bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum tentang...
TRANSCRIPT
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi
A. 1. Pengertian Kriminologi
Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak
memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu
pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun
pernah dilontarkan kritik sebagai “a king without country” (Sellin, dikutip
dari manheim, 1970) hanya karena dalam perkembangannya kriminologi
(mau tidak mau, pen.) harus bergantung pada penemuan-penemuan
disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi,
hukum, ekonomi, dan statistik.5
Untuk memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi, perlu
ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan
penyelidikan baru para ilmuwan pada sekitar pertengahan abad ke-19.
Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet (1796-1874) yang
menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau “moral statistic” (1842).
Penyelidikan berikutnya dilakukan oleh Lambroso (1835-1909) yang
kemudian disusun dalam sebuah buku dengan judul L’Uomodelinquente
(1876). Bertitik tolak dari dua karya agung dilapangan kriminologi
5Romli Atmasasmita, 2007, Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Refika Aditama, Bandung. Hal. 15
13
tersebut, Romli Atmasasmita mengemukakan suatu analisis sementara
sebagai berikut6:
1. Bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan merupakan sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja. Sebagai contoh, Quetelet mengemukakan “statistik moral” ketika ia menerapkan keahliannya dalam bidang matematika terhadap bidang sosiologi. Ia percaya bahwa hokum-hukum dalam ilmu pengetahuan hanya dapat diselidiki berdasarkan pelbagai kemungkinan tertentu sebagai hasil dari dan tercermin dalam sejumlah besar observasinya dibandingkan melalui kejadian-kejadian yang bersifat individual. Di bidang sosiologi termasuk dalam studi kejahatan, Quetelet menerapkan “hokum” ilmu pengetahuan dan dapat dibuktikan adanya “regularities” dalam perkembangan kejahatan. Dari “regularities” ang ia temukan dari statistik moral dimaksud, Quetelet percaya telah menemukan “hukum krminologi” (sebagai suatu ilmu pengetahuan) yaitu bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan setiap kejahatan tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus operasi dan mempergunakan alat-alat yang sama. Bagi perkembangan kriminologi, penemuan Quetelet tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa penyebab timbulnya kejahatan tidak lagi karena faktor pewarisan, tetapi juga karena faktor lingkungan (social dan fisik).
2. Bahwa penyelidikan – penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi entang kejahatan.
3. Bahwa pelbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi social mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi dari pelbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekaya masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai konsekuensi dari proses dimaksud, tujuan kriminologi tidak lagi bersifat science for science tetapi science for the welfare of society atau bahkan dapat dikatakan sebagai science for the interest of the power elite.
6Ibid
14
Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi abad ke-20 sejalan dengan pendapat Marc Ancel (la defense sociale) harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi sipelaku, Koran, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas
tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Kriminologi pertama kali
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal
prancis. Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu criminology
yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata crimen yang berarti
kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi
dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari
tentang kejahatan atau penjahat. Ada beberapa sarjana terkemuka
memberikan pengertian tentang kriminologi sebagai berikut :
Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan
yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui
defenisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi
murni yang mencakup7:
1. Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawab
7Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Hal. 9
15
dibidang ini adalah sampai dimana letaksebab-sebab kejahatan dalam masyarakat
3. Psikologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.
5. Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial
(the body of knowledge regarding crime as a social phenomenom).
Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan
hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.
Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu yaitu8:
1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dlarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yamg menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebaban perkembangan hukum (khusunya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.
Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat,
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.9
8Ibid Hal. 11 9Ibid Hal. 12
16
Dari uraian singkat tentang defenisi dari kriminologi tersebut maka
ditarik kesimpulan bahwa kriminnologi adalah salah satu cabang ilmu
yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. walaupun kriminologi juga
merupakan bagian dari ilmu sosial lainnya akan tetapi kriminologi tidak
bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
A. 2. Teori Kriminologi
A.2.1. Teori Differential Association
Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Edwin H. Shuterland
dengan istilah “Teori Asosiasi Differensial”. Dalam teorinya
tersebut Sutherland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan
perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua
tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu,
perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa
dan bagaimana sesuatu itu dipelajari didalam lingkungan tersebut.10
Dalam teorinya tersebut Sutherland menekankan bahwa semua
tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian
mengenai social disorganization dengan differential social
organization. Dengan demikian, maka teori ini menentang bahwa
tidak ada tingkah laku (perilaku jahat) yang diturunkan atau
diwariskan oleh kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku
jahat tidak diwariskan oleh kedua orang tua akan tetapi perilaku jahat
tersebut dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Kemudian
10Yesmil Anwar Adang, 2013,Op. Cit.Hal. 74
17
untuk lebih jelasnya mengenai Teori Asosiasi Differensial yang
dikemukakan oleh Sutherland adalah sebagai berikut11:
1. Perilaku kejahatan dipelajari. 2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain
dari komunikasi. 3. Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok
pribadi yang intim. 4. Ketika perilaku jahat dpelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana.
b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
6. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntunkan dari pelanggalaran terhadap hukum melebihi defenisi-defenisi yang tidak menguntungkan untuk melangar hukum.
7. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dala frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya.
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.
Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut
dapat kita pelajari melalui melalui interaksi dan komunikasi, yang
dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan
kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi serta tingkah
laku) yang mendukung perbuatan jahat.
Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan
pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab
11Ibid. Hal. 76
18
terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Sutherland
kemudian melakukan studi tentang kejahatan White-Collar agar
teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan baik itu kejahatan
konvensial maupun kejahatan White-Collar.12
A.2.2. Teori Anomie
Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile
Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma.
Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam
bukunya The Division of Labor Society (1983) untuk
mendeskripsikan keadaan Deregulation didalam masyarakat yang
diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada
masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari
orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut
Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu13:
a. manusia adalah mahluk sosial;
b. keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;
c. manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan
keberadaannya bergantung pada masyarkat tersebut sebagai
koloni.
Emile Durkheim Mengemukakan asumsi bahwa bunuh diri
dalam masyarakat merupakan akhir puncak dari anomie karena dua
keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Lebih 12Ibid Hal. 77 13Lilik Mulyadi, 2008, Op. Cit. Hal. 324
19
lanjut Emile Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri atau suicide
berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu 14:
a. deregulasi kebutuhan atau anomi;
b. regulasi yang keterlaluan atau fatalism;
c. kurangnya integrasi structural atau egoism.
Robert K. Merton mengadopsi konsep Anomie Emile Durkheim
untuk menjelaskan deviasi di amerika. Menurut Robert K. Merton
konsep Anomie didefenisikan sebagai ketidaksesuaian atau
timbulnya diskrepansi/perbedaan antara cultural goals dan
institutional means sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur
masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Teori Anomie Robert
K. Merton ini pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara
perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan
menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap
pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh
karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari
struktur sosial dan unsur dari kultural. Kokretnya unsure struktur
sosial melahirkan goals dan unsure kultural melahirkan means.
Secara sederhana goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan
kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia.
14Ibid
20
Sedangkan means diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang
melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.15
A.2.3. Teori Kontrol Sosial
Travis Hlrchi (1969), sebagai pelopor dari teori kontrol sosial
menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan
kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah,
kawan sebaya untuk megikatkan atau terikat dengan individu.
Argumentasi dari teori kontrol sosial adalah bahwa individu dilihat
tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun
menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar
untuk tidak melakukan tindak pidana. Jadi argumentasi ini
menyatakan bahwa pada dasarnya kita semua dilahirkan dengan
kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum.16
Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan
dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan
sebagai “deviasi primer” maksudnya bahwa setiap individu yang
melakukan17:
a. Deviasi secara periodic/jarang-jarang;
b. Dilakukan tanpa organisir / tidak dilakukan dengan cara yang
lihai;
c. Sipelaku tidak menganggap dirinya sebagai sipelanggar;
15Ibid. Hal. 325 16Yesmil Anwar Adang, 2013. Op. Cit. Hal. 102 17Ibid
21
d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai
deviasi oleh yang berwajib
Dalam teori kontrol sosial manusia dipandang sebagai mahluk
yang memiliki moral murni, oleh sebab itu manusia memiliki
kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya, teori
kontrol sosial berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang
melakukan kejahatan. berbeda dengan teori lain, tetapi dalam teori
kontrol sosial lebih berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak
semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada
hukum.
Menurut Albert J. Reiss Jr, terdapat tiga komponen kontrol
sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu18:
a. Kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-
anak.
b. Hilangnya kontrol internal.
c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-
norma dimaksud dalam keluarga, lingkungan dekat, sekolah.
Selanjutnya Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam
kontrol, yaitu Personal Control dan Social Control. Personal
Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak
mencapai tujuannya dengan cara melanggar norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat. Sedang Social Control adalah 18Ibid Hal. 103
22
kemampuan dari kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam
masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan
untuk menjadi efektif.19
Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena
keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian,
internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila
internal dan eksternal kontrol lemah, alternative untuk mencapai
tujuan terbatas, sehingga terjadilah delinkuen, hal ini merupakan
sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi
kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses
sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi terjadinya
delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap
seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan
(impulse). Asumsi teori kontrol yang di kemukakan oleh F. Ivan Nye
terdiri dari:20
a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal. b. Mnusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan
pelanggaran. c. Pentingnya proses soialisasi bahwa ada sosialisasi yang
adequate (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
d. Diharapkan remaja mentaati hukum.
Konsep kontrol eksternal menjadi lebih dominan setelah David
Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur
dari Albert cohen. Kritik tersebut mengaskan bahwa kenakalan 19Ibid 20Lilk Mulyadi, 2008, Op. Cit. Hal. 342
23
remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata
sosial yang rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan didalam
masyarakat.
A.2.4. Teori Labeling
Teori Labeling muncul pada tahun 1960-an dan banyak
dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori
labeling mempunyai beberapa spesifikasi, yaitu teroi labeling
merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori menggunakan
perspektif yang baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat;
teori Labeling menggunakan metode yang baru untuk mengetahui
adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu
interview terhadap pelak kejahatan yang tidak tertangkap/tidak
diketahui oleh polisi.
Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label
menekankan kepada dua aspek, yaitu : yang pertama menjelaskan
tentang mengapa dan bagaimana orang tersebut diberi cap atau label.
Dan yang kedua pengaruh atau efek dari label sebagai suatu
konsekuensi penyimpangan tingkah laku. Menurut Howard S.
Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku
kejahatan. Pelanggar hukum merupakan perilaku sedangkan
kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku iu.
Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat/waktu ketika
24
melakukan aksi, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta
persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.21
Scharg (1971), sebagai seorang penganut aliran Labeling
mengatakan bahwa, asumsi yang terdapat dalam teori labeling
adalah:22
1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, melainkan ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
4. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menajdi dua bagian yaitu kelompok kriminal dan kelompok non-krimial.
5. Tindakan pengkapan merupakan awal dari proses Labeling. 6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarnya.
7. Usia, tingkatan sosial ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana.
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalka penilaian dan penolakan terhadap merekayang dipandang sebagai penjahat.
9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan sub-sub kultur serta rejection of the rejector.
Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan
lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap
suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat.
21 Yesmil Anwar Adang, 2013, Op. Cit. Hal. 108 22 Ibid. Hal. 109
25
A.2.5. Teori Subculture
Pada dasarnya, teori Subculture membahas dan menjelaskan
bentuk kenakalan remaja serta perkembangan tipe gang. Sebagai
social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya
perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Kenakalan adalah
masalah kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari
pelanggaran tersebut. Teori Subculture sebenarnya dipengaruhi oleh
kondisi intelektual (intelctual Haritage) aliran Chicago, konsep
Anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakuka
pengujian terhadap hubungan antara geng jalanan dengan laki-laki
yang berasal dari komunitas kelas bawah (Lower Class). Hasil
pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis
dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat
sehingga Kobrin mengacu kepada kelompok pengontrol tunggal (
single controlling group) yang melahirkan konsep komunitas
integritas.23
Dalam kepustakaan kriminologi dikenal ada dua teori
Subculture yaitu: yang pertama; Teori Delinquent Sub-Culture. Teori
ini dikemukakan oleh Albert k. Cohen yang berusaha memecahkan
masalah bagaimana kenakalan Sub-Culture dimulai denga
menggabungkan teori Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay,
Teori Differntial Asociation dari Edwin H Sutherland an Teori
23 Ibid. Hal 122
26
Anomie. Cohen berusha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku
delinquent didaerah kumuh (Slum). Oleh karena itu konklusi
dasarnya menyebutkan bahwa perilaku delinquent dikalangan
remaja, usia muda, masyarakat kelas bawah, merupakan cermin
ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah
yang mendominasi kultur Amerika.24
A.2.5. Teori Konflik
Teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya
terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam
kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya serta akibatnya dalam
menimbulkan perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa teori konflik
merupakan teori yang terpenting pada saat kini, oleh karena
penekanannya pada kenyataan tingkat struktur sosial dibandingkan
dengan tingkat individual, antar pribadi atau budaya. Diantara para
perintis teori konflik, Karl Marx dipandang sebagai tokoh utama dan
yang paling kontroversial yang menjelaskan sumber-sumber konflik
serta pengaruhnya terhadap peningkatan perubahan sosial secara
revolusioner. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik
terutama terjadi dalam bidang perekonomian, dan ia pun
memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam
bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik. 25
24 Ibid 25 Ibid. Hal. 125
27
Karl Marx mengakui pentingnya ideology dan hubungan antara
komitmen ideologi dan posisi dalam struktur kelas ekonomi, beliau
juga menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk-bentuk
kesadaran dengan dan dalam hubungannya dengan struktur ekonomi
dan posisi kelas. Bagi Marx validitas kepercayaan seseorang serta
nilainya ditentukan atas suatu dasar filsufis, hal ini tercermin dalam
pembedaan Marx antara “kesadaran palsu dan kesadaran
sesungguhnya”. Selanjutnya, Karl Marx berpendapat bahwa orang-
orang yang berada pada posisi marjinal seperti buruh, tidak akan
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui pekerjaannya atau
mereka tidak mampu untuk mengutarakan suatu bentuk jenis
pekerjaan apapun yang bersifat manusiawi.26
Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan teori dari Karl
Marx, terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang ia tekankan yang
mana tidak dapat diabaikan oleh teori apapun, antara lain adalah
pengakuan dan penekanannya akan adanya struktur kelas dalam
masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara
orang-orang dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi
kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran
dan berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan
perubahan dalam struktur sosial.27
26Ibid Hal. 126 27Ibid Hal. 127
28
Karena adanya perbedaan di antara masing-masing individu
yang mana dapat berpotensi menyebabkan terjadinya konflik, baik
perbedaan pendidikan, pemikiran, persepsi, dan kepentinga. Setiap
detik dalam hidup kita, banyak sekali konflik yang dapat timbul,
mulai dari bangun tidur sampai menutup mata berangkat tidur
konflik-konflik akan terjadi. Dalam pandangan terhadap konflik ini
dapat dibagi menjadi tiga kelompok konflik yaitu28:
a. Penghindar konflik;
b. Menghadapi konflik;
c. Pembuat konflik.
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
B.1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling umum untuk
strafbaar feit dalam bahasa belanda walaupun secara resmi tidak ada
terjemahan resmi dari strafbaar feit. Terjemahan istilah strafbaar feit
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah misalnya
tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum,
perbuatan pidana, strafbaar feit dan lain sebagainya.Andi Zainal Abidin
adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat
dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana, alasannya
tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang
dapat dijatuhi pidana, selanjutnya hal ini bila ditinjau dari segi bahasa
28 Ibid. Hal. 129
29
Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang
lazim ialah kata benda selalu diikuti dengan kata sifat, misalnya kejahatan
berat, perempuan cantik, dan lain-lain.29
Sementara itu di dalam berbagai perundang-undangan sendiri
terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata
strafbaarfeit. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang
tersebut antara lain30:
1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat Nomor 2 Tentang Perubahan Ordonantie Byzondere Strafbepalingen.
4. Hal yang di ancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
a. Undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang pemilihan Umum.
b. Undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatnya Bagi Terpidana.
Dari beberapa istilah yang digunakan dalam berbagai perundang-
undangan tersebut diatas pada dasarnya tidak menjadi masalah, selama
istilah-istilah tersebut dipergunakan sesuai dengan konteks dan dalam
29Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, Hal. 97 30 Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang, Hal. 101
30
penggunaannya dapat dipahami makna dari istilah tersebut, oleh sebab itu
penggunaan istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam berbagai
perundang-undangan, dalam kesempatan lain juga digunakan istilah
kejahatan yang menunjuka maksud yang sama dengan istilah-istilah yang
lain.
Menurut Molejanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar
larangan tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh
masyarakat.31Artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut sudah
dilarang oleh undang-undang dan perbuatan dikenakan ancaman berupa
pidana bagi sipelaku yang melanggar atau melakukan perbuatan yang
dilarang tersebut, perbuatan itu juga yang oleh masyarakat dinilai
merupakan suatu gangguan didalam pergaulan yang dicita-citakan oleh
masyarakat.
Secara doctrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan
tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan
dualistis. Untuk mengetahui bagaimana dua pandangan tersebut
memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perbuatan/tindak
pidana, adabeberapa uraian tentang batasan/pengertian tindak pidana yang
diberikan oleh dua pandangan tersebut yaitu32:
a. Pandangan Monistis
31Erdianto Efendi, 2011, Op. Cit. Hal. 98 32Tongat, 2009, Op. Cit. Hal. 105
31
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (responsibility).
b. Pandangan Dualistik Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.
Menurut hukum adat, tindak pidana atau delik adat adalah setiap
gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari
segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang-
orang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan
(segerombolan); tindakan yang sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi
yang sifat dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat
karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.33
Bashar Muhammad, merumuskan bahwa delik adat adalah suatu
perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam
atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan
persekutuan, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang atau
terhadap masyarakat berupa kesatuan, tindakan atau perbuatan yang
33 Ibid Hal. 110
32
demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayainya dapat
memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan
berbagai alat dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang,
mengadakan selamatan memotong hewan besar/kecil dan lain-lain.
Berdasarkan batasan-batasan diatas, maka tersimpul, bahwa delik adat
memuat unsur-unsur sebagai berikut34:
1. Perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan.
2. Perbuatan tersebut mengganggu kesimbangan dalam masyarakat.
3. Perbuatan tersebut bersifat materiil dan immateriil.
4. Perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang atau masyarakat.
5. Mengakibatkan reaksi adat.
Dalam konteks hukum (pidana) Islam istilah tindak pidana sering
juga disebut dengan istilah jarimah. Menurut hukum (pidana) Islam tindak
pidana (jarimah) adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut
syara’ yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau ta’ziir.
Menurut para ahli filsafat hukum Islam, setidaknya ada 5 (lima)
kepentingan pokok yang menjadi titik tolak setiap pengaturan hukum.
Artinya, hukum Islam mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam nash
Al Qur’an, Al Hadist, Al Qonun (perundang-undangan) maupun yang
masih akan ditetapkan sebagai respon yuridis terhadap problem-problem
34 Ibid Hal. 111
33
baru yang muncul, harus bersifat mendukung terhadap terwujudnya lima
kepentingan tersebut. Kelima kepentingan pokok tersebut adalah35:
1. Terpeliharanya eksistensi agama.
2. Terjaminnya hak hidup (jiwa) manusia.
3. Terjaganya masalah hak milik (harta).
4. Terjaganya kesucian akal.
5. Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia.
Dengan demikian berdasarkan pengertian tentang tindak pidana yang
dikemukan diatas penulis berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang oleh hukum dilarang dan perbuatan itu diancam dengan
ancaman pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
dan perbuatan tersebut yang oleh masyarakat dinilai sebagai suatu
gangguan sosial yang di akibat dari perbuatan sipelaku tindak pidana.
B. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Berbicara mengenai unsur–unsur tindak pidana, maka kita dapat
memandang unsur-unsur tindak pidana dari dua sudut pandang yang
berbeda yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang dalam
hukum positif. Dari sudut pandang teoritis maksudnya berdasarkan
pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam setiap rumusannya,
sedangkan maksud dari sudut pandang hukum positif ialah bagaimana
kenyataan bahwa suatu tindak pidana itu dirumuskan dalam setiap pasal-
pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
35 Ibid Hal. 112
34
Dari sudut pandang teoritis, untuk mengetahui unsur-unsur apa yang ada
dalam tindak pidana maka kita harus melihat bagaimana bunyi dari
rumusan yang dibuat oleh para ahli hukum. Menurut moeljanto unsur-
unsur tindak pidana adalah36 :
a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
Melihat dari unsur-unsur tersebut, perbuatan manusia saja yang
boleh dilarang, dan yang melarang perbuatan tersebut adalah aturan
hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka dari itu pokok
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah orang
yang melakkan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah
hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.37
Sementara itu, menurut EY. Kanter dan Sianturi yang menyatakan
bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah38 :
a. Subjek; b. Kesalahan; c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); d. Suatu tindakan yang dilarangatau diharuskan oleh undang-
undang/perundangandan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).
36Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 79 37Ibid 38Erdianto Efendi, 2011, Op. Cit. Hal. 99
35
Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak
pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu,
yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidan oleh undang-
undang, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, serta dengan
kesalahan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk
bertanggung jawab. Oleh karena itu adanya unsur-unsur tersebut diatas,
penentuan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya
tergantung pada perumusan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai
konsekuensi dari asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia,
yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum
kecuali perbuatan itu sudah ditentukan didalm undang-undang.
Sedangkan perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana didalam
Buku ke II KUHP sebagian besar merumuskan unsur-unsur tindak pidana
sebagai berikut yaitu subjek hukum, Perbuatan Tindak Pidana, Hubungan
Sebab Akibat (Causal Verband), Sifat Melanggar Hukum
(Onrechtmatigheid), Kesengajaan (Opzet), dan Culpa (Kesalahan), dan
penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
a. Subjek Tindak Pidana
Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana
adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini terlihat pada perumusan-
perumusan dari tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yang
menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana
36
tersebut, hal ini juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat
dalam KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.39
b. Perbuatan Tindak Pidana
Wujud dari perumusan ini pertama-tama kita harus melihat pada
perumusan mengenai tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal
tertentu dari peraturan pidana ini. Perumusan ini dalam bahasa belanda
dinamakan delicts-omschrijving. Contohnya dalam hal tindak pidana
mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”.
Contoh ni merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar
disebut sebagai wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang
manusia. Sebaliknya, perumusan secara material memuat penyebutan
suatu akibat yang disebabkan ole perbuatannya, seperti contohnya tindak
pidana membunuh, yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dirumuskan
sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”.40
Dengan adanya perbedaan perumusan secara formal dan material
tersebut bukan berarti didalam perumusan formal tidak terdapat suatu
akibat dari unsure suatu tindak pidana. Hal ini juga dalam tindak pidana
dengan perumusan formal ini selalu ada akibat yang akan mana akan
menjadi suatu alasan untuk dincankannya hukuman pidana. Akibat
tersebut adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau
kepentingan Negara.
c. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) 39Wirjono Projodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hal. 59 40Ibid. Hal. 60
37
Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat
tertentu dari perbuata sipelaku berupa kerugian atas kepentingan orang
lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (causal
verband) antara perbuatan sipelaku dan kerugian kepentingan terentu.
Von Bury dengan teori syrat mutlak (condition sine qua non)
menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila
akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.kemudian hal ini di
teruskan oleh Van Kriese dengan teorinya yang disebut adequate
veroorzaking (penyebaban yang bersifat dapat dikira-kirakan), dan
kemudian mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab
dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-
kirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.41
d. Sifat Melanggar Hukum (Onrechtmatigheid)
Onrechtmatigheidini juga dinamakan wederrechtelijkheid yang ebrarti
sama, tetapi dengan nama wederrechtelijkheid ini adakalanya unsure ini
secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana
(srafbepaling). Contohnya, dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian,
artinya sipelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut sebab
jika pelaku ini ada mempunyai hak terhadap barang itu maka tidak ada
sifat melanggar hukum, misalnya apabila ada perjanjian bahwa barang
itu akan diserahkan kepada sipelaku.42
e. Kesengajaan (Opzet)
41Ibid. Hal. 61 42Ibid. Hal. 64
38
Sebagian besar tndak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet,
bukan unsure culpa.Dalam pergaulan hidup kemasyarakata sehari-hari,
seseorang biasanya denagan suatu perbuatan serin mengakibatkan
sekadar kerusakan, kalau ia akan menghindarka diri dari suatu celaan,
hamper selalu berkata “saya tidak sengaja”. Biasanya apabila kerusakan
itu tidak begitu berarti maka perbuatan yang dilakukan tidak dengan
sengaja itu akan dimaafkan oleh pihak yang menderita kerugianitu.
Dalam artian si pelaku tidak dikenai hukuman apaun atas perbutannya
tersebut. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsure dari tindak
pidana tadi yaitu: perbuatan yang dilarang; akibat yang menjadi pokok
alasan diadakan larangan itu; dan bahwa perbuatan tersebut melanggar
hukum.43
f. Culpa (Kesalahan)
Arti kata “Culpa” adalah “kesalahan pada umumnya”,dalam ilmu
pengetahuan mempunya arti yang teknis yaitu suatu macam kesalahan
sipelaku tindak pidana akan tetapi tidak seberat seperti kesengajaan,
yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja ini terjadi.
Sedangkan menurut penulis belanda, yang dimaksudkan dengan cilpa
dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat, istilah ang
mereka pergunakan adalah grove schuld (kesalahan kasar). Meskipu
ukuran grove schuld belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan
istilah grove schuld ini sudah ada sekadar ancar-ancar bahwa tidak
43 Ibid. Hal. 66
39
masuk culpa apabila seorang pelaku tersebut sangat berhati-hati untuk
bebas dari hukuman.44
Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah disebutkan didalam
rumusan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa apa yang
dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan
oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan
atau dibolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
diberi sanksi berupa sanksi pidana. Dan yang paling penting untuk dapat
mengetahui suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana atau bukan adalah
apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.
B. 3. Tindak Pidana Kekerasan
B.3.1. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kekerasan” digunakan
sebagai padanan “violence”, yaitu “perbuatan seseorang atau sekelompok
orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebakan
kerusakan fisik atau barang lain” (arti kedua). Ini hampir sama dengan
pengertian violence yang diberikan dalam webster’s New World College
Dictionary, yaitu “physical force used so as to injure, damage, or destroy;
extreme rougness of action” (arti pertama). Dalam kedua kamus terakhir
ini kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang untuk melukai, merusak, atau mengahancurkan orang
lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan
44Ibid. Hal. 73
40
bagian dari orang lain tersebut. Contoh-contoh perbuatan yang
dimasukkan kedalam kategori kekerasan adalah membunuh, menyiksa,
melukai, memerkosa, merampok, dan lain-lain.45
Kekerasan pada dasarnya adalah adalah merupakan tindakan agresif,
yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul,
menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah
bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan
merupakan suatu tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada
situasi yang berbeda akan disebut sebagai penyimpangan. Jadi adakalanya
suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif,
dan tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai tindakan normal atau
situasional.46
Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku,
baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat
menyerang (offensive), atau yang bersifat bertahan (deffense), yang disertai
penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence), menurut
sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang
mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah
kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu
kekerasan adalah sebagai bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu
tindak kekerasan (violence), menunjukan kepada tingkah laku yang
pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa 45 Abdul Munir Mulkan Dan Kawan-Kawan, 2002, Membongkar Kultur Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan, PSIF UMM, Sinergi Press, Yogyakarta, Hal. 20 46 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 410
41
ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki
akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat
mengakibatkan kematian pada seseorang.47
Kemudian Clinard dan Quenney membedakan jenis-jenis golongan
Criminal Violence (kekerasan) antara lain yang pertama kejahatan
kekerasan individual atau perseorangan, yaitu perbuatan pembunuhan,
pemerkosaan, penganiayaan berat, perampokan bersenjata, dan
penculikan. Jenis golongan kejahatan kekerasan yang kedua adalah
kejahatan kolektif, yaitu perkelahian massa, perkelahian antar geng remaja
yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau juga mengakibatkan
korban luka berat ata kematian.48
Kekerasan individual merupakan kekerasan yang dilakukan dalam
rangka untuk melakukan kejahatan, kekerasan yang dipengaruhi oleh
faktor budaya yang menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan
adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi
tertentu, dan kekerasan adalah cara hidup bagi suatu kebudayaan tersebut.
Kemudian kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan
orang atau kelompok tertentu ataupun kumpulan orang banyak atau dalam
pengertian sempitnya dilakukan oleh geng. Biasanya kekerasan kolektif
muncul dari situasi konkret yang sebelumnya didahului oleh pemaparan
gagasan nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang
lama, masalah bersamamerupakan faktor yang sangat penting karena bisa
47Ibid. Hal 411 48Ibid. Hal 412
42
menimbulkan perasaan akan bahaya dendam dan amarah bagi suatu
kelompok tertentu.49
Pengertian mengenai tindak pidana kekerasan didalam KUHP tidak
memberikan penjelasan yang otentik tentang apa yang dimaksudkan
dengan kekerasan, melainkan didalam pasal 89 KUHP hanya menyamakan
dengan melakukan kekerasan yaitu suatu perbuatan yang membuat
seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
Tindak pidana melakukan kekerasan secara terbuka oleh beberapa
orang yang ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang itu oleh
pembentuk undang-undang diatur dalam ketentuan pasal 170 ayat (1)
sampai dengan ayat (3) KUHP, yang terjemahan rumusannya adalah
sebagai berikut50:
1. Barang siapa dengan terang-terangandan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam dengan: a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahu, jika ia dengan
sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang ia gunakanmenyebabkan luka-luka;
b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
c. Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut atau matinya orang.
3. Pasal 89 tidak diterpkan.
Noyon dan Langemijer telah mengartikan geweld atau kekerasan itu
sebagai krachtdadig optreden atau sebagi bertindak dengan menggunakan
kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan teteapi
49Ibid 50 Lihat Pasal 170KUHP
43
penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat
dimasukkan kedalam pengertiannya. Noyon dan Langemijer juga
memberikan penjelasannya mengenai bentuk kekerasan yang bagaimana
kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh orang yaitu kekerasan itu dapat
berupa perusakan terhadap barang-barang atau penganiayaan, jika hal
tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu,
akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang
dapat menjurus kearah itu, jadi kekerasan itu belum mempunyai arti
sebagai penganiayaan atau pengrusakan, dan di anggap sudah ada yaitu
misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah,
dengan demikian perbuatan merampok sebuah took roti telah dilemparkan
ke jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat
dimasukkan kedalam pengertian melakukan kekerasan.51
Lebih lanjut Noyon dan Langemijer menjelaskan bahwa tindak
pidana kekerasan yang dilarang dalam pasal 170 KUHP itu adalah
melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan
melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal 146, pasal 211,
pasal, 212 KUHP, dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-
perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan cara untuk mencapai
tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini,
perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan tujuan atau doel dari tindak
pidana seperti dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dalam 51P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, 2010, Delik-Delik Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.Hal. 353
44
ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam pasal 170 ayat (1)
KUHP tersebut.52
Dari penjelasan singkat mengenai tindak pidana kekerasan diatas
penulis berpendapat bahwa tindak pidana kekerasan adalah suatu
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk
menghancurkan suatu barang, harta benda, orang dengan fasilitas yang ada
pada dirinya yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan
kerusakan fisik, psikis, luka-luka, maupun yang mengakibatkan kematian
pada seseorang.
B.3.2 Unsur-Unsur tindak Pidana Kekerasan
Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang
pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah
memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidan seperti
yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, mau tidak mau orang harus
menjabarkan tindak pidana yang di atur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP
tersebut kedalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari tindak pidana yang
diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu tidak terlalu banyak dan hanya
terdiri dari beberapa unsur objektif, masing-masing di antaranya sebagai
berikut53:
a. Mereka,
b. Yang secara terbuka,
52Ibid. 53 P.A.F. Lamintang, Theo lamintang, 2010, Op.Cit. Hal. 347
45
c. Dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau secara bersama-
sama,
d. Melakukan kekerasan,
e. Terhadap orang-orang atau barang-barang.
Dari rumusan yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP diatas,
kiranya dapat diketahui, bahwa yang dilarang oleh undang-undang itu
adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang dan barang-
barang yang dilakukan secara bersama-sama.
Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal
170 ayat (1) KUHP tersebut diatas ialah “mereka”. Hal ini berarti bahwa
yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur
dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah orang banyak, artinya orang-
orang yang turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-
orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara
bersama-sama. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa senua orang yang
ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat
dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri
perbuatan itu.54
Menurut Simons, karena pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak
memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata openlijk geweld
atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap
kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-
54 Ibid. Hal 349
46
sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan kedalam pengertiannya.
Beliau juga berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam
pengertian openlijk geweld menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah
kekerasan-kekerasan yang menggangu ketertiban umum, dengan alasan
bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata openlijk atau
secara terbuka didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP. Sementara itu
dilain pihak Van Hamel telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari
kata kekerasan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus
di lakukan secara openlijk geweld atau kekerasan secara terbuka itu
hanyalah dapat dilihat oleh setiap orang.55
Unsur lainnya yang terdapat dalam rumusan pasal 170 ayat (1) yaitu
mengenai kata secara bersama-sama ataupun lebih tepatnya disebut secara
beramai-ramai. Van Hamel mengatakan bahwa pada tindakan yang
dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang
sama, akan tetapi disamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan
adanya suatu bewuste samunewerking atau suatu kesadaran pada diri para
pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjama sama.56
Unsur objektif terakhir dari tindak pidana yang diatur dalam rumusan
pasal 170 ayat (1) yaitu tegen personen of goederen atau terhadap orang-
orang atau barang-barang, artinya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa
orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan
terhadap orang-orang atau barang-barang.
55Ibid. Hal. 355 56Ibid. Hal. 360
47
Kemudian tindak pidana yang diatur dalam rumusan pasal 170 ayat
(2) KUHP yang menentukan bahwa orang yang bersalah dipidana penjara
selama-lamanya tujuh tahun jika:
a. Ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau
b. Kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada
tubuh.
Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) angka 1
KUHP tersebut, hanya ingin mengatakan bahwa jika seseorang yang telah
turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
dengan orang lain secara terbuka terhadap orang-orang atau terhadap
barang-barang seperti dimaksudkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP
ternyata dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang milik orang
lain, atau jika kekerasan yang ia lakkan itu ternyata telah menyebabkan
orang lain mendapat luka pada tubuhnya maka ia dapat dipidana penjara
dengan pidana selama-lamanya tujuh tahun.57
Kemudian pada pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP menentukan
bahwa orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya Sembilan tahun jika kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan
luka berat pada tubuh orang lain. Kata-kata menyebabkan luka berat pada
tubuh orang lain dalam pasal 170 ayat (2) angka 2 KUHP tersebut juga
merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana, hingga sesuai
dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 158 KUHP, keadaan
57Ibid. Hal. 364
48
tersebut hanya berlaku bagi pelakunya sendiri atau bagi orang yang telah
membantu dalam melakukan tindak pidananya.58
Kemudian yang selanjutnya mengenai ketentuan yang diatur dalam
pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP menentukan bahwa orang yang bersalah
dipidana dengan pidana penjara selam-lamanya dua belas tahun, jika
kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan kematian. Ketentuan pasal
170 ayat (2) angka 3 tersebut hanya ingin mengatakan bahwa jika
seseorang yang turut serta dalam tindak kekerasan yang dilakkan secara
terbuka bersama-sama dengan orang-orang lain terhadap orang-orang atau
barang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu
ternyata telah menyebabkan kematian, maka ia dapat dijatuhi pidana
dengan pidana penjara selama-lamnya dua belas tahun.59
Setelah memperhatikan hal diatas maka penulis berpendapat bahwa
tindakan kekerasan antara mahasiswa tersebut dapat ditarik kedalam
rumusan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan
sebagai suatu tindak pidana sehingga harus dilakukan penanggulangan
agar kasus tersebut dapat diminimalisir demi terciptanya ketertiban umum
dalam dunia mahasiswa maupun masyarakat umum.
C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana
C.1. Pengertian Tentang Penanggulangan Tindak Pidana
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial
58Ibid. Hal. 366 59Ibid. Hal. 367
49
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welfare).
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari
politik kriminal ialah perlndungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat.60
Pengertian kebijakan menurut Sudarto adalah usaha untuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan
situasi pada saat itu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.61
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan
(goal), kesajahteraan masyarakat (Social Welfare) dan perlindungan
masyarakat (social defence), aspek yang sangat penting dalam hal ini
adalah aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang besrsifat
immaterial, terutama nilai kepercayaan (trust) dan nilai keadilan (justice).
Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus juga dilakukan
dengan pendekatan “integral”, ada keseimbangan antara yang “penal”
dengan “non penal”. Dilihat dari politik kriminal maka kebijakan yang
paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat
preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau
kelemahan yang bersifat tidak struktural fungsional, individualistic dan
lebih bersifat represif atau tidak preventif, harus didukung oleh 60 Barda Nawawi Arief, Op. Cit. Hal. 4 61 Ibid.Hal. 26
50
infrastruktur dengan biaya tinggi. Kemudian pencegahan dan
penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “penal
policy atau “penal law enforcement policy” yang fungsionalis atau
operasionalisasinya harus melalui beberapa tahap yaitu:62
a. Tahap formulasi (kebijakan legislative)
b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial)
c. Tahap eksekusi (eksekutif / administrative)
C.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Usaha penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua
yaitu: lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal”
(bukan/diluar hukum pidana).
C.2.1. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Jalur Penal
Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana
(penal) pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha
penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Usaha
penenggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang
(hukum) pidana juga merupakan bagian integral dari usaha
perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu sering
pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana
merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law
enforcement policy), juga merupakan bagian integral dari kebijakan
atau politik social (social policy). Kebijakan sosial (social
62Mohammad hatta, 2010, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelaja.Yogyakarta.Hal. 39
51
policy)dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup
perlindungan masyarakat.63
Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
mencakup perlindungan masyarakat dan sekaligus mencakup
perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian Social policy
sekaligus tercakup didalamnya social welfare policy dan social
defense policy.64
Ditinjau dari sudut terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat
berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Menurut
Barda Nawawi Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan dan
mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif), antara lain:65
a. Secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (karena itu, juga sering disebut sebagai ultimum remedium);
b. Secara fungsionalis/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain; berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana lebih menuntut biaya tinggi);
c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur/atau efek samping yang negatif;
d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi, hukum/sanksi pidana hanya merupakan pengbatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks diluar jangkauan hukum pidana.
63Barda Nawawi Arief, Op. Cit.Hal. 28 64Lilik mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, teoritis, dan Praktik, PT. Alumni. Bandung. Hal. 393 65Ibid. Hal. 394
52
e. Hukum/sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural dan sebagainya).
f. System pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural dan fungsional.
g. Keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan. Mengingat adanya berbagai keterbatasan dan kelemahan dalam
penggunaan sarana penal yang sebagaimana dikemukakan oleh
Barda Nawawi Arief di atas, dilihat dari sudut kebijakan maka
penggunaan atau intervensi sarana penal seyogyanya dilakukan
dengan hati-hati, hemat, cermat, selektif, dan limitatif. Dengan kata
lain saran penal tidak selalu harus dipanggil atau digunakan dalam
setiap produk legislatif.
C.2.2. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Jalur Non Penal
Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “non penal”
lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan atau
sebelum kejahatan itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.
Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat
”represive” (penindasan/perampasan/penumpasan) sesudah
kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikbertakan
pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian)
sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar
53
karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai
tindakan preventive dalam arti luas. Mengingat upaya
penanggulangan kejahatan jalur “non penal” lebih bersifat tindakan
pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya
adalah mengenai menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat
pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuhsuburkan kejahatan.66
Dengan demikian apabila kita melihat dari sudut pandang
politik kriminal secara keseluruhan maka upaya-upaya
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan preventif yang non
penal ini sebenarnya mendapatkan atau menduduki posisi yang
sangat strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, memegang
kunci dari keseluruhan dalam hal menanggulangi sebab-sebab dan
kondisi-kondisi tertentu yang akan menimbulkan terjadinya
kejahatan.
Menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi
kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi
langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan
66 Ibid hal. 46
54
(preventif). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa itu
meliputi67:
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
c. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
d. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.
Jadi penulis menyimpulkan bahwa, penanggulangan kejahatan dalam
hal ini adalah serangkaian upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak
hukum (Kepolisian) dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan dalam
dunia pendidikan (kemahasiswaan) yang sering terjadi antara mahasiswa
asal daerah yang satu dengan daerah yang lain yang dinilai memenuhi
unsur tindak pidana(kekerasan).
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Dalam Pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa
Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah
Kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni
fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Undonesia, fungsi kepolisian
67 Dedot Kurniawan, upaya penanggulangan kejahatanhttp://dedotjcb.blogspot.com (diakses tanggal 17 November 2014)
55
sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung,
pengayom dan pelayanan masyarakat.68
Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang
ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 5
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia menyebutkan bahwa:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yangberperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasionalyang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peransebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 13 undang-undang no 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas
pokok sebagai berikut69 :
a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.
Dari tugas-tugas polisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa
pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara
68 Yoyok Ucuk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian, Lksbang Grafika. Yogyakarta. Hal. 172 69 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13
56
kemanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara,
Orang, Benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara
dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebgai
tugas preventif dan tugas kedua yaitu represif. Tugas-tugas ini berfungsi
untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan
masyarakat, bangsa dan negara.
Berdasarkan uraian tentang Kepolisian diatas, maka apabila ditarik
kedalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang tindak
kekerasan antara mahasiswa maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari
Kepolisian salah satunya adalah menanggulangi tindak pidana yang sering
terjadi baik itu didalam kalangan mahasiswa maupun masyarakat.