WDP WDP WDP WDP WTP-DPP

13. 019 Kementerian Perindustrian WTP WTP WTP WTP WTP

14. 020 Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral

WDP WTP-DPP WTP WTP WTP

15. 022 Kementerian Perhubungan WDP WDP WDP WDP WTP

16. 023 Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

WDP TMP TMP WDP WTP

17. 024 Kementerian Kesehatan TMP TMP WDP WTP-DPP WTP

18. 025 Kementerian Agama WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

19. 026 Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

WDP WDP WDP WDP WDP

20. 027 Kementerian Sosial WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

21. 029 Kementerian Kehutanan WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP

22. 032 Kementerian Kelautan dan

Perikanan

WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum WDP WDP WDP WTP-DPP WTP

24. 034 Kementerian Koordinator Bidang

Politik Hukum dan Keamanan

WTP WTP WTP WTP WTP

25. 035 Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian

WTP WTP WTP WTP WTP



2009 2010 2011 2012 2013

26. 036 Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat

WTP WTP WTP WTP WTP

27. 040 Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

WDP WDP WDP WDP TMP

28. 041 Kementerian Badan Usaha Milik

Negara

WTP WTP WTP WTP WTP

29. 042 Kementerian Riset dan Teknologi WTP WTP WTP WTP WDP

30. 043 Kementerian Lingkungan Hidup TMP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP

31. 044 Kementerian Koperasi Dan Usaha

Kecil Menengah

WDP WTP WTP WTP-DPP WDP

32. 047 Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

WTP WTP WTP WTP WTP

33. 048 Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

WTP WTP WTP WDP WTP-DPP

34. 050 Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP

35. 051 Lembaga Sandi Negara WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP-DPP

36. 052 Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

37. 054 Badan Pusat Statistik WDP WDP WTP WTP WTP

38. 055 Kementerian Negara

Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

WTP WTP WTP WTP WTP

39. 056 Badan Pertanahan Nasional TMP WDP WDP WTP-DPP WTP

40. 057 Perpustakaan Nasional WDP WTP WTP WTP WDP

41. 059 Kementerian Komunikasi dan

Informatika WDP WDP WDP WDP WDP

42. 060 Kepolisian Negara RI WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP

43. 063 Badan Pengawasan Obat dan

Makanan WDP WTP-DPP WTP TMP WDP

44. 064 Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP-DPP

45. 065 Badan Koordinasi Penanaman

Modal WTP WTP WTP WTP WTP

46. 066 Badan Narkotika Nasional WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP-DPP

47. 067 Kementerian Pembangunan

Daerah Tertinggal WDP WDP WDP WTP-DPP WTP

48. 068 Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional WTP WDP WTP-DPP WTP WTP

49. 074 Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia WTP-DPP WTP WTP WTP WTP

50. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi

dan Geofisika WTP-DPP WTP WTP WTP WTP

51. 076 Komisi Pemilihan Umum TMP WDP WDP WDP WDP

52. 077 Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP

53. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP



2009 2010 2011 2012 2013

Transaksi Keuangan

54. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia WDP WTP WTP WDP WTP

55. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

56. 081 Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi WTP WTP WTP WDP WTP

57. 082 Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional WTP WTP WTP WDP WDP

58. 083 Badan Informasi Geopasial

(sebelumnya: Badan Koordinasi

Survei dan Pemetaan Nasional)

WTP WDP WTP WDP TMP

59. 084 Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WTP

60. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP WTP-DPP WDP WDP WTP

61. 086 Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP

62. 087 Arsip Nasional Republik

Indonesia WTP WTP WTP WTP WTP

63. 088 Badan Kepegawaian Negara WTP WTP WTP WTP WTP

64. 089 Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan WTP WTP WTP WTP WTP

65. 090 Kementerian Perdagangan WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP

66. 091 Kementerian Perumahan Rakyat WTP WTP WTP WDP WTP-DPP

67. 092 Kementerian Pemuda dan

Olahraga WTP WDP WDP WDP WDP

68. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP WTP WTP WTP

69. 095 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP

70. 100 Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP

71. 103 Badan Nasional Penanggulangan

Bencana TMP WDP WTP WTP WTP-DPP

72. 104 Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia

WTP WTP WTP WTP WDP

73. 105 Badan Penanggulangan Lumpur

Sidoarjo WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP WTP

74. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah 1) WTP WTP WTP WDP

75. 107 Badan SAR Nasional 1) WDP WTP-DPP WTP WTP

76. 108 Komisi Pengawas Persaingan

Usaha 1) WTP WDP WTP WTP

77. 109 Badan Pengembangan Wilayah

Suramadu 4) 4) WDP WDP WDP

78. 110 Ombudsman RI 4) 4) WTP WTP WTP

79. 111 Badan Nasional Pengelolaan

Perbatasan 4) 4) TMP WDP WDP

80. 112 Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam

5) 5) 5) TMP 7)



2009 2010 2011 2012 2013

81. 113 Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme 5) 5) 5) WDP WTP

82. 114 Sekretariat Kabinet 5) 5) 5) WTP WTP

83. 115 Badan Pengawas Pemilihan

Umum 5) 5) 5) WDP WDP

84. 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia 5) 5) 5) WDP WDP

85. 117 Lembaga Penyiaran Publik

Televisi Republik Indonesia 5) 5) 5) WDP WDP

86. 118 Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Sabang

5) 5) 5) TMP WDP

87. 999.01 Pengelolaan Utang WTP WTP WTP WTP-DPP 6)

88. 999.02 Pengelolaan Hibah WDP WDP WDP WTP-DPP 6)

89. 999.03 Investasi Pemerintah WTP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP 6)

90. 999.04 Penerusan Pinjaman TMP WDP WTP WTP 6)

91. 999.05 Transfer ke Daerah WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP 6)

92. 999.06 Belanja Subsidi dan Belanja Lain-

Lain WDP 2) 2) 2) 6)

93. 999.07 Belanja Subsidi 1) WDP WTP WTP-DPP 6)

94. 999.08 Belanja Lain-lain 1) WDP WTP-DPP WTP 6)

95. Bendahara Umum Negara 3) WDP WDP WDP WDP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

1) : Dibentuk Tahun 2010

2) : BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08

3) : Diberikan Opini mulai Tahun 2010

4) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011

5) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012

6) : Dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tidak diberikan opini

7) : Belum Selesai Diperiksa

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(AUDITED)

MEI 2014MEI 2014

(AUDITED)

REPUBLIK INDONESIA

MEI 2014

(Audited)

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2013 PEMERINTAH PUSAT

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

Kata Pengantar -iii-

KKKAAATTTAAA PPPEEENNNGGGAAANNNTTTAAARRR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2013 disampaikan terlebih dahulu kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP. LKPP Tahun 2013 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (Audited).

Sehubungan dengan LKPP Tahun 2013 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2013 adalah sebesar Rp1.438,89 triliun, atau 95,80 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2013. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp1.650,56 triliun, atau 95,62 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2013, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp211,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp237,40 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,72 triliun;

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp3.567,59 triliun dan Kewajiban sebesar Rp2.652,10 triliun, sehingga Ekuitas Dana Neto (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013 adalah sebesar 915,49 triliun;

3. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo awal kas sebelum koreksi per 1 Januari 2013 sebesar Rp71,58 triliun, koreksi saldo awal sebesar minus Rp309,30 miliar, dan penurunan Kas Negara selama TA 2013 sebesar Rp3,56 triliun, sehingga saldo Kas pada Kas Umum Negara (Kas pada Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp67,70 triliun;

4. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang cukup untuk memahami hal-hal yang termuat dalam lembar muka (face report) laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

LKPP Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2012, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II-SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.


Kata Pengantar -iv-

LKPP Tahun 2013 menginformasikan juga mengenai pelaksanaan Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Rekomendasi BPK atas Temuan Pemeriksaan LKPP Tahun 2012. Selain upaya-upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti temuan, dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan: 1. Peningkatan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga dan pengelola keuangan dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan antara lain melalui pencantuman kesanggupan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) oleh setiap Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Presiden dalam Kontrak Kinerja, dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara tahunan;

2. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui sosialisasi dan bimbingan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh K/L dan pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang sampai dengan akhir tahun 2013 telah mendidik/melatih 32.611 orang;

3. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP secara periodik. 4. Penyempurnaan aturan, sistem dan prosedur, antara lain yang terkait dengan penganggaran,

pelaksanaan APBN, termasuk kebijakan penyusutan Aset Tetap Pemerintah; 5. Penertiban aset-aset Pemerintah melalui inventarisasi dan penilaian terhadap Aset Tetap, penelusuran

Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan pengamanan Aset Tetap melalui pensertifikatan tanah;

6. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKKL khususnya untuk K/L yang masih mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

7. Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu Laporan Keuangan, sebagai compliance auditor, quality assurance, consultative management, dan early warning system.

Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, terutama para pengguna laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga kualitas LKPP semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


Indeks Isi -v -

IIINNNDDDEEEKKKSSS IIISSSIII

KATA PENGANTAR............................................................................................................................................. iii

INDEKS ISI .......................................................................................................................................................... v

INDEKS TABEL ................................................................................................................................................... vi

INDEKS GRAFIK ................................................................................................................................................. vii

INDEKS DAFTAR ................................................................................................................................................ ix

INDEKS SINGKATAN ...................................................................................................................................... x

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ............................................................................................ xiii

RINGKASAN ........................................................................................................................................................ 2

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB................................................................................................................... 6

I. LAPORAN REALISASI APBN ....................................................................................................................... 8

II. NERACA ........................................................................................................................................................ 11

III. LAPORAN ARUS KAS ................................................................................................................................... 15

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .................................................................................................... 18

A. PENJELASAN UMUM ............................................................................................................................. 18

A.1. DASAR HUKUM ............................................................................................................................ 18

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO......................................................... 18

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ............................................................. 46

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ............................................................................................................. 50

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN ............................................................. 65

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN ................................................................... 65

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN............................................................... 66

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA ..................................................................................................... 90

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA .............................................................................................. 100

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM ......................................................................................... 100

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA .............................................................................................. 101

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA .................................................................................................... 175

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS ........................................................................ 195

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS ................................................................................................. 195

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS ......................................................................... 199

DAFTAR ................................................................................................................................................................ 219


Indeks Tabel -vi-

IIINNNDDDEEEKKKSSS TTTAAABBBEEELLL

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2013 19 2. Ringkasan Realisasi Anggaran TA 2012, APBN 2013 dan APBNP 2013 3. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2013 4. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2009 2013 5. Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja 2009-2013 6. Perkembangan Belanja Negara tahun 2009-2013 7. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2009-2013 8. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2012 dan TA 2011 9. Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak 10. Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai 11. Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes 12. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing 13. Saldo Anggaran Lebih TA 2013 dan TA 2012 14. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2013 dan 2012 15. Seri SPN yang diterbitkan tahun 2013 16. Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2013 17. Realisasi pelaksanaan Debtswitching tahun 2013 18. Rincian pelaksanaan Debtswitching tahun 2013 19. Transaksi Buyback tahun 2013 20. Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2013 21. Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2013 22. Data Outstanding ORI per 31 Desember 2013 23. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2013 24. Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2013 25. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2013 26. Struktur Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2013 27. Struktur Outstanding SBSN seri PBS per 31 Desember 2013 28. Struktur Outstanding SBSN seri SR per 31 Desember 2013 29. Struktur Outstanding SBSN seri SPN-S 31 Desember 2013 30. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013 31. Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013 32. Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2013 33. SBN Neto Tahun 2013

20

29

30

38

42

45

72

107

108

167

167

168

175

466

466

467

467

468

470

470

472

473

474

476

476

477

479

479

480

481

483

484


Indeks Grafik - vii -

IIINNNDDDEEEKKKSSS GGGRRRAAAFFFIIIKKK

1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2009 2013 22

2. Tren PDB Harga Berlaku tahun 2013 23

3. Struktur PDB Menurut Pengeluaran tahun 2012 dan 2013

4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 dan 2013

24

24

5. Perkembangan PDB Per Kapita tahun 2009-2013 25

6. Tren Laju Inflasi Bulanan (m-t-m) selama Tahun 2013 26

7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2012-2013 26

8. Perkembangan Ekspor tahun 2012 dan 2013 27

9. Perkembangan Impor tahun 2012 dan 2013 27

10. Cadangan Devisa Triwulanan 2012-2013 27

11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013 28

12. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2013 30

13. Pagu Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013

14. Persentase Capaian Penerimaan Perpajakan Tahun 2009-2013

15. Tax Ratio Indonesia 2009-2013

31

31

31

16. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2009-2013 32

17. Persentase Capaian PNBP Tahun 2009-2013

18. Komposisi PNBP Tahun 2013

32

33

19. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 37

20. Tren Belanja Pemerintah Pusat Bulanan TA 2013 dan TA 2012 39

21. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2013 39

22. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2013 40

23. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2013 40

24. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2013 41

25. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2013 41

26. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2013 41

27. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2013 42

28. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2013 43

29. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2013 43

30. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2009-2013 44

31. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2009-2013 45

32. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2009 - 2013 65

33. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2009 - 2013 66


Indeks Grafik - viii -

34. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 66

35. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

TA 2012

72

36. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2013 73

37. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2013 73

38. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2013 79

39. Komposisi Pendapatan BLU TA 2013 92

40. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2013 92

41. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2009 Tahun 2013 100

42. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 184

43. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas 198

44. Struktur Outstanding ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2013 471

45. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2013 472

46. Struktur Outstanding ORI per 31 Desember 2013 473

47. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2013 473

48. Struktur Outstanding VR per 31 Desember 2013 474

49. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2013 474

50. Struktur Outstanding SPN per 31 Desember 2013

51. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2013

475

475

52. Struktur Outstanding SUP per 31 Desember 2013 476

53. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2013 476

54. Struktur Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2013

55. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2013

477

477

56. Struktur Outstanding SBSN seri PBS per 31 Desember 2013 478

57. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2013 478

58. Struktur Outstanding SBSN seri SR per 31 Desember 2013 479

59. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2013 479

60. Struktur Outstanding SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013 480

61. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2013

62. Struktur Outstanding SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013

63. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2013

480

481

481

64. Struktur Outstanding SBN Valas per 31 Desember 2013

65. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2013

482

482

66. Struktur Outstanding SBN Rupiah per 31 Desember 2013 483


Indeks Singkatan -ix-

IIINNNDDDEEEKKKSSS DDDAAAFFFTTTAAARRR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2013 dan 2012 219 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon I TA 2013 235 3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 4. Suspen Belanja Pemerintah Pusat TA 2013 5. Persetujuan Multi Years Contract (Kontrak Tahun Jamak) 6. Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA 7. Realisasi Penerbitan SABA BA 999.08 Pengelola Lain-lain TA 2013

250 302 306 307 310

8. Rekening Khusus per 31 Desember 2013 318 9. Saldo Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 31 Desember 2013 319 10. Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2013 dan 2012 320 11. Kas pada K/L dan BUN per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 326 12. Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 328 13. Piutang Pajak per 31 Desember 2013 329 14. Piutang PNBP per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 334 15. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi 335 16. Aset Kredit Eks BPPN 336 17. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 339 18. Persediaan per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 340 19. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2013 342 20. Daftar BPYBDS pada BUMN per 31 Desember 2013 348 21. Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

per 31 Desember 2013 349

22. Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2013 351 23. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember

2013 352

24. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2013 353 25. Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2013 357 26. Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2013 369 27. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 370 28. Aset KKKS per 31 Desember 2013 372 29. Aset Eks BPPN per 31 Desember 2013 379 30. Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 381 31. Aset PT PPA per 31 Desember 2013 383 32. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 385 33. Utang Bunga Surat Berharga Negara per 31 Desember 2013 387 34. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara per 31 Desember 2013 390 35. Surat Berharga Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2013 392 36. Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2013 393 37. Ikhtisar laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2013 38. Penyesuaian Perhitungan Penyusutan

396 398

39. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2013 401 40. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan per 31 Desember 2013 407 41. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2012 411 42. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 413 43. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2012 463


Indeks Singkatan -xi-

IIINNNDDDEEEKKKSSS SSSIIINNNGGGKKKAAATTTAAANNN APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBM : Bahan Bakar Minyak BDL : Bank Dalam Likuidasi BEJ : Bursa Efek Jakarta BHMN : Badan Hukum Milik Negara BI : Bank Indonesia BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLU BMN BNP2TKI

: : :

Badan Layanan Umum Barang Milik Negara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BPMIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BPHTB BPIH

: :

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPJT : Badan Pengatur Jalan Tol BPK : Badan Pemeriksa Keuangan BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPYBDS : Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya BRR BUJT

: :

Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Badan Usaha Jalan Tol

BULOG : Badan Urusan Logistik BUMD : Badan Usaha Milik Daerah BUMN : Badan Usaha Milik Negara BUN : Bendahara Umum Negara CBN CAR

: :

Cadangan Benih Nasional Capital Adequate Ratio

CBP : Cadangan Beras Pemerintah CFO : Chief Financial Officer CGI CICR

: :

Consultative Group on Indonesia Consolidated Interest Coverage Ratio

COO : Chief Operating Officer CPI : Consumer Price Index DAK : Dana Alokasi Khusus DAU : Dana Alokasi Umum DAU : Dana Abadi Umat DBH DEP

: :

Dana Bagi Hasil Dana Ekonomi Produktif

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJA : Direktorat Jenderal Anggaran DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJP : Direktorat Jenderal Pajak DJPBN DMO DNS DPM DPPN

: : : :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Domestic Market Obligation Debt for Nature Swap Dana Penguatan Modal Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

DPR DSCR

: :

Dewan Perwakilan Rakyat Debt Service Coverage Ratio



DTP : Ditanggung Pemerintah EDI : Electronic Data Interchange GBHN GIZ-ProFI GIZ-GGPAS

: : :

Garis-Garis Besar Haluan Negara Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit Promotion of Small Financial Institutions Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit Good Governance in Population Administration Systems

HTI : Hutan Tanaman Industri INDRA ITPT JPY

: : :

Indonesian Debt Restructuring Agency Industri Tekstil dan Produksi Tekstil Japanese Yen

KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama K/L : Kementerian Negara/Lembaga KMK : Keputusan Menteri Keuangan KONI KPK

: :

Komite Olahraga Nasional Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi

KPPN KPRSH KPS

: : :

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat Kontraktor Production Sharing

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat KU : Kiriman Uang KUHR : Kredit Usaha Hutan Rakyat KUMK : Kredit Usaha Mikro dan Kecil KUN : Kas Umum Negara KUT : Kredit Usaha Tani LAK : Laporan Arus Kas LBMN : Laporan Barang Milik Negara LDKP : Lembaga Dana Kredit Pedesaan LDR : Loan to Deposit Ratio LKBUN : Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara LKKL : Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga LKP : Lembaga Keuangan Pelaksana LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LNSI : Lembaga Non Struktural/Independen LRA : Laporan Realisasi Anggaran MPN : Modul Penerimaan Negara MP3 : Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak NAD : Nanggroe Aceh Darussalam NPL ORI PBS

: : :

Non-Performing Loan Obligasi Ritel Indonesia Project Based Sukuk

PDB : Pendapatan Domestik Bruto PFK : Perhitungan Fihak Ketiga PIP PIR PJPK

: : :

Pusat Investasi Pemerintah Perusahaan Inti Rakyat Penanggung Jawab Proyek Kerja sama

PMA : Penanaman Modal Asing PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri PMK : Peraturan Menteri Keuangan PMN : Penyertaan Modal Negara PNBP PPAP

: :

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

PPh : Pajak Penghasilan PPN : Pajak Pertambahan Nilai PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah PSL : Past Service Liability



PSO : Public Service Obligation PT PPA : PT Perusahaan Pengelolaan Aset RANTF : Recovery of Aceh Nias Trust Fund RDI : Rekening Dana Investasi RPD : Rekening Pembangunan Daerah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPL RTGS SAA

: : :

Rekening Pemerintah Lainnya Real Time Gross Settlement Separate Arrangement Agreement

SA-BUN : Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara SAI : Sistem Akuntansi Instansi SAKUN : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara SAL : Saldo Anggaran Lebih SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAU : Sistem Akuntansi Umum SBN : Surat Berharga Negara SBSN : Surat Berharga Syariah Negara SDA : Sumber Daya Alam SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia SiAP : Sistem Akuntansi Pusat SIBOR : Singapore Interbank Offered Rate SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPLB : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar SPKPBM : Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk SLA SNI

: :

Subsidiary Loan Agreement Standar Nasional Indonesia

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPN : Surat Perbendaharaan Negara SP3 SPU

: :

Surat Perintah Pengesahan Pembukuan Sarana Pengembangan Usaha

SUN SWIFT

: :

Surat Utang Negara Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

TA : Tahun Anggaran TGR : Tuntutan Ganti Rugi THT : Tabungan Hari Tua TP : Tim Pemberesan Aset TPA : Tagihan Penjualan Angsuran TSA : Treasury Single Account TSP USAID

: :

Tempat Simpan Pinjam United State Agency for International Development

USD UPP UP3

: : :

United State Dolar Unit Pelaksana Proyek Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah

USP : Usaha Simpan Pinjam UP/TUP : Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xi-

IIINNNDDDEEEKKKSSS CCCAAATTTAAATTTAAANNN AAATTTAAASSS LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN

LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Halaman Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 66 Catatan B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan 67 Catatan B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri 67 Catatan B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional 67 Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 68 Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 68 Catatan B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 69 Catatan B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 69 Catatan B.2.1.2.4 Pendapatan BLU 70 Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah 70 Belanja Negara Catatan B.2.2 Belanja Negara 71 Catatan B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat 71 Catatan B.2.2.1.1 Belanja Pegawai 73 Catatan B.2.2.1.2 Belanja Barang 74 Catatan B.2.2.1.3 Belanja Modal 75 Catatan B.2.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang 75 Catatan B.2.2.1.5 Subsidi 76 Catatan B.2.2.1.6 Belanja Hibah 77 Catatan B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial 77 Catatan B.2.2.1.8 Belanja Lain-lain 78 Catatan B.2.2.2 Transfer ke Daerah 78 Catatan B.2.2.2.1 Dana Perimbangan 79 Catatan B.2.2.2.1.1 Dana Bagi Hasil 80 Catatan B.2.2.2.1.2 Dana Alokasi Umum 80 Catatan B.2.2.2.1.3 Dana Alokasi Khusus 80 Catatan B.2.2.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 81 Catatan B.2.2.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 81 Catatan B.2.2.2.2.2 Dana Penyesuaian 81 Catatan B.2.2.3 Suspen 82 Surplus (Defisit) Anggaran Catatan B.2.3 Defisit Anggaran 83 Pembiayaan Catatan B.2.4 Pembiayaan 83 Catatan B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) 83 Catatan B.2.4.1.1 Penggunaan SAL 83 Catatan B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 84 Catatan B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi 84 Catatan B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto) 85 Catatan B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri 85 Catatan B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah 86 Catatan B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan 8


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xii-

Catatan B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 87 Catatan B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 87 Catatan B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri 87 Catatan B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Program 87 Catatan B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Proyek 88 Catatan B.2.4.2.2 Penerusan Pinjaman 89 Catatan B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 89 SiLPA (SiKPA) Catatan B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA (SiKPA) 89 CATATAN PENTING LAINNYA Catatan B.3 Catatan Penting Lainnya 90 NERACA ASET Aset Lancar Catatan C.2.1 Rekening Kas BUN di BI 101 Catatan C.2.2 Rekening Pemerintah Lainnya 102 Catatan C.2.3 Rekening Kas di KPPN 103 Catatan C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran 103 Catatan C.2.5 Kas di Bendahara Penerimaan 103 Catatan C.2.6 Kas Lainnya dan Setara Kas 104 Catatan C.2.7 Kas Pada BLU 104 Catatan C.2.8 Uang Muka dari Rekening BUN 105 Catatan C.2.9 Investasi Jangka Pendek 106 Catatan C.2.10 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja 106 Catatan C.2.11 Piutang Pajak 106 Catatan C.2.12 Piutang Bukan Pajak 109 Catatan C.2.13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 118 Catatan C.2.14 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 118 Catatan C.2.15 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman 118 Catatan C.2.16 Piutang dari Kegiatan BLU 120 Catatan C.2.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang 120 Catatan C.2.18 Persediaan

Investasi Jangka Panjang 121

Catatan C.2.19 Dana Bergulir 123 Catatan C.2.20 Dana Bergulir Diragukan Tertagih 124 Catatan C.2.21 Investasi Non Permanen Lainnya 125 Catatan C.2.22 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya 126 Catatan C.2.23 Investasi Permanen PMN 126 Catatan C.2.24 Investasi Permanen BLU 131 Catatan Catatan

C.2.25 C.2.26

Investasi Permanen Lainnya Aset Tetap

132 134

Catatan C.2.27 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 135 Catatan C.2.28 Piutang Jangka Panjang 136 Catatan C.2.29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang 138 Catatan C.2.30 Aset Lainnya 139 Catatan C.2.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Aset Lainnya 153 Catatan C.2.32 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 153


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiii-

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Catatan C.2.33 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 154 Catatan C.2.34 Utang Kepada Pihak Ketiga 154 Catatan C.2.35 Utang Biaya Pinjaman 157 Catatan C.2.36 Utang Subsidi 157 Catatan C.2.37 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 158 Catatan C.2.38 Utang SBN Jangka Pendek 160 Catatan C.2.39 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 160 Catatan C.2.40 Pendapatan Diterima di Muka 160 Catatan C.2.41 Utang Jangka Pendek Lainnya 161 Kewajiban Jangka Panjang Catatan C.2.42 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 161 Catatan C.2.43 Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri 161 Catatan C.2.44 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 163 Catatan C.2.45 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya 164 Catatan C.2.46 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan 166 Catatan C.2.47 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya 166 EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Catatan C.2.48 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian 167 Catatan C.2.49 SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian 170 Catatan C.2.50 Cadangan Piutang 171 Catatan C.2.51 Cadangan Persediaan 171 Catatan C.2.52 Pendapatan yang Ditangguhkan 171 Catatan C.2.53 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 172 Catatan C.2.54 Selisih Kurs Bagian Lancar 172 Catatan C.2.55 Dana Lancar Lainnya 173 Catatan C.2.56 Barang/Jasa yang Harus Diterima 173 Catatan C.2.57 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan 173 Ekuitas Dana Investasi Catatan C.2.58 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 173 Catatan C.2.59 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 173 Catatan C.2.60 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 173 Catatan C.2.61 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 174 Catatan C.2.62 Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang 174 CATATAN PENTING LAINNYA Catatan C.3 Catatan Penting Lainnya 175 LAPORAN ARUS KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Catatan D.2.1 Penerimaan Perpajakan 200 Catatan D.2.1.1 Pajak Penghasilan 200 Catatan D.2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 201 Catatan D.2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan 201 Catatan D.2.1.4 Cukai 201


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv-

Catatan D.2.1.5 Pajak Lainnya 202 Catatan D.2.1.6 Pajak Perdagangan Internasional 202 Catatan D.2.2 PNBP 203 Catatan D.2.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 203 Catatan D.2.2.2 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 203 Catatan D.2.2.3 Penerimaan PNBP Lainnya 203 Catatan D.2.2.4 Penerimaan BLU 204 Catatan D.2.3 Penerimaan Hibah 204 Catatan D.2.4 Belanja Pegawai 205 Catatan D.2.5 Belanja Barang 205 Catatan D.2.6 Belanja Pembayaran Bunga Utang 205 Catatan D.2.7 Subsidi 206 Catatan D.2.8 Belanja Hibah 207 Catatan D.2.9 Bantuan Sosial 207 Catatan D.2.10 Belanja Lain-Lain 207 Catatan D.2.11 Dana Bagi Hasil Pajak 208 Catatan D.2.12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 208 Catatan D.2.13 Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau 208 Catatan D.2.14 Dana Alokasi Umum 208 Catatan D.2.15 Dana Alokasi Khusus 209 Catatan D.2.16 Dana Otonomi Khusus 209 Catatan D.2.17 Dana Penyesuaian 209 Catatan D.2.18 Dana Keistimewaan DIY 209 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Catatan D.2.19 Penjualan Aset 210 Catatan D.2.20 Belanja Modal 210

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan D.2.21 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 211 Catatan D.2.22 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 212 Catatan D.2.23 Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman 213 Catatan D.2.24 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 213 Catatan D.2.25 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 214 Catatan D.2.26 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah 214 Catatan D.2.27 Penerusan Pinjaman (RDI/RPD) 214 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Catatan D.2.28 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 215 Catatan D.2.29 Kiriman Uang 215 Catatan D.2.30 Transito 216 Catatan D.2.31 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening 217


Indeks Singkatan -x-

IIINNNDDDEEEKKKSSS SSSIIINNNGGGKKKAAATTTAAANNN APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BBM : Bahan Bakar Minyak BDL : Bank Dalam Likuidasi BEJ : Bursa Efek Jakarta BHMN : Badan Hukum Milik Negara BI : Bank Indonesia BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLU BMN BNP2TKI

: : :

Badan Layanan Umum Barang Milik Negara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BPMIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BPHTB BPIH

: :

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPJT : Badan Pengatur Jalan Tol BPK : Badan Pemeriksa Keuangan BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPYBDS : Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya BRR BUJT

: :

Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Badan Usaha Jalan Tol

BULOG : Badan Urusan Logistik BUMD : Badan Usaha Milik Daerah BUMN : Badan Usaha Milik Negara BUN : Bendahara Umum Negara CBN CAR

: :

Cadangan Benih Nasional Capital Adequate Ratio

CBP : Cadangan Beras Pemerintah CFO : Chief Financial Officer CGI CICR

: :

Consultative Group on Indonesia Consolidated Interest Coverage Ratio

COO : Chief Operating Officer CPI : Consumer Price Index DAK : Dana Alokasi Khusus DAU : Dana Alokasi Umum DAU : Dana Abadi Umat DBH DEP

: :

Dana Bagi Hasil Dana Ekonomi Produktif

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJA : Direktorat Jenderal Anggaran DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJP : Direktorat Jenderal Pajak DJPBN DMO DNS DPM DPPN

: : : :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Domestic Market Obligation Debt for Nature Swap Dana Penguatan Modal Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

DPR DSCR

: :

Dewan Perwakilan Rakyat Debt Service Coverage Ratio



DTP : Ditanggung Pemerintah EDI : Electronic Data Interchange GBHN GIZ-ProFI GIZ-GGPAS

: : :

Garis-Garis Besar Haluan Negara Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit Promotion of Small Financial Institutions Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit Good Governance in Population Administration Systems

HTI : Hutan Tanaman Industri INDRA ITPT JPY

: : :

Indonesian Debt Restructuring Agency Industri Tekstil dan Produksi Tekstil Japanese Yen

KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama K/L : Kementerian Negara/Lembaga KMK : Keputusan Menteri Keuangan KONI KPK

: :

Komite Olahraga Nasional Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi

KPPN KPRSH KPS

: : :

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat Kontraktor Production Sharing

KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat KU : Kiriman Uang KUHR : Kredit Usaha Hutan Rakyat KUMK : Kredit Usaha Mikro dan Kecil KUN : Kas Umum Negara KUT : Kredit Usaha Tani LAK : Laporan Arus Kas LBMN : Laporan Barang Milik Negara LDKP : Lembaga Dana Kredit Pedesaan LDR : Loan to Deposit Ratio LKBUN : Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara LKKL : Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga LKP : Lembaga Keuangan Pelaksana LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LNSI : Lembaga Non Struktural/Independen LRA : Laporan Realisasi Anggaran MPN : Modul Penerimaan Negara MP3 : Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak NAD : Nanggroe Aceh Darussalam NPL ORI PBS

: : :

Non-Performing Loan Obligasi Ritel Indonesia Project Based Sukuk

PDB : Pendapatan Domestik Bruto PFK : Perhitungan Fihak Ketiga PIP PIR PJPK

: : :

Pusat Investasi Pemerintah Perusahaan Inti Rakyat Penanggung Jawab Proyek Kerja sama

PMA : Penanaman Modal Asing PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri PMK : Peraturan Menteri Keuangan PMN : Penyertaan Modal Negara PNBP PPAP

: :

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

PPh : Pajak Penghasilan PPN : Pajak Pertambahan Nilai PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah PSL : Past Service Liability


Indeks Singkatan -xii-

PSO : Public Service Obligation PT PPA : PT Perusahaan Pengelolaan Aset RANTF : Recovery of Aceh Nias Trust Fund RDI : Rekening Dana Investasi RPD : Rekening Pembangunan Daerah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPL RTGS SAA

: : :

Rekening Pemerintah Lainnya Real Time Gross Settlement Separate Arrangement Agreement

SA-BUN : Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara SAI : Sistem Akuntansi Instansi SAKUN : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara SAL : Saldo Anggaran Lebih SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SAU : Sistem Akuntansi Umum SBN : Surat Berharga Negara SBSN : Surat Berharga Syariah Negara SDA : Sumber Daya Alam SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia SiAP : Sistem Akuntansi Pusat SIBOR : Singapore Interbank Offered Rate SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPLB : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar SPKPBM : Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk SLA SNI

: :

Subsidiary Loan Agreement Standar Nasional Indonesia

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPN : Surat Perbendaharaan Negara SP3 SPU

: :

Surat Perintah Pengesahan Pembukuan Sarana Pengembangan Usaha

SUN SWIFT

: :

Surat Utang Negara Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

TA : Tahun Anggaran TGR : Tuntutan Ganti Rugi THT : Tabungan Hari Tua TP : Tim Pemberesan Aset TPA : Tagihan Penjualan Angsuran TSA : Treasury Single Account TSP USAID

: :

Tempat Simpan Pinjam United State Agency for International Development

USD UPP UP3

: : :

United State Dolar Unit Pelaksana Proyek Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah

USP : Usaha Simpan Pinjam UP/TUP : Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiii-

IIINNNDDDEEEKKKSSS CCCAAATTTAAATTTAAANNN AAATTTAAASSS LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN

LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Halaman Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 66 Catatan B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan 67 Catatan B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri 67 Catatan B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional 67 Catatan B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak 68 Catatan B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 68 Catatan B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 69 Catatan B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 69 Catatan B.2.1.2.4 Pendapatan BLU 70 Catatan B.2.1.3 Penerimaan Hibah 70 Belanja Negara Catatan B.2.2 Belanja Negara 71 Catatan B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat 71 Catatan B.2.2.1.1 Belanja Pegawai 73 Catatan B.2.2.1.2 Belanja Barang 74 Catatan B.2.2.1.3 Belanja Modal 75 Catatan B.2.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang 75 Catatan B.2.2.1.5 Subsidi 76 Catatan B.2.2.1.6 Belanja Hibah 77 Catatan B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial 77 Catatan B.2.2.1.8 Belanja Lain-lain 78 Catatan B.2.2.2 Transfer ke Daerah 78 Catatan B.2.2.2.1 Dana Perimbangan 79 Catatan B.2.2.2.1.1 Dana Bagi Hasil 80 Catatan B.2.2.2.1.2 Dana Alokasi Umum 80 Catatan B.2.2.2.1.3 Dana Alokasi Khusus 80 Catatan B.2.2.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 81 Catatan B.2.2.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 81 Catatan B.2.2.2.2.2 Dana Penyesuaian 81 Catatan B.2.2.3 Suspen 82 Surplus (Defisit) Anggaran Catatan B.2.3 Defisit Anggaran 83 Pembiayaan Catatan B.2.4 Pembiayaan 83 Catatan B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) 83 Catatan B.2.4.1.1 Penggunaan SAL 83 Catatan B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 84 Catatan B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi 84 Catatan B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto) 85 Catatan B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri 85 Catatan B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah 86 Catatan B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan 8


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xiv-

Catatan B.2.4.1.8 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 87 Catatan B.2.4.2 Pembiayaan Luar Negeri (Neto) 87 Catatan B.2.4.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri 87 Catatan B.2.4.2.1.1 Penarikan Pinjaman Program 87 Catatan B.2.4.2.1.2 Penarikan Pinjaman Proyek 88 Catatan B.2.4.2.2 Penerusan Pinjaman 89 Catatan B.2.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 89 SiLPA (SiKPA) Catatan B.2.5 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran SiLPA (SiKPA) 89 CATATAN PENTING LAINNYA Catatan B.3 Catatan Penting Lainnya 90 NERACA ASET Aset Lancar Catatan C.2.1 Rekening Kas BUN di BI 101 Catatan C.2.2 Rekening Pemerintah Lainnya 102 Catatan C.2.3 Rekening Kas di KPPN 103 Catatan C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran 103 Catatan C.2.5 Kas di Bendahara Penerimaan 103 Catatan C.2.6 Kas Lainnya dan Setara Kas 104 Catatan C.2.7 Kas Pada BLU 104 Catatan C.2.8 Uang Muka dari Rekening BUN 105 Catatan C.2.9 Investasi Jangka Pendek 106 Catatan C.2.10 Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja 106 Catatan C.2.11 Piutang Pajak 106 Catatan C.2.12 Piutang Bukan Pajak 109 Catatan C.2.13 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 118 Catatan C.2.14 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 118 Catatan C.2.15 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman 118 Catatan C.2.16 Piutang dari Kegiatan BLU 120 Catatan C.2.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang 120 Catatan C.2.18 Persediaan

Investasi Jangka Panjang 121

Catatan C.2.19 Dana Bergulir 123 Catatan C.2.20 Dana Bergulir Diragukan Tertagih 124 Catatan C.2.21 Investasi Non Permanen Lainnya 125 Catatan C.2.22 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya 126 Catatan C.2.23 Investasi Permanen PMN 126 Catatan C.2.24 Investasi Permanen BLU 131 Catatan Catatan

C.2.25 C.2.26

Investasi Permanen Lainnya Aset Tetap

132 134

Catatan C.2.27 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 135 Catatan C.2.28 Piutang Jangka Panjang 136 Catatan C.2.29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang 138 Catatan C.2.30 Aset Lainnya 139 Catatan C.2.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Aset Lainnya 153 Catatan C.2.32 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 153


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xv-

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Catatan C.2.33 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 154 Catatan C.2.34 Utang Kepada Pihak Ketiga 154 Catatan C.2.35 Utang Biaya Pinjaman 157 Catatan C.2.36 Utang Subsidi 157 Catatan C.2.37 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 158 Catatan C.2.38 Utang SBN Jangka Pendek 160 Catatan C.2.39 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 160 Catatan C.2.40 Pendapatan Diterima di Muka 160 Catatan C.2.41 Utang Jangka Pendek Lainnya 161 Kewajiban Jangka Panjang Catatan C.2.42 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 161 Catatan C.2.43 Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri 161 Catatan C.2.44 Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 163 Catatan C.2.45 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya 164 Catatan C.2.46 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan 166 Catatan C.2.47 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya 166 EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Catatan C.2.48 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian 167 Catatan C.2.49 SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian 170 Catatan C.2.50 Cadangan Piutang 171 Catatan C.2.51 Cadangan Persediaan 171 Catatan C.2.52 Pendapatan yang Ditangguhkan 171 Catatan C.2.53 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 172 Catatan C.2.54 Selisih Kurs Bagian Lancar 172 Catatan C.2.55 Dana Lancar Lainnya 173 Catatan C.2.56 Barang/Jasa yang Harus Diterima 173 Catatan C.2.57 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan 173 Ekuitas Dana Investasi Catatan C.2.58 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 173 Catatan C.2.59 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 173 Catatan C.2.60 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 173 Catatan C.2.61 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 174 Catatan C.2.62 Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang 174 CATATAN PENTING LAINNYA Catatan C.3 Catatan Penting Lainnya 175 LAPORAN ARUS KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Catatan D.2.1 Penerimaan Perpajakan 200 Catatan D.2.1.1 Pajak Penghasilan 200 Catatan D.2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 201 Catatan D.2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan 201 Catatan D.2.1.4 Cukai 201


Indeks Catatan atas Laporan Keuangan -xvi-

Catatan D.2.1.5 Pajak Lainnya 202 Catatan D.2.1.6 Pajak Perdagangan Internasional 202 Catatan D.2.2 PNBP 203 Catatan D.2.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam 203 Catatan D.2.2.2 Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 203 Catatan D.2.2.3 Penerimaan PNBP Lainnya 203 Catatan D.2.2.4 Penerimaan BLU 204 Catatan D.2.3 Penerimaan Hibah 204 Catatan D.2.4 Belanja Pegawai 205 Catatan D.2.5 Belanja Barang 205 Catatan D.2.6 Belanja Pembayaran Bunga Utang 205 Catatan D.2.7 Subsidi 206 Catatan D.2.8 Belanja Hibah 207 Catatan D.2.9 Bantuan Sosial 207 Catatan D.2.10 Belanja Lain-Lain 207 Catatan D.2.11 Dana Bagi Hasil Pajak 208 Catatan D.2.12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 208 Catatan D.2.13 Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau 208 Catatan D.2.14 Dana Alokasi Umum 208 Catatan D.2.15 Dana Alokasi Khusus 209 Catatan D.2.16 Dana Otonomi Khusus 209 Catatan D.2.17 Dana Penyesuaian 209 Catatan D.2.18 Dana Keistimewaan DIY 209 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Catatan D.2.19 Penjualan Aset 210 Catatan D.2.20 Belanja Modal 210

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Catatan D.2.21 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 211 Catatan D.2.22 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri 212 Catatan D.2.23 Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman 213 Catatan D.2.24 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 213 Catatan D.2.25 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 214 Catatan D.2.26 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah 214 Catatan D.2.27 Penerusan Pinjaman (RDI/RPD) 214 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Catatan D.2.28 Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 215 Catatan D.2.29 Kiriman Uang 215 Catatan D.2.30 Transito 216 Catatan D.2.31 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening 217

REPUBLIK INDONESIA

RRRIIINNNGGGKKKAAASSSAAANNN


Ringkasan -2-

RRRIIINNNGGGKKKAAASSSAAANNN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2013, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2013 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2013 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.438,89 triliun atau 95,80 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650,56 triliun atau 95,62 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137,16 triliun atau 95,01 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp513,26 triliun atau 96,96 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2013 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp140,40 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2013 sebesar Rp211,67 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2013 adalah sebesar Rp237,39 triliun atau 105,89 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,72 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian

TA 2013 (Unaudited) TA 2012 (Audited)

Anggaran (UU No.

15/2013) Realisasi

% Realisasi thd Anggaran

Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

1.502,0 1.438,89 95,80 1.338,11

Belanja Negara 1.726,19 1.650,56 95,62 1.491,41 Belanja Pemerintah Pusat 1.196,83 1.137,16 95,01 1.010,56 Transfer ke Daerah 529,36 513,26 96,96 480,65 Suspen Belanja Negara 0,14 0,20

Surplus (Defisit) Anggaran (224,19) (211,67) 94,42 (153,30) Pembiayaan Neto 224,19 237,39 105,89 175,16 SiLPA (SiKPA) 25,72 21,86


Ringkasan -3-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013.

Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.567,59triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp252,74 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.183,17 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.709,86 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,90 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp418,92 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.652,10 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp368,09 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.284,01 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp915,49 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp113,36 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.028,85 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian 31 Desember 2013

(Unaudited) 31 Desember 2012

(Audited) Aset 3.567,59 3.432,98

Aset Lancar 252,74 241,31 Investasi Jangka Panjang 1.183,17 932,41 Aset Tetap 1.709,86 1.895,50 Piutang Jangka Panjang 2,90 4,67 Aset Lainnya 418,92 359,09

Kewajiban 2.652,10 2.156,89 Kewajiban Jangka Pendek 368,09 266,14 Kewajiban Jangka Panjang 2.284,01 1.890,75

Ekuitas Dana Neto 915,49 1.276,10 Ekuitas Dana Lancar (113,36) (23,58) Ekuitas Dana Investasi 1.028,85 1.299,68

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2013 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp71,58 riliun, sedangkan pada awal tahun 2013 terjadi koreksi kurang sebesar minus Rp309,30miliar, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2013 menjadi Rp71,27 triliun.

Selama TA 2013 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp31,32 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp180,36 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp237,39 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,11 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp30 triliun, dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,61 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 menjadi Rp67,70 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp9,99 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran


Ringkasan -4-

sebesar Rp0,34 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,22 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,24triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,70 triliun. Selama tahun 2013 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp1,18 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp83,40 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian TA 2013

(Unaudited) TA 2012 (Audited)

Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung 71,58 107,84 Koreksi Saldo Awal (0,31) 0,31 Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi

71,27 108,15

Kenaikan (Penurunan) Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (31,32) (8,87) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (180,36) (144,43) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan 237,39 175,16 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (0,11) (1,50) Pengunaan SAL (30) (56,17) Penyesuaian Pembukuan 0,61 (0,76)

Kenaikan (Penurunan) Kas (3,56) (36,57) Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung 67,70 71,58

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

REPUBLIK INDONESIA

PPPEEERRRNNNYYYAAATTTAAAAAANNN TTTAAANNNGGGGGGUUUNNNGGG JJJAAAWWWAAABBB

REPUBLIK INDONESIA

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN RRREEEAAALLLIIISSSAAASSSIII AAAPPPBBBNNN (((AAAUUUDDDIIITTTEEEDDD)))


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -8-

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)

Uraian Catatan

TA 2013 (Audited) TA 2012 (Audited)

Anggaran Realisasi

% Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

A. Pendapatan Negara dan Hibah B.2.1 I. Penerimaan Perpajakan B.2.1.1 1.148.364.681.288.000 1.077.306.679.558.272 93,81 980.518.133.319.319

1. Pajak Dalam Negeri B.2.1.1.1 1.099.943.585.138.000 1.029.850.063.303.271 93,63 930.861.839.509.438 2. Pajak Perdagangan Internasional B.2.1.1.2 48.421.096.150.000 47.456.616.255.001 98,01 49.656.293.809.881

II. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.2 349.156.712.456.000 354.751.889.117.468 101,60 351.804.746.666.862 1. Penerimaan Sumber Daya Alam B.2.1.2.1 203.730.029.745.000 226.406.189.261.540 111,13 225.843.973.463.751 2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN B.2.1.2.2 36.456.490.000.000 34.025.604.050.274 93,33 30.797.972.717.670 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya B.2.1.2.3 85.471.466.267.000 69.671.855.890.502 81,51 73.458.504.524.407 4. Pendapatan BLU B.2.1.2.4 23.498.726.444.000 24.648.239.915.152 104,89 21.704.295.961.034

III. Penerimaan Hibah B.2.1.3 4.483.631.249.000 6.832.500.887.004 152,39 5.786.749.186.777 Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) 1.502.005.024.993.000 1.438.891.069.562.744 95,80 1.338.109.629.172.958

B. Belanja Negara B.2.2 I. Belanja Pemerintah Pusat B.2.2.1 1.196.828.378.290.000 1.137.162.887.298.240 95,01 1.010.558.236.531.814

1. Belanja Pegawai B.2.2.1.1 233.639.077.079.310 221.688.819.162.644 94,89 197.863.565.816.235 2. Belanja Barang B.2.2.1.2 191.318.724.422.409 169.722.685.080.370 88,71 140.884.875.397.761 3. Belanja Modal B.2.2.1.3 194.562.826.310.065 180.864.203.133.334 92,96 145.104.148.492.853 4. Pembayaran Bunga Utang B.2.2.1.4 112.517.848.410.000 113.035.490.483.582 100,46 100.515.994.274.844 5. Subsidi B.2.2.1.5 348.119.042.741.000 355.045.179.958.292 101,99 346.420.404.182.332 6. Belanja Hibah B.2.2.1.6 2.346.514.640.000 1.302.956.172.580 55,53 75.079.293.554 7. Belanja Bantuan Sosial B.2.2.1.7 95.053.532.887.216 92.136.072.115.501 96,93 75.621.057.138.995 8. Belanja Lain-lain B.2.2.1.8 19.270.811.800.000 3.367.481.191.937 17,47 4.073.111.935.240

II. Transfer ke Daerah B.2.2.2 529.362.920.963.000 513.260.443.

realisasi belanja negara tahun 2013

Documents