bab ii pembahasan -...

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Asas-asas Penempatan TKI

Dalam Pasal 31 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan

kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan

memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.” Kemudian dalam

penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 32

ayat (1) disebutkan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas

terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Maksudnya ialah:

1. Terbuka, adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas,

antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini

dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari

terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

2. Bebas, adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi

kerja bebas memilih tenaga kerja sehingga tidak ada pemaksaan satu sama

lain.

2

3. Obyektif, ialah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok

kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan

yang dibutuhkan serta harus memeprhatikan kepentingan umum dengan

tidak memihak kepentingan pihak tertentu.

4. Adil dan setara tanpa diskriminasi, ialah penempatan tenaga kerja dilakukan

berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak berdasarkan atas ras, jenis

kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berasaskan kepada

keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan

gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Penempatan tenaga kerja

juga diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai

dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan

harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Pasal 33 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menentukan penempatan tenaga kerja yang terdiri dari penempatan tenaga kerja

didalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Berkenaan dengan

penempatan tenaga kerja diluar negeri, secara terperinci lebih lanjut diatur dalam

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri.

3

2. Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri

2.1. Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Secara filosofis perlindungan hukum TKI mengatur tentang hak setiap orang

untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair dan impartial court).

Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang bersifat universal, berlaku di

manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini

merupakan tugas dan kewajiban Negara. Perlindungan hukum TKI secara yuridis

didasarkan kepada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Adapun tujuan dari

perlindungan TKI adalah sebagai berikut:1

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan

manusiawi;

b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara

tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;

c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinyatakan

bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

1 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga Negara Nomor

4445)

4

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.” Dan dalam

Undang-Undang yang sama pada Pasal 7 dikatakan bahwa Pemerintah bertanggung

jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melakukan

perlindungan terhadap TKI pemerintah berkewajiban:

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat

melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara

mandiri;

b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI

c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI

di luar negeri;

d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan

perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah

memilki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dimana dalam

melaksanakan tugas tersebut Pemerintah dapat melimpahkan sebagian

wewenangnya dan/ atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai

5

dengan peraturan perundang-undangan.2 Hal ini dimaksudkan sebagai tanggung

jawab Pemerintah dalam meningkatkan upaya perlindungan bagi TKI di luar

negeri.

Perlindungan negara bagi warga negaranya merupakan hak warga negara

yang dijamin oleh Undang-Undang. Dalam hal perlindungan terhadap TKI maka

hak perlindungan dimulai sejak pra penempatan (dalam negeri), selama

penempatan (luar negeri), dan sampai dengan purna penempatan (kembali ke

Indonesia). Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI

terhindar dari risiko yang mungkin akan timbul selama mereka bekerja diluar

negeri.3 Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah menetapkan

jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan

Republik Indonesia tersebut memberikan perlindungan terhadap TKI di luar

negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum kebiasaan

internasional.4 Dalam pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di

luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI

yang ditempatkan di luar negeri. Selama masa penempatan tersebut

Pemerintah/perwakilan pemerintah juga bertugas untuk:

2 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT. Pradnya Paramita, 2007, h.

38. 3 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, 2009, h. 242



4445)

6

a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;

b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/

atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.5

2.2. Landasan Hukum Perlindungan TKI

a. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dicantumkan tujuan

konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah “...membentuk suatu

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa...”.6

Berdasarkan uraian di atas, berbagai kekuatan landasan hukum normatif

tersebut secara tegas telah mengamanatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial,

terutama yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas

sumber daya manusia bagi para TKI. Demi tercapainya suatu landasan melindungi

segenap bangsa indonesia yang diikuti segenap bangsa indonesia dan memajukan

kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia maka diperlukannya suatu

jaminan sosial yang dapat memberikan rasa keadian bagi para Tenaga Kerja



4445) 6 Alinea IV Pembukaan UUD 1945

7

Indonesia yang merupakan masyarakat Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan

kesejahteraan. Karena pada dasarnya TKI mempunyai hak untuk mendapatkan

Jaminan Sosial yang merupakan hak setiap warga negara yang juga diamanatkan

dalam UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Pasal 28 D ayat 2 : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

3. Pasal 28 E ayat 1 : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah

Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercerminkan dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indosesia berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal ini dan perubahannya mengandung dua makna sekaligus, yaitu memberi

hak kepada warga untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia yaitu pekerjaan

dan membebani kewajiban kepada negera untuk memenuhinya. Faktor yang

berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum

terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan

8

seperti tercantum dalam Pasal tersebut. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat

dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri.

Dari keterangan beberapa Pasal dalam UUD 1945 negara sangat mendukung

dan menegaskan bahwa perlindungan dan jaminan sosial TKI sangat terkait erat

dengan masalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan lapangan

pekerjaan. Hal ini berdampak pula pada para TKI yang ingin mendapatkan kehidupan

yang layak untuk mendapatkan kesejahteraan dengan mencari pekerjaan di luar

negeri. Sehingga hak-hak mereka akan terjamin dan terlindungi pada masa pra

penempatan, penempatan maupun purna penempatan.

b. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonasi tentang

Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia

(Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan

pelaksanaanya. Ketentuan dalam Ordonansi sangat rumit sehingga secara praktis

tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonasi itu dan tidak

adanya Undang-Undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri selama ini diatasi melalui peraturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan

pelaksaannya.

9

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaaan, Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan

Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan penempatan tenaga kerja

Indonesia ke luar negeri di atur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan melalui

Undang-Undang tersendiri diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum

yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain memuat:

1. Landasan, jasa, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;

2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;

3. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan

pekerja;

4. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan

ketrampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas

kerja dan produktifitas perusahaan;

5. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga

kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk

tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan

kesempatan kerja;

10

6. Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan kompetensi yang

diperlukan;

7. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis,

dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;

8. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk

perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipatit, lembaga kerja sama

tripati, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan

hubungan industrial;

9. Perlindungan pekerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja

untuk berunding dengan pengusaha perlindungan keselamatan, dan

kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, dan

penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan

jaminan sosial tenaga kerja;

10. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 31 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di

dalam atau di luar negeri.” Di dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa TKI

11

diberikan hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka

inginkan termasuk di luar negeri. Demi mendukungnya hal tersebut perlu

diadakannya suatu perlindungan yang layak terhadap para TKI demi membantu

memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi seluruh hak dan

kewajiban TKI ketika masa pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (luar

negeri), sampai dengan purna penempatan (kembali ke Indonesia). Sehingga para

TKI kan terjamin seluruh hak-haknya.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini harus

memberikan perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk

mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat

memperoleh pelayanan penempatan keselamatan tenaga kerja secara cepat dan mudah

dengan tepat mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun

martabatnya. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan

Penempatan TKI mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan TKI di

luar negeri terdapat pada:

12

1. Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Pemerintah bertugas mengatur,

membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan

dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas,

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas

perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.”

2. Pasal 6 yang berbunyi : “Pemerintah bertanggung jawab untuk

meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri“

3. Pasal 7 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah berkewajiban:

a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang

berangkat melalui penempatan TKI, maupun yang berangkat

secara mandiri;

b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;

c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan

calon TKI di luar negeri;

d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan

perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

13

4. Pasal 77 yang berbunyi :

a. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh

perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan

purna penempatan.

Berdasarkan keterangan Pasal di atas disebutkan Pasal tentang perlindungan

TKI dan hak-haknya yang harus diperoleh merupakan suatu tanggung jawab

pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya termasuk juga para TKI.

Sehingga TKI dapat terjamin hak-haknya pada masa pra penempatan (di dalam

negeri), selama penempatan (di luar negeri), dan sampai dengan purna penempatan

(kembali ke Indonesia).

Adapun ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri:

1. Penempatan dan perlindungan calon TKI/ TKI bertujuan untuk:

memberdayagunakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal

dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/ TKI sejak dalam

negeri, di negara tujua, sampai kembali ketempat asal di Indonesia,

meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

14

2. Pemerintah (Pemerintah daerah dengan pelimpahan dari pemerintah pusat)

bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

3. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan

TKI di luar negeri.

4. Pemerintah berkewajiban: menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/

TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan

mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri,

melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan

perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan memberikan

perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa

penempatan, dan masa purna penempatan.

5. Perlindungan TKI dilaksanakan melalui dari pra penempatan, masa

penempatan, sampai dengan purna penempatan.

6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI

di luar negeri dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan di pusat, propinsi, kabupaten/ kota untuk dilaporkan ke

Menteri dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara

tujuan.

Adanya Undang-Undang ini diharapkan disamping menjadi instrumen

perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan (di dalam negeri), selama

15

penempatan (diluar negeri), dan sampai dengan purna penempatan (kembali ke

Indonesia) dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta

keluarganya.

d. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri, dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan

kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara

terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan

instansi pemerintah terkait, sehingga dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil instansi

terkait.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNP2TKI yang

beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi

pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja

16

Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan

fungsinya, BNP2TKI menyelenggarakan tugas:

a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara

Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia

atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;

b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan

mengenai dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);

penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan

sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;

informasi; kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan

peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja

Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI) di Ibukota Propinsi dan/ atau tempat pemberangkatan Tenaga

Kerja Indonesia yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen

17

penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara

terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing BP3TKI. Balai

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam

melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen

dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Bidang tugas

masing-masing Instansi Pemerintah tersebut, meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian,

verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang

dianggap perlu.

Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan BP3TKI ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat

persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Perlindungan TKI mulai dari prapenempatan, masa penempatan sampai

dengan purna penempatan. Perlindungan TKI melalui diwujudkan melalui

penghentian dan pelarangan penempatan TKI serta program pembinaan dan

perlindungan TKI. Perlindungan ini diberikan kepada calon TKI/ TKI yang

ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk

18

kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan. Pemerintah bersama

pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib

memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/

TKI.

Perlindungan calon TKI pada pra penempatan meliputi perlindungan

administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif sebagaimana

dimaksud meliputi pemenuhan dokumen penempatan, penetapan biaya penempatan,

dan penetapan kondisi dan syarat kerja. Pemenuhan dokumen penempatan

sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau

surat keterangan kenal lahir;

b. sertifikat kompetensi kerja;

c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan

pemeriksaan kesehatan;

d. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

e. visa kerja;

f. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN); dan

g. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

19

Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan negara

tujuan penempatan dan sektor jabatan. Penetapan kondisi dan syarat kerja

sebagaimana dimaksud meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti

dan waktu istirahat, fasilitas, dan jaminan sosial. Perlindungan teknis sebagaimana

dimaksud meliputi sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitas calon

TKI, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, dan pembinaan dan pengawasan.

Perlindungan TKI masa penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandara/

pelabuhan negara tujuan penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara

debarkasi Indonesia. Perlindungan masa penempatan ini diberikan oleh Perwakilan.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan

adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang

secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan

Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada

organisasi internasional. Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi:

a. pembinaan dan pengawasan;

b. bantuan dan perlindungan kekonsuleran;

c. pemberian bantuan hukum;

d. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI;

e. perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan

20

f. upaya diplomatik.

PPTKIS wajib membantu Perwakilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan

hukum selama masa penempatan.

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.14/MEN/X/2010

tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri

Terbentuknya Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI) pada tahun 2007, maka peraturan perundang-undangan yang

merupakan penjabaran amanah Undang-Undang 39 Tahun 2004. Permenakertrans

No. PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang Pendaftaran Pengiriman TKI ke Luar

Negeri, diantaranya:

1. Mencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan

diri pada Dinas kabupaten/ kota dengan tidak dipungut biaya.

2. Pencari kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi

TKI yang kan dipekerjakan pada pengguna perseorangan

sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang

dibuktikan dengan Katu Tanda Penduduk (KTP) dan akte

kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;

21

b. Surat keteranagan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter

bagi calon tenaga kerja perempuan;

c. Surat izin dari suami/istri/orangtua/wali yang diketahui oleh

Kepala Desa atau Lurah;

d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/ I)

dari dinas kabupaten/ kota; dan

e. Memiliki kualifikasi/ syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh

pengguna.

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan

hukum TKI tersebut akan lebih menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.

Sehingga tidak akan terjadi permasalahan terkait TKI, terutama permasalahan pada

masa pra penempatan (dalam negeri), selama penempatan (luar negeri), dan sampai

dengan purna penempatan (kembali ke Indonesia).

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 07/MEN/V/ 2010

tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia pemerintah menyelenggarakan

program asuransi TKI. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri adalah

suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

22

akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.7

Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada calon

TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan di

luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.8

Program asuransi TKI ini dijamin oleh konsorsium asuransi TKI yang mendapat

penetapan dari Menteri. Konsorsium asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah

perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk

menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.9

Setiap calon TKI/ TKI peserta program asuransi TKI berhak mendapatkan Kartu

Peserta Asuransi (KPA) yang diterbitkan oleh konsorsium asuransi TKI. Kartu

Peserta Asuransi (KPA) adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama

calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.10

Ada beberapa risiko yang

dijamin dalam program asuransi TKI pada masa penempatan di luar negeri,

diantaranya adalah:11

7 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.

07/MEN/V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 273) 8 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273) 9 Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273) 10

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273) 11

Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273)

23

1. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;

2. risiko meninggal dunia;

3. risiko sakit dan cacat;

4. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;

5. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun

massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;

6. risiko upah tidak dibayar;

7. risiko pemulangan TKI bermasalah;

8. risiko menghadapi masalah hukum;

9. risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;

10. risiko hilangnya akal budi;dan

11. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain

yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Dalam hal TKI mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka

konsorsium asuransi TKI wajib bekerja sama dengan Perwakilan R.I. dan/ atau

lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan R.I. di negara penempatan untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI

24

sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.12

Jangka waktu pertanggungan

asuransi TKI pada masa penempatan di luar negeri paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.13

Klaim asuransi dapat diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan dan jika melebihi

jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk menyatakan klaim dinyatakan gugur.

Pengajuan klaim asuransi TKI selama masa penempatan di luar negeri dengan

melampirkan persyaratan adalah:14

1. Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI.

a. perjanjian kerja;dan/atau

b. perjanjian penempatan.

2. Meninggal dunia.

a. surat keterangan kematian dari rumah sakit; atau

b. surat keterangan dari Perwakilan R.I. setempat.

12

Pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 07/MEN/V/

2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

273) 13

Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273) 14

Pasal 26 ayat (4) huruf (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273)

25

3. Sakit.

a. surat keterangan sakit dari rumah sakit dan/atau surat keterangan

dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;

dan

b. rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit.

4. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat.

a. surat keterangan dari rumah sakit dan/atau dokter yang

menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;dan/atau


5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun secara

masal sebelum berakhirnya perjanjian kerja.

a. perjanjian kerja;

b. perjanjian penempatan;

c. surat keterangan PHK dari pengguna;

d. surat keterangan Perwakilan R.I. di negara penempatan; dan/ atau

e. surat keterangan dari Dirjen.

6. Menghadapi masalah hukum.

a. perjanjian kerja;dan/atau

26

b. surat keterangan dari perwakilan.

7. Upah tidak dibayar, harus melampirkan perjanjian kerja.

8. Pemulangan TKI bermasalah, harus melampirkan surat keterangan dari

Perwakilan RI di negara penempatan.

9. Tindak kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual.

a. surat visum dari dokter rumah sakit;dan


10. Hilangnya akal budi, harus melampirkan medical report atau visum dari

rumah sakit negara penempatan.

11. TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai

dengan perjanjian penempatan, harus melampirkan surat keterangan dari

Perwakilan RI di negara penempatan.

Klaim asuransi TKI dapat diajukan oleh ahli waris jika TKI telah meninggal

dunia. Pengajuan klaim asuransi tersebut ditujukan kepada konsorsium asuransi.

Pengajuan klaim asuransi yang diajukan oleh ahli waris harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:15

15

Pasal 26 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.


2010 Nomor 273)

27

1. surat pengajuan klaim ditandatangani oleh calon TKI/TKI atau ahli waris

yang sah dan bermeterai cukup;

2. Kartu Peserta Asuransi (KPA) (asli);

3. foto copy identitas diri calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah; dan

4. surat keterangan asli dari ahli waris yang sah diketahui kepala

desa/kelurahan domisili ahli waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli

waris.

3. Alasan Diadakannya Perlindungan Hukum TKI (UU No. 39 Tahun 2004)

Arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada

kenyataannya, terbatasnya lowongan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan

banyaknya warga negara Indonesia/ TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun

ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya

tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif,

yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai

pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak

manusiawi terhadap TKI.

28

Resiko tersebut dapat dialami TKI baik selama proses keberangkatan, selama

bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu

dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI

sebagaimana disebutkan tadi dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah

ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi

tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya

mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang

bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja

illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja

yang bersangkutan.

Dengan meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan

besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus

perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun diluar negeri.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mnjadi dasar acuan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang

Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia

(Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan

pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana sehingga secara praktis

tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak

adanya Undang-Undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar

29

negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan

pelaksanaannya.

Dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan

Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan

tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan

melalui Undang-Undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma

hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari

siapapun.

Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang ini intinya harus memberi

perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat

pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh

pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap

mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga

hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan

pelindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah. Namun

pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah

provinsi maupun kabupaten/ kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah

penempatan dan perlindungan TKI langsung berhubungan dengan masalah nyawa

30

dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait

tentunya harus mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara

ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga Negara yang bekerja di luar negeri

agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang

pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja, sehingga perlu diberikan

batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja tersebut. Pembatasan yang utama adalah

ketrampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri.

Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan

kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BP3TKI) dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga

Kerja Indonesia di Ibukota Provinsi dan/ atau tempat pemberangkatan TKI yan

dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Nasional

31

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.16

Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, keberadaan BP3TKI berkantor di

Semarang beralamatkan di Jl. Kalipepe III No.64 Pudakpayung Semarang yaitu

Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BP3TKI) Jawa Tengah.

1.1. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Instansi dan Lembaga Terkait, dan Ruang

Lingkup BP3TKI Jawa Tengah

a. Tugas

BP3TKI mempuyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan

seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja

Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing

BP3TKI dan dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Bidang masing-masing yang dimaksud meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian,

verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang

dianggap perlu.17

16

Pasal 23 Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 17

Pasal 24 Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

32

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BP3TKI menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

1. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;

2. Pembinaan, pemantapan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI;

3. Menyelenggarakan pemasyarakatan program penempatan dan

perlindungan TKI;

4. Pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);

5. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta pembinaan sistem

dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI;

6. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI;

7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindugan TKI di Negara

penempatan;

8. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon TKI penempatan Pemerintah;

9. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi calon TKI;

10. Pemantauan pelaksanaan kerjasamaluar negeri dan promosi;

11. Pelaksanaan fasilitas unti pelayanan terpadu satu pintu dan Pos Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan TKI;

12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporann pelaksanaan penempatan

dan perlindungan TKI;

13. Pelaksanaan dan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

33

c. Kewenangan

1. Sebagai Unit Front Office Offline di daerah dengan tugas dan kewenangan

sebagai berikut:

a. Memberikan layanan informasi terutama informasi seputar layanan

pengaduan dan perlindungan;

b. Menerima pengaduan dari pelapor yang berdomisili di area

BP3TKI melalui media surat dan tatap muka (langsung);

c. Mengklasifikasi jenis pengaduan dan masalah yag dilaporkan

sesuai tahapan pra penempatan, masa penempatan, atau purna

penempatan;

d. Mendata pengaduan yang diterima ke dalam Sistem Pelayanan

Pengaduan CTKI/ TKI.

2. Sebagai Unit Back Office di daerah dengan tugas dan kewenangan sebagai

berikut:

a. Melakukan klarifikasi pengaduan yang diterima baik yang berasal

dari Front Office Offline di BP3TKI ataupun di Front Office di

BNP2TKI dengan cara memanggil pelapor untuk verifikasi

identitas pelapor;

b. Melakukan evaluasi dan validasi pengaduan dengan memeriksa

berkas dan dokumen yang dipersyaratkan;

34

c. Melakukan proses alih media semua dokumen pengaduan yang

dipersyaratkan menjadi media digital dan menyimpannya ke dalam

server alih media;

d. Melakukan proses mediasi di daerah dengan memanggil pelapor

dan pihak yang dilaporkan dengan didampingi oleh Kepala

BP3TKI atau Kepala Seksi Perlindungan atau petugas berwenang

yang ditunjuk oleh Kepala BP3TKI.

d. Instansi dan Lembaga Terkait

1. Instansi Pemerintah Terkait dengan BP3TKI Jawa Tengah

a. Dinas yang bertanggung jawab di bidangn ketenagakerjaan

Provinsi kabupaten/ kota di Jawa Tengah

b. Dinas Pendidikan

c. Dinas Kesehatan

d. Imigrasi

e. Kepolisian

f. Dinas Sosial

g. Departemen Luar Negeri (KBRI) Negara-negara penempatan TKI

35

2. Lembaga Terkait dengan BP3TKI Jawa Tengah

a. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan cabang PPTKIS

b. Sarana Kesehatan/ Laboratorium Kesehatan

c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

d. Bursa Kerja Khusus (BKK)

e. Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK)

f. Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)

g. Angkasa Pura

h. Perbankan

i. Konsorsium Asuransi

j. Lembaga Sertifikasi Profesi

e. Ruang Lingkup

Ruang lingkup layanan di BP3TKI meliputi:

1. Rekomendasi pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

2. Surat Ijin Pengesahan (SIP).

3. Penerbitan Surat Pengantar Rekrut Calon TKI.

36

4. Pendataan pencari kerja.

5. Penyuluhan pencari kerja.

6. Pendaftaan calon TKI penempatan pemerintah.

7. Seleksi calon TKI penempatan pemerintah.

8. Penyiapan kualitas/ kompetensi calon TKI.

9. Penerbitan rekomendasi pembuatan paspor calon TKI tertentu.

10. Penjelasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja TKI.

11. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI.

12. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

13. Pemeriksaan KTKLN di embarkasi/ debarkasi.

14. Pendataan pemberangkatan dan pemulangan TKI di bandara.

15. Penanganan kasus calon TKI/ TKI.

16. Pemberdayaan TKI purna.

1.2. Organisasi dan Manajemen BP3TKI

Kantor BP3TKI dalam operasionalnya dipimpin oleh seorang Kepala dan

dibantu oleh 4 (empat) sub kepegawaian antara lain: Subbagian Tata Usaha, Seksi

37

Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, Seksi Penyiap Penempatan dan Seksi

Perlindungan dan Pemberdayaan.

Untuk memudahkan dan mengetahui dari bidang masing-masing dalam

pembagian pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip kerja secara organisasi sebagai

berikut:

a. Kepala BP3TKI mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI).

b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program dan anggaran, evaluasi dan pelaoran, urusan kepegawaian,

keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas

melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga

penempatan, permasyarakatan program, pembinaan sistem dan jaringan

pengelolaan informasi, pemantauan kerjasama luar negeri dan promosi,

monitoring penyediaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), serta

fasilitas peningkatan kinerja pengantar kerja.

d. Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan varifikasi

dokumen penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta

pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) serta pendaftaran

dan seleksi penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia oleh pemerintah,

38

pembekalan akhir pemberangkatan, serta pengharmonisan peningkatan

kualitas TKI.

e. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan

perlindungan dan advokasi, pemberdayaan dan pembinaan Tenaga Kerja

Purna, pemantauan pemberangkatan dan pelayanan pemulangan, fasilitas

pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan serta monitoring

remitansi.

1.3. Bagan Organisasi

Bagan 1.3 Struktur Organisasi BP3TKI Jawa Tengah

39

2. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan

TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan

Perlindungan terhadap TKI diberikan sejak proses penempatan di dalam

negeri, selama bekerja di luar negeri sampai dengan kembali ke Indonesia.

Perlindungan tersebut dilaksanakan oleh para stake holder atau pihak terkait dalam

proses penempatan TKI ke luar negeri, seperti: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/

Kota/ Provinsi, BNP2TKI (BP3TKI, UPTP3TKI, LOKA P3TKI, P4PTKI), PPTKIS,

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Luar Negeri, Kementrian

Kesehatan, Perwakilan RI di luar negeri sampai aparat penegak hukum.

Ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah dalam

melakukan perlindungan TKI ke luar negeri. Upaya-upaya pencegahan tersebut

dilakukan mulai dari masa pra penempatan (sebelum keberangkatan), selama

penempatan (di luar negeri), dan purna penempatan (kembali ke Indonesia). Dalam

tulisan penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan yang

dilakukan BP3TKI Jawa Tengah mulai dari masa pra penempatan dan selama

penempatan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan-

permasalahan yang nantinya timbul dikarenakan TKI berangkat secara illegal, tidak

mengikuti prosedural pemberangkatan yang telah ditentukan serta berakibat TKI

tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

40

2.1. Upaya Pencegahan Pada Saat Pra Penempatan

Tahapan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI Jawa Tengah

dimulai pada saat pra penempatan. Upaya pencegahan pra penempatan ini dilakukan

untuk mempersiapkan TKI yang akan bekerja keluar negeri dengan memberikan

pengarahan, pembekalan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen yang

ada guna melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi: pengurusan SIP,

perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan

psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan

(PAP), dan pemberangkatan.18

Pelaksana penempatan TKI swasta yang melakukan

perekrutan TKI wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk memperoleh SIP, pelaksana

penempatan TKI Swasta harus memiliki: perjanjian kerjasama penempatan, surat

permintaan TKI dari pengguna, rancangan perjanjian penempatan, dan rancangan

perjanjian kerja.

Proses perekrutan calon TKI ialah dengan memberikan informasi secara

lengkap dan benar mengenai: tata cara perekrutan; dokumen yang diperlukan; hak

dan kewajiban calon TKI/TKI; situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan tata

18

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaga

Negara Nomor 4445)

41

cara perlindungan bagi TKI. Syarat-syarat perekrutan calon-calon TKI oleh pelaksana

penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:19

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon

TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-

kurangnya berusia 21 ( dua puluh satu) tahun;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pencari kerja yang berminat ke luar negeri harus terdaftar pada instansi

pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pendaftaran pencari kerja tersebut dilakukan sesuai dengan Peratuan Menteri.

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang

terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian

penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi dalam proses perekrutan dan diketahui oleh instansi yang

19



Negara Nomor 4445)

42

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota. Ketentuan mengenai

tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.20

Calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri wajib memiliki sertifikat

kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Jika TKI belum memiliki

kompetensi kerja maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan

pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan

dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk: membekali, menempatkan

dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; memberi pengetahuan dan

pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja

di luar negeri; membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan;

dan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/

TKI. Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti

pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan

pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam

sertifikasi kompetensi kerja. Jika calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi

kerja, pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI.

Setelah lulus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan, calon TKI harus

melalui tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Pemeriksaan

kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan

20



Negara Nomor 4445

43

kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan

pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Pemeriksaan kesehatan dan

psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang

menyelenggarakan pemeriksaan psikologi ditunjuk oleh Pemerintah. Pelaksana

penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi

syarat kesehatan dan psikologi untuk bekerja di luar negeri.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki dokumen

yang meliputi:21

a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau

surat keterangan kenal lahir;

b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan

copy buku nikah;

c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;

d. sertifikat kompetensi kerja;

e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan

psikologi;

f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

g. visa kerja;

21



Negara Nomor 4445

44

h. perjanjian penempatan kerja;

i. perjanjian kerja, dan

j. KTKLN.

Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud diatas dibuat secara tertulis dan

ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon

TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. Perjanjian penempatan TKI

tersebut sekurang-kurangnya memuat:22

a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;

b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;

c. nama dan alamat calon Pengguna;

d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar

negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang

ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama

penempatan;

e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;

22

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan


Negara Nomor 4445

45

f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal

ini Pengguna tidak memenubi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian

kerja;

g. waktu keberangkatan calon TKI;

h. hanya penempatan yang barus ditanggung oleh calon TKI dan cara

pembayarannya;

i. tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah;

j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah

satu pihak, dan

k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Pelaksanana penempatan TKI swasta wajib

melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/

kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Hubungan kerja terjadi apabila Pengguna dan TKI telah sepakat dan

menandatangani perjanjian kerjanya. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian

kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja

ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI

swasta. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

46

a. nama dan alamat pengguna;

b. nama dan alamat TKI;

c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara

pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;

dan

f. jangka waktu perpanjangan kerja.

Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen

KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. KTKLN tersebut digunakan sebagai

kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. KTKLN hanya

dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan:

a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;

b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan

c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak

memiliki KTKLN. Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab atas

kelengkapan dokumen penampatan yang diperlukan TKI untuk bekerja di luar negeri.

Selain merupakan kartu identitas bagi TKI, KTKLN juga sekaligus sebagai bukti

47

bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja di luar negeri

serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama

bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang

ke tanah air).

Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta

wajib mengikutsertakan TKI ke dalam program asuransi. Program asuransi TKI

diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI yang mendapat penetapan dari

Menteri. Jika TKI ingin memperpanjang perjanjian kerja melalui Pelaksana

Penempatan TKI Swasta, maka Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib

memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar

premi asuransi. Setiap calon TKI/ TKI peserta program asuransi TKI berhak

mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA) yang diterbitkan oleh konsorsium

asuransi TKI.

Pelaksana penempatan TKI swasta juga wajib juga mengikutsertakan TKI

yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan

(PAP). Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) adalah kegiatan pemberian

pembekalan atau informasi kepada TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri

agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar

negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan

dihadapi. PAP ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman

terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan materi perjanjian kerja.

48

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dilaksanakan oleh BP3TKI dan wajib

diikuti oleh setiap calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.

2.2. Upaya Pencegahan Selama Masa Penempatan

Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya di luar negeri kepada

Perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan. Perwakilan adalah Perwakilan

Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik

Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.23

Hal ini bertujuan untuk mendata dan membantu TKI yang bekerja di negara

penempatan jika suatu saat TKI tersebut mengalami masalah dan membutuhkan

upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia maupun BP3TKI.

3. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa

Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul untuk melakukan

perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan

dan selama penempatan

Dalam melakukan upaya pelindungan hukum kepada TKI pada masa pra

penempatan dan selama penempatan, banyak penyimpangan maupun masalah-

23

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 3,

Tambahan Lembaga Negara Nomor 5388)

49

masalah yang dihadapi oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI

(BP3TKI) Jawa Tengah. Penyimpangan maupun masalah-masalah tersebut timbul

tidak hanya diakibatkan oleh perbuatan TKI saja, melainkan PPTKIS juga sering

berbuat curang dalam hal pemrosesan dokumen-dokumen TKI pada masa pra

penempatan sehingga menyebabkan pemerintah khususnya Balai Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah mengalami kesulitan

dalam melakukan upaya perlindungan hukum kepada TKI baik pada saat pra

penempatan maupun selama penempatan di luar negeri.

Berdasarkan penelitian pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

TKI (BP3TKI) Jawa Tengah, bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa

pra penempatan dan selama penempatan di luar negeri antara lain :

a. Calon TKI penduduk wilayah Jawa Tengah dibawa petugas lapangan

Cabang PPTKIS (sponsor/ calo) ke luar wilayah Jawa Tengah, tanpa

sepengetahuan atau laporan pada BP3TKI Jawa Tengah;

b. Cabang PPTKIS dari luar wilayah Jawa Tengah merekrut Calon TKI

penduduk Jawa Tengah tanpa melapor pada BP3TKI Jawa Tengah;

c. Sejak berangkat Calon TKI tidak melalui prosedur yang benar, hanya

berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali masuk ke negara

lain secara gelap;

50

d. Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja

namun tidak memiliki visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan

sementara yang masa berlakunya terbatas;

e. Sewaktu berangkat ke luar negeri memang melalui prosedur resmi dan

memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula

kemudian berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja lain tanpa

mengurus dokumen kerja yang baru;

f. Dokumen kerja dan izin tinggal di negara itu telah habis masa berlakunya

namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa

memperpanjang dokumennya.

Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti diatas, maka akan

menimbulkan permasalahan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Sponsor atau orang yang menjanjikan pekerjaan sering melarikan uang

yang disetor oleh calon TKI, sehingga Calon TKI tidak bisa berangkat ke

luar negeri;

b. Dalam proses penampungan dan perjalanan ke luar negeri TKI

diperlakukan tidak manusiawi;

c. Majikan membayar upah TKI lebih rendah dari yang seharusnya atau

malah tidak membayar;

51

d. Majikan bebas memperlakukan TKI semaunya, tidak manusiawi, dan

membatasi hak-hak TKI;

e. Jika TKI mengalami musibah, sakit atau kecelakaan, tidak ada santunan

asuransi;

f. Dengan tidak lengkapnya dokumen-dokumen TKI, maka dapat

mengakibatkan TKI mengalami deportasi di negara penempatan.

Dengan risiko dan akibat yang merugikan Calon TKI yang akan berangkat ke

luar negeri tanpa prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka penanganan yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah adalah dengan

melakukan melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi, dan mengawasi PPTKIS

untuk kelengkapan data-data diri para TKI serta menjamin kembali keberangkatan

TKI melalui prosedur resmi ketika TKI telah dideportasi dari negara tujuan. Calon

TKI juga diharapkan mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh PPTKIS bersama

dengan BP3TKI Jawa Tengah tentang adanya lowongan kerja yang diperoleh

PPTKIS. BP3TKI Jawa Tengah juga menseleksi calon TKI yang ingin mendaftar

sebagai TKI dengan harus menyerahkan persyaratan administrasi yang telah

ditentukan berdasarkan perundang-undangan, dan nantinya akan diseleksi lebih lanjut

oleh PPTKIS dan atau BP3TKI Jawa Tengah.

Berikut adalah beberapa contoh masalah TKI beserta penyelesaiannya:

52

MASALAH

1. Pemulangan TKI yang meninggal dunia selama bekerja diluar negeri.

Nama : Suparminah

Alama : Desa Temuroso RT. 05 RW. 02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Umur : 33 tahun

TKI atas nama Suparminah nomor paspor AP 753563 berangkat bekerja ke Arab

Saudi diberangkatkan oleh PT Zam-zam Perwita yang beralamat di Jalan Condet

Raya no. 777 Balekambang Keramat Jati Jakarta Timur pada tanggal 3 April

2011. Suparminah diterbangkan ke Najran, Arab Saudi pada tanggal 9 Mei 2011

untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Said Ali. Pada

tanggal 31 Oktober 2012 pihak keluarga mendapat sambungan telepon langsung

melalui penerjemah kepada Said Ali dari Najran bahwa telah terjadi kecelakaan

mobil yang ditumpangi keluarga Said Ali dan didalamnya juga terdapat

Suparminah. Pihak keluarga mendapat kabar lagi pada tanggal 15 November 2012

dari keluarga majikan melalui telepon bahwa Suparminah telah meninggal dunia

karena kecelakaan lalu lintas. Pihak keluarga mengharapkan jenazah Suparminah

dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Dengan meninggalnya Suparminah pihak

keluarga telah menerima santunan berupa:

a. Pelunasan sisa gaji selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 12.000.000,00

b. Santunan untuk anak almarhum sebear Rp 2.500.000,00

c. Santunan untuk ibu almarhum sebesar Rp 2.500.000,00

53

Pihak keluarga memohon agar hak-hak TKI yang lain termasuk harta peninggalan

yang masih berada di Saudi Arabia dapat diberikan dan jenazah Supartinah dapat

segera dipulangkan ke daerah asal.

2. Kekurangan gaji (under-paid) TKI yang belum dibayarkan oleh majikan selama

bekerja diluar negeri.

Nama : Siti Aisah

Alamat : Mindahan Kidul RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mindahan Kidul

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Jawa Tengah

TKI atas nama Siti Aisah nomor Paspor AS021092 bekerja di Malaysia sejak 15

Juni 2010 pada majikan bernama Tay Wee Siang dengan alamat no.35 Jl. BSJ 3A

TMN Bukit Segar Jaya Cheras, 43204 Selangor Malaysia. Selama bekerja Siti

Aisah tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia dan tidak

pernah menerima gaji sekalipun hingga kontrak selesai pada bulan Juni 2012.

Menurut pengakuan Siti Aisah, dirinya dipaksa membuat surat pernyataan

bersedia memperpanjang kontrak kerjanya 1 (satu) tahun kedepan kemudian Siti

Aisah dibawa agency ke KBRI dan kantor agency untuk pengambilan foto dan

beberapa hari kemudian Siti Aisah menerima Paspor Baru dan KTKLN. Siti

Aisah dapat pulang ke Indonesia pada tanggal 24 Juli 2012 untuk cuti tahunan

dan diberikan uang sebesar 4000RM di potong biaya tiket dan proses

perpanjangan. Siti Aisah memohon agar pihak KBRI di Malaysia dapat

membantu pengurusan kekurangan gaji yang kurang lebih sebesar 7400RM

54

(600RM per bulan, potongan 7 bulan) dan pemrosesan pemutusan kontrak kerja

Siti Aisah karena tidak ingin kembali ke Malaysia serta tidak diijinkan keluarga.

3. Pengaduan suami dari TKI atas nama Rumiyati asal Kabupaten Kendal.

Nama : Rumiyati

Alamat : Tegorejo RT 06 RW 07 Pegandon Kabupaten Kendal

TKI atas nama Rumiyati tidak diijinkan oleh suaminya untuk kembali bekerja lagi

ke Taiwan. Suami TKI (Jupri) ingin agar yang bersangkutan tidak berangkat lagi

karena ada permasalahan keluarga yang harus diselesaikan. Berkaitan dengan hal

tersebut saudara Jupri memohon bantuan oleh BP3TKI agar tidak melayani

pendaftaran, penerbitan KTKLN, atau perpanjangan kepada TKI atas nama

Rumiyati dan meminta TKI yang dimaksud untuk pulang kembali ke keluarganya

untuk menyelesaikan permasahan yang ada.

PENYELESAIAN

1. Penanganan masalah yang dilakukan oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah

dilakukan dengan cara memberikan surat sebagai tembusan kepada pihak-pihak

yang berwenang dengan menyurati agency/ mitra usaha PT Zam-zam Perwita di

Arab Saudi untuk mngetahui keberadaan TKI Suparminah yang meninggal dunia.

Pihak B3TKI juga mengirimkan surat permohonan kepada Deputi Perlindungan

BNP2TKI di Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Dirjen Penta Kemenakertrans RI,

serta Dirut PT Zam-zam Perwita mengenai bantuan pemulangan jenazah serta

memfasilitasi proses penyelesaian kasus TKI yang meninggal dunia mengenai

55

tuntutan dari pihak keluarga yang berupa uang santunan, maupun hak-hak TKI

yang lain termasuk harta peninggalan yang masih berada di Arab Saudi.termasuk

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi, dalam hal ini

berkaitan dengan proses penyelesaian kasus TKI dan memfasilitasi pemulangan

TKI yang meninggal ke tanah air. Saat ini jenazah Suparminah telah kembali ke

Indonesia dan dikembalikan kepada pihak keluarga beserta segala tuntutan yang

diminta oleh pihak keluarga termasuk harta peninggalan TKI di Arab Saudi dan

uang santunan sesuai yang diperjanjikan sebelumnya.

2. Siti Aisah langsung membuat pengaduan kepada BP3TKI Jawa Tengah terkait

dengan kasus kekurangan gaji (under paid) TKI yang bekerja di Selangor

Malaysia. Siti Aisah meminta perlindungan kepada BP3TKI terkait dengan hak-

haknya yang tidak terpenuhi selama bekerja di Malaysia. Penanganan masalah-

masalah yang diberikan BP3TKI dalam melakukan perlindungan hukum kepada

TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan adalah

mengirim surat ke KBRI di Malaysia untuk memohon agar pihak KBRI dapat

membantu pengurusan kekurangan gaji TKI yang belum dibayar sepenuhnya dan

pemutusan kontrak kerja TKI karena tidak ingin kembali ke Malaysia serta tidak

diijinkan oleh pihak keluarga. Surat tersebut sudah dilimpahkan ke pihak KBRI di

Malaysia tetapi sampai saat ini belum mendapat balasan, pihak Siti Aisah maupun

BP3TKI masi menunggu konfirmasi dari pelimpahan surat tersebut.

3. Saudara Jupri yang dalam hal ini adalah suami dari TKI atas nama Rumiyati

melakukan pengaduan ke BP3TKI Jawa Tengah terkait dengan tidak diijinkannya

56

TKI atas nama Rumiyati selaku istrinya untuk bekerja kembali ke Taiwan

dikarenakan ada permasalahan keluarga yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Menindaklanjuti pengaduan yang dilaporkan oleh saudara Jupri pihak BP3TKI

Jawa Tengah kemudian mengirim surat cekal ke BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi,

dan P4TKI Tangerang karena diketahui posisi istri (TKI) berada di Jakarta. surat

tersebut berisi permohonan bantuan agar BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi, dan

P4TKI Tangerang tidak melayani pendaftaran, penerbitan KTKLN, atau

perpanjangan kepada TKI atas nama Rumiyati, dan menyarankan TKI yang

dimaksud untuk pulang kembali ke keluarganya menyelesaikan permasalahan

yang dimaksud. Saat ini surat tersebut telah dikirim dan telah diberikan

konfirmasi bahwa TKI atas nama Rumiyati telah dilakukan pencekalan di

BP3TKI Jakarta, P4TKI Bekasi, dan P4TKI Tangerang.

57

C. Analisis

1. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam melakukan perlindungan

TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama penempatan

Upaya pencegahan (preventif) adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh

pihak-pihak yang terkait mengenai suatu permasalahan tertentu yang dihadapi dengan

cara mencari jalan keluar (solusi) yang bersifat antisipatif.24

Hukum nasional

Indonesia berkenaan dengan perlindungan TKI di luar negeri tidak akan mungkin

dapat dipaksakan keberlakuannya di wilayah negara lain, sehingga sarana yang paling

mungkin untuk mewujudkannya adalah dengan membuat kerjasama dan perjanjian

bilateral maupun multilateral antarnegara untuk memberikan perlindungan maksimal

terhadap warga negaranya.25

Dalam pelaksanaannya penempatan TKI pada saat pra

penempatan dan selama penempatan ke luar negeri ada beberapa pihak yang terlibat

seperti aparat birokrasi (pemerintah). Wewenang yang dimiliki oleh BP3TKI dalam

upaya-upaya pencegahan pada saat pra penempatan dan selama penempatan untuk

melakukan perlindungan hukum bagi TKI adalah dengan memberikan pelayanan

informasi (promosi dan pemasyarakatan) tentang program penempatan TKI keluar

negeri bagi calon-calon TKI, memberikan pelayanan-pelayanan berupa: pendaftaran

calon TKI, merundingkan penempatan calon TKI dengan pengguna, dan memantau

pemberangkatan calon TKI.

24

http://globespotes.blogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html

diakses pada tanggal 8 April 2014 pukul 12.46 25

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor,

2010, h. 103.

http://globespotes.blogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html

58

BP3TKI juga melakukan pemeriksaan terhadap isi Perjanjian kerja,

memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Kerja kepada calon TKI, memberikan

bantuan penanganan kasus, penyelesaian klaim asuransi. BP3TKI hanya sebatas

pihak penengah dan pemberi saran kepada pihak yang bermasalah yakni PPTKIS dan

TKI. Selain itu, BP3TKI juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemantauan

dan uji keterampilan, uji kesehatan, kelayakan penampungan dan keberangkatan/

kepulangan calon TKI/ TKI yang dilakukan oleh PPTKIS. BP3TKI juga mempunyai

kewajiban dalam hal pembuatan laporan dan hasil evaluasi terhadap program

penempatan TKI di tingkat Provinsi. Laporan tersebut nantinya disampaikan kepada

Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar untuk

ditindaklanjuti.

Hal lain yang dilaksanakan oleh BP3TKI untuk lebih mengefisienkan dan

mengefektifkan proses pra penempatan dan selama penempatan TKI dengan

menerapkan sistem “Satu Pintu”. Sistem ini adalah kerjasama dari beberapa instansi

terkait dalam hal pemberian pelayanan pada satu tempat dan waktu tertentu bagi para

calon TKI. Hal ini dilakukan dan dikoordinasikan agar mempermudah para calon TKI

untuk mengurus persyaratan bekerja di luar negeri. Sistem ini diterapkan ketika akan

dilaksanakannya penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, pembekalan mental dan rohani

serta penyuluhan mengenai dokumen-dokumen kerja. Pihak-pihak yang terlibat di

dalam koordinasi ini adalah: Keimigrasian, Majelis Ulama Indonesia, pihak rumah

sakit, dan kepolisian.

59

Dalam upaya pencegahan terjadinya masalah TKI di luar negeri pada masa

pra penempatan maupun penempatan diperlukan kesadaran TKI untuk mengikuti

prosedur yang benar dan resmi guna bekerja di luar negeri. Perlu adanya kesadaran

dari TKI itu sendiri merupakan langkah awal jika suatu saat terjadi masalah-masalah

yang dialami TKI di luar negeri. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Balai

Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa Tengah dalam

melakukan perlindungan TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan dan selama

penempatan dapat berjalan dengan baik jika calon TKI/ TKI telah mengikuti prosedur

yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari calon TKI/ TKI

berangkat secara illegal. Jika hal ini terjadi, upaya-upaya perlindungan yang natinya

akan diberikan kepada calon TKI/ TKI akan sulit untuk diterapkan apabila suatu saat

TKI mendapatkan masalah atau diperlakukan tidak adil dikarenakan TKI berstatus

ilegal dan dapat merugikan diri yang bersangkutan. Upaya pencegahan ini diharapkan

TKI berangkat melalui prosedur yang benar, tidak hanya berbekal paspor atau bahkan

tanpa paspor dan masuk ke negara lain secara gelap. Hal ini juga untuk menghindari

TKI yang berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja namun tidak memiliki visa

kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya

terbatas. Adapun beberapa contoh upaya pencegahan yang dilakukan oleh BP3TKI

Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Mempersiapkan CTKI yang Sehat dan Siap untuk Bekerja.

b. Mendorong Proses Penempatan yang Manusiawi dan Aman.

c. Melindungi TKI Agar Lebih Bermartabat dan Terpenuhinya Hak-Haknya.

60

d. Menyiapkan Program Pemeriksaan Kesehatan dan Pencegahan

HIV/AIDS.

e. Melakukan sosialisasi dengan tambahan aspek moral dan perilaku positif

untuk menghindari HIV/AIDS.

f. Mendorong rekrut CTKI secara benar dengan memperhatikan aspek

kesehatan.

g. Melakukan pemeriksanaan kesehatan secara benar (pengawasan ketat

dengan online sistem).

h. Interverensi kebijakan melalui perbaikan kurikulum pelatihan dan

pengawasannya.

i. Melakukan koordinasi dalam uji kompetensi untuk memperhatikan aspek

pemahaman HIV/AIDS.

j. Mengoptimalkan PAP melalui perbaikan kurikulum & metode yg lebih

efektif.

k. Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam proses penyiapan

CTKI.

l. Advokasi saat penandatanganan Perjanjian Kerja untuk berperilaku sehat.

m. Pembekalan penyadaran berperilaku sehat dalam Wellcoming Program di

luar negeri (berkoordinasi dengan Kemlu).

n. Pelayanan kesehatan di luar negeri (koordinasi dengan Kemenlu):

Pemeriksaan kesehatan di negara penempatan secara berkala serta Akses

layanan kesehatan dengan fasilitasi KBRI/ KJRI.

61

o. Pemeriksaan kesehatan saat kepulangan (di Debarkasi/ Koordinasi

Kemkes).

p. Kerjasama dengan RS untuk rujukan bagi para penderita HIV/AIDS.

q. Konseling medis dan rehabilitasi (koordinasi Menkokesra dan Kemkes).

r. Hal strategis lainnya : Penegakan hukum, Integrasi database TKI,

Kerjasama antar Instansi serta Perbaikan Peraturan.

2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jawa

Tengah dalam menangani masalah-masalah yang timbul untuk melakukan

perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan

dan selama penempatan

Dalam rangka upaya penanganan masalah-masalah yang timbul untuk

melakukan perlindungan hukum kepada TKI ke luar negeri pada saat pra penempatan

dan selama penempatan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI

(BP3TKI) Jawa Tengah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan

prosedur yang telah di tentukan oleh undang-undang maupun yang telah tertuang

dalam SOP (Standard Operating Prosedure) BNP2TKI yang berada di pusat.

62

Adapun prosedur penanganan masalah yang dilakukan BP3TKI Jawa Tengah

dalam rangka penanganan masalah yang dihadapi CTKI/ TKI, langkah-langkah yang

dilakukan adalah:26

1. Bantuan penanganan masalah CTKI/ TKI dalam bentuk :

a. Konsultasi hukum untuk masalah-masalah yang bukan merupakan

pelanggaran terhadap norma-norma penempatan dan perlindungan tenaga

kerja luar negeri.

b. Fasilitasi untuk masalah-masalah yang merupakan pelanggaran terhadap

norma-norma penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

2. Penanganan masalah CTKI/ TKI hanya dapat diberikan atas dasar pengaduan

dari:

a. CTKI/TKI bermasalah;

b. Keluarga CTKI/TKI (suami/isteri, anak dan orang tua);

c. Ahli waris CTKI/TKI.

3. Jika CTKI/ TKI serta keluarga dan ahli warisnya seperti dimaksud diatas karena

sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan haknya (pengaduan), maka dapat

didampingi atau diwakili oleh orang yang ditunjuk dengan ketentuan:

26

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Standard Operating Procedure

(SOP) Sistem Pelayanan Pengaduan CTKI/ TKI Dalam dan Luar Negeri, BNP2TKI, Jakarta, 2011,

Bab IV h. 14

63

a. Memperoleh ijin sebagai pendamping/ wakil CTKI/TKI dari pimpinan

unit kerja dimana pengaduan diajukan;

b. Pemberian ijin kuasa khusus pendampingan.mewakili seperti tersebut

diatas tidak boleh bertentangan dengan norma-norma penempatan dan

perlindungan CTKI/ TKI;

c. Penerima kuasa untuk pendampingan/ mewakili CTKI/ TKI dilarang

memungut biaya pada CTKI/ TKI, keluarga dan ahli warisnya yang

sedang bermasalah;

4. Prosedur Pengaduan

a. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui surat.

b. Penyampaian Pengaduan:

1) Masa Pra Pemberangkatan

a. Pengaduan diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/

Kota dan BP3TKI;

b. Pengaduan diajukan ke BNP2TKI yang berada di pusat

apabila di tingkat daerah tidak dapat diselesaikan;

2) Masa Penempatan dan Pemulangan

Pengaduan diajukan ke BNP2TKI yang berada di pusat melalui

BP3TKI.

64

3) Semua pengaduan harus disertai dokumen asli atau fotocopi yang

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Fasilitator yang dalam hal ini adalah bagian perlindungan dan penempatan

TKI di BP3TKI Jawa Tengah bertindak sebagai juru pendamai atas permintaan salah

satu pihak atau pihak-pihak yang berselisih untuk memberikan fasilitasi dengan jalan

mempertemukan para pihak yang berselisih serta mengupayakan agar mereka

bersedia mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasilnya dituangkan

dalam beentuk pernyataan bersama yang ditandatangani pihak-pihak yang berselisih

sebagai suatu pernyataan selesainya permasalahan.

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, wewenang Pemerintah Provinsi

(BP3TKI) diatur sebagai:

a. Pelimpahan sebagian kewenangan atau tugas perbantuan dari pemerintah

pusat dalam mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di

luar negeri (Pasal 5 ayat (2)).

b. Bersama pemerintah pusat mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia

sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah

penyakit dan deportasi (Pasal 73 ayat (3)).

c. Membantu menyelesaikan masalah antar tenaga kerja Indonesia dengan

PPTKIS (Pasal 85 ayat (2)).

65

d. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan

tenaga kerja Indonesia ke pusat (Pasal 93 ayat (1)).

bab ii pembahasan -...

Documents