TENTANG GADAI TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU

1. Gadai Menurut Hukum Adat Minangkabau

Gadai menurut hukum adat adalah timbul dari suatu perjanjian yang

bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang

menggadaikan dan si pemegang gadai adalah oarang yang masih sekaum,

sesuku, dan sejauh-jauhnya adalah senagari. Jarang di temui gadai itu

dilakukan oleh persekutuan hukum yang berbeda nagari, kalau ada itu adalah

merupakan pengecualian, yang mungkin saja karena adanya hubungan

perkawinan atau merupakan belahan dari satu kaum, tetapi dia tinggal dinagari

lain dan telah menjadi orang nagari tersebut. Terjadinya gadai ini yaitu

seseorang anggota kaum yang sangat memerlukan uang, sedangkan dalam

kaum itu sendiri dia tidak dapat mengusahakannya, maka anak kemenakan itu

dapat mengadaikan harta pusaka tersebut kepada orang lain atas kesepakatan

anggota kaum dan penghulunya.

2. Pengertian Gadai Tanah Ulayat

3. Menurut Ter Haar gadai itu adalah : Perjanjian yang menyebabkan

4. bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan

5. permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu

6. kedirinya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang sama, maka

7. perjanjian (transaksi), sedemikian itu oleh Van Vollenhoven dengan

8. konsekwen dinamakan gadai tanah (sawah) Vervanding.18

9. Menurut J.C.T Simorangkir dan Wiryono Sastropranto : jual gadai

10. yaitu penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa

11. penjual setelah waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, berhak

12. akan mengembalikan kembali tanah itu.19

13. 18 Mr.B.Ter Haar, Azas-azas dan susunan hukum adat, Pradnya Paramita,

Jakarta,(tt), hal

14. 93

15. 19 J.C.T Simorangkir dan Wiryono Sastropranto, Pelajaran Hukum

Indonesia, Gunung

16. Agung, Jakarta, 1962, hal 83

17. Menurut Sofyan Asnawi dalam Mukhtar Naim, gadai adalah

18. hubungan dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang

19. kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap

20. berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai).

21. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang

22. dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut, penebusan tanah

23. itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan yang mengadaikan itu.20

24. Menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan

25. tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, demikian rupa

26. sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk

27. mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali

28. sejumlah uang yang tersebut21.

29. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan

30. tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya.

31. Selama uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang

32. bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).

33. Selama itu pemegang gadai berwenang untuk mempergunakan atau

34. mengambil manfaat dari tanah tersebut. Pengembalian uang gadai atau

35. yang lazim disebut “penebusan” itu tergantung pada kemauan pemilik

36. tanah yang mengadaikannya, kecuali jika diperjanjikan lain. Hanya tanah

37. hak milik yang dapat digadaikan.

38. 20 Mukhtar Naim, Mengali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau,

Sri Dharma,

39. Padang, 1968, hal 140

40. 21 S.A Hakim, Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan, Bulan Bintang,

Jakarta, 1965,

41. hal 30

42. Berlainan dengan hak hipotik atau credietverband, maka hak gadai

43. merupakan hak atas tanah, karena memberi wewenang kepada pemegang

44. gadai untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang

45. bersangkutan.

46. Hak gadai yang dimaksud disini adalah gadai terhadap tanah ulayat

47. yang ada terhadap tanah adat di Minangkabau. Di Minangkabau tidak

48. mengenal istilah jual untuk harta pusaka tinggi yang boleh hanya

49. digadaikan22. Dengan demikian dapat dikatakan pada prinsipnya seluruh

50. lahan atau tanah yang ada di Sumatera Barat atau wilayah adat

51. Minangkabau, tidak boleh diperjual belikan karena untuk menjaga

52. martabat kaum.

53. Alasan Gadai

54. Hanya karena 4 (empat) alasan hak gadai bisa dilakukan. Itupun

55. harus ada kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu adalah23 :

56. Rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri (Rumah gadang

57. ketirisan)

58. Bila salah satu anggota kaum berutang yang belum dapat dilunasi

59. maka dari pada malu seluruh keluarga, apa boleh buat terpaksa

60. mengadaikan. Begitu pula bila rumah gadang sebagai rumah milik

61. 22 Muchtar Naim, , Op cit, hal 146

62. 23 A.A.Navis, Alam Terkembang Menjadi Guru Adat dan Kebudayaan

Minangkabau,

63. Grafitifers,Jakarta,1984

64. bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah lapuk, maka

65. boleh mengadaikan untuk keperluan perbaikan itu.

66. Gadis gadang tidak bersuami (gadih gadang indak balaki)

67. Bila kemenakan perempuan belum bersuami, hal ini sangat

68. merisaukan keluarga, apalagi kalau anak tunggal, keluarga ketakutan

69. karena bisa punah, bila perlu dicari orang jemputan untuk menjadi

70. suami dengan memberi uang jemputan.

71. Mayat terbujur di dalam rumah (mayik tabujuah didalam rumah)

72. Dalam hal kematian di mana pihak keluarga tidak mempunyai dana

73. yang cukup untuk membiayai penguburan, maka boleh digadaikan

74. tanah tersebut.

75. Adat tidak berdiri sendiri (mambangkik batang tarandam)

76. Adat tidak berdiri sendiri artinya pada kaum atau rumah itu sudah

77. perlu mendirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu

78. terbenam saja, maka untuk mendirikan penghulu tersebut harta

79. pusaka dapat digadaikan untuk hal tersebut.

80. Gadai ini dapat dilaksanakan dengan syarat semua anggota ahli

81. waris harta pusaka tersebut sudah sepakat. Jadi untuk menggadaikan harta

82. pusaka syaratnya sangat berat. Dengan digadaikan harta itu dapat ditebus

83. kembali dan tetap menjadi milik ahli warisnya. Gadai tidak tertebus

84. dianggap hina. Disamping itu manggadaikan biasanya tidak jatuh pada

85. suku lain melainkan kepada kaum “sabarek sapikua” (seberat sepikul)

86. yang bertetangga masih dalam suku itu juga.

87. Si penggadai memperoleh sejumlah uang atau emas yang diukur

88. dengan luas harta yang digadaikan dan penafsirannya atas persesuaian

89. kedua belah pihak. Bila sawah yang menjadi jaminan atau sebagai sando

90. (sandera), maka boleh ditebusi oleh si penggadai paling kurang sudah dua

91. kali panen. Jika sudah dua kali turun kesawah tidak juga ditebusi, maka

92. hasil tetap dipungut oleh orang yang memberi uang atau emas tadi.

93. Berkaitan dengan pegang gadai ini, perlu juga disimak bunyi Pasal

94. 7 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Undang-undang Pokok

95. Agraria) berbunyi:

96. “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang

97. pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun

98. atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam

99. waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”.

100. Bila dilihat isi dari UUPA yang dikutip di atas tidak sesuai dengan

101. kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat Minangkabau dalam hal

102. hak gadai. Pada umumnya yang memegang gadai adalah orang yang

103. kekurangan tanah. Seandainya diberlakukan UUPA itu tentu saja uang si

104. pemegang tidak kembali sedangkan dia kekurangan pula dalam segi harta,

105. tentu saja hal ini tidak adil. Oleh karena itu hak gadai di Minangkabau

106. masih tetap seperti semula dan masih berlangsung secara azas

107. kekeluargaan. Bahkan gadai dalam adat dirasakan suatu upaya pertolongan

108. darurat yang berfungsi sosial.

109. Secara terperinci, sistem kepemilikan harta di Minangkabau dibagi

110. atas dua kategori yakni harta pusaka (pusako) dan harta pencaharian.

111. Menurut Abbas24 harta pusaka di Minangkabau sesungguhnya dapat

dibagi

112. menjadi dua bagian yakni :

113. Harta Pusaka Tinggi (Harto Pusako Tinggi)

114. Harta pusaka tinggi (harto pusako tinggi) adalah hak milik

115. bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan

116. diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta

117. ini berada di bawah pengelolahan mamak kepala waris (lelaki tertua

118. dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari

119. mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan

120. “pusako basalin”25. Menurut Anwar26, bagi harta pusaka tinggi

121. berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

122. Tajua indak dimakan bali (Terjual tidak bisa dibeli)

123. Tasando indak dimakan gadai (Anggunan tidak dapat digadai).

124. Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.

125. Sebagai pusaka tinggi, dalam hal warisan memerlukan

126. persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya

127. untuk mengadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris

128. sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Pepatah dalam

129. masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah

130. warih dijawek pusako ditolong (warisan dijawab pusaka ditolong).

131. Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan

132. 24 Abbas, Syaifoni,. Varia Peradilan. Majalah. IKAHI, 1987

133. 25 Amir, M.S, Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang

Minang Jakarta : PT.

134. Mutiara Sumber Widya, 2003

135. 26 Anwar, Chaidir, Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat

Minangkabau. Jakarta

136. : Rineka Cipta, 1997.

137. yang berhak menjawabnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka

138. (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara,

139. karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun

140. temurun.

141. Rumah gadang sebagai pusaka mempunyai nilai sendiri

142. dalam sistem pewarisan, dia ditempatkan seolah-olah pusaka yang

143. “sakti” atau tidak dapat diganggu gugat atau dipindahtangankan

144. seperti sawah dan ladang. Rumah kediaman biasa, meskipun telah

145. menjadi warisan pada umumnya tidaklah menimbulkan

146. persengketaan antara ahli waris. Oleh karena itu akhirnya ia

147. merupakan milik yang dikuasai kerabat yang perempuan. Orang lakilaki

148. tidak dapat mengaturnya.

149. Sebagaimana rumah gadang, rumah kediaman biasa

150. dibangun secara kolektif. Seorang laki-laki yang sukses

151. kehidupannya, disamping membantu membangun rumah untuk

152. saudara perempuannya, ia harus juga membangun rumah untuk anak

153. perempuannya.

154. Dengan bantuan atau tanpa bantuan mamak-mamak

155. anaknya. Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Maka

156. rumah yang dibuat untuk anak itu dibangun di atas tanah kaum

157. isterinya. Jika dibangun diatas tanah kaum sendiri, rumah itu berarti

158. akan menjadi warisan bagi kemenakan perempuannya.27

159. 27 A.A.Navis, Op Cit, hal 164

160. Harta Pusaka Rendah (Harto Pusako Randah)

161. Harta pusaka rendah (harto pusako randah) adalah warisan

162. yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli

163. warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah.

164. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk

165. memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka.

166. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah

167. tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil

168. pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih

169. hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak

170. dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu

171. sendiri.

172. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah

173. dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua

174. meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi warisnya. Tetapi

175. apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual

176. atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi

177. berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia

178. beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka

179. tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan

180. secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia

181. menjadi harta pusaka tinggi.

182. Aturan Menggadaikan Harta Pusaka

183. Aturan mengadaikan harta pusaka itu adalah28 :

184. Apabila orang hendak mengadaikan harta pusakanya kerena alasan

185. yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu dia wajib memberitahukan

186. kepada kaumnya yang sama-sama serumah, kalau-kalau ada diantara

187. mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu, maka namanya

188. sepanjang adat memperlegarkan di dalam rumah.

189. Lepas dari yang serumah, baru boleh berkisar kepada yang sebuah

190. perut, lepas dari yang sebuah perut bergelegar kepada yang

191. sekampung, lepas sekampung kepada sesuku, lepas dari sesuku baru

192. beralih ke dalam nagari dan seterusnya.

193. Apabila tidak dilakukan yang seperti itu, maka pekerjaan itu boleh

194. dibatalkan oleh orang yang berhak memegang harta itu, menurut

195. jenjang masing-masing tadi. Kalau belum lepas dari yang serumah,

196. harta telah digadaikan begitu saja kepada orang yang sekampung maka

197. pekerjaan itu salah, sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang

198. yang serumah tadi.

199. Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya itu

200. melampui orang serumah itu, meskipun uang orang itu sudah diterima,

201. dia wajib mengembalikan uang itu kembali dan menyerahkan kepada

202. orang yang serumah yang sanggup memegang harta tadi.

203. 28 Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, Curaian Adat minangkabau, Bukittinggi,

1987, hal 201-

204. 203

205. Kalau sudah lepas dari yang serumah, belum pula dibeli saja oleh

206. orang yang sama-sama sesukunya, kalau belum lepas dari yang sama

207. seperut atau dari yang sama sekampung dengan orang yang akan

208. mengadaikan harta itu, melainkan yang sama dan yang sama

209. sekampung itu yang berhak lebih dahulu memegang harta itu,

210. kemudian selepasnya berjenjang naik bertangga turun, dan seterusnya

211. tidak boleh lampau melampui atau lompat melompati, melainkan wajib

212. turut lebih dahulu jenjang-jenjangnya sesuai dengan aturan adat.

213. Jika ada yang melanggar aturan itu, maka tiap-tiap jenjang berhak

214. melarang atau membatalkan hak gadai itu, serta mengadakan uang untuk

215. pembeli atau pemegang harta itu, menurut sebagaimana yang dimaksud

216. kepada orang lain itu.

217. Adapun orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib

218. mengadakan uang itu tidak lebih dari sebanyak yang diperlukan

219. melepaskan salah satu hutang adat, apabila harta itu sekedar akan

220. digadaikan saja.

221. Status Barang Gadaian Menurut Hukum Adat Minangkabau

- Barang-barang Yang Dapat Digadaikan

222. Semua harta sangat besar artinya bagi keselamatan hidup, baik

223. harta itu harta pribadi maupun harta pusaka. Ini adalah untuk menjaga

224. keselarasan hidup orang yang tidak sanggup lagi berusaha untuk

225. mencari penghidupannya, tetapi ada juga orang yang sanggup berusaha

226. tapi tidak mencukupi. Jadi supaya seseorang itu jangan sampai

227. menyeleweng dan melanggar hukum adat dan agama maka harta itulah

228. yang digunakan untuk menyambung penghidupannya.

229. Justru itulah harta itu tidak boleh dijual atau digadaikan, karena

230. kalau harta itu boleh dijual tentu lama kelamaan akan habis. Namun

231. demikian kalau keadaan memaksa harta itu dapai digadaikan.

Barangbarang

232. yang dapat digadaikan pada dasarnya adalah sebagaimana yang

233. dijelaskan oleh Ter Haar sebagai berikut :

234. …dalam hukum kekayaan maka tanah yang paling digemari sebagai

235. objeknya dapat disamakan dengan tanah adalah empang-empang ikan

236. dan perairan lannya yang dapat ditaruhkan hak-hak perseorangan.

237. Selanjutnya juga pohon-pohon menjadi objek, pula rumah-rumah,

238. itupun bila dijualnya atau digadaikannya bersama-sama dengan

239. halamannya.29

240. Jadi yang dapat digadaikan selain tanah (sawah dan ladang) juga

241. dapat digadaikan tebat ikan, rumah bersama dengan halamannya dan

242. pohon-pohon, seperti kelapa, cengkeh, buah pala dan sebagainya.

- Orang Yang Berhak Menggadaikan

243. Di Minangkabau soal tanah itu adalah masalah pokok dan

244. menentukan, untuk menentukan seseorang itu adalah orang

245. Minangkabau asli, dia mempunyai tanah perumahan, ada pandam

246. perkuburan, ada sawah dan ladang. Tetapi kalau dia tidak mempunyai

247. tanah di daerah minang maka ia bukanlah orang Minangkabau asli,

248. walaupun dia punya harta yang lain, sebab itu soal tanah di

249. Minangkabau tidak dapat diabaikan begitu saja.

250. 29 Ter Haar, Op Cit, hal 90

251. Tingginya nilai seseorang dalam harta bersangkut paut dengan

252. tanah, oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak mudah digadaikan

253. apalagi menjualnya. Tetapi walaupun demikian ada juga tanah yang

254. boleh digadaikan, dan hal itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Kalau

255. mengadaikan harta pusaka tinggi dan harta tersebut di Minangkabau

256. diperuntukan bagi perempuan, karena asas keturunan di Minangkabau

257. adalah berdasarkan matrilineal (keibuan).

258. Harta tersebut dijaga oleh seorang mamak yang tertua dalam kaum

259. atau mamak kepala waris. Kalau laki-laki yang tertua tidak ada dan

260. halnya laki-laki itu masih kecil maka kedudukan mamak kapala waris

261. dapat digantikan oleh seorang perempuan yang tua (tertua) yang

262. disebut dengan ekor waris. Dialah yang berwenang untuk menentukan

263. harta pusaka yang akan diolah anak kemenakan yang sekaum itu.

264. Maka dalam soal mengadaikan ini sudah barang tentu yang berhak

265. melakukan dan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan penuh

266. atas tanah adalah mamak kepala waris dengan adanya persetujuan dari

267. kaum itu.

268. Pelaksanaan Gadai terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Padang

269. Pariaman

270. Gambaran Lokasi Penelitian

271. Sebelum penulis membahas mengenai pelaksanaan sistem gadai

272. terhadap tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Kabupaten Padang

273. Pariaman, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kondisi wilayah

274. Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman adalah

275. merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas

276. wilayah 1.328,79 km² dan posisi 0º11’-0º49’ LS dan 98 º36’-100 º28’ BT.

277. Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan wilayah sebelah utara

278. Kabupaten Agam, timur Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar,

279. selatan kota Padang, barat kota Pariaman dan samudera Indonesia.

280. Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki wilayah yang

281. pengaturan didalamnnya adalah tanah ulayat.

282. Di daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan daerah

283. rantau, kerajaan lama di Minangkabau itu mempunyai 3 (tiga) rantau,

284. sering disebut rantau tigo jurai yaitu :

- Hulu dari sungai batang hari

- Hulu batang kuantan

- Hulu kampar kiri

285. Sistem pemerintahan baik daerah rantau maupun daerah darat

286. berbentuk daerah Nagari yang berlandaskan pada “mufakat” atau

287. permunsyawaratan adat, yang tercermin dalam pepatah :

288. Kemenakan barajo kamamak,

289. Mamak barajo ka penghulu,

290. Penghulu barajo ka mufakat,

291. Nan barimbo rajo-rajo,

292. Nan bahutan kareh, penghulu,

293. Nan bahutan lambuik, kemenakan,

294. Adapun padusi nan rajo pada tampeknyo,

295. Tatkalo batanak dan manggulai,

296. Maksud dari pepatah diatas bahwa kemenakan seperintah mamak

297. dan kemenakan menguasai dan mengusahakan ladang dan sawah, gelar

298. pusaka tinggi (sako) yang diterima oleh yang patut menerima gelar pusaka

299. tersebut dalam ketentuan adat. Sako turun temurun, pusako jawek bajawek

300. (pusaka jawab berjawab) dan setelah masuk agama Islam di Minangkabau

301. istilah ini disebut sesuai dengan ajaran agama yaitu : “warieh turun

302. temurun, pusako jawek bajawek” (waris turun temurun, pusaka jawab

303. berjawab)

304. Gelar sako tersebut dalam kaum yang bersangkutan sifatnya

305. tidaklah dapat dibeli, diminta dan sebagainya karena gelar tersebut harus

306. turun temurun bertali darah ibu (matrilineal).

307. Di Kabupaten Padang Pariaman terhadap tanah ulayatnya dibawah

308. penguasaan atau kepunyaan niniak mamak (bapenghulu atau barajo),

309. dengan pepatah adat “cupo nan sabatang dan ilalang nan sahalai niniak

310. mamak nan punyo” (cupo yang sebatang dan ilalang yang selembar

311. mamak yang punya). Di Tanah ulayat tersebut terdiri atas :

312. Tanah ulayat kaum

313. Tanah ulayat yang terdiri atas sawah, ladang, perumahan,

314. pandam pekuburan, irigasi. Tanah ulayat kaum di Kabupaten

315. Pariaman, sebagian besar diseluruh nagari ada.

316. Tanah ulayat kaum adalah tanah yang sudah diolah yang

317. diperoleh dari penduduk anak kemenakan warga nagari dengan 4

318. (empat) cara yaitu38 :

- Pewarisan

- Dengan tanbilang emas (emas/uang)

- Dengan tanbilang besi (dengan tenaga)

- Dengan pemberian

319. Tanah yang diperoleh melalui pewarisan adalah harta pusaka

320. yang diberikan melalui garis keturunan ibu (mande) dalam sistem

321. matrilineal minangkabau. Tanah yang tanbilang emas dibeli dari orang

322. lain, dan menjadi harta pusaka pada generasi kedua.

323. Tanah yang dibeli oleh laki-laki dengan isterinya dengan

324. usahanya sendiri (dengan cara dibeli) dan dapat diberikan kepada

325. 38 Hasan Basri Dt. Maharajo Indo, Pemanfaatan Tanah Ulayat sebagai

Jalan Pemecahan

326. Masalah Tanah Ulayat di Sumatera Barat, Makalah, Padang, 2007, hal 2

327. anak-anaknya dan bukan kepada kemenekannya. Ini bisa dengan

328. bentuk hibah kepada anaknya dan dari segi anak-anaknya adalah harta

329. warisan orang tuanya.

330. Harta pusaka baru disebut harta pusaka rendah dan dari harta

331. pusaka rendah tersebut lama kelamaan atau secara turun temurun akan

332. menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka lama disebut harta pusaka

333. tinggi, sedangkan harta pusaka tidak memiliki tanah saja tetapi juga

334. meliputi ternak, kolam ikan, benda-benda sako dan pusako pada

335. prinsipnya tidak dapat hak atasnya, akan tetapi dapat berdasarkan

336. persetujuan dari orang yang berfungsi secara sistem matrilinial

337. Sistem matrilinial adalah suatu prinsip struktur sosial Nagari

338. yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut39 :

a. Keturunan dan pembentukan kelompok berpusat disekitar garis

339. keturunan ibu/mande/wanita : kelompok geneologis ini disebut

340. suku.

- Payung atau jurai dan kaum atau perut adalah kelompok keturunan

341. matrilinial yang dikepalai oleh laki-laki dan memiliki harta

342. bersama (komunal kolektif). Harta pusaka itu dalam teorinya tidak

343. dapat di ganggu gugat, tetapi digunakan untuk kaum perempuan

344. karena perempuan yang akan memberikan keturunan. Sedangkan

345. harta pusaka non matrilineal termasuk kedudukan adat, gelar

346. diperlambangkan dan diperuntukan bagi kaum laki-laki yang

347. 39 Ibid, hal 3

348. bertindak sebagai penjaga kelompok matrilineal tersebut.

349. (penghulu suku, jurai dan tungganai)

350. Kekuasaan tertinggi berada pada unit payung atau jurai dan

351. perut dimana berada pada tangan mamak bukan ayah. Hubungan

352. antara mamak dengan kemenakan adalah ikatan paling penting di

353. sistem matrilineal.

354. Tanah ulayat suku

355. Tanah ulayat yang terdiri atas tepian tempat mandi, labuah atau

356. jalan, rimbo cadangan. Tanah ulayat suku di Kabupaten Padang

357. Pariaman, tidak seluruhnya ada di setiap nagari. Salah satu nagari yang

358. memiliki tanah ulayat suku adalah Nagari Paritmalintang, Kecamatan

359. Enam Lingkung, dalam ulayat suku guci, dan suku koto.

360. Tanah ulayat nagari

361. Tanah ulayat yang terdiri atas himpunan suku-suku dalam suatu

362. Nagari yang merupakan rimba cadangan diluar rimba cadangan kaum

363. dan suku. Tanah ulayat nagari di Kabupaten Padang Pariaman, mulai

364. dari sekitar tepi bukit barisan yang masuk wilayah Kabupaten Padang

365. Pariaman. Salah satu nagari yang yang memiliki tanah ulayat nagari

366. adalah Nagari Tandikek, Nagari Kayu Tanam, Nagari Anduriang,

367. Nagari Lubuk Alung, Nagari Sungai Buluah dan Nagari Kasang.

368. Adat Minangkabau selalu menekankan bahwa nagari adalah

369. kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas

370. masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat

371. adat yang otonom, ia merupakan republik mini dengan teritorial yang

372. jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri, dan

373. mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan

anggotaanggotannya.

374. Teritorial nagari itu biasanya terdiri dari hutan tinggi dan hutan

375. rendah. Hutan tinggi adalah wilayah nagari yang terdiri dari hutan

376. rimba yang belum dibuka, termasuk rawa-rawa dan paya-paya,

377. sedangkan hutan rendah adalah sawah, ladang, dan tanah perumahan

378. serta perkarangan, semua tanah yang telah diolah. Semuanya ini

379. dimiliki secara komunal.

380. Hutan tinggi yang dikenal pula sebagai tanah ulayat, dimiliki

381. sesuai dengan tradisi yang ada dalam berbagai nagari. Pada umumnya

382. ada dua tradisi adat yang utama yaitu tradisi koto piliang dan tradisi

383. bodi caniago. Fungsi tanah ulayat ini adalah sebagai tanah cadangan

384. bagi penduduk nagari atau warga suku yang terus berkembang.

385. Andaikata tanah cadangan ini sudah menipis, maka sebagian

386. penduduk akan mencari dan membuka nagari baru. Pertumbuhan

387. nagari baru ini adalah dengan cara, warga suku yang sudah kekurangan

388. tanah akan membuka tanah baru diluar batas nagari. Dirintislah daerah

389. perladangan dan persawahan dan dibangun pemukiman baru. Daerah

390. ini dinamakan taratak. Peluasan taratak akan memunculkan sebuah

391. dusun. Dari dusun membentuk koto, koto yang berkembang berasal

392. dari berbagai suku dan berbentuk sebuah nagari.

393. Pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal sebagai wakilwakil

394. mereka dalam forum yang lebih luas dipilih diantara anggota

395. kaum sesuai dengan ketentuan adat “patah tumbuh hilang berganti”.

396. Walaupun dalam pergantian tersebut ada unsur deskriptif yang kuat

397. namun adat membebani syarat-syarat objektif kepemimpinan yang

398. berat, karena kaum (tungganai, penghulu andiko, penghulu suku)

399. adalah wakil dari kaumnya dalam forum yang lebih luas. Ia tidak

400. hanya penting untuk meminpin kaumnya tetapi ia juga fungsional

401. untuk memajukan kepentingan masyarakat nagari. Anggota dari

402. kerapatan adat nagari yang dalam nagari tradisional merupakan

403. kekuasaan tertinggi dalam nagari

404. Tanah ulayat rajo

405. Tanah ulayat ini penguasanya adalah raja. Tanah ulayat raja di

406. Kabupaten Padang Pariaman, salah satu nagari yang yang memiliki

407. tanah ulayat rajo adalah : Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai,

408. Nagari Ulakan, Sunur Kecamatan Ulakan Tapakis, dan kampung

409. dalam Kecamatan V Koto kampung dalam.

410. Raja dalam arti sesungguhnya yakni tanah ulayat di rantau

411. dimana dalam adat disebut bahwa luhak bapenghulu rantau barajo arti

412. lain dari raja yaitu kesepakatan penghulu atau ninik mamak di nagari

413. bahwa tanah ulayat tersebut merupakan hutan larangan atau hutan

414. cadangan yang tidak boleh dijamah kalau tidak atas kesepakatan ninik

415. mamak nagari.

416. Pada waktu sekarang tanah ini hampir sudah tidak dikenal

417. lagi dan kalau ada dapat digolongkan pada golongan tanah ulayat

418. nagari. Tanah ulayat di Minangkabau, khususnya di Kabupaten Padang

419. Pariaman diatur berdasarkan adat Minangkabau. Meskipun seluruh

420. wilayah Minangkabau memiliki adat yang sama (adat nan sabatang

421. panjang), tetapi setiap nagari memiliki otonomi sendiri untuk

422. menyusun tata cara pelaksanaan dari adat tersebut. Tata cara

423. pelaksanaan adat yang mungkin berbeda disetiap nagari itulah yang

424. dinamakan dengan “adat istiadat”, yang dalam gurindam adat

425. dinyatakan “pusako salingka kaum, adat salingka nagari” (pusaka

426. selingkar kaum, adat selingkar nagari).

427. Pelaksanaan Gadai Tanah Ulayat di Kabupaten Padang Pariaman

428. Ada tiga sistem Pemerintahan yang terdapat dalam adat dan

429. berlaku dalam wilayah Minangkabau, yaitu sistem kelarasan koto

430. piliang, kelarasan bodi caniago, kelarasan lareh nan panjang. Ketiga

431. kelarasan tersebut ada di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya

432. adalah :

433. Kelarasan koto piliang terdapat pada Nagari Ketaping, Kecamatan

434. Batang Anai, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari

435. Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung.

436. Kelarasan bodi caniago terdapat pada Nagari Lubuk Alung

437. Kecamatan, Lubuk Alung, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan

438. Batang Anai

439. Kelarasan lareh nan panjang terdapat pada Nagari Parit Malintang,

440. Kecamatan Enam Lingkuang.

441. Dalam ketiga kelarasan tersebut pelaksanaan gadai terhadap

442. tanah ulayat memiliki perbedaan masing-masing, perbedaan mana

443. dapat dilihat dari persetujuan untuk mengadaikan tanah ulayat (bagi

444. pemberi gadai) yaitu40 :

a. Pelaksanaan Gadai pada Kelarasan Koto Piliang.

445. Kelarasan ini berdasarkan sistem otokrasi, mulanya

446. dipelopori oleh datuak kutumangguangan. Dalam sistem

447. pemerintahan ini dipegang oleh kekuasan raja. Di Kabupaten

448. Padang Pariaman terhadap kekuasaan raja dapat dilihat terhadap

449. Nagari Ketaping yang sekarang dikuasai oleh rangkayo rajo

450. sampono, di Nagari Ulakan yang sekarang dikuasai oleh amai saik,

451. rajo dulu, rajo mangkuto, rajo sulaiman.

452. Pelaksanaan gadainya dilaksanakan sebagai berikuti :

453. Pusaka tinggi dalam kelarasan ini dipegang oleh kekuasaan

454. raja, dimana tanah ulayat tersebut ada sebagian telah dikuasai

455. oleh raja dan sebagian lagi tidak dikuasainya. Tanah ulayat

456. yang tidak dikuasai oleh raja tersebut sebagian besar

457. merupakan pusaka tinggi kaum yang penyerahannya secara

458. turun temurun berdasarkan garis keturunan perempuan

459. (matrilineal).

460. 40 Rangkayo Rajo Sampono, Wawancara Januari 2008

461. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah

462. satu nara sumber yaitu Bapak Sudirman Rajo Mangkuto (ketua

463. Kerapatan Adat Nagari Ulakan), yang menyatakan bahwa

464. dalam proses menggadaikan tanah ulayatnya adalah sebagai

465. berikut41 :

466. a Persetujuan dalam kaum

467. Kaum adalah merupakan satu garis keturunan lurus keatas

468. dan kebawah yang bertali darah, yang terdiri dari beberapa

469. paruik, dan beberapa paruik terdiri dari beberapa jurai.

470. Dalam kaum tersebut juga terdapat kemenakan bertali adat

471. (tidak setali darah, melainkan malakok). Jadi dalam hal ini

472. untuk mengadaikan tanah ulayat kaum harus persetujuan

473. dalam kaum yang bertali darah, dan apabila salah satu dari

474. paruik dan jurai tersebut tidak menyetujui maka gadai

475. tersebut tidak sah.

476. b Persetujuan mamak kepala waris

477. Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum

478. tersebut, mamak kepala waris berfungsi untuk mengawasi

479. terhadap pelaksanaan segala sesuatu hal mengenai pusaka,

480. khususnya tanah ulayat. Apabila mamak kepala waris tidak

481. menyetujui, maka gadai tersebut tidak sah.

482. 41 Sudirman Rajo Mangkuto, Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan

Tapakis, Wawancara,

483. Januari 2008

484. Dengan demikian bila mamak kepala waris mengadakan

485. suatu transaksi seperti pegang gadai, sewa menyewa dalam

486. hal ini mamak kepala waris tidak dapat bertindak atas nama

487. sendiri, terlebih dahulu melakukan permufakatan dalam

488. kaumnya, jadi bersama-sama dengan ahli waris dalam

489. kaum.

490. c Persetujuan mamak adat atau penghulu kaum

491. Mamak adat atau penghulu kaum berkedudukan sebagai

492. pemimpin tertinggi dalam kaumnya dan merupakan

493. pengendali utama dalam masalah tanah ulayat kaum. Jika

494. terjadi sengketa antara pihak luar maka kepala kaum

495. merupakan wakil kaum didalam maupun diluar pengadilan.

496. penghulu dalam kaum tersebut yang berfungsi dan berperan

497. untuk mengurus seluruh kegiatan kemanakan dalam kaum.

498. Penghulu kaum berperan kuat dalam masalah sako (gelar

499. kebangsaan) dan pusako (harta benda), Apabila mamak

500. adat atau penghulu kaum tidak menyetujui, maka gadai

501. tersebut tidak syah.

502. d Persetujuan penghulu suku

503. Penghulu suku berkedudukan sebagai pucuk pimpinan

504. tertinggi dalam suku yang bersangkutan, yang antara lain

505. berfungsi mengatur pengelolaan tanah suku dalam

506. persukuannya. Kedudukan tersebut juga diakui malah

507. merupakan syarat harus ikut serta pengolahan tanah

508. dilingkungannya, yang dalam persengketaan merupakan

509. pemegang posisi kunci dalam penyelesaian masalah yang

510. akan ditanggulangi, dimana dalam suku terdiri dari

511. beberapa penghulu kaum, dan dipilih salah satu penghulu

512. kaum tersebut menjadi penghulu suku. Penghulu suku

513. merupakan pelengkap/turut mengetahui dalam proses

514. menggadai.

515. e Persetujuan urang tuo ulayat

516. Urang tuo ulayat adalah merupakan urang tua yang ditandai

517. bahwa dia yang pertama kali memegang kekuasaan ulayat,

518. dimana dalam ulayat tersebut dipegang oleh rangkayo rajo

519. sampono di nagari ketaping, amai saik, rajo dulu, rajo

520. mangkuto, rajo seleman dinagari ulakan. Urang tuo ulayat

521. merupakan pelengkap atau turut mengetahui dalam proses

522. menggadai, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa

523. kemanakannya menggadaikan. Apabila dalam ulayat urang

524. tuo, urang tuo tidak mengetahui maka gadai tersebut tidak

525. sah.

526. f Mengetahui dari unsur Pemerintahan adalah :

527. 1). Kerapatan adat nagari

528. 2). Wali nagari

529. 3). Wali korong

530. Pusaka rendah dalam kelarasan ini tidak dipegang oleh

531. kekuasaan raja, karena dalam pusaka tersebut diperoleh dari

532. hasil mata pencaharian orang tua dan diwarisi atau hibah

533. kepada anak (tambilang perak). Dalam pusaka rendah dapat

534. dilakukan jual beli, pengsertifikatan dan bahkan digadaikan.

535. Dalam proses menggadaikan terhadap tanah yang berasal dari

536. pusaka rendah adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan orang tua

b. Persetujuan dalam satu keluarga beradik kakak.(saudara

537. kandung)

- Persertujuan dari mamak adat atau penghulu kaum dari adik

538. kakak (saudara kandung).

- Mengetahui dari unsur pemerintahan adalah :

539. 1). Kerapatan adat nagari (ketua)

540. 2). Wali nagari

541. 3). Wali korong

542. Sistem koto piliang berdasarkan otokrasi tersebut, semua

543. keputusan ditentukan secara mutlak oleh pimpinan masyarakat

544. dan semua anggota masyarakat tunduk dibawahnya.

545. b. Pelaksanaan Gadai pada Kelarasan Bodi Caniago

546. Kelarasan ini berdasarkan sistem demokrasi (musyawarah),

547. mulanya dipelopori oleh datuak perpatih nan sabatang. Dalam

548. sistem pemerintahan ini dibawah pengawasan penghulu. Di

549. Kabupaten Padang Pariaman terhadap ulayat yang dipegang oleh

550. pengawasan penghulu dapat dilihat di nagari Sungai Buluah

551. Kecamatan Batang Anai, Nagari Lubuk Alung.

552. Berdasarkan wawancara dengan salah satu nara sumber

553. yaitu bapak Mulyadi (Sekretaris Wali Nagari) Sungai Buluh yang

554. menyatakan bahwa42 :

555. Pelaksanaan gadai dilaksanakan sebagai berikut :

556. Pusaka tinggi dalam kelarasan ini dipegang oleh penghulu,

557. Pusaka tinggi berasal dari nenek moyang yang mula-mula

558. membuka lahan. Karena itu pusaka tinggi disebut juga harta tua

559. yang berasal dari tembilang besi. Pusaka tinggi adalah harta

560. turun-temurun dari beberapa generasi yang berdasarkan garis

561. keturunan ibu (matrilineal) dalam satu kaum. Pusaka tinggi

562. sekarang ini sudah banyak terjadi ganggam bauntuak, dimana

563. ganggam bauntuak tersebut berasal dari pusaka tinggi yang

564. sudah diuntuak-untuakan (dibagi-bagikan) kepada ahli waris

565. yang perempuan untuk mengelola, dan bukan untuk memiliki.

566. Pelaksanaan gadai dikabupaten Padang Pariaman, banyak

567. terjadi terhadap pusaka tinggi kaum, terhadap tanah ulayat yang

568. telah menjadi ganggam bauntuak. Dalam proses gadai adalah

569. sebagai berikut :

570. 42 Mulyadi, Sekretaris Wali Nagari, Wawancara, Januari 2008

a. Persetujuan dalam kaum

b. Persetujuan mamak kepala waris

c. Persetujuan mamak adat atau penghulu kaum

d. Persetujuan penghulu suku

e. Persetujuan penghulu dagang

571. Penghulu dagang adalah orang yang pertama kali datang

572. dan bertanggung jawab dalam korong tersebut, dan ulayat

573. tersebut mulanya berasal dari orang pendatang dan

574. perolehan hak atas tanah tersebut berasal dari jual beli.

575. Tidak semua ulayat atau nagari ada penghulu dagang, tetapi

576. terdapat di (daerah) korong Padang Kunyit, Nagari Sungai

577. Buluh Kecamatan Batang Anai. Jadi apabila terjadi gadai

578. terhadap ulayat tersebut harus seizin penghulu dagang43.

- Persetujuan mamak ulayat

579. Mamak ulayat adalah ninik mamak dalam ulayat yang

580. memegang kekuasaan terhadap ulayat yang telah dibagibagi.

581. Misalnya dinagari lubuk alung ada mamak ulayat

582. yang berempat (basa nan barampek), yaitu Dt. Pado Basa

583. (jambak), Dt. Marajo (panyalai) Dt. Rajo Basa (koto), Dt.

584. Batuah (Sikumbang). Tidak semua nagari di Kabupaten

585. Padang Pariaman memiliki mamak ulayat. Jadi apabila

586. 43 Datuak Rajo Batuah, Penghulu Suku, Wawancara Januari 2008

587. terjadi gadai terhadap ulayat tersebut harus seizin dari

588. mamak ulayat.44

- Mengetahui dari unsur pemerintahan adalah :

589. 1). Kerapatan adat nagari (ketua)

590. 2). Wali nagari

591. 3). Wali korong

592. Pusaka rendah dalam kelarasan ini tetap dibawah pengawasan

593. penghulu kaum, namun dalam hal ini penghulu kaum tidak

594. dapat ikut campur dalam pemanfaatan tanah pusaka rendah

595. tetapi penghulu kaum berkewajiban untuk memberikan saran

596. dalam pemanfaatan tanah pusaka rendah tersebut. Pelaksanaan

597. gadainya adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan orang tua

b. Persetujuan dalam satu keluarga beradik kakak (saudara

598. kandung)

599. c. Persertujuan dari mamak adat / penghulu kaum dari adik

600. kakak. (saudara kandung)

601. d. Mengetahui dari unsur pemerintahan adalah :

602. 1). Kerapatan adat nagari

603. 2). Wali nagari

604. 3). Wali korong

605. 44 Asril Muktar Rang Kayo Basa, Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk

Alung,

606. Wawancara Januari 2008

607. c. Pelaksanaan Gadai pada Kelarasan Lareh Nan Panjang

608. Di samping sistem kelarasan koto piliang dan kelarasan

609. bodi caniago diatas, juga terdapat kelarasan yang merupakan

610. campuran keduanya yang disebut kelarasan lareh nan panjang,

611. sehingga susah untuk dibedakan (dipisahkan). Dalam pepatah

612. adatnya yang digambarkan sebagai berikut :

613. Pisang si kalek-kalek utan

614. Pisang timbatu nan bagatah

615. Koto piliang inyo bukan

616. Bodi caniago inyo antah

617. (pisang sikelat-kelat hutan, pisang timbatu yang bergetah, koto

618. piliang dia bukan, bodi caniago dia entah).

619. Terhadap si pemegang gadai dalam ketiga kelarasan di atas

620. baik itu pusaka tinggi maupun pusaka rendah, dalam pelaksanaa

621. gadainya harus diketahui oleh mamak kepala waris dan mamak adat

622. atau penghulu kaum45.

623. Terjadi gadai ini adalah karena ada kesepakatan antara dua

624. orang atau lebih, mengenai jangka waktunya ada yang ditentukan dan

625. ada yang tidak ditentukan berapa lamanya. Yang punya uang atau si

626. pemegang gadai memperoleh hak sepenuhnya untuk memunggut hasil

627. dari objek gadai tersebut, sampai barang itu ditebus kembali oleh orang

628. yang mengadaikan tadi.

629. 45 Samsul Bahri, Wali Nagari Paritmalintang, Wawancara Januari 2008

630. Pegang gadai tersebut adalah suatu perbuatan hukum berupa

631. persetujuan antara seseorang dengan orang lain. Perbuatan itu adalah

632. merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana telah diketahui bahwa

633. perjanjian itu ada kalanya berasal dari undang-undang dan ada kalanya

634. berasal dari persetujuan. Dan hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 1233

635. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap

636. perikatan dilahirkan baik kerena persetujuan, baik karena undangundang”.

637. Dalam hal gadai ini maka perjanjiannya lahir dari persetujuan

638. kedua belah pihak, yaitu orang yang menggadaikan (si pemberi gadai)

639. dengan orang yang memegang gadai, mengenai gadai ini tidak semua

640. orang yang dapat melaksanakannya tetapi hanya dapat dilaksanakan

641. oleh orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

642. Pelaksanaan gadai di Kabupaten Padang Pariaman banyak

643. terjadi terhadap pusaka tinggi khususnya ulayat kaum yang telah

644. menjadi ganggam bauntuak dan pusako rendah. Dalam proses gadai

645. tersebut banyak terjadi tanpa persetujuan dalam kaum, mamak kepala

646. waris, mamak adat atau penghulu kaum, dan tanpa diketahui oleh

647. Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari, bahkan sering pula

648. terjadi tanpa diketahui dari mamak adat atau penghulu kaum dari pihak

649. pemegang gadai itu sendiri.

650. Pelaksanaan gadai sebaiknya terlebih dahulu di gadaikan

651. kepada keluarga terdekat, dalam satu suku, atau dalam satu nagari,

652. agar objek gadai tersebut berada dalam kerabat dekat. Untuk itu juga

653. dilakukan pemindahan hak atas pemegang gadai, supaya pemegang

654. gadai jangan sampai merasa pemilik dari tanah tersebut.

655. Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melakukan sistem

656. gadai bertujuan agar jangan terjadi peralihan hak atas tanah, oleh

657. karena itu, menurut salah satu sumber yang di wawancarai, Dt Rajo

658. Batuah di nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, beliau

659. mengatakan terhadap gadai tanah ulayat ini lebih baik di pindah

660. tangankan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam arti tanah

661. ulayat itu dikelola oleh orang yang mampu, baik dari segi materil

662. maupun dari segi lainnya.

663. Untuk menandakan bahwa si pemberi gadai adalah pemilik

664. objek gadai, dapat diketahui melalui pemberian 5% hasil objek gadai,

665. berdasarkan suatu kesepakatan kedua belah pihak tersebut.46

666. Perkembangan zaman telah mempengaruhi pelaksanaan gadai

667. tersebut di Kabupaten Padang Pariaman, istilah gadai sekarang beralih

668. nama pada salang pinjam (pinjam meminjam), karena dalam hal ini

669. gadai merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan malu dalam

670. kaum tersebut. Salang pinjam tersebut dalam proses dan

671. pelaksanaannya sama dengan proses atau pelaksanaan gadai.

672. 46 Dt Rajo Batuah, Penghulu Suku di Nagari sungai Buluh, Wawancara,

Januari 2008

673. B. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman

674. Melakukan Sistem Gadai Tanah Ulayat

675. Tanah ulayat di Minangkabau di manfaatkan untuk kesejahteraan anak

676. kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin

677. bertambah dikemudian hari. Pemanfaatan hak tanah ulayat baik oleh

678. komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain dapat

679. dilakukan dengan sistem bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat

680. Minangkabau disebut membayar “bungo” atau bea.

681. Orang yang mengelola tanah ulayat seperti ini disebut dengan

682. “penggarap”. Besarnya bagi hasil, sewa dan bungo (bea) yang harus

683. dibayarkan oleh si penggarap kepada pemegang hak tanah ulayat kaum

dan

684. suku biasanya disepakati bersama dalam suatu nagari.

685. Tanah sebagai sumber ekonomi utama adalah diperuntukan bagi

686. kesejahteraan anggota kaum tersebut. Pengolahan tanah dilakukan pula

687. secara tolong menolong. Kebersamaan satu kaum itu dimanifestasikan

pula

688. dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau,.

689. Di Kabupaten Padang Pariaman dalam hal pengelolaan tanah ulayat

690. timbul persoalan mengenai gadai. Baik gadai terhadap harta pusaka tinggi

691. maupun harta pusaka rendah dengan ,alasan dan faktor sebagai berikut :

692. Untuk biaya pengangkatan penghulu kaum (mamak adat) yang sudah

693. lama terbengkalai

694. Untuk mengamankan pusaka

695. Untuk biaya pendidikan anak kemenakan

696. Untuk biaya memperoleh pekerjaan anak kemanakan

697. Untuk biaya pengurusan anak kemanakan yang bermasalah baik itu

698. menyangkut masalah pidana.

699. Untuk memenuhi berbagai macam keperluaan dan kebutuhan dalam

700. keluarga maupun kaum.

701. Sebenarnya gadai yang terjadi di Minangkabau terhadap tanah

702. pusaka atau dikenal dengan tanah ulayat tidak bisa dijual atau dialihkan.

703. Tanah pusaka hanya bisa digadaikan atau dialihkan sementara, karena 4

704. (empat) faktor (syarat) yaitu :

705. Rumah gadang ketirisan

706. Mayat terbujur didalam rumah

707. Gadis tua yang belum bersuami

708. Mendirikan penghulu

709. Namun di Kabupaten Padang Pariaman hanya 3 faktor (syarat)

710. untuk mengadaikan tanah pusaka yaitu pada poin 1, 2, dan 3, namun hal

ini

711. berdasarkan perkembangan masyarakat, faktor tersebut di atas disebabkan

712. karena masalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Alasan di atas bahkan

tidak

713. bisa lagi digunakan atau hilang dengan sendirinya. Mendirikan penghulu

714. (mambangkik batang tarandam) tidak ada digunakan di Padang Pariaman,

715. karena menurut masyarakat tersebut, untuk mendirikan penghulu

diusahakan

716. oleh kaum itu sendiri tanpa harus mengadaikan harta pusakanya, dan hal

ini

717. juga bisa menjadi aib/malu jika tanah pusaka digadaikan hanya untuk

718. mendirikan penghulu.

719. Syarat pegang gadai sangat berat bagi pihak yang mengadaikan,

720. karena nilai harga gadaiannya hampir sama seperti harga jual, sehingga

sulit

721. menebusnya kembali. Syarat dalam perjanjian pegang gadai adalah47 :

722. Pegang gadai dianggap sah, apabila semua ahli wari telah

723. menyatujuinya. Andai kata masih ada salah seorang saja yang

724. berkeberatan, pegang gadai dipandang tidak sah.

725. Jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya sampai si pemegang

726. memetik hasil harta yang digadaikan, yakni satu atau dua kali panen.

727. Pihak mengadaikan mempunyai hak pertama untuk mengarap tanah

728. yang tergadai dengan sistem persenan, jika ia tidak menggarapnya

729. pemegang boleh menyerahkan kepada orang lain.

730. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang di

731. pegangnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai pertama dan

732. sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke

733. pihak ketiga, bila pemegang memerlukan uangnya dan sipenggadai

734. belum dapat menebus. Dalam hal ini penggadai pertama atau ahli

735. warisnya harus dapat menebus objek gadai itu langsung pada pihak

736. ketiga.

737. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pegang gadai

738. meninggal atau keduanya meninggal, maka hak untuk menebusi

739. diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.

740. 47 A.A. Navis, Op cit, hal 168-169

741. Menurut masyarakat Kabupaten Padang Pariaman gadai terhadap

742. tanah ulayat adalah merupakan suatu tindakan yang dapat di kategorikan

743. untuk menutup malu dalam satu kaum atau satu keluarga, karena pemberi

744. gadai adalah seorang tuan tanah. Oleh karena itu setiap gadai wajib

ditebus.

745. Dalam kenyataannya di Kabupaten Padang Pariaman saat ini

746. terhadap permasalahan penebusan gadai terhadap tanah ulayat kaum yang

747. digadaikan, ditebus oleh anggota kaum yang mampu dan tanah gadai

748. tersebut beralih kepada pihak yang menebus, bukan dikembalikan kepada

749. kaum, begitu pun sebaliknya terhadap pusaka rendah yang digadaikan,

750. kakak atau adik (saudara kandung) dalam anggota keluarga tersebut yang

751. mampu untuk menebus objek gadai dan objek gadai tersebut beralih

kepada

752. pihak yang menebus, bukan dikembalikan kepada pihak yang

753. menggadaikan.

754. Bahkan sering pula terjadi objek gadai tersebut tidak pernah ditebus

755. oleh pemberi gadai, dan bahkan pemilik tanah menambah dan meminjam

756. kembali uang kepada pemegang objek gadai yang lama. Dengan tetap

757. mengadaikan tanah itu dan terjadi secara terus menerus, sehingga jumlah

758. uang yang dipinjam oleh pemilik tanah kepada pemegang gadai sama

759. dengan nilai objek gadai tersebut, dan akhirnya tidak sanggup lagi untuk di

760. tebusi sehingga objek gadai tersebut beralih haknya menjadi milik

761. pemegang gadai. Kejadian ini dapat menguntungkan pemegang gadai

kerena

762. kelalaian pemilik tanah, namun disini peranan satu kaum sangat

diperlukan

763. agar tidak terjadinya peralihan hak atau tanah pusaka itu beralih ketangan

764. orang lain.

765. Prinsip-prinsip hukum adat tersebut nampaknya sudah mulai

766. melonggar dalam masyarakat Minangkabau. Disatu pihak adanya

keinginan

767. pribadi yang tidak terikat oleh turunan adat sebagai hak bersama, dilain

768. pihak keberadaan hak bersama masyarakat adat tetap dipertahankan.

Kedua

769. pendapat ini sering menimbulkan permasalahan pada tanah ulayat nagari,

770. tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum.

771. Adat Minangkabau berpedoman pada 4 (empat) masalah adat yaitu48 :

a. Adat yang sebenar adat

772. Adalah peraturan yang seharusnya menurut alur dan patut, menurut

773. agama islam (syarak), menurut prikemanusiaan, adil dan beradap.

774. b. Adat yang diadatkan

775. Peraturan yang dibuat oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt.

776. Ketumanggungan yang dicontoh dari adat yang sebenarnya adat

777. dan dilukiskan dalam pepatah adat Minangkabau.

778. c. Adat yang teradat

779. Peraturan yang dibuat oleh ninik mamak, ninik mamak suatu

780. nagari atau beberapa Nagari. Peraturan ini adalah untuk mencapai

781. tujuan baik dalam masyarakat tersebut, yang dalam hal ini tidak

782. sama pada tiap Nagari. Meskipun begitu yang menyangkut dengan

783. 48 Nurdin Yakub, Minangkabau Tanah Pusaka Tambo Minangkabau,

Buku Kedua,

784. Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1989, hal 15

785. undang-undang pokok adat, seluruh Minangkabau adalah sama.

786. Hal ini terlihat pada pepatah :

787. “Adat sepanjang jalan Adat sepanjang jalan

788. Bapucuak sepanjang batuang Berpucuk sepanjang betung

789. Lain lubuak lain ikan Lain lubuk lain ikan

790. Lain pada lain bilalangnyo” Lain pada lain belalang

791. d. Adat istiadat

792. Adalah adat kebiasaan dalam suatu nagari atau satu golongan yang

793. berupa kesukaan dari masyarakat itu sendiri, umpamanya bunyibunyian,

794. permainan olah raga dan sebagainya49.

795. C. PENYELESAIAN SENGKETA GADAI YANG TERJADI DI

796. KABUPATEN PADANG PARIAMAN

797. Hukum adat Minangkabau adalah hukum adat yang tidak tertulis,

798. sehingga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan

799. transaksi, gadai mengenai tanah pada waktu yang lampau belum

800. membiasakan atau mengggunakan secara tertulis, apalagi membuat

801. dokumen yang bersifat otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal

802. ini disebabkan oleh rasa kekerabatan yang kuat seperti yang dijumpai

803. didalam petatah adat :

804. “ kato dahulu, batapati kata dahulu di tepati

805. 49 Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, Buku Peganga Penghulu di

Minangkabau, CV. Rosda,

806. Bandung, 1986, hal 109

807. Kato kamudian, kato bacari kata kemudian, kata dicari

808. Ikrar ba muliakan ikrar dimiliakan

809. Janji batapati “ janji di tepati

810. Dalam sistem gadai yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman,

811. pada umumnya dilakukan dibawah tangan yang sifatnya saling percaya

dan

812. mempunyai motifasi materil berupa emas atau padi (sawah). Gadai disini

813. dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

814. Dilakukan dibawah tangan dengan disaksikan dan diketahui oleh

815. ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari, Wali Korong dan Wali

816. Nagari.

817. Dilakukan dibawah tangan, tidak dihadiri oleh para saksi (mamak

818. kepala waris/penghulu, Kerapatan Adat Nagari, Wali Korong, Wali

819. Nagari)

820. Secara lisan, dimana dilakukan oleh kedua belah pihak yang

821. mengadakan transaksi.

822. Terhadap poin 2 (dua) dan 3 (tiga) banyak menimbulkan masalah

823. harta persengketaan, baik oleh para ahli waris si penggadai maupun para

824. ahliwaris si pemegang gadai. Persengketaan tersebut dapat berupa

825. pengsertifikatan yang dilakukan oleh pemegang gadai karena telah merasa

826. miliknya sejak puluhan tahun. Oleh karena itu apabila timbul masalah

dalam

827. gadai tersebut, baru Kerapatan Adat Nagari dan wali nagari dilibatkan atau

828. diikut sertakan.

829. Dalam sistem gadai sekarang ini sulit untuk mencari legalitasnya,

830. maka Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dan Wali Korong

menganjurkan

831. dalam perjanjian gadai harus dilakukan secara tertulis untuk memiliki

832. kepastian hukum. Terjadi sengketa dan perselisihan akan diselesaikan

833. menurut peraturan hukum adat maupun di selesaikan di Pengadilan

Negeri.

834. Peraturan hukum adat disebut juga sebagai “Hukum Acara Perdata

835. Adat” atau hukum perdata formal adat. Ketentuan- ketentuan adat ini baik

836. dalam penguasaan tanah maupun dalam mempertahankan atau

837. menyelesaikan sengketa gadai tanah ulayat akan diselesaikan secara

838. musyawarah dan mufakat yang mana sebagai asas bagi masyarakat

839. Minangkabau. Dalam musyawarah dan mufakat akan selalu berpegang

pada

840. unsur-unsur yang ada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat

841. tersebut.

842. Unsur itu lebih dikenal dengan “Tali sapilin tigo” (tali sapilin tiga)

843. yaitu yang meliputi unsur-unsur agama, adat dan undang-undang.50

Dalam

844. sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dan pemegang gadai dapat

845. diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari.

846. Di Kabupaten Padang Pariaman penyelesaian sengketa gadai tanah

847. ulayat selalu menempuh jalur damai dan tidak pernah sampai ke

Pengadilan

848. Negeri. Dimana penyelesaiannya dapat dilakukan sebagai berikut51:

849. 50 M. Nazir, Hukum acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di

Minangkabau

850. dalam Firman Hasan, Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau,

Pusat Penelitian Universitas

851. Andalas, Padang, 1988, hal 71

852. 51 Indra Kusuma Dt. Rangkawo Mulie (Penghulu Suku Guci di Nagari

Paritmalintang,

853. Kecamatan Enam Lingkung, Wawancara Januari, 2008

a. Penyelesaian dilakukan dengan jalan musyawarah dan

854. mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

855. b. Apabila penyelesaian di atas tidak di temui maka

856. penyelesaiaanya dilanjutkan dalam tingkat kaum, dimana

857. penyelesaian tersebut dilaksanakan di tempat pemberi gadai

858. dan dihadiri oleh kedua belah pihak mamak kepala waris,

859. kedua belah pihak penhulu kaumnya dan penghulu suku dari

860. pihak pemberi gadai yang sebagai penengah. Kedua belah

861. pihak saling membuktikan baik melalui saksi-saksi maupun

862. alat-alat bukti tersebut yang berbentuk ranji. Disini peranan

863. penghulu kaum dan penghulu suku untu menentukan siapa

864. yang berhak sebenarnya.

865. c. Apabila keputusan dalam tingkat kaum tersebut merasa tidak

866. puas maka dapat dilanjutkan pada tingkatan Kerapatan Adat

867. Nagari. Penyelesaian ini di hadiri oleh kedua belah pihak,

868. mamak kepala waris, penghulu kaum, ketua Kerapatan adat

869. Nagari dan Wali Nagari sebagai penengah dan mewakili

870. unsur pemerintahan. Jalan penyelesaian ini dilengkapi dengan

871. alat bukti, baik saksi maupun alat bukti tertulis. Disini yang

872. berperan adalah ketua Karapatan Adat Nagari dan Wali

873. Nagari dimana keputusan Kerapatan Adat Nagari dan wali

874. Nagari mengikat kedua belah pihak. Dan para pihak

875. menyetujui keputusan tersebut.

876. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

877. tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, dalam Pasal 1 Ayat (9)

878. menyatakan bahwa : Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari,

879. sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa Pemerintahan

Nagari

880. adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh

881. Pemerintah Nagari dan badan permusyawaratan nagari berdasarkan asal

usul

882. nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem

883. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

884. Sebagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari dalam kehidupan

885. bernagari tersebut diserahkan kepada Pemerintahan Nagari yang

886. bersangkutan dengan artian pengaturan lembaga adat nagari ditetapkan

887. dengan keputusan pemerintahan nagari dimana tempat atau daerah

888. Kerapatan Adat Nagari tersebut bernaung dalam suatu nagari.

889. Kerapatan Adat Nagari mempunyai kewenangan dalam suatu nagari

890. dimana mengenai masalah sako dan pusako. Dimana sako artinya warisan

891. tidak bersifat benda seperti gelar pusaka (gelar penghulu). Sako juga

berarti

892. asal atau tua, seperti dalam kalimat sebagai berikut

893. “ sawah banyak padi dek urang sawah banyak padi untuk orang

894. Lai karambie sako pulo kelapa ada namun sudah tua pula”

895. Sako dalam pengertian adat minang adalah segala kekayaan asal,

896. yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa

wujud,

897. sedangkan pusaka adalah segala kekayaan materil atau harta benda yang

898. juga disebut pusako harta. Yang termasuk pusako harato ini seperti52 :

899. Hutan tanah

900. Sawah ladang

901. Tabek dan parak = tambak dan kebun

902. Rumah dan perkarangan

903. Pandam pekuburan

904. Perhiasan dan uang

905. Balai dan mesjid

906. Peralatan dan lain-lain

907. Ketentuan adat mengenai barang sako dan harato pusako adalah

908. sebagai berikut :

909. “hak bapunyo hak berpunya

910. Harato bamiliek harta bermilik”

911. Barang sako maupun harato pusako pada dasarnya dikuasai menjadi

912. milik bersama, milik kolektif oleh kelompok-kelompok sebagai berikut :

a. kelompok “samande” atau “seperinduan”

b. kelompok “sajurai”

c. kelompok “saparuik”atau “sapayung”

d. kelompok “sasuku”

e. Milik “nagari” :

913. Barang sako : - pepatah-petitih

914. 52 Amir M.S, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,

PT Mutiara

915. Sumber Widya, 2006 hal 94

916. Harato pusako : - Balai adat

- Tanah ulayat

- Mesjid

917. -Pekuburan

- Pasar

918. Jadi dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari sangat berperan sekali

919. untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi didalam nagarinya dan

920. juga terhadap permasalahan gadai. Sedangkan peranan Wali Nagari dan

921. Wali Korong adalah merupakan unsur yang mewakili dalam pemerintahan

922. nagari tersebut. Jadi dalam hal ini Wali Nagari dan Wali Korong sangat

923. berperan sekali untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi

didalam

924. nagarinya dan juga terhadap permasalahan gadai. unsur tersebut

merupakan

925. unsur pelengkap yang dapat dijadikan legal menurut hukum.

926. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan

927. permusyawaratan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun

928. temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera

929. Barat. Jadi KAN ini meskipun didirikan beberapa tahun tetapi

musyawarah

930. dan mufakat adat ini telah dilaksanakan juga oleh nenek moyang sejak

931. dahulu kala, sejak dilaksanakannnya hukum adat di Minangkabau.

932. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokokpokok

933. Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat (13) yang berbunyi

934. “Kerapatan adat nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah

935. Lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara

936. turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat

937. serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”

938. Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan kerapatan Adat

939. Nagari (KAN) mempunyai tugas :

940. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat

941. sehubungan dengan sako dan pusako.

942. Menyelesaikan perkara adat dan istiadat.

943. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum

944. terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan serta

945. memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan

946. pembuktiannya menurut sepanjang adat.

947. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya

948. melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya

949. khazanah kebudayaan nasional.

950. Menginventarisasikan, memelihara, dan mengurus serta

951. memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan

952. masyarakat nagari.

953. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari

954. kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari

955. berjenjang naik, bertangga turun yang berpucuk kepada KAN serta

956. memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah

957. masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan

958. semangat kegotong royongan.

959. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau

960. masyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum

961. didalam maupu diluar Pengadilan untu kepentingan dan atau hal-hal

962. yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

963. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi pedoman bagi

964. kepala desa dalam rangka menjalankan pemerintahan desa dan wajib

ditaati

965. oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban

966. menegakkannya sepanjang tidak bertantangan dengan Peraturan

Perundangundangan

967. yang berlaku

968. BAB V

969. PENUTUP

A. KESIMPULAN

970. Mengenai pelaksanaan sistem gadai terhadap tanah ulayat di

971. Minangkabau, dapat dilihat pada tiga sistem kelarasan yaitu kelarasan

972. koto piliang, budi caniago dan lareh nan panjang. Dimana tiga sistem

973. kelarasan tersebut memiliki perbedaan, yang dapat dilihat dari

974. persetujuan pelaksanaannya. Khususnya di Kabupaten Padang Pariaman

975. ketiga sistem kelarasan tersebut telah ada di dalam wilayahnya.

976. Pelaksanaan yang harus dipenuhi bagi pemilik tanah adalah:

a. Pelaksanaan sistem gadai pada kelarasan Koto Piliang ini berdasarkan

977. sistem otokrasi, sistem pemerintahaannya dipegang oleh kekuasan

978. raja. Pelaksanaan gadai dilakukan sebagai berikut :

979. Pusaka tinggi, proses mengadaikan tanah pusaka tinggi adalah :

a. Persetujuan dalam kaum

b. Persetujuan mamak kepala waris

c. Perrsetujuan mamak adat atau penghulu kaum

d. Persetujuan penghulu suku

e. Persetujuan urang tuo ulayat

f. Mengetahui unsur Pemerintahan :

• Kerapatan adat nagari

• Wali nagari

• Wali korong

980. Pusaka rendah :

- Persetujuan orang tua

- Persetujuan dalam satu keluarga

- Persetujuan mamak atau penghulu kaum

- Unsur Pemerintah :

• Kerapatan adat nagari

• Wali nagari

• Wali korong

981. b. Pelaksanaan sistem gadai pada Kelarasan Budi Caniago, sistem ini

982. berdasarkan sistem demokrasi atau musyawarah untuk mencapai

983. suatu mufakat.

984. Pelaksanaan gadai dilakukan sebagai berikut :

985. Terhadap harta pusaka tinggi, prosesnya sama dengan kelarasan

986. koto piliang, perbedaanya terhadap persetujuan penghulu dagang

987. dan mamak ulayat, dimana tidak terdapat di kelarasan koto

988. piliang. penghulu dagang ada di daerah Padang Kunyit Nagari

989. Sungai Buluh Kecanatan Batang Anai. mamak ulayat ada di

990. nagari Lubuk Alung.

991. Pelaksanaan gadai terhadap harta pusaka rendah sama dengan

992. kelarasan koto piliang.

993. c. Kelarasan Lareh Nan Panjang ini berdasarkan perpaduan antara

994. kelarasan koto piliang dan budi caniago. Pelaksanaan gadainya sama

995. dengan koto piliang dan budi caniago.

996. Pelaksanaan gadai bagi pemegang gadai cukup diketahui oleh

997. mamak kepala waris, penghulu suku dan Kerapatan Adat Nagari.

998. Pelaksanaan sistem gadai di Padang Pariaman ini harus memenuhi

999. unsur-unsur diatas, baik bagi pemberi gadai maupun pemegang gadai.

1000. Kalau tidak dipenuhi maka gadai yang dilaksanakan tersebut tidak sah.

1001. Namun pada kenyataannya hal itu banyak juga yang mengabaikan atau

1002. tanpa dipenuhinya unsur-unsur tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya

1003. masyarakat Padang Pariaman yang tidak memahami tentang gadai itu

1004. sendiri.

1005. Pelaksanaan gadai yang tidak dipahami oleh masyarakat itu

1006. mengakibatkan gadai yang dilakukan tersebut pada umumnya hanya

1007. dilakukan oleh pihak pemberi dan pemegang gadai saja, tanpa diikut

1008. sertakan peran Kerapatan Adat Nagari atau Wali Nagari, sehingga

1009. apabila terjadi masalah diantara pihak-pihak tersebut sulit untuk

1010. diselesaikan.

1011. Di Kabupaten Padang Pariaman gadai dilakukan secara lisan dan

1012. kadang hanya dengan surat dibawah tangan saja, sehingga tidak

1013. mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktiannya. Berdasarkan

1014. perkembangan masyarakat gadai ini lama kelamaan beralih nama pada

1015. salang pinjam atau pinjam meminjam.

1016. Dalam aturan hukum adat Minangkabau tanah ulayat tidak dapat dijual

1017. dalam keadaan apaupun kecuali digadaikan. Untuk menggadaikan di

1018. Kabupaten Padang Pariaman ada tiga faktor (syarat) yaitu :

a. Mayat terbujur didalam rumah

b. Gadis tua yang belum bersuami, dan

c. Rumah gadang ketirisan.

1019. Khususnya di Kabupaten Padang Pariaman sudah jarang

1020. ditemukan ketiga faktor tersebut, kerena gadai yang dilakukan pada

1021. umumnya adalah terhadap tanah pusako rendah. Salah satu bentuk atau

1022. faktor yang paling menonjol adalah alasan orang mengadaikan tanah

1023. tersubut untuk memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), untuk biaya

1024. pengangkatan penghulu dan untuk memagar pusaka, agar tanah pusaka

1025. tersebut tidak beralih haknya kepada orang lain. Dalam menggadaikan

1026. tanah pusaka itu lebih baik digadaikan kepada orang terdekat

1027. berdasarkan suatu kesepakatan kedua belah pihak.

1028. Penyelesaian sengketa gadai terhadap tanah ulayat di Kabupaten Padang

1029. Pariaman dapat di selesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

1030. Penyelesaian ini dilakukan dalam tingkat kaum atau antar kaum apabila

1031. tidak dapat diselesai di dalam kaum tersebut maka sengketa itu

1032. diselesaikan dalam suatu lembaga yaitu Kerapatan Adat Nagari. Di

1033. Padang Pariaman sengketa gadai tanah ulayat tidak sampai ke

1034. Pengadilan Negeri.

1035. B. SARAN

1036. Gadai yang dilakukan selama ini hanya secara lisan atau dibawah

1037. tangan antara pemberi gadai dan pemegang gadai tanpa adanya suatu

1038. bukti tertulis, dan jika adanya suatu sengketa sulit untuk dibuktikan.

1039. Sebaiknya dalam mengadaikan tanah ulayat baik terhadap tanah

1040. pusaka tinggi atau pusaka rendah seharusnya dilakukan secara tertulis,

1041. sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini peran Notaris

1042. dapat dilibatkan untuk menciptakan pembuktian yang otentik.

1043. Agar tidak terjadinya peralihan hak atas tanah gadai kepada orang lain,

1044. sebaiknya dalam satu kaum itu menyumbang kepada keluarga yang

1045. membutuhkan. dan apabila tidak dapat diselesaikan masalah ekonomi

1046. tersebut maka diberikan kepada keluarga terdekat. Hal ini juga untuk

1047. melindungi tanah ulayat tersebut.

1048. Dalam penyelesaian sengketa gadai tanah ulayat sebaiknya jangan

1049. sampai ke Pengadilan Negeri. Supaya adat yang ada tidak hilang

1050. begitu saja. Dan oleh karena itu apabila terjadi sengketa lebih baik

1051. diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sehingga rasa

1052. kekeluargaan dapat dipertahankan.