16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan terhadap kepustakaan yang ada, sepanjang yang

berkaitan dengan usaha untuk menjawab rumusan masalah Penelitian Hukum ini.

Uraian akan menyangkut hakikat L/C sebagai alat bayar dalam perdagangan

internasional, pengaturan atau dasar hukum dari L/C, serta pihak-pihak dalam L/C.

Selanjutnya akan dikemukakan pula mengenai mekanisme penerbitan L/C,

hubungan hukum diantara para pihak, kewajiban dan tanggung jawab bank sebagai

penerbit L/C. Adapun tujuan dari kajian pustaka ini adalah menjawab rumusan

permasalahan skripsi ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I tentang

rumusan permasalahan. Tinjauan kepustakaan ini juga akan dipergunakan untuk

melakukan analisa terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan nanti di Bab III.

Sama halnya dengan maksud kedua di atas, analisa yang didasarkan kepada

pustaka dalam bab ini, tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah skripsi

ini.

2.1 Hakikat L/C sebagai alat bayar dalam pedagangan internasional

L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan

importir untuk exportir di luar negeri yang menjadi relasi importir, surat ini yang

memberi hak kepada exportir untuk menarik wesel-wesel atas nama importir yang

bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu1. Yang

1 Amir M.S, Letter of Credit dalam Bisnis Export Import, Jakarta: PPM, 2005, hal. 1

17

kemudian, bank yang bersangkutan menjamin untuk mengexport atau membayar

wesel selama syarat-syaratnya terpenuhi2. Definisi lain mengenai L/C dapat kita

lihat dalam UCP (Pasal 2 UCP 500), yang memberi definisi L/C sebagai berikut:

"L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang

pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit, jika penerima telah

menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan

persyaratan L/C”. Beberapa hal penting dari definisi di atas yaitu:

(a) Bank yang memberikan jaminan pembayaran adalah bank yang menerbitkan

kredit dokumenter L/C tersebut (bank penerbit atau Issuing Bank).

(b) Dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan

ataupun dokumen yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintah, asuransi

maupun pengangkutan.

(c) Karena Kredit Dokumenter (L/C) merupakan Jaminan bersyarat, maka

pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama pembeli (importir), dan pembayaran

itu dilaksanakan bila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diserahkan.

(d) Karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, maka penyerahan

dokumen itu berarti memberikan hak kepada pembeli (importir) atas pemilikan

barang-barang yang dikapalkan tersebut.

(e) Karena Kredit Dokumenter (L/C) merupakan jaminan bank, maka segera

setelah pengapalan barang, penjual (exportir) akan meminta pembayaran dari

Bank, bukan mengandalkan kemampuan dan kesediaan pembeli (importir) untuk

membayar. Namun sekalipun demikian, berhubung jaminan tersebut adalah

2 Sembiring,Sentosa ( 2001), Hukum Dagang. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

18

jaminan bersyarat, maka penjual (exportir) hanya berhak meminta pembayaran

apabila dia sudah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan dalam Kredit

Dokumenter tersebut, guna kelancaran pembayaran atas letter of credit (kredit

berdokumen).

Dengan demikian inti dari pengertian L/C menurut UCP adalah L/C

merupakan “janji pembayaran”. Dimana Bank Penerbit melakukan pembayaran

kepada penerima, baik langsung ataupun melalui bank lain atas instruksi pemohon

yang berjanji membayar kembali kepada Bank Penerbit.

PBI No. 5 Tahun 2003 Pasal 3 angka 1 menyatakan bahwa bank

menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi import atas dasar permintaan

importir yang diajukan kepada bank3 dengan mengisi formulir permohonan

penerbitan L/C. Dari dua peryataan ini dapat dikatakan bahwa, L/C merupakan

janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (beneficiary)

senilai L/C (sepanjang exportir memenuhi persyaratan L/C). Persyaratan yang

dimaksud adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang

diyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen4.

L/C ini diterbitkan untuk beberapa alasan, pertama memudahkan pelunasan

pembayaran transaksi export, kedua untuk mengamankan dana yang disediakan

importir untuk membayar barang import, ketiga menjamin kelengkapan dokumen

3 Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan

dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.

4 Ginting,Ramlan (2007) Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional. Jakarta : Salemba

Empat, hal. 12

19

pengapalan. L/C disini berguna sebagai alat untuk membiayai transaksi

perdagangan internasional, dan bukan sebagai garansi (guarantee) atau surat

berharga yang dapat dipindahtangankan (negotiable instrument). L/C berfungsi

untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan, dimana L/C

meletakkan bank sebagai penjamin atas pembayaran yang akan dilakukan oleh

importir.

Seperti apa yang telah diutarakan diatas, bahwa L/C lebih sering digunakan

untuk membiayai kontrak perdagangan secara internasional. Mengapa demikian,

karena perdagangan ekspor impor mengandung resiko yang tinggi, maksudnya

adalah pertama eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa,

kebiasaan dan hukum yang mengatur tentang transaksi ekspor impor, dan

seringkali para pihak berada pada keadaan yang belum saling mengenal dengan

baik, sehingga exportir berpendapat L/C adalah alat bayar yang paling aman dalam

perdagangan export-import. Hal ini disebabkan, karena di dalam L/C terdapat janji

membayar dari Issuing Bank, sehingga akan memberikan rasa aman ke pada

exportir ketika exportir mengirimkan barang kepada importir, dan begitu pula

sebaliknya pembeli akan merasa aman dalam melaksanakan pembayaran(sekalipun

barang belum diterima), karena pembayaran hanya akan dilakukan oleh Issuing

Bank apabila dokumen yang mewakili barang yang dibeli sesuai dengan

persyaratan L/C.

Bank yang ditentukan untuk membuka L/C itu dapat ditunjuk dalam

perjanjian jual beli, atau dapat juga ditentukan penjual yang berhak menunjuknya,

20

tetapi dapat juga pembeli yang diberi kewajiban untuk menentukan bank mana

yang akan membuka L/C tersebut.

L/C sendiri merupakan dokumen kontrak. Namun, kedudukan L/C5 sebagai

suatu kontrak dan kontrak jual beli sifatnya adalah terpisah atau independen. Sifat

independen L/C tampak pada peryataan yang menyatakan bahwa, bank penerbit

(issuing bank) tidak meminta atau mensyaratkan diperlihatkannya kontrak

penjualan dari pemohon (buyer atau pembeli). Dan bank hanya memeriksa apakah

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C telah terpenuhi. Pasal 3 UCP 500

menegaskan sifat independen ini: Bahwa hanya redaksi kalimat-kalimat dalam L/C

yang mengikat bank. L/C merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak-kontrak

penjualan atau kontrak-kontrak lain atas mana L/C tersebut didasarkan. Sepanjang

hubungan dengan ekportir importir maka tanggung jawab dan tugas bank hanya

terikat pada bunyi kalimat L/C itu sendiri dan karena itu bank tidak dapat

mempertimbangkan ketetapan-ketetapan yang berlawanan dan berbeda dengan

kalimat-kalimat L/C tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam hal adanya

perubahan dalam L/C. Bank akan bertindak semata-mata berdasarkan dan sesuai

dengan kalimat-kalimat L/C yang berlaku baik dalam saat penerimaan atau

pemeriksaaan dokumen-dokumen.

CFG Sunaryati Hartono juga mangatakan bahwa “secara harafiah L/C dapat

diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi

sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran,

apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu”.

5 Uniform Customs and Practice For Dokumentary Credit 500 pasal 3.

21

2.2 Pengaturan atau dasar hukum dari L/C

Dalam pelaksanaannya L/C pada umumnya dibuat tunduk pada UCP, yang

merupakan ketentuan L/C yang bersifat universal6, namun ketentuan dalam UCP

bersifat tidak mengikat. Oleh karenanya diperlukan ketentuan nasional yang

mengatur mengenai hal tersebut. L/C dalam hukum nasional dapat melihat pada :

a. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang

Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa yang mengatur

bahwa L/C sebagai salah satu cara pembayaran dengan kredit dapat

digunakan untuk melakukan transaksi ekspor impor tetapi sampai

saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur L/C sehingga

masih menggunakan ketentuan UCP. PP ini mengamanatkan agar Mentri

Perdagangan dan Gubernur BI bersama-sama atau masing-masing dalam

bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas metode pembayaran

perdagangan internasional namun hingga saat ini tindak lanjut amanat ini belum

terjadi sebagaimana seharusnya.

b. Peraturan BI No.5/11/PBI/2003 tanggal 23 Juni tentang pembayaran

Transaksi Impor yang mengatur bahwa pembayaran transaksi eksport

import dilakukan menggunakan L/C atau tidak. Dalam Pasal 4 ayat 2

mengatakan format dan jumlah lembar permohonan penerbitan atau

perubahan L/C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan

kepada masing-masing bank.

6 Ginting Ramlan, Ibid, hal. 13

22

c. Surat Edaran BI No.26/34.ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Unifrom

Customs and Practis for Documentary Credit (UCP) 1993 Revision Internasional

Chamber of Commerce (ICC) Publication No.500 yang mengatur bahwa L/C yang

diterbitkan bank devisa dapat tunduk atau tidak pada UCP.

d. Surat Keputusan Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 28 Februari

1992 dan Surat Edaran BI No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 masing-masing

tentang pemberian Garansi oleh Bank yang mengatur mengenai pemberian garansi

bank khususnya mengenai standby L/C.

e. Keputusan Presiden No.24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan bank

Indonesia, serta penerbitan jaminan bank untuk penerbitan pinjaman luar negeri

oleh Bank Persero dan Bank pembangunan Daerah yang telah diizinkan

melakukan kegiatan dalam valuta asing

f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/33/KEP/DIR/1996

tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Impor.

Sama halnya dengan ketentuan nasional yang belum bisa menjelaskan

pengertian L/C (yang digunakan sebagai alat pembayaran utama dalam

perdagangan) secara jelas, pada ketentuan internasional pun juga mengalami hal

yang sama oleh karenanya diharapkan International Chamber of Commerce (ICC)

dapat meluruskan masalah mengenai L/C.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember

1993 tentang Uniform Customs And Practice For Documentary Credits 1993

Revision-International Chamber of Commerce Publication No. 500 (“UCP”)

mengatur bahwa jika dalam penerbitan L/C disepakati untuk menerapkan UCP,

23

maka dalam L/C – nya harus secara tegas mencantumkan penundukan pada UCP.

Walaupun UCP sendiri tidak mewajibkan suatu L/C harus tunduk pada UCP,

namun Bank Indonesia mendukung agar UCP dipergunakan dalam praktek

penerbitan L/C oleh bank-bank umum.

UCP sendiri bukan merupakan suatu produk hukum dari legislatif ataupun

yudikatif, UCP ini ada didasarkan pada adanya kebiasaan dan praktek

perdagangan internasional dengan menggunakan L/C. UCP bertujuan menciptakan

keseragaman praktek L/C secara internasional. UCP merupakan pedoman dalam

pelaksanaan L/C sehingga sejauh mungkin dapat dihindari perbedaan atau

kesalahan penafsiran diantara para pihak yang bertransaksi.

UCP pertama kali diterbitkan oleh International Chamber of Commerce

(“ICC”) pada tahun 1933 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, Uniform

Customs and Practice for Documentary Credits 1993 Revision – International

Chamber of Commerce atau yang lebih dikenal dengan “UCP 500”, kemudian

UCP 600 (“Uniform Customs & Practice for Documentary Credits”) adalah versi

terakhir untuk pedoman umum internasional (best practice) transaksi LC yang

diterbitkan oleh ICC (International Chamber of Commerce). UCP 600 berlaku

efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman sebelumnya (UCP 500). Sejak

tanggal tersebut diharapkan semua bank yang menerbitkan LC baru mengacu pada

UCP 600. Pemberlakuan ketentuan UCP atas suatu transaksi L/C harus secara

tegas dinyatakan dalam L/C itu sendiri.

2.3 Jenis-jenis L/C

Dalam perdagangan internasional terdapat berbagai macam jenis L/C yaitu

24

1. Revocable dan Irevocable L/C

Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah

secara sepihak oleh pembeli/importir atau issung bank tanpa persetujuan atau

pemberitahuan kepada penjual/exportir atas permintaan applicant. L/C ini banyak

digunakan anak/cabang perusahannya atau antara perusahaan yang sudah saling

mempercayai7. Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah tanpa

persetujuan kedua belah pihak dan issuing bank menjamin akan membayarkannya

asal saja si exportir menyerahkan dokumen yang cocok dengan L/C dan disertai

tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam L/C8.

2. Banker’s L/C

Banker’s L/C adalah L/C yang dibuka oleh suatu bank atas permintaan importir

dan bank tesebut bertanggung jawab atas pembayaran L/C apabila semua syarat-

syarat dalam L/C dipenuhi. Dengan kata lain bank mengambil alih seluruh

kewajiban membayar sehingga terjadi substitusi dari kemampuan melunasi oleh

issuing bank9.

3. Confirmed L/C10

7 Amir M.S, Letter Of Credit dalam BisniExport Import, PPM, Jakarta Pusat, 2005, hal. 9

8 Amir M.S, Ibid, hal. 10

9 Investor mediator, http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/jenis-jenis-lc/, diakses

tanggal 15 Mei 2013.

10 Investor meditor, Ibid.

25

Confirmed L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan dijamin

sepenuhnya oleh confirming bank. L/C jenis ini dapat diajukan oleh exportir jika

bank tidak pembuka tidak mempunyai reputasi Internasional dan situasi politik

ekonomi yang mengharuskan demikian, sehingga eksportir memandang perlu

untuk mengajukan agar dibukakan suatu L/C jenis ini.

4. Commercial L/C

Commercial L/C adalah L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan

nasabahnya, tetapi dikirimkan langsung kepada beneficiary tanpa melalui advising

bank. Commercial L/C ini dimaksudkan agar eksportir bisa dengan cepat

menerima L/C dan bisa menegosiasikan weselnya pada beberapa bank (tidak

terbatas pada satu bank) dengan jalan menyerahkan dokumen dan Commercial L/C

yang asli. Dan Bank yang membayar wesel akan mencatat pada commercial L/C

asli jumlah pembayaran yang telah dilakukan11

.

5. Red Clause L/C

Red Clause L/C adalah L/C dimana issuing bank-nya memberikan kuasa

kepada paying bank unutuk membayar uang muka kepada Beneficiary sebagian

dari jumlah L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Artinya L/C ini

memiliki klausul dengan tinta merah yang menyatakan

bahwa advising/confirming bank dapat melakukan pembayaran di muka kepada

eksportir/penjual/beneficiary sebelum penyerahan dokumen pengiriman barang

dilakukan. . L/C semacam ini sering digunakan untuk menyediakan dana/kredit

bagi eksportir sebelum barang dikapalkan. Dan beneficiary harus membuat

11

Investor mediator,Ibid

26

pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C akan diserahkan

pada waktunya12

.

6. Revolving L/C

Revolving L/C adalah kredit yang tersedia dapat dipakai ulang tanpa perlu

mengadakan perubahan syarat13

.

7. Transferable L/C

Transferable L/C merupakan L/C yang mana beneficiary dapat dipindah

tangankan berdasarkan instruksi khusus dari applicant atau importir/pembeli dan

syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut artinya beneficiary diberi

wewenang untuk menyerahkan pelaksanaan ekspornya kepada pihak ketiga, baik

sebagian maupun seluruhnya14

.

8. Back to back L/C

Back to back L/C merupakan kemungkinan lain dari Transferable L/C adalah

Back to Back L/C, jika beneficiary meminta kepada applicant agar L/C yang

dibukanya bersifat transferable. Jadi Applicant mengetahui bahwa beneficiary itu

bukanlah eksportir yang sebenarnya dari barang yang dipesan. Eksportir yang

sebenarnya adalah pihak ketiga (namanya biasa dirahasiakan, bisa menjual dengan

harga lebih murah). Setelah Beneficiary menerima L/C, Si beneficiary meminta

kepada advising bank supaya membuka L/C baru kepada pihak ketiga yang

12

Amir M.S, Ibid, hal. 11

13 Amir M.S, Ibid, hal 12

14 Amir M.S, Ibid, hal 13

27

merupakan eksportir sebenarnya. Dan L/C kedua ini mengandung syarat-syarat

yang sama seperti L/C yang pertama15

.

9. Stand by L/C

Stand by L/c adalah merupakan L/C yang diberikan issuing bank atas

permintaan applicant (kontraktor, debitor) sebagai jaminan khusus yang

menyangkut fungsi financial kepada pihak beneficiary dan dipakai standby oleh

beneficiary atau bank atas nama nasabahnya16

. Beneficiary credit ini dapat

bertindak apabila si applicant gagal untuk memenuhi atau melaksanakan

kontraknya, atau membayar kewajiban hutangnya (wanprestasi/cedera janji

terhadap beneficiary). Maka pihak bank akan membayar sejumlah uang yang telah

ditentukan kepada beneficiary.

10. Sight L/C

Sight L/C adalah L/C yang pembayarannya oleh negotiating bank yang

dilakukan pada saat wesel-wesel diunjukkan oleh eksportir, disertai dengan

dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan syarat-syarat L/C17

. Tentang kepada

siapa yang harus bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut, maka di dalam

L/C bersangkutan dicantumkan atas nama siapa wesel bersangkutan harus

diterbitkan. Wesel tersebut ada yang diterbitkan atas bank penerus L/C (Advising

Bank), bank pembuka (Opening Bank), bank ketiga yaitu principal dari bank

pembuka L/C, atau pembeli itu sendiri. Bila wesel diterbitkan atas dasar pembeli

15

Amir M.S, Ibid, hal 13.

16 Amir M.S, Ibid, hal.14

17 Investor mediator, http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/jenis-jenis-lc/, diakses

tanggal 15 Mei 2013.

28

(bukan bank), maka dikatakan wesel diterbitkan atas pihak ketiga. Tetapi lazimnya

sight L/C senantiasa ditujukan secara khusus kepada bank-bank koresponden di

luar negeri, di mana bank-bank pembuka mempunyai rekening pada koresponden

bersangkutan dan bank penerima L/C sekaligus juga merupakan/bertindak sebagai

bank pembayar18

.

11. Usance L/C19

Usance L/C adalah L/C yang mengharuskan eksportir penerima L/C untuk

menarik wesel berjangka dan bukan wesel unjuk sebagaimana lazimnya. Jangka

waktu wesel tersebut bisa bervariasi antara 30 sampai dengan 180 hari. Untuk

usance L/C ini pada saat wesel dan dokumen diserahkan negotiating bank tidak

melakukan pembayaran, namun eksportir bisa mengajukan permintaan agar L/C

tersebut didiscount dengan pembayaran diskonto yang berlaku. Usance L/C biasa

diterbitkan pada waktu-waktu hubungan yang normal tidak dapat dijalankan lagi,

dimana keinginan pembeli tidak dapat dipaksakan kepada penjual. Kemungkinan

yang lain si penjual menerima tawaran untuk melaksanakan pembayaran dengan

usance L/C bila pembeli itu langganan baik dan sudah dipercaya. Di dalam

transaksi ini, bank memegang peranan sebagai tersangkut/bank pembayar.

2.4 Pihak-pihak dalam L/C

18

Hartono Hadisoeprapto, Kredit Berdokumen, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 41

19 Amir M.S, Ibid, hal. 14

29

Dalam transaksi eksport-import, pelaksanaanya lebih menekankan kepada

dokumen-dokumen. Sehingga pembeli/importir ini tidak dapat secara langsung

memperoleh kredit dari exportir, sehingga diperlukan pihak ketiga (bank) yang

berperan sebagai penyedia dana untuk membiayai transaksi tersebut20

.

a. Pemohon (applicant) adalah pihak yang memohon untuk diterbitkan L/C yang

dalam hal ini umumnya adalah pembeli/importir. Importir memiliki kewajiban

untuk menyediakan dana pembayaran. Sedangkan hak dari imortir adalah

menerima barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam L/C.

b. Bank Penerbit (Issuing Bank) adalah bank yang atas permintaan applicant

menerbitkan L/C (bank pembuka). Bank penerbit berhak menerbitkan L/C

kepada exportir. Dan kewajiban dari bank penerbit adalah membayar sejumlah

uang (seperti yang telah diperjanjikan dalam L/C) kepada exportir sesuai

dengan yang telah diperjanjikan dalam L/C.

c. Penerima (beneficiary) adalah pihak kepada siapa L/C diterbitkan atau

diperuntukkan yang dalam hal ini adalah eksportir. Penerima berhak mendapat

keyakinan akan ketersediaan pembayaran atas barang dan atau jasa yang

diserahkan. Hak ini diikuti dengan kewajiban dari penerima berupa pengiriman

barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam L/C.

d. Bank Penerus (advising bank) adalah bank yang meneruskan L/C, yaitu bank

koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada beneficiary. Bank tidak

bertanggung jawab atas isi L/C dan hanya bertindak sebagai perantara. Bank

penerus berhak meneruskan L/C kepada exportir atas permintaan bank

20

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Jual Beli),

Rajawali Pers,Jakarta, 2001 hal. 19

30

penerbit. Dan bank penerbit berkewajiban menentukan keabsahan L/C sebelum

diteruskan kepada exporir.

e. Bank Pengkonfirmasi (confirming bank) adalah bank yang memberikan

konfirmasi atau jaminan kepada beneficiary apabila issuing bank tidak

melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam L/C. Jadi hak

dari bank pengkonfirmasi adalah mengkonfirmasi (menjamin) L/C yang

diterbitkan oleh issuing bank kepada beneficiary.

2.5 Mekanisme penerbitan L/C

Mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pembukaan L/C21

itu ialah

pertama pembeli harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani suatu formulir

yang telah disediakan oleh bank yaitu Formulir Permohonan Membuka Kredit atau

Application Form. Di dalam formulir inilah disebutkan suatu permohonan dari

pembeli kepada bank untuk membuka suatu L/C bagi kepentingan penjual22

. Di

dalam formulir itulah disebutkan semua persyaratan-persyaratan yang dikehendaki

di dalam L/C, misalnya mengenai jumlahnya, jenisnya, dan sebagainya.

Pertama-tama syarat yang paling penting disebut ialah, adanya janji dari

pembeli untuk membayar kembali kepada bank, bilamana bank melakukan

pembayaran lebih dulu atas dokumen-dokumen yang diserahkan. Kemudian

terdapat syarat lain yang juga sangat penting yaitu: pernyataan bahwa pembeli

21

Wawancara dengan staff bank swasta bagian perdagangan internasional khususnya L/C.

22 Jefferson Kameo, Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selekta

Untuk Hukum dan Transaksi Bisnis Internasional), universitas Kristen Salatiga, Salatiga,

2012, hal. 33.

31

akan memberikan dokumen-dokumen atas barang-barang kepada bank sebagai

jaminan. Pada umumnya Formulir Permohonan Membuka Kredit itu juga memuat

Exemption Clause (klausula yang membebaskan bank dari kewajibannya dalam

hal-hal tertentu) yang sering diuraikan secara luas. Setelah menyetujui Application

Form, bank mengeluarkan L/C yang dilengkapi dengan semua persyaratan-

persyaratan yang dikemukakan di dalam Application Form dan mengirimkan L/C

itu kepada beneficiary langsung atau dapat pula melalui Bank Koresponden atau

cabangnya. Dan ketika beneficiary telah menerima L/C itu, beneficiary ini akan

mengirim atau mengapalkan barang-barang dan memperoleh semua dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk itu, terutama yang diminta di dalam L/C. Semua

dokumen-dokumen ini adalah menjadi dasar dari adanya realisasi dari L/C, yaitu

pembayaran dan harus dimintakan kepada bank sebelum hari gugur dari L/C.

Sebelum bank melakukan pembayaran, bank harus meneliti terlebih

dahulu, apakah dokumen-dokumen itu telah sesuai dengan yang ditentukan dalam

L/C atau belum23

. Apabila tidak sesuai, bank harus menolak dokumen-dokumen

tersebut, tetapi apabila sesuai, ia harus membayar L/C itu. Dengan menerima

dokumen-dokumen itu dan membayar L/C kepada beneficiary, dapat dikatakan

bahwa kewajiban utama dari bank berdasarkan L/C sudah selesai, kecuali

mengenai penyerahan dokumen-dokumen kepada pembeli. Kewajiban ini hanya

mungkin dilaksanakan apabila memang pembayaran yang dilakukan oleh bank itu

adalah dari dana yang telah disediakan oleh pembeli pada bank. Lain halnya

apabila pembeli belum menyediakan dana, sehingga pembayaran dilakukan bank

23

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Import Pasal

5 huruf (a).

32

sebagai persekot. Dalam hal ini sesuai dengan persyaratan yang terdapat di dalam

Application Form, maka bank berhak menguasai dokumen-dokumen barang

sebagai jaminan sampai pembeli membayar kembali kepadanya.

2.6 Hubungan hukum diantara para pihak

Dalam transaksi L/C terdapat hubungan–hubungan hukum yang utama

sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum Importir (Applicant) dan Issuing Bank24

Dalam rangka merealisasikan cara pembayaran sebagaimana diatur dalam

sales contract, pembeli akan mengajukan permohonan kepada issuing bank agar

issuing bank menerbitkan L/C untuk kepentingan penjual. Dengan demikian

hubungan hukum antara importir (applicant) dan issuing bank didasarkan pada

kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan L/C. Jika issuing bank setuju

untuk melaksanakan permohonan importir, issuing bank akan menerbitkan L/C

tersebut. Dan isi dari L/C tidak boleh menyimpang dari kondisi sebagaimana

disyaratkan dalam permohonan penerbitan L/C.

Permohonan penerbitan L/C ini terpisah dari sales contract barang.

Permohonan penerbitan L/C ini hanya mengikat applicant dan issuing bank yang

pada intinya berisi bahwa issuing bank berjanji untuk menerbitkan L/C karena

importir berjanji akan membayar kembali sejumlah uang seperti yang tercantum

dalam L/C kepada issuing bank.

24

Legal banking, http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/, diakses

pada tanggal 15 Juli 2013.

33

Permohonan penerbitan L/C diatur oleh hukum nasional masing-masing

negara yang dalam hal tertentu dapat berbeda dari satu negara terhadap negara

lainnya.

b. Hubungan Hukum Issuing Bank dan Exportir25

Hubungan hukum antara issuing bank dan exportir lahir atas dasar L/C yang

diterbitkan oleh issuing bank yang disetujui exportir. Sebelum L/C disetujui oleh

exportir, maka L/C merupakan kontrak sepihak dari issuing bank, dan tidak

mengikat exportir. Persetujuan expotir terhadap L/C diwujudkan melalui

pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C kepada issuing

bank.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam L/C, maka hak dan kewajiban

issuing bank dan exportir diatur dalam UCP (apabila L/C menundukkan diri pada

UCP). Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam L/C maupun UCP akan tunduk pada

hukum nasional sebagaimana ditentukan dalam L/C atau apabila tidak ditentukan

hukum nasional yang berlaku maka apabila terjadi sengketa akan tunduk pada

hukum nasional yang ditentukan oleh hakim berdasarkan teori penentuan hukum

yang berlaku.

c. Hubungan Hukum Issuing Bank dan Advising Bank26

25

Ibid

26 Ibid

34

Hubungan hukum antara issuing bank dan advising bank didasarkan pada

instruksi issuing bank kepada advising bank yang disetujui advising bank.

Hubungan hukum ini pada intinya merupakan hubungan keagenan dimana

advising bank bertindak sebagai agen dari issuing bank untuk meneruskan L/C

yang diterbitkan oleh issuing bank kepada eportir.

Mengingat advising bank tidak memiliki kewajiban untuk selalu

meneruskan L/C yang diterimanya, maka advising bank wajib segera

memberitahukan issuing bank apabila ia tidak berkenan atau tidak setuju untuk

meneruskan L/C kepada exportir.

Hak dan kewajiban issuing bank dan advising bank sepanjang tidak diatur

secara khusus dalam L/C, hak dan kewajibannya akan tunduk pada ketentuan UCP.

Sebagai advising bank, bank tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran,

negosiasi atau akseptasi terhadap wesel exportir, kecuali issuing bank secara

khusus meminta advising bank untuk melakukan itu.

Jika advising bank dalam L/C dimintakan juga untuk menambahkan

konfirmasinya, maka advising bank tersebut juga melaksanakan fungsi sebagai

confirming bank yang mempunyai kewajiban yang sama dengan issuing bank yaitu

melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi. Konsekuensinya, confirming

bank wajib melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh

exportir.

d. Hubungan Hukum Advising Bank dan Exportir 27

27

Ibid

35

Hubungan hukum antara advising bank dan exportir tergantung pada fungsi

yang dilakukan oleh advising bank sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C.

Advising bank dapat berfungsi sebagai advising bank semata, bank

pengkonfirmasi, bank penegosiasi, bank pembayar atau bank pengaksep.

Dalam hal advising bank murni menjalankan fungsinya sebagai advising bank,

maka kewajibannya terhadap exportir hanyalah terbatas pada penerusan L/C

termasuk perubahannya. Oleh karena itu exporir tidak dapat menuntut pembayaran

L/C dari advising bank. Tetapi dalam hal advising bank bertindak sebagai

confirming bank maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas

L/C. Jika advising bank ditunjuk sebagai bank penegosiasi maka advising bank

dapat melakukan pembelian terhadap dokumen yang diserahkan kepada issuing

bank oleh exportir.

Dari apa yang telah diutarakan diatas maka, hubungan hukum yang pertama,

yaitu pola hubungan hukum yang terjadi antara pihak pembeli (pemohon atau

importir) dan penjual (eksportir atau penerima), hubungan ini didasarkan pada

kontrak penjualan yang dinamakan dengan pola perhubungan hukum yang

bernama perjanjian jual-beli (dalam bahasa inggris hukum perikatan seperti ini

disebut dengan the contract of sale).

Pola hubungan hukum yang kedua adalah, suatu rangkaian yang

memunculkan sebuah perikatan atau perhubungan hukum (the parties to contract)

yang mendorong diterbitkannya kredit (L/C), yang tidak dapat ditarik kembali atau

tidak dapat dicabut dan yang telah memperoleh perintah konfirmasi dari bank

penerbit. Dan didalam L/C tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang

36

menerima manfaat dari penerbitan L/C itu (irrevocable and confirmed letter of

credit to the beneficiary) untuk segera dibayarkan kepadanya, hubungan antara

pihak bank penerbit dengan si Pembeli adalah hubungan hukum antara bankir

dengan nasabahnya.

Ini berarti yang dilakukan oleh si bank penerbit adalah atas inisiatifnya

sendiri, yaitu apakah bank penerbit mau menerbitkan L/C itu untuk membayar

harga barangnya si Penjual atau justru si bank penerbit itu sama sekali tidak mau

menerbitkan L/C itu.

Pola hubungan hukum yang ketiga, yaitu pola hubungan hukum yang terjadi

antara para pihak adalah hubungan murni perbankan, yaitu antara Bank Penerbit

dan Bank Pengadvis berdasarkan kontrak keagenan yang merupakan perjanjian

pembiayaan perdagangan internasional dalam dunia perbankan.

Pola hubungan hukum yang keempat yaitu perikatan antara Bank Penerbit

dan pihak Penjual, dalam hal ini adalah si Beneficiary atau orang yang akan

menerima manfaat dari kredit yang diterbitkan oleh Bank Penerbit berdasarkan

L/C sebagai kontrak.

Pola hubungan hukum yang kelima yaitu perikatan antara pihak Bank

Pengadvis dan pihak Penjual. Akibat dari si bank Pengadvis menambahkan

komitmennya atau menambahkan konfirmasi bahwa Bank itu akan melakukan

pembayaran kepada pihak penjual, maka Bank pengadvis seketika itu

sesungguhnya telah memberikan janji yang dibuatnya sendiri bahwa kredit yang

telah diterbitkan oleh si bank penerbit itu akan dibayarkan pada saat dilakukan

pengunjukan sebagaimana mestinya.

37

2.7 Hak-Hak dan Kewajiban dalam Suatu Documentary Credit

L/C pada hakikatnya adalah alat pembayaran dan oleh karena itu

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam L/C harus

dipertahankan secara adil dan terbuka. Keadilan dan keterbukaan dalam

pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan karena nilai inti L/C adalah

perwujudan pembayaran sejumlah uang senilai L/C.

Hak dari pihak expotir adalah untuk meminta suatu L/C, dan jenis kredit

seperti apakah yang menjadi hak si exportir tersebut sangat bergantung kepada

syarat dan ketentuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu di dalam perjanjian

pokok, dalam hal ini termuat dalam perjanjian jual-beli. Sedangkan bagi pihak

importir berupa kewajiban untuk memastikan bahwa L/C yang diterbitkan oleh

pihak bank penerbit kepada si penjual adalah jenis L/C yang memang sudah

ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Sedangkan dari pihak exportir

harus melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan penyerahan barang yang dijual

kepada importir.

Exportir berhak untuk menolak L/C yang berjenis unconfirmed atau yang

tidak dikonfirmasi oleh si bank penerbit (issuing bank). Bila terjadi wanprestasi

oleh importir maka akan melahirkan hak bagi exportir untuk menganggap bahwa

perjanjian jual beli antara dia dengan importir telah dibatalkan secara sepihak dan

exportir berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan apabila exportir tidak

mempergunakan hak untuk menuntut ganti rugi dan kemudian malah menerima

L/C yang syarat dan ketentuannya tidak sejalan dengan jual-beli, maka exportir

38

menjadi kehilangan hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi seperti yang telah

dikemukakan sebelumnya28

.

Bank penerbit (issuing bank) berhak dan sekaligus berkewajiban untuk

mengabaikan semua instruksi yang diberikan oleh exportir sepanjang dokumen

yang dipersyaratkan dalam L/C tersebut diunjukkan dalam jangka waktu kredit

yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam

kredit tersebut, misalnya perintah untuk tidak melakukan pembayaran kepada

exportir atau untuk menyimpang dari syarat atau ketentuan yang ada. Apabila

kredit atau L/C yang bersangkutan tak terbayarkan atau tidak mau dibayarkan oleh

bank maka si bank penerbit berkewajiban untuk menebus kepada importir, tebusan

itu dilakukan terhadap kewajiban-kewajiban apa saja yang telah dilakukan oleh

importir kepada exportir. Sementara itu, di lain pihak, apabila ada pembayaran,

akseptasi, dan juga negosiasi kredit yang dilakukan oleh bank penerbit atau bank

pengadvis pada saat dokumen-dokumen itu diunjukkan kepadanya namun tidak

sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam L/C (nonconforming documents29

),

maka si Pembeli meskipun tidak punya hak untuk menolak barang-barang yang

sesuai30

dengan perjanjian jual beli terhadap Penjual, dimungkinkan untuk sama

seperti dalam pola hubungan hukum antara dirinya dengan si bank penerbit

menolak untuk menerima transaksi itu, dasar penolakan itu bahwa si bank penerbit

28

Jefferson Kameo, op cit, hal 63-65.

29 Apabila si Pembeli bertindak cepat dalam waktu yang ditentukan dalam L/C maka si Pembeli

dapat memperoleh hak interdict dari pihak pengadilan, supaya bank penerbit atau bank

pengadvis tidak melakukan pembayaran tersebut.

30 Artinya, si Pembeli dapat menolak barang-barang yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di

dalam perjanjian jual beli.

39

telah melakukan pelanggaran atas mandat (breach of mandate). Apabila

pembayaran, akseptasi atau negosiasi itu dilakukan oleh bank pengadvis, maka hal

itu berarti bahwa bank penerbit memiliki hak untuk melepas (abandonment) atau

penelantaran barang-barang yang dibeli oleh si Pembeli dari si Penjual terhadap

bank pengadvis. Pembeli juga dapat menuntut ganti rugi atas setiap kerugian yang

oleh bank penerbit sebetulnya telah dapat diketahui sebelumnya akan terjadi

sebagai akibat dari pelanggaran atas mandat yang dipegang oleh si bank penerbit

tersebut31

.

Apabila bank pengadvis mematuhi apa yang sudah diterbitkan di dalam L/C

atau kredit yang bersangkutan maka bank pengadvis itu berhak atas pembayaran

yang harus dilakukan oleh bank penerbit, atau bank-bank lainnya yang menjadi

tujuan dari mana tebusan atas kredit yang telah dibayarkan kepada si Penjual itu

dapat diperoleh32

sesuai dengan kredit atau L/C yang diterbitkan serta sudah

barang tentu berhak atas biaya-biaya di dalam melakukan jasa pembayaran L/C

sesuai dengan yang telah diatur di dalam UCP33

.

Apabila bank yang pertama-tama kali mempunyai kewajiban untuk

membayar tidak dapat melakukan pembayaran, maka si Penjual tidak punya

31

Jefferson Kameo, op cit, hal 72-73

32 Tebusan yang dilakukan dari bank yang satu kepada bank yang lain (bank to bank

reimbursemen) diatur, dan itu berarti dikenal, oleh UCP. Apabila bank yang seharusnya

melakukan penebusan (the reimbursing bank), yang pada umumnya adalah bank lain selain

bank penerbit, tidak dapat memenuhi pembayaran itu, maka bank penerbit harus memenuhi

pembeyaran penebusan tersebut kepada bank pengadvis. Menurut UCP, bank pengadvis itu

adalah bank yang berhak untuk minta penebusan tersebut, dan dalam hal ini bank pengadvis

yang meminta penebusan itu disebut sebagai bank yang berhak menuntut pembayaran

penebusan (the claiming bank).

33 Jefferson Kameo, op cit, hal 78-79.

40

kewajiban untuk menuntut pembayaran dari bank yang lain sebelum si Penjual

menggugat si Pembeli ke pengadilan34

.

Bank pengadvis apabila ia juga merupakan suatu bank yang menjadi bank

pengonfirmasi berkewajiban untuk membayar kredit yang telah diterbitkan oleh

bank penerbit apabila dokumen-dokumen itu isinya bersesuaian dengan yang telah

dipersyaratkan, tidak perduli apakah ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran

terhadap perjanjian jual-beli. Hak-hak dan kewajiban bank pengadvis apabila bank

itu melakukan akseptasi terhadap wesel atau drafts begitu dokumen-dokumen itu

diunjukkan dan belakangan nanti ternyata ditemukkan tidak cocok dengan kredit

yang telah diterbitkan adalah sama dengan ketika si bank penerbit melakukan

akseptasi yang sama35

.

34

Jefferson Kameo, Ibid, hal 80

35 Jefferson Kameo, Ibid, hal 88