studi hubungan internasional · 2019. 2. 8. · mengapa orang akan tertarik kepada studi hubungan...

StudiHubunganInternasional

STU D I H U B U N G A N IN TERN A SIO N A L

Oleh : P. Anthonius Sitepu

Edisi PertamaCetakan Pertama, 2011

Hak Cipta © 2011 pada penulis,Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sitepu, P. Anthonius

STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL/P. Anthonius Sitepu

-Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011 xii + 372 him, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-732-3

1. Sosial politik I. Judul

GRAHA ILMURuko Jambusari No. 7 A Yogyakarta 55283Telp. : 0274-889836; 0274-889398Fax. : 0274-889057E-mail : [email protected]

r ■a

j

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

ujuan utama pengantar studi hubungan internasional adalah sebagai pengantar dalam rangka mempelajari ilmu hubungan internasional lebih jauh. Sebagaimana

sebuah pengantar, buat ini memuat prinsip-prinsip dasar materi tentang studi hubungan internasional yang sengaja dirancang untuk dimanfaatkan oleh pembaca yang ingin mempelajari hubungan internasional dan peduli terhadap masalah-masalah internasional dan studi hubungan internasional.

Buku ini bukan yang pertama, karena lebih banyak memanfaatkan literatur-literatur yang menggunakan bahan-bahan atau sumber- sumber ataupun tulisan-tulisan berupa buku-buku yang ditulis oleh dan dalam bahasa asing yang sejak awal memang merupakan kumpulan atau himpunan bahan pembelajaran studi hubungan internasional. Maka dengan diterbitkannya buku ini sedikit banyak telah membantu mengurangi hambatan terhadap keterbatasan dan kemampuan bahasa asing dalam lingkup studi hubungan internasional.

Buku ini dapat dibagi ke dalam lima bagian pokok. Tiap bagian dibagi lagi ke dalam beberapa bab-babnya, dalam bagian satu berbicara dan membahas masalah yang berkaitan dengan perspektif

konsep-konsep dan teori-teori hubungan internasional umumnya termasuk di dalamnya (sebagai yang mendasari pemahaman studi hubungan internasional) teori realisme politik internasional, teori sistem internasional, teori pembuatan keputusan politik luar negeri, tipologis teori pembuatan keputusan politik Iuar negeri serta diuraikan berbagai alasan mengapa kita mempelajari hubungan internasional, identitas tujuan utama studi hubungan internasional, luas lingkup studi hubungan internasional, tingkat anaiisis (unit) studi hubungan internasional.

Sedangkan dalam bagian ke dua, diuraikan tentang negara dan sistem internasional, di sini yang menjadi pokok bahasan menyangkut masalah yang berkenaan dengan pandangan negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional serta berbagai aktor lainnya yang memberikan kontribusi dalam pencaturan politik internasional dan peranan kepentingan nasional dalam politik dan hubungan internasional.

Bagian yang ke tiga, berbicara dengan masalah yang berkenaan dengan tema pokok: politik luar negari terhadap sistem internasional. Dalam hal ini dikembangkan pemahaman mengenai definisi politik luar negeri, tujuannya, instrumen politik luar terbagi dalam berbagai unsur didalamnya seperti diplomasi, propaganda internasional, bidang ekonomi, intervensi dan sebagainya. Sementara dalam bagian yang ke empat, dengan tema pokok yang berkenaan dengan institusi utama sistem internasional. Ini lebih banyak berbicara soal hukum internasional, subjek hukum internasional dan sebagainya.

Buku ini dalam uraiannya ditutup dengan bagian ke lima, yang berisi soal-soal berkenaan dengan manajemen konflik dalam sistem internasional. Persoalan ini dikembangkan dengan menggunakan materi manajemen konflik dalam sistem internasional serta metode penyelesaian konflik serta berbagai pendekatannya.

Akhir kata dalam kata pengantar buku ini saya, menyatakan dengan ungkapan akan banyak manfaatjikalau ada kritik serta beberapa

V1 Studi Hubungan Internasional

komentar yang konstruktif, karena dengan menyadari sesungguhn bahwa dalam buku ini masih terdapat banyak kelemahan da kekurangan di sana-sini sebagai akibat dari keterbatasan ilmu yan penulis miliki dalam bidang kajian ini. Oleh karena itu hal ini say akan tempatkan di dalam kerangka meningkatkan kualitas, buku ir yang datang dari saudara-saudara pembaca, saya akan terima segalany dengan senang hati sehingga membuka jalan bagi penyempumaai lebih lanjut buku ini. Dan kepada istri penulis, Fransiska Sri Mulyan T serta anak-anak, Maria Estella Karoulina Sitepu dan Vinsensiu Giovanni K Sitepu, dipersembahkan buku ini karena secara tidal langsung mereka telah memberikan kontribusinya kepada seorang suami dan ayah untuk berusaha memberikan dorongan semanga‘ menulis hingga terbitnya buku ini.

Medan, Pebruari 2011

P. Anthonius Sitepu

Kata Pengantar vii

DAFTAK \i

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAGIAN KE SATU KONSEP DAN PRINSIP DASAR STUDI HUBUNGAN

INTERNASIONAL

BAB 1 STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL1.1 Konsep dan Prinsip Dasar 5Daftar Pustaka 36

BAB 2 TEORI dalam STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 372.1 Teorisasi Studi Hubungan Internasional 372.2 Berbagai Teori dalam Studi Hubungan

Internasional 472.3 Tipologis Pembuatan Teori Kebijaksanaan

Luar Negeri 702.4 Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Sebagai

Pemecahan Masalah 72Daftar Pustaka 91

BAB 3 MODEL PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK LUARNEGERI UNIT DAN TINGKAT ANALISIS 933.1 Model Konseptual Pembuatan Keputusan Politik

Luar Negeri 93

3.2 Tingkat dan Unit Analisis Studi HubunganInternasional 107

Daftar Pustaka 112

BAGIAN KED UA NEGARA DAN SISTEM INTERNASIONAL

BAB 4 NEGARA DAN SISTEM INTERNASIONAL 1214.1 Konseptualisasi Tentang Negara 1214.2 Aktor-aktor Non-Negara (NGO) 1304.3 Organisasi Antarpemerintah (IGO's) dan

Tipologinya 136Daftar Pustaka 143

BAB 5 BEBERAPA MODEL SISTEM INTERNASIONAL 1455.1 Sistem Internasional dan Negara-negara 1455.2 Perimbangan Kekuatan (Balance of power) 1495.3 Sistem Internasional dalam Pola Hubungan

Bipolar 1565.4 Sistem Internasional dalam Pola Hubungan

Multipolar 1575.5 Sistem Internasional dalam Pola Hubungan

Keamanan Bersama 1585.6 Kepentingan Nasional dalam Sistem Hubungan

Internasional 162Daftar Pustaka 1 70

BAGIAN KE TIGA POLITIK LUAR NEGERI TERHADAP SISTEM HUBUNGAN

INTERNASIONAL

BAB 6 POLITIK LUAR NEGERI TERHADAP SISTEMINTERNASIONAL 1776.1 Masalah Definisi Konsep Politik Luar Negeri 1776.2 Instrumen Politik Luar Negeri 196

X Studi Hubungan Internasional

6.3 Instrumen Propaganda Internasional 2126.4 Instrumen dalam Bidang Ekonomi 2226.5 Instrumen dalam Bidang Intervensi 234Daftar Pustaka 244

BAGIAN KE EMPAT INSTITUSI UTAMA SISTEM INTERNASIONAL

BAB 7 INSTITUSI UTAMA dalam SISTEMINTERNASIONAL 2517.1 Prinsip Dasar Hukum Internasional 2517.2 Sumber Hukum Internasional 2807.3 Subjek Hukum Internasional 291Daftar Pustaka 321

BAGIAN KE LIMA MANAJEMEN KONFLIK dalam SISTEM INTERNASIONAL

BAB 8 MANAJEMEN KONFLIK dalam SISTEMINTERNASIONAL 3278.1 Pengantar 3278.2 Manajemen Konflik dalam Sistem Internasional 3418.3 Penyelesaian Konflik Secara Damai (Pacific

Settlemen Dispute) 3468.4 Perdamaian Melalui Organisasi Internasional dan

Regional 3558.5 Penyelesaian Konflik Secara Kekerasan 361Daftar Pustaka 367

TENTANG PENULIS 369

-00O00-

Daftar |Sj xi

BAGIAN KE SATU

KONSEP DAN PRINSIP DASAR STUDI HUBUNGAN

INTERNASIONAL

KONSEP DAN PRINSIP DASAR

STUDI H U B U N G A N INTERNASIONAL

1

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini Anda akan dapat:

1. Menguraikan beberapa alasan dasar mengapa mempelajari hubungan internasional.

2. Menjelaskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam studi hubungan internasional.

3. Mengidentifikasi perkembangan studi hubungan internasional secara umum.

4. Membuat rumusan atas batasan lingkup studi hubungan internasional.

5. Menjelaskan unit dan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional.

STUDI HUBUNGAI'' INTERNASIONAI

1.1 KONSEP DAN PRINSIP DASAR

1.1.1 Apakah Hubungan Internasional itu?

Kompleksitas hubungan internasional barangkali yang telal memberikan akses kuat terhadap alasan, mengapa kita tertarik untul mempelajari hubungan internasional yangtercermin dalam hubungan hubungan antara negara-negara sejak akhir Perang Dunia Kedua sema kin lama semakin kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh tig; hal pokok. Pertama, multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungar internasional, di antara mana persengketaan mungkin timbul; multi plikasi ini tidak hanya dalam artian jenis pelaku akan tetapi juga jum lah setiap jenis pelaku. Ke dua, multiplikasi jumlah masalah-masalal' yang dapat menjadi sebab dari persengketaan. Ke tiga, multiplikas cara dan peralatan yang dapat digunakan untuk memecahkan persengketaan di masa depan. (Daoed Joesoef, 1989, 5).

Sebagai multiplikasi dalam pelaku-pelaku internasional termasuk di antaranya seperti negara-negara, yang sampai pada akhir Perang Dunia Ke satu, sebagai aktor-aktor dalam bidang-bidang internasional dikenai dengan sebutan Negara-negara Bangsa (Nation-States) yang

merdeka dan berdaulat. Bandingkan kalau pada akhir Perang Dunia ke dua jumlah Negara-negara bangsa kurang lebih 50-an dan dewasa ini, jumlahnya tidak kurang dari 159 negara. Sebagai pelaku yang yang ke dua dalam bidang hubungan internasional adalah lembaga-lembaga internasional yang kini jumlahnya tidak kurang dari 200-an buah serta badan-badan internasional seperti, Multi National Cooperation (MNC), gerakan-gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu ideologi tertentu, kelompok-kelompok keagamaan, Amnesti Internasional dan sebagainya. Selanjutnya pelaku seperti orang perorangan baik yang bergabung dalam gerakan revolusioner ataupun yang bersifat teroris. Manusia pribadi, di sini diartikan sebagai tindakan secara pribadinya yang terkadang tidak selalu sejajar dengan pandangan yang dipegang oleh Negara-negara dari mana mereka berasal.

Namun bagi pandangan (David N. Farnworth, 1988,1) yang mengemukakan bahwa ada dua alasan utama yang paling umum digunakan untuk mengetahui orang tertarik untuk mempelajari hubungan internasional. Pertama, keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang dampak atau implikasi yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di bidang internasional bagi kehidupan kita atau serta kemungkinan pengaruhnya manakala Negara-negara yang mungkin lepas kontrol atas alat-alat yang digunakan. Ke dua, diperuntukkan bagi kepentingan penelitian hubungan internasional dapat mengajarkan kita bahwa semua suasana persengketaan/konflik tidak selamanya bersifat langgeng yang terkadang bisa mengancam kehidupan kita. Oleh sebab itu jika alasannya hanya bersifat tidak lebih dari membedakan antara ancaman-ancaman internasional dengan sungguh-sungguh dengan sendirinya bisa membangkitkan semangat studi hubungan internasional.

Lain lagi dengan misalnya hanya didorong oleh motivasi untuk memperoleh informasi tentang berbagai fenomena internasional dan terbatas hanya dalam belajar memahami demi membedakan antarpelaku seluas negara atau bangsa yang berdasarkan pada aspek

6 Studi Hubungan Internasional

domestiknya dan sebaliknya, pelaku yang berdasarkan pada motivas atau dorongan bahwa internasional sebagai suatu kontribusi yang cukup penting dalam kerangka kita memahami studi hubungan internasional. Akan tetapi bilamana kita perhatikan apa yang dikatakan oleh (Mohtar Mas'oed, 1990:30), bahwa sejak akhir dasawarsa tahun 1960- an, pendapatan dan anggaran belanja negara kita sangat dipengaruhi oleh atau tergantung pada sektor eksternal baik dalam bentuk perdagangan maupun bantuan luar negeri. Kemampuan ekonomi kita untuk menyediakan barang dan jasa bagi warganya juga sangat dipengaruhi oleh variabei internasional. Pengembangan kebudayaan kita, terutama dimensi ilmu dan teknologi juga dihadapkan kepada masalah yang sama. Ini semuanya mengesahkan bahwa diperlukannya suatu studi yang secara intens yakni dalam kaitan ini adalah studi hubungan internasional.

Studi secara intensif dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yakni pola interaksi hubungan antarnegara- negara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan padagilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada: politico interest dan akan terus berkembang menjadi konflik. Konflik tersebut sekurang-kurangnya berskala regional dan mondial. Pola perilaku seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap negara-negara untuk bertindak yakni demi memperjuangkan kepentingannya dalam kaitannya dengan hubungan negara-negara lain ke dalam suatu bentuk tindakan yang di luar batas wilayahnya dengan orientasi politik luar negeri yang nyatanya diwujudkan ke dalam formulasi (bentuk) seperti, blok- blok, isolasionisme ataupun dengan persekutuan (aliansi) ataupun dalam koalisi-koalisi diplomatik lainnya. Pola hubungan internasional Vang demikian memberikan pengaruh terhadap struktur hubungan ln,ernasional inilah, kiranya yang menjadikannya sebagai alasan dasar

Hubungan Internasional 7

mengapa orang akan tertarik kepada studi hubungan internasional. Namun boleh jadi, masih ada banyak alasan atau argumentasi- argumentasi yang dapat dijadikan alasan mengapa kita mempelajari atau paling tidak tertarik terhadap hubungan internasional, sehingga pada gilirannya menjadi satu studi tersendiri.

1.1.2 Tujuan Studi Hubungan Internasional

Pada prinsipnya, tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah Negara (organisasi internasional) di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional. (Mochtar Mas'oed, 1990, 32). Di samping itu bisa juga dijadikan sebagai pengembangan pendidikan bagi para pemimpin yakni yang dijadikan dalam kaitannya dengan pemahaman hubungan internasional khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam tingkat kepemimpinan mendunia.

Jika demikian halnya, macam pendidikan yang bagaimanakah yang relevan agar bisa memberikan kontribusi ? Itu tampaknya senantiasa berkaitan erat dengan pokok bahasan tentang demokrasi yang dalam konteks ini adalah, bagaimanakah seseorang akan menjadi seorang pemimpin yang bersifat demokratis yang paling tidak, orang yang harus mengetahui apa yang menjadi dasar, tuntutan dan opini yang dapat memformulasikannya. Maka yang dituntut di sini adalah pendidikan dalam bidang-bidang, sejarah, filsafat hubungan internasional sebagai suatu bidang studi akan lebih menekankan kepada aspek yang secara khusus terutama, dalam bidang studi hubungan internasional, politik internasional, organisasi internasional, dan ekonomi internasional.

Demikian juga bidang studi ini ditujukan (diperuntukkan) kepada bidang pendidikan profesi pelayanan dalam hubungan internasional. Para pakar bidang hubungan internasional ditempatkan di dalam posisinya dituntut dan ditantang untuk mengembangkannya. Hal ini

Studi Hubungan Internasional

berkaitan dengan setelah mereka selesai menempuh tingkat sarjana bidang hubungan internasional yang terjun ke dalam berbagai bidang yang barangkali sebagai pengajar studi hubungan internasional, sebagai seorang peneliti di lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi- organisasi internasional, sebagai wartawan, sebagai seorang penyiar radio, televisi, dan sebagainya.

Mungkin juga dapat ditambahkan bahwa studi hubungan internasional diarahkan kepada penekan bidang penelitian-penelitian hubungan internasional. Sebagai satu disiplin ilmu pengetahuan, bidang studi hubungan internasional bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang ini. Oleh sebab itu disiplin hubungan internasional bekerjasama dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Maka dalam kegiatan penelitian misalnya dapat berlangsung di perguruan tinggi, lembaga-lembaga pemerintahan dan juga lingkungan organisasi-organisasi internasional.

1.1.3 Perkembangan Studi Hubungan Internasional

Sebagai suatu disiplin, studi hubungan internasional sudah mulai dikembangkan dalam bentuk buku-buku teks dan dalam kurikulum- kurikulum akademis perguruan tinggi. Namun, yang jelas sebagai titik awal perkembangan sebagai suatu disiplin ilmu dalam bidang hubungan internasional, tampak dalam penelusurannya sejak Perang Dunia Ke satu yakni pada saat adanya upaya-upaya untuk mengorganisasikan dunia ke dalam satu wadah yang berskala internasional yakni dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Dengan didirikannya Liga Bangsa-bangsa (LBB) tersebut sebagai organisasi internasional maka sekaligus dengan itu membuka babak baru tentang kajian bidang hukum internasional, politik internasional, ekonomi internasional, dan organisasi internasional. Sejak era Perang Dunia Ke satu itu lah, terbitnya sejumlah buku-buku ajar {textbooks) yang mencoba mengakomodasikan pokok-pokok bahasan yang berkenaan engan disiplin hubungan internasional, seperti misalnya, Delisle

tudi Hubungan Internasional 9

C. Burns, International Politics (1920); Hans J. Morgenthau, Politics Among Nation: Strunggle for power (1940); HansJ. Morgentha/Kenneth W. Thompson, Principles and Problem of International Politics: Selected Heading (1950); Frederick L. Schumann, International Politics (1993, 1953); R. Sharp/Greyson Kirk, Contemporary International Politics (1940); James Bryce, Internasional Relations Document and Reading (1950); Charles Hodges, The Background of International Relations (1931); Betrans W . Maxwell, International Relations (1939); Frederick G. Middlebush/Chennery Hill,. Elements of International Relations (1940); Paker T. Moon, Syllabus on International Relations (1925); Norman P. Palmer/Howard C, Perkins, International Relations (1953); Frank W. Russell, Theories of International Relations (1940); H. Arthur Atriner, Principles and Problems of International Relations (1940); Edward A. Walsch, The History and Nature of International Relations (1922).

Harry Elmer Barnes, World ini Modern Civilization (1930); Francis J. Brown/Charles Hodges/Joseph H. Roucek (ed), Contemporary World Politics (1940); Herbert A. Gibbons, Introduction to World Politics (1922); Thorsten J. Kalijarvi, Modern World Politics (1942/1953); Harold D. Laswell, World Politics and Personal Insecurity (1955); Portar T. Moon, Imperalism and World Politics (1926); Paul Reinsch, World Politics (1900); Fank simons/Brooks Emeny, The Great power and World Politics (1935); Nichols Spykman, American Strategy and Worl Politics (1942); George Schwarzenberger, power Politics (1941); Martin Wright, power Politics (1946); Pitman B. Potter, An Introduction to Study of International Organization (1922/1948); Clyde Eagleton, International Government (1923/1948). (Quincy Wright, 1955, 28-29).

Dari sejumlah pengarang dan buku-bukunya yang telah disebutkan di atas, ternyata disiplin hubungan internasional telah mencakup berbagai bidang-bidang misalnya, bidang politik internasional, hubungan internasional, politik dunia, organisasi internasional. Namun secara umum penggunaan terminologinya yang berbeda-beda dan secara


substansial, terlihat senafas dalam kajian atau analisisnya. Di sana, terlihat konsep-konsep yang digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena internasionalnya. Inilah beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam menjelaskan perkembangan studi hubungan internasional secara umum.

Selanjutnya, dengan bangkitnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, atau sebagai negara yang muncul ke permukaan dengan diistilahkan sebagai as a power with global responsibility pada tahun 1920-an telah memberikan rangsangan terhadap perkembangan pengajaran di bidang studi hubungan internasional sebagai satu disiplin di berbagai universitas di sana.

Trauma Perang Dunia Ke satu yanag diadopsi sebagai unsur legalistik, telah dijadikan sebagai titik sentral perhatian dari kelompok atau aliran pemikiran atau pendekatan kaum idealis yang dalam hal ini memusatkan perhatian terhadap masalah perang di mana masalah perang dianggap sebagai suatu kecelakaan dan dianggap sebagai suatu dosa. Kerena perang terjadi sebagai akibat ketidakhadirannya sebagai sifat hakiki internasionalisme efektif yang dapat dijadikan sebagai suatu tindakan alternatif. (Theodore A. Coloumbis/ James H. Wolfe, 1981, 58).

Setelah usainya Perang Dunia Kedua, seiring dengan itu telahmelahirkan generasi baru sebagai aliran pemikiran baru pula dalamkerangka studi hubungan internasional yakni dengan munculnyakaum realist pada tahun 1950-an. Mereka ini memproklamirkan suatugagasan bahwa hanya politiklah yang berdasarkan kepada powersebagai upaya untuk memperoleh keamanan global. Kemudian padaera pertengahan tahun 1950-an, muncul pula ke dalam satu bentukpemikiran tentang kelompok pemikiran idealist dan pemikiranaliran realist. Penggabungan antara ke dua aliran pemikiran tersebut

jsebut sabagai aliran pemikiran behavioralism. Aliran ini dilandasi° e pemikiran ilmu perilaku, seperti psikologi sosial dan ilmu studi sosiologi politik.

StUdi Hut>ungan Internasional 11

Tiga aliran pemikiran dalam studi hubungan internasional telah melahirkan bermacam-macam perdebatan yang seru dalam mana masing-masing aliran pemikiran tadi mempertahankan keunggulannya masing-masing. Dan sejak aliran pemikiran tradisional (idealist) sebagaimana yang pernah dikembangkan oleh beberapa tokoh dalam bidang ini antara lain misalnya, Raymond Aaron, Peace and War: A Theory of Internasional Relations (1966); E.H. Carr, The Twenty Years Crisis 1919 (1949); Richard A. Falk/Saul Mandovitz, Twards a Theory of War Prevention (1966); John N. Herz, Internasional Politics in the Atomic Age (1962); Stanley H. Hoffmann, The State of War (1965); George F. Kennan, Realitas of American Foreign Policy (1960); Henry A. Kissinger, A World Restored Mitternich, Castlebreagh and the Problems of Peace 1812-1822 (1957); Hans J. Morgenthau, Politics Among Nation: Strunggle for power (1956); Nichols J. Spykman, American's Strategy in the World Politics (1957); Kenneth Waltzs, Man, The States and War: A Critical Analysis (1959); Frederick L. Schumann, International Politics the Western State System and World Community (1958); Vernon Van Dyke, International Politics (1957); yang telah memberikan kontribusinya terhadap kelahiran aliran pemikiran saintifik seperti misalnya, John Burton, International Relations: A General Theory (1965); Karl W . Deutsch, The Nerves of Government Models of Political Communications and Control (1966); David A. Easton, A Systems Analysis of Political Life (1966); Johan Morton A. Kaplan, New Approaches to Interntional Relations (1968); Charles McClelland, Theory and the International System (1966); James N. Rosenau (ed), International Politics and Foreign Politics (1969); Richard C. Snyder/H.W. Bruck/ Burton Sapin (ed), Foreign Policy Decision Making: A Approach tit ha Study of International Politics (1962).

Akan tetapi dalam hubungan ini yang diartikan dengan hubungan internasional bagi aliran pemikiran tradisionalis adalah sinonim dengan diplomacy and strategy and cooperation serta tanpa adanya konflik-konflik (Theodore A. Coulumbis & James H. Wolfe, 1978,


4 5) K e r ja sa m a dan konflik adalah merupakan salah satu aspek yang merangsang atau yang melahirkan studi hubungan internasional ini menurut pandangan E.H Carr (1965, 1-5) sehingga apabila akhirnya menjadi suatu studi tersendiri terutama pada era pasca perang dunia ke dua. Pandangan ini yang menekankan pada masalah-masalah yang berkenaan dengan bagaimana dapat memahami sebab dan akibat terjadinya konflik yang pada gilirannya kelak akan terciptanya suatu dunia yang lebih damai.

Dan dalam masa pra-perang dunia pertama pengajaran ilmu hubungan internasional terpusat pada kajian dan analisisnya bertum- pu pada penjelasan dari sisi sejarah diplomasi, hukum internasional, organisasi internasional mengacu pada studi lembaga-lembaga internasional seperti, Liga Bangsa-Bangsa (LBB), badan-badan internasional lainnya yang pada umumnya didirikan sejak akhir abad 19. Penekan- an pada aspek Hukum Internasional (HI) dan Organisasi Internasional (Ol) mencerminkan optimisme abad 19 yakni bahwa kemajuan yang secara bersama-sama diiringi perdamaian dapat tercapai dan dapat diciptakan dengan melalui pembuatan aturan main (the rule of game). Pada masa itu metode yang digunakan adalah diselesaikannya secara damai dan pembatasan senjata strategis. Misalnya, Konferensi Perdamaian di Den Haag.

Munculnya konsepsi tentang peranan hukum internasional dan organisasi internasional, keamanan kolektif, hak penentuan nasib sendiri dan perlucutan senjata. Oleh sebab itu pada masa itu teorisasi studi hubungan internasional lebih cenderung kepada teori yang sifatnya normatif dan utopian (Mochtar Mas'oed, 1990, 16). Karakteristik dari studi ini pada masa Perang Dunia Ke satu umumnya dirumuskan e dalam studi "diplomatik sejarah", Hukum Internasional dan Organi

sasi Internasional, sangat populer. Sampai pada era tahun 1930-an, Preferensi studi ini berkembang dengan penekanannya terletak pada

asalah-masalah yang berkenaan dengan Politik Internasional, Geos ''9 ' Politik dan Opini Publik (Quincy Wright, 1995, 27).

Ud' Hut>un§an Internasional 13

Selama masa tahun 1920-an sampai 1930-an, studi hubungan internasional berjalan di dalam tiga jalur utama seperti yang dikemukakan oleh Fred Sonderman (1968) sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Mas'oed (1990, 16-17) sebagai berikut. Pertama, hubungan internasional dipelajari dengan melalui penelaahan atas kejadian- kejadian yang sedang terjadi dalam berita-berita utama dari bahan- bahan tersebut dicoba dibuat semacam pola umum kejadian. Asum- sinya, bahwa kesalahpahaman dan konflik antara negara-negara dapat dihindari jikalau peristiwa-peristiwa yang penting diikuti dan ditelaah secara seksama.

Ke dua, hubungan internasional pada waktu itu dipelajari dengan melalui studi tentang organisasi internasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa konflik dapat dikelola, dan dapat diselesaikan, jikalau diciptakan suatu aturan main atau tata tertib hukum dengan didukungoleh perangkat organisasi seperti, organisasi internasional misalnya dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Ke tiga, studi hubungan internasional yang menekankan pada model analisisnya seperti dengan memperhatikan aspek atau masalah ekonomi internasional. Maka dengan berdasarkan pada pemikiran yang diketengahkan oleh Karl Marx, Lenin, aliran analisis seperti ini menggunakan variabel-variabel ekonomi untuk menjelaskan terjadinya konflik-konflik dan perang internasional di masa sebelumnya.

Peristiwa-peristiwa seperti pada masa pendudukan pemerintahan Militer jepang atas Mansyuria (1931), penyerbuan Italia atas Eropa (1935), invasi Jerman atas Polandia, Austria, Ceko-Slawakia (1939) adalah merupakan suatu indikasi atas kelemahan teorisasi yang didasarkan pada teori normatif dalam memahami fenomena internasional. Maka dengan demikian, telah memberikan makna tersendiri dalam rangka memahami prinsip-prinsip dan konsep dasar studi hubungan internasional yang dibangun oleh aliran idealis (hubungan internasional dan organisasi internasional). Untuk menjajaki dan mencegah terjadinya konflik-konflik, telah menurunkan akses dan kredibiIitasnya,


maka pada gilirannya orang tidak akan percaya lagi pada mekanisme legalitas institusional yang diajarkan oleh aliran pemikiran normatif ini terutama secara ekonomis, aliran mereka senantiasa mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan persoalan: bagaimanakah seharusnya (have to) suatu negara bertindak, namun tidak dapat menjelaskan mengapa (why) Negara melakukan tindakan serupa dengan itu. (Bruce Russett & Harvey Starr, 1985, 580), Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 105).

Sementara itu banyak di antara pakar politik dan hubungan internasional beranggapan bahwa pendekatan yang paling akhir yang dilakukan terhadap bidang studi hubungan internasional adalah dengan memberikan suatu eksplanasi (penjelasan) yang amat cermat mengenai suatu peristiwa yang diperkirakan sangat unik. Oleh karena itu aktualisasi terhadap suatu aktivitas diplomasi, strategi militer, hukum internasional, dijadikan sebagai bagian dari studi hubungan internasional yang mencerminkan karakteristik abad 18-19 di kawasan Eropa yang berorientasi kepada anaiisis pengajaran dan prinsip-prinsip hukum internasional (hukum dan moral). Kalaupun akan bersifat deskriptif (orientasi normatif) saja. (K.J. Holsti, 1967, 7).

Namun setelah usainya Perang Dunia Kedua, telah merebut kedudukan yang paling istimewa dalam sejarah dunia. Demikian pula dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional, mengalami percobaan yang sangat mendasar sekali. Kendati sebelumnya, dalam mana pendekatan yang dilakukan dengan cara orientasi normatif-legalistikal-konstitusional pada 1920-an mulai tidak populer lagi karena pendekatan ini mungkin terlalu menekankan pada hal-hal yang senantiasa berkaitan dengan hukum internasional dan berorientasi kepada ne§ara, dunia yang universal; dalam sifatnya yang universalitas itulah telah mengalami kemacetan-kemacetan dan kesukaran, bahwa apa arti sebuah perdamaian yang positif (perdamaian abadi dari aliran pe-

^an idealis atau sebagai model dunia yang dicetuskan oleh Dante § ery, Immanuel Kant. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 17).

tUd' Hubun§an Internasional 15

Dikarenakan sifatnya yang berorientasikan kepada normatif- legalistikal-konstusionalistik tadi, semakin tidak populer jika hal ini dikaitkan dengan masalah-masalah internasional di mana orang memandang permasalahan tersebut tidak lagi sebagaimana yang d i lakukan oleh al i ran pemikirandi atas, melainkan orang lebih cenderung kepada membangun pendekatan untuk memecahkan permasalahan dengan cara dan metode yang agaknya dapat memberikan jawaban atas tantangan di dalam dataran fenomena politik internasional umumnya yang lebih sistematis. Misalnya, dengan mencoba mendekati persoalan dengan melalui sifat dan hakikat manusia yakni perilaku manusianya sebagai makhluk internasional.

Tujuan dari pengkajian seperti ini tidak ditujukan kepada bagaimana memperkirakan (persepsi) masalah utama yang terdapat dalam perang dunia atau dengan menjelaskan fenomena internasional dengan mengemukakan, mengajukan pembentukan pengetahuan yang lebih bersifat umum dan memiliki kemampuan meramalkan dalam bidang studi hubungan internasional. (K.J. Holsti, 1987, 10). Adapun yang termasuk dalam keiompok ini adalah aliran pemikiran realist sebagai kebalikan dari aliran pemikiran idealist (yang mengandalkan kajian pada aspek-asek hukum dan organisasi internasional) maka aliran pemikiran yang realist dalam konteks ini senantiasa dikaitkan dengan aspek kajiannya berdasarkan kepada segi pemerintahannya serta hubungan internasional dengan cara mendekati persoalannya dari aspek power politics (Hans J. Morgenthau, 1984, 20) yang dalam ini mengembangakan gagasan aliran pemikiran realist ke dalam suatu kompleksitas konseptual.

Paradigma aliran pemikiran realist ini (sempat mendominasi) teorisasi studi hubungan internasional selama kurang lebih dua dasawarsa setelah usainya Perang Dunia Kedua, adalah merupakan wujud dalam kerangka upaya untuk mengembangkan pendekatan dan teorisasi yang dapat membuat suatu deskripsi dan membuat suatu eksplanasi terhadap aspek atau masalah yang berkaitan dengan


aspek perilaku negara dalam konteks hubungan internasional. (Mochtar Mas'oed, 1990, 19). Maka dalam hal ini HansJ. Morgenthau rnengemukakan bahwa dengan melihat data politik internasional dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa bisa dipadukan kedalam satu model yang disebut dengan power politics models dan dapat diterjemahkan sebagai pusat yang penting dalam kaitannya dengan anaiisis politik dan hubungan internasional. Akan tetapi sebagai pusat konsep, yakni power politics tadi, senantiasa dapat dijabarkan atau dioperasionalisasikan sebagai suatu hubungan yang bersifat psikologik (moral). Dari kelompok pemikiran inilah kiranya memunculkan konsep-konsep seperti misalnya, national interest, balance of power, equalibirium. Adapun sebagai orang penganut aliran pemikiran seperti ini termasuk di antaranya, Nichols N. Spykman, George F. Kennan, Raymond A. Aaron, Stanley Hoffmann, HansJ. Morgenthau, Arnolds Wolfers, Reihold Niebuhr, Henry A. Kissinger.

Namun sebagai catatan bagi aliran pemikiran realis ini bahwaotoritas efektif hanya dapat berdiri atas dasar kekuatan nasional(kepentingan nasional) yang nyata. Aliran pemikiran (kelompok) initidak yakin pada tatanan ketertiban internasional seperti yang menjadilandasan pokok argumen kelompok aliran pemikiran idealis. Strukturdan sistem masyarakat internasional adalah semacam utopia selamaberbagai kepentingan nasional dijadikan sebagai penggerak yangnyata dan politik internasional masih saling bertabrakan satu samalainnya. Bukan nilai politik yang penting melainkan indikator-indikatorpolitik yang nyata yakni kakuatan atau power dari negara-negara,kepentingan nasional, konflik-kerjasamadan strategi yang menentukanbagi tegaknya ketertiban internasional. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 18).

Perubahan studi politik dan hubungan internasional sebagaimana yan8 terjadi di Amerika Serikat (AS) tahun 1950-an, sampai 1960- n dikenai dengan gerakan revolusi behavioralisme. Gerakan ini

0r°ng studi hubungan internasional ke arah penciptaan teori

Ud' Hubun§an Internasional 17

yang lebih bersifat eksplanatoristikal dan prediktif yakni teori yang dapat menjelaskan dan meramalkan. (Mokhtar Mas'oed, 1990, 22). Dan inilah yang sering disebut sebagai keiompok aliran pemikiran studi politik dan hubungan internasional sebagai aliran pemikiran saintifik yang pertama-tama dan yang pertama pula yang menentang keiompok aliran pemikiran studi hubungan internasional traditionalist. (Theodore A. Coulumbis & James H. Wolfe, 1981, 7). Kontribusi yang dikembangkan oleh keiompok aliran pemikiran studi hubungan internasional saintifik ini terdapat dalam suatu keyakinan bahwa hubungan internasional dijadikan sebagai suatu bidang studi yang lebih menekankan pada sifatnya yang cenderung interdisipliner dan memfokuskan diri pada konsep-konsep internasional dan masalah- masalah yang tidak hanya pada ilmu politik dan sejarah, akan tetapi juga meyangkut kepada ilmu-ilmu sosial lainnya yang bersifat eksperimental. Namun demikian antara ke dua keiompok pemikiran studi hubungan internasional (traditionalist dan pendekatan perilaku saintifik) terdapat perbedaan, terutama di dalam membangun kerangka dan pembentukan implementasi, serta metode yang digunakan. Aliran pemikiran saintifik Iebih menekankan pada metode kuantitatif, sedangkan bagi aliran pemikiran tradisionalist, justru sebaliknya. Aliran saintifik membangun model-model, merumuskan teori-teori dan pembuatan hipotesa yang operasional sifatnya.

1.1.4 Ruang Lingkup Studi Hubungan Internasional

Permasalahan yang pertama-tama muncul dalam luas lingkup studi hubungan internasional adalah bahwa terminologi (istilah) tersebut sering digunakan dan disamakan dengan politik internasional. Ken- dati demikian, akhirnya inti hubungan internasional itu adalah politik internasional. Akan tetapi hubungan internasional tidak selalu hanya mencakup politik internasional. Artinya, ada hubungan-hubungan yang berskala internasional memiliki dimensi ekonomi, militer, budaya dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa istilah hubungan internasional, politik internasional dan politik luar


• tercakup d i dalamnya. (K.J. Hosti, 1987,25) Hal ini disebabkan n 6 ^e b a n y a k n y a definisi dan istilah tersebut tidak memiliki persa-

atau perbedaan yang tegas. Akibat lebih lanjut karena masalah • p e m a k a ia n perangkat unsur yang berbeda dan perumusan atas defi-

jSi yang dipengaruhi oleh motivasi untuk melakukan pengkajian dan p e n e l i t ia n , penekanan atas beberapa pendekatan, model-model danteorinya.

Namun demikian menurut K .j . Holsti, istilah hubungan internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara. Oleh sebab itu kajian dalam studi hubungan internasionai yang meliputi segala hubungan di antara berbagai negara di dunia dan meliputi kajian bagi lembaga-lembaga internasional seperti misalnya, Internasional Red Cross (IRC), kepariwisataan, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Namun tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Theodore A. Coloumbis dan James H. Wolfe (1981, 3) yang membangun batasan terhadap istilah hubungan internasional yakni mencakup masalah-masalah perang, konferensi-konferensi internasional, diplomasi, pertandingan di arena Olimpiade, spionase, perdagangan internasional, bantuan luar negeri, integrasi regionalisme, pariwisata internasional, yang kesemuanya ini merupakan beberapa aspek yang tercakup di dalam kajian hubungan internasional.

Namun demikian, jika kita bicara mengenai studi hubungan internasional dalam artian luas lingkup cakupannya yang lebih intens, paling tidak masalah tersebut dikembalikan kepada persoalan yang terdapat di dalam proposisi penggunaannya (aktualisasinya) dan perbedaan asas pokok (subjek) yang terungkap dalam landasan konsepsi yang oleh terminologi disebut international affairs. Ini digunakan dari berbagai macam studi dan jenis hubungan internasional (hubungan antarnegara) di dalamnya tercakup kegiatan-kegiatan ekonomi, politik. Oleh karena itu istilah internasional tidak bersifat pasti selama negara-

tUdl Hut)ungan Internasional 19

negara memiliki batasan-batasan rasionalitas berkenaan dengan perkataan "inter" dalam kaitannya yang lebih luas. (Trigve Mathison 1959, 1-2). Dan di sinilah pula teletak perbedaan antara politik internasional yang digunakan hanya bagi hubungan-hubungan antara pejabat-pejabat yakni hubungan antara negara-negara (inter-states relationships) dan bukan hubungan antariembaga-lembaga privat atau individu-individu dari negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan internasional lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan politik internasional.

Hubungan Internasional (international realtions) yang secara harfiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antarbangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 7). Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan (interests). Sehingga pada akhirnya, kepentingan tersebut dapat dan harus disimpulkan sebagai kepentingan politik juga. Dalam konteks ini, menurut pandangan yang dikemukakan oleh Wright (1955), bahwa perkataan. "internasional" pada awalnya dalam dan oleh Jeremy Bentham (1 789) dalam bukunya yang berjudul " Introduction to The Principle of Morals and Legislation", adalah merupakan bagian pemikiran abad 18, yang diambil dari terminologi (istilah) Latin, yang berarti " integritas" sebagaimana yang digunakan oleh Richard Zouche (an exposition of facial law procedure or of law between nations and questions concerning (1959). la menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan cabang-cabang ilmu hukum yang senantiasa disebut sebagai law of nations atau dengan nama yang lebih populer adalah jus gentium adalah suatu istilah yang diambil dari hukum Romawi Kuno merupakan suatu prinsip dasar yang diterapkan oleh pejabat-pejabat Roma dalam beberapa kasus dengan sekutu-sekutunya. Dan pada gilirannya akan berfungsi sebagai konsep kedaulatan yang dibangun atas dasar hukum alam (jus naturale) yang


(j terapkan pada abad 18 lalu, dalam lingkup geografis yang dihuni0|eh masyarakat.

pari sinilah kemudian muncul istilah internasional yang di- uskan sebagai hubungan-hubungan antara pejabat-pejabat negara-

egara berdaulat. Namun, lebih tepat digunakan istilah interstates daripada dengan menggunakan istilah internasional. Dengan alasan bahwa di dalam studi ilmu politik, negara, tampil sebagai yang mengimplementasikan hubungan-hubungan tersebut yang berbentuk hukum-hukum, hubungan diplomatik, perdagangan (hubungan ekonomi internasional) dan dalam bentuk hubungan-hubungan lainnya yang tercakup di dalam terminologi ini.

Bertitiktolak dari fenomena tersebut, muncul sifat internasionalisme. Namun, yang menjadi pertanyaan pokok adalah senubung- an dengan sifat internasionalisme tadi. Apakah hanya negara sajakah yang dapat memiliki hubungan-hubungan? Bagaimana dengan sifat kedudukan keanggotaan, baik itu yang bersifat individual maupun dengan secara berkelompok? Maka dalam hal ini Wright, mengemukakan pendapatnya, bahwa ada 4 komponen yang dapat dimasukkan ke dalam keanggotaan internasionalisme yakni: bangsa (nation), Negara (state), Pemerintah (Government) dan orang-orang (people). Dengan demikian menjadi jelaslah hubungan internasional tidak hanya mencakup hubungan internasional seperti halnya hubungan antarbangsa (relations between nations). Dan hubungan-hubungan antarpemerintahan dan orang-orang (individu-individu) atau bahkan meliputi hubungan-hubungan jenis-jenis kelompok-kelompok bangsa, negara-negara, pemerintah-pemerintah, kawasan-kawasan tertentu, persekutuan-persekutuan, konferensi-konferensi, organisasi-organisasi 'nternasional, organisasi-organisasi kebudayaan, organisasi-organisasi keagamaan dan sebagainya.

Semua yang disebutkan di atas, termasuk di dalam kelompok aJlan (lingkup) studi hubungan internasional. Istilah hubungan inter-

nasional yang digunakan sebagai subjek studi yang dipecah-pecah ke

di Hubungan Internasional 21

dalam studi-studi khusus seperti misalnya, studi Politik Internasional, Hukum Internasional, Organisasi Internasional, Ekonomi Internasional, Pendidikan Internasional, Psikologi Internasional, dan Sosiologi Hukum Internasional (Wright, 1955, 7).

Untuk memahami sejauh manakah sifat kajian studi hubungan internasional itu, maka di sini Karl Deutsch (1978, Bab 1) membagi substansi studi hubungan internasional itu ke dalam dua belas keiompok pertanyaan yang bersifat fundamental sebagai berikut:

a. Bangsa dan DuniaBagaimana dan dalam bentuk apa hubungan suatu bangsa dengan bangsa lain di sekitarnya dilakukan? Kapan dan bagaimana dan berapa cepatkah suatu bangsa dan suatu negara muncul dan teng- gelam? Selama bangsa dan negara itu ada, bagaimana hubungannya dengan bangsa-bangsa lain? Bagaimanakah negara-negara itu menangani individu-individu ini dan kelompok-kelompok yang lebih kecil yang ada di daiamnya? Bagaimanakah negara-negara berhubungan dengan organisasi-organisasi internasional dan dengan sistem politik internasional?

b. Proses Transisional dan Interdependensi InternasionalSejauh manakah pemerintah dan rakyat suatu negara-bangsa (nations-state) bisa menentukan masa depannya sendiri atau dengan kata lain, berapa besarkah kemungkinannya untuk bersikap independen dari bangsa lain? Dan sebaliknya, sejauhmanakah tindakannya tergantung kepada kondisi dan peristiwa di luar batas- batas wilayahnya? Apakah negara-bangsa dan bangsa-bangsa di dunia sekarang ini lebih berdaulat dan tidak bergantung kepada satu sama lain atau apakah tindakan atau nasib mereka semakin bergantung? Atau apakah mereka sekaligus interdependensi, akan tetapi dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda? Bagaimanakah keadaan dunia yang akan datang misalnya 50 tahun yang akan datang dalam kaitannya dengan hubungan internasional ini?


c.Apa yang menentukan adanya perang dan perdamaian dalam hubungan antarbangsa? Kapan dan bagaimanakah proses terjadinya perang tersebut di masa lalu, sekarang dan bagaimanakah kemungkinannya masa yang akan datang? Berapa banyak dan jenis pertarungan yang akan bisa disetujui dan didukung oleh rakyat suatu negara? Kapan, untuk tujuan apa dan dengan persyaratan apa suatu pertarungan bisa disetujui dan didukung oleh sebagian atau seluruh rakyat?

d. Kekuatan dan KelemahanBagaimanakah sifat kekuatan (power) atau kelemahan dari suatu pemerintah, atau suatu bangsa dalam politik internasional? Apakah yang menjadi sumber-sumber atau syarat-syarat bagi tumbuhnya suatu kekuatan itu? Apa yang menjadi batas-batas suatu kekuatan itu? Kapan, bagaimanakah dan mengapa kekuatan itu dapat berubah?

e. Politik Internasional dan Masyarakat InternasionalApa yang bersifat politik dalam sistem hubungan internasional, dan apa yang tidak? Bagaimana hubungan antar-politik internasional dengan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa?

f- Kependudukan, Pangan, Sumber Daya Alam dan LingkunganApakah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan bahan pangan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat daripada daya dukung lingkungan, dalam artian udara, air bersih dan lingkungan alam tanpa polusi? Apakah kelalaian dalam bidang ini bisa menimbulkan ancaman terhadap "keamanan internasional" bangsa-bangsa di dunia suatu ancaman yang gawatnya atau bahkan lebih menakutkan daripada yang mungkin ditimbul- an adanya perubahan kekuatan politik dan militer di nega-

ra ne8ara tetangganya? Apakah masalah ini hanya menyebabkan Pembatasan pertumbuhan secara sementara, ataukah merupakan

perang dan Damai

StUd' HubunSon Internasional 23

pertanda datangnya masa kesengsaraan dan kemerdekaan material bagi umat manusia? Apakah menjadi akibat yang ditimbulkan oleh perang dan perdamaian terhadap politik dunia dan apakah yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya?

g. Kemakmuran dan KemiskinanBerapa besarkah ketimpangan, distribusi kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia ini? Berapa besarkah ketimpangan dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan itu, misalnya, harapan hidup dan pendidikan? Apakah ketimpangan antarnegara itu lebih besarataukah lebih kecil dibandingkan dengan ketimpangan yangada di dalam negeri, misalnya ketimpangan antaretnis, antarkelas-kelas, atau antar-daerah? Apakah dari berbagai ketimpangan-ketimpangan semakin meningkat atau menurun? Berapa cepat dan berapa banyak peningkatan dan penurunan itu? Apa yang menentukan jumlah dan arah sifat distribusi ini? Apa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan perubahan secara terencana? Berapa cepatkah dan berapa banyakkah perubahan tersebut dapat dilakukan?

h. Kebebasan dan PenindasanSampai seberapa jauhkah kepedulian tentang kebebasannya daripada bangsa atau negara lain, dan berapa jauhkah mereka mem- pedulikan kebebasan itu dalam bangsa atau Negara sendiri? Apa yang mungkin mereka lakukan demi perbaikan masalah kebebasan ini? Kapan hal ini mungkin dapat dilakukan dan apa yang menjadi syaratnya? Apa yang dimaksudkan dengan kebebasan?

a. Apakah kebebasan dapat diartikan dengan tersedianya pilihan-pilihan yang luas bagi rakyat dan toleransi terhadap perilaku bagi kaum minoritas dan terhadap individu yang kritis, ataukah

b. Apakah kebebasan dapat berarti tunduk pada pemerintahan mayoritas,padatradisi,padabeberapapemimpinyangdiberikankepercayaan atau pada suatu tirani? Sejauhmanakah orang menganggap kebebasan sebagai tujuan dan sejauhmanakah


U i N b U iN A IN i K A L i J A U A

mereka memandangnya sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang dianggap akan lebih penting? Kondisi-kondisi apakah saja yang mempengaruhi atau mengubah persepsi dan pilihan-pilihan itu? Seberapa besar perbedaan jenis dan jumlah kebebasan yang diinginkan orang di berbagai negara atau di berbagai kelompok dalam negara yang sama itu? Seberapa jauhkah dan seberapa cepatkah perbedaan- perbedaan itu berubah? Kapan dan apa syaratnya?

1.1.4.1 Persepsi dan llusi

Bagaimana para pemimpin dan warga negara suatu negara memandang bangsa mereka sendiri dan bagaimana mereka memandang bangsa-bangsa lain beserta perilaku mereka? Berapa besarkah kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi itu bersifat realistis atau yang bersifat ilusi? Dalam hal apa? Dalam kondisi bagaimanakah pemerintah dan rakyat pemilihnya bisa bersikap penuh pengertian terhadap bangsa lain, dan dalam hal apa mereka bersikap picik? Sejauhmanakah pemerintah nasional berfungsi sebagai sumber salah pengertian antarbangsa dan mitos pengagungan diri sendiri? Apa akibat semua ini terhadap kemampuan pemerintah dan negara-negara untuk mengandalkan perilaku mereka sendiri guna memperkirakan akibat dari tindakan-tindakan mereka itu? Seberapa sering negarawan membuat keputusan penting tentang perang atau perdamaian berdasarkan pemahaman fakta secara salah? Apa yang bisa dilakukan untuk membuat kemungkinan kesalahan menjadi lebih kecil dan membuat persepsi menjadi semakin realistis?

1.1.4.2 Aktivitas dan Apati

Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang berminat aktif dalam politik? Lapisan dan kelompok mana yang berminat aktif dalam masalah internasional? Kondisi apa yang cenderung memperbesar atau memperkecil proporsi partisan aktif ini? Seberapa cepat dalam hal apa kondisi itu memperbesar atau memperkecil proporsi mereka?

tUd’ hubungan Internasional vovrnv> 5 nvnhs win |. 25N W M V isn .u iB d m n f t

Lapisan masyarakat mana lagi yang harus dianggap relevan bagi kehidupan politik bagi suatu saat dan tempat tertentu? Kondisi apa yang dapat mengubah luas lapisan masyarakat yang secara politik relevan?

Apa akibat perubahan dalam jumlah partisipasi politik aktual dan potensial itu terhadap proses politik dan terhadap hasil dari proses tersebut? Terutama sekali apa akibat dari perubahan dalam derajat partisipasi di mana dalam politik terhadap pelaksanaan dan hasil hubungan internasional? Jenis dan hubungan internasional apa yang mungkin terjadi diantara bangsa-bangsa yang kegiatan ekonominya bersifat substensi dan apatis terhadap politik? Dan jenis politik dalam negeri dan internasional apa yang mungkin berkembang dengan adanya peningkatan besar-besaran dalam monetisasi ekonomi, komunikasi massa, kemampuan baca tulis, mobilitas sosial dan partisipasi politik? Sudah jelas ini merupakan tantangan berat bagi negara-negara berkembang, namun ia juga merupakan persoalan besar bagi negara- negara besar dan maju seperti Amerika Serikat (AS), Russia, ataupun Perancis.

1.1.4.3 Revolusi dan Stabilitas

Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah digulingkan, kapan dalam kondisi apa dan seberapa besarkah kemungkinan keseluruhan elit penguasa atau kelas-kelas dominan kehilangan semua atau sebagian kekuasaan dan posisinya? Perubahan permanen apakah kalau ada yang dihasilkan oleh sebuah revolusi? Kapan dan bagaimana keseluruhan sistem-sistem hukum, ekonomi dan kemasyarakatan atau dengan perkataan lain, keseluruhan pola kebudayaan dihapuskan seluruhnya atau sebagian dan diganti dengan sistem atau pola yang lain? Seberapa cepat proses besar-besaran itu terjadi dan berapa besarkah korbannya dalam arti kerusakan material dan kesengsaraan manusia? Keiompok penduduk manakah yang menanggung beban korban itu, dan untuk berapa lama? Apa keuntungan kalaupun ada

dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bisa d ih a s ilk a n

oleh perubahan itu dan siapa yang menikmatinya?

HtlJ


Berapa lama waktu diperlukan untuk menciptakan stabilitas rt'k dan sosial sesudah terjadi sebuah revolusi? Bagaimanakah

t bilitas tersebut dilaksanakan dan bagaimanakah hasilnya, dengan korban tersebut. Apa akibat sebuah revolusi, kontra revolusi dan stabilitas suatu orde atau politik terhadap jalannya politik internasional? Bagaimanakah sebuah revolusi dalam negeri bisa mempengaruhi hubungan internasional dan bagaimana pengaruh asing dan peristiwa internasional mempengaruhi stabilitas dan keguncangan rezim dalam negeri dan sistem politik negara-negara tertentu? Apa yang dilakukan kalau ada, oleh pemerintah, negarawan-negarawan dan para pemilihnya untuk menangani proses ini? Sejauh manakah peran itu dipengaruhi oleh atau dikendalikan oleh tindakan terencana kapan, dengan biaya berapa dan arahnya ke mana.

1.1.4.4 Identitas dan Transformasi

Dengan berlangsungnya semua perubahan tersebut, bagaimana mereka (individu, kelompok-kelompok, bangsa-bangsa) mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa sajakah yang membentuk identitas ini? Apakah perbedaan unsur-unsur identitas yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda juga menentukan perbedaan perilakunya? Apakah identitas itu merupakan kebutuhan nyata dari orang- orang atau kelompok-kelompok orang dalam suatu negara? Apakah yang akan terjadi jikalau kebutuhan yang dimaksudkan itu tidak dapat terpenuhi secara baik? Sejauhmanakah identitas diri itu merupakan tujuan dan sejaumanakah pula ia merupakan sarana atau syarat untuk mencapai tujuan lain? Bagaimanakah perasaan orang yang kelas sosial, elit, pemerintah dan bangsa menyerupai harimau yang tidak jsa mengubah belangnya dan sejauhmanakah mereka bisa meng-

hak ^en®an Peran sementara sebagai pemilik kekuasaan dana 'stimewa yang mereka peroleh pada sewaktu-waktu dan se-

Sebe^ menc*a'am mereka terbius dalam citra diri yang serba hebat? Per menc^ am' seberapa cepat dan dalam kondisi bagaimana

9an se'dentitas itu akan timbul dan terhapus? Orang-orang Jerman

StUd' HubunSan Internasional 27

di Eropa Timur, sesudah Perang Dunia Pertama, orang-orang Inggris di Kenya, dan orang-orang India sesudah Perang Dunia Kedua, orang- orang Jepang di Korea, dan Mansyuria, orang-orang Perancis di Aljazair, penduduk Portugis di Angola dan Mozambig, petani kulit putih di Afrika Selatan. Orang-orang yang menghadapi masalah identitas seperti yang diterangkan di atas, masing-masing dari mereka itu harus memilih jenis tindakan penyesuaian untuk menanggapinya. Pilihan- pilihan tersebut bisa berwujud penyesuaian secara damai, penolakan, sampai kadang-kadang melahirkan perang terbuka untuk mempertahankan posisi dominan.

Mengulangi kalimat yang pertama dalam butir ke dua belas di atas, sejauhmanakah mereka bisa mengubah perilaku, tujuan juga struktur kejiwaan dan karakter mereka? Sejauhmanakah mereka tetap bisa mempertahankan identitas mereka sendiri di tengah- tengah perubahan yang sedang terjadi, terutama sekali apa akibat dari perubahan internasional terhadap transformasi nasional dan identitas nasional? Apa akibat transformasi suatu bangsa atau beberapa kelompok atau kelas-kelas sosial di dalam bangsa itu terutama bangsa- bangsa lain dan terhadap sistem internasional?

Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan inilah kiranya akan dapat memberikan rangsangan terhadap kegiatan para pengkaji studi hubungan internasional. Pertanyaan-pertanyaan itu bagi pandangan Karl Deutsch, telah dicoba untuk diajukan oleh pakar politik dan hubungan internasional yang menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang cukup komprehensif. Kendati dengan berbagai pertanyaan yang diajukan itu tampaknya spektrum politik yang determinan senantiasa dikaitkan dengan masalah-masalah perilaku para aktor (individu-individu, atau lembaga-lembaga), yang terlibat dalam arena internasional, serta dinamika yang menggerakkan perilaku mereka serta hubungannya dengan pengaruh yang muncul secara timbal-balik antara aktor-aktor dengan struktur hubungan internasional.

28 Studi Hubungan Internasionol

Secara harfiah, terminologi hubungan internasional dan politik ternasional yang sering digunakan secara silih berganti untuk mem-

b rikan pengertian yanag sama, akan tetapi dari beberapa pendapat, mengatakan bahwa ke dua terminologi tersebut, memang harus

dibedakan. Politik internasional yang membahas keadaan atau persoalan politik di masyarakat internasional dalam artian yang lebih sempit; yakni dengan menitikberatkan pada diplomasi dan hubungan-hubungan antarnegara dan antara satuan politik lainnya. Sementara yang diartikan dengan hubungan internasional adalah suatu pengertian yang lebih mencakup kepada bidang-bidang masalah yang lebih luas atau segala macam hubungan antar-negara/bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, tekanan- tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara pikir manusia.

Nicholas J. Spykman (1933:90), kembali mengusulkan suatu konsep dalam terminologi hubungan internasional ke dalam kerangka inter-state relations dalam konteks hubungan internasional yang merumuskan bahwa diartikan dengan hubungan internasional adalah "... relations between individuals belonging to different states., international behavior is the social behavior of individuals or groups animal... or influenced by the existence or behavior of individual or group belonging to different states". Hal ini dapat diartikan pula bahwa international relations yang dikeliIingi oleh berbagai macam kegiatan yang satu dengan lainnya saling memiliki perbedaan-perbedaan seperti, misalnyakomunikasi internasional,transaksi perdagangan internasional, pertandingan atletik internasional, pariwisata, konferensi-konferensi 'nternasional dan sebagainya. Bagaimana jika kita mengaitkannya ke a am kegiatan-kegiatan seperti misalnya Olimpiade, Multi National Operations (MNC's), fluktuasi pola perdagangan luar negeri antara

^pang dan Amerika Serikat (AS) ataupun hubungan antara Vatikanhi Kgan lsrae'' )ustru kegiatan-kegiatan seperti ini berimplikasi terhadap

Ungan politik internasional.

StUd' HubunSon Internasional 25

Dengan demikian, luas lingkup cakupan studi hubungan internasional dapat dipersempit lagi dengan hanya menekankan pada salah satu aspek tertentu yakni aspek politik dari hubungan antarnegara hingga sampai kepada pengaruhnya terhadap pelaksanaan politik luar negeri negara-negara yang bersangkutan. Tentunya ini dapat dipeiajari. Hubungan-hubungan tersebut dapat saja terjadi antara organisasi-organisasi internasional dan ini dianggap atau dimasukkan sebagai objek studi hubungan internasional ataupun hal-hal lain yang memberikan pengertian yang sama berkaitan dengan hubungan politik antarnegara-negara (inter-states relationships) seperti yang tercakup di dalam kegiatan-kegiatan peperangan, diplomasi, spionase, perdagangan internasional, bantuan luar negeri (asing), imigrasi, tourisme, adalah merupakan fenomena-fenomena internasional dicakup oieh studi hubungan internasional umumnya.

Sss dan bentuk yang memberikan warna dalam kerangka bangunan lingkup studi hubungan internasional ternyata banyak dipengaruhi oleh kondisi dan suasana tertentu misalnya, perkembangan dan perubahan kondisi dan suasana tertentu misalnya, perkembangan dan perubahan yang terjadi setelah usainya perang dunia yang telah banyak memberikan warna dalam lingkup studi hubungan internasional. Kendati pada awalnya, lebih banyak terdapat warna dan karakter di dalam hubungan internasional bersifat kegiatan-kegiatan diplomasi serta aspek kesejarahannya. Hal ini disebabkan pada waktu itu dunia yang diianda dan diiiputi oleh suasana bencana peperangan. Maka seiring dengan kondisi seperti itu pula dalam lingkup dan kajian studi hubungan internasional iebih menekankan pada masalah-masalah dan mempersoalkan kensteiasi sejarah dipiomasi. Konflik yang me- ianda dunia pada saat itu hanya dapat dipecahkan dengan melalui studi hubungan internasional dan organisasi internasional. Sehingga pada akhirnya, studi hubungan internasional iebih mengonsentrasikan diri pada pengkajian tentang sejarah diplomasi dengan metode dan pendekatan kesejarahan, di mana sejarah puialah yang membangun


mva sendiri dalam rangka eksplanasi penelitiannya. Akhirnya,karakterny*tudi hubungan internasional yang berorientasi pada sejarah, telah

b rkembang menjadi satu teori yang dalam kedudukannya dijadikan bagai disiplin tersendiri. Hubungan internasional sebagai satu dis- lin yang sedang tumbuh atau lebih dikatakan ia sedang mengalami

pertumbuhan dan perkembangannya, terutama merupakan suatu fenomena dari suasana perang dunia I di mana upaya manusia untuk menyusun tertib dunia (world order) dengan melalui organisasi internasional seperti Liga Bangsa-bangsa (LBB) seakan-akan memberikan kesempatan untuk mengkaji secara sistematis disiplin-disiplin lain yang memberikan kontribusinya, seperti misalnya bidang studi hukum internasionai, dan ekonomi internasional. Sejak Perang Dunia Pertama lah yang banyak memberikan pengaruh terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk produksi buku-buku ajar bagi penginte- grasian ke dalam subjek studi hubungan internasional ini di bawah judul, international politics, international government dan international pshycology. Pencantuman berbagai topik di sini, maksudnya diyakini bahwa pelajaran atau pendidikan dalam aspek-aspek hubungan internasional dapat diamati sebagai sebuah struktur bangunan dari berbagai hubungan dan antarhubungan yang menyangkut berbagai subjek mengenai berbagai bidang dan aspek masalah.

Penggunaan istilah internasional dalam studi hubungan internasional yang ternyata berkaitan erat dengan berbagai hubungan dan antarhubungan dan menyangkut berbagai bidang dan aspek, maka yang menjadi persoalan adalah tentang definisi hubungan internasional tersebut yakni dengan melihat relevansinya ke dalam lingkup stu- ' hubungan internasional itu dalam konteks yang lebih khusus yaitu ngan cara membangun kerangka definisi dari terminologi hubungan

lntemasional, politik internasional dan politik lur negeri.

StUd' Hubunsan Internasional 31

Tabel 1.1 Hubungan Internasional

Bidang Aspek Politik Hukum

Publik

Politik Internasional Hukum InternasionaiPoiitik Luar NegeriPertahanan & KeamananDiplomasiOrganisasi Internasional

Privat

IGO NGOKejahatan InternasionalEkonomi Monter InternasionalHukum Privat InternasionalPerdagangan InternasionalIlmu PengetahuanTourisme Internasional

Sumber: Adaptasi dari: Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional Kerangka Studi AnaUtis, (Bandung: Binacipta, 1987, 8).

Pengertian hubungan internasional secara definisional, dapat diartikan sebagai hubungan antarbangsa, atau sebagai hubungan global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas- batas ketatanegaraan. Hubungan internasional juga sering diistilahkan hubungan antarnegara untuk menandai semua hubungan itu. Hal ini disebabkan dalam kenyataan, pada akhir-akhir ini kita juga mengenai hubungan-hubungan yang melintasi kedaulatan negara yakni dengan lahirnya Multi National Corporations (MNC's).

Hubungan Luar Negeri yang mencakup keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dengan demikian, yang tampak dalam kaitan ini tidak hanya negara-negara lain, tetapi juga adalah te rm a s u k

partai-partai, kelompok-kelompok negara asing maupun perusahaan- perusahaan asing. Sedangkan yang diartikan dengan istilah politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan p e m e r in ta h

untuk mengatur semua hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri, merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara

32 Studi Hubungan Internasiono

aKtu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya se negara-negara lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan

i suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam S h gannya dengan situasi/aktor yang ada di luar batas-batas wilayah

Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilakuP 0 2 3 T 3 - ■ ^negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi a d a la h adanya interaksi antarnegara.

Politik internasional dapatdilihat dari dua sisi pandang yang sanga! berbeda, yakni (a) dapat disebut dengan istilah power politics dan (b) dapat disebut sebagai issue politics. Dari segi pandang yang berdimensi p o w e r politics, yang melihat bahwa politik internasionai sebagai suatu p e r ju a n g a n antara bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok bangsa yang tidak dapat terelakkan dengan tujuan untuk mendominasi yang lain. Jika politik internasional dipandang dari sisi/dimensi issue politics, dianggap sebagai suatu rangkaian daerah permasalahan yang menciptakan kompetisi dan kerjasama antara negara-negara. Atau dengan kata lain, bahwa yang diartikan dengan istilah politik internasionai adalah yang mencakup ke dalam dua sisi pandang utama yakni "internasional politics must be viewed both as a struggle for power and as a set oi political activities surrounding specific international issues (William, D. Coplin, 1980, ix). Pengertian yang sering timbul senantiasa memiliki persamaan-persamaan arti di antara hubungan-hubungan internasional, politik internasional dan politik luar negeri, tampaknya istilah hubungan nternasional yang terkandung di dalamnya (mencakup aspek politik nternasional dan politik luar negeri) di mana dalam setiap hubungan nternasional terjadi suatu interaksi-interaksi antara berbagai aktor dalam sistem internasional.

Negara-negara bangsa sebagai aktor utama dalam sistem tersebut, meskipun di dalamnya terdapat banyak aktor-aktor lainnya yang ikut stud'' â^'an (Part's'Pas')- Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan tian ' ÛÛnân 'nternasional tidak hanya melakukan kegiatan peneli-

atau hanya mengkaji perilaku hubungan antarnegara, melainkan

Stud< Hubungan Internasional 33

juga meliputi aspek teori-teori, generalisasi dan konsep-konsep, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa para aktor itu bertindak (berperilaku). Dengan melaiui analisis peringkat (level) sistem internasional inilah, dari para pelaku atau hubungan antarpelaku ataupun dari perspektif domestik yang dijadikan objek penelitian adalah mulai dari the origins of interests actors project ke dalam sistem internasional.

Aktor-aktor internasional yanag telah ada itu beroperasi demi kepentingan interaksinya ke dalam suatu tataran sistem internasional dan dengan melalui semua aktor tadi, dapat mengaktualisasikannya mengartikulasikannya/mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka. Karena itu sulitlah kiranya untuk menyangkai, bahwa hubungan internasional itu pada akhirnya merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional, dari setiap negara (aktor utama) yang berusaha untuk menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam forum masyarakat internasional dengan melaiui politik luar negerinya masing-masing.

Studi hubungan internasional sebagai salah satu wacana penelitian (a field of inquiry) dalam kaitannya dengan distribusi kekuasaan (distribution of powers) ke dalam suatu skala global serta dengan interaksinya dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi satu sama iainnya antara pusat-pusat kekuasaan. Maka dalam hal penggunaan konsep power di sini diartikan ke dalam suatu wawasan yang luas yang mencakup "means influence and control over this fellow man". ini termasuk kemampuan seseorang untuk menggunakannya supaya dapat dimanfaatkan untuk mengontrol orang lain baik secara pikiran maupun dengan aksi terhadap orang lain. Dalam dataran yang Iebih luas, orang akan dapat menggunakanya sebagai unsur kekuatan masyarakat (social power) yang tersusun ke dalam dua aspek utama yakni fisik dan psiko-kultural yang selanjutnya didistribusikan kepada orang lain sementara yang lainnya memiliki tingkat-tingkat kemampuan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi orang lain. Negara dalam hal im merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan (power) sebagai aktor


konstelasi hubungan internasional senantiasa mencandera k 3 situasi yang bersifat "power relationships" yang diartikulasikai

^eh'pemerintah-pemerintah berdaulat.

Q|eh karena itu arti yang substansial terhadap hubungai t rnasional terletak di dalam formulasi "interactins of government

' Vereign states" tercermin di dalam berbagai pola atau bentuk yan; kesemuanya concern dengan hubungan internasional. Di antar, berbagai bentuk atau pola yang dimaksudkan adalah pola interaks yang dianggap paling pokok sebagaimana halnya dalam praktik praktik diplomasi, militer, dan maupun bidang ekonomi. Interaks hubungan internasional yang terdiri dari dua atau lebih pelaku negara negara terlibat di daiamnya maka dapatlah dikatakan bahwa formulas semacam itu terdapat dalam konsep yang disebut sebagai "multistate system" atau dengan pengertian lain yang diletakkan ke dalam datarar yang lebih luas, dikategorikan sebagai suatu "multinational politica system" yang di daiamnya terdapat atau berkaitan erat dengar semua instrumen-instrumen serta bentuk-bentuk interaksi hubungan hubungan antarpemerintah yang berdaulat seperti misalnya di dalan kegiatan diplomatik, militer, ekonomi, psikologi, hukum, etik day; serta juga dalam bidang teknik. M ala peranan pemerintah-pemerintaf dalam hal ini adalah sebagai pelaku-pelaku (aktor-aktor) di dalan sistem internasional (multinational political system). Kendatipun tidat dikonstruksikan sebagai pemberian makna bahwa negara memanj satu-satunya pelaku utama (only important actors). Ataupun dikatakar pemerintah-pemerintahlah yang memiliki hak monopoli dalam sektoi diplomatik dan militer sebagai manifestasi bentuk hubungan tersebut

Akan tetapi, dalam perkembangannya lebih lanjut, ternyata organisasi-organisasi internasional ikut serta memainkan peranan dalarr erangka hubungan atau kegiatan diplomatik dan sekaligus juga a am hal ini telah memberikan latar baru terhadap interaksi peme-

r ntah-pemerintah dan telah menjadi sebuah aktor yang telah memiliki

kemandirian tersendiri.

StUd' Hubunsan Internasional 35

DAFTAR PU STAKA

Coplin, William D., Introduction to Internatonal Politics, (New Jersey- Prentice-Hall, 1980)

Couloumbis, Theodore,A & James H Wolfe., Introduction to International Relations, power and Justice, (New York: Prentice Hall of India, 1981)

Farnsworth, David, N., International Relations: An Introduction (Chicago: Nelson-Hall, 1988)

Holsti, K.J., International Politics A Framework , (New Jersey: Englewoods Cliffs, Prentice-Hall, 1977)

Kusumohamidjojo, Budiono., Hubungan Internasional: Kerangka Anaiisis, (Bandung: Binacipta, 1987)

Mas'oed, Mohtar., llmu Hubungan Intenasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES, 1990)

Mathisen, Trygve., Methodology in the Study of Internationa! Relations, (Oslo: Oslo University Press, 1959)

Morgenthau, HansJ., Politics Among Nations: The Struggle for power and Peace, (New York: Alfred A Knoft, Inc, 1948)

Spykman, Nichols J., "Methods of Approach to the Study of International Relations" dalam Proceedings of the Fifth Conference of Theachers of International Law and Relations Subjects, (Washington: Carnegie Endownment for International Peace, 1993)

Wright, Quincy., The Study of International Relations, (New York: Appleton-Century-Crofts, 1955)

-ooOoo-


TEORI DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

2 1 T E O R IS A S I ST U D I H U B U N G A N IN T E R N A S IO N A L

Di bab sebelumnya telah diuraikan tujuan dari studi hubungan internasional yaitu untuk menganalisis fenomena-fenomena internasional yang terjadi. Tentunya untuk dapat melaksanakan tugas ini, studi hubungan internasional memiliki instrumen-instrumen analisisnya yang disebut sebagai "teori". Teori dijadikan sebagai landasan pokok untuk memahami fenomena internasional yang dimaksudkan itu. Itu- pun jikalau sejauh hubungan internasional dikonstruksikan sebagai kerangka bangunan di mana sifat internasionalnya itu sendiri dilihat sebagai suatu wacana studi yang sistematis oleh sebab itu sepatutnyaiah dilakukan dengan arahan teori. Ini merupakan sikap atau langkah atau upaya teorisasi mengenai makna dasar terhadap studi hubungan internasional (study of inter-states relations) termasuk bidang studi yang sangat tua. Tua dikarenakan studi ini sudah dipelajari sejak masa-masa ' <“ 'na Kuno, India dan Yunani Klasik.

Seorang penulis Yunani yang bernama Thucydides yang me- 4 3 1 't'<an )u*<unya berjudul "The History of the Peloponesian War

404 SM" buku ini dianggap sebagai catatan klasik terhadap stu-

di hubungan internasional. Juga dalam tulisan Niccolo Machiavellj (1469-1527) dalam bukuya yang berjudul "The Prince", termasuk pelopor bagi analisis konsep “power" secara modern serta konsep "state system". Dante Alighery, dalam bukunya yang berjudul "o e Monarchia", merupakan orang yang pertama sekali dianggap sebagai pemberi motivasi memperkuatdorongan yang memenuhi kepustakaan politik Barat khususnya bagi organisasi internasional yang ditujukan untuk mewujudkan perdamaian internasional, Liga Bangsa-bangsa (LBB) diantaranya terdapat nama-nama seperti Piere Dubois, Emeric Cruce, Due de Sully, William Penn, Abbe de Saint Pierre, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Jeremy Bentham (1748-1832), dan Emmanuel Kant (1724-1804), meskipun penulis-penulis klasik seperti yang disebutkan di atas tidak tersusun secara sistematis, namun yang hendak digambarkan di sini adalah bahwa teori-teori dalam studi hubungan internasional memang telah lahirdan sejauhmana praktiknya.

Dalam hubungan ini adalah hal yang berkenaan dengan menempatkan teori-teori politik internal kenegaraan ke dalam teori studi hubungan internasional sebelum Perang Dunia Pertama. Maka yang diartikan dengan teori dalam studi hubungan internasional, dilihat sebagai suatu pemikiran atau sebagai suatu renungan dalam tradisi mengenai hubungan-hubungan antarnegara-negara (relations between states) suatu tradisi yang dilandasi oleh pemikiran mengenai negara, untuk menamai bagi "teori politik". Pandangan seperti ini kebetulan muncul pada saat populernya paradigma hukum internasional yang mendapatkan bentuknya yang kompak sejak Hugo de Grotius (1583- 1645) serta Pipendorf (1632-1694), antara ke dua-duanya masing- masing mengemukakan pemikiran (perenungan) tentang masyarakat internasional (international community) di bawah bayang-bayang pemikiran yang dikembangkan dari nilai-nilai hukum internasional- Banyak terbit tulisan-tulisan pada masa itu memenuhi literatur poli tik yang memusatkan perhatiannya pada uraian-uraian konsep-konsep perdamaian dengan melalui pendekatan kesejarahan. Maka disim

38 Studi Hubungan In te rna s io

Ikan bahwa studi hubungan internasional disederhanakan menjadi P studi yang mempelajari tentang perang dan perdamaian.

Pada periode sejarah Eropa dari tahun 1648 sampai tahun 1914, d sebut sebagai zaman keemasan terutama dalam bidang diplomasi (the aolden age of diplomacy), perimbangan kekuatan (balance 0f power) dan hukum internasional (international law). Hampir kesemuanya pemikiran politik pada saat itu memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan negara-negara-bangsa (nation states) termasuk di dalamnya membahas mengenai asal usul, fungsi dan batas-batas kekuasaan pemerintahan, hak-hak individu dalam negara, suatu hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (national self determination) dan kemerdekaan.

Sampai tahun 1914, teori-teori tentang hubungan internasional hampir semuanya berupaya menyeragamkan (uniformity) pandangan bahwa masyarakat internasional dalam struktur yang ada, tidak dapat diubah dan pembagian dunia ke dalam negara-negara berdaulat memang sangat diperlukan dan sifatnya alamiah. Dalam hal ini studi hubungan internasional hampir membentuk dirinya kedalam formulasi sejarah dan masalah diplomasi, hukum internasional dan teori politik daripada dengan melakukan penelitian tentang proses munculnya berbagai pertikaian-pertikaian, persengketaan, konflik-konflik yang senantiasa bersifat internasional, namun daya gerak dan dorongan- dorongan terhadap perkembangan teori hubungan internasional yang secara sungguh-sungguh adalah pada saat negara Amerika Serikat (AS) muncul sebagai negara adidaya (super power). Namun di dalamnya tercermin sifat dualismenya di dalam pelaksanaan politik luar negeri serja didukung oleh kecenderungannya terhadap kebijaksanaan p^as'on'sme selama tahun 1920-an dan 1930-an. Hal ini berakibat seh3 terhambatnVa Perkembangan teori hubungan internasionai

a8ai suatu disiplin tersendiri (intelectual discipline).

Secara^a Cua^srne tersebut adalah berkenaan dengan pemisahan 'kotomik antara pemikiran idealist yang telah mempengaruhi

m Studi Hubungan Internasional 39

pemikiran W.Wilson terhadap Liga Bangsa-bangsa (LBB) dan para politisi yang merasa tertekan, lebih mengarahkan pandangannya kepada sikap "return to normalcy" dan ini diganjal oleh Amerika Serikat (AS) masuk ke dalam organisasi dunia itu. Amerika Serikat (AS) menuntut suatu moral dan tatanan perdamaian internasional namun di sini, pihaknya tidak konsisten (unwilling to pay the price). Sikap seperti ini semakin menampakkan sosoknya pada Kellog Briand Treaty 1928. dalam traktat tersebut, dikatakan bahwa perang tidak dianggap sah secara hukum (out-lawed) karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.

Dalam satu dekade atau lebih, setelah konferensi perdamaian Vasailles, ada dua pendekatan yang sangat terkenai mengajarkan masalah-masalah internasional di perguruan-perguruan tinggi Amerika Serikat (AS) termasuk di daiamnya pemberian kursus-kursus singkat dalam bidang hukum internasional dan organisasi internasional. Umumnya dalam kegiatan seperti itu, diberikan materi-materi yang berkenaan dengan dan sengaja dirancang untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman internasional yakni dalam bentuk mengaplikasikan metodologi ilmu-ilmu sosial lainnya secara baik. Kursus-kursus di bidang hukftm internasional lebih ditekankan pada aspek atau masalah ketidakseuaian antara kewajiban negara-negara yang resmi (anggota LBB) dan pelaksanaannya terutama dalam rangka usaha memperjuangkan kekuasaan serta status-quo.

Maka berkenaan dengan hal di atas, timbul suatu kesadaran bahwa studi hubungan internasional harus berada di luar studi hukum internasional dan organisasi internasional. Namun dalam kenyataannya, banyak karya tulis sarjana-sarjana di Inggris dan Amerika Serikat (AS) selama tahun 1930-an menunjukkan pemisahan antara ke dua bidang studi itu, James I Bierly, "The Law of Nations, 1939; Charles G. Fanwick, International Law, 1934; Norman I. Hill/ International Administration, 1931; Flersch Lauterpacht, The Function of law in The International Community, 1933; J.B Moore, A Digest 0


rnational Law, 1906; Lassa. F.L Oppenheim, International Lawn 6 1928; Pitman E. Potter. An Introduction to the Studi o4 Treaties,^national Organization, 1928. Jjames E Douherty & Robert L

pf Izgraff i r' Contending Theories of International Relations" 1987 d'kenal sebagai penulis-penulis terkenal dan pakar dalam teor hubungan internasional yang menitikberatkan pandangan dari hukurr internasional dan organisasi internasional; dalam mengungkapkar berbagai kasus dengan didasarkan kepada deskripsi legalisme dar pengalaman-pengalaman Administrasi Internasional (Al).

Meskipun agak mirip dengan itu adalah penjelasan dengar m em p erhatikan se k to r hukum yang lebih dinamis, menyeluruf diberikan sebagai upaya menjelaskan fenomena dalam hubungar antarnegara. Setelah usai Perang Dunia Pertama, yang dipandu oleh sejarahwan diplomasi, yang coba melihat dari segi-segi sebab/sumbei konflik-konflik yang besar. Adalah misalnya, Carlton J Hayes, Essays or Nationalism, 1926; Hans Kohn, A History of Nasionalism In the Earth 1929 dianggap sebagai penulis-penulis dalam kategori ini. Meskipur masih ada yang serupa dengan itu yang kesemuanya berupaya untuk menjelaskan konteks permasalahan yang bersifat: "emotional ideological" terhadap nasionalisme (kebangkitan internasional] berkenaan dengan besarnya potensi kekuatan politik dalam daratar dunia modern yang menempatkan sebagai aspek ideologis yang lebih bersifat u v iv e rs a l. (James E. Dougerty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr 1987).

Selanjutnya muncul pula penulis-penulis yang secara khusu? Menampilkan dirinya dalam sejumlah kawasan tertentu. Ada yang

Usus mernbahasnya dari sisi atau aspek keamanan perang, perlucutar B a k ^ ^ aPun PeniJIis dalam kategori ini termasuk, Philip J. Noe! Qf ^ ® 'sarrriament 1926; James T. Shotwell, War as An Instrumeni 5ecJ ] ' 0nal Policy, 1929; J.W . Wheeler Bennett, Disarmament anc m ’tV ,nce Locarno 1925-1932.yang selanjutnya kemudian yang

a as pada aspek imperialisme and politik dunia (worldpolitics),

m Hubungan Internasional 4 1

1926; terdapat nama-nama seperti misalnya Hebert I. Priestly, France Overseas: A Study of Modern Imperialism, 1938. dalam bidang diplomasi dan negosiasi terdapat penulis seperti Harold Nicolson Peace Making 1919, 1933 dan Diplomay 1939; kemudian dalam masalah dan teori perimbangan kekuatan (balance of power) terdapat nama-nama seperti ,Carl J. Federick, Foreign Policy in the Making: the Search for A New Balance of power, 1938; Alfred Vagts, The United States and the Balance of power, 1941. dalam sektor/aspek-aspek geografis sebagai kekuatan dunia ditampilkan oleh James Fairgrieve Geography and World power, 1921; Nicholas J. Spykman, Geography and Foreign Policy I: American Political Science Review XXXII, 1938, 213-236; selanjutnya yang membahas pada aspek sejarah, teori hubungan internasional dikemukakan oleh Norman Angel, The Great Illusion, 1933; Frank H. Simonds, The ABC of War Debates, 1933; Brooks Emeny, The Strategy of War Materials 1936; Lionell Robbins, Economic Planning and International Order, 1937; Paul Einzig, Finance of Politics, 1932 and Economic of Rearmament, 1934 dan Eugene Stanley, World Economy Transition, 1919. (James E. Dougerty & Robert L. Pfaltzgraff, jr, 1987, 4-6).

Namun jika dilihat dari satu sisi, bahwa kontribusi atas kehadiran beberapa buku-buku ajar sebagaimana telah disebutkan di atas, telah pula memberikan gambaran bahwa perkembangan teori secara luas dalam studi hubungan internasional mulai menampakkan dirinya. Namun di sisi lain, masih kelihatan beberapa kelemahan-kelemahan; khususnya ketidakmunculan kerangka teoritis yang dapat dipergunakan untuk mengorganisasikan dan menganalisis data yang dikumpulkan. Belum terlihat upaya membuat atau membangun suatu kerangka generalisasi. Hal ini mungkin disebabkan karena penekanannya senantiasa terletak di dalam aspek sejarah dan diplomasi. Selama beberapa tahun, sempat mendominasi kerangka kajian hubungan internasional- Itu pula yang menyebabkan karya-karya mereka dipenuhi oleh sifat sifat normatif dalam menganalisis persoalan. Dan kebanyakan di antaranya hukum internasional dan organisasi internasional. Hal ini mung

42 Studi Hubungan Internasiond

b e rk a ita n dengan peran dan fungsi Liga Bangsa-bangsa (LBB) danuorian internasional lainnya yang dibentuk sejak akhir tahun badan-DaUdl

Ô-an.5ejak akhir tahun 1930-an itulah betapa realita politik praktis

ngat iauh berbeda dengan gagasan keiompok teorisasi politik ormatif Munculnyaa ditator-diktator yang ekspansionis, dengan

sengaja mengabaikan hukum dan perjanjian internasional tercermin di dalam intervensi Italia ke Ethopia 1935, pencaplokan Jerman atas Austria-Cekoslawakia dan Polandia menjelang akhir tahun 1930, disusul kemudian invasi Jepang ke Mansyuria 1931. Semua fenomena ini dianggap sebagai cerminan terhadap lemahnya teorisasi normatif untuk menjelaskan fenomena. Tindakan para ekspansionis ini telah menghancurkan sendi-sendi hukum dan tertib internasional serta organisasi internasional. Kegagalan mekanisme hukum dan organisasi internasional untuk mencegah terjadinya konflik-konflik dan perang membuat orang tidak percaya lagi pada penggagas konsep yang diajukan oleh penganut mekanisme legalistik-institusional. Sebab yang paling menonjol dalam masalah ini adalah teorisasi normatif tidak dapat atau mampu menjelaskan "mengapa" suatu negara melakukan tindakan tertentu. Dan sebaliknya, karena mereka terlalu menekankan pada masalah yang berkenaan dengan pertanyaan, bagaimana seharusnya negara bertindak.

Pasca Perang Dunia Kedua, dalam mana bidang-bidang baru yang dikembangkan pada tahun 1930-an, terutama bidang studi ten- ang konflik kembali menjadi topik yang dipelajari secara lebih luas. aka dengan demikian, penolakan terhadap konsep keiompok aliran

eîkiran normatif melahirkan pemikiran alternatif yakni aliran pe- hi k'ran rea''st (keiompok teoritis realis) pada gilirannya nanti, metadata^ âra< ma *3aru yakni menekankan pentingnya faktor "power" realis menentukaan dinamika hubungan internasional. Paradigma selam semPat mendominasi teorisasi hubungan internasional

ma kurang lebih dua dasawarsa, Pasca Perang Dunia Kedua dan

171 Studi Hubungan Internasional 43

ini merupakan manifestasi dari upaya yang lebih menekankan pada pendekatan teoritis. Kaum realis, yang menonjolkan konsep power dalam teorisasinya terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan teori yang dikembangkan oleh kelompok idealis (normatif) dalam studi hubungan internasional.

Bagi pandangan kaum realist, bahwa konsep power itu dijadikan sebagai instrument dasar, konsep dasar, sebagaimana halnya di dalam ilmu-ilmu sosial seperti, fisika, energi; digolongkan menjadi unsur pokoknya dalam menjelaskan fenomena. Kendatipun tidak ter- alu mengejutkan akibat yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua dan dalam hubungannya dengan studi hubungan internasional, yakni bergesernya pemikiran (Barat) dalam studi ini: dari aliran pemikiran idealis ke realis dan dari hukum internasional dan organisasi internasional sampai kepada elemen-elemen kekuatan (power). Maka sampai tahun 1940-an, menandai konsep kekuatan (power) dijadikan sebagai suatu pendekatan terhadap analisisis atau studi hubungan internasional. Pendekatan teoritis dengan atau atas dasar pemikiran realis, dicerminkan ke dalam publikasi ilmiah dan ini berlangsung selama dua dekade setelah usainya Perang Dunia Kedua telah mendapat pengakuan diantara beberapa universitas di Amerika Serikat(AS) bahwa konsep "power" menempati posisi yang paling banyak dalam upaya anaiisis hubungan internasional.

Publikasi ilmiah ini ternyata memberikan pengaruh yang sangat

besar kepada bidang pengajaran dan penelitian hubungan in ternas i

onal di universitas-universitas. Salah satu tokohnya, seorang imigran Eropa Tengah yang melarikan diri karena diancam oleh Nazi Jerman ke Amerika Serikat (AS) yaitu Hans Joachim Morgenthau dalam buku yang berjudul "Political Among Nations: Struggle for power and Peace terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1947, mendefinisikan kepen tingan nasional (national interest) ke dalam terminologi power. mudian muncul beberapa buku-buku ajar yang serupa sehingga pa^a masa ini power sebagai suatu devosi secara substansial mendap3

0/44 Studi Hubungan Internal0 j

hatian mereka. Titik fokusnya terlihat di dalam pemberian mak- P terhadap kekuasaan (nature of power) dan politik dengan

arkan power, mendevosikan diri terhadap makna dasar power d lam setiap bab buku-buku mereka atau rata-rata dua bab yang se-

khusus menganalisis berbagai elemen atau faktor kekuatan na- onal yang tercakup dalam dimensi geografisnya, penduduknya, serta

dalam sumber daya alamnya.

Meskipun demikian masih terdapat banyak yang tetap bertahan untuk menulis masalah-masalah itu dalam buku-buku mereka berkaitan dengan pengaruh usainya Perang Dunia Kedua, yakni berupa kon- sistensi terhadap nilai-nilai hukum internasional dan moral, organisasi internasional. Eksplanasi mereka tetap bergerak ke dalam dataran bagaimana dengan persoalan penyelesaian perdamaian, diplomasi dan pelaksanaan politik luar negeri (conduct of foreign policy relations). Dalam konteks ini mereka banyak bicara tentang imperialisme, kolonialisme dan kebangkitan Negara-negara Dunia Ketiga (emergence of third world), ideologi dan propaganda. Kemudian dalam bab-bab tertentu, mencantumkan anaiisis mengenai aliansi-aliansi, regionalisme atau fungsi integrasi regional, perlucutan senjata strategis (nuklir) dan pengawasan persenjataan, teknik-teknik secara khusus dalam bidang kebijaksanaan politik luar negeri seperti dalam masalah-masalah negara-negara nonblok (non-alignment) serta isolasionisme.

Tampaknya semakin jelaslah paradigma realis yang dicoba ditugaskan dalam buku yang ditulis Quincy Wright dalam bukunya Var|g berjudul, the study of international relations yang meskipun atau ^ Seâ^3' te^s aân tetaP' sebenarnya lebih pantas disebut teoU ^ ate or'*<an sebagai studi yang termasuk dalam sifatnya yang dan'rh' Seâ§ai aiar- Kemudian dalam buku Morton A. Kaplan kePad ar 6 ^ ^ c*-eHand lebih banyak memusatkan perhatiannya hubun masa'ab~masalab yang berkenaan dengan teorisasi studi W, Th8 internasional (sistem internasional). Sedangkan Kenneth

mPson, melihatnya dari sisi realitas politik. Richard C. Snyder

^ ° r i Da;QfT)

Hubungan Internasional 45

tampaknya lebih memusatkan perhatiannya terhadap kebijaksanaan politik luar negeri dan John H. Herz, menggunakan pendekatan iSu isu politik internasional dalam era perlombaan senjata nuklir dalam menjelaskan fenomena internasional. Ernest B. Hass, mengkaitkannya dengan fungsi integrasi dalam tinjauan analisisnya sedangkan Richard N. Roscrane, mencoba untuk menganalisis fenomena polity internasional itu ke dalam dimensi "aksi dan reaksi" terhadap berbagai proses diplomasi. Karl W . Deutsch, melakukan analisisnya dengan menggunakan pendekatan yang dicoba dengan cara mengangkat masalah-masalah pembangunan ditempatkan ke dalam perspektif komunikasi sosial. Akhirnya George Liska menjelaskan teori perimbangan kekuatan (balance of power) dalam politik internasional (James E. Dougerty & Robert L. Pfaltzgraff, jr, 1987, 12-13).

Dalam periode perkembangan berikutnya teorisasi studi hubungan internasional menunjukkan upaya ke arah langkah-langkah metodologis internasional. Arah upaya yang dimaksudkan itu telah mulai dilakukan sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Usaha ini mendapat tanggapan positif khususnya dari pihak pemerintah seperti yang dicontohkan dalam kerangka kerja "thinks-tanks" RAND corporation dan juga tidak ketinggalan dari kalangan perguruan tinggi (lembaga- lembaga penelitian) dan beberapa organisasi-organisasi perorangan memanfaatkan gagasan ini. Kemudian di sisi lain, terlihat semakin intensnye teknoiogi persenjataan strategis senantiasa berkaitan erat dengan perlombaan senjata strategis pula serta mengenai perlucutan senjata (disarmament).

Para sarjana telah memusatkan perhatiannya pada masalah yang berkenaan dengan perlombaan persenjataan tadi, dengan mana telah

terjadi perubahan pola hubungan internasional (polarisasi); persekutuan persekutuan diplomasi, percobaan integrasi regionalisme, d ek o lo n isas

dan kebangkitan negara-negara di kawasan Asia-Afrika. Maka dalafl kerangka penelitian terhadap studi hubungan internasional, s e n a n tia s

diarahkan kepada strategis psikologis, peranan politik luar negerl

46■ pol

Studi Hubungan Interna#0

k e b i ja k s a n a a n ekonomi internasional di dalam suasana konflik fl'k ideologis yang pada akhirnya melahirkan debat secara intensi * « Hua keiompok pemikiran yaitu antara idealis dan kelompol-Hj

list serta antara keiompok tradisionalist dengan behavioralist.

O 2 b e r b a g a i t e o r i d a l a m s t u d i h u b u n g a n INTERNASIONAL

Sebagai langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan terminologi/istilah teori. Kata teori, berasal dari b a h a s a Yunani yakni "theoro" yang artinya, melihat kepada. Pengertian istilah teori seperti ini bagi pandangan ilmu politik dan hubungan internasional merujuk kepada rumusan bahwa teori itu adalah "sistem generalisasi yang berdasarkan kepada penemuan empiris atau yang dapat diuji secara empiris" (Estephen L. Wasby, 1970, 62). Dalam hal ini, teori memberikan gambaran dalam generalisasi untuk menjelaskan apa yangterjadi. Teori senantiasa berkaitan erat dengan "... pernyataan- pernyataan yang disebut hukum, yang satu sama lain diekspresikan ke dalam variabel-variabel dengan berbagai sebutan terhadap sistem itu". Teori juga sering menunjukkan kepada sejulah generalisasi yang secara teratur, sistematis dan sering berkaitan dengan deskripsi, analisis dan sintesa. (Ronald H. Chilcote, 1981, 15). Namun secara etimologis, terminologi, teori berkonotasi dengan dua hal yakni: (a), suatu pandangan atau suatu konsepsi yang saling berkaitan antara akta-fakta; (b). suatu pandangan atau konsepsi dari sebuah sistem U um"hukum atau konsepsi dari sebuah sistem hukum atau prinsip-

pnns'p. (Madab. G. Gandhi, 1981, 78)

teor. êrbeda dengan yang dikemukakan oleh argumentasi bahwaterkadSUatU ûran merujuk kepada ambigua danP'kiran^ terâut âlam pengertian atau sinonim dengan pikiran- yang R 'C*e~'c*e bagaim ana hal ini dapat memecahkan persoalan teodde"1 ^ emon van °yke, 1987, 90). A. Rapoport, merumuskan

gan melihatnya ke dalam sejumlah atau sekumpulan teorema

m Studi Hubungan Internasional 47

yang diperoleh setelah diuji dalam proses prediktif terhadap peristiwa peristiwa dan kondisi yang diamati (A. Rapoport, 1990, 3) di dalarn bentuknya, kita juga dapat mengatakan bahwa teori terdiri dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai sifat generalisasj seperti teorema dan di dalam bentuknya yang teorema prediktif tadi dipergunakan untuk menggambarkan dunia nyata. (Garnett, 1990, 3)

Dari berbagai pandangan tentang teori seperti yangdikemukakan di atas, terlihat beberapa unsur yang muncul dan dari pandangan mereka itu dijumpai pula beberapa persamaan tekanan (eksentuasi) Kesamaan tersebut terdapat di dalam usaha merumuskan bahwa yang diartikan dengan teori adalah sekumpulan generalisasi yang terbentuk di dalam teorema. la terdiri dari konsep-konsep yang saling mempunyai hubungan satu sama lain tersusun secara sistematis, sehingga pada akhirnya ia merupakan pernyataan-pernyataan tertentu yang dapat menjelaskan fenomena. Jadi dengan demikian, teori merupakan bentuk pernyataan yang senantiasa harus dapat dan mampu menjawab pertanyaan "mengapa" sebagai upaya untuk memberikan makna terhadap fenomena yang terjadi. Teori juga terdiri dari sekumpulan generalisasi dan generalisasi terdiri atas konsep-konsep. Antara konsep- konsep itu, terdapat hubungan-hubungan, dalam keterhubungan tersebutlah, konsep-konsep tadi dibangun teori tercermin di dalam pernyataan-pernyataan.

Membangun teori atau katakanlah untuk membentuk teori (theory building) sama halnya dengan kita membangun konsep- konsep. Generalisasi diformulasikan serta dikonstruksikan atas teori yang mengacu kepada eksplanasi hingga sampai pada tahap prediksi

terhadap fenomena. Dalam kaitan itu Ronald H Chilcote, (1981, 17) membagi beberapa aspek teori dikaitkannya dengan p en g g u n a an n ya

terutama di dalam kegiatan penelitian. Adapun aspek-aspek teori y a ne

dimaksudkannya itu adalah terdiri dari konsep-konsep, generalisasi/ proporsi dan hipotesa, pendekatan, model dan paradigma. Di dalarn tahap-tahap suatu anal isis, dituj ukan untuk membangun konsep-konsep/

48nl

Studi Hubungan internasio

sebagai awal tahapan sebuah proses penelitian. Konsep- d'an^ aj^ng berupa pemikiran-pemikiran, senantiasa diungkapkan ke konsep cara ata(J tingkatan konseptualisasi yakni: a. universal; b. ^a'ar l jgp konfiguratif. Konseptualisasi dicirikan oleh universalitas ePe disebut dengan “global theory". Sedangkan yang disebut dengan

^'eral konseptualisasi adalah sesuatu yang digunakan di dalam " intra e° dan middle range theory". Untuk konseptualisasi yang bersifat

konfiguratif, digunakan untuk “country by country study".

Generalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Alan C. Isaak (1981, 71) terdiri dari konsep-konsep yang saling mempunyai hubungan satu sama lain. Sedangkan yang diartikan dengan teori adalah hubungan-hubungan sejumlah generalisasi. Dan pada akhirnya nanti, tujuan ilmu pengetahuan adalah mengarah kepada teori (pembentukan teori) ataupun teorisasi sebagai upaya eksplanasi dan memprediksi terhadap fenomena. Kemudian bagi pandangan, Mohtar Mas'oed (1990, 108), untuk dapat memahami sebuah atau lebih fenomena, khususnya di dalam sektor sosial politik, dianggap sebagai kebutuhan yang sangat mendasar adalah ilmuwan memberikan nama pada bagian-bagian yang telah terurai itu dan nama itulah yang disebut konsep. Konsep senantiasa berkenaan dengan pembentukan teori atau membangun teori. Teori senantiasa berkaitan dengan fakta dan hal ini penting bagi pembentukan teori tadi. Fakta di sini, merupakan bangunan (konstruksi) dari konsep-konsep. Konsep itu sendiri merupakan konstruksi atas sesuatu yang bersifat abstrak (ise) dengan merujuk kepada sesuatu fenomena atau aspek-aspek. Konsep itu juga dapat berarti abstraksi dari realitas yang merujuk kepada bentuk-betuk gerakan-gerakan, orang-orang, perilaku atau kelas-kelas. Atau bahkan

Ungkin dikatakan bahwa teori itu adalah suatu cara atau jalan untuk ia nf ° r an'sas'kan pengetahuan yang kita peroleh untuk memberikan p .3 an atas beberapa permasalahan yang timbul serta sebagai jaw h130 ^'ta c am ran§ka melaksanakan penelitian bagi penemuan

an atas Persoalan yang dianalisa.

Qm ^tucI’ Hubungan Internasional 49

Dalam kepustakaan filsafat, ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan pembentukan teori diasumsikan sebagai sesuatu yarig mempunyai artian khusus di daiamnya. Teori bagi pandangan jnj dilihat sebagai suatu simbol konstruksi, atau serangkaian konstrukyang saling berkaitan satu sama lainnya (interrelated) ataupun semacam konsep yang disamakan dengan definisi, hukum-hukum, teorema dan aksioma. Teori merupakan rangkaian proposisi atau hipotesa yang secara khusus mempunyai kaitan dengan variabel-variabel di dalam suatu tatanan (tertib) untuk mengungkapkan eksplanasi dan untuk membangun prediksi mengenai suatu fenomena tertentu. Maka dengan demikian, pengertian sedemikian rupa telah mewarnai ilmu- ilmu sosial umumnya dan studi hubungan internasional khususnya.

Oleh karena itu, teori bagi hubungan internasional tidak akan jauh berbeda dengan pandangan teori dalam ilmu-ilmu sosial umumnya. Teori bagi studi hubungan internasional adalah sesuatu yang memiliki sistem deduktif yang terdiri atas serangkaian proposisi. Teori sistem yang dikembangkan oleh Morton H. Kaplan, George F. Modelski dalam studi hubungan internasional, dijadikan sebagai jawaban atas persoalan dan upaya perumusan atas teori-teori yang dimaksudkan di atas. Salah satuya yang dikenal dalam wacana studi hubungan internasional adalah teori sistem. Maka teori yang dikembangkan di dalam studi hubungan internasional sering disebut sebagai proses taxanomi, klasifikasi atau kerangka konseptual sebagai alat untuk mengatur tertib data. Data ditempatkan di dalam kedudukannya sebagai suatu kategori sehingga akan terjalin sebuah kerangka kerja. Talcott Parson dalam teori sistem sosialnya, Gabriel A. Almond dan David Easton dengan teori sistem politiknya dan Richard Synder, dengan kerangka teori kebijaksanaan politik luar negerinya. Apa yang dijelaskannya di bawah adalah merupakan sua taxanomi itu. Maka dengan demikian, teori, merupakan serangkai3 proposisi mengenai perilaku politik dengan cara pandang indu ' dirangsang oleh rangkaian studi berdasarkan penelitian empirik ata dengan cara membandingkannya dengan atau ke dalam suatu a

50• pOI

Studi Hubungan Internes

tu pada masa lampau. Perbandingan sejarah yang dibangun tC Karl W Deutsch ke dalam tema integrasi nasional khususnya ° ' 6'1 kasus Atlantik Utara, dianggap sebagai upaya membangun ^êngembangkan sejumlah proposisi dikaitkan dengan kondisi tipologis integrasi itu sendiri.

Teori juga dapat diartikan sebagai pembentukan sejumlah pernyataan-pemyataan tentang perilaku yang rasional berdasarkan motivasi yang mendominasi seperti misalnya power. Power, dianggap sebagai sebuah teori yang akan memberikan suatu deskripsi terhadap perilaku politik yang dilakukan oleh aktor yang bertindak secara rasional, maka dalam hubungan ini perilaku dapat dihubungkan dengan dunia nyata sebagai suatu rangkaian periode sejarah. Hans. J. Morgenthau, menggunakan teori politik berdasarkan fakta sebagai gambaran rasional terhadap politik dan aktornya. Stanley Hofmann, seorang sarjana penganut aliran pemikiran tradisional, mendefinisikan teori hubungan internasional kontemporer sebagai "suatu studi sistematik mengenai fenomena yang bisa diamati yang mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk membentuk dan menjelaskan perilaku, mengungkapkan karakteristik setiap hubungan di antara unit-unit nasional" (Stanley Hoffmann, 1969, 30) seperti juga halnya James E. Dougherty & Robert I. Pfaltzgraff, jr, 1987, 28-29), menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan teori dalam studi hubungan internasional adalah serangkaian norma-norma atau nilai-nilai sebagai indikasi agi para aktor politik yang merupakan keharusan untuk dilakukan.

âi-nilai atau norma-norma tadi khususnya dilihat dari perspektif moral. Tekanan pada nilai atau norma tadi menjadi perhatian

teQrjUS Pen8amat aliran tradisionalis (filsafat politik) membangun laku n° rrnat^ (n o rm at/'ve theory) sebagai panduan dalam bertingkah

' seâ8a' norma, nilai, dan ukuran-ukuran.

mjSa| /'en8enai hal ini kebanyakan fenomena internasional sepertiternasion â'am era PersenJataan nuklir, pembangunan ekonomi in-

a / telah menimbulkan jurang pemisah antara negara-negara

TfontUd' Hubungan Internasional 51

maju dengan negara-negara miskin (sedang berkembang). Maka di atas dataran atau perspektif aliran teori normatif, semua ini harus diarahkan kepada sendi-sendi moral dan etika khususnya dalam kerangka anaiisis hubungan internasional. Pengungkapan berbagai segi teori dan teorisasi studi hubungan internasional yang memiliki keragaman sifat dan bentuk tadi, sebagai suatu indikasi kepada kita bahwa telah terjadi ketidakseragaman pandangan dari berbagai aliran pemikiran yang datang dari aliran tradisionalis, realis dan sebagainya.

2.2.1 Teori Realisme Politik Sistem Internasional

Perkembangan dari serangkaian pernyataan-pernyataan tentang perilaku rasional senantiasa berdasarkan kepada motivasi dominatif dengan tnembawa ciri pemanfaatan power. Tindakan (perilaku) yang di dalam polanya bisa dikatakan kemudian dilakukan dengan cara membuat langkah perbandingan atau dibandingkan dengan dunia nyata. Hans. j. Morgenthau, sebagai saiah seorang penteori politik realisme dengan sangat jelas dikemukakannya suatu deskripsi rasionalitas politik seperti itu.

Teori politik dan hubungan internasional realisme dianggap sebagai reaksi terhadap penganut paham utopianisme yang didominasi oleh studi politik dan hubungan internasional di Amerika Serikat (AS) dari tahun 1940-an sampai tahunl960-an. Para pengajar studi hubungan internasional di berbagai universitas-universitas di Amerika Serkat (AS) senantiasa menggunakan buku-buku ajar yang berasal dari hasil karya sarjana-sarjana kelompok aliran pemikiran realis meskipun ditambah dengan buku-buku yang ditulis oleh sarjana di luar dari paham itu. Teori realisme sebagaimana juga utopianisme, memiliki sifat normatif dan cenderung kepada cirinya yang khusus sebagai "policyoriented" dan lebih tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan teori utopiaisme.

Sementara itu generalisasinya tentang perilaku internasional bersumberkan sejarah. Sedangkan dari kelompok utopianisme, lebih


menekankan pada perkembangan norma-norma perilaku hubungan internasional dengan berdasarkan kepada nilai-nilai hukum dan organisasi. Realisme menekankan bahwa negara bangsa-negara bangsa dijadikan sebagai unit analisisnya dan inilah pula yang paling pokok. Katanya selanjutnya, bahwa tidak ada suasana keharmonisan yang esensial atas kepentingan-kepentingan di antara negara-negara bangsa itu. Dalam hal penggunaan konsep "power" bagi mereka ini, dianggap sinonim dengan anggapan teori realist yakni dengan berdasarkan pada kemampuan dalam hal ini adalah kekuatan militer. Power dalam konstelasi penggunaan kekuatan militer dan tanpa penggunaan kekuatan militer bagi pandangan realisme, mempunyai garis sekamtis untuk menggambarkan klasifikasi terhadap unsur-unsur kekuatan nasional. Dalam kerangka analisisnya, realisme mencoba menimbang kekuatan-kekuatan nasional terdiri dari (tidak hanya kekuatan-kekuatan militer dan tingkat-tingkat teknologinya), faktor penduduk, geografis, sumber daya alam, bentuk-bentuk pemerintahannya kepemimpinan politik dan faktor ideologisnya.

Teori realisme mengasumsikan bahwa lokasi/wilayah geografis suatu bangsa, akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasionalnya serta orientasi kebijaksanaan politik luar negerinya. Oleh sebab itu, kondisi atau faktor geografis bagi suatu bangsa/negara dianggap sebagai suatu hal yang esensial khususnya di dalam kerangka implementasi kebijaksanaan politik luar negerinya. Dalam hubungan ini ada diantara beberapa negara yang memiliki wilayah/lokasi yang sangat strategis dibandingkan dengan komposisi negara lainnya. Hal ini dikemukakan oleh sebab, masalah ini ada kaitannya dengan tingkat kesulitan jika dilakukan dengan melalui jalur hukum internasional dan bahkan dengan organisasi internasional atau bahkan pemerintahan dunia sekalipun dalam rangka perdamaian dunia (global). Oleh sebab itu bagi pandangan kelompok realisme, cukup dengan hanya mengandalkan atau mensiasatinya melalui manajemen power. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perimbangan kekuatan (balance of power) sebagai alat pengatur. Pada saat power ini dikeseimbangkan,

Teori Dalam Studi Hubungan Internasional 53

di antaranya negara-negara, maka sekaligus dengan itu tidak ada satu negarapun yang mampu untuk mengambil posisi hegemoni di dalam sistem intersional. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa prinsip-prinsip moral tidak dapat diwujudkan bagi aksi-aksi politik. Politik tidak dapat difungsikan sebagai dasar etik. Hal ini berkaitan erat dengan lingkungan internasional didalam mana seorang akto (negarawan) sangat berbeda dengan kondisi lingkungan domestiknya; disana masih dapat dijumpai adanya otoritatif atas lembaga-lembaga politik, sistem hukum dan kebiasaan yang diterima secara umum dijadikan sebagai acuan bertindak. Maka dalam kondisi lingkungan seperti ini (internasional) maka power lah yang menjadi determinan dalam perilaku internasional. Power sebagai suatu terminologi yang sering digunakan orang khususnya dalam studi politik dan hubungan internasional. Dalam bidang studi hubungan internasional, tidak terdapat lembaga-lembaga dan prosedur untuk dapat dimanfaatkan sebagai instrumen memecahkan permasalahan yang timbul jika dibandingkan dengan kebanyakan sistem politik nasional untuk menyebutkan unsur power lah yang lebih menonjol (lebih jelas dan tegas) pada tingkat domestik.

Di dalam sebuah bukuteksyangditerbitkan untuk pertama kalinya tahun 1933, Frederick L. Schumann (1969, 271) yang mengatakan bahwa dalam sistem hubungan internasional, peranan pemerintah cukup hanya bersikap mencari aman saja sambil dapat melakukan rilis di dalam lingkaran kekuasaan dan memandang power itu ada pada negara-negara tetangganya dijadikan sebagai suatu "alarm". Kemudian menurut Nocholas Spykman (1942, 11) bahwa semua peradaban hidup, pada akhirnya berada pada power. Dan bagi pandangan Hans j. Morgenthau (1967, 25-26), bahwa semua peradaban hidup, pada akhirnya berada pada power. Dan malahan bagi pandangan Hans J. Morgenthau (1967, 25-26), bahwa dalam politik internasional, yang semuanya bersifat politik sebagai suatu yang dalam kondisinya akan menjadi "struggle for power". Posisi power dalam konteks ini dijadikan sebagai alat dan tujuan. Dalam teorinya, Hans J. Morgenthau


mengatakan bahwa power merupakan alat (instrument) yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan. Dalam artian yang lain, kalau boleh dianalogkan dengan uang di dalam sistem perekonomian, uang, dalam sistem ekonomi dan power di satu pihak (politik) tidak dengan sendirinya memberikan makna apa-apa; akan tetapi jika masalahnya dikembangkan dalam pertanyaan, mungkin akan memberikan suatu deskripsi lain, bagaimana menggunakannya dan apa yang akan diperoleh?

Memangdalam menganalogikan antara uangdan power memiliki keterbatasan. Tentunya power disini tidak segampang ditukarkan layaknya uang untuk memenuhi kepentingan. Hal ini disebabkan power merupakan hasil dari berbagai atribut-atribut nasional dan sangat sulit mengukurnya jika dibandingkan dengan uang. Tujuan nasional bukan harga untuk menunjukkan bagaimana power harus dikeluarkam untuk dapat terpenuhinya kepentingan (tujuan) hanya dengan melalui suatu aktivitas bargaining dengan negara-negara lain yakni dengan cara memanfaatkan hubungan-hubungan mereka ke dalam kondisi atau situasi yang bersifat "power relationships". Dalam kondisi seperti ini satu negara tidak mempunyai power di dalam suatu keisolasian akan tetapi, power suatu negara harus diukur ke dalam "term of relationships" dengan negara lain sebagai perbandingan situasi, bahwa power dapat dinilai atau diukur. Sebagai contoh, pada saat konflik timur tengah terjadi. Adapun yang menjadi permasalahan pokok adalah: apakah negara Israel itu sebagai negara kuat.

Maka sebagai jawabannya dikaitkan dengan atau ke dalam dataran yang lebih luas yakni terhadap situasi/suasana "power relationships" dengan negara bertikai atau dengan negara-negara yang men- dukungnya. Israel sebagai negara yang kuat atau sebagai negara yang lemah (tidak kuat) daripada negara tetangganya arab, tergantung kepada negara arabnya itu sendiri. Artinya, dalam beberapa kali terjadi Pertempuran/peperangan, antara Israel dengan negara-negara arab lainnya, ternyata Israel sering mengalami yang namanya kemenangan.

Teori Dalam Studi Hubungan Internasional 55

Kondisi seperti ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk menunjukkan bahwa negara Israel memang kuat, dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Hal ini pun jika dilihat dari perspektif penggunaan atas “force" dicerminkan oleh penggunaan kekuatan militer (use of military capabilities). Tampaknya dalam rangka analisis situasi yang bersifat “power relationships" dalam konteks konflik Arab-lsrael akan lemah (tidak kuat) dibandingkan dengan negara-negara Arab, apabila Uni Soviet memberikan dukungannya kepada Arab sementara itu disisi lain, Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap negara Israel. Ataupun sebaliknya, Uni Soviet menarik dukungan terhadap negara-negara Arab dan Amerika Serikat akan meneruskan dukungannya terhadap Israel maka posisi Israel akan menjadi kuat.

Oleh karena itu power di sini hanya dapat memberikan makna yang berarti, jika dalam suatu hubungan atau serangkaian hubungan tidak dengan sendirinya cukup untuk menjelaskan penggunaan konsep ini bagi analisis perilaku hubungan internasional umumnya. Bagaimana kekuatan suatu negara di dalam konteks hubungan dengan negara lain tergantung kepada situasi khusus, di mana power dapat diukur. Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Vietnam, merupakan contoh lain untuk menunjukkan posisi power di dalam kontelasi hubungan antarnegara. Ada beberapa penulis teori realisme politik dan hubungan internasional mendukung gagasan (ide) tentang konflik daripada dengan kerjasama (kooperatif) dianggap sebagai bentuk tipikal dalam hubungan internasional daripada hubungan antarnegara.

Dalam konteks ini Nicholas J. Spykman mengatakan bahwa kondisi yang dicirikan oleh hubungan antarkelompok-kelompok dari dalam sebuah negara hanya selama masa krisis dan kehancuran yang dialami oleh pemerintahan pusat adalah merupakan hal yang normal saja dilihat dari perspektif hubungan antarnegara di dalam sistem internasional. Dalam sistem hubungan antarnegara tadi (sistem internasional) sebagaimana halnya dengan kelompok-kelompok sosial lainnya/ senantiasa dilandasi oleh suatu proses yakni adanya kerjasama, ako-


modasi dan pertentangan. Oleh karena itu kedudukan negara dalam masalah ini harus mengembangkan kekuatannya (power positioning). Maka demikian menjadi titik sentral argumentasi kerangka bangunan teorisasi realisme politik dan hubungan internasional terletak di dalam konsep: "balance of power" perimbangan kekuatan) dan geopolitical.

Frederick L. Schumann melihat konsep power itu sebagaimana dimiliki oleh militer. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan menjustifika- sikanya ke dalam kebijaksanaan politik nasional (domestik) yang bertujuan untuk membendung arus ancaman, tantangan yang datang dari luar yang akan mengganggu eksistensi sistem politik nasional tersebut. Dalam kaitannya dengan peranannya dalam hubungan dengan negara lain sebagaimana akan tercermin di dalam sistem internasional maka diperlukan suatu model yakni berupa model/pola hubungan yang bersifat perimbangan kekuatan untuk mengatur mekanisme kerja sistem tersebut. Penggunaan kekuatan militer di sini, sebagai alat untuk menjelaskan operasionalisasi kekuatan (power) dilihat dari persepsi siatem politik nasional (pemerintahan nasional).

HansJ. Morgenthau, penganut aliran pemikiran realisme politik dan hubungan internasional yang paling fanatik, dalam buku klasiknya Political Among Nations: the Struggle for power and Peace, bahwa perjuangan untuk kekuasaan dijadikan sebagai pemberian makna atas politik internasional seperti juga politik-politik lainnya. Sebagai tujuan akhir politik internasional adalah power. Power diletakkan sebagai titik sentral bagi sebuah perjuangan dan ini dicirikan oleh penggunaan dan manipulasi sumber-sumber militernya. Meskipun demikian, power sebagai titik sentralnya politik internasional ternyata dijumpai banyak memiliki bentuk yang aneka ragam.

Oleh sebab itu jika kita hanya menekankan pada aspek perjuangannya (struggle) maka kerangka analisisnya akan mengarah kepada Pertanyaan: bagaimanakah negara-negara akan mencapai tujuannya ang dengan mengaktualisasikan perilakunya dalam percaturan poli

tik internasional? Dalam upaya mencandra kondisi seperti ini, akan

° n Oa(am studi Hubungan Internasional 57

terjadi power sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih negara- negara (aktor politik) di mana aktor A misalnya, memiliki kemampuan untuk mengontrol pemikiran dan tindakan (perilaku) aktor B dan sete- rusnya. Hubungan antara aktor A dan aktor B bermuatan power yang dikonseptualisasikan ke dalam konstelasi hubungan: "poer relationships" memiliki tiga unsur yakni, (a), kekuatan yang dapat diterjemahkan sebagai alat misalnya kekuatan militer, ekonomi; (b). pengaruh sebagai tindakan dengan menggunakan alat yang bersifat persuasif;(c). kekuasaan (authority). Ini merupakan gambaran berbagai variasi perilaku atas nama terminologi power itu sendiri.

2.2.2 Teori Sistem Studi Hubungan Internasional

Konsep sistem, tampaknya paling banyak dan sangat luas digunakan dalam studi ilmu politik dan hubungan internasional. Sistem bisa didiskripsikan ke dalam (a) a theoretical framework for the coding of data about political phenomena; (b) an integrated set of relationships based on a hyphotetical system involving variables,e. g, an international system involving world government; (c) a set of relationships among political variables in an international system, alleged in academic discussions and writing to have existed, to bipolar system of the 1950; and (d). any set of variables in interaction. (JamesE. Dougerty & Robert L. Pfaltzgraff, jr, 1987, 102).

Dalam bagian ini kita akan memusatkan perhatian untuk membahas "system theory" dan bukan pada kajian "system analysis". Meskipun diantara ke duanya sulit membedakannya. Sebagian yang d ia r t ik a n dengan istilah "system analyst" sebab sebagai alat untuk menggambarkan satu variasi teknik-teknik yang dirancang khusus dalam studi ilmu politik dan sering digunakan secara silih berganti

* dengan "system theory". T u ju a n n y a adalah u n tu k m e n g g a m b a rk a n

kerangka konsep dan metodologi sebagai langkah memahami cara kerja sebuah sistem teori, dapat dirumuskan sebagai "s series of statements about relationaships among independent and dependent variables which are assumed to interact with each other; that is, change in one

58 Studi Hubungan Internasiono

on more variables are accompainied, or followed, by change in othei variables or combinations of variables" (James E. Dougerty & Robert I, Pfaltzgraff, jr, 1987, 102).

Dari sisi lain, kita dapat melihat bahwa metode untuk mengorganisasikan pikiran ilmu-ilmu sosial dikenai dengan sebutan "system theory" dan "functional analysis". Khususnya dalam system theory, sebagai makna dasar pemikirannya berkaitan erat dengan fenomena sebagai bagian dari keseluruhan. Dasar pemikiran yang ditimbulkan oleh metode ini adalah terutama kepada studi ilmu politik dan hubungar internasional atau terhadap teorisasi sistem politik. Mereka mulai deng an mengasumsikan bahwa fenomena politik dapat dianalisis dengar baik yakni dengan memandang ke semua fenomena sebagai satu Ke satuan yang sistematis dan menyeluruh (as part of systematic whole).

Dalam kaitan ini pernah dilakukan operasionalisasi terhadap teorisasi di dalam bidang hubungan internasional seperti yang dilaku kan oleh Morton Abraham Kaplan (1957, 4) yang mengemukakar bahwa "a scientific politics can develop only if the materials of poli tics are treated in terms of system of action". Dan orang akan yakir saja bahwa setiap sistem itu memiliki komponen-komponen. Suati komponen-komponen itu dapat diidentifikasikan dengan amat jelas Misalnya diantara planet-planet dan matahari merupakan elemen-ele men tatasurya {solar system). Demikian pula misalnya dalam sebuah keluarga, dianggap sebagai satu sistem di mana anggota-anggota ke luarga tersebut merupakan elemennya. Sistem politik, yang juga me miliki elemen-elemen berupa individu-individu, kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa dan sejauhmana terkait dengan elemen-elemer ln> tergantung kepada luas lingkup sistem itu sendiri. Boleh saja kiti mengatakan bahwa tidak semua rangkaian-rangkaian elemen-elemer ltu sebagai sebuah sistem. Dalam kaitan ini dipergunakan perkataar serangkaian dalam hubungannya dengan hubungan-hubungan (rela ‘onships) antara elemen-elemen di mana antara elemen-elemen terse ut terjadi interaksi.

r' Dalam Studi Hubungan Internasional 5!

Dengan proses semacam inilah juga kiranya dikatakan menjadi ciri sebuah sistem, sedangkan system theory, dalam konteks ini Iebih cenderung mengandung makna metodologis. Setiap sistem, memiliki tiga karakteristik:

a. Identifikasi unsur-unsur (unit-unit);b. Hubungan antarnegara unsur-unsur; danc. Perbatasan (bouderies);

Dari karakteristik inilah mereka bekerja ke dalam suatu sistem di mana bagian dari setiap unsur-unsur (elemen-elemen) itu saling kait mengkait satu sama lain dan sebuah sistem itu dipengaruhi atau dibatasi oleh lingkungannya yang berupa sistem-sistem lain di luar sistem itu sendiri. Sistem politik dalam hal ini akan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yakni berupa keputusan-keputusan otoratif. Konsekuensi-konsekuensi inilah akan disebut dengan "output". Namun untuk menjamin tetap bekerjanya sebuah sistem, diperlukan "input-input" yang kondusif dan establish. Tanpa input, sebuah sistem tidak akan dapat mengidentifikasikan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem itu. Proses yang datang dari input dapat berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang selanjutnya melalui saluran "umpan-balik" masuk kembali ke dalam sistem (politik) dalam bentuk tuntutan-tuntutan kepentingan yang baru. Umpan balik itu memberikan basis kesinambungan yakni berupa metode pendekatan untuk dapat menghandle hubungan dua arah (two way relationship) antara input dan output.

Dalam praktik sistem teori yang diaplikasikan dalam studi politik dan hubungan internasional, bahwa sistem ini pertama kali dilihat sebagai suatu cara pandang (way of looking) terhadap fenomena- fenomena. Maka dengan pemikiran seperti itu, dalam studi tertentu, pendekatan sistem akan melahirkan dua dasar masalah yakni berupa serangkaian permasalahan-permasalahan. Bagaimanakah sistem itu dapat menghandle input-input dan output-output? Bagaimanakah suatu sistem itu berhubungan dengan lingkungannya? Kerangka kerja


sistem telah diaplikasikan ke dalam integrasi internasional, pembuatan kebijaksanaan politik luar negeri dan konflik. Dan juga kerangka kerja sistem ini telah dimanfaatkan dalam beberapa tingkat anaiisis (analytical levels) dalam rangka tujuan studi politik dan hubungan internasional:

(a) Membangun kerangka bangunan atau model sistem internasional dalam pola-pola interaksi;

(b) Khususnya dalam processing pembuatan kebijaksanaan oleh unit-unit sistem politik nasional, interaksi antara input yang datang dari salah satu unit domestik dan lingkungan internasional untuk diformulasikan ke dalam bentuk kebijaksanaan politik luar negeri;

(c) Dalam pembelajaran interaksi antara sistem politik nasional dengan sub-sub unit (sub-sistem) domestik, seperti misalnya opini publik, kelompok-kelompok kepentingan, budaya, di dalam penataan anaiisis pola-pola interaksinya;

(d) Studi faktor eksternal "linkage group" misalnya dengan sistem politik lain aktor-aktor atau struktur dalam sistem internasionai yang berhadapan dengan sistem politik nasional. (James E. Dougerty & Robert L. Pfaltzgraff, jr, 1987, 113-114)

Wujud sistem dalam tingkat internasional di dalam studi hubungan internasional, dikemukakan oleh Morton A. Kaplan (1962, 4) mengatakan bahwa definisi atau rumusan tentang sistem dalam konteks hubungan internasional dianggap sebagai "set of variables so related, in contradiction to its environment, that is describe behavioral regularities characterize the internal relationships of the set of individual variables to combinations to external variables" pendapat lainnya dikemukakan oleh Charles A McClelland (1965, 258), sistem teori adalah suatu teknik untuk membangun/membentuk/mengembangkan suatu pengertian dan pemahaman hubungan-hubungan antara

ngsa-bangsa yakni bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengukur nteraksi ke dalam suatu sistem dan subsistem, serangkaian perilaku

Dalam Studi Hubungan Internasional 61

dalam sistem serta reaksinya kepada yang lain yang kesemuanya dapat dipelajari dengan melalui teorisasi.

Morton A.Kaplan, dalam hal ini mengkaji teori sistem itu ke dalam beberapa pola atau karakteristik perilaku dalam sistem (politik) internasional. Unsur-unsur yang terdapat di daiam pola itu konsisten dengan kebutuhan baik itu internasional maupun di tingkat domestik. Pola-pola perilaku tingkat internasional saiing memiliki kaitan satu sama lain yang dapat dispesifikasikan termasuk di daiamnya karakternya; partisipasinya serta fungsinya dalam sistem politik internasional. Bahwa setiap perilaku politik, dapat juga dikaitkan dengan faktor- faktor lainnya seperti misalnya, kemampuan militer dan kemampuan ekonomi, kemampuan komunikasi, dan informasi, perubahan teknoiogi, perubahan demografis dan sebagainya.

Berdasarkan pada uraian di atas, ada beberapa kemungkinan untuk membangun alternatif-alternatif yang dapat dikonstruksikan ke dalam enam model. Ke enam model dalam sistem internasional yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut:

a. Balance of power system

Sistem pertama yang dapat dijelaskan adalah sistem internasional yang memiliki sifat "balance of power" adalah sebuah sistem sosial internasional klasik yang tidak memiliki subsistem sebagai komponennya. Sistem internasional seperti ini meliputi paling tidak lima kekuatan besar sebagai aktor berasal dari aktor-aktor nasional yang eksklusif seperti jerman, Italia dan Iain-lain yang termasuk dalam ketegori negara-negara besar. Lima aktor nasional (paling tidak) diklasifikasikan sebagai yang "essential national actors" untuk memungkinkan sistem ini bekerja.

Sistem perimbangan kekuatan (balance of power) dalam konsis- tensi internasional, mempunyai ciri tujuh dalil untuk memelihara keseimbangan sistem perimbangan kekuatan dan ini yang menjadi cirinya terhadap perilaku itu sendiri yakni:


j Bertindak untuk meningkatkan kapabilitas, tetapi lebih baik berunding daripada bertempur;

(b) Leb ih baik bertempur daripada terhalang untuk meingkatkan k ap a b ilita s ;

(c) Menghentikan perang daripada salah satu kekuatan besar lainnya musnah;

(d) Menentang koalisi negara-negara bangsa atau kekuatan besar Iain yang berusaha menguasai sistem internasional;

(e) Halangi negara-negara bangsa untuk menyetujui peralihan menuju sistem keamanan global kolektif atau menuju pemerintahan dunia;

(f) Sesudah perang diizrikannya pihak yang kalah atau kekuatan besar yang sudah dikendalikan untuk masuk kedalam sistem tersebut sebagai kekuatan besar yang terjamin sepenuhnya atau bertindak untuk meningkatkan beberapa negara yang tadinya lemah menjadi berstatus negara besar dan kuat. (Morton A. Kaplan 1969, 292)

b. Sistem bipolar longgar (loose bipolar system)

Sistem ini sering disebut sebagai perang dingin yang telah menjadi ciri khas sejarah politik internasional sejak 1945-1978. sistem ini berbeda dengan sistem balance of power. Dalam sistem bipolar longgar ini yang ikut serta sebagai aktor utama adalah negara adidaya (bloc actors) seperti misalnya NATO ataupun komunis blok ataupun aktor universal seperti PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Dan hampir semua aktor nasional menjadi aktor universal dalam sistem seperti ini. Masing-masing negara super power tersebut bertindak sebagai sekutu, Pelindung bahkan sebagai pengontroi untuk sejumlah negara-negara Vang lemah akan masuk ke dalam bioknya. Ada juga negara-negara P,nggiran yang tidak bersekutu dengan salah satu blok tersebut dan ini yang akan bergabung ke dalam Non-Blok (nonalignment).

Jika kemudian yang terjadi adalah dua blok besar (two major Srouping) di dalam sistem bipolar longgar ini maka gilirannya nanti

an mengalami perubahan menjadi iebih cenderung mengarah ePada kapabilitas (kekuatan) militernya yang akan mengakibatkan

n Dalam Studi Hubungan Internasional 63

kondisi sistem ini tidak stabil. Untuk itu Morton A. Kaplan, mengajukandua belas dalil yang dapat digunakan untuk menjaga atau memeliharastabilitas sistem.

(a) all blocs subscribing to hierarchical or miced hierarchical integrating principles are ti eliminate the rival bloc.

(b) all blocs subscribing to hierarchical, or mixed hierarchical integrating principles are to negotiate rather than to fight, to fight minor wars rather than major wars and to fight major wars under given risk and cost factors-rather than to fail to eliminate the rival bloc.

(c) all blocs actors subscribing to non hierarchical organizational principles are to negotiate rather than to fight, to increase capabilities but to refrain from initiating major wars for this purposes.

(d) all blocs actors are to increase their capabilities relative to those of the opposing bloc.

(e) all blocs actors are to engage in major war rather than to permit thrival bloc to attain a position of preponderant strength.

(f) all blocs members are to subordinate objectives of the universal actors to the objectivies of their bloc in the event of gross conflict between these objectivies but to subordinate the objectives of the rival bloc to those of the universal actor.

(g) A il non-bloc members national actors are to coordinate their national objectives with those of the universal actors and to attempt to subordinate the objectives of bloc actors to those of the universal.

(h) Bloc actors are to attempt to extend the remembership of their bloc but, to tolerate the non-member position or a given national actors to join the rivals bloc or to support its objectives.

(i) Non-bloc member national member/ actors are to act to reduce the danger of war between the bloc actors.

(j) Non-bloc members are to refuse to support the policies of one bloc as against the except in their roles as members of universal-

64 Studi Hubungan Internasiond

(Iy Universal actors are to mobilize non-bloc members nationa actors against cases of gross deviation, egresort to force by thi bloc actors.

(I) Universal actors are to reduce the compatibility between th< blocs. (Morton A. Kaplan, 1969, 297).

c. Sistem universal (universal system)

Sistem universal dapat di kern bangkan sebagai suatu konsekuens atas aktor dalam sistem universal itu sendiri yang berada dalam sisten bipolar longgar. Meskipun nampaknya sistem ini terbentuk yang sifat nya agak informal sebagai kelompok kekuatan, namun konflik-konflil kepentingan yang mungkin timbul akan dikembalikan kepada aturan aturan politik dalam sistem itu. Kemudian dalam sistem ini dianggaj sebagai suatu sistem internasional akan stabil akan tergantung pad, perbandingan antara kapabilitasnya dan kapabilitas aktor nasiona yang menjadi anggota dalam sistem itu.

d. Sistem bipolar ketat (tight bipolar system)

Menurut Morton A. Kaplan, sistem bipolar ketat merupakai suatu modifikasi dari sistem bipolar longgar dalam mana aktor nor blok sebagai peserta dan aktor universal. Sistem bipolar ketat ini bis. kita bayangkan sebagai suatu dunia yang seluruhnya dibagi ke dalan dua kerajaan yang satu dikepalai oleh Washington dan yang laii oleh Moskow. Masing-masing metropolis itu berusaha secara ketc mengontrol sekutu-sekutunya dan melanjutkan permusuhan heba dengan kerajaan yang satu lagi.

e- Sistem berjenjang/bertingkatSistem internasional bertingkat bisa terbentuk dalam demokra

Sl ataupun bisa seperti otoritarian. jika hal ini dihubungkan dengai S|stem universal internasional dianggap sangat memuaskan dan bei asil dalam mengintegrasi solidaritas sistem internasional. Karen,

’tulah, sistem ini lebih menunjuk kepada bentuknya yang demokra ls- Tingginya karakteristik integritasnya yang menjadi ciri sistem in

° n Dalam Studi Hubungan Internasional 6

maka stabilitas sistem internasional dapat dijaga dengan baik (make for greater stability).

f. Sistem veto-unit/proliferasi (unit veto system)

Sistem ini melukiskan adanya suatu sistem internasional di mana banyak negara yang memiliki kapabilitas senjata strategis/arsenal- arsenal senjata nuklir yang bisa mereka gunakan untuk menghambat negara lain untuk menggunakan politik: "tidak bersahabat" terhadap mereka, jadi, salah satu dari seratus entitas politik tertentu bisa mencetuskan perang nuklir yang mengakibatkan malapetaka global, jika sistem ini akan terjadi, maka akan tercipta iklim di mana orang- orang saling bermusuhan dan saling mencurigai bagaikan orang- orang yang berada dalam sebuah kapal besar di mana masing-masing ingin mengerahkan perahu besar itu ketujuan yang berbeda-beda. Orang-orang tersebut tidak akan berhasil menyelesaikan persoalan mereka karena masing-masing memiliki kesempatan untuk menekan tombol, yang apabila ditekan akan meledakkan kapal serta semua penumpangnya. Jadi masing-masing bisa mengancam yang lain, karena khawatir timbul pertikaian yang sangat besar (perang nuklir), maka negara-negara akan cenderung memilih dan membatasi kontak/ hubungan mereka dengan melalui suatu sistem veto unit yang berarti akan dapat kiranya mengurangi terhadap pertukaran barang-barang, jasa-jasa dan penduduk yang akan melewati batas-batas negara.

2.2.3 Teori Pembuatan Keputusan Dalam Sistem Hubungan Internasional

Semenjak Perang Dunia Kedua, kepentingan terhadap keputusan- keputusan (decisions) sebagai satu unsur sentral dalam proses politik. David Easton, yang menggunakan terminologi seperti itu ke dalam fungsi "output" dalam sistem politik. Konsep pembuatan keputusan telah lama digunakan dalam sejarah diplomasi dan aktivitas lembaga- lembaga pemerintahan. Konsep ini kemudian diambil oleh studi ilmu


politik untuk menganalisis perilaku keputusan/kebijaksanaan politil para eksekutif. Studi kebijakan politik luar negeri sangat erat kaitanny; dengan teori pengambilan keputusan/kebijaksanaan dalam stud hubungan internasional khususnya.

Pendekatan pengambilan keputusan untuk memahami politil internasional bukan hanya cerita saja. Pembuat keputusan/dar pendekatan pengambilan keputusan/kebijakan yang menekankar pada analisis: bagaimana keputusan/kebijakan diambil dan siapakah yang mengambil/membuat kebijaksanaan/keputusan itu. (Richarc Snyder/W.H Bruck & Burton Sapin, 1962).

Biasanya, tujuan akhir dari sistem pemikiran ini adalah sebaga suatu penganalisisan yang menjelaskan aksi negara-negara (kebijakar luar negeri) yang lebih eksklusif menjadi materi pokok dari politil internasional (world politics). Hal ini akan tampak dalam skem; sederhana berikut.

Policy maker and policy making — Foreign Policy

Namun pada dasarnya, jika kita mengatakan bahwa pengam bilan keputusan itu sendiri merupakan karakteristik yang disebabkar oleh dampak dari faktor-faktor lingkungan domestik. Pendekatan in akan melihat adanya keterhubungan antara lingkungan dan pengambil an/pembuatan keputusan. Ini juga dapat berarti, bahwa dengan meng gunakan pendekatan seperti ini adalah untuk membedakan antara du; komponen dalam pengambilan/pembuatan keputusan yakni: "the pol icy makers and the policy process". Pembuatan keputusan yang serinj disebut dengan nama pembuatan keputusan adalah individual yanj ^enduduki posisi sesuai jabatannya untuk membuat kebijaksanaan Suatu pendekatan yang berorientasi kepada "policy makers" dapa dikemukakan dengan memunculkan dua pertanyaan pokok yakni, (a wnat images and goals do policy makers have, and (b) what style anc influence do they have?

*e°ri Dalam Studi Hubunsan Internasional 6;

Pengertian "decision-making theory" dalam kaitan ini pada dasarnya adalah satu kerangka konsep untuk mengidentifikasi sejumlah besar variabel-variabel yang reievan dan masing-masing variabel itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam iargon-jar- gon ilmu sosial, ada yang dinamakan “dependent variables" yakni sesuatu yang hendak dijelaskan. jika kita tertarik dalam rangka untuk membeda-bedakan antara negara-negara maka senantiasa hal ini berkaitan dengan politik luar negeri dari negara tersebut. Politik luar negeri merupakan suatu aktivitas yang terkadang tidak sama satu negara dengan negara lainnya atau dari tipe satu negara terhadap negara lain yang kesemuanya ini berkaitan dengan dependent variable tadi.

Politik luar negeri merupakan output dari suatu negara ke dalam sistem politik global. Sehingga dengan pengertian seperti ini terkandung makna bahwa dalam cara mendekati persoalannya ditempatkan ke dalam konsep-konsep politik luar negeri yakni dengan meiihatnya dari beberapa komponen yang melekat dalam terminologi "foreign" dan "policy". Kita akan mengatakan bahwa yang diartikan dengan policy adalah sebagai suatu keputusan (decisions) atau serangkaian keputusan-keputusan atau program-program bergerak sebagai pemandunya. Policy sebagai pemandu untuk bergerak atau serangkaian aksi untuk mencapai tujuan organisasi. Policy itu sendiri pada akhirnya merupakan akar di dalam konsep "choice". Posisi politik luar negeri justru merupakan serangkaian acuan-acuan/ haluan-haluan untuk tindakan memilih yang dibuat tentang orang-orang, tempat dan lingkungan dari suatu negara tertentu. (Bruce Russett & Harvey Starr, 1985, 190-191).

Namun di sisi lain juga dapat dikatakan bahwa politik luar negeri pada dasarnya memiliki dua elemen pokok yakni, tujuan nasional yang akan dicapai dan alat untuk mencapai tujuan itu. Interaksi antara tujuan nasional itu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan nasional itu terdapat di dalam pelaksanaan politik luar negeri yang dimaksud. Terbentuknya politik luar negeri tidak lain adalah sebagai


upaya untuk menemukan suatu eksplanasi mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri (foreign policy decision making process) serta impiikasinya. Politik luar negeri, apakah kita bicara tentang proses penciptaan/pembuatan keputusan-keputusan/kebijaksanaan-kebijak- san aan ataupun implementasi terhadap keputusan-keputusan itu, ke- s e m u a n y a itu bersifat "re la tio n a lH a l ini berkaitan dengan perhatian politik luar negeri untuk mempengaruhi perilaku negara lain mulai dari tindakan-tindakan, misalnya dalam bidang perdagangan, bagaimana menggunakannya dalam bidang persenjataan, bagaimanakah aktor-aktor lain berhubungan dengan organisasi-organisasi internasional dan sebagainya.

Disebabkan tidak ada dalam sistem internasional yang namanya sifat yang langgeng, maka dengan demikian memaksa setiap negara mencari dukungan sumber-sumber yang dibutuhkan, ekonomi, kapabilitas militer, dukungan politik dan strategi serta kerjasama dengan negara-negara lain. Maka dengan gambaran itu politik luar negeri justru concern terhadap perilaku-perilaku aktor-aktor lainnya yang berada di luar lingkungannya. Dan pada gilirannya nanti, akan memberikan dampak kepadanya (konsekuensi) akibat adanya "link" antara perhatian dan akibatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa politik luar negeri, dalam kebijaksanaan luar negeri dapat dibangun secara khusus (spesifik) dalam pengertiannya yakni berkenaan dengan tipikal hubungan yang saling kait-mengkait dengan aktor-aktor lainnya d dalam sistem internasional. Politik luar negeri yang menekankan pada ide kesinambungan (kontinuitas) mencoba untuk mempengaruhi atai kontrol terhadap aktor-aktor lain. Proses pengambilan dan implementasi kebijaksanaan luar negeri (process output) merupakan suatu "link' antara "... what goes on inside a state and the world environment outside of that states. It puts any state into communication with exter n al..."(Bruce Russett & Harvey Starr, 1985, 192-193).

Teori Dalam Studi Hubungan Internasional &

2.3 T IPO LO G IS PEM BUATAN TEORI KEB IJAKSAN A AN LUAR NEGERI

Pengertian terhadap politik luar negeri tidak terlepas dari uraian tentang teori pembuatan kebijaksanaan/ keputusan luar negeri dan menjadi sentral dalam bagian ini. Untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan luar negeri, kita mengenai ada tiga jenis tipologis keputusan atau kebijaksanaan luar negeri (Williams d. coplin, 1992, 32) yakni:

(a) Kebijaksanaan luar negeri yang bersifat umum terdiri dari serangkaian keputusan yang diekspresikan dengan melalui pernyataan-pernyataan dan kebijaksanaan serta tindakan yangtidak secara langsung. Misalnya, "politik pembendungan" (containment policy) Amerika Serikat (AS) pasca Perang Dunia Kedua yang meliputi pernyataan-pernyataan politik yang bersifat luas seperti pernyataan presiden, serta tindakan-tindakan khusus seperti perang Vietnam (konflik Indocina). Politik luar negeri semacam ini kebanyakan menyangkut pernyataan-pernyataan umum serta rencana-rencana yang lebih bersifat contingency (menjaga kemungkinan). Dan acapkali pertanyaan-pertanyaan politik luar negeri tidak mengungkapkan sifat kebijaksanaan yang sebenarnya akan tetapi merupakan suatu cara yang sering digunakan dalam interaksi antarnegara. Misalnya pernyataan politikyangdilontarkan oleh presiden Johnson yang mengimbau agar membantu Israel di Timur Tengah dan isi pernyataan tersebut tidak menunjukkan sifat indikatif untuk menerangkan sikap terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil tindakan militer secara langsung dalam menentang negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah tersebut, kendatipun pernyataan-pernyataan itu mengandung implikasi ke arah yang sama.

(b) Sebagai tipe yang ke dua, terhadap keputusan luar negeri (politik adalah keputusan yang bersifat administrative) yang dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan hubungan luar negeri bagi negaranya. D a lam


hal ini adalah Departemen Luar Negeri merupakan organisasi/ lembaga birokrasi negara; kendatipun ada badan-badan pemerintahan yang lain seperti dinas militer, dinas intelijen dan Departemen Perdagangan juga sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan administratif yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap kebijaksanaan politik luar negeri. Selain diambil dari para pejabat-pejabat pemerintahan yang lebih rendah, keputusan-keputusan administratif biasanya dibatasi oleh ruang-lingkup dan waktu yakni diambil dalam hubungannya dengan negara tertentu dalam masalah tertentu dan jangka waktu tertentu pula. Contohnya, diizinkannya mahasiswa asing belajar di Indonesia, untuk tahun-tahun tertentu. Ini merupakan keputusan administratif yang dibuat/diambil oleh birokrasi Departemen Luar Negeri yang di dalam tingkatannya lebih rendah. Pada saat yang sama, sifat hubungan maupun perbedaan antara kebijaksanaan administratif dapat dibuat ilustrasi dengan melalui kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat (AS) mengenai masalah Berlin dan Jerman Barat pada akhir tahun 1940-an dan tahun 1950-an. Kebijaksanaan umum politik luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam hal ini agaknya lebih bersifat "politik pembendungan" yang ditujukan kepada ekspansi Uni Soviet (US) di Berlin dan jerman Barat bahwa hal itu harus dicegah. Karena adanya kebijaksanaan umum politik luar negeri Amerika Serikat (AS) tersebut, maka sejumlah keputusan-keputusan penting dan rinci harus dibuat khususnya yang menyangkut prosedur penentuan arus manusia dan barang yang melintasi perbatasan wilayah antara Berlin dan Jerman Barat yang datang dari seluruh kawasan Eropa Timur. Tampaknya keputusan-keputusan administratif itu seolah-olah ditentukan oleh kebijaksanaan umum politik luar negeri suatu negara. Pemimpin politik dianggap bertugas untuk menentukan kebijaksanaan umum negara (A) terhadap negara (B) dan dalam hal tertentu, anggota-anggota birokrasi dianggap bertugas untuk Melaksanakan keputusan-keputusan itu. Maka dalam kasus politik

' ®alarn Studi Hubungan Internasional 71

luar negeri Amerika Serikat (AS), di Berlin dan Jerman Barat, akhir tahun 1960-an, menampakkan kebijaksanaan politik luar negeri umum; dan sebagian besar mengendalikan keputusan-keputusan administratif.

(c) Tipologis kebijaksanaan politik luar negeri yang ketiga yakni berupa keputusan-keputusan yang bersifat krisis dan merupakan kombinasi (penggabungan) dari dua tipologis kebijaksanaan politik luar negeri terdahulu. keputusan-keputusan bersifat krisis bisa berdampak luas terhadap kebijaksanaan politik luar negeri yang bersifat umum suatu negara. kebijaksanaan politik luar negeri seperti itu, juga dapat menguatkan kebijaksanaan luar negeri yang sudah ada seperti yang terjadi pada saat Amerika Serikat melakukan intervensi dalam krisis Indocina 1960-an dan 1970-an. Keputusan-keputusan krisis juga menandai pergeseran politik luar negeri seperti yang terjadi di tahun 1950-an ketika itu Amerika Serikat mengubah orientasi politik luar negerinya terhadap kawasan Asia dalam hal ini mereka melakukan intervensi atas nama rakyat Korea Selatan. Keputusan krisis juga dapat diarahkan kepada situasi krisis meskipun efeknya menjangkau dunia internasional, seperti perampasan kapal dinas intelejensi Amerika Serikat, Pueblo, yang memasuki wilayah perarian Korea Selatan, oleh Korea Utara. Dalam masalah ini apa yang telah terjadi dalam kasus itu, bagi pandangan atau persepsi Amerika Serikat, (menlu Dean Rusk) sebagai "kategori tidakan yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan perang". Keputusan krisis biasanya terbatas hanya pada beberapa negara yang terlibat langsung dan suatu tindakan yang bersifat temporer (sesaat saja).

2.4 PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI SEBAG A I PEM ECAHAN MASALAH

2.4.1 Beberapa Faktor Dalam Kebijakan Luar NegeriPendekatan pemecahan masalah secara rasional, menunjuk

k e p a d a sesuatu yang id e a l yaitu b a g a im a n a k a h m e m b u a t/ m e n c ip ta k a n

72 Studi Hubungan Internasiow

suatu keputusan luar negeri yang baik atau sesuatu yang ideal. Deskripsi yang ideal itu sebagai kemungkinan yang dapat diterapkan ke dalam beberapa situasi dan kondisi, terutama dengan politik luar negeri negara lain. Maka dengan demikian, akan segera tampak bahwa makna dasar tindakan politik internasional kontemporer terletak dalam pola permasalahannya yakni berkaitan dengan pengambilan keputusan luar negeri yang rasional.

Pendekatan terhadap pemecah masalah secara rasional dalam konteks pengambilan keputusan luar negeri dapat dilakukan dengan empat langkah. Untuk mengarah ke arah sana, pembahasan kita arahkan ke dalam empat tahapan awal yang ideal dalam pembuatan keputusan serta dengan membuat ilustrasi terhadap keempat tahapan tersebut dengan melalui pengambilan keputusan yang cukup dikenal oleh pembaca yakni membuat analogi seorang mahasiswa yang akan memilih jurusan di perguruan tinggi.

Langkah 1: Merumuskan Situasinya (Define of the Situation)

Pada tahap awal proses pembuatan keputusan, seorang mahasiswa harus memperoleh informasi yang cukup tentang matakuliah- matakuliah yang ditawarkan. Katalog fakultas mungkin dapat dipergunakan untuk itu, namun mahasiswa itu pasti tidak sekedar ingin mengetahui jadwal, tempat dan nama-nama dosennya, akan tetapi lebih jauh lagi dari itu (bahkan untuk mengasumsikan kehandalan katalog tersebut). Jadi, untuk menetapkan situasi itu (to define the situation adequately) dengan tepat, mahasiswa sebagai pemecah masalah yang rasional, harus menyadap (w ill tap) sebanyak mungkin sumber- sumber informasi.

*-ar>gkah 2: Memilih Tujuan (Select Goals)

Baik sebelum ataupun segera setelah menemukan informasi d'Perlukan, mahasiswa pemecah yang rasional, membutuhkan need) memilih tujuan-tujuan. Mungkin saja ia ingin memenuhi aratan untuk mencapai suatu gelar demi memperluas perspektif

Studi Hubungan Internasional 73

intelektualnya, ataupun untuk mempersiapkan dirinya menuju karier setelah lulus dari universitas. Pada tahap awal dia memerlukan pilihan atas tujuan dalam proses pembuatan keputusan. Karena tujuan-tujuan itu bisa membantunya untuk menentukan informasi mana yang paling relevan. Setelah tujuan diperoleh, dia segera mempersempit lingkungan informasi (dalam hal ini informasi untuk matakuliah apa yang perlu dikumpulkan).

Langkah 3: Pencarian Alternatif-alternatif (Search for Alternatives)

Dalam beberapa hal, para mahasiswa harus mulai memikirkan hubungan antara tujuan-tujuannya dengan matakuliah-matakuliah yang ditawarkan (penetapan situasi). Proses penjajakan atas berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah pencarian alternatif, yakni penelaahan macam-macam alatyangdiperlukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Seringkali tujuan- tujuan itu sendiri mungkin merupakan alat untuk mencapai tujuan lain. Sebagai contoh misalnya, tujuan (A) dalam suatu jurusan biasanya dipandang sebagai bagian dari alat untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sementara pekerjaan yang bagus itu sering dipandang sebagai alat untuk menikmati hidup yang lebih baik. Pencaharian alternatif adalah suatu usaha proses penemuan cara menyeiesaikan masalah yakni, penelaahan berbagai tujuan dari segi untuk mencapai tujuan. Kita dapat mengasumsikan misalnya, tujuan utama mahasiswa adalah untuk memenuhi persyaratan tersebut. Determinasi seperti itu, akan memungkinkan untuk memusatkan upayanya mengumpulkan informasi tentang sepuluh matakuliah tadi dan bahkan informasi tentang ratusan matakuliah yang ditawarkan oleh universitas.

Langkah 4: Memilih Alternatif-alternatif (Choosing Alternatives)

Setelah mahasiswa memecahkan masalah yang rasional tadi cukup menjajaki seluruh alternatif yang mungkin dapatdiperoleh, maka ia siap masuk ke tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan yakni dengan melangkah ke memilih alternatif. Namun terkadang dalam proses pemilihan alternatif ini tidak perlu apabila hanya satu


alternatif yang tersedia. jikalau mahasiswa hipotesis diajukan di sini yang memiliki tujuan-tujuan yang cukup, dan setiap tujuan itu secara bierarkis ditata, sehingga hanya satu alternatif yang bisa memenuhi seluruh tujuan itu, maka dia tidak perlu lagi memilih alternatif itu. Acapkali yang terjadi, pencaharian itu memunculkan sejumlah a|ternatif yang tidak satupun di antaranya yang lebih unggul daripada yang lain. Apabila hal ini akan terjadi, maka mahasiswa yang rasional tadi mungkin akan memilih dengan cara acak dari alternatif-alternatif yang sama daya tariknya.

Ke empat tugas ini merupakan proses intelektual yang biasanya disebut sebagai pemecahan masalah secara rasional. Proses ini dirancang untuk memaksimalkan peluang dalam pengambilan keputusan yang tepat karena tugas-tugas itu mengutamakan pengumpulan dan penilaian informasi yang relevan. Berbagai model yang ideal, dalam kerangka memecahkan masalah secara rasional, keempat proses itu didasarkan atas sejumlah asumsi bahwa:

a. Pengambilan keputusan menyadari bahwa dia sedang mengambil keputusan dan bukan bertindak atas kebiasaan dan kebutuhan;

b. Dia menyadari bahwa tujuan-tujuan dapat memotivasinya;c. Dia menjajaki seluruh alternatif yang muncul melalui penerapan

tujuan-tujuannya itu dengan situasi yang ditetapkannya;d. Dia menyadari bahwa memerlukan suatu tindakan untuk

mengakumulasikannya sebanyak mungkin informasi, tidak hanya informasi tentang bidang tersebut, melainkan juga informasi tentang ambisi-ambisinya sendiri dalam bidang tersebut.

Ada asumsi yang mengatakan bahwa setiap pengambilan keputusan, politik luar negeri, adalah merupakan pemecahan masalah yang secara rasional dikaitkan dengan tugas intelektual sebagaimana yang telah diuraikan di muka, dan ini berbeda dengan pemecah masalah Politik luar negeri terutama yang menyangkut masalah penetapar S|tuasinya. Masalah-masalah luar negeri sebagian besar menyangku eJumlah faktor yang kompleks karena lingkungan internasional meru

ri Dalarr< Studi Hubungan Internasional 71

pakan produk interaksi dari faktor-faktor dari psikologis, sosial, ekonomi, politik, teknologi dan geografis.

2.4.2 Faktor Psikologis

William D. Coplin, telah memberikan banyak informasi mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan/kebijaksanaan luar negeri. la ftiengelompokkannya ke dalam tiga hal yang berkenaan dengan faktor psikologis tersebut yakni, penetapan situasi, pemilihan tujuan, pemilihan tujuan, dan pemilihan alternatif. (William D. Coplin, 1980, 141-154). Dalam kaitannya dengan penetapan situasi, beberapa ilmuan sosial telah menggunakan konsep citra (image) untuk menganalis peranan variabel psikologis serta pengalaman-pengalaman pribadi (personal experience) seseorang. Dengan cara seperti itu, orang-orang akan merumuskan faktor lingkungan. Karena citra timbul dari interaksi berbagai sikap dan asumsi yang dikembangkan seseorang dalam mempelajari lingkungan. Kendati para psikolog baru mulai mempelajari sifat proses yang akan menghasilkan citra, mereka sudah mengetahui bahwa pengalaman- pengalaman masa lalu, belum lagi perkembangan kepribadiannya, sikap-sikapnya sekarang serta komitmen-komitmen nilai, akan memberikan pengaruh terhadap cara seseorang memandang dunianya (lingkungannya). Karena faktor-faktor itu berbeda untuk setiap orang, maka individu-individu yang berbeda akan mempersepsikan lingkungannya dengan cara yang berbeda pula.

Salah satu ciri citra yang sangat mempengaruhi cara seseorang menetapkan lingkungannya (yang pada akhirnya berpengaruh kepada perilaku) bisa dipandang sebagai bagian dari suatu rangkaian yang disebut dengan "citra terbuka" dan "citra tertutup". Citra terbuka bersifat fleksibel yaitu bahwa citra itu sesuai dengan informasi baru sehingga individu tadi disuguhi gambaran yangterbaru dan mendekati realitas. Dan sebaliknya, citra tertutup, cenderung bersifat kolot ka ren a

kondisinya tidak dapat dipahami secara memadai. Karena a d a n y a

kompleksitas, dan ketidakpastian informasi mengenai lingkungan


jpternasional, para pengambil/pembuat keputusan/kebijaksanaan, membangun citra-citranya yang relatif tertutup terhadap situasi jpternasional. Manusia cenderung menginginkan keamanan dalam dirinya (citranya). Demikian pula yang terjadi di dalam citra tertutup jnj yang mempengaruhi seseorang dalam sikap dan tindakannya.

Faktor psikologis yang terkait dengan unsur pemilihan alternatif (choosing alternatives) dengan berdasarkan suatu anggapan bahwa pembuatan keputusan adalah merupakan suatu proses intelektual rasional, maka tujuannya secara eksplisit dan hierarkis dapat dirumuskan sebagai peluang yang diberikan oleh lingkungan. Meskipun lingkungan (internasional) akan mempersulit pembuatan pernyataan yang tegas dan jelas dan penyusunan tujuan-tujuan, pembuatan keputusan/kebijaksanaan politik luar negeri yang rasional dan berupaya melakukannya semampu mereka. Seseorang yang berperan sebagai pembuat/pengambil keputusan politik luar negeri, pertama-tama, ia akan bertindak sesuai dengan acuan motivasi yang pernah mengantar- kannya kepada peran semacam itu. Hal ini dapat berarti bahwa para pengambil/pembuat keputusan luar negeri akan cenderung mempunyai asumsi bahwa yang baik bagi dirinya akan baik pula bagi negaranya. Semakin banyak kekuasaan yang berkaitan dengan masalah- masalah internasional maka semakin besar pulalah kekuasaan untuk memperoleh dukungan politik dalam negerinya sendiri.

Jadi kecenderungan seseorang pemimpin politik untuk memelihara dan memperbaiki posisi politiknya (dalam negerinya) akan Membawa konsekuensi yang jelas dalam penetapan tujuan politik luar negeri. Kebutuhan para pembuat keputusan politik luar negeri akan kekuasaan dan prestasi memang mempengaruhi penekanan akan an- Carnan terhadap keamanan nasional yang sering dibuat oleh para pe- J^'^pin dari berbagai negara. Perdebatan yang terus-menerus tentang ^Pentingan nasional (national interest) diantara para pemimpin poli- ' dan saingan-saingannya di dalam lingkungan domestik, sebagian

Pat didistribusikan kepada sifat tujuan politik luar negeri yang "self

' Dalam Studi Hubungan Internasional 77

serving" dengan otoritas politik yang ada. Ini senantiasa berlaku akibat faktor psikologis (kebutuhan psikologis) individu; maka tampaknya wajar apabila para pembuat keputusan politik luar negeri bertindak sebagai wakil-wakil kelompoknya dan kepentingannya.

Faktor psikologis terkait dengan pencarian alternatif (searching alternatives), versi rasional dalam proses pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa orang mencari berbagai alternatif yang akan bisa mencapai tujuan. Karena ada proses psikologis yang memberikan perngaruh terhadap orang yang menetapkan lingkungannya serta pemilihan tujuannya, maka usaha pencarian alternatif itu biasanya tidak sistematis dan tidak mendalam. Untuk lebih memperjelas ciri perilaku pembuat/pengambil keputusan dalam organisasi-organisasi administratif, diilustrasikan dengan contoh sebagai berikut: kita mengasumsikan bahwa seseorang yang akan membeli rumah yang mempunyai kamar tidur tiga buah dan harganya tidak lebih dari Rp. 50.000.000,- Orang akan mulai melihat-lihat rumah yang akan dijual itu sesuai dengan urutan-urutan nomor. Kita mengasumsikan bahwa ada lima kemungkinan: (a) sebuah rumah yang mempunyai kamar tiga, dengan harga Rp. 50.000.000,- (b) sebuah rumah yang memiliki kamar tidur tiga yang harganya Rp. 40.000.000,- (c) sebuah rumah yang memiliki kamar tidur tiga yang harganya Rp. 45.000.000,- (d) sebuah rumah yang memiliki dua kamar tidur seharga Rp. 35.000.000,- (e) sebuah rumah dengan tiga kamar tidur seharga Rp. 20.000.000,- Apabila ia melihat rumah yang sesuai dengan nomor urut tersebut, maka seharusnya membeli rumah nomor (c) dia mestinya tidak akan melanjutkan penjajakan terhadap seluruh kemungkinan lainnya dan mestinya, ia tidak akan melihat rumah nomor (e). Ini merupakan pencarian alternatif sampai kepada menemukan kepuasan.

Namun dampak faktor sosial terhadap usaha pencarian alternatif sangatlah penting. Jangkauan perhatian individu agak terbatas dan juni- lah faktor yang dapat diingat dan diperkirakannya secara berbareng- an jarang mampu mengimbangi kompleksitas permasalahan yan8


harus dipecahkan oleh mereka. Selain itu, ketidakmampuan untuk n1enetapkan tujuan yang hendak dicapai cenderung membatasi kemampuan mereka untuk melihat alternatif-alternatif yang saling bertentangan dan proses kognisinya yang mengitari interpretasi mereka tentang lingkungan yang terkadang mengakibatkan kemampuan untuk melihat kondisi-kondisi yang memberikan pengaruh terhadap memformulasikan keputusan politik luar negeri maka konsep "satisfaction" yang paling tepat untuk menggambarkan usaha pencarian alternatif- alternatif kebijaksanaan politik luar negeri.

Faktor psikologis yang terkait dengan pemilihan tujuan-tujuan (Choosing Goals) kendatipun, ada beberapa kendala atau kesukaran- kesukaran intelektual dalam proses psikologis yang melingkupi para pengambil keputusan politik luar negeri dalam menetapkan situasi pemilihan tujuan dan pencarian alternatif, pemilihan alternatif tidak mengikuti pola pengambilan keputusan menurut model ideal sebagaimana yang telah diuraikan di muka. Secara singkat, para pengambil keputusan politik luar negeri mengalami kesulitan dalam menentukan konsekuensi suatu tindakan (sikap) termasuk di dalamnya menentukan nilai konsekuensi tersebut apabila diambil.

2.4.3 Faktor Organisasional Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Dalam rangka memahami perilaku pengambilan keputusan politik luar negeri, kita tidak hanya perlu menelaah persoalan-persoalan intelektual yang dihadapi oleh para pengambil keputusan politik luar negeri serta faktor-faktor psikologis yang akan mempengaruhinya akan tetapi perlu juga memahami dampak latarbelakang organisasional. Para Pengambil keputusan politik luar negeri bekerja menurut serangkaian Peran yang terorganisasi. Mungkin saja ia seorang Presiden, Perdana Menteri (PM), Menteri Luar Negeri (Menlu) atau mungkin saja ia termasuk salah seorang penasihat pengambil keputusan tertinggi. Mungkin saja seseorang itu menduduki posisi yang rendah dalam birokrasi politik luar negeri umum, namun ia tetap dipengaruhi oleh

Teori 0alam Studi Hubungan Internasional

struktur organisasional umum tempat di mana ia bekerja yakni dengan melalui arus komunikasi dan interaksi sosial dalam organisasi itu.

Dalam bagian ini kita akan menelaah karakteristik umum tentang pembuatan/pengambilan keputusan-keputusan organisasional yang berskala besar serta dampak khusus faktor-faktor organisasional bagi pengambil/pembuat keputusan politik luar negeri yang terdiri dari (William D.Coplin,1980, 149-154):

a. Penetapan Situasi (Defining Situation)

Sebagai salah satu fungsi birokrasi politik luar negeri adalah memberikan informasi tentang lingkungan internasional bagi para pengambil/pembuat keputusan. Citrayangdimiliki pengambil/pembuat keputusan tetang lingkungan internasional sampai pada taraf tertentu terbentuk dan dipelihara melalui informasi yang diberikan dengan melalui operasional dinas intelijen dalam birokrasi tersebut. Badan- badan yang dimaksudkan di sini adalah badan-badan yang memegang peranan yang penting dalam kaitannya dengan pengambilan/ pembuatan keputusan dalam konteks lingkungan internasional.

Banyak faktor yang menandai perkembangan citra tentang lingkungan internasional terutama dalam organisasi-organisasi yang berskala besar dan juga ditandai oleh birokrasi politik luar negeri. Wawasan dan bahkan informasi yang bertentangan dengan citra- citra sebelumnya sering diabaikan dan bahkan dilupakan oleh dinas intelijen yang ingin agar tetap "relevan" bagi para pembuat/pengambil keputusan. Namun kenyataannya informasi yang diberikan oleh badan ini jarang disarikan oleh para pembuat/pengambil keputusan dari tingkat yang paling tinggi.

Setelah memahami adanya kecenderungan birokrasi untuk membuat pandangan yang membias tentang dunia, para pengambil/ pembuat keputusan sering mengupayakan mencari informasi dari luar. Para pakar perguruan tinggi, surat-surat kabar lokal dan bahkan teman teman sering dimanfaatkan sebagai sumber informasi alternatif. Sela|n

80 Studi Hubungan Internasioi&

dari itu, dalam kondisi tertentu misalnya dalam situasi yang kritis, saluran-saluran birokrasi reguler yang bertugas untuk mengumpulkan jp fo rm asi, masih tetap merupakan andalan, khususnya pada tahap prakritis dan tahap dinikritis.

h Pemilihan Tujuan (Selecting Goals)

Pemilihan tujuan terhadap kebijaksanaan politik luar negeri tidak dipandang sebagai fungsi birokratik politik luar negeri yang sah. Di negara-negara yang memiliki sifat sistem politik yang demokrasi, dan bahkan yang secara teoritis para pemimpin politik yang mewakili aspirasi masyarakatnya adalah para wakil yang mengartikulasikan tujuan-tujuan politik luar negeri. Namun disebabkan karena birokrasi politik luar negeri membutuhkan tujuan-tujuan tersebut agar bisa menata aktivitasnya, maka birokrasi memainkan peranannya dalam pemilihan tujuan-tujuan tersebut.

Kita mengasumsikan bahwa proses pemilihan tujuan dalam birokrasi politik luar negeri mirip dengan yang terjadi pada organisasi- organisasi berskala besar. Tujuan bisamembantu pencapaian konsensus dalam birokrasi dengan memberikan suatu arahan umum bagi para personal administratif. Maka selanjutnya tujuan yang dimaksudkan itu biasanya ditetapkan secara luas dan relatif stabil dalam jangka waktu panjang. Dan sebagai salah satu contoh bagaimana tujuan politik luar negeri yang ditetapkan secara luas dan yang memiliki sifat langgeng adalah dalam "politik kebijaksanaan pembendungan komunisme". Meski tujuan tersebut diartikulasikan pada akhir tahun 1940-an, politik semacam itu lebih mengarah pada predisposisi umum terhadap Uni Soviet (US) ketimbang kepada politik luar negeri. Misalnya, sebelum tahun 1950-an, belum jelas apakah Amerika Serikat (AS) menganggap Perlu untuk melindungi Korea Selatan atas serangan dari pihak Korea tara dalam kerangka pembendungan komunisme. Karena cirinya ang umum, maka teori pembendungan atau politik pembendungan

Containment policy) merupakan tujuan umum politik luar negeri ^erika Serikat (AS) sejak akhir tahun 1940-an.

0r' Da(am Studi Hubungan Internasional 81

c. Pencarian Alternatif (Searching Alternatives)

Pencarian alternatif dalam kebijaksanaan politik luar negerj yang di dalam birokrasi politik luar negeri dibatasi oleh faktor-faktor yang beroperasi hampir di seluruh birokrasi yang berskala besar yang biasanya dilembagakan sesuai dengan beberapa garis fungsional. Hal ini dapat diartikan kedalam unit-unityangdirancang untuk mengulangi kondisi-kondisi lama. Secara umum, efek kecenderungan itu adalah agar organisasi yang berskala besar tadi lebih bersifat "satisficting" ketimbang "memaksimalkan" pencarian alternatif secara sistematis dalam birokrasi politik luar negeri yang paling tidak harus berlangsung dalam kondisi yang kondusif. Oleh sebab itu, jarang diperoleh sumber- sumber yang diperlukan untuk menjajaki berbagai alternatif.

Selain daripada itu, karena kompleksitas dalam masalah-masalah keputusan yang semakin meningkat lingkup alternatif pada pelaksanaannya secara radikal, biasanya dipersempit. Konsekuensinya berbagai alternatif akan disisihkan terlebih dahulu sebelum masalah itu dipelajari dengan seksama. Oleh karena itu alternatif yang bersifat radikal kurang memiliki akses untuk mempertahankan tahap penyem- pitan awal. Ilustrasi klasik tentang birokrasi politik luar negeri yang menolak serangkaian alternatif setelah dipertimbangkan secara sungguh-sungguh tahun 1952 dan 1958 untuk mengisolasikan Cina Komunis dari lingkungan internasional.

d. Pemilihan Alternatif (Choosing Alternatives)

Birokrasi politik luar negeri yang biasanya memilih alternatif

yang secara radikal tidak bertentangan dengan alternatif masa lalu dan masa yang akan datang yang tidak mengandung risiko tinggi. Anggota-

anggota birokrasi ini relatif lebih lama menduduki posisi mereka

dibanding dengan para pembuat atau pengambil keputusan di tingkat

atas lainnya. Lamanya waktu itu menimbulkan ketegangan diantara

para pengambil atau pembuat keputusan politik luar negeri yar18 bertujuan memeperkenalkan suatu kebijaksanaan yang sama se berbeda dengan anggota-anggota tetapi birokrasi yang memandan

82 Studi Hubungan Internasi° ,

*

ubahan tersebut sebagai yang akan mengancam posisi mereka bila ^dak rn e n g im p l'k a s ik a n kritik terhadap penampilannya. H a l ini pada

urnnya berlaku dalam birokrasi politik luar negeri di mana sikap ^ereka menunjukkan bahwa yang bukan anggota birokrasi dianggap tidak memahami masalah yang sebenarnya.

Meskipun birokrasi politik luar negeri mungkin secara tidak te rbuka menentang seseorang pengambil/pembuat kebijakan politik luar negeri yang berupaya memperkenalkan kebijaksanaan politik luar negeri yang baru dan memiliki sifat yang agak evolusioner, mereka bisa berpengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan kebijaksanaan politik luar negeri tersebut. Karena birokrasi yang mengimplementasikan keputusan-keputusan yang bersifat umum dalam politik, dilakukan dengan melalui serangkaian keputusan administratif untuk kasus-kasus spesifik maka ia hanya bisa secara lambat mengubah kebijaksanaan itu agar sesuai dengan pandangan- pandangannya.

Selain berhadapan dengan organisasi-organisasi yang cenderung menolakalternatifkebijaksanaanyangbaru itu, para pembuat/pengambil kebijaksanaan/keputusan politik luar negeri sering berhadapan dengan atau dihadapkan kepada pendapat-pendapat yang berbeda dengan pilihan-pilihan kebijaksanaan/keputusan dalam birokrasi. Akibat dari pertentangan itu, dalam birokrasi politik untuk jangka waktu yang Panjang, akan berpengaruh bagi pemilihan alternatif politik luar negeri yang memiliki sifat konservatif. Karena memahami adanya perbedaan- Perbedaan opini seperti itu maka para pembuat/pengambil keputusan P°litik luar negeri mengalami kendala/kekurangan dalam kerangka merancang alternatif-alternatif yang bersifat radikal.

Adapun yang bisa terjadi dalam pilihan-pilihan lain, jikalau a 1 Perubahan, khususnya untuk menghindar dari efek pemodernan 8 dilakukan oleh birokrasi, diperoleh melalui permainan krisis nan dalam kerangka rancangan, penyusunan politik luar negeri

8 biasanya tidak ditangani melalui saluran-saluran biasa dalam

° arn Studi Hubungan Internasional 83

birokrasi akan tetapi melalui kelompok-kelompok ad hoc beranggotakan penasihat-penasihat yang dipercaya untuk mena v l hal itu. Contoh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh a ^ Serikat di Korea maupun yang terjadi terhadap krisis rudal Keputusan yang bersifat krisis, bisa jadi lebih radikal daripada * dipikirkan; karena para pembuat/pengambil keputusan politik^ negeri mampu menghindari birokrasi, dengan cara "fait acco/n M Terkait dengan persoalan tersebut, David Easton (1953, 129) tel membuat satu definisi tentang objek penelitian ilmu politik luar negeri “the authoriative allocation of values for a society". Pokok pikiran ini sebenarnya berkaitan erat dengan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam konsep keputusan politik. Meskipun secara teoritis pembuatan keputusan (decision making theory) tidak selalu sama persis atau tidak dalam kondisi yang "general agreement: bagi proses politik pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, terdapat yang secara mendasar, memiliki kesamaannya sebagai suatu proses.

Proses politik dalam pengertian pengambilan keputusan politik

luar negeri pada permulaan diskusi tentang teoritisasi kebijaksanaan politik luar negeri, telah disinggung bahwa suatu keputusan senantiasa

berkaitan erat dengan tindakan "a choice among alternatives’. Pemilihan-pemilihan alternatif-alternatif yang berdasarkan kepada

proses psikologis-intelektualitas dalam mana, telah terjadi berbagai

tindakan-tindakan yang mengarah kepada sifat kompetitif, konflik

konflik dan akomodasi kekuatan-kekuatan di lingkungan eksternal-

Berkenaan dengan masalah ini, Charles O. Lerche, Jr dan Abdul Sai

(1963, 31), menggambarkan proses pembuatan keputusan politik u negeri sebagai berikut:

f 3 cgt ^"If foreign policy thus consist of the application or internalized criteria of judgment to a dynamic external s itu a t i ° r j U

may conceptualize the process as consisting of the following ^(a), the establishment of the original criteria; (b). the d e te rm 1 ^

of the relevant variables in the situation; (c). the m e a su re m e n t

84in t e r *

S t u d i H u b u n g a n i n t

by the criteria; (d). the selection of the objectives; (e). the variableS a strategy to reach the objectives; (f). the decision to elab° rati°he action itself; (h). the evaluation of the results of the action f ^ o f ^ o r i p n a f criteria'.

p rmulasikan yang dikemukakan Lerche dan Said Abdullah di m e n u n ju k k a n betapa pentingnya suatu rumusan yang jelas dan

at3S/ di dalam kondisi dan situasi yang akan dilalui oleh pengambil te^3S n L a n g k a h ini ditempatkan ke dalam suatu proses pembuatan kputusan sebagai: "a theoritical statement of what the foreign policy

making '

244 Variabel-variabel Pengaruh Dalam Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Perm u laan upaya studi perbandingan politik luar negeri dimulai dengan membangun teori yang lebih eksplisit. Bagaimana kita dapat mengetahui teorinya yang senantiasa disebut sebagai "pretheory" kebijaksanaan politik luar negeri sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh James N. Rosenau (1980, 115) yang membuat suatu asumsi bahwa ada tiga aspek penting dalam kedudukan suatu negara yakni, dilihat dari atau menurut ukurannya terbagi ke dalam negara besar dan negara kecil. Negara yang dikategorikan ke dalam aspek pembangunan ekonomi dikenai negara maju (developing countries) dan negara Ypng sedang berkembang (underdeveloping countries) dan negara- ne8ara Vang dilihat dari aspek sistem politiknya, adalah negara-negara ipng rnemiliki sistem politik terbuka dan tertutup.

Uj Selanjutnya, James N. Rosenau (1980), bergerak ke arah penjelas- fi^uhT6113' memkanSun kerangka beberapa variabei yang berpe- Dalam , epaC*a pembuatan^PenSambilan keputusan politik iuar negeri. nieneta k" Un^an 'n‘ Barnes N. Rosenau memberikan catatan untuk den atau ^ SUatu ,re at,ve potencies" dari variabel-variabel indepen- aPat diki'an ' member'*<an pengaruh kepada politik I uar negeri yang

as'fikasikan ke dalam 5 (lima) kategori yakni:

■j DqIq^ Hubungan Internasional 85

a. Variabel Idiosyncratic (Variabel Individual)Variabel ini senantiasa berkenaan dengan persepsi, image dan

karakteristik pribadi si pembuat keputusan politik luar negeri, antara lain terlihat di dalam kondisi-kondisi seperti, ketenangan versus tergesa-gesa; kemarahan versus prudensi; pragmatis versus ideologj yang bersifat pembasmian atau pemberantasan; ketakutan versus sikap percaya diri yang berlebihan; keunggulan versus keterbelakangan; kreativitas versus penghancuran.

Memang tidak dapat disangkal bahwa karakteristik psikologis terutama para pemimpin terhadap ideologi serta para pembuat dan pelaksana politik luar negeri khususnya akan memberikan pengaruh tertentu terhadap hasil politik yang dibuatnya. Namun demikian, variabel yang dihubungkan dengan karakteristik psikologis/ideologis tadi, sangat sulit untuk dibuat suatu ukuran atau evaluasi tertentu. Misalnya apakah variabel-variabel seperti status perkawinan, jenis kelamin dan kualitas pendidikan, latar belakang sosial orang tua, status ekonomi dan teman-teman dekat, akan dapat memberikan pengaruhnya terhadap keputusan yang mau dibuat atau diambil oleh si peminjam tadi?

Psikiater terkenai bernama Erich Fromm, membuat suatu

kesimpulan terhadap suatu studi tentang pemimpin-pemimpin politik

tertentu pada masa peperangan menjabat sebagai kepala pemerintahan; misalnya Adolf Hitler ataupun Winston Chruchill. (Enrich Fromm,

1973). Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa dam pak

hubungan Inggris-Jerman (menurut sejarah pada umumnya) a p a b i la

ternyata Adolf Hitler adalah seorang arsitek yang mapan dan W in s to n

Chrunchill, menjadi wartawan, novelis dan artis yang terkenai. Atau dengan pertanyaan yang lebih spesifik, apa dampak k e p r ib a d ia n

seseorang terhadap kebijaksanaan poiitik luar negeri? Pemimp'11 p em im p in politik kharismatik seperti Kemal Attaturk, V.l. Lenin, JohnF. Kennedy, Marshal Tito, Fransisco Franco, Konstantie KaranmaliS' Indira Gandhi, Anwar Sadat, Juan Peron, U sk u p Agung Makarios, Jof*1

86■ rtf1

Studi Hubungan Internas’0

Kanyatta' Golda Meir, Charles de Gaulle dan mungkin juga termasuk Soekarno, telah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk mempelajari dampak dari aspek kepribadian seseorang terhadap p em buatan sampai kepada pelaksanaan politik luar negeri khususnya dan dalam negeri.

Cukup adil misalnya jika kita akan membuat suatu asumsi bahwa dam pak variabel ideosikratik lebih besar pada keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis. Selama masa krisis, beban keterbatasan waktu dan ancaman terletak di atas bahu para pemimpin negara serta beberapa penasihatnya yang bisa secara cepat dikumpulkan. Mirip dengan itu adalah keputusan-keputusan di negara-negara yang bersifat otoritei dan totaliter; oleh pendangan teori atau pendekatan ideosinkratik nampaknya lebih gampang untuk dijelaskan ketimbang yang terdapa' di negara-negara yang memiliki sifat atau sistem pemerintahan yan§ demokratik dicerminkan di dalam kondisi kompetitif.

Maka dalam hubungan ini karakter seseorang pemimpin (sifa pribadinya) dalam hal ini memiliki kecenderungan diktator, iebih mudah kiranya untuk direfleksikan ke dalam semua kategori keputusar itu jika dibandingkan dengan sifat kepribadian sang pemimpir demokratik di mana dalam masalah ini ia harus tunduk kepad; aturan-aturan seperti dalam check and balance pemerintah,. pers yan| bebas, parlemen atau kongres, pendapat umum, kelompok-kelompol penekan dan sebagainya.

b- Variabel Peranan (role)Variabel peranan ini agak sulit dijelaskan dengan tepat. Dar

Umurnnya variabel ini didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atai sebagai aturan-aturan yang diharapkan bagi seseorang yang berkom Petensi terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan politil uar negeri khususnya. Hal ini disebabkan oleh karena pada prin

j a ^ 3 C ° 'ce" ^an "choosing" dari berbagai kegiatan dan ini ber Sa|.n sesLjai dengan proses dan semua bagian-bagian prosesing iti

ln8 memiliki kaitan satu dengan yang lainnya selanjutnya masul

' Dalam Studi Hubungan Internasional 8

ke dalam proses kebijaksanaan atau keputusan-keputusan. Pembuatan keputusan-keputusan yang berpusat kepada orang-orang di dalam suatu proses kebijaksanaan luar negeri dan bagian-bagian dari proses tersebut berkaitan erat dengan pemilihan-pemilihan alternatif yang dilakukan oleh orang-orang sebagai pembuat dan pengambil keputusan tersebut. Maka dalam kaitannya dengan peranan (rote), tercermin di dalam kondisi interaktif antara individu dan sistem politik. Secara bersamaan mereka muncul di dalam peranan-peranan merupakan harapan bahwa, sebuah sistem akan bekerja di dalam sifat individual itu sendiri atau paling tidak, individu itu harus menerjemahkan harapan- harapan yang dimaksudkan.

Variabei peranan bisa lebih operatif di dalam sistem politik demokratif-kompetitif; hal ini disebabkan karena pada pembuatan keputusan dalam perilakunya lebih bisa terlihat dan terbuka bagi kritik- kritikan, dan juga disebabkan kapabilitasnya sebagai "individual's personality" khususnya dalam keterampilan trik-trik politik atau dengan perkataan lain, mungkin karena orang tersebut telah memiliki "power and the skill" yang duduk dalam pemerintahan. Maka karakteristik kepribadian akan iebih signifikan pengaruhnya sehingga dampak yang pertama di dalam peranan jelas tampak sebagai suatu variabei pengaruh.

c. Variabei Birokratik (governmental)Variabei ini menyangkut pada struktur dan proses pemerintahan

serta impiikasinya terhadap pelaksanaan politik luar negeri. Studi semacam ini sangat menarik dan ini juga sudah pernah d i l a k u k a n

oleh Graham T. Allison dan Morton Halperin, terutama yang memperhatikan masalah dan kompleksitas dan n u a n s a - n u a n s a

politik-birokratik. (Graham T. Allison, 1971). Digambarkan bahwa kompleksitas birokratis merupakan karakteristik normal yang terdapat hampir di semua negara-negara di dunia ini. Sebagai contoh, bag' para penstudi politik birokratik politik mengatakan bahwa daripad3 mempelajari "kebijaksanaan-kebijaksanaan" Amerika Serikat (AS)

88 Studi Hubungan Internasion°

Eropa dan Uni Soviet (US) lebih baik berpikir menurut pandangan angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (L) dan Angkatan Udara (AU), CIA dan Departemen Luar Negeri (Deplu) yang dalam hal ini di antaranya berada dalam kondisi saling bersaing untuk mempengaruhi keputusan- keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter dan Ronald Reagen dalam berbagaiisu.

Ini merupakan gambaran yang menunjukkan keputusan yang n o n ra s io n a l nampaknya lebih rumit apabila seseorang mengetahui bahwa masing-masing badan perwakilan pemerintahan dibagi ke dalam domain atau ranah administratif, faksional dan personalitas. Lagi pula, antara keputusan-keputusan dalam negeri dengan implementasinya di luar negeri, besar kemungkinan telah terjadi salah persepsi, ketidaksepakatan, distorsi kalkuiasi dari berbagai perintah dari atasan dan bahkan keputusan palsu terhadap mereka. Oleh karena itu variabel ini menyangkut para pejabat birokrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu.

d. Variabel Sosial (societal)

Dalam hal yang menyangkut variabel sosial, maka kita akan mengarahkan perhatian kita kepada identifikasi efek struktur kelas, penyebaran, (distribusi) pendapatan, status dan persamaan ras linguistik, budayadan agama terhadap politik luar negeri negara-negara tertentu. Di sisi lain kita juga bisa mengatakan bahwa negara, di mana di daiamnya timbul perpecahari rasial dan etnis, akan terlebih dahuii mengendalikan perpecahan tersebut sebelum memulai langkah- langkah lain yang boleh jadi akan memberikan pengaruh terhadap Politik luar negeri yang ofensif.

e- Variabel Sistemik (systemic influences)

Dalam penjelasan mengenai variabel sistemik, kita dapai err>asukkan seluruh struktur dan proses sistem internasional. Sisterr

(6 ^ nasional yang memiliki pola atau model perimbangan kekuatar ar>ce of power) yang boleh jadi akan memberikan dampaknyi

Dalam Studi Hubungan Internasional 8'

kepada kebijaksanaan politik luar negeri Negara-negara, akan berbeda dengan dampak sistem internasional yang memiliki pola bipolar.

Dengan menggunakan hipotesis yang dikemukakan oleh Morton Abraham Kaplan (1968, 385) bahwa dalam hukum-hukum sistem pola perimbangan kekuatan politik luar negara-negara, akan nampak lebih fleksibel, pragmatis, non ideologis dan pada umumnya, terkekang. Sebaliknya dalam aturan-aturan bipolaritas, kita dapat menguji apakah negara terdesak untuk masuk ke dalam aliansi-aliansi yang d a p a t

bertahan lama yang sama-sama ekskiusif yang diorganisasikan dan dipimpin dengan baik serta mempunyai orientasi ideologis. D a la m

lingkungan bipolar, perang dingin pragmatis diduga akan membuka jalan menuju ortodoksi politik dan ideologik, kecurigaan-kecurigaan terhadap perumusan global mencapai tingkat landasan politik dan saling mendesak untuk bertindak secara kasaryang hanya diakibatkan oleh perang nuklir secara total.

Variabei sistemik juga meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan negara lain kiranya dapat mendorong studi ini lebih intensif. Oleh pakar teorisasi studi hubungan internasional (international relations) yang beraliran saintifik mengajukan suatu asumsi bahwa politik luar negeri adalah sekumpulan respons (tanggapan) terhadap tantangan-tantangan dan kesempatan eksternal. (Richard N. Roscrane (1963), Charles MacClelland, 1966), Hans j. Morgenthau, 1973, Raymond A. Aron, 1966). Mereka ini memandang bahwa politik luar negeri sebagai tujuan negara yang diidentifikasikan secara rasional dan bertindak melalui pemerintahannya. Tujuan- tujuan tersebut untuk mencapai dan memaksimalkan kesempatan- kesempatan dan yang berkaitan dengan apa yang hendak dicapai. Serangan ke Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan misalnya, dilihat oleh para pembuat keputusan politik iuar negeri Amerika Serikat (AS) sebagai upaya suatu negara yang didukung oieh Uni Soviet (US) dan Cina untuk mengganggu eksistensi perimbangan kekuatan {b a la n c e o f

power) di kawasan Asia Tenggara.

90 Studi Hubungan Internasioriol

Namun dalam setting yang iebih sempit, pemerintah Vietnam|atari (sebeium jatuh 1976) dianggap oleh Amerika Serikat (AS)

sebagai yang "berguna daiam situasi persahabatan" sehingga dianggap perlu untuk memberikan dukungan terutama dalam perjuangannya ^eiawan musuh-musuh intemalnya (Vietcong) dan musuh eksternal yakni orang-orang Vietnam Utara. Jika ha! ini tidak dilakukan, maka musuh-musuh tadi itu akan mengalahkan pemerintahan Vietnam Selatan dan secara langsung, akan merugikan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara khususnya. Analisis situasi seperti ini lebih bersifat horizontal. Pertikaian antara negara-negara, terutama dalam ka itan n ya dengan batas-batas negara-negara, terutama dalam kaitannya dengan batas-batas wilayah, serta sumber-sumber alam, dianggap sebagai resultante atas konflik-konflik kepentingan nasional disandera di daiam kawasan sistem internasional.

D A F T A R P U S T A K A

Chilcote, Ronald, H., Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981)

Coplin, William, D., Introduction to International Politics, (New jersey: Prentice-Hali, 1980)

Dougherty, James, E & Robert L.Pfalzgraff, jr., Contending Theories of International Relations, (New York: J.B Lippincoat Company, 1987)

Dyke, Vernon, van., Political Science: A Philosophical Analysis, (California: Stanford University Press, 1977)

Easton, David., The Political System, (New York: Alfred A Knot, 1953)

arnsworth, David, N., international Relations An Introduction, (Chicago: Nelson-Hall, 1988)

Gandhi, Madan, G., Modem Political Theory, (New Delhi: Mohan Primlahi, 1981)

ori Dalam Studi Hubungan Internasional 91

Garnett, John, C., Commonsense and the Theory of International Plitics, (Albany: State University of New York, 1984)

Holsti, K,J., Intenational Politics A Framework, (New jersey, Englewoods Cliffs: Prentica Hall, 1977)

Isaak, Alan C , Scopes and Method of Political Science An Introduction to Scopes to the Methodology of Political Inquiry, (Homewood, lllioni: The Doresey Press, 1981)

Lerche, Charles, O & Abdul A, Said., Concept of International Politics, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd, 1972)

Macclelland, Charles ,A., System Theory and Human Conflict, (Elton, New Jersey: Prentice-Hall, 1965)

Rapoport, Anatol., Various Meanings of Theory, American Politics Science Reviews, Mi (December,!958)

Wasby, Stephen,L., Political Science the Dicipline and It's Dimensions An Introduction, (New york: Charles Scribner and Sons, 1970)

-ooOoo-

92 Studi Hubungan Internasion0 ,j

M O D EL PEM BUATAN KEPU TU SAN P O LITIK LUAR. N EG ER I U N IT D A N

T IN G K A T ANALISIS

3.1 MODEL KO NSEPTU AL PEMBUATAN KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI

3.1.1 Tiga Model Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri

Pembuatan keputusan {decision making) itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu proses, yang pada akhirnya akan berhadapan dengan tindakan pemilihan-pemilihan {choosings) ke dalam beberapa alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan dari pembuatan keputusan tersebut. Maka dalam kaitan ini timbul pertanyaan: apakah yang diartikan dengan proses pembuatan keputusan, faktor-faktor apa sajakah yang barangkali dapat mempengaruhinya terutama bagi tindakan pembentukan keputusan itu, serta bagaimanakah pula cara melakukannya? Dan juga studi tentang pembuatan keputusan berkaitan erat dengan diskripsi tentang "... how people behave as Well as how how people should behave to get the 'best decisions". (Bruce Russett & Haarvey Starr, 1985, 271) Proses pembuatan Putusan yang idealnya, lebih menekankan kepada cita-cita/gagasan,

Mana keputusan tersebut merupakan keputusan yang dianggap k §at rasional sifatnya (the most rational decisions). Ide seperti itu

nYak mengandung perdebatan terutama mengarah kepada apa yang

diartikan dengan "rationality" secara tegas. Namun dengan ungkapan yang sangat sederhana bahwa yang diartikan dengan "rationality" dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara cara mencapainya dan tujuan-tujuannya. Atau dengan kata lain, rasionalitas merupakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui suatu proses. Dalam kerangka ini, diperlukan suatu konstruksi bangunan yang sering disebut sebagai: "the deal rational model of decision making". Dalam kaitan ini dihadapkan dengan pembuatan kerangka atau rumusan terhadap keputusan-keputusan politik luar negeri (foreign policy decision making) diupayakan secara nyata kedalam wacana yang idealis tadi.

Teorisasi studi hubungan internasional yang khusus mempelajari kebijaksanaan politik luar negeri, dilakukan oleh Graham T. Allison. Dalam kaitan ini ia mengajukan tiga model konseptual untuk mendiskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri yang bersifat studi kasus dalam masalah krisis nuklir Kuba antara Amerika Serikat (AS) dengan Uni Soviet (US). (Graham T. Allison, 1971)

Model I: Aktor Rasional

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini, individu itu melalui tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi di sini unit anaiisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian anaiisis politik luar negeri harus memusatkan pikiran pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diam 1 oleh pemerintahnya, dan perhitungan-perhitungan untung-rugi ata

94 Studi Hubungan Internasion°

masing-masing alternatif-altenatif tersebut. Seorang anaiis sudah dianggap bisa menjelaskan suatu politik luar negeri jikalau ia bisa menunjukkan pilihan yang layak dengan mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa/negara yang bersangkutan. Dalam model ini digambarkan bahwa untuk melakukan pilihan-pilihan dan alternatif- alternatif para pembuat keputusan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil".Model II: Poses Organisasi

Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang menjalankan fungsinya menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukanlah semata-mata sebagai suatu proses rasional (intelektual) akan tetapi lebih menyerupai suatu proses mekanis. Proses mekanis itu dalam konteks pembuatan keputusan politik luar negeri dilakukan dengan cara mekanis yang merajuk kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu, pada preseden, prosedur yang berlaku, atau pada peran yang telah ditetapkan bagi unit birokrasi. Inilah sebagai gambaran singkat pola perilaku yang disebut prosedur kerja baku (standard operating procedure).

Di sini digambarkan bahwa semua organisasi pemerintahan memiliki catatan tentang perilakunya di masa lalu yang selalu dapat dilihat dan diulang kembali. Organisasi itu pada dasarnya bersifat konservatif dan jarang yang suka mencoba-coba terhadap sesuatu yang baru. Pada umumnya cukup senang dengan perubahan-perubahan kecil dan inkredental terhadap keputusan dan perilakunya masa lalu. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa model ini mengajukan tiga ProP°sisi yang terdiri dari:

a- Suatu pemerintahan terdiri atas sekumpulan organisasi-organisasi yang secara longgar bersekutu dalam struktur hubungan; Keputusan dan perilaku pemerintah bukan merupakan hasil dari suatu proses penetapan pilihan secara rasional, akan tetapi sebagai

1 Pernt>uatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Analisis 95

atau perilaku siapa yang punya pengaruh penting dalam pembuatan keputusan itu dan bagaimana dengan sikap dan tindakan pemerintah?-(b). apa yang menentukan sikap masing-masing pemain itu atau apa yang menentukan persepsi dan kepentingan yang mendasari sikapnya itu?; (c). bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para pemain itu di- agresikan sehingga menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah?

Masalah Vietnam dan Kuba Menurut Model I

Untuk membuktikan gambaran dari model I, yakni dalam proses pembuatan keputusan para pemimpin berperilaku rasional. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu masalah besar yang dapat dianalisis secara urut sehingga tergambar berbagai proses yang menghasilkan suatu keputusan untuk melakukan tindakan. Sebagai contoh di sini adalah masalah Vietnam merupakan contoh tentang masalah besar yang ditangani secara besar-besaran oleh para pemimpin Amerika Serikat. Para anaiisis yang menerbitkan buku Pentagon Paper, melihat masalah ini yang memang sudah diawali jauh sebelumnya yakni pada waktu Presiden Truman memberikan tuntutan kepada pemerintah Perancis di Indonesia. Dan tindakan ini dianggap telah menetapkan haluan bagi politik luar negeri Amerika Serikat di Asia Tenggara seusai Perang Dunia Kedua. Bahkan politik Amerika Serikat di Vietnam pasca Jenewa dianggap telah dibuat pada tahun 1954 oleh National Security Council Amerika Serikat yang mengeluarkan makalah yang memuat rancangan secara garis besar politik Amerika Serikat di Vietnam.

Maka menurut pandangan anaiisis yang menggunakan Model I, komitmen Amerika Serikat (AS) untuk menanggung beban mempertahankan Vietnam telah dibuat jauh-jauh sebelum pecah perang itu tahun 1960. Presiden John F. Kennedy pernah menggerutu karena Amerika Serikat sudah terlalu jauh terlibat di kawasan Asia Tenggara. la juga seolah-olah harus melanjutkan kebijaksanaan luar negeri di wilayah itu. Pertimbangnya menurut Model I adalah kenyataan bahwa banyak negara yang menggantungkan kebijaksanaan ke dalam ke-


, er|angsungan keterlibatan Amerika Serikat di sana, mengharuskan ^pperika Serikat mempertahankan kekuatan (balance of power) dan juga mempertahankan struktur keamanan yang ada di kawasan terses t Presiden L. Johnson yang baru saja diangkat, setelah Presiden j0hn F. Kennedy terbunuh, mengalami tekanan emosionai yang berat dan tak ingin melakukan intervensi ke Vietnam karena khawatir akan t e r u la n g n y a peristiwa Kuornintang yang membuat Cina dikuasai oleh komunis, namun tidak sampai 48 jam, sesudah diangkat, dan mengu- c a p k a n sumpah jabatan kepresidenan, ia sudah berketetapan hati untuk melibatkan pasukan Amerika Serikat di Vietnam. Dan juga banyak para analisis yang meyakini bahwa Resolusi Teluk Tonkin 1964, yang selanjutnya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perang memang telah disiapkan sejak lama jauh sebelum penempatan kapai-kapa! Amerika Serikat betul-betul mendapat serangan dari Vietnam Utara. Bahkan, sasaran yang hendak dibom, di daerah Vietnam Utara sudah dilaporkan kepada presiden Johnson sehari setelah ia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat tahun 1964.

Semua informasi ini menujukkan bahwa keputusan politik luar negeri Amerika Serikat tentang Vietnam merupakan suatu hasil perencanaan yang sangat matang. Analisis Model I ini juga berkeyakin- an bahwa sudah sejak lama para pemimpin Amerika Serikat rneng- isyaratkan bahwa adanya pertimbangan sebagai tujuan dasar di belakang perencanaan dan tindakan Amerika Serikat di Vietnam yakni tujuan utama adalah mempertahankan Vietnam dianggap sebagai hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat sendiri. Misalnya tahun 1948, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa tujuan kebijaksanaan luar negeri di kawasan Asia Tenggara adalah "mengeliminir pengaruh komunisme do Indocina", yang sekaligus akan berate, Amerika Serikat berusaha mempertahankan Vietnam Selatan yang non-komunis.

Lebih jauh daripada itu para analisis Model I yakni bahwa pada Set|ap langkah para pembuat keputusan itu sadar betul apa yang mereka

Mode[ Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Analisis 99

iakukan. Sepulang dari misi ke Saigon, jenderal Maxwell Taylor dan penasihat Gedung Putih Walt Rostow pada akhir 1961, membuat rekomendasi kepada pemerintah Amerika Serikat agar memberikan bantuannya kepada Vietnam dalam bentuk bantuan militer. Akan tetapi dengan catatan pengiriman bantuan tentara dalam jumlah yang sangat besar mungkin sekali akan dilakukan untuk masa depan. Pada saat jumlah tentara Amerika Serikat kurang lebih 1000 orang, Menteri Pertahanan MacNamara dengan meialui pidatonya mengatakan bahwa biaya pengiriman.

Namun telah terjadi masalah pada 1965. Ternyata pilihan bukan lagi berundingdengan pihak Vietnam Utaraatautidak lagi menghentikan atau meneruskan perang; akan tetapi yang penting adalah antara kalah dan menang. Akibat selanjutnya, jumlah pasukan Amerika Serikat menggelembung, Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyetujui bantuan pasukan militer sebanyak 400.000 sampai tahun 1966 namun ia sadar bahwa dia sendiri tidak yakin jumlah itu bisa memenangkan perang. Dalam satu memo yang disampaikan menjelang akhir tahun 1966, kepada presiden Amerika Serikat, Johnson, menyebutkan bahwa kemungkinannya sangat kecil bahwa perang tersebut bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun lagi. Dengan mengirimkan pasukan sebanyak itu mungkin dapat menyeiesaikan permasalahan, akan tetapi bisa dilakukan dengan jalan iain yakni dengan melalui perundingan, kendatipun itu belum dijamin sebagai jalan keluarnya.

Contoh lain yang bisa dijadikan sebagai tahap implementasi Model I sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Graham T. Allison tentang krisis nuklir Kuba. Dalam hubungan ini, yang hendak dijawab adalah pertanyaan mengapa Uni Soviet mengambil sikap dengan keputusannya menempatkan peluru kendali nuklir di Kuba dan mengapa Amerika Serikat menanggapinya dengan memblokade Kuba?

Anaiisis yang menggunakan Model I bisa memanfaatkan banyak sekali eksplanasi, misalnya Uni Soviet (US) melihat peluru kendali itu merupakan suatu sarana untuk bargaining (tawar-menawar) dengan


MILIK PERPUSTAKAANI UN Rl IMAN

pihak Amerika Serikat (AS) dan mungkin saja penempatan senjat, nUklir itu dijadikan sebagai taktik untuk mengalihkan perhatiai Amerika Serikat (AS) dari sesuatu yang lebih penting atau barangkal peluru kendali tersebut memang betul-betul untuk mempertahankar Kuba, untuk meningkatkan prestise Uni Soviet atau meningkatkai kemampuan militernya.

Kendati anaiisis itu memiliki dasar yang kuat, namun bag pandangan Graham T. Allison, ada beberapa kelemahan pada masing masingeksplanasi tersebut. Untuk mengomentari dugaan bahwapeluri kendali itu digunakan untuk sarana "tawar-menawar" (bargaining) Graham T. Allison menunjukkan Uni Soviet yang menempatkan peluri kendalinya (nuklir) di Kuba, sebanyak 66, sementara itu Amerik; Serikat hanya memiliki 15 yang di Turki. Diduga peluru kendal (nuklir) itu dijadikan sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian jug; tidak masuk akal karena banyak sekali orang-orang Uni Soviet yani ditempatkan di Kuba dalam posisi yang sangat mudah sekali menjad korban serangan dari pihak Amerika Serikat. Dan jikalu itu bertujuar untuk mempertahankan Kuba, kekuatan konvensional akan sanga mudah dan sangat menguntungkan daripada dengan menggunakar jenis peluru kendali nuklir antar-benua. Menurut Allison, paling memuaskan adalah eksplantasi peningkatan kekuatan (power) yakn dengan penempatan peluru kendali m nuklir di Kuba itu, dengar segera bisa meningkatkan kekuatan militer Uni Soviet di dunia.

Anaiisis yang sama juga dapat kita gunakan dengan Model ' ini ke dalam tindakan keputusan Amerika Serikat untuk menanggap penempatan senjata nuklir di Kuba itu dengan cara memblokadenya Menurut Model I, dari berbagai alternatif, yang diusulkan pada saat- saat genting terhadap pembuatan keputusan tersebut yakni dengar membuat sikap blockade, dianggap sebagai sesuatu hal yang paling Penting dan tepat untuk mengendalikan posisi antara "tidak berbual apa-apa" dengan "mengambil tindakan agresif secara langsung". Tindakan blockade memberikan arti bahwa membuat Uni Soviet haruj

Model Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Anaiisis roi

mengambil tindakan dan menempatkan posisi Uni Soviet itu ke dalam kondisi tindakan militer yang nampaknya tidak menguntungkan karena konfrontasi itu akan terjadi di Karibia jauh dari pangkalan mereka. Untuk menjelaskan mengapa Uni Soviet menarik kembali peluru kendali nuklir itu dari Kuba yang menurut analisis Model I ini mungkin dengan cara memanfaatkan tindakan John F. Kennedy sebagai indikasi ancaman dan untuk menghadapi ancaman tersebut, orang-orang Uni Soviet akan memutuskan sikapnya dengan cara mundur saja.

Eksplanasi yang hendak ditegaskan dalam kasus ini yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan keputusan politik luar negeri, dapat dijelaskan dengan membangun asumsi bahwa para pembuat keputusan menghadapi masalah berskala besar dalam mana, mereka itu memiliki tujuan besar atau jangka panjang di mana keputusan akhir mereka ini dilihat ke dalam perspektif sebagai jalan menuju pencapai tujuan tertentu. Namun demikian, untuk sampai kepada sasaran atau tujuan tersebut mereka harus mengikuti suatu proses rasional dengan mempertimbangkan semua alternatif dan semua informasi seoptimal mungkin hingga sampai pada menemukan alternatif yang paling tepat.

Masalah Vietnam dan Kuba Menurut Model I dan Model III

Dengan mengikuti alur pikir yang dikemukakan oleh Graham T. Allison sebagai langkah implementasi Model II dan Model III ke dalam kasus yang sama yakni masalah Vietnam dan masalah Krisis Kuba. Di dalam kaitannya dengan masalah Vietnam mereka mengajukan pertanyaan: apakah Vietnam isu vital bagi persepsi Amerika Serikat? Maka dalam persoalan ini, dibangun dengan pernyataan presiden john F. Kennedy, bulan November 1961, apakah memang betul bahwa masalah Vietnam ini sangat penting dalam kaitannya dengan kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat yakni dengan mempertahankan Vietnam dan Laos?

Pada Juni 1964 Presiden L. Johnson meminta kepada pihak CIA, untuk memberikan penilaiannya, apakah Negara-negara Asia


Tenggara lainnya akan jatuh jikalau Vietnam Selatan dikuasai oleh kornunis? Dalam hal ini para analis menunjukkan bukti bahwa tahun •] 964, Presiden Johnson tidak terlalu memperhatikan masalah Vietnam. Menurut data dari Agency for International Development (AID) dalam urutan negara-negara penerima bantuan militer Amerika Serikat (AS) pada periode dari tahun 1953-1961, Vietnam hanya menduduki tempat ke 11, di bawah negara-negara Belanda, Korea, Italia. Maka dengan singkat kata, Vietnam bukanlah termasuk di dalam kategori yang vital dan sangat penting di dalam kerangka bangunan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat (AS) khususnya di Kawasan Asia Tenggara.

Apakah keterlibatan Amerika Serikat (AS) di Vietnam merupakan hasil dari rencana yang mempunyai tujuan jangka panjang ataukah telah diperhitungkan secara matang, ke dalam wacana yang luas yang telah disetujui oleh pembuat keputusan (sebagaimana dalam analisis Model I); ternyata dari hasil telaan informasi secara cermat menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kesimpangsiuran. Duta besar Amerika Serikat (AS) yang di Saigon, pada pertengahan September 1965, mengirimkan telegram ke Washington untuk minta kejelasan tentang apa yang menjadi tujuan utama pemerintahan di Vietnam. Menurut David Hamberstam, pada tahun yang sama, pada saat diusulkan pemboman di Vietnam, (yang kemudian dikenal dengan sebutan kampanye pemboman Rolling Thunder) sebagai alternatif pengiriman lebih banyak kekuatan militer, para pembuat keputusan Amerika Serikat menyetujui atas usul tersebut yang bukan dikarenakan percaya pada masalah ini akan bisa menyelesaikan masalah, akan tetapi karena mereka tidak tahu jalan lain yang harus ditempuh dan mereka tidak mau mengirimkan tentara lagi.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa Model I disebutkan sebagai tujuan jangka panjang yang mendorong tindakan Amerika Serikat (AS) di Vietnam tersebut, senantiasa mengalami perubahan atau- Pun dengan pertimbangan kembali. Dalam Mei 1967, MacNamara

err|inta kepada Presiden Lyndon. Johnson, menghilangkan kondisi

°del Pembuaton Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Analisis 103

ketidakjelasan di dalam kerangka tujuan Amerika Serikat (AS) di Vietnam dan disertai dengan beberapa usuian antara lain agar: (a), komitmen Amerika Serikat (AS) ditentukan dengan berdasarkan pada kemampuan rakyat Vietnam Selatan dalam rangka menentukan masa depannya sendiri; (b). Komitmen itu diberhentikan jikalau Vietnam Selatan tidak mampu membantu dirinya sendiri. Selanjutnya ia mengatakan bahwa komitmen itu tidak untuk menjamin keberlangsun- gan kekuasaan suatu kelompok di Vietnam Selatan atau bahwa pemerintahan negeri tetap memiliki sistem politik yang non komunis atau pun bisa jadi, negara itu tetap terpisah dari Vietnam Utara. Menurut MacNamara, ketiga hal itu bukanlah urusan Amerika Serikat (AS). Ini merupakan pendapat yang bertentangan dengan Memorandum No. 288 dari National Security Action, yang menganggap bahwa tujuan Amerika Serikat (AS) adalah untuk "menciptakan Vietnam Selatan yang merdeka dan non-komunis".

Model II dan Model III, juga bisa memberikan deskripsi tentang masalah nuklir di Kuba yang dalam hal ini berbeda dengan penggunaan Model I. Kalaupun memang penempatan atas peluru nuklir/ kendali di Kuba merupakan sesuatu yang direncanakan, yang secara jangka panjang, oleh para pemimpin politik Uni Soviet (US) misalnya sebagai suatu yang fait accompli yang bersamaan dengan Sidang Ple- no Komite Sentral atau kunjungan Khrushchov ke Perserikatan Bang- sa-Bangsa (PBB) yang ke dua-duanya pada akhir November 1962) tentunya ini merupakan tindakan yang mempunyai dasar yang kuat. Akan tetapi dalam hubungan ini Graham T. Allison menunjukkan bahwa walaupun dengan usaha kerja keras tanpa henti, tujuan itu tidak akan pernah dapat tercapai atau memberikan hasil maksimal. Lagi pula orang-orang Uni Soviet (US) itu menggelarkan peluru kendali nuklir di Kuba tanpa adanya usaha membuat kamuflase. Ini dapat berarti membiarkan peluru itu untuk diketahui dan diserang lawan. Mereka juga tahu adanya pesawat U-2 Amerika Serikat (AS) yang mengintai Kuba.


Graham T. Allison mengatakan ini dengan menelaahnya dari sisi procedural organizational pada Uni Soviet (US). Kendati pun dengan membangun pergelaran peluru ke dalam satu pola trapesium, bisa mempersulit usaha merahasiakan keberadaan persenjataan itu. Upaya kamuflase tempat pagelaran persenjataan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan semata-mata, disebabkan organisasi pemerintahan Uni Soviet (US) memang tidak pernah memperhatikan masalah tersebut. Lalu, mengapa menempatkan peluru kendali IRBM (Intermediate Range Ballistic Missile) yang besar dan bukan dengan MRBM (Medium Range Ballistic Missile) yang lebih kecil? Dan barangkali karena terdapat perbedaan antara Khruschev dengan pemimpin militer Uni Soviet (US) yang lebih memperhatikan persoalan perimbangan kekuatan militer strategis dan IRBM yang lebih besar bisa digunakan untuk memenangkan perimbangan kekuatan itu.

Perilaku Amerika Serikat dalam krisis Kuba, dengan mudah digambarkan dengan menggunakan Model II dan Model III. Graham T. Allison menunjukkan bahwa "prosedur organisasional" jelas mempengaruhi pengumpulan informasi intelijen, pilihan-pilihan tindakan yang dipertimbangkan dan penerapan blockade atas Kuba. Misalnya pada waktu pengiriman pesawat-pesawat pengintai untuk mengadakan kegiatan pemotretan di atas daerah Kuba, terlambat sampai sepuluh hari hanya disebabkan karena peranan organisasional menimbulkan permasalahan Angkatan Udara dengan CIA khususnya dalam hal siapa yang harus menjalankan misi itu.

Jika kita mengikuti alur pikir dalam Model II ada semacam keharusan oleh para pembuat keputusan politik luar negeri Amerika Serikat (AS)yangmempertimbangkan pilihan penyerbuan udara ke Kuba. Akan tetapi hal ini tidak banyak dibicarakan karena para pemimpin Angkat- an Udara (AU) langsung menoleh kepada alternatif-alternatif sesuai dengan organisasinya dan muncul dengan usuian terhadap pemboman besar-besaran semua depot penyimpanan amunisi persenjataan, la- Par>gan uadara dan senjata artileri yang berhadapan dengan pangkal-

oc/e/ Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Anaiisis 105

an Angkatan Laut (AL) di Guantanamo, di samping semua pangkalan peluru kendali nuklir itu. Para pemimpin politik Amerika Serikat (AS) tercengang, melihat betapa besar-besarnya serangan yang dilancarkan dalam usulan oleh Angkatan Udara (AU) itu. Namun tidaklah meng- herankan karena mereka ini berbicara tentang sesuatu yang berbeda dengan yang dibicarakan oleh para pemimpin militer tersebut.

Model III Graham T. Allison menunjukkan bahwa unsur- unsur birokratis dan politik, punya pengaruh pada hasil akhir suatu keputusan. Tahun 1962, Presiden John F. Kennedy sedang melakukan kegiatan kampanye untuk pemilihan sisipan dengan janji bahwa tidak ada peluru kendali nuklir Uni Soviet (US) yang ditempatkan di Kuba, John F. Kennedy memandang bahwa informasi seperti itu hanya berbau politik saja. Kepala CIA John MacCona, adalah tokoh yang anti komunis garis keras, dan John F. Kennedy mencurigai informasi tentang komunis yang berasal dari sumber seperti dia itu (Kepala CIA). Juga CIA pada saat itu merasa curiga dan khawatir mendapat publisitas yang buruk lagi, sesudah bulan September 1962 lalu, pesawat U-2nya melakukan kesalahan fatal yang terbang melintasi wilayah Siberia selama tiga menit dan satu lagi ditembak jatuh di Cina daratan. Dari ke dua kejadian tersebut membuat CIA kendatipun mereka tahu, enggan untuk melanjutkan penerbangan U-2 ke Ujung Barat pulau Kuba, bahwa di sana memang ada pergelaran senjata nuklir oleh Uni Soviet (US) karena mereka merasa takut ditembak jatuh lagi. Juga para aktor yang teriibat dalam masalah ini tidak punya kesempatan tentang isu apa yang terlihat dalam krisis Nuklir Kuba. Presiden John F. Kennedy yang menganggap masalah ini sebagai isu politik yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Namun bagi pandangan Menteri Pertahanan MacNamara, persoalan tersebut dilihatnya sebagai suatu "perangkat keras". Peluru adalah peluru, di mana pun tempatnya.

Namun demikian, bagi pandangan orang kebanyakan, bahwa permasalahannya terletak di dalam kerangka sebagai sarana o leh

Uni Soviet (US) dalam konstelasi Perang Dingin (Cold War). Dalam

106 Studi Hubungan Internasionot

v v a c a n a pengertian yangaktual, yakni berupa pilihan-pilihan, alternatif- alternatif Graham T. Allison menunjukkan bahwa krisis Kuba itu bukan merupakan hasil dari proses pembuatan keputusan yang rasional dan bertahap, melainkan beberapa langkah dan tindakan lebih menyerupai akibat dari suatu proses yang saling tarik-menarik, di antara semua partisipan politik, yang masing-masing bertujuan sendiri-sendiri.

3.2 T INGKAT DAN UNIT A N A L IS IS STUDI HUBUNGAN INTERNASIO NAL

Diilhami oleh uraian Bruce Russelt & Harvey Starr (1985, 3-10), yakni berkenaan dengan deskripsi dan formulasi keputusan-keputusan pin (foreign policy decisions) ke dalam tiga bagian yang diambil dari peristiwa jatuhnya bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima oleh pesawat terbang Amerika Serikat (AS), Enola Gay, Agustus 1945 beserta akibat yang ditimbulkannya serta juga peristiwa invasi sekutu di Cekoslawakia 1968, dan yang terakhir masalah ekonomi dan politik yang terjadi di Brasilia 1964; melahirkan gagasan tentang unit dan tingkat anaiisis dalam studi hubungan internasional khususnya.

Gagasan tentang unit dan tingkat anaiisis ini didasari oleh implikasi yang ditimbulkan oleh tiga peristiwa di dalam tema yang berbeda-beda tadi yang saling mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok, misalnya perbedaan atas waktu, negara kaya dan negara miskin serta berkenaan dengan masalah ekonomi, politik dan militer. Adapun kadar yang digunakan untuk menjelaskan atas pilhan- pilihan yang diambil oleh pembuat keputusan politik luar negeri memang terdapat perbedaan dari satu kasus dengan kasus lainnya.

Maka dengan demikian, jelaslah perbedaan terhadap kelas-ke- 'as eksplanasi yang dapat diajukan bagi masing-masing kebijakan atas Pilihan-pilihan, alternatif-alternatif yang terlibat di dalamnya tampak bcrvariasi. Karakteristik kepribadian dari pemimpin, agaknya lebih re- 'evan dengan kasus Uni Soviet (US) dan Amerika Serikat (AS) jika diban- d'ngkan dengan yang terjadi di Brazil. Pengaruh-pengaruh lingkungan

0ffe/ Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Anaiisis 107

I

internasional yang melakukan intervensi di negeri Brazil, dianggap yang paling tepat untuk dijelaskan daripada ke dua kasus lainnya.

Apa yang hendak disampaikan sesuai dengan uraian di atas adalah berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam kerangka penelitian, penstudi hubungan internasional untuk bisa mendeskripsikan, menjelaskan dan palingtidak dapat memprediksikan terhadap perilaku yang timbul dalam fenomena internasional seperti yang digambarkan oleh Bruce Russet dan Harvey Starr di atas. Untuk tujuan tersebut, ia harus memilih bidang-bidang yang hendak diulas/ dikaji/dianalisis. la akan menetapkan batas-batas ruang lingkupnya, menentukan pada tingkat mana, unit analisis mana, penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan seperti inilah merupakan suatu rangkaian yang terkoordinasi secara menyeluruh dari sebuah proses analisis khususnya dalam studi hubungan internasional. Proses analisis, senantiasa berkaitan erat dengan masalah, yang diarahkan kepada beberapa pertanyaan: bagaimanakah kita dapat memahami fenomena atau peristiwa-peristiwa politik dalam hubungan internasional di dalam wacana sistem internasional? Apa yang seharusnya ditelaah atau diamati? Tentunya, sebagai jawabannya, akan terletak pada masalah bagaimana kita menetapkan unit analisisnya yakni, perilakunya yang hendak kita eksplanasikan (variabel dependen) dan unit analisisnya (eksplanasinya) yakni berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati (variabel independen). (Mohtar Mas'od, 1990, 39)

Sebagaimana halnya dalam setiap ilmu pengetahuan, memiliki sejumlah kategori-kategori konseptual atau semacam tax o n o m i-

taxonomi atas mana, bagian-bagian analisisnya s a l i n g b e r k a i t a n erat satu sama lain. Dalam kategori inilah dibangun teori ( t h e o r y b u i l d i n g ) y a n g

berdasarkan kepada tingkat-tingkat analisis dan unit-unit analisisnya- Misalnya, kimia bisa dipelajari pada tingkat analisisnya di dalam atom- Di dalam kajian ilmu ekonomi, juga berkaitan dengan unit analis15 dimulai dengan individu-individu ekonomi nasional sampai kepa^a ekonomi internasional (sistem ekonomi internasional).

108 Studi Hubunsan lnternas>°

D a lam konteks studi hubungan internasional, kita dapat mengenai unit dan tingkat anaiisis yang dalam hal ini termasuk misalnya, bagian- bagian yang memiliki dampak atau pengaruh pada individu, terutama dalam kaitannya dengan aktor pembuat keputusan-keputusan politik luar negeri. Itu senantiasa disebut aktor seperti yang diperankan oleh negara -negara atau individu-individu yang memiliki perilaku yang kita s e b u t sebagai eksplanasi. (Bruce Russett & Harvey Starr, 1985, 11) N am un demikian, menurut pandangan mashab tradisionalis (yang u m u m n y a menggunakannya dalam studi tentang biografi, kemudian bagi peneliti lainnya menyebutnya dengan istilah; "idiosyncratic behavior". Davis Singer (1961, 77-92) yang dalam artikelnya berjudul “The Level of Analysis Problems in International Relations",

Tingkat anaiisis sistem internasional yang dianggap sebagai tingkat yang pa ling tinggi dan memiliki sifat komprehensif dibandingkan dengan tingkat anaiisis Negara-negara yang lebih memusatkan perhatiannya pada studi tentang: "decision making approach". Dalam hal ini David Singer membangun suatu ikhtisar untuk menunjukkan gambaran tingkat anaiisis suatu ikhtisar untuk menunjukkan gambaran tingkat anaiis is tersebutdengan menampilkan suatu analogi. Analoginya yang membicarakan tentang kegiatan keilmuan bahwa di tiap tingkat- tingkatkeilmuan, senantiasa terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi anaiisis yang sistematis. Baik dalam fisika maupun dalam ilmu sosial, pengamat harus memilih pusat Perhatian pada bagian-bagiannya atau pada keseluruhan fenomena tersebut atau dalam komponennya atau pada sistemnya. Misalnya, la dapat memilih mau memperhatikan bunga atau kebunnya, pohon atau hutannya, rumah atau kampungnya, remaja nakal atau kelompok 8engnya, anggota DPR ataupun parlemennya dan sebagainya.

I Dalam kajian hubungan internasioanal, semua itu dapat dipe- '■ Apakah itu bagian-bagian bunga-bunganya/batu-batuannya/

l ^ ° 10nannya/rumah/remaja nakal/anggota DPR; atau dapat jugaergerak pada tingkat anaiisis yang lebih tinggi dan di sini dapat

^°de/ pernbuatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Anaiisis 109

dipelajari "keseluruhannya" yakni berupa kebun-kebunannya/hutan- hutannya/kelompok-kelompok gengnya/parlemennya. Dalam kasus yang pertama, kita dapat mempelajari politik dalam negeri (domestic- internal politics) terhadap suatu negara tertentu yang mempengaruhi para pembuat keputusan politik dalam negeri dengan cara memilih elternatif-alternatif untuk melakukan suatu tindakan tertentu demi kepentingan politik luar negerinya.

Dalam kasus yang ke dua, kita dapat mempelajari sistem internasional. Hal ini senantiasa berkenaan dengan formulasi di dalam lingkungan yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk membantu para pembuat keputusan terutama dalam rangka menentukan alternatif-alternatif apa, yang barangkali dapat diambil dan yang terbaik tentunya. Maka untuk menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana hubungan unit menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana hubungan unit dan tingkat analisis yang ditujukan kepada studi hubungan internasional, (Raymond F. Hopkins & Richard W. Mansbach (1973, 21) di mana kajian atas fenomena hubungan internasional didasarkan pada tingkatan analisis serta unit eksplanasinya, dituangkan ke dalam bentuk sebuah matriks tiga tingkatan:

UNIT ANALISIS DAN UNIT EKSPLANASIU N IT A N A L IS IS

U N IT

EK SPLA N ASIIndividu & Keiom pok

Negara & Bangsa

Sistem Regional

dan Sistem Global

Individu & Keiom pok 2 1 i

Negara & Bangsa 3 2 7

Sistem Regional dan Sistem Global

3 3 2

Sumber, Adaptasi dari: Raym ond F. Hopkins & Richard M. Mansbach, Structure and Process in International Politics, (N ew York: Harper & Row, 7 973), 21.

Daiam rangka mengidentifikasikan tingkat-tingkat analisis, ada berbagai pandangan yang muncul terutama di kalangan ilmuan politik dan hubungan internasional. J. David Singer, mengidentifikasikan

110 Studi Hubungan Internasionat

e n a m tingkat analisis yang ada dalam studi hubungan internasionaly a k n i:

a. Individual decision makers;

Role of decision makers;

c Structure of government;

(i. International relations;

e. International system (the world system).

Namun yang paling penting dalam kaitannya dengan pembagian atas unit dan tingkat analisis ini, adalah tingkat analisis sistem internasional dan tingkat analisis negara-negara bangsa. (J- David Singer, 1961, 80). Dalam pengertian yang agak sama, dikemukakan oleh John W . Spanier (1981, 20), ada tiga jenis tingkat analisis yakni: (a), tingkat sistemik; (b). tingkat analisis negara-negara; dan (c). tingkat analisis pembuat keputusan (decision makers).

Dari perspektif ini, timbul pertanyaan berkenaan dengan pemilihan tingkat analisis dan unit analisis, yang dalam hal ini dihadapkan kepada analisis fenomena hubungan internasional. Ini merupakan tantangan awal yang akan dialami oleh penstudi hubungan internasional khususnya. Hal ini dikaitkan dengan masalah ketidakmungkinan kita dengan sekaligus menerangkan dan menjelaskan dari beberapa tingkat dan unit analisis. Oleh sebab itu, bagaimana upaya kita agar dengan demikian kita dapat menentukan atau memilih tingkat analisis dan unit analisis yang mana sekiranya cocok dan yang kita inginkan, perlu kiranya dipertimbangkan sedini mungkin sebelum kita bergerak lebih jauh. Dan salah satu kesulitan dalam kita bergerak menganalisis fenomena internasional terletak di sini. Hal ini terjadi disebabkan terdapat perbedaan-perbedaan tajam terhadap berbagai persepsi/perspektif yang dipergunakan. Sekedar contoh, analisis pada tingkat sistem 'nternasional (global) dikembangkan dalam teori klasik: perimbangan kekuatan (balance of power) sebagaimana yang pernah ditulis oleh Hans J. Morganthau dalam bukunya, Politics Among Nations Struggle ° f power and Peace (1948, 1954, 1969, 1980); serta disusul kemudian

Model Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Analisis 111

oleh Morton Abraham Kaplan-System and Process in International Re- lations (1957).

Demikian juga dalam buku yang ditulis oleh Richard C. Snyder/H. W . Bruck/Burton Sapin, berjudul Foreign Policy Decision Making (1963); Ernst B. Hass dan Joseph H. Nye, The Unity of Europe: Political Social and Economic Forces, (1950, 1957, 1958).

Sementara itu untuk tingkat anaiisis kelompok, dikembangkan oleh Graham T. Allison di dalam, The Essence of Decision-Explaining the Cuban Missile Crisis 1971 dan sebelumnya dalam tulisannya yang berjudul, The Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. Pengembangan Model Rasional dalam kaitannya dengan pengambilan/ pembuatan keputusan politik luar negeri dituangkan ke dalam tiga model proses pembuatan keputusan politik luar negeri.

I . Coba Sdr. jelaskan secara singkat beberapa alasan dasar mengapa orang-orang mempelajari hubungan internasional serta bagaimana dengan masalah manfaat yang akan diperoleh dengan studi ini!

2. Coba Sdr. sebutkan dan jelaskan dengan uraian singkat apa alasan yang paling mendasar untuk mempelajari Hubungan Internasional?

3. Coba Sdr. sebutkan dan jelaskan dengan uraian singkat tujuan yang hendak dicapai dalam studi Hubungan Internasional?

4. Coba Sdr. identifikasikan bgaimanakah perkembangan studi Hubungan Internasional?

5. Coba Sdr. rumuskan secara singkat rumusan dan batasan lingkup studi Hubungan Internasional?

6. Sebutkan dan jelaskan dengan uraian singkat unit dan unit anaiisis studi Hubungan Internasional itu!

B A F T A R P U S T A K A

Allison, Graham T., "Conceptual Models and the Cuban MissileCrisis", dalam Wolfram F. Hendrier (ed), Comparative Foreign

112 S tud i Hubungan Internasiotio l

Policy Theoritical Essays, (New York: Davis Mackey Company, Inc, 1971),

C o u lo u m b u s , Theodore. A & James H. Wolfe., Introduction to International Relations power and justice, (New York: Prentice- Hall of India, 1981).

Coplin, William D., Introduction to International Politics, (New Jersey Prentice-Hall, Inc. 1980).

Chilcote, Ronald H., Theories of Comparative Politics The Search fora Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981).

Dougherty, James E/Robert L. Pfalzgraff, Jr., Contending Theories of International Relations, (New York: J.B. Lippincoat Company,1987).

Dyke, Vernon, Van., Political Science: A Philosophycal Analyseis, (California: Stanford University Press, 1977).

Easton, David., The Political System, (New York: Alfred A. Knopf,1953).

Farnsworth., David N., International Relations An Introduction, (Chicago: Nelson-Hall, 1988).

Fromm, Erich., The Anatomy of Human Destructiveness, (New York: Holt, Rinahart & Winston, 1977).

Gandhi, Madan G., Modern Political Theory, (New Delhi: Mohan Primlahi, 1981).

Garnett, John C., Commonsense and the Theory of International Politics, (Albany: State University of New York, 1984).

Graham T. Allison., Essence of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis, (Boston: Little, Brown and Company, 1971).

^Qlsti, K.J., International Politics A Framework, New jersey, Englewoods Cliffs: Prentice Hall, 1977; dalam edisi Indonesia, K.J. Holsti., Politik Internasional Suatu Kerangka Analitis, (Bandung: Binacipta, 1987).


Hass, Ernst B. "The Balance of power: Prescription Concept or Propaganda?". World Politics, (July, 1953).

Hopkins, Raymond F & Richard W. Mansbach., Structure and Process in International Politics, (New York: Harper & Row, 1973).

Isaak, Alan C , of Scope and Methods of Political Science An Introduction to the Methodology Political Inquiry, (Homewood, Illionois: The Doresey Press, 1981).

Josoep, Daoed., "Konsep Perdamaian Dalam Sistem Internasional & Strategy Nasional", ANALISIS No. 1/XVIII/89.

Kusumohamidjojo, Budiono., Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis, (Bandung: Binacipta, 1987).

Kaplan, Morton, Abraham., System and Process in International Politics, (New York: John W illey and Sons, 1962).

Lerche, Charles O & Abdul A. Said., Concept of International Politics, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1972).

Mas'oed, Mochtar., llmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodology, (Jakarta: LP3ES, 1990).

Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: Struggle for power and Peace, (New York: Alfred A.Knopf. Inc, 1948); Edisi Indonesia,

Hans J. Morgenthau., Politik Antar Bangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian, (Bandung: Binacipta, 1990).

Mathisen, Trygve., Methodology in the Study of International Relations,

(Oslo: Oslo University Press, 1959).Mackinder, Sir Halford., "The Geographical Pivot of History •

Geographical Journal, XXIII (April, 1904).Macclelland, Charles A., System Theory and Human Conflict, 0 °

Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1965).Rapoport, Anatol, "Various Meanings of Theory", American

Science Revies, III (Desember, 1958).

114 Studi Hubungan Intern

gosen au , James N., "Pre - Theories and Theories of Foreign Policy, dalam R. Barry Farrell (ed), Approaches to Comparative and International Politics, (Evanstone III: Northwestern University Press, 1966): James N. Rosenau, "Pre Theories and Theories of Foreign Policy", dan dalam James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, (New York: Nichols Publishing Co, 1980).

R o s c ra n e , Richard N., Action and Reaction in World Politics, (Boston: Little, Brown and Company, 1963).

Spykm an, Nichols J., "Methods of Approach to the Study of International Relations", dalam Proceedings of the Fifth Conference of Teachers of International Law and relations Subjects (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1993)

Singer, j. David., "The level of Analysis Problem in International Relations", Klaus knorr and Sidney Verba (ed), The International System: Theoretical Essays, (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1961).

Spanierjohn W., Games Nations Play Analysing International Politics, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981).

Wright, Quincy, The Study of International Relations, (New York: Appleton-Century-Crofts, 1955).

asby, Stephen L., Political Science the Dicipline and Its Dimensiona an Introduction, (New York: Charles Scribner and Sons, 1970).

■egler, David W., War, Peace and International Politica, (Boston: Little Brown and Company, 1984).

-ooOoo-

peUat°n Keputusan Politik Luar Negeri Unit dan Tingkat Analisis 115

BAGIAN KE D U A

NEGARA DAN SISTEM INTERNASIONAL

NEGARA DAN SISTEM INTERNASIONAL2

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, Anda akan dapat:

1. Menjelaskan secara ringkas pandangan tradisional tentang konsep- konsep state centric.

2. Mengidentifikasi beberapa elemen-elemen yang seharusnya ada dalam sebuah negara.

3. Membuat klarifikasi tentang aktor-aktor dalam sistem politik internasional.

4. Menganalisis sejauh manakah peranan aktor non negara dalam sistem internasional terutama pasca Perang Dunia Kedua.

5- Bisa menjelaskan secara singkat menurut pandangan para ahli tentang konsep sistem politik internasional serta beberapa contohnya.

6- Menjelaskan bagaimanakah peranan kepentingan nasional dalam kerangka sistem politik internasional.

NEGAFIA DAN SISTEM INTERNASIONAL

4.1 KO N SEPT U A LISA SI TENTANG N EG ARA

4.1.1 Pengertian Tentang Negara

Dalam hubungan ini bahwa negara, atau pengertian dan definisi konsep tentang negara, ternyata belum ada kesepakatan di antara kalangan ilmuan sosial terutama mengenai definisi negara. Definisi ini setidak-tidaknya memuat tiga unsur. Pertama, negara adalah seperangkat institusi (lembaga), lembaga atau institusi ini diisi oleh personal negara. Institusi terpenting adalah alat kekerasan. Ke dua, institusi ini ada di pusat dari suatu wilayah atau teritorioal dan biasanya ini disebut sebagai masyarakat. Negara memandang ke dalam pada masyarakat nasionalnya (inward looking) dan ke luar pada masyarakat yang lebih besar dan luas, perilakunya di suatu wilayah atau kawasan hanya dapat dijelaskan hanya dengan melalui aktivitasnya di wilayah (area) yang lain. Ke tiga, negara memonopoli pembuatan aturan di dalam batas wilayahnya.

Negara, sebagai suatu organisasi kekuasaan telah menempati Posisi yang sentral dalam kehidupan kolektif manusia modern, negara t'dak hanya dapat dipandang lagi sebagai sebuah entitas yang absolut,

di mana semua stakeholder pendukung adanya negara harus tunduk secara mutlak terhadap penguasa negara. Namun demikian jika dilihat dari segi terminologis tentang negara itu, menunjukkan bahwa istilah negara, sesungguhnya merupakan istilah yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengenai beberapa istilah asing seperti, "staat" yang berasal dari bahasa Belanda, sementara itu kata "state" yang berasal dari bahasa Inggris sedangkan istilah "d'etat" dari bahasa Perancis, dan istilah "estado" dari bahasa Spanyol. Lalu perkataan "stato" yang berasal dari bahasa Italia. Namun demikian, dari keseluruhan istilah-istilah, "State", "stato", “d'etat", "staat" itu sendiri secara etimologis, berasal dari istilah dalam bahasa Latin Klasik, "status", atau "statum", yang artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan berdiri, atau keadaan yang tegak. Etimologi dan pertumbuhan istilah negara, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, justru karena pertumbuhan stelsel negara modern, dimulai di Eropa, sekitar abad 17-an, maka sudah pada tempatnya jika pembahasan ini dimulai dengan penyelidikan asal-usul dan pemakaian kata-kata asing itu di benua Eropa.

Maka berhubungan dengan hal itu, bagaimanapun juga, negara adalah sesuatu soal yang sentral terutama dalam ilmu politik, dan studi hubungan internasional, maka perlu kiranya lebih dulu mengadakan analisis terhadap negara untuk mengetahui apakah negara itu, atau apa sifat yang mendasar daripada suatu negara. Pemahaman seperti ini sepertinya diawali dari ungkapan bahwa semenjak manusia hidup bersama atau bermasyarakat, maka manusia selalu hidup di bawah satu bentuk otoritas. Otoritas itu selalu berubah-ubah sifatnya dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan bermacam- macam bentuk organisasi. Maka dengan demikian dapat dirumuskan bahwa negara itu adalah suatu bentuk kehidupan bersama, daripada manusia yang menduduki suatu wilayah tertentu secara tetap, bebas daripada kekuasaan lain dan mempunyai pemerintahan yang teratur yang membuat dan melaksanakan hukum terhadap semua orang dan

122 Studi Hubunsan Internasional

golongan-golongan yang ada di bawah kekuasaan atau di bawah yurisdiksinya.

Negara-bangsa (nation-state) untuk tiga abad yang lalu telah menjadi "leading-actors" dalam sistem hubungan internasional bahwa sistem politik internasional sekarang adalah merupakan cerminan atas peristiwa 350 tahun yang silam, yakni kita bertitik tolak dari yang diambil dari tahun 1648 sebagai permulaan sistem negara modern (the moderm state system). Sejarah kebangkitan nasionaiisme, nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa, bersamaan dengan ditandatanganinya naskah Perjanjian Damai Westphalia (Treaty of Westphalia) 1648.

Ini adalah jenis perang antaragama yakni antara Katolik melawan Protestan. Sebagian besar Eropa diperintah oleh yang dikenai dengan sebutan The Holy Roman Empire di bawah pimpinan Austria dengan kekuasaannya dipusatkan di Vienna. Sebagai penguasa-penguasa lokal, adalah raja-raja atau ratu-ratu semakin memperoleh kekuasaannya di dalam kaitannya dengan penguasaan wilayah sebagai cerminan atas sistem federalisme dan Kaisar Romawi Suci tadi. Namun seteiah timbulnya Revolusi Protestan mengakibatkan terjadinya erosi kekuasaan atas raja-raja dan ratu-ratu atau para kaisar sejak abad ke 17 pada saat raja-raja dan ratu-ratu yang berada di Eropa Utara yang memihak Protestan dalam menentang kaisar Romawi (Katolik). (David W. Ziegler, 1984, 100).

Dengan adanya perjanjian Perdamaian WestPhalia 1648, dijadikan sebagai satu formula untuk membangun kerangka perdamaian dan ini dijadikan sebagai jaminan atau pengakuan sejak berkurangnya kekuasaan para kaisar-kaisar itu. Formulasi yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang dikumandangkan dalam puisi Latin yang berbunyi, cuius region eius religio (whose the region, his the religion) "the

religion of a region would be determined by religion of the ruler". Di sisi lain dari implikasi Konferensi Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648 adalah berkenaan dengan pengakuan atas posisi negara yang Paling penting dalam wacana unit politik, terutama dalam kehidupan

Negara dan Sistem Internasional 123

rakyat di Eropa. Tahun 1648, menjadi tonggak/momentum/langkah penting terhadap transformasi negara ke dalam kehendak rakyat yang paling penting pula.

Apa yang menarik dari uraian di atas adalah berkenaan dengan suatu upaya-upaya yang bersumber dari kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dirinya, melalui sarana (medium) yang bernama hukum; yang memiliki kedaulatan hukum sebagai suatu negara. Proses ini senantiasa disebut sebagai langkah awal (staring points) kebangkitan rohnya nasionalisme hingga usainya Perang DuniaII. Kendatipun karakteristik pokok kebngkitan roh nasionalisme ini (sistem negara-bangsa) terbatas bagi kawasan negara-negara di Eropa saja, pada awalnya, bukan untuk mengatakan sistem politik di bagian lain di dunia ini akan merasakan rembesan nasionalisme ini.

Sistem negara-bangsa (nation-state system) relatif baru berkembang, jika hal ini diiihat dari dalam konteks sejarah diplomasi secara keseluruhan (David N. Farnsworth, 1988, 17). Negara-negara kota (city-state) seperti yang dibayangkan oleh bangsa-bangsa Yunani Kuno dan Italia itu, bukanlah merupakan suatu negara-negara bangsa dan juga seperti yang dialami oleh orang-orang Romawi Kuno (Roman Empire ataupun juga apa yang disebut sebagai Holly Roman Empire). (David N. Farnsworth, 1988, 18). Jika demikian hasilnya, sistem negara-negara yang disebutkan di atas dapat kita kategorikan sebagai "state" atau "countries".

Hal ini disebabkan kategori tersebut tidak memiliki karakteristik apa yang dikenal dengan "the modern nation-state". Konsep ini paling tidak bermuatan sebuah makna dasar sebagai "nasionalisme" dan "kedaulatan hukum" (legal sovereignity) yakni sebagai bagian dari sistem. Nation-state (negara-bangsa) itu sendiri merupakan sebuah cita-cita (obsesi) tentang sebuah bangsa (nations) yaitu "a people who free themselves parts of some large identify group". (Bruce Russett & Harvey Starr, 1985, 45).


Namun demikian, munculnya Multinational Corporations (MNCs), International Governmental Organizations (IGOs) dan Non- Govermental Organizations (NGOs) serta individu-individu selama abad 20an, semakin menampilkan perannya di dalam masyarakat global. Dan dengan gejala ini semakin mendesak peran utama negara- negara yang selama ini mendominasi dalam sistem internasional. Kehadiran IGOs semakin terasa mendapat tantangan terhadap negara- negara. Masyarakat Eropa (EC) merupakan jenis organisasi bercorak iGOyangterdiri dari European Coal and Stell Community (ECSC) 1952; European Economic Community (EEC) 1958; European Community (EC) 1967.

Ini tidak berarti bahwa negara-negara di Eropa telah mati, namun dalam hal ini dilihat sebagai satu ilustrasi untuk mennjukkan peran negara-bangsa sebagai "the single most important international actor" mendapat tantangan besar terutama dengan munculnya organisasi- orsanisasi yang bukan negara tadi. Dan bahkan peran orang-perorangan (individu) dalam sistem hubungan internasional menjadi persoalan bagi eksistensi negara-bangsa untuk masa mendatang.

4.1.2 Negara Sebagai Aktor Dalam Sistem Hubungan Internasional

Negara (nation-state) telah menjadi aktor (pelaku) dalam sistem politik dan hubungan internasional yang par-excelence. Sejak usai Perang Dunia Kedua, terlihat percepatan pertumbuhan Negara-negara Baru (New Emergimg Forces) sebagai anggota dalam masyarakat internasional. Masyarakat internasional atau organisasi-organisasi internasional seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); ketika permulaan didirikan 1945, anggotanya baru sekitar 51 negara. Akan tetapi, sejak terjadi krisis dekolonisasi tercapai hingga tahun 1980-an, jumlah negara-negara baru itu terus meningkat secara drastis hampir seratus negara baru yang diterima ke dalam sistem internasional itu sehingga jumlahnya menurut data statistik 1983, sebanyak 157 negara anggota PBB.


Hal ini dapat diartikan bahwa ekspansi sistem negara-bangsa (Nation-States) yang hampir tiga kali lipat jumlahnya Negara-negara merdeka tahun 1945. Ini merupakan suatu indikasi terhadap perubahan penting dalam berbagai macam isu berkaitan dengan sistem itu sendiri. Misalnya masalah ekonomi dan pembangunan negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi problema utama di forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) maupun di forum-forum internasional lainnya dalam mana, negara-negara yang dikategorikan sebagai keiompok negara-negara Dunia Ketiga barangkali dalam masa-masa mendatang, dapat memainkan perannya ke dalam konstelasi seperti itu. Walaupun sekali lagi dikatakan, dengan sembari hancurnya kekuasaan kolonialisme yang pada gilirannya, gelombang arus ekspansi sistem negara-negara yang tidak dapat dibendung juga akan melahirkan perbedaan-perbedaan masalah krusial yang tidak secara langsung melahirkan berbagai macam konflik di dalam sistem itu sendiri.

Sebagai salah satu langkah yang menggambarkan bagaimana intervensi sistem Negara-bangsa yang terdapat dalam sistem internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika diadakannya pembicaraan/Session I Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) 1946 di mana sebanyak 51 suara yang 20-nya berasal dari negara-negara Amerika Latin; 5 dari Negara-Negara Persemakmuran Inggris; 12 dari negara-negara Eropa Barat. (David N. Farnsworth, 1988, 24). Apalagi dengan bubarnya beberapa negara-negara Uni Soviet (US) menjadi negara-negara Persemakmuran CISO pada tanggal 8 Desember 1991 yang mengubah diri menjadi CIS itu akan mengubah struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dalam hal ini terutama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Dari satu sisi negara, itu merupakan suatu entitas legal (legal status) dan legal equality. Seperti halnya suatu kerjasama dalam suatu organisasi negara tidak memiliki eksistensi konkrit. Oleh sebab itu negara adalah sebuah: "legal abstraction". Dengan melalui pemerin-


tahannya. Sebagai wakil negara, diberikan sebagai status legal bagi mandat ke dalam konteks suatu perjanjian, kerjasama organisasi dan sebagainya. Negara telah diberikan statusnya yang bersifat "legal monopoly on the use of force in the global arena by international law". (Bruce Russett & Harvey Starr, 1981, 49).

Untuk memenuhi syarat-syarat sebuah negara, sebagai suatu entitas, harus dipertemukan ke dalam tiga kriteria. Pertama, negara merupakan suatu himpunan orang-orang (an association of people), ke dua, "these people must be politically organized. They must be located on definite territory" (David W. Ziegler, 1984, 101). Menurut RichardH. Foster/Robert V. Editon (1985, 79), bahwa negara yang diartikan di sini paling tidak, memiliki landasan rumusan yang bertujuan untuk memberikan status terhadap negara tersebut yang harus memiliki empat (minimal) unsur yang terdapat didalamnya yaitu: "All definitions of the modern state make reference to permanent population, a territory, a government, and sovereignity. A ll state must possess these element to be recognized as an equal by other states". Karakteristik sebagai satu negara-bangsa yang modern dapat dinyatakan dengan sangat sederhana sebagaimana yang diungkapkan oleh David N. Farnworth, 1988, 18 yakni, "(a), a reasonably precise portion of territory must exist...that a portion of land is generally following as making up that nation-state; (b). naturally following the designation of territory, a population".

Ada tiga pandangan yang merumuskan pengertian sebuah negara secara fisik, sebagaimana yang diungkapkan di atas. Jikalau dilihat dari sisi pandang pendekatan yang digunakan yang lebih cenderung merujuk kepada aliran pemikiran hukum internasional, yang bersifat Positivisme, mendefinisikan negara sebagai suatu entitas hukum dan politik yang memiliki atribut-atribut seperti, penduduk, wilayah, Pemerintah dan kedaulatan dan belakangan ditambah dengan unsur Pengakuan dari negara-negara lain. Pendekatan ini lebih melihat negara itu dari sisi pandang norma-norma hukum internasional yang


ingin menyamakan semua negara sebagai actor utama di dalam sistem politik internasional dan memberikan perbedaan antara aktor negara dan aktor non-negara dalam pergaulan internasional.

Negara jika menurut pengertian di atas, merujuk pada kedudukannya dalam konteks, negara sebagai subjek hukum internasional yang memiliki sifat istimewa (par excellence). Negaralah yang merupakan pengertian pokok dari doktrin maupun dari hukum internasional praktis. Maka dengan demikian, negara sebagai entitas politik dan hukum internasional yang memiliki atribut-atribut tadi. Unsur-unsur seperti itu semula ditentukan dari Konferensi Pan-Amerika 1933 di Motevi- deo (konvensi mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara). Negara, mempunyai insur konstitutif dari negara menurut pengertian hukum internasional.

Pada saat kita membicarakan negara sebagai sebagai konsep Hukum Internasional (Konvensi Montevideo) yang merumuskan negara sebagai/berdasarkan adanya 3-4 unsur/atribut konstitutif, negara juga akan bisa dilihat dari sisi konsep ilmu politik. Dalam ilmu politik, kedudukan negara jika dilihat dari ketiga unsur atau empat unsur yang melekat di sana, dianggap sebagai yang memiliki entitas politik, unsur-unsur konstitutif sebagai kesatuan (entitas) politik yang konkrit, negara in concreto, sebagaimana Negara itu tumbuh dan berkembang dan terjelma dalam sejarah, sebagai bentukan atas pengelompokan sosial sebagai asosiasi manusia-manusia. Ke tiga unsur konstitutif pertama terhadap negara sebagai unsur yang minimal dari setiap pengelompokan yang dinamakan negara. Maka dengan demikian, negara itu bukanlah penduduk, bukanlah wilayah, atau pemerintah sekalipun. Namun negara adalah penggabungan dari ketiga unsur- unsur konstitutif tadi, dan unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.

PENDUDUK

Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka itu secara sosiologis disebut sebagai "rakyat" dari negara tersebut. Rakyat dalam konteks ini adalah


sebagai suatu kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah suatu negara.

WILAYAH

Jika penduduk adalah substratum personal suatu negara, maka yang diartikan dengan suatu wilayah adalah landasan material atau landasan fisik sebuah negara. Dengan wilayah dalam hubungan ini diartikan bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam pengertian sempit, akan tetapi terutama wilayah dalam artian hukum atau wilayah dalam artian luas ini merupakan wilayah di mana, dilaksanakan yurisdiksi negara yang meliputi baik dengan wilayah geografis maupun udara di atas wilayah negara itu sampai tidak terbatas dan laut di sekitar pantai negara (laut teritorial).

4.1.3 Pengertian Bangsa dan Nasionalime

Bahwa Nasionalisme dan Natie (bangsa) adalah merupakan sebuah gejala sosial politik yang dianggap terpenting terutama pada zaman ini. Konsep Nasionalime dan Natie, adalah dua serangkai gejala sosial dan politik yang pada akhirnya bermuara pada negara- bangsa (nation-states) Nasionalime adalah sebuah gerakan sosial (social force) yang penuh dinamika yang mengembus kurang lebih dua setengah abad yang lalu yang berasal dari kawasan Eropa kontinental dan menimbulkan gejolak di kawasan Asia dan Afrika dalam abad ini. Revolusi Perancis tahun 1789, adalah merupakan contoh dan bentuknya yang pertama dan pergolakan serta kebangkitan negara- negara Asia Afrika pada abad 20-an.

Istilah bangsa berbeda dengan pengertian yang ada dalam sebuah negara. Bahwa bangsa tidak cukup hanya dilihat dari segi tataran geografisnya. Namun sebuah bangsa merupakan sekelompok orang-orang (a grouping of people) yang memiliki kesamaan pandangan di antara anggotanya. Kesamaan dalam pandangan tersebut dapat dicermati dari ungkapan terhadap kultur, bahasa yang digunakan


etika dan sebagainya. Suatu istilah yang dikaitkan dengan suatu kegiatan perang atau revolusi. Nasionalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu pergerakan dari kelompok minoritas tertentu. Nasionalisme juga dikatakan sebagai suatu ideologi dari suatu sistem kepercayaan yang diterima sebagai suatu yang benar oleh kelompok tertentu. Nasionalisme adalah suatu konsep yang berdasarkan kepada yang berdasarkan kepada ungkapan perasa'an atas kebersamaan terhadap yang lain (sebagai suatu anggota kelompok) dalam perspektif sebagai suatu bangsa.

4.2 AKTOR-AKTOR NON-NEGARA (NGO)

4.2.1 Non-Governmental Organization (NGO's)

Meskipun kegagalan yang dialami oleh orang-orang Palestina untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat dalam kerangka penyatuan kriteria bagi status suatu negara tertentu, PLO (Palestinian Liberation Organizaton) ini telah memainkan perannya yang cukup penting dalam percaturan politik internasional. Ini merupakan suatu kenyataan di luar salah satu prinsip-prinsip dasar tradisional politik internasional, bahwa negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatanlah yang harus menjadi aktor dalam sistem hubungan internasional. Akan tetapi, dalam perkembangan yang lebih lanjut, tidak hanya aktor yang seperti itu memiliki status seperti itu saja. Namun, peranan IGOs (Inter-Governmental Organization), MNCs (Multi-National Corporations) dan individu-individu juga mengambil bagian pentingdalam sistem internasional. Kasus Palestinian Liberation Organization (PLO) tidak dapat seluruhnya dapat dinyatakan tidak sah yang mengklaim bahwa negara-negara bangsalah yang ideal sebagai aktor dalam sistem hubungan internasional. Dalam hal ini PLO dengan sangat jelas bercita-cita sebagai suatu negara yang kondusif.

Manuver-manuver politik yang mereka lakukan telah menunjukkan bahwa organisasi ini dapat memberikan pengaruhnya terhadap kondisi politik internasional meskipun organisasi PLO ini tidak memi-


|j|<i unsur-unsur konstitutif sebagaimana halnya sebuah negara. Atau barangkali, lebih tepatlah jika mengartikan bahwa kelompok-kelompok gerakan seperti yang ditampilkan oleh PLO, disebut sebagai yang terkandung dalam pengertian sebagai "states-inwaiting".

Aktor-aktor non-negara di dalam terminologi ilmu politik dan hubungan internasional dapat dibagi ke dalam dua bagian utama yaitu:

(a) Intergovernmental organization (IGO)(b) Non-governmental organization (NGO)

Adapun yang termasuk di dalam kategori IGO's misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Bangsa-Bangsa (LBB), North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk contoh sebagai kategori NGO's adalah seperti, International Red Cross (IRC), Amnesty International. Apa yang dicontohkan terakhir ini adalah organisasi-organisasi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan pemerintah nasional. Khususnya NGO's dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dapat dikatakan sebagai suatu hal yang spektakuler. NGO's yang sering disebut sebagai organisasi "transnational organizations" (meskipun kata trans-states lebih tepat digunakan di sini). Sebagai salah satu contoh bagi tipologis organisasi seperti ini adalah Roman Catholic Church yang dianggap lebih tua daripada ketika munculnya pemikiran tentang konsep: "the state system 1684".

Pada saat ini organisasi-organisasi yang non-negara lebih kurang berjumlah 2000-an termasuk di dalamnya International Olympic Committee (IOC), International Air Transport Association dan Experiments in International Living. Meskipun pada awalnya (Perang Dunia Kedua) sekitar 170-1n NGO's, namun setelah usainya Perang Dunia Kedua, pada akhir tahun 1970-an, sudah mencapai jumlah sekitar 2500-an banyaknya. (David W. Ziegler, 1984; David N. Farnsworth, 1988).

^ eSara dan Sistem Internasional 131

Sebagai salah satu catatan penting dalam kaitan ini adalah perbedaan antara IGOs dengan NGO's terlihat dalam perbedaan sifat keanggotaannya (memberships). Dari satu sisi, NGO's dalam sifat keanggotaannnya tidak sebagai perwakilan pemerintah yang secara langsung dari negara-negara yang terlibat dalam organisasi yang bersangkutan; akan tetapi dalam IGO's adalah sebaliknya. Mereka ini adalah organisasi-organisasi yang melewati batas-batas wilayah negara nasional yang dalam hal ini ia terlihat dari individu-individu, seperti misalnya apa yang dilakukan oleh seperti Anwar Sadat ataupun apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan politik (the Palestine Liberation Organization (PLO) dan bukan sebagai pejabat dari suatu pemerintah nasional.

Dalam sektor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NGO's tercermin di dalam badan-badan atau lembaga-lembaga keagamaan, organisasi-organisasi profesional, organisasi-organisasi keolahragaan, kelompok-kelompok perdagangan serta ada juga partai-partai politik. Namun dapat juga dikatakan bahwa NGO's tidak cenderung memiliki sifat atau motif politik tertentu; tetapi dalam kenyataannya, kesan seperti itu bisa saja ditolak. Dalam lingkup yang luas, khususnya dalam rangka penyelenggaraan olah raga sedunia, kesan terhadap makna politiknya secara tidak langsung memang tampak. Ketika persoalan antara Republik Rakyat Cina (RRC) dengan Cina Taiwan, dalam penyelengaaraan Olimpiade 1984 dan 1975 beberapa Negara dari kawasan Afrika memboikot penyelenggaraan pesta olah raga tersebut. Hal ini disebabkan Selandia Baru berafiliasi dalam bidang olah raga dengan Republik Afrika Selatan (RAS) dan ini tentunya berkaitan dengan masalah politik apartheid-nya. Tahun 1980-an Amerika Serikat (AS) mengadakan tindakan boikot terhadap penyelenggaraan Olimpiade Moskwa berkenaan dengan masalah invansi Uni Soviet (US) di Afghanistan dan kemudian selanjutnya Uni Soviet (US) balik menyerang mengambil sikap memboikot pelaksanaan Olimpiade musim panas di Los Angeles 1984. (Richard H. Foster/Robert V. Edington, 1985, 83; David N. Farnsworth, 1988, 33-34).


Non-Governmental Organization (NGO's), yang terdiri dari negara-negara(privatcitizens) atau kelompok-kelompok swastaataupun antara ke dua-duanya yang bekerjasama pada tingkat internasional. Sebagai bentukan suatu lembaga kerjasama, organisasi-organisasi ini telah ada atau sejak adanya sistem negara-bangsa, seperti misalnya Gereja Katolik Roma. Organisasi ini tetap ada dan semakin bertambah saja jumlahnya. Cara terbaik untuk menggambarkan (sebagai ilustrasi) atas keanekaragaman (diversitas) organisasi-organisasi non pemerintah ini dengan cara menampilkan ke dalam daftar. Kegiatan seperti ini meskipun sangat kecil, akan tetapi sudah dapat dianggap sebagai sampel mini untuk mewakili lebih dari dua puluh ribu organisasi- organisasi nonpemerintah sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

DAFTAR ILUSTRASI ORGANISASI NON PEMERINTAH

Amnesty International (Al)African Trade Union Confederation (ATUC)Association of International Libraries (AIL)Baptist World Alliance (BWA)European Civil Service Federation (ECSF)European Computer Manufacturing Association (ECMA)Experiments in International Living (EIL)Inter-American Bar Association (IBA)International Chamber of Commerce (ICC)International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) International Association of Seed Crushers (IASC)International Confederation of Midwives (ICM)International Council of Scientific Unions (ICS)International Criminals Police Organization (Interpol) (ICPO) International Federation of Christian Trade Unions (IFCT) International Films and Telvision Council (ICFT)International Olympic Committee (ICC)International Policital Science Association (IPSA)International Red Cross (IRC)


International Rice Research Institue (IRRI)International Society for the Protection of Animals (ISPA)Lions International (LI)Nordic Mucicians Union (MNU)Palentine Liberation Organization (PLO)Rockefeller Foundation (RF)Salvation Army (SA)Scandinavian Bank Employee's Union (SBEU)Union of International Fairs (UIF)Universal Esperanto Association (UEA)World Coalition Against Vivisection (WCAV)Sumber, Adaptasi dari William D. Colpin Introduction to International Politics, (New

Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1980), 123.

Studi singkat mengenai daftar tersebut jelas menunjukkan betapa menusia yang membentuk organisasi-organisasi yang nonpemerintah (NGO's) untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan politik, di mana di antaranya telah membentuk struktur dan kelembagaan formal besar dan sementara yang lainnya, hanya sekali-sekali mengadakan acara pertemuan yang membahas kepentingan bersama dari para anggotanya. Organisasi-organisasi ini mengumpulkan danadan mengalokasikannya serta mendistribusikan berbagai jenis dan bentuk informasi.

Sementara itu, keanekaragaman organisasi non pemerintah yang semakin membesar dan berkembang pesat seperti dalam gambar menunjukkan peningkatan-peningkatan jumlah organisasi yang demikian tinggi terutama sejak tahun 1940-an. Peningkatan yang tertinggi terjadi di Eropa Barat dan Amerika Utara dan sebagian negara- negara berkembang.


30.00025.000

Sumber: "Wermer & Field, Nongovermental Forces and World Politics A Study of Business, Labor and Political Group", N ew York, Praeger, 1972, dalam William D. Coplin, Introduction to International Politics, (New jersey) Prentice-Hall, Inc., 1980), 124.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Organisasi Non Pemerintah (NCO's)1860-1970

4.2.2 Multi-National Corporation (MNC's)

Organisasi ini didefinisikan sebagai sekumpulan perusahaan yang berasal dari negara-negara yang berbeda dan bergabung ke dalam atau melalui ikatan-ikatan strategis manajemen bersama. Dan suatu rumusan yang agak keras bahwa yang diartikan dengan MNC's itu adalah perusahaan-perusahaan yang para pemimpinnya bekerja ke dalam satu pangkalan, akan tetapi aktifitasnya dilakukan di negara lain. Dalam perkembangan yang terjadi, MNC's ini semakin meningkatkan frekuensi aktivitasnya dalam bidang ekonomi internasional terutama sejak usainya Perang Dunia Kedua menjadi alasan yang kuat dan merangsang terhadap bisnis multinasional dan semakin bertambah terus. Kurang lebih 7000 bisnis korporasi dengan anak cabang-cabangnya di negara-negara lain yang pada saat ini sekitar 26.000 cabang tersebar di beberapa negara dan yang paling besar dikuasai oleh Amerika Serikat (AS). Misalnya General Motors (GM),


NESTLE, FIAT, Exxon dan sebagainya. Selain itu organisasi-organisasi multinasional lainnya berupaya mencapai tujuannya terutama dalam bidang ekonomi, seperti Royal Dutch Shell Mobil, British Petroleum serta juga termasuk di dalamnya Standard O il of California (Stanfac).

Tetapi yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apa yang terpenting atas kehadiran MNC's bagi studi hubungan internasional? Dalam kaitan ini Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe, me- ngajak kita menengok data statistik untuk menunjukkan perbandingan antara kekuatan perekonomian perusahaan-perusahaan multinasional dengan kekuatan perekonomian negara-negara. Tampaknya memang bahwa MNC's menguasai proporsi bagian besar pangsa ekonomi yang ada terutama dari segi luas lingkup dan volume perusahaan itu memberikan dampak terhadap sistem internasional. Ini merupakan suatu gejala yang akan memberikan dampak terhadap pola hubungan internasional dan sekaligus juga akan memberikan pola pengaruhnya terhadap studi hubungan internasional umumnya. Gejala ini akan mengarah kepada perubahan atau terjadi polarisasi bagi pandangan dan persepsi para penstudi hubungan internasional. Ada pihak yang merasa optimis dan ada pola yang merasa pesimis terhadap kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional.

4.3 O RG A N ISA S I ANTARPEM ERINTAH (IGO ’S)DAN TIPOLOGINYA

4.3.1 Organisasi Antarpemerintah (IGO)

Di depan telah diuraikan dengan panjang lebar kedudukan negara-bangsa dalam konstelasi sistem internasional dan aktor internasional yang nonnegara-bangsa. Aktor nonnegara dalam kepustakaan ilmu politik dan hubungan internasional dapat dibagi kedalam dua bagian pokok, yakni:

a. Intergovernmental organization (IGO's); danb. Nongovernmental organization (NGO's)

13 6 Studi Hubungan Internasional

IGO's ini sering disebut sebagai suatu Organisasi Internasional(Ol) yang mempunyai peranan sebagai aktordalam sistem internasional dan yang dalam hal ini hanya merupakan organisasi-organisasi seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meliputi susunan negara-negara, individu-individu, yang menempatkan wakil-wakilnya sebagai organisasi tadi, untuk mewakili kepentingan-kepentingan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik luar negerinya masing-masing.

Namun demikian, belumlah sangat jelas apa yang diartikan dengan Organisasi Internasional (International Organizations) itu. Kendati secara sekilas telah diberikan dalam bentuk atribut-atribut sebagai label statusnya. Untuk itu Theodore A. Couloumbis & JamesH. Wolfe (1912, 252) membangun pendekatan terhadap masalah pendefinisian Organisasi Internasional dengan membaginya ke dalam tiga pendekatan berdasarkan tingkat komparasinya. Pertama, Organisasi Internasional dapat dirumuskan ke dalam terminologi/istilah/atau dimensi tujuannya. Kedua, Organisasi Internasional dapat dirumuskan dengan berdasarkan pada kelembagaannya. Ke tiga, adalah Organisasi Internasional didekati dengan berdasarkan kepada prosesnya. Namun kurang lebih sama, Bruce Russett & Harvey Starr (1985, 53-55) yang melihat bahwa IGO's senantiasa dikaitkan dengan kategori berdasarkan pada lingkup (scope) dan keanggotaannya (scope of membership) dan lingkup tujuannya (scope of purposes).

Maka jika Organisasi Internasional dilihat dari segi luas lingkup keanggotaannya (universal political organizations) seperti yang nampak di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mempunyai tujuan yang umum (general purposes) dalam bidang-bidang seperti, misalnya di bidang politik, ekonomi, pembangunan, militer sosial-budaya serta berbagai fungsi-fungsi lainnya bagi kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya. Tujuannya yang bersifat umum, namun sifat keanggotaannnya terbatas (general purposes organizations) dan (limited organization). Ini termasuk organisasi militer/pertahanan seperti contohnya, North Atlantic State (OAS), Organizations of African Unity (OAU), dan sebaliknya.


Di samping itu, klasifikasi dengan berdasarkan fungsinya maka IGO's atau yang disebut dengan " limited on purposes IGO 's". Ciri khasnya terdapat di dalam ketidakseimbangan antara jumlah organisasi dengan fungsinya yang terbatas itu. Dari tahun 1945- 1989 terdapat kurang lebih 220 buah jumlah organisasi semacam ini kemudian dari tahun 1969-1983 bertambah menjadi 360 buah organisasi. Fungsionalisme organisasi internasional dapat dilihat di dalam intensitas atau aksentuasinya dalam bidang/fungsi militer seperti Misalnya Liga Arab, NATO, Pakta Warsawa (bubar tahun 1991). Dan fungsi yang lebih menjurus kepada masalah ekonomi, terdapat misalnya, European Common Market, ASEAN, COMECON (Council for Mutual Economic Assistance), serta yang secara khusus bergerak dalam bidang pelayanan sosial kemasyarakatan seperti misalnya, W H O (World Health Organization), ILO (International Labor Organization), dan yang terakhir khusus menekankan bidang kerjanya pada fungsi moneter dan pembangunan ekonomi, seperti IMF (International Monetary Funds), W B (World Bank) dan sebagainya.

Dari segi pendekatan berdasarkan tujuannya, organisasi internasional mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Regulation of international relations primarily through techniques of peaceful settlements of disputes among nations-states.

b. Minimalization or at least, control of international conflict (war);c. Promotion of corporative, development among nation-states for

the social and economic benefit of certain or of human kind in general;

d. Collective defence of a group nations-states against external threat. (Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe, 1981, 252)

IGO's terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki anggota pejabat-pejabat pemerintah sebagai delegasi negara-negara yang tercermin di dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Sedangkan NGO's, dapat dipahami dengan memperhatikan bahwa ia adalah lembaga-lembaga yang dicerminkan oleh himpunan-himpunan (associations) privat in-


temasional yang terdiri dari kelompok-kelompok ilmuwan, kelompok- kelompok budayawan dan sebagainya. Namun mereka ini tidak secara langsung berkepentingan atau berpartisipasi atas nama pemerintah. Sebagai contoh, International Chamber of Commerce (ICC), International Parliamentary Union (IPU), World Veterans Federations (WVF). IGO's dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yang dinilai dari perspektif keanggotaannya dan tujuannya sebagai berikut:

a. Global membership and general-purposes organizations Adalah organisasi seperti PBB, LBB yang mempunyai skope yang lebih luas dan berbagai fungsinya seperti pertahanan keamanan, kerjasama sosial ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya.

b. Global membership and limited-purposes organizations Adalah organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan- badan khusus PBB, International Bank For Recontruction Development (IBRD), World Health Organization (WHO), UNESCO (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization).

c. Regional Membership and General Purposes Organizations Adalah organisasi-organisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatannya diantaranya dalam bidang-bidang seperti, keamanan, politik, ekonomi sosial. Sebagai contohnya termasuk, Organization of American State (OAS), Liga Arab dan sebagainya.

d. Regional Membership and limited Purposes Organizations Adalah organisasi-organisasi yang memiliki sub-divisi dalam bidang-bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya, LAFTA (Latin American Free Trade Association), CEMA, NATO.

Maka dengan berdasarkan pada klasifikasi tersebut di atas, suatu organisasi antarpemerintah (IGO) terbentuk apabila dua atu lebih


negara-negara yang menandatangani perjanjian atau piagam. Namun demikian, untuk memahami lingkup organisasi pemerintah diketahui dengan dua hal, yaitu lingkup geografis keanggotaan dan dengan melalui jenis tujuan yang hendak dicapai. Lingkup geografis keanggotaan, itu bisa digolongkan sebagai global dan regional. Organisasi global adalah organisasi yang keanggotaannya ada di kawasan-kawasan utama dunia. Sebagai contoh negara-negara Persemakmuran merupakan suatu organisasi antarpemerintah yang keanggotaannya global akan tetapi tidak universal.

4.3.2 Beberapa Tipologis Organisasi AntarPemerintah.

Sampai di sini, kita sampai pada persoalan peran organissi antarpemerintah (IGO) dalam sistem internasional atau dalam konstelasi politik internasional. Maka di bagian ini dibuat suatu tipologis mengenai organisasi kerjasama antarpemerintah (IGO) dilihat dari berbagai tipe dan karakteristik dari berbagai bentuk dan jenisnya. Dengan demikian akan memberikan gambaran sedikit tentang peranan mereka dalam politik internasional. Dari tipologis organisasi antarpemerintah harus dianggap sebagai "aktor" yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara-negara dan organisasi-organisasi antarpemerintah.

Lingkup dan aktivitas organisasi antarpemerintah bisa regional dan global dan mencakup masalah-msalah sosial dan ekonomi serta masalah-masalah perang dan damai. Meskipun pertumbuhan organissi-organisasi antarpemerintah pada tingkat global, tampaknya yang terbatas. Pada tingkat regional, ternyata tidak terbatas. Bahwa peranan organisasi-organisasi antarpemerintah (IGO) dalam hubungan antarnegara (inter-states relationships) dalam bidang kerjasama sosial dan ekonomi seta di bidang perang dan damai. Dan peran ini muncul dari seperangkat interaksi yang kompleks antara pengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang memberikan pengaruhnya.


TIPOLOGIS ORGANISASI IGOs

Tujuan Keanggotaan Tujuan Umum Tujuan Terbatas

Global PBB & LBB W H ORegional NATO, ASEAN COMECONLain-lain British Com International Wool

Regional Memberships and General-Purpose Organizations

Adalah organisasi-organisasi regional yang mempunyai ruang lingkup sasarannya (kegiatannya) dalam bidang-bidang seperti, keamanan, politik, ekonomi sosial. Termasuk organisasi seperti ini adalah Organization of American State (OASO, Liga Arab, European Community (ECO) dan sebagainya.

Regional Memberships and Limited Purpose Organizations

Organisasi-organisasi internasional jika dilihat dari segi pendekatan prosesnya, dihadapkan kepada masalah awal dari analisa ini yakni berupa proses organisasi internasional itu sendiri apa; dan bagaimanakah proses organisasi internasional dengan pemerintahan nasional? Proses organisasi-organisasi internasional akan lebih menunjukkan kepada suatu gambaran bahwa ia merupakan/sebagai bentuk yang "global regu/at/on"yangsangatmendasar. Adapun sebagai karakteristik yang melekat dalam organisasi seperti ini berbeda dengan pemerintahan nasional umumnya (sistem politik) dan tampaknya ia lebih khusus. Sebagai subjek pemerintahan nasional agaknya lebih besar yang terdiri dari individu-induvidu, keluarga-keluarga, kota-kota, kelas-kelas sosial dan sebagainya.

Di sisi lain, Organisasi Internasional (IGOs) yang sebagai sub- jeknya terdiri dari negara-negara yang mewakili pemerintahnya dan mi agak lebih sempit dibandingkan dengan subjek pemerintahan nasional. Lagi pula pemerintahan nasional fungsinya lebih inklusif/mendalam yang mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Sedangkan dalam organisasi-organisasi internasional, tidak secara ketat pengaruhnya kepada para anggota-anggotanya dan mungkin


hanya dengan beberapa macam resolusi-resolusi, misalnya di bidang keamanan, politik, informasi laporan-laporan dan bantuan-bantuan teknis sifatnya.

International-govermental actors yang senantiasa disebut sebagai intergovernmental organization (IGOs) oleh pandangan sarjana professional, lebih merujuk kepada karakter organisasi yang public international organization sebagaimana yang dipergunakan dalam buku ini yaitu sebagai international governmental organizations (IGOs). Hal ini akan terwujud jika ada dua atau lebih negara-negara yang menandatangani satu traktat ataupun suatu piagam. Dokumen seperti ini dijadikan suatu konstitusi bagi organisasi yang dimaksudkan yakni terdiri atas a set of guidelines outlining the aims of yhe organizations as whell as ways in which it should achieve those aims (William D. Coplin, 1980, 119).

Bentuk tipikal setiap organisasi-organisasi antarpemerintah dibentuk dengan berdasarkan pada dokumen/piagam/traktatnya. Oleh sebab itu ada dua cara untuk mengklasifikasikan organisasi-organisasi internasional antarpemerintah yaitu dengan cara atau melalui lingkup geografis keanggotaannya dan dengan melalui jenis tujuannya yang hendak dicapai. Dari lingkup geografis keanggotaannya dapat digolongkan ke dalam organisasi-organisasi regional dan organisasi- organisasi global. Organisasi-organisasi global adalah organisasi- organisasi yang sifat keanggotaannya ada di kawsan-kawasan utama dunia ini.

Terminologi global di sini menunjukkan sifat kepada kepemilikan keanggotaannya yang ada di setiap kawasan dunia akan tetapi keanggotaannya tidak terbuka bagi semua negara-negara. Misalnya negara-negara Persemakmuran (Commonwealth-State) adalah organisasi internasional antarpemerintah yang sifat keanggotaannya global, akan tetapi tidak bersifat universal. Dalam hal ini sebagai organisasi seperti itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikategorikan sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang universal.


Universalitas terhadap suatu organisasi internasional pada dasarnya muncul pemikiran dasar atau gagasan untuk mendirikan o rg an isas i internasional yang bersifat internasionalis bukanlah pada saat akan didirikannya organisasi internasional yang bersifat universal seperti misalnya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ataupun Perserikatan gangsa-Bangsa (PBB), akan tetapi jauh sebelum itu terwujud, yakni telah ada sejak berabad-abad lamanya meskipun bentuknya yang sangat sederhana lamanya meskipun bentuknya yang sangat sederhana dibandingkan dengan yang ada sekarang.

d a f t a r p u s t a k a

Coplin, William, D., Introduction to International Politics, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1980)

Farnsworth, David, N., International Relations An Introduction, (Chicago: Nelson-Hall, 1988)

Foster, Richard H & Robert V, Edington., Viewing International Relations and World Politics, (Englewood Cliffts, N.J: Prentice Hall,Inc,

Russtt, Bruce & Harvey S Starr., World Politics: The Menu for Choice, (Boston: Little Brown & Cmpany, 1985)

Ziegler,David, W., War,Peace and International Politics, (Boston: Little Brown and Company, 1984)

-ooOoo-


BEBERAPA MODEL SISTEM INTERNASIONAL

5.1 S ISTEM INTERNASIO NAL DAN NEGARA- N EGARA

Dengan mencandra judul di atas, secara konseptual dapat dibagi kedalam dua aspek yakni sistem dan internasional. Terminologi internasional, dihadapkan dengan suatu sistem. Sistem, dalam konteks ini dilihat sebagai suatu paradigma yang sering digunakan dalam kerangka penelitian Sosiologi Politik Konvensional, yakni teori sistem (system theory) dijadikan sebagai instrument untuk menelaah dinamika dan mekanisme kehidupan sosial politik, dan sistem dapat juga dijadikan sebagai suatu model analisisnya. Namun pada dasarnya, konsep umum mengenai pemikiran sistem, yang lahir dari dunia ilmu pengetahuan alam. Dengan secara sederhana, pemikiran sistem dikatakan bahwa masyarakat merupakan suatu keseluruhan yang saling bergantung satu sama lain yang analognya dengan sebuah "organisme biologis". (Roderick Martin, 1977: 7).

Maka dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa sebagian besar rumusan/batasan/definisi dari sebuah sistem, adalah adanya !r>terrelatedness atau unsur-unsur di dalam sistem itu. Dalam sistem 'nternasional, keterhubungan-keterhubungan tadi dilihat dalam bentuk

interaksi dalam hubungan antar negara. Dimulai dari tingkat analisis sistem internasional (internasional system level of analysis) kita mempunyai satu gambaran yang paling umum tentang politik dunia (global), di sana terdapat negara-negara bangsa dan politik luar negri yang lain. Dalam eksistensi negara-negara bangsa, senantiasa dilihat dalam konstruksi berupa negara-negara lainnya dan aktor-aktor yang besar dan juga yang kecil, beberapa diantaranya memiliki kekuatan besar dalam bidang militer dan ekonomi, dan yang lainnya tidak punya, ada yang dengan baik bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya dan ada juga di antaranya tidak.

Tatanan/susunan negara-negara, termasuk di dalamnya political- geographical arrangement dan juga physical location of states. Dua aspek ini penting dalam kaitannya dengan interaksi antarbangsa, dalam sistem internasional dan pengaruhnya terhadap perilaku negara-negara. Dalam konteks ini kita bicara tentang struktur dari sebuah sistem sebagai susunan/tertib dari bermacam-macam hal dalam sistem itu. Sebuah sistem sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang berinteraksi dengan unsur-unsur lainnya. Sebuah sistem internasional tampaknya lebih kompleks, adalah serangkaian interaksi yang terdiri dari negara- negara. Sebuah sistem dirumuskan dengan satu kombinasi atas atribut- atribut sebagai komponen-komponennya dan interaksi-interaksinya. Komponen-komponen itu adalah:

a. Sejumlah negara-negara yang menjadi aktor.b. Relatif terdapat ukuran-ukuran dari berbagai aktor-aktor negara

(ukurannya seperti, jumlah penduduk, luas wilayah dan lokasi, tingkat kesehatan, tingkat ekonomi (GPN), kekuasaan militer, dan sebagainya.

c. Sejumlah aktor-aktor nonnegara (non-state actors).d. Linkage dan interaksi-interaksi diantara para aktor (diplomasi,

perdagangan internasional, integrasi, migrasi, tourisme, pertukaran mahasiswa dan sebagainya).


Sistem internasional yang dilihat dalam konteks corak para aktor aktornya terutama keikutsertaan mereka dalam sistem internasiona tersebut, terdapat sekurang-kurangnya enam corak yang dibagi kf dalam: major actors dan minor actors.

M A J O R A C T O R S M I N O R A C T O R S

1. Negara-negara2. Organisasi-organisasi

internasional

1. Individu-individu2. Organisasi Non-Negara (NGOs)3. Multinational Corporations (MNCs)

Sumber: Adaptasi dari, John King Gamble (et.al), Introduction to Political Science (New jersey: Prentice-Hall, 1987, 420).

Joseph Frankel (1973, 39), pernah mengatakan bahw; yang dimaksudkan dengan pengertian atau konsep sistem politik internasional adalah, a collection of independent political unit: which interact with some regularity. Sedangkan sebagai pandangar yang dikemukakan oleh K. J. Holsti (1974, 29), yang merumuskar sistem politik internasional itu sebagai any collection of independent political entities tribes, city-states, nations or empires which interac with considerable frequences and according to regularized processes Stanley Hoffman (1965, 90) yang mengatakan bahwa yang diartikar dengan sistem politik internasional adalah adanya pola-pola tersebul ditentukan dalam struktur dunia itu sendiri. Richard H. Foster/Robert V Edington (1985, 83-84) yang mengatakan bahwa dengan penggunaar terminologi international system, kita dapat mengartikannya dengar membuat suatu kerangka abstraksi bahwa ia merupakan suatu lukisar atas suatu lingkungan yang dalam mana negara-negara atau aktor- aktor lainnya berinteraksi satu sama lain. Inilah yang dimaksudkar dengan sebuah lingkungan internasional. Lingkungan internasional tadi dengan mudah kita tandai yakni dengan memperhatikanny; bahwa di dalamnya terdapat banyak jenis-jenis pelaku. Misalnya, Negara-Negara yang jumlahnya mencapai kurang lebih 150 negara, berinteraksi di belahan dunia kita.

Beberapa Model Sistem Internasional 14;

Sistem (politik) internasional juga dapat dipandang dari analisis etimologinya yakni dengan cara pemisahan kata-kata sistem dan internasional. Pengertian sistem di sini dianggap sebagai suatu yang memiliki sejumlah elemen-elemen yang bekerja dalam satu kompleksitas. Sedangkan istilah internasional, ditempatkan sebagai suatu klaim atas pandangan yang membedakan antara pengertian internasional dan konsep interstates atau dengan konsep intergovernmental yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan, misalnya peperangan, diplomasi, perdagangan internasional dan kegiatan lain yang berskala internasional. Namun semua jenis hubungan-hubungan tersebut, baik itu dengan menggunakan istilah transgovermental, interstates, intergovernmental sampai saat ini dimasukkan sebagai tema- tema internasional. (Clive Archer, 1983, 1).

Maka dengan demikian, sistem politik internasional itu terdiri dari sejumlah aktor-aktor, baik itu bersifat Intergovermental Organization (IGO's), NonCovermental Organizations (NGO's) dan aktor-aktor lainnya yang aktif dalam fora-fora internasional. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan analisis sistem politik internasional paling tidak kita harus memperhatikan variable-variabel yang terdapat di dalam dimensi yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan karena ia berkaitan erat dengan pemahaman kita tentang sistem itu sendiri di mana ia terdiri dari kombinasi atau asosiasi atas variabel-variabel, atribut-atribut, komponen- komponen dan disertai dengan interaksinya.

Semuanya ini akan tampak jika kita dapat memahami bagaimana aktor-aktor tersebut dirancang, bagaimanakah ia bekerja dan dengan itu pula kita dapat belajar di dalam suatu persoalan besar (a great deal) tentang setting politik internasional. Di samping itu, dianggap penting juga dalam kaitannya dengan membantu kita untuk tujuan analisis yang tidak hanya berlaku pada kajian masa lalu, akan tetapi juga diberlakukan bagi aktor-aktor sistem internasional pada saat ini.


5.2 PER IM BANGAN KEKUATAN (B A L A N C E O F PO W ER)

Teori yang dianggap paling tua dalam hubungannya dengan studi hubungan internasional adalah teori perimbangan kekuatan (balance of power). Atau paling tidak secara implisit mulai tampak sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah Cina Kuno dan Yunani Kuno, kendatipun secara formal tidak pernah diartikulasikan. Oleh karena itu, konsep ini sering dimasukkan ke dalam konstruksi sistem politik internasional klasik yang terjadi di kawasan Eropa dari pertengahan abad 17 sampai kepada Revolusi Perancis dan Perang Napoleon 1815. Dan selama periode itulah pula wacana utama untuk mempertahankan sistem politik internasional dalam bentuk-bentuk kekaisaran, kerajaan-kerajaan, dan sebagainya yang sejenis dengan itu, meletusnya perang dalam skala besar dan interdependensi hubungan internasional, menjadi suatu catatan yang sangat penting.

Paling penting dalam kaitan ini adalah bahwa aktor-aktor utama dalam sistem internasional kebanyakan berada di Eropa. Untuk tujuan praktisnya, kemudian sistem politik internasional klasik dalam periode ini berisi pola-pola interaksi antara negara-negara Eropa. Negara- negara adidaya seperti Perancis, Inggris, Rusia, Austria, Spanyol, Swedia, Belanda, Turky dan Prussia yang menginginkan status sebagai negara besar (great power status) meskipun tidak pernah terealisir dalam jangka waktu lama. Namun semikian dari negara-negara inilah yang pada gilirannya akan menyerang, invansi, mengintervensi secara langsung negara-negara kecil yang selanjutnya akan coba untuk tujuan mendominasi negara-negara kecil itu ke dalam sistem.

Sistem politik internasional klasik yang dimaksudkan di atas, akan memberikan kontribusinya kepada bentuk tipikal pola perilaku negara-negara besar. Negara-negara yang bertujuan untuk mengejar C|ta-cita, harapan, kepentingan-kepentingan keamanan, misalnya, dan bertujuan untuk memperluas wilayah pengawasannya ke dalam forrnulasi kebijaksanaan luar negerinya. Suasana seperti ini akan

^eberapa Model Sistem Internasional 149

menghasilkan suatu sistem yang berbentuk koalisi. Negara-negara yang akan bekerjasama di dalam bentuk koalisi untuk kepentingan dan bisa survive terhadap tekanan-tekanan dari negara-negara musuhnya (negara-negara luar). Aktifitas seperti ini berkenaan dengan sistem politik internasional yang senantiasa dapat merujuk kepada konsep "balance of power". Terminologi ini telah dimanfaatkan yang telah dijabarkan sebagai arti dan cara-cara yang berbeda-beda. Tetapi pengertiannya tetap digunakan untuk menggambarkan makna dasar terhadap serangkaian pola-pola perilaku yang ditampilkan oleh negara-negara untuk melindungi negara lainnya dari ancaman, kontrol atau keamanan wilayahnya yang datang dari negara-negara Iain, di dalam suatu sistem tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya konsep berimbangan kekuatan (balance of power) akan lebih menunjukkan signifikasinya sebagai bentuk perilaku aliansi internasional yang sengaja dirancang untuk melindungi, mempertahankan sistem internasional umumnya.

Pada periode klasik ini isu utama berasal dari apa yang disebut threats of empire building name primarily from France (William D. Coplin, 1980,29)di manadi bawah kekuasaan LouisXIVdan Napoleon Bonaparte, Perancis berkeinginan untuk diiringi oleh kebijaksanaan politik luar negerinya yang sengaja dirancang untuk mendirikan sebuah Kekaisaran Eropa (European Empires). Napoleon dari sisi, mencoba berupaya untuk menempatkan kembali sistem politik internasional ke dalam satu bentuk kerarajaan (kekaisaran). Pengalaman yang singkat ini ditunjukkan di dalam sejarahnya yang terangkum sebagai keseluruhan sebagai suatu indikasi sekaligus konsep perimbangan kekuatan di dalam polanya senantiasa beroperasi untuk mempertahankan sistem politik internasional, yang dikategorikan sebagai periode yang sangat panjang (1815-1945).

Sistem politik internasional klasik seperti itu dapat juga disebut sebagai masa transisi yang menuju kepada karakteristiknya yang universalisasi terhadap sistem. Pada tahun 1815, hampir kesemuany3

150 Studi Hubungan InternasionO^

anggota sistem ini menguasai dunia yang tidak hanya dalam bentuk- bentuk daerah koloni, akan tetapi juga menjangkau kepada suatu pola hubungan yang bersifat "...the world was controlled by an independent state and, conversely, that colonialism...by 1945 every major region of the world had it least one or two independent state". (Wlilliam D. Coplin, 1980, 30) dan juga pada masa ini telah menumbuhkan kekuatan yang semakin memperkuat kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi politik dalam negeri, yang dalam beberapa hal ditandai dengan munculnya beberapa lembaga-lembaga dan ini diharapkan akan memperkuat potensi pelaksanaan politik luar negerinya secara mandiri.

Suasana sosial dan budaya mengalami perubahan yang mendalam konteks ini demi memperkuat rasa nasionalisme dan ini tercermin di dalam kebijaksanaan politik luar negeri, faktor teknologi yang meningkat deras mendorong kemampuan negara-negara dalam rangka memobilisasi kekuatan militer atas bantuan penemuan mesin uap dan pesawat terbang, kemampuan untuk memecahkan persoalan- persoalan yang semakin intens, atas peralatan yang digunakan (military technology) semakin meningkat dan berkembang, yang kesemuanya ini sebagai dampak yang ditimbulkan oleh dua faktor yakni Revolusi Perancis dan Revolusi Industri.

Dan dalam perkembangan selanjutnya, ternyata memberikan pengaruh terhadap sistem internasional yaitu dalam bentuk universalisasi bagi pembuat keputusan yang mulai memikirkan mengenai regional empires atau barangkali akan menuju kepada suatu kebutuhan untuk membangun suatu lembaga internasional secara terpusat yang bertujuan untuk mempertahankan system politik internasional sebagai usaha bentukan yang lain (alternatif) ataupun dapat dikatakan sebagai suatu hal yang bersifat "simbolik" melepaskan diri dari perasaan dominasi oleh satu negara besar yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi sistem internasional, diusahakanlah bagaimana membentuk

^ek>erapa Model Sistem Internasional 151

apa yang disebut sebagai prinsip keamanan bersama (collective security).

Prinsip keamanan bersama ini hampir sama artinya dengan konsep perimbangan kekuasaan (balance of power) yang pada pokoknya bertujuan untuk mempertahankan sebuah sistem politik i nternasional dari ancaman yang cenderung ke arah "universal empires" tadi. Hal ini dapat terpenuhi jika dengan cara membentuk lembaga- lembaga internasional. Namun yang menjadi persoalan adalah, what types of central institution should be created and how that institution should operate...(William D. Colpin, 1987, 35). Pemilihan bentuk organisasi atau lembaga, merupakan langkah nyata dalam upaya berbagai alternatif untuk mengorganisasikan dan mengasosiasikan sistem internasional sebagai resultance kondisi lingkungan politik yang dihasilkan oleh perilaku internasional.

Perkembangan model organisasi sistem politik internasional dapat kiranya membantu untuk menjelaskan perilaku negara-bangsa, manakala mereka ini masuk ke dalam lingkungan politik. Di dalam sebuah sistem, negara-bangsa dijadikan sebagai bagian dari ekspedisi perilaku itu. Model ini pula dijadikan sebagai suatu means of analyzing the international system.

Adapun yang diartikan dengan konsep atau teori ataupun pemikiran "perimbangan kekuatan" di dalam konstelasi sistem internasional dijadikan sebagai suatu pemberian makna didalam perspektif teoretis terutama di dalam kajian atau studi hubungan internasional. Bagi pandangan keiompok atau aliran pemikiran/mashab realist politik internasional sebagai suatu pemikiran alternatif saja, dan dengan digunakannya konsep power sebagai sentral operasional konsepnya untuk menjelaskan perilaku internasional.

Dan dalam rangka pembicaraan tentang konsep perimbangan kekuatan (balance of power) di sini, hanya dijadikan sebagai salah satu alatatau instrumen pengorganisasian sistem internasional itu. Gagasan atas konsep perimbangan kekuatan itu yang digunakan di sini sebagai


suatu sistem organisasi fa system of organization) yang terkadang tidak selalu konsisten dengan pemikiran sistem itu sendiri. Umpamanya kita menggunakan konsep ini untuk memberikan penjelasan hubungan militer (military relationship) antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, maka komentar dapat dikemukakan bahwa suatu perimbangan kekuatan ada "hanya" (eksis) dua negara (Amerika Serikat dan Uni Soviet). Kendati demikian, yang dimaksudkan di sini lebih kena kepada aspek kondisinya di dalam sebuah sistem internasional yakni kondisi kekuatan militer yang seimbang (equality) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Di samping itu penggunaan terminologi perimbangan kekuatan (balance of power) bertentangan dengan isi pokok konsepnya yakni terjadinya pergeseran. Konsep balance of power digunakan untuk menggambarkan suatu keseimbangan (ba/ancejatauketidakseimbangan (imbalance) terutama dalam konteks "power relationships", power- relasionship, antara dua negara atau penggabungan beberapa negara (koalisi). Benar, telah terjadi berbagai segi pengertian yang berbeda- beda pendapat dari para sarjana untuk mendefinisikan konsep balance of power. Para penulis yang berbeda, berbeda pula pemberian arti konsep (varing sense) itu.

Erns B. Hass, "The Balance of power: Prescription, Concept or Propaganda?" (World Politics, V July, 1953), 442-447, menemukan setidaknya ada delapan pengertian yang berbeda-beda terhadap pengertian atas terminologi atau digunakan ke dalam delapan versi yang saling berbeda-beda yakni:

a. Keseimbangan sebagai akibat dari distribusi kekuatan yang seimbang diantara Negara-bangsa (distribution of power);

b- Keseimbangan sebagai akibat dari distribusi kekuatan yang tidak seimbang diantara negara-negara bangsa (an equilibrium or balancing process);

c- Keseimbangan sebagai akibat dari dominasi salah satu negara- negara bangsa balancer-(hegemony or the search for hegemony);

Beberapa Model Sistem Internasional 153

d. Suatu sistem yang relatif stabil dan damai (stability and peace in a concert of power);

e. Suatu sistem yang dicirikan oleh ketidakstabilan dan perang (instability and war);

f. Cara lain untuk menyebutkan keuntungan politik (power politics in general);

g. Suatu dalil sejarah yang universal (a universal law of history); dan

h. Suatu pedoman bagi para pembuat kebijaksanaan fa system and guide to policy makes).

Semakin jelaslah bahwa konsep "balance of power" melahirkan sifatnya yang ke dua. Banyak yang melihat bahwa konsep itu lebih menunjukkan kepada suatu unilateral superiority dibandingkan dengan melihatnya sebagai suatu objective bilateral balance atas dasar pemikiran rivalitas semata. Dalam perspektif teoretis, konsep perimbangan kekuatan (balance of power) diterima sebagai suatu kondisi atau bahkan sebagai suatu situasi/keadaan yang didalamnya terdapat suatu universal tendency or law of state behavior dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi negarawan ataupun bagi sebuah model untuk mempertahankan suatu karakter tipologis terhadap sistem internasional.

Namun sebagai suatu sistem pengorganisasian, walau bagaimanapun perimbangan kekuatan kiranya dapat dimanfaatkan sebagai alat kontrol terhadap timbulnya suatu konflik ataupun pertentangan terutama bagi negara-negara besar. Maka dalam konteks ini konsep perimbangan kekuatan (balance of power) dianggap sebagai suatu sistem atau "balance of power system is a system of two competing coalitions, each of which includes about the same number of major states with each which of the major state of about equal power, major states are not hierarchically organized...the balance of power system accepts the idea that conflict is inherent international politics, but that the best means of limiting the customes of conflict is through an equi


librium of power between oppsosing coalitions" (David N. Farnworth, 1987, 2).

Maka dengan demikian, suatu kondisi yang disebut sebagai yang stabiI, yang dapat terpengaruhi di dalam sistem internasional, bilamana konsep perimbangan kekuatan tadi itu dibangun di dalam kerangka hubungan-hubungan diantara negara-negara besar. Aspek perimbangan kekuatan sebagai suatu sistem, dapat dimasukkan ke daiam pengertian yang kiranya dapat dianggap sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara-negara; namun yang penting dalam kerangka ini adalah bagaimana agar konflik tersebut dapat dibatasi atau bahkan dapat dikurangi.

\ Anggota-anggota dalam

koalisi untuk mempertahankan

keseimbangan

Sumber, Adaptasi dari: David N. Farnsworth, International Relations An Introduction, (Chicago: Nelson-Hall, 1985, 63)

Gambar 5.1 Model Sistem Balance O f Power


5.3 S ISTEM INTERNASIO N AL DALAM POLAHUBUNGAN BIPOLAR

Traktat Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648, dianggap sebagai momentum yang mengawali konsepsi perimbangan kekuatan (balance of power) dalam kerangka sistem politik internasional. Kemudian di dalam perwujudannya, yang menandai perilaku sistem internasional dimulai pada tahun sekitar 1648-1914 dan permulaan Perang Dunia Pertama. Dalam bagian ini kita akan menggunakan konsepsi perimbangan kekuatan untuk menggambarkan masyarakat internasional selama beberapa periode dalam berbagai bentuk dan jenis model.

Bipolar sebagai satu model yang digambarkan sebagai varian dari system hubungan internasional yang berpolakan pada "balance of power" meskipun dalam cara kerjanya masing-masing pola memiliki karakter yang sama, yakni diantara ke duannya memiliki sifatnya yang organized around competitive coalition. Perbedaannya yang agak menonjol adalah terletak di dalam: model balance of power is not the policy objective for either coalition in bipolar system. A balance of power system intends to achieve international stability through equality and reluctance to fight a war of attrition (David N. Farnworth, 1988, 68).

Masa Perang Dunia Kedua, pada umumnya adalah sebagai gambaran salah satu dari sistem ini. Walaupun dari sisi lain, ada yang berpendapat bahwa model ini disebut Perang Dingin (Cold War) yang menjadi ciri sejarah dunia sejak tahun 1974. Model ini berjalan pada saat sistem internasional memiliki dua negara adidaya. Masing-masing negara adidaya tadi bertindak sebagai sekutu, pelindung, atau bahkan sebagai pengawas terhadap negara-negara kecil yang masuk ke dalam bloknya. Untuk tipe sistem ini, Morton A. Kaplan (1962), yang menitik beratkan.


Model multipolar dapat digambarkan sebagai salah suatu sistem yang berada diantara model balance of power dan model bipolar. Model multipolar, juga seperti halnya ke dua model yang disebutkan di atas, sifat dari sistem model ini dapat disebut sebagai a competitive-coalitions system namun berbeda dengan ke dua model di atas, hal ini disebabkan dalam mode! multipolar, memiliki dua atau lebih kekuatan (koalisi) tergabung di dalamnya. Akan tetapi, ada satu kelemahan yang terkandung dalam kerangka teorisasinya yakni, jika kita memproyeksikannya sebagai suatu sistem, khususnyadiasosiasikan dengan sistem internasional, umpamanya di dalam terminologi ekonomi. Dalam pandangan ini yang menerima gagasan bahwa sistem internasional salah satunya yang bersifat bipolaristikdari suatu kekuatan militer namun, dalam berbagai hal, lebih menunjukkan sifatnya yang ekonomikal. Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), adalah merupakan persekutuan militer akan tetapi dari sisi lain ia menunjukkan pada aspek perekonomian yang kompetitif. Dari satu sisi, ia tetap mempertahankan kutub yang satu (tunggal) yakni dengan cara kerjasama (cooperation) namun di sisi lainnya, bergerak ke arah eskalasi kompetitif. Kutub ekonomi memiliki intensitas kompetitif tinggi, tetapi mempertahankan kerjasama di bidang perdagangan. Keseimbangan di dalam suatu sistem model multipolar dapat dicapai dengan dua cara yakni, pertama, suatu Negara atau bangsa dapat berpindah keanggotaannya ke dalam salah satu koalisi yang lemah. Ke dua, dengan cara tanpa membutuhkan perubahan-perubahan, akan tetapi bisa dilakukan dengan cara realignment of the coalition.

5.4 S ISTEM IN TERN ASIO N AL DALAM POLAHUBUNGAN MULTIPOLAR


5.5 S ISTEM IN TERN ASIO N AL DALAM POLA HUBUNGAN KEAM ANAN B ER SA M A

Tiga dari sistem yang dibicarakan di muka, ternyata ketiga-tigan- ya memiliki karakter competitive coalition system. Namun sebaliknya


dalam sistem model keamanan bersama (collective security) senantiasa berdasarkan kepada kerjasama yang sangat luas (cooperative worldwide) untuk mempertahankan perdamaian. Keamanan bersama sengaja dirancang untuk menghindarkan potensi suatu agresi yang datang dari kekuatan-kekuatan luar. Maka dengan demikian, kesan yang timbul dari sistem dari model keamanan bersama ini sebagai suatu model yang ideal. Sebab dalam sistem model keamanan bersama ini tidak dibutuhkan kekuatan militer sebagai instrument politik. Setiap kegiatan agresi yang datang dari kekuatan luar, kalau menurut sistem model ini, akan dikenakan sanksi hukum atau dikenakan hukuman seperti misalnya sanksi-sanksi ekonomi dan militer yang ditetapkan secara kolektif dari semua negara-negara yang tergabung dalam keamanan bersama tersebut.

Satu pandangan yang mengatakan bahwa konsep dari sistem keamanan bersama ini lebih menunjukkan sifatnyayang lebih terkenal adalah artian khusus yang sering diartikan dalam pengertian yang longgar khususnya dalam implementasinya. Dalam istilah teknisnya Keamanan Bersama (Collective Security) merupakan sebuah sistem dari negara-negara yang bergabung bersama (a system of states that join together) yang pada umumnya dilakukan dengan cara penandatanganan sebuah traktat (treatyj yang secara eksplisit, dibuat suatu perjanjian dilaksanakan dengan cara: (a) they renounce the use of force to settle dispute with each other; (b) they promise to use force against any of their number who break rule. (David W . Ziegler, 1987, 187).

Dalam rangka implementasi keamanan bersama ini hanya dapat diberiakukan di dalam situasi sistem yang bertujuan untuk memelihara perdamaian antara anggota-anggota dan bukan untuk melindungi Mereka yang melakukan penyerangan ke luar. Namun dalam kaitan ini tidak tepat jika dikatakan bahwa North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai suatu sistem pertahanan bersama. Hal ini disebabkan bahwa NATO pada umumnya tidak bertujuan untuk mempertahankan


(depend) Islandia dari agresi Inggris (kendatipun antara ke dua-duanya termasuk anggota NATO) akan tetapi yang dipertahankan adalah Islandia dan Inggris. NATO, dan Pakta Warsawa, yang sama-sama sebagai suatu organisasi pertahanan bersama (collective defence organization) dan bukan sebagai organisasi keamanan bersama Ccollective security) atau yang disebut sebagai suatu aliansi pertahanan bersama. Keamanan bersama, bahwa semua negara-negara lain dalam sistem akan secara otomatis menjadi sekutu, jika terjadi suatu tindakan agresi yang datang dari negara luar.

Prinsip-prinsip keamanan bersama telah diupayakan di dalam kerangka sistem Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada era Perang Dunia Pertama yang oleh para pendiri organisasi tersebut, memang secara kebetulan gagalnya sistem perimbangan kekuatan untuk mencegah perang. Prinsip-prinsip keamanan bersama ini telah dicantumkan di dalam Artikel 16 CovenentLigaBangsa-Bangsadan tidak secara langsung lembaga ini konfrontasi dengan krisis internasional yang dianggap sebagai ujian teori dan praktik keamanan bersama sebagaimana yang terlihat dalam kasus Mansyuria tahun 1931. Mansyuria, pada saat itu kendati masih termasuk bagian kekuasaan Cina (nominally still part of China), namun setelah terjadi suatu eksploitasi dalam artian ekonomik oleh negara-negara tetangganya yang dipimpin oleh Jepang. Jepang sementara itu mengadakan okupasi terhadap Korea. Keiompok militer di Jepang berkehendak melakukan aneksasi kalau bukan dikatakan intervensi atau menguasai semua kawasan Mansyuria dengan cara memobilisasi sejumlah kaum imigran Cina bagian Selatan serta dalam jangka waktu panjang, mendirikan industri-industri strategisnya di sana dengan keuntungan untuk bangsa Jepang sendiri.

Krisis yang lain terjadi dihadapkan dengan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), muncul di Amerika Latin. Konflik antara Boliviadengan Paraguay dalam konteks perebutan sebuah lembah sungai yang dinamakan daerah Chaco (100.000 mil) yang mengakibatkan timbulnya peperangan tahun 1933. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam persoalan


ini mengambilkan tindakan dalam bentuk embargo senjata, namun tidak mendatangkan keberhasilan terutama untuk memberhentikan pengiriman persenjataan sampai tahun 1934, tetapi pada akhirnya, satu tindakan cepat diambil oleh Kongres Amerika Serikat (AS) yang memberikan wewenang kepada presiden agar mengambil prakarsa yang salah satunya adalah dengan melarang penjualan senjata dan amunisi ke Bolivia dan Paraguay.

Krisis yang ke tiga terjadi yang dihadapkan dengan Liga Bangsa- Bangsa (LBB) adalah yang berkenaan dengan masalah Abyssinia atau yang sekarang disebut dengan Eithopia. Italia yang sudah mengadakan kolonisasi negara tetangganya kawasan Eritrea dalam jangka waktu yang panjang, akan menjadi satu garis kontrol dengan Eithopia yang merupakan salah satu dari negara-negara koloni di benua Afrika dan ini tidak masuk ke dalam daerah pengawasan Eropa. Orang- orang Italia yang pernah mencobanya pada akhir abad 19 tetapi mengalami kegagalan dan mengalami kekalahan pada Perang Adowa 1986. Mussolini hendak balas dendam atas kekalahan tersebut dan memperagakan renaissance baru orang Italia di bawah panji-panji fasisme. Ambisi Italia ini tidak jauh berbeda dengan apa yangdilakukan oleh Perancis dan Inggris ketika pada awalnya mereka menguasai Afrika, hanya mereka sedikit agak terlambat dalam sejarah. Eithopia, bukanlah unoccupied teritorial melainkan sebagai salah satu anggota dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Namun bagi pandangan Italia, tampak ada perasaan malu- malu demi mencapai tujuan utamanya dalam abad 20 yakni untuk memperbesar inskalansi invansinya terhadap negara tetangganya yang pada akhirnya dijadikan sebagai daerah koloni Eritria dan ini agaknya semakin nyata. Italia mengerahkan tenaga buruh yang secara besar- besaran untuk membangun jalan-jalan, galangan kapal serta lapangan pesawat terbang di sana. Penduduk pribumi Eritrea dimobilisasi untuk mengikuti pendidikan militer. Tahun 1934, pasukan Italia ini adalah merupakan batas-batas wilayah persengketaan, sedangkan jarak antara


ke dua negara terbentang sejauh 50 mil di luar kawasan Ethiopia. Pada Januari 1935, Kaisar Heile Salassie mengajukan tuntutan kehadapan Liga Bangsa-Bangsa agar memberikan dukungannya atas perlakuan Italia ini. Akan tetapi karena Italia mempunyai komitmen lagipula tidak ada tanda-tanda bahwa tindakan Italia tersebut mempunyai dasar yang kuat yang mengarah kepada indikasi ke arah sana, meskipun berpedoman kepada doktrin keamanan bersama.

Pada Oktober 1935, Italia melakukan invansi kembali. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada akhirnya dalam sepekan telah menuduh Italia masuk ke dalam kondisi perang dan sepuluh hari kemudian, setelah diambil keputusan (vote) untuk menerapkan sanksi kepada Italia termasuk dalam hal ini suatu tindakan embargo senjata, kredit bank dan semua bahan impor Italia.

Ini adalah merupakan kegagalan fatal untuk mengambil langkah melawan Italia kendatipun sudah dilakukan tindakan diplomasi raha- sia antara dua negara besar di Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yakni Inggris dan Perancis yang masing-masing mewakili Perdana Menteri Hoare dari Inggris dan Laval dari Perancis yang tidak setuju diberlakukannya tindakan sanksi terbatas kepada Italia, akan tetapi juga disinggung eksistensi Ethiopia agar kawasan ini dijadikan sebagai daerah protektorat administratif Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Namun demikian, tindakan atas sanksi-sanksi ini sifatnya terbatas tidak membuat pihak Italia bergeming, malahan sebaliknya, semakin memperluas dan memperbesar cakupan invansinya di Ethiopia sampai pada akhirnya pihak Liga Bangsa-Bangsa gagal dan bubar sejak tahun 1936. Bersamaan dengan itu pula Italia mengambil secara penuh kedaulatan Negara Ethiopia.

5.6 KEPENT INGAN N ASIO N AL DALAM S ISTEM HUBUNGAN IN TERN ASIO N AL

Kita akan bicara mengenai negara pada saat negara-negara itu diletakkan ke dalam konstruksi aktor-aktor sistem internasional. Kita boleh saja mengatakan negara Amerika Serikat atau bahkan Perancis


dan negara Indonesia yang dalam kenyataannya memang itu ada. Kesemuanya ini ada dalam realitas. Tentunya, dalam hal ini, negara- negara lebih banyak mengarah kepada konstruksi intelektualitas. Sebab, dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan, manusialah yang melakukannya dan bukan berada pada negara itu.

Argumentasi di atas dikemukakan berkenaan dengan anaiisis sumber-sumber internal kebijaksanaan dan perilaku internasional terhadap negara-negara. Sebuah negara, yang diletakkan di dalam konstelasi internasionai, dapat dikategorikan sebagai seorang pribadi internasional (international person) di dalam interaksinya sebagai seorang pribadi-pribadi internasional lainnya yang sama (in a some number of similar international persons) dalam politik internasional. Politik internasional dalam arena internasional dilihat sebagai suatu dunia tanpa memiliki satu autoritas tunggal yang terpusat (no central authority) untuk meredakan ketegangan-ketegangan, konflik-konflik yang mungkin terjadi diantara negara-negara. Suatu arena internasional yang demikian, selanjutnya akan dipandang sebagai satu panggung/ arena/pentas yang dipenuhi oleh tindakan-tindakan kekerasan dan sarat dengan tuntutan-tuntutan, dan tanpa ada suasana lingkungan kesetiakawanan, dan sebagainya.

Dari titik pandang ini, terutama dalam kepentingannya dengan aktor negara-negara, disebabkan karena keterbatasan dan "single minded" yang melekat dalam diri Negara itu maka diupayakanlah bagaimana cara mengejar kepentingan nasional (national interest) yang terbaik, dan hal ini perlu dirumuskan dan akhirnya diperjuangkan. Dan setiap negara-negara yang berbuat sama, untuk merealisasikan atau bahkan untuk bisa dipertahankan, demi kepentingan nasional tadi, dan ini dianggap sangat vital.

Kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk Menjelaskan perilaku politik luar negri dari suatu negara. Umpama- nVa, pada saat Jepang memberikan bantuannya kepada Indonesia, 'tu didasarkan kepada kepentingan nasionalnya yakni, menjamin

^berapa Model Sistem Internasional 163

kelancaran atas pasok bahan dasar industrinya. Demikian juga ketika pemerintah Indonesia memberikan bantuannya kepada Nelson Mandela yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masalah Timor Timur.

Namun di samping kepopuleran konsep kepentingan nasional tersebut, ada kendala dijumpai pada saatawal konseptualisasi dan definisi dari para ilmuan dan praktisi politik hubungan internasional yang lahir dari berbagai variasi pendapat dan pandangan-pandangan. Terutama masalah bagaimana membangun definisi tentang kepentingan nasional itu, apakah dapat diterima secara universal rumusan yang diperoleh it? Dan secara khusus, apakah yang menjadi kepentingan nasional suatu negara dan rakyatnya pada suatu waktu dan dalam suatu isu tertentu? Siapakah yang menentukan urutan-urutan prioritas tindakan yang dilakukan oleh Negara, kapan dan bagaimanakah urutan-urutan prioritas tersebut dapat dilaksanakan? Bagaimana dan siapakah yang menentukan perumusan suatu ancaman, dan bagaimana dan siapa lawan? Apa peran pemerintah ketika terjadi perselisihan pendapat yang serius untuk menetapkan tujuan nasional dan sebagainya?

Bagi masing-masing pertanyaan di atas, dapat ditanggapi dengan pendapat dan pandangan berbeda-beda dari beberapa ilmuan khususnya dalam studi hubungan internasional. Dalam upaya mencari justifikasi pandangan mereka, tentang konsepsi kepentingan nasional itu, maka dalam hal ini Hans J. Morgenthau, Frederick L. Schumann, George F. Kennan dan Henry A. Kissinger termasuk orang-orang yang memiliki pemikiran aliran realis dalam studi hubungan internasional yang secara sistematis merumuskan dan mendukung premis bahwa strategi diplomasi harus didorong oleh kepentingan nasional. Dan pandangan ini berbeda dengan kelompok aliran pemikiran idealis, bahwa masalah kepentingan nasional senantiasa dengan nilai-nilai moral, legalitas dan kriteria ideologis. (Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe, 1981, 77)

164 Studi Hubunsan Internasional

Kendatipun kagiatan-kegiatan seperti itu banyak mendapat kri tikan-kritikan dari aliran pemikiran saintifik yang menuntut definis operasionai yang iebih tegas. Jika hal ini dijadikan sebagai dasar dar prinsip-prinsip dalam kerangka unit-unit analisa dalam kajian hubungan internasional. Walaupun demikian, Hans J. Morgenthau tetap bertahan dalam pendiriannya bahwa konsep abstraksi power (kekuasaan dan kepentingan nasional tidak dapat dikuantifikasikan. Hans J. Mor- genthau yakin bahwa tindakan politik bukanlah fenomena yang terbatas dan presisinya dapat diamati dengan jelas. Oleh karena itu jika konsep-konsep dan setepat-tepatnya realitas politik (accurateI) maka sebenarnya, konsep-konsep itu jangan diberi definisi yangterlalu pasti. Konsep kepentingan nasional, bagi pikiran HansJ. Morgenthau, memiliki kesamaannya dalam hal konsep umum dalam konstitusi Amerika Serikat, seperti kesejahteraan umum dan hak-hak asasi manusia, hak perlindungan hukum. Konsep ini memuat artian minimum yang inheren dengan konsep itu sendiri. Akan tetapi artian yang minimum di luar artiannya minimum itu di mana konsep tersebut dengan berbagai macam hal yang secara logika, kepadanan dengan isinya konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam mana politik luar negeri diputuskan oleh negara yang bersangkutan. (Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe, 1981, 77-78).

Arti minimum yang inheren dengan konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Maka dalam kaitan ini Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kemampuan minimum bangsa- bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya mereka oleh gangguan negara-negara lain. Diterjemahkan ke dalam arti lebih khusus, negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (physical identity); mempertahankan identitas politik (political identity); mempertahankan rezim-rezim ekonomi- politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya. Dalam perbandingan terhadap identitas cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya.

Beberapa Model Sistem Internasional 16 5

Dari pengertian yang ditinjau secara umum ini kalau menurut Hans J. Morgenthau, seorang negarawan bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang secara khusus (spesifik) baik itu yang bersifat kerjasama (cooperative) maupun itu yang bersifat tindakan kekerasan (konfliktual) seperti halnya dalam kerangka perlombaan senjata nuklir, balance of power, subversi, perang ekonomi, dan propaganda. Namun demikian yang mewarnai perdebatan tentang kon- spe kepentingan nasional yang menimbulkan berbagai pertanyaan- pertanyaan semuanya mengarah kepada formuiasi bahwa kepentingan nasional itu merupakan konsep politik. Maka sebagai konsep politik, kepentingan nasional melahirkan beberapa persoalan sebagaimana yang mereka ajukan berikut ini:

(1) Bagaimana kita dapat membedakan kepentingan nasional dari kepentingan keiompok, kelas-kelas elit yang berkuasa ataupun kepentingan asing yang dipergunakan oleh keiompok dalam negeri? Pertanyaan yang sama dapat dirumuskan, bagaimana, oleh siapa atas dasar apa kepentingan nasional (Indonesia, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, Inggris) ditentukan. Untuk menjawab pertanyaan ini bagi pandangan HansJ. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional itu merupakan hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing. Namun demikian, itu bukan sesuatu yang ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifikasi, akan tetapi merupakan hasil persaingan politik internasional yang berlangsung secara terus menerus. Pemerintah dengan melalui berbagai lembaga- lembaga, pada akhirnya bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijaksanaan- kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional (for defining an implementing national interest oriented policies).

(2) Seberapa luas cakupan dan seberapa jauh intensitas kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya. (Morgenthau, 1958, 65) dan dijelaskan lebih lanjut bahwa salah


bila negara-negara seperti Perancis, dan Inggris pada tahun 1970-an, yang menginginkan sebagai negara adidaya berupaya menerapkan pengaruhnya untuk menyeiesaikan pertikaian yang terjadi di dunia. Universalisme nasionalis (keinginan untuk mengubah seluruh dunia, seolah-olah menjadi negara monolit (tunggal).

(3) Bagaimana seharusnya menghubungkan kepentingan nasional suatu negara dengan kepentingan negara-negara lainnya bagi pandangan Hans J. Morgenthau, bahwa bagi seorang diplomatik yang baik, adalah seorang diplomat rasional, yakni seorang diplomat yang prudent adalah kemampuan menilai kebutuhan dan keinginan sendiri sambil dengan seksama menilai kebutuhan dan kepentingan orang Iain sehingga akan muncul keseimbangan. Artinya, bahwa kepentingan nasional tidak hanya sekedar sadar akan kepentingannya sendiri, akan tetapi juga kepentingan bangsa lain. Yang harus didefinisikan dalam pengertian cocok dengan kepentingan bangsa lain itu. Dalam suatu dunia yang multinasional, maka persyaratan moralitas politik dalam suatu zaman di mana perang sebagai totalitas dan ini juga merupakan persyaratan kelangsungan hidup.

Hans J. Morgenthau mengasumsikan bahwa sistem internasional bukanlah suatu sistem yang penuh dengan keharmonisan (ke- selarasan) namun bukan juga sebuah sistem yang ditakdirkan untuk selalu menimbulkan peperangan. Diasumsikan bahwa pada tingkat- tingkat tertentu, ada saja konflik-konflik dan ancaman perang dan semuanya itu dapat dikurangi (dieliminir) dengan cara sedikit demi sedikit menyesuaikannya dengan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan melalui tindakan-tindakan diplomatik, akhirnya bagaimana seharusnya kepentingan nasional itu dikembangkan? Apa- kah ada jaminan yang datangdari tindakan keamanan kolektif ataukah dengan jaminan global. Maka dalam hal ini Morgenthau menentang atas tindakan suatu negara yang didasarkan kepada prinsip-prinsip


abstrak dan prinsip-prinsip yang bersifat universal selain kepentingan nasional.

Jika keamanan di tiap-tiap negara di dunia harus dijamin oleh semua negara di dunia, (teori jaminan keamanan bersama) maka konflik tidak dapat dialokasikan dan setiap pertikaian akan dengan cepat meningkat dan konsekuensinya membahayakan, terutama pada era senjata nuklir ini. Maka dalam konteks ini Hans J. Morgenthau merasa, bahwa skeptic terhadap para pemimpin yang membenarkan kebijakan-kebijakan atas dasar jaminan keamanan kolektif dan bukan pada kepentingan nasional.

Contoh, ia menentang tindakan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dimanapun di atas dunia ini dengan berdasarkan atas jaminan kolektif ini ataupun dengan dalih mempertahankan demokrasi. Dan ia melontarkan kritik apa yang dilakukan oleh Uni Soviet dengan mengatasnamakan prinsip-prinsip komunisme dan solidaritas sosialisme di dalam kerangka memperluas pengaruhnya.

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, kepentingan regional, ataupun dengan kepentingan suatu aliansi, Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional mendominasi kepentingan regional. Bagi pandangan Hans J. Morgenthau, manfaat aliansi lebih baik didukung oleh dasar-dasar keuntungan dan keamanan yang timbal-balik dari negara-negara yang ikut serta (mutual security of participating nations-state) bukan atas dasar dan prinsip-prinsip ideologis dan moral.

Sebagai contoh, North Atlantic Treaty Organization (NATO) ternyata lebih mementingkan kepentingan atas perlindungan keamanan wilayah negara-negara anggotanya termasuk dalam perlindungan aspek politik, ekonomi, identitas budaya negara yang bersangkutan.

Suatu aliansi, regionalitas, yang tidak ikut serta secara sungguh- sungguh memenuhi kepentingan negaranya sebagaimana dirumuskan oleh pemerintahnya tidak mungkin dapat bertahan atau efektif dalam


jangka waktu yang lama. Dalam kaitan ini bagi pandangan aliran pemikiran realis, paling tidak, dengan mengajukan satu pertanyaan pokok dalam pergulatan antara aliran pemikiran idealis, yang berkaitan dengan motivasi batin manusia yakni bagaimana mengejar kepentingan (nasional) secara prudent? Jawabannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran realis bahwa keputusan yang berkenaan dengan kepentingan nasional yang secara konkrit dan bisa ditunjukkan dalam batas-batas prudence dan bukan dengan berdasarkan pada kriteria yang abstrak dan impersonal seperti kriteria moralitas, nilai- nilai hukum dan ideologis.

Contoh, dengan menggunakan dasar-dasar pemikiran kepentingan nasional, yang konkrit sebagaimana yang tercermin dalam sikap dan tindakan Presiden Lincoln pada tanggal 22 Agustus 1862 yang menulis bahwa pada prinsipnya Lincoln (memuat perdebatan antara aliran idealisme dan realisme) di mana memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan/kebebasan untuk semua orang di mana pun (clearly oppose slavery and favor freedom for all people everywhere). (Theodore A. Couloumbis & James H. Walfe, 1981, 80).

KESIMPULAN

Pada dasarnya, bahwa sistem politik internasional itu sudah ada sejak lama dan rangkaian momentum itu pula yang menjadi kebanyakan landasan berpikir dalam perkembangannya lebih lanjut seperti misalnya munculnya konsep "city-statesystem", "nation-states", "balance of power" dan sebagainya yang kesemuanya ini mengalir dan selanjutnya mewarnai sistem internasional yang sekarang.

Negara yang menjadi aktor utama dalam sistem internasional. Dalam kedudukannya seperti itu, banyak anaiisis yang meninjau konsep negara itu dari berbagai perspektif, baik itu dari segi hukum mternasional maupun dari segi dan filsafatnya.

Dalam sistem politik internasional yang dijadikan sebagai konsep pemikiran yakni sebagai suatu sistem yang memiliki bebrapa


actor-aktor Intergovernmental Organizations (IGO's), Nongovermental Organizations (NGO's). Aktor-aktor ini terkonsolidasi ke dalam bentuk kerjasama dalam wujud organisasi internasional yang menarik untuk dikaji dalam konteks sistem politik internasional. Konsep sistem politik internasional itu yang memiliki berbagai pola-pola atau model yang menandai sistem internasional seperti, model sistem bipolar, model sistem multipolar, model sistem perimbangan kekuatan dan model sistem keamanan bersama.

Negara, jika diletakkan kedudukannya dalam sistem politik internasional dipersonifikasikan sebagai pribadi (aktor) yang tentunya memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai sebagaimana yang dirumuskan di dalam kebijaksanaan politik luar negerinya.

Tinjauan Pertanyaan dan Diskusi

1. Coba Sdr. jelaskan secara ringkas pandangan tradisional mengenai konsep "state-centric" dan bagaimanakah peranan negara dalam sistem internasional?

2. Coba Sdr. identifikasikan beberapa elemen yang harus ada dalam suatu negara bagaimanakah posisi elemen-elemen tersebut dalam konstruksi sistem internasional?

3. Coba Sdr. jelaskan konsep-konsep sistem politik internasional itu dan sebutkanlah pula beberapa contohnya yang Sdr. ketahui!

4. Jelaskan secara singkat peranan kepentingan nasional dalam politik dan hubungan internasional atau dalam studi hubungan internasional!

DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive, International Organization, (London: George Allen & Unwin, 1983)

Colpin, William D. Introduction to International Politics, (New Jersey: Prentice-Hall < Inc. 1980).


Couloumbis, Theodore & James H. Wolfe, Introduction to International Relations: power and Justice, (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1981).

Farnsworth, David N, International relations An Introduction (Chicago: Nelson-Hall, 1980).

Foster, Richard H & Robert V. Edington, Viewing International Relations and World Politics, (Englewood Cliffs, N, J: Prentice- Hall, inc, 1985)

Frankie, Joseph, International P,olitics: Conflict and Harmony, (New York: Harmodsworth, 1973)

Holsti, K. J. International Politics A Framework, (Englewoods, Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc 1977)

Hofmann, Stanley, "International System and International Law", dalam: Stanley Hoffman, The State of war-Essays on the Theory and Practical of International Relations, (New York: Frederick A. Praeger, 1965)

Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for power and Peace, (New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1965).

Russett, Bruce & Harvey S. Starr, World Politics: The Menu for Choice, (Boston: Little Brown and Company, 1985)

-ooOoo-


BAGIAN KE TIGA

POLITIK LUAR NEGERI TERHADAP

SISTEM HUBUNGAN INTERNASIONAL

P O L IT IK L U A R N E G E R I

T E R H A D A P S IS T E M IN T E R N A S IO N A L

3

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini Anda akan dapat:

1. Menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan membangun kerangka definisional politik luar negeri.

2. Menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran politik luar negri serta mengemukakan beberapa contohnya.

3. Mengidentifikasikan keterkaitan antara power dalam poiitik luat negeri.

4. Menjelaskan elemen-elemen power yang determinan dan keterkaitannya dalam penyelenggaraan kebijaksanaan politik luar negeri.

5. Menjelaskan sifat dan hakikatdiplomasi sebagai instrumen kebijaksanaan politik luar negeri.

6. Menjelaskan pengertian propaganda, instrumen ekonomi, instrumen intervensi serta berbagai aspek serta beberapa contohnya.

P O L IT IK L U A R N E G E R I T E R H A D A P SISTEM

IN T E R N A S IO N A L

6.1 M ASALAH DEFIN ISI KO N SEP POLITIK LUAR NEGER I

6.1.1 Pengertian Politik Luar Negeri

Dalam uraian terdahulu mengenai batas-batas dan lingkup studi hubungan internasional telah dengan jelas diberikan pengertian hubungan internasional secara definisional dan secara harfiahnya bisa diartikan sebagai hubungan antarnegara atau hubungan antarbangsa yang meliputi semua hubungan-hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional sering disubstitusikan untuk penggunaan terminologi hubungan antar negara untuk menandai semua hubungan tersebut. Hal ini disebabkan dalam kenyataannya, pada akhir-akhir ini kita mengenai hubungan- hubungan yang melintasi kedaulatan negara yakni munculnya organisasi multinasional corporation.

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya

dalam hubungannya dengan negara Iain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang ada di luar batas-batas wilayah negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah adanya interaksi negara-negara.

Interaksi antarnegara itu dapat berlangsung dalam sistem internasional, di mana ternyata negara tetap masih merupakan aktor utama dalam hubungan internasional tadi. Maka dengan demikian hubungan internasional merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional. Dalam interaksi itulah pula setiap Negara berupaya menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam forum interaksi masyarakat internasional yakni dengan melalui kebijaksanaan politik luar negeri masing-masing.

Seperti yang dikemukakan oleh Robert Keohane & Joseph Nye (1972, ix), bahwa secara internasional para ilmuan dan praktisi politik internasional yang memusatkan perhatiannya kepada masalah- masalah hubungan antarbangsa atau hubungan antarnegara. Negara dalam konteks ini dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang bersifat otonom. Negara merupakan unit dasar dalam politik luar negeri dari berbagai negara yang pada gilirannya akan membentuk suatu pola perilaku. Pola perilakunya inilah yang mencerminkan koneksitasnya dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijaksanaan luar negerinyayangdiartikulasikan oleh pemerintah dengan segala konsekuensinya.

Ini adalah suatu proses yakni suatu proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan atau mengartikulasikan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang pada prinsipnya dipengaruhi oleh suasana dalam negeri (domestik) dan suasana internsional dan kesemuanya ini diarahkan kepada tujuan atau sasaran politik luar negeri itu sendiri, didasarkan pada dua unsur utama.


Dua unsur utama tersebut yang dalam politik luar negeri yaitu:

a. Tujuan nasional (national objectives); danb. Sarana (means) untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan nasional atau lebih tepat dikatakan sebagai sarana politik luar negeri. Sedangkan yang berkaitan dengan sarana politik luar negeri adalah yang ada hubungannya dengan instrumen-instrumen atau melalui mana pelaksanaan politik luar negeri itu dilakukan. Dalam bagian ini diuraikan lebih lanjut mengenai dua unsur politik luar negeri itu.

6.1.2 Tujuan Politik Luar Negeri

Dalam setiap politik luar negeri pada umumnya memiliki tujuan maupun sasaran yang hendak dicapai (foreign policy objectives) yang terkadang melebihi kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini tergantung kepada si pembuat kebijaksanaan atau keputusan politik luar negeri yang bersangkutan dan dalam hal ini, sering terjadi perbedaan- perbedaan, terutama di dalam perspektif, orientasi dan peranan orientasi politik luar negerinya.

Seperti yang dikatakan oleh K. J. Holsti (1983, bab 4-5, 124), bahwa untuk memikirkan bagaimana sebaiknya tujuan-tujuan dari politik luar negeri itu adalah sebagaimana suatu image of future state affairs and future conditions that government through individual policy makers aspire to bring about by wielding influence abroad and by changing or sustaining the behavior of others states. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai itu bisa saja dalam bentuknya yang nyata, seperti misalnya tujuan politik luar negeri Mesir, adalah untuk memperoleh kembali wilayahnya yang ada di Sinai.

Maka selanjutnya pandangan K. J. Holsti (1974, 130-152) menguraikan berbagai kemungkinan untuk dapat memahami struktur dan tujuan politik luar negeri yang pada dasarnya adalah untuk mewakili, menegakkan, membela, memperjuangkan dan memenuhi kepenting-

Politik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 179

an nasional dalam forum internasional yang tidak lain adalah forum interaksi masyarakat internasional. Kepentingan nasional menjadi prinsip dalam kerangka pelaksanaan politik luar negeri.

K. J. Holsti (1987, 1 75) membuat suatu skema untuk menggambarkan dan klasifikasi ruang lingkup tujuan politik luar negeri dengan menggunakan tiga kriteria yakni:

a. Nilai yang berada pada tujuan atau tingkat nilai yang mendorong pembuat kebijaksanaan/keputusan dan penggunaan sumber daya negara untuk mencapai tujuan itu;

b. Unsur waktu untuk mencapai tujuan;c. Jenis tuntutan tujuan yang dibebankan kepada negara lain ke

dalam sistem. Berdasarkan kepada kriteria tersebut, kita dapat membentuk kategori tujuan-tujuan politik luar negeri itu sebagai berikut:

1. Nilai dan kepentingan "inti" (core objectives) yang mendorong pemerintah dan bangsa untuk melakukan eksistensinya dalam rangka mempertahankan atau memperluas tujuan sepanjang bisa dilakukan dengan atau tanpa menekan negara lain;

2. Tujuan-tujuan antara (jangka menengah)biasanyamenekankan tujuannya pada negara Iain (komitmen untuk mencapai tujuan ini secara sungguh-sungguh dan biasanya tujuan ini memiliki beberapa pembatasan);

3. Tujuan jangka panjang biasanya jarang memiliki batasan waktu untuk mencapainya.

Sasaran yang pragmatis sebagaimana yang dirancang, menurut pandangan K. J. Holsti, Budiono Kusumojamidjojo yakni dengan mengaitkannya dengan kepentingan Indonesia dengan cara sebagai berikut: Dalam kategori yang pertama, dibedakan antara sasaran yang spesifik, misalnya penyelesaian friksi perbatasan antara Indonesia dan PNG dan sasaran umum misalnya, penegasan umum sikap Indonesia terhadap gagasan Masyarakat Kawasan Pasifik. Sedangkan dalam kategori ke dua, sasaran (tujuan) itu dapat dibedakan menurut sifatnya


yaitu: ideologis (sikap antikomunisme maupun liberalisme), politik (VVawasan Nusantara, ASEAN, politik bebas aktif), militer (antialisasi, dwifungsi ABRi, Doktrin Perang Semesta dan Pertahanan Wilayah), ekonomi (politik pembangunan, swasembada, orientasi ekspor), sosio- budaya (ahli teknoiogi secara selektif, kerjasama kemanusiaan dan pertukaran kebudayaan).

Dalam kategori yang ke tiga, dapat dibedakan antara sasaran (tujuan) yang konstan (misalnya yang menyangkut eksistensi dan kesejanteraan nasional) dan sasaran yang dapat berubah dari hari ke hari (misalnya penetapan kuota impor ataupun tarif ekspor). Dalam kategori yang ke empat sasaran politik iuar negeri dibedakan menurut jangka waktu relevansinya, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sasaran jangka pendek, pada umumnya meiiputi persoaian yang harus diatasi dengan segera dan selekasnya (misalnya Timor Timur, perbatasan Indonesia PNG).

b. Sasaran jangka menengah pada umumnya menyangkut volume masalah yang besar dan beraneka ragam, karena itu bisa diperinci:

Usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional melalui langkah-langkah internasional (misalnya perjuangkan untuk memperoleh kuota ekspor yang menguntungkan ke pasar- pasar di Eropa, Amerika Utara dan Jepang dan sebagainya); Usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan martabat atau prestise nasional pada for a internasional dengan melalui inisiatif diplomatic, display kekuatan militer, ekspansi ekonomi dan pengembangan teknoiogi;Usaha ekspansi di bidang ideologi dan geopolitik (misalnya dengan melalui propaganda, agitasi, subservi dan sebagainya).

c- Sasaran jangka panjang, mencerminkan cita-cita utama dari suatu bangsa dalam kerangka masyarakat internasional. Ke dalam jenis sasaran ini dapat dikelompokkan misalnya perjuangan mengunggulkan sistem kapitalisme, atau komunisme atau sistem

politik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 181

Pancasila atau yang lainnya. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 35-36).

Dalam kenyataannya memang timbuinya berbagai tujuan dan sasaran negara-negara dalam lingkungan internasional. Tujuan dan sasaran itu biasanya mengarah kepada pengertian kepentingan.

6.1.3 Kekuatan (Power) Dan Politik Luar Negeri

6.1.3.1 Konsep Dasar Tentang Kekuatan (Power)

Kekuatan (power) dalam konteks politik luar negeri dapat digambarkan sebagai suatu "relationship". Pengertian ini hanya dapat diberlakukan jika dengan memperhatikan resultansi perilaku negara- negara lainnya atau sebagai aktor internasional yangsaling bersentuhan di dalam suasana lingkungan internasional. Persentuhan-persentuhan itu tidak saja berkaitan dengan kapabilitasnya sendiri akan tetapi termasuk di dalamnya, tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaannya, yang kesemuanya itu terakomodasi ke dalam interaksinya.

Dalam keterhubungan (relationships) antara aktor-aktor (negara- negara) internasional dapat dilihat ke dalam 2 arah, yang dapat digambarkan di dalam konsepsi power. Hal ini diperjelas oleh Bruce Russett & Harvey Starr (1985, 127-161), memang ada keterkaitan antara power dan politik luar negeri itu dengan memperhatikan:

a. "we can look at how two states compare on a set of national attributes or characteristics; the capabilities of a state become meaningful when they are compared with those of other international actors.

b. We can iook at the actaI set of interaction between pairs of states- how they behave toward each other. In discussing power we shall be concerned with both attributes of power and power as a process of interaction-how states influence others to behave".

Dua pendekatan relasionai terhadap politik luar negeri dan power dapat kita manfaatkan di dalam pemahaman perilaku negara-


negara dalam forum internasional. Kita telah membicarakan tentang definisi/rumusan dari politik luar negeri, dan konsep-konsep dasar berkenaan dengan itu serta juga sudah kita bicarakan langkah-langkah apa hendak dilakukan oleh negara dalam lingkungan internasional. Namun dalam penampilannya masing-masing aktor ini memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar yakni dengan memperhatikan pada sumber-sumber kekuatan (power).

Kekuatan (power) memainkan peranan sentral dan peiajaran politik dunia (internasional). Hal ini disebab’kan, kekuatan-kekuatan (power), seperti halnya dalam politik luar negeri (foreign policy), dapat dibangun suatu kerangka bangunan sebagai lukisan yang saling berkaitan (relasional) atau sebagai suatu koneksitas. Daiam mana, aktualitas "power" senantiasa dihadapkan kepada realitas politik luar negeri. Untuk melihat sejauh mana keterhubungan antara ke dua masalah itu kita bisa mengajukan pertanyaan: bagaimana ke dua Negara (aktor) dibandingkan dengan menggunakan “power" sebagai sekumpulan atribut-atribut yang dimiliki aktor-aktor tersebut? Ataupun dengan cara memperhatikan "power" sebagai "relationship" diantara dua aktor politik dengan kehendak yang berbeda.

Artinya, power dijadikan sebagai karakteristik Negara-negara bangsa yang dapat dikuantifikasikan. Misalnya, output ekonomi, iuas wilayah, banyaknya penduduk dan juga kemampuan/kekuatan militer. Sejauh manakah sifat daya paksa yang dimaksudkan sebagai unsur kekuatan (power) sebagai suatu rangkaian atribut-atribut yang dimilki oleh negara dan sebagai karakteristik.

Posisi power sebagai kekuatan dianggap demikian penting jika hal ini dihubungkan dengan kedudukan negara sebagai aktor utama dalam sistem hubungan internasional. Namun demikian, tantangan awal untuk membicarakan konsep power atau kekuatan seringterbentur Pada banyak ragamnya batasan atau definisi konsep yang dikenakan dalam power itu. Pada umumnya orang melihat bahwa power terdiri


dari kualitas, dikaitkan dengan kemampuan negara. Power sebagai suatu proses interaksi. Power berkaitan erat dengan atribut-atribut dalam hubungannya dengan dua aktor politik di mana antara aktor (A) memiliki kemampuan untuk mengontrol/mengendalikan mental dan aktivitas aktor (B). (lihat HansJ. Morgenthau, 1973).

Robert Dahl (1957, 2010-215), telah membuat definisi power*ir- '

sebagai "the ability to shift the probability of outcome". Power juga dilihatnya sebagai suatu yang paling berkaitan (relationships) antara dua aktor politik seperti individu-individu, kelompok-kelompok, partai- partai politik pemerintahan dan organisasi-organisasi internasional. Karl W . Deutsh (1968, 29), membangun suatu analogi antaraspek ekonomi dan aspek politik. Ekonomi sebagai aspek power bisa saja dimiliki seseorang, perusahaan-perusahaan dan sebagainya.

Di samping sebagai alat diplomasi dalam politik internasional bagi pencapaian politik iuar negeri, maka power mempunyai peranan yang sangat penting artinya dalam studi politik dan hubungan internasional. Maka dalam kaitan ini pandangan kaum realist dalam analisa politik internasionai yang menempatkan posisi power sebagai peran sentral. Termasuk dalam hal ini HansJ. Morgenthau menggunakan konsep power untuk mengeskpianasi fenomena politik internasional sebagaimana dituiisnya dalam buku, Politics Among Nations: Struggle for power and Peace. Oleh karena itu politik internasional seperti halnya semua politik pada umunya adalah perjuangan untuk kekuasaan (power).

Untuk lebih memberikan kejelasan mengenai berbagai hal dalam kaitannya dengan konsep "power", di sini diberikan anaiisis deskriptif mengenai konflik Timur Tengah. Adapun yang menjadi permasalahannya apakah Israel itu kuat sebagai negara? Jawabannya tentunya harus ditempatkan ke dalam posisinya di dalam hubungan- hubungan Israel dengan negara-negara yang menentangnya ataupun kekuatan-kekuatan (negara)yangmendukungnya. Apakah Israel sebagai suatu Negara yang kuat atau lemah dibandingkan dengan negara-negara


Arab lainnya? Semuanya itu tergantung kepada negara-negara yang mana menjadi aktor baik itu yang memberikan dukungannya ataukah negara-negara yang menentangnya. Dari beberapa kali meletusnya konflik perang antara Arab-lsrael dan dengan negara-negara Arab lainnya, ternyata pada akhirnya dimenangkan oleh Israel.

Ini merupakan suatu indikasi bahwa Israel memang sebagai negara yang kuat, sekaligus juga mempunyai power yang besar dibanding dengan negara-negara tetangganya. Atau paiing tidak, dalam situasi tertentu, apa yang menjadi parameter kekuatan di sini, apakah itu tercermin dalam bentuk kekuatan militer ataukah dari kekuatan- kekuatan lainnya?

Jika terdapat kekuatan-kekuatan Iain (luar) dalam kerangka analisis power relationships antara Arab dengan Israel, maka dalam persoalannya akan menjadi lain. Israel tidak akan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melawan Arab seandainya Arab mendapat bantuan atau mendapat dukungan dari Uni Soviet (US). Demikian pula misalnya pihak Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS). Jadi, dengan demikian, power dalam konteks Israel sangat relatif sekali. Artinya tergantung pada aktivitas-aktivitas lainnya (kekuatan- kekuatan di luar hubungan partai-partai yang bersangkutan). Oleh sebab itu "power" hanya dapat dipahami jika permasalahannya dielakkan di dalam konstelasi power relationships. Artinya ia tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan eksplanasi penggunaan konsep atau analisis perilaku politik internasional. Konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Vietnam, mengapa pada akhirnya Amerika Serikat (AS) rnengalami kekalahan? Demikian juga dalam kasus Uni Soviet (US) dengan Afghanistan; Vietnam Utara-Vietkong-Uni Soviet (US)-Cina.

6.1.3.2 Unsur-unsur Determinan Dalam politik Luar Negeri

Erat kaitannya dengan kajian terhadap "power" adalah pembicaraan tentang unsur-unsur determinan yang terdapat dalam konsep power atau disebut sebagai unsur kapabilitas (kemampuan-kemam-


puan) sebagai suatu Negara-Bangsa (Nation-State). Dalam hubungan ini, Charles O. Lerche dan Abdul Said (1970, 59-77), secara panjang lebar membangun suatu sistem klasifikasi ke dalam beberapa kategori dan ini dinamakan sebagai, intangible elements of power and tangibly elements of power.

Unsur-unsur yang termasuk ke dalam kategori yang nyata terlihat (tangible) terdiri dari unsur-unsur, seperti penduduk, wilayah, sumber-sumber daya alam, kemampuan industrial, pertanian, militer dan mobiiitas. Dan yang termasuk dalam kategori unsur-unsur yang tidak terlihat nyata (intangible) terdiri dari: kepemimpinan, dan personal, birokrasi-organisasi efisiensi, tipe pemerintahannya, reputasi, dukungan luar negeri dan ketergantungan.

Dalam kaitan ini David N. Farnsworth (1988, 41-36) menggunakan kategori yang sama yakni kategori intangible elements dan tangible elements. Dalam hal ini bagi pandangan ini bahwa yang termasuk unsur-unsur atau unsur-unsur yang bersifat tangible adalah unsur-unsur yang terdiri atas, penduduk, geografis, sumber-sumber daya alam, kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Sedangkan untuk unsur-unsur yang berkategorikan sebagai yang bersifat intangible terdiri dari unsur-unsur seperti, national morale, nation leadership dan sistem politik.

a. GeografisSebagai unsur geografis, tidak hanya termasuk ke dalam ukuran

sebuah negara, akan tetapi terhadap topografisnya terutama tentang batas-batas wilayah, fisiknya, lokasi politiknya, cuaca, yang kesem ua

unsur tersebut merupakan faktor sebagai suatu kekuatan nasional. Berkaitan dengan itu, dibuat suatu hipotesis bahwa negara yang besar akan lebih kuat dibandingkan dengan negara kecil.

Namun demikian dengan kategori seperti ini tampaknya tidak cukup kuat sebagai alasan untuk mendukung hipotesis di atas. Atau dengan pengertian lain, hal seperti itu tidak dapat dijadikan seb ag a1

186 Studi Hubungan In te rn a s io n ^

jndikasi bahwa suatu negara akan dapat menjadi negara adidaya (super power). Besar kecilnya sumber daya aiam yang dimiliki, lokasi (posisi) negara yang bersangkutan, banyak memiliki gunung-gunung, iautan yang luas, sungai-sungai, struktur tanahnya, yang memiliki kaitan yang erat dengan sistem pertahanan militer dan unsur-unsur lain yang akan memberikan dampak (pengaruh) bagi eksistensi sebuah negara ini.

Suatu negara yang memiliki posisi wilayahnya yang sangat luas, akan menjadi sebuah negara yang kuat pada giiirannya akan menjadi sebuah negara yang bersifat "major power" meskipun Kanada dan Austria adalah negara yang memiliki status demikian akan tetapi ia belum termasuk di daiam kategori sebagai negara kuat. Cina. atau bahkan Russia (Uni Soviet), negara besar, jika dipakai parameternya adalah besarnya wilayah, namun ternyata kemudian tidak cukup dengan mengandalkan unsur-unsur itu, meskipun ini merupakan ukuran sejauhmana sebuah negara menjadi besar dan kuat. Bagaimana dengan negara Israel, kalau parameternya dengan berdasarkannya pada luas wilayahnya, yang relatif kecil, mampu mendemostrasikan kemampuan militernya yang besar. Dan bagaimana dengan negara- negara yang memiliki wilayah yang sedemikian luas dan besar, seperti negara-negara yang telah disebutkan di atas?

Adapun masalah-masalah dan yang berkenaan dengan itu. dikoseptualisasikan ke dalam apa yang disebut dengan istilah geopolitik adaiah sebuah aliran pemikiran (a school of thought) yang memadukan bidang studi geografi, strategi dan politik. Pemikiran ini mulai bangkitdan berkembang sekitar tahun 1900-an dan pasca Perang Dunia Kedua. Dan di antara tokohnya yang paling terkenai adalah Sir Halford MacKinder. Menurut pandangannya bahwa kawasan-kawasan Eropa, Asia dan Afrika sebagai world island dan kawasan-kawasan lainnya dijadikan sebagai satelit. Teorinya yang terkenai adalah daerah lantung (heartland) yang terdiri dari negara-negara Eropa, Asia (Iran, Tibet, Mongolia) dan sebagian besar dari Timur Tengah.

p°Htik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 187

Sebagai prinsip dasar teorinya bertitik tolak dari apa yang disebut heartland theory suatu pandangan atau pemiiikan yang dikaitkan dengan power terhadap kemampuan suatu negara untuk menguasai wilayah-wilayah tertentu. Formulasinya dimulai dengan memperhatikan wilayah-wilayah tertentu seperti kawasari Eropa, Asia dan Afrika sebagai suatu perspektif pusat-pusat kekuatan internasional. Dalam hal ini dikatakan bahwa "he who rules East Europe Commands the world". (MacKinder 1919, 150).

Namun jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira demikian: barang siapa yang manguasai Eropa Timur, akan menguasai Daerah Jantung Eurasia (Eropa-Asia); barang siapa yang menguasai Daerah Jantung Eurasia akan menguasai pulau Dunia Eropa, Asia dan Afrika, dan barang siapa yang dapat menguasai Pulau Dunia, akan menguasai Dunia.

Karl Haushofer, seorang geolog bangsa Jerman dan yang juga pernah menjadi penasihat perang Hitler sangat dipengaruhi oleh teorinya MacKinder. la berangkat dari prinsip-prinsip dasar geopolitik. Karl Houshofer memberikan nasihat kepada Hitler untuk membentuk suatu persekutuan antara Jerman dengan Uni Soviet dan Jepang dengan tujuan utamanya mengontrol pulau dunia. Namun sebaliknya menurut versi Amerika Serikat, suatu interpretasi yang hampir bersifat diametrically contradictory yang dikemukakan oleh MacKinder dan juga oleh Alfred T. Mahan, la mengatakan bahwa, " control of the oceans with a large two-ocean navy was route to United State security, not control of the world island".

Dengan demikian lahirlah hubungan yang saling kait-mengait antara faktor geografis dan kapabi I itas pol itik nasional sebagai cerm i nan

ke dalam perspektif ekologis yang telah melahirkan suatu gebrakan besar-besaran, khususnya dalam perspektif teoritik politik modern (teori hubungan internasional: realism political theory). W ila y a h

(bumi, daratan) suatu negara merupakan elemen terhadap k e k u a ta n

(power) terlepas dari kecil atau besarnya, sempit atau luasnya. Fak to r

188 Studi Hubungan In te rna s iona l

luas wilayah saja tidak menjelaskan tentang kapabilitasnya untuk memberi hidup atau menampung suatu jumlah penduduk di atasnya, seperti yang dibuktikan oleh Gurun Sahara, di satu sisi, negara Jepang di sisi lainnya. Kekuatan yang efektif dengan berdasarkan kompleksitas faktor seperti misalnya faktor lokasi, kesuburan tanah, curah hujan, sifat watak penduduknya, teknoiogi dan kualitas pimpinan nasionalnya.

Dalam kasus Jepang yang tidak terlalu kecil untuk dapat mengalahkan Rusia pada Perang Russia-Jepang tahun 1904-1905. Wilayah Russia yang begitu luas merupakan rintangan (kendala) dan dapat menyulitkan pemusatan kekuatan militer serta operasi suplai bahan-bahan amunisi di Siberia yang jauh. Untuk alasan yang sama, luas wilayah ini mula-mula merupakan kerugian bagi Rusia pada saat Hitler menyerangnya dalam bulan Juni 1941. Namun sebaliknya luas wilayah memberikan keuntungan bagi Rusia sehingga dapat melempar dan membalik keluar invasi Napoleon 1812 dan nasib yang sama pula dialami oleh tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Faktor luas wilayah ini bagi pandangan Russia yang memungkinkan gerakan mundur yang jauh (long reteat) yangsekaligus akan menyulitkan suplai bagi musuh dan penduduk musuh secara efektif.

Russia bisa mengorbankan faktor uang, waktu, wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh Cina dalam menghadapi Jepang. Meskipun faktor luas wilayah mempengeruhi jalannya peperangan yang sifatnya defensif ataukah ofensif, akan tetapi, efeknya berkaitan erat dengan berbagai faktor lainnya, seperti masalah efisiensi pengangkutan/transportasi, penempatan satuan-satuan militer, cuaca dan kebijaksanaan pemimpin diplomati dan militer. Luas wilayah, akan memberikan keuntungan bilamana dikaitkan dengan tingkat kesulitan dengan rencana infasi yang datang dari luar wilayah yang bersangkutan. Dalam hal ini ada kaitannya dengan faktor penduduk, bangunan-bangunan •"Hiliter, jaringan-jaringan komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Namun ada lagi kerugian, di samping yang telah disebutkan di atas, sebagai keuntungan misalnya kesulitan dalam rangka persatuan nasi-

p°litik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 189

onal, pemerintah yang efektif dan integrasi nasional dalam berbagai aspeknya.

Faktor letak lokasi wilayahnya, malah ada yang mengatakan lebih penting artinya dibanding dengan faktor Iuas wilayah yangdimiliki oleh suatu negara. Faktor letak lokasi wilayah akan memberikan banyak pengaruhnya kepada tipologi perekonomian, perindustrian dalam bidang perkayuan, perburuan, peternakan, pertanian, pertambangan dan perdagangan; yang kesemuanya faktor itu akan memberikan dampaknya. Adapun yang diartikan dengan lokasi dalam masalah ini adalah berkaitan dengan tata ruang daerah-daerah atau negara- negara lain akan memberikan pengaruh pada aspek kebudayaan dan perekonomian, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi negara. Umpamanya, dalam bidang perekonomian, ada beberapa faktor-faktor yang menentukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sektor ini antara lain:

a. Menentukan hubungannya dengan rute-rute perdagangan internasional;

b. Pusat-pusat tempat tinggal penduduk;c. Perairan untuk menangkap ikan.

Lokasi, cenderung untuk menentukan apakah suatu negara, akan menjadi suatu landpower, ataukah akan menjadi seapower. Lokasi, juga dapat dilihat di dalam kaitannya dengan diplomasi dan strategi peperangan. Konsekuensi logis terhadap tata letak (posisi) dan ditambah lagi dengan faktor-faktor lainnya maka suatu negara, dapat menjadi pertempuran dalam peperangan atau akan menjadi daerah penyangga (buffer) bagi negara-negara lainnya.

b. PendudukPenduduk dalam konteks ini dianggap sebagai hal yang riil (nya

ta) yang dalam pengertian bahwa unsur ini dapat dikualifikasikan. la berperan sebagai elemen dalam kekuatan nasional dengan melihatnya secara khusus dari beberapa aspek yang terkandung di dalamnya se-


perti, jumlah, kualitas dan karakter (watak), pertambahan penduduk, distribusi penduduk, tingkat kemampuan penduduk dengan perkembangan industri-idustri, teknoiogi dan kemajuan militer, dan sebagainya. Jumlah penduduk dari suatu negara merupakan faktor yang terpenting. Demikian juga halnya dengan kualitas dan watak (karakter) dari penduduk tersebut. Dan masalah ini pada dasarnya memiliki beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Distribusi menurut usia dan jenis kelamin;2. Kecenderungan angka kelahiran dan kematian;3. Standar hidup, kesehatan dan melek huruf;4. Kapasitas produksi dan kecakapan;5. Kebiasaan dan kepercayaan;6. Perbandingan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan

yang di perkotaan;7. Perubahan dalam pola kehidupan dan pikiran;8. Perbedaan-perbedaan regionalitas dan karakternya;9. Tingkat mobilitas sosial;10. Karakter nasional;11. Semangat nasional;12. Kualitas diplomasi.

Dari beberapa unsur yang terdapat dalam penduduk, ternyata selain unsur power itu yang nyata, juga memiliki aspek tidak nyata seperti misalnya, pendidikan, kesehatan, persatuan, moralitas, me- rata tempat tinggalnya, berpengetahuan luas, loyal terhadap otoritas pemerintahannya, dan sebagainya. Oleh sebab itu banyak karakteristik penduduk ini yang sulit diukur dan malahan sampai kepada dampaknya terhadap power negara yang bersangkutan sulit dinilai seperti Persatuan, melek huruf, dan loyalitas. Misalnya, apakah tentara yang buta huruf akan bertempur lebih efektif ketimbang yang melek huruf?

c- Sumber-sumber AlamSumber-sumber alam, berkaitan dengan letak geografisnya serta

kuantitas sumber daya alamnya terhadap kepentingan suatu negara.


Hal ini menjadi penting, bilamana dikaitkan juga dengan kemampuan suatu negara untuk memproses sumber-sumber alam tersebut menjadi suatu nilai industrial, misalnya perumahan, industri, militer, listrik serta kemampuan untuk mendistribusikan produknya itu bagi kepentingan ekonomi pembangunan bangsa yang bersangkutan.

Kedudukan sumber-sumber daya alam misalnya, batu bara, besi, aluminium, minyak, boksit memiliki posisi yang strategis dalam sektor industri. Artinya, posisi tersebut harusdi I ihatdalamkonteks kemampuan negara untuk meprosesnya dan mendistribusikannya atas hasil-hasil industri tersebut terhadap kondisi ekonominya umumnya. Jadi, ada dua negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan tetapi lemah dalam bidang teknologi industri pemasarannya. Dan sebaliknya, negara-negara yang memiiki sumber-sumber daya alam. Dengan dua fenomena ini maka akan melahirkan suatu sifat ketergantungan bagi kegiatan ekspor bahan-bahan mentahnya yang harus didatangkan dari luar negeri.

Ketergantungan dan hubungan antara industrial dengan keberadaan sumber-sumber daya alam dapat dicontohkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), dalam sektor industri boksit, mereka harus mengimpornya dari Jamaika. Sedangkan bahan mentah minyak, diambil dari Meksiko, nikel didatangkan dari Kanada, karet alam dari Indonesia dan Malaysia, timah dari Malaysia, Thailand, Bolivia, yang jumlahnya tersebar ke dalam 85%-100% dari masing- masing sumber-sumber alam itu diimpor oleh Amerika Serikat (AS).

Konsep sumber-sumber daya alam yang dilihat dari perspektif kapabilitasnya berkaitan dengan gagasan bahwa negara-negara dengan tingkat kebutuhannya sangat tinggi dan pengaruhnya kepada kekuatan- kekuatan luar (eksternal). Oleh karena itu sumber-sumber daya alam yang tidak terpenuhi secara maksimal sebagai power dalam konteks kekuatan perekonomiannya yang kuat, kesinambungan industrialisasi negara. Semua ini merupakan alat untuk memahami kapabilitas politik

192 S tud i Hubungan In te rna s iona l

suatu negara dan dijadikan sebagai suatu langkah proyeksi dalam hubungannya dengan negara lain.

Ada sumber-sumber daya alam yang kaya, tidak dengan sendirinya membuat negara menjadi sejahtera. Akan tetapi hal ini sangat penting bagi kepentingan nasional (kekuatan nasional). Dalam kaitannya dengan geografis dengan lokasi yang menguntungkan, dengan memiliki tanah-tanah subur, atau deposit-deposit mineral dapat membantu kekuatan perekonomian pada umumnya. Karena dengan keberadaan seperti ini akan menyebabkan suatu kondisi di mana negara-negara lain menjadi tergantung memiliki manfaat tertentu misalnya mineral- mineral, flora, fauna, air terjun dan kesuburan tanah yang beberapa hal di antaranya menjadi kandungan yang terdiri dari dua aspek yakni aspek bahan mentah dan sumber daya alam.

Sumber daya alam (SDA), dalam hubungan ini mengandung arti sebagai potensi kekayaan, keuntungan. Sedangkan yang diartikan dengan bahan-bahan mentah hanya ada manfaatnya (utility) jika hal ini dilihat dalam perspektif sebagai potensi ketimbang manfaat yangnyata. Akan tetapi, dari sisi lain, barang-barang pemberian alam terkadang tidak selalu mendatangkan keuntungan (menurut tempat tertentu), malahan dapat dikatakan sesuatu yang mendatangkan kerugian tertentu. Mungkin kita menebang hutan-hutan secara sembarangan akan mendatangkan kendala dalam kaitannya dengan pengolahan bidang pertanian serta minyak, kandungan air, erosi dan sebagainya. Meskipun semuanya sudah diketahui dan dirasakan bahwa sumber alam di suatu negara dapat memberikan motivasi atas tindakan intervensi negara luar dan kondisi ini tidak selalu menguntungkan.

d. Kapabilitas EkonomiCross National Product (GNP) suatu negara menjadi indikator

yang sangat penting bahwa suatu negara dapat memberikan pengaruhnya dalam konstruksi hubungan internasional. Masalah ini akan tercermin dalam kemampuan suatu negara atau bangsa untuk menghasilkan produk yang bisa bersaing dalam perdagangan internasional.


GNP suatu negara atau bangsa umumnya tercermin dalam pembangunan ekonomi yakni semakin tinggi GNP semakin besar pula nilai pembangunan ekonominya.

GNP juga berkaitan dengan produk energi, listrik dan baja sebagai indikator produktivitas industri. Indikator-indikator ini juga dapat berhubungan dengan GNP dalam hubungan ini berarti kekayaan negara banyaknya uang dan sumber alam dapat dicurahkan kepada kemampuan militer. Atau dengan pengertian lain, GNP sebagai ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu satu tahun bisa digunakan untuk membandingkan kekayaan suatu negara dengan kekayaan negara lain.

GNP memberikan petunjuk umum tentang seluruh kekayaan negara namun tidak bisa digunakan sebagai pegangan atas kemampuan suatu negara itu untuk memenuhi kehendak ekonomi rakyatnya. Indikator ekonomi yang dianggap paling pokok mantaatnya adalah GNP perkapita (kekayaan dibagi oleh jumlah rakyat dalam suatu negara). Indikator ini selanjutnya menimbulkan masalah pada saat negara yang memiliki jumlah penduduk relatif kecil, namun tingginya tingkat industrialisasinya. Sebagai contoh, antara Swedia dengan Swiss memiliki tingkat tertinggi di antara negara-negara industri GNP per kapita. Namun ke dua negara tersebut tidaklah menjadi yang terkuat jika dibandingkan dengan negara industri besar dengan pendapatan perkapitanya (hampir $ 21.000 milyar). namun Negara Kuwait bukan sebagai negara yang sangat kuat (particularly powerful nation).

Dengan membuat perbandingan kekuatan-kekuatan terhadap suatu negara dengan negara lain berdasarkan parameter pendapatan perkapitanya ada kecenderungan untuk membesar-besarkan banyaknya negara-negara berkembang dengan kategorisasi seperti itu. India, dengan GNP $ 375 milyar dengan jumlah penduduk 700 juta orang, sedangkan pendapatan perkapitanya hanya sekitar $ 250 pertahun, Bangladesh dikategorikan sebagai Negara miskin, pendapatan perkapitanya hanya $ 140 pertahun.


e. Kekuatan Militer Dan MobilitasUnsur kekuatan ini sangat erat kaitannya dengan gagasan

tradisional yang mengatakan bahwa suatu kekuatan yang didukung o leh kekuatan militer akan melahirkan mobilitasnya yangtinggi maka hal ini dianggap sebagai suatu unsur yang nyata, karena kekuatan militer dan mobilitasnya bisa diukur dengan menggunakan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk tujuan pertahanan dan keamanan. Dari sejumlah pengeluaran tersebut dikembangkan ke dalam berbagai fasiiitas, misalnya pengembangan pesawat-pesawat terbang, tank-tank, persenjataan nuklir, kapal-kapal perang, dan sebagainya.

Simplikasi power yang digunakan dalam bidang militer adalah ditujukan untuk pemenuhan kepentingan nasional di mana ini dijadikan sebagai alat (military force) demi tercapainya tujuan yang dimaksudkan. Namun demikian, kekuatan militer ternyata tidak dapat berdiri sendiri, kekuatan militer di samping terdapatnya kekuatan yang bersifat "tangible" juga sekaligus bersifat "intangible". Misalnya, aspek ekonomi, skill, kepemimpinan, teknoiogi, moral pasukan, format latihan-latihannya, kemampuan organisasinya, manajemennya, sikap personalianya terhadap otoritas pemerintahnya. Maka dengan demikian, kaitan antara berbagai aspek atau unsur yang terkandung dalam lingkup geografis, sumber-sumber alam serta kapasitas industrial, memberikan kontribusinya terhadap kepentingan suatu negara dan aspek ini berada dalam aspek kesiapan militernya. (Hans J. Morgenthau, 1990, 128).

Jika hal di atas kita proyeksikan ke masa depan (abad 20-an), menunjukkan bahwa kedudukan militer tidak akan dapat lagi berdiri secaraotomotik. Hal ini disebabkan dalam abad itu, akan membuktikan secara besar-besaran terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan terutama dalam bidang teknik peralatan perang. Teknoiogi peralatan Perang untuk hal mana, pihak-pihak yang lebih kecil tidak dapat mencari kompensasi ke dalam cara-cara lain, sehingga kedudukan Persoalan ini selain penggunaan pembaharuan teknoiogi yang tepat,


juga kualitas pimpinan militer selalu memberikan pengaruh yang determinan terhadap kekuatan nasional negara. Kapabilitas militer dapat dilihat sebagai "heavily dependent” terhadap kondisi dan semuanya yang berkenaan dengan kualitas manusianya (kesehatan, pendidikan, melek huruf serta moralitasnya).

6.2 INSTRUMEN POLITIK LUAR NEGERI

6.2.1 Diplomasi

6.2.1.1 Sifat dan Hakikat Diplomasi

Ada hubungan antara diplomasi dengan politik luar negeri. Hubungan tersebut terdapat dalam perbedaannya yakni dengan cara membuat pertanyaan " What you do? (politik luar negeri), sedangkan untuk bagian diplomasi dengan pertanyaan, how you do it? maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi dianggap sebagai implementasi terhadap politik luar negeri. Diplomasi, senantiasa berkaitan erat dengan interaksi antarpemerintah-pemerintah (C to C)

yang secara langsung (direct government to government interactions).

Bagaimanakah dan kapankah diplomasi itu ada dalam politik luar negeri?

Hubungan antara diplomasi dengan politik luar negeri terdapat dalam aktualisasi komunikasi secara langsung antara pejabat-pejabat yang diwakili oleh dua atau lebih pemerintahannya. Maka dengan demikian peranan diplomasi menjadi sentral secara teknis terhadap implementasi politik luar negeri. Diplomasi itu pada akhirnya sebagaimana halnya dengan alat, mesin atau instrumen lainnya namun ia bersifat netral, yang artinya terlepas dari nilai-nilai, apakah ia bermoral atau tidak. Nilai-nilai dan terlepas dari nilai-nilai, apakah ia bermoral atau tidak. Nilai-nilai dan penggunaannya tergantung kepada maksud dan tujuan serta kemampuan, kemahiran atau kecakapan dari mereka yang melaksanakannya.

196 S tud i Hubungan In te rnas iona l

Cara kerja diplomasi dapat dilaksanakan dengan melalui departemen-departemen luar negeri, kedaulatan-kedaulatan besar, konsulat-konsulat serta misi-misi khusus yang diselengarakan di seluruh dunia. Dan pada umumnya, dijalankan dengan pola hubungan bilateral. Akan tetapi disebabkan semakin terasa bahwa demikian pentingnya kegiatan-kegiatan dengan diadakannya berbagai konferensi yang berskala internasional, organisasi-organisasi regional serta berbagai tindakan keamanan bersama maka aspek-aspek yang berpolakan kepada hubungan yang bersifat multilateral, dirasakan semakin penting perannya dalam kerangka hubungan antara negara-negara.

Dalam kerangka ini, diplomasi berjalan di dalam berbagai aspek yang meliputi berbagai macam masalah dan kepentingan yang mulai dari masalah perang dan perdamaian (hubungan antarnegara yang bersifat bilateral) sampai kepada masalah-masalah yang sangat erat kaitannya dengan masalah perang dan perdamaian (hubungan antarnegara yang bersifat multilateral). Dengan paparan masalah dan kompleksitas mekanisme kerja sebuah diplomasi, dianggap perlu suatu kajian apa dan bagaimana sebenarnya yang diartikan dengan diplomasi itu. Inilah yang akan diuraikan di bawah ini.

6.2.1.2 Definisi Diplomasi

Dalam perspeksi klasik, diplomasi dapat dirumuskan sebagai "the application of independent and tact to th e conduct of official

relations between government of independent states" (Harold K. Nicolson, 1972, 475). Diplomasi dapat juga didefinisikan sebagai "the method by which these relations are adjusted and managed"

(Oxford English Dictionary). Quincy Wright (1955, 25-30) mengatakan bahwa yang diartikan dengan diplomasi adalah sebagai "means of

the employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or

tran sa ctio n Namun dalam pengertian yang lebih khusus lagi bahwa diplomasi adalah sebagai "means of employment of tact, shrewdness,

and skill in any negotiation or transaction". Namun dalam pengertian yang lebih khusus lagi bahwa diplomasi diartikan sebagai "sense used

P o lit ik Luar N egeri Terhadap S istem In te rna s iona l 197

a. Kewajiban yang pertama seorang diplomat adalah untuk mewakili negaranya sendiri (to represent his or her state). Seorang diplomat merupakan agen/pejabat komunikasi pada umumnya antara departemen luar negerinya dan departemen luar negeri negara di mana dia ditugaskan. Di samping itu, bahwa seorang diplomasi di mana ia ditempatkan adalah merupakan negara yang dia wakili dan negaranya akan dinilai menurut kesan dari tindakan-tindakan sang diplomat itu. Diplomat pada prinsipnya harus memupuk dan membina kontak-kontak sosial dengan para pejabat tinggj di departemen luar negeri, dengan pemerintah pada umumnya, dengan para rekan diplomasi lainnya, dengan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh dari segala lapisan masyarakat. Kontak- kontak sosial seperti itu paling tidak dapat memberi kesenangan, menggembirakan dan memberikan dorongan semangat dan bermanfaat bagi kepentingan dorongan semangat dan bermanfaat bagi kepentingan negara yang diwakilinya. Kontak-kontak itu merupakan "pembantu" yang tidak dapat dihindarkan untuk melancarkan tugas pokoknya yakni berupa, perundingan- perundingan, negosiasi-negosiasi, dan sebagainya. Kegiatan seperti ini secara umum dapat dikatakan sebagai aktivitas simbolis dari fungsi-fungsi (symbolic behavior). Seperti contoh berikut, bahwa dalam jangka waktu lama, Jerman Barat tidak mengakui keberadaan Jerman Timur, sebelum para duta besar Jerman Barat mengadakan pertemuan di negara-negara mana mereka menempatkan misi-misi perdagangan atau konsulat-konsulatnya. Kondisi ini merupakan "symbolic contribution" yang mengklaim bahwa hanya satu Jerman adanya.

b. Sebagai kewajiban yang ke dua dari seorang diplomat adalah dengan melaksanakan kegiatan perundingan (negotiation). Dalam praktiknya perundingan merupakan usaha-usaha yang paling utama (par excellence) untuk mencapai persetujuan dengan jalan kompromi dan kontak pribadi secara langsung. Oleh sebab pada prinsipnya seorang diplomat adalah orang yang melakukan


perundingan atau orang yang berunding. Maka berkenaan dengan itu kewajiban seorang diplomat meliputi hal-hal berikut:

Untuk merencanakan berbagai macam persetujuan bilateral dan multilateral yang dituangkan ke dalam perjanjian- perjanjian (treaties convention, protocols, dan dokumen- dokumen lainnya) yang memiliki sifat sosial, politik dan ekonomi.Pokok bahasannya atau isinya dapat bermacam-macam, mulai dari masalah-masalah pembentukan organisasi-organisasi keamanan internasional, perubahan-perubahan wilayah, pengaturan-pengaturan tentang penerang sipil internasional, telekomunikasi internasional, hubungan-hubungan ekonomi internasional, sampai kepada soal-soal khusus seperti, imigrasi, hak-hak perjalanan, wisatawan dan sebagainya.

c. Kewajiban yang ke tiga dari seorang diplomat adalah pelapor/ laporan. Hal ini berkenaan dengan laporan-laporan yang dikirim oeh para diplomat dari perwakilan-perwakilan di luar negeri merupakan bahan-bahan untuk menyusun dan menetapkan politik luar negeri. Laporan-laporan ini meliputi hampir semua pokok- pokok persoalan yang mulai dari penyelidikan teknis sampai kepada pemeriksaan psikologis dari bangsa-bangsa lain. Seorang diplomasi harus merupakan orang yang terbaik dalam pembuatan laporan.

d. Tugas yang ke empat dari seorang diplomat adalah melindungi kehidupan dan meningkatkan kepentingan warga negaranya baik yang ada di negaranya maupun di luar negeri, ada bencana alam ataupun kerusuhan dalam negeri, peranan diplomat seperti ini menjadi sangat penting. Warga negara harus dilindungi atau jika diperlukan dilakukan dengan evakuasi, mereka harus didampingi oleh pengacara jika diadili, kekayaan mereka atau kepentingan lainnya di luar negeri harus dilindungi. Bagi negara-negara besar, untuk tugas yang demikian, ditunjuk pejabat konsuler bukan warga kedutaan. Konsulat yang didirikan di berbagai kota-kotadi sebuah


negara adalah merupakan pos diplomatik yang melayani warga yang bepergian dari dan ke negara asalnya, melayani masalah visa dan informasi, melindungi kepentingan warga negara pada saat berada di luar negaranya serta membantu warga negara dalam transaksi dagang. Pejabat konsuler ada kalanya melakukan fungsi diplomatik lainnya akan tetapi jika halnya atau bila komunikasi diplomatik mengalami gangguan yang tidak secara normal.

6.2.1.4 Sasaran-sasaran Diplomasi

Keempat tugas diplomasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, merupakan unsur dasar politik luar negeri di mana-mana dan segala zaman apapun. Dapatlah pula dikatakan bahwa kepala suku masyarakat primitif yang memelihara hubungan politik dengan masyarakat suku tetanggannya, perlu menjalankan empat fungsi dan kewajiban tersebut apabila ia ingin memperoleh hasil dan memelihara perdamaian yang kondusif. Kebutuhan akan dijalankannya semua fungsi tersebut, sama tuanya dan sama luasnya seperti politik internasional itu sendiri. Hanya, penyelenggaraan atas semua fungsi yang dimaksudkan itu oleh perwakilan yang terorganisasikan secara fungsional memang belum ada.

Ada dua sarana diplomasi yang terorganisasikan yakni, departemen luar negeri di ibukota negara-negara yang bersangkutan, dan perwakilan diplomatik yang dikirim oleh departemen luar negeri ke ibukota negara-negara asing. Departemen Luar Negeri adalah badan pembentukan siasat, otak politik luar negeri, di mana kesan-kesan dari luar negeri dikumpulkan dan dianalisis, di mana disusun politik luar negeri dan darimana datangnya dorongan yang diubah oleh para wakil diplomatik menjadi politik luar negeri yang sebenarnya.

Sementara departemen luar negeri adalah otak politik luar negeri, maka para wakil diplomatik adalah mata, telinga dan mulutnya, ujung- ujung jari-jarinya dapat diumpamakan sebagai penjelmaannya. Maka dalam hubungannya dengan sarana-sarana diplomatik tadi, seorang


diplomatik palingtidakmengerjakan tigafungsi untuk pemerintahannya yakni, perwakilan simbolis, perwakilan sah dan perwakilan politik.

a. Perwakilan SimbolisSeorang diplomat, pertama sekali adalah sebagai simbolis dari

negaranya. Dalam peranannya sebagai lambang (symbol) perwakilan negara, diplomat zaman sebelumnya tidak lebih daripada menghindari upacara diplomatik kerajaan. Namun pada saat sekarang ini, para duta besar sebagai tambahan terhadap kegiatannya adalah mengunjungi upacara diplomatik dan kegiatan sosial yang harus mengarahkan kelompok-kelompok asing dan menghindari segala kegiatan yang diselenggarakan oleh negara yang memiliki hubungan dengan negara yang diwakilinya.

Oleh karena itu, ia senantiasa harus menjalankan fungsi simbolisme dan memperhatikan dirinya pada fungsi simbolis dari pihak para diplomatik negara lain di mana ia ditugaskan. Semua fungsi ini diperlukan untuk menyelidiki. Di sisi lain, mempersoalkan bagaimana reputasi negaranya di luar negeri, dan prestise mana negara sendiri memandang negara di mana ia dikuasakan. Jika Indonesia menyelenggarakan upacara-upacara kenegaraan untuk memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Jakarta, para duta besar dan perwakilan-perwakilan diplomatik negara-negara sahabat wajib menghadirinya. Jika keiompok penari balet Uni Soviet berkunjung ke Paris, duta besar Rusia diharapkan bersedia membuka pertunjukan pembukaan. Jika pemerintah Amerika Serikat mendirikan Pusat Kesehatan Anak-anak di Negara Dunia Ketiga, duta besar Amerika Serikat tidak hanya menghadiri pembukaan pemakaian Pusat Kesehatan Anak-anak tersebut, akan tetapi juga akan menunjukkan Perhatiannya secara terus-menerus terhadap kegiatan pusat kesehatan anak-anak tersebut. Baik dalam bidang pertanian, kesehatan, musik, ilrnu pengetahuan atau kebijaksanaan militer, jika suatu pemerintah Memiliki saham dalam proyek tersebut, maka diplomat tersebut harus

p°Htik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 203

vovrnvx NVNns wn •M V A n A JV ; 1 £>.£! 1\ !"1 J V ll-LiiA l It L

memberikan lambing bahwa sumbangan yang diberikan untuk itu tetap berkesinambungan.

b. Perwakilan SahSeorang diplomat, juga dapat bertindak sebagai wakil yang sah

(formal/resmi) dari pemerintah negaranya. la bertindak sebagai wakil yang sah atas nama pemerintah negarariya, dalam arti yang sama dengan suatu perusahaan domestik dengan kedudukannya yang di Jakarta, diwakili oleh para wakil yang sah di negara-negara dan kota- kota lainnya. Perwakilan-perwakilan semacam ini dilihat sebagai agen-agen yang bertindak atas nama badan yang diwakilinya itu kita namakan perusahaan itu, membuat pernyataan yang mengikatnya, menandatangani kontrak yang mengikatnya yang bertindak dalam batas-batas piagam bersama secara bersama yang seolah-olah mereka adalah perusahaan itu.

Demikian pula misalnya, duta besar Indonesia yang bertugas di Washington, menjalankan tugas itu atas nama pemerintah Republik Indonesia. Fungsi Negara yang oleh Undang-undang Dasar, Undang- undang Indonesia, serta pemerintah-pemerintah ia diizinkan untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksudkan. la dapat diberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian-perjanjian ataupun menyerahkan dan menerima dokumen ratifikasi, dengan mana dokumen/perjanjian yang sudah ditandatangani, sudah dimulai masa berlakunya. la juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri. la dapat mewakili Indonesia dalam konferensi-konferensi internasional atau pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) dan memberikan suaranya atas nama dan menurut perintah pemerintah negaranya.

c. Perwakilan PolitikSeorang diplomat, beserta kementrian luar negeri, m e m b e n t u k

politik luar negerinya. Ini merupakan pekerjaan yang cukup pegang peran penting. Seperti halnya Kementrian Luar Negeri adalah urat n a d i

politik luar negeri, demikian pula dengan perwakilan diplomatiknya


merupakan serabut-serabut terpencil yang memelihara lalu lintas pulang balik antara pusat dan dunia luar.

Sedikitnya satu dari empat tugas diplomasi yang disebutkan di atas, adalah merupakan tanggung jawab para diplomat untuk dilaksanakan yakni, mereka harus menaksir tujuan negara-negara lain kekuatan yang benar dan potensial yangdimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu mereka harus memperoleh informasi mengenai rencana pemerintah di mana mereka telah dikuasakan dengan cara bertanya secara langsung kepada para pegawai pemerintah dan para pemimpin politik dengan cara memeriksa pers dan juru bicara lain untuk mendapatkan informasi khususnya bagaimana pendapat umum. Mereka harus menilai pengaruh yang potensial dalam kebijaksanaan pemerintah dari beberapa kecenderungan yang berlawanan (kontroversial) dalam pemerintahan, partai-partai politik serta berbagai pendapat umum lainnya.

Seorang diplomat asing Jakarta harus tetap memberitahukan pemerintahnya mengenai sikap sekarang dan barangkali di kemudian hari dan berbagai cabang pemerintahan Indonesia dalam kaitannya dengan masalah hangat di lingkungan internasional. la harus menilai kepentingan bagi perkembangan politik luar negeri dari berbagai orang yang dalam pemerintahan dan partai-partai politik. Sikap apa yang harus diambil dalam masalah masalah umum dan khusus bilamana terjadi apa-apa yang menyangkut negaranya? Sejauh manakah pengaruh seorang kolumnis atau komentator di surat-surat kabar ataupun di mass media lainnya atas politik resmi dan pendapat umum?

Dan seberapa besar dan banyaknya pandangannya yang mewakili pemerintah resmi dan kecenderungan dalam pendapat umum? Dalam menyelenggarakan fungsi pemeliharaan perdamaian yang terdiri dari bujukan, perundingan dan ancaman kekerasan, seorang wakil diplomatik memainkan peranan penting. Kementrian Luar Negerinya dapat memberikan kepadanya pemerintah mengenai tujuan yang hendak dikejar dan sarana yang sepatutnya digunakan. Namun demikian,


penyelenggaraan perintah tersebut harus didasarkan kepada beberapa pertimbangan-pertimbangan dan keterandalan yang dimiliki oleh diplomat yang bersangkutan. Bagaimana suatu argumen dapat meyakinkan, keuntungan apa yang akan diberikan oleh suatu tindakan kekerasan atau tindakan sebuah ancaman? Sejauhmanakah keberhasilan salah satu teknik itu mendapat tekanan dan menjadi pusat perhatian dan pada gilirannya nanti akan menjadi pertimbangan atas tindakan selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan politik luar negerinya yang akan datang.

6.2.1.5 Klasifikasi Diplomat dan Konsuler

Sampai saat ini uraian kita mempergunakan terminologi diplomat dalam pengertian yang umum yaitu yang meliputi semua anggota- anggota kementrian-kementrian luar negeri dan kepada mereka yang secara khusus bertindak sebagai kepala-kepala perwakilan. Tetapi tidak semua kegiatan diplomasi itu dilakukan oleh diplomat-diplomat. Dalam pengertian yang tertentu, setiap warga negara yang berada atau sedang mengadakan perjalanan di negara lain, adalah seorang diplomat. Namun di dalam pengertian profesional, para diplomat terdiri dari dua golongan besar yakni:

a. Pegawai-pegawai diplomatik danb. Pegawai-pegawai konsuler.

Dari segi fungsi dan tugas diplomasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan oleh ke dua golongan ini. Tetapi secara umum, dapat juga kita mengatakan bahwa pegawai-pegawai diplomat mengutamakan tugas-tugas representatif (perwakilan) dan negosiasi, sedangkan bagi pegawai-pegawai konsuler, agak lebih khusus sebab hal ini berkaitan dengan tugasnya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan-kepentingan para warga negaranya, tugas pelaporan (reporting) dan ini merupakan tugas dan kewajiban yang pokok bagi ke dua golongan ini.


Personalia Diplomatik

Posisi atau jabatan/kedudukan tertinggi dalam dinas diploma tik (diplomatic service) dipegang oleh kepala-kepala perwakilan. Ke banyakan dari mereka ini yang memiliki pangkat sebagai duta besa (ambassadors) atau sebagai duta (minister). Tingkat/jabatan/pangkat pangkat diplomat yang merupakan hierarkis diplomatik yang masil berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang disetujui dalam Kong res Wina 1815. Akan tetapi tingkat satu atau tingkat dua atau tingka tiga telah menjadi satu yang pada umumnya disebut sebagai envoy, extraordinary and ministers plenipotentiary (Charles G. Fenwick 1952, 463).

Para konsul merupakan bagian dari Dinas Luar Biasa (foreigr service) dari suatu negara. Mereka ini sering melakukan fungsi-fungs diplomatik dan konsuler, akan tetapi tugas-tugas mereka memilik perbedaan-perbedaan dalam hubungannya dengan tugas-tuga: diplomatik umumnya. Mereka merupakan suatu cabang/bagian yanj terpisah dari dinas luar negeri, meskipun pada saat ini kebanyakar negara-negara terhadap pejabat-pejabat diplomatik dan konsulerny; dapat saling berganti sesuai dengan kebutuhan yang akan timbul Akan tetapi jika dilihat dari sejarahnya, dinas konsuler lebih tu; usianya dengan dinas diplomatik. Hal ini disebabkan oleh karen; dinas diplomatik melaksanakan dua macam fungsi sejak lama sebelurr tumbuhnya sistem negara-bangsa (nation-states system) dan lahirny; diplomasi yang terorganisir. Fungsi-fungsi ini meliputi hubungan hubungan dagang dan kegiatan usaha-usaha (bisnis) dan pelayanar jasa terhadap warga negara.

Laporan berkala dan laporan khusus;Memberikan jawaban atas pertanyaan yang menyangkuperdagangan;Penyelesaian perselisihan dalam perdagangan;Dan sebagainya.

politik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 20.

Semua yang tercantum di bawah merupakan tugas-tugas khusus dari fungsi umum yang pertama. Dan sebagai fungsi yang ke dua, kendati akan meliputi fungsi yang pertama, memberikan bantuan pelayanan perjalanan di negara di mana konsul itu ditugaskan. Adapun tugas-tugas tersebut meliputi:

Kesejahteraan dan hal-ikhwal setiap warga negara;Mengatur penguburan;Mengatur warisan dari warga negara yang meninggal dunia di luarnegeri;Bantuan pelayanan kepada setiap warga negara yang melanggarperaturan hukum di luar negeri;Perlindungan dan bantuan kepada para pelaut (tugas secara khusus)Pada umumnya, para konsul dibagi ke dalam 5 kelas yakni:

a. Konsul Jenderalb. Konsulc. Konsul Mudad. Agen konsul

6.2.1.6 Peraturan Peraturan dan Prosedural Diplomatik

Diplomasi masih tetap diberlakukan dengan berdasarkan kepada suatu kode etik yang sangat ruwet sebagai hasil perkembangan masa lalu. Peraturan-peraturan yang tidak tertulis, maupun yang tertulis agaknya sama pentingnya dengan apa yang tercantum dalam Reglement tahun 1815 atau dokumen-dokumen lainnya seperti, Convention on Diplomatic Officers dan Convention on Concular Officeers.

Termasuk dalam hal ini pengangkatan dan penerimaan para diplomat, berakhirnya suatu Misi Diplomatik untuk para pejabat-pejabat konsuler dan juga, bagi aturan-aturan mengenai hak-hak istimewa (privileges) dan kekebalan diplomatik (immunitas) dan konsuler.


Pada dasarnya oleh masing-masing negara menunjuk dan mengangkat wakil-wakil diplomatiknya menurut caranya sendiri, namun pada umumnya pengangkatan dan penunjukkan itu disusul oleh atau dilanjutkan dengan berdasarkan kepada beberapa prosedur yang memperoleh pengangkutan secara internasional. Biasanya, pengangkatan (nomination) bagi seorang diplomat yang baru akan diumumkan secara resmi setelah negara yang bersangkutan (negara yang akan menerima) bagi seorang diplomatik yang baru akan diumumkan secara resmi setelah negara yang bersangkutan (negara yang akan menerima) diplomat itu memberikan atau menyatakan persetujuannya akan hal itu. Persetujuan yang akan diberikan itu disebut dengan istilah: agreement dan agreation (prosedur untuk menentukan persetujuan itu).

Umumnya seorang diplomat, sebelum berangkat ke posnya yang baru, akan tinggal terlebih dahulu di ibukota negaranya dengan tujuan untuk membicarakan dengan berbagai hal yang menyangkut tugas seorang diplomat dari negaranya termasuk dalam hai ini adalah pembicaraan dengan Kepala Negaranya, Menteri Luar Negeri dan para pejabat yang berkompeten untuk itu. Adapun sebagai isu pembicaraan yang akan diberikan sebagai bekal kepada diplomat yang bersangkutan sekitar masalah sejarah berdasarkan hubungan antara negaranya dengan Negara yang akan ditempatinya serta bahan- bahan (surat-surat kepercayaan) atau disebut dengan istilah letters of credence yakni surat-surat pengangkatan resmi dari seorang diplomat yang ditandatangani oleh kepala negara dan ditujukan kepada Kepala Negara di mana diplomat tersebut ditempatkan.

Segera setelah diplomat tersebut tiba di posnya, maka ia akan rnenghubungi Menteri Luar Negeri untuk memohon memberikan waktu untuk melakukan suatu audience dengan Kepala Negara dengan lr>aksud untuk menyerahkan surat-surat kepercayaannya (letters of credence). Dalam rangka penyerahan surat-surat kepercayaan tersebut,

6.2.1.7 Pengangkatan dan Penerimaan Diplomat


dilaksanakanlah dalam bentuk upaya (ceremony) secara resmi yang isinya terdiri dari pidato singkat dari wakil diplomatik itu dan pidato dari Kepala Negara setelah menerima surat kepercayaan.

6.2.1.8 Berakhirnya Suatu Misi Diplomatik

Berakhirnya suatu misi diplomatik dapat terjadi dengan melalui beberapa cara antara lain adalah sebagai berikut:

a. Seorang diplomat tertentu dapat minta berhenti;b. Seorang diplomat dapat direcall (dipanggil pulang) atau

diberhentikan dari jabatannya;c. Dalam hal recall ini dapat terjadi melalui cara sebagai berikut:

1. Beliau dapat di recall oleh pemerintahnya sendiri atas kehendak atau keputusan pemerintahnya sendiri;

2. Atas permintaan pemerintah dari negara di mana diplomat itu ditempatkan.

Maka dalam kondisi seperti ini, dapat disebabkan oleh beberapa alasan-alasan tertentu misalnya, disebabkan diplomat tersebut sudah dipandang atau dianggap sebagai yang person non grata di negara itu, atau karena hubungan antara dua negara yang bersangkutan demikian memburuk, sehingga dipandang perlu untuk memanggil pulang diplomat yang bersangkutan. Dalam kondisi di mana antara dua negara sudah tidak harmonis lagi, yang sebagai dampaknya adalah dengan dipanggilnya diplomat tadi itu maka hal ini dapat berarti, diplomat tersebut dipanggil pulang sekedar untuk konsultasi. Ini adalah merupakan praktik, kebiasaan bilamana hubungan diplomatik antara dua Negara tersebut ada dalam kondisi yang memburuk atau menjadi tegang, ataupun, diplomat tersebut akan dipindahkan ke pos yang lain ataupun sebagai tindakan pendahuluan yang pada gilirannya nanti akan disusul tindakan pemberhentian.


Bagi Para Diplomat

Adapun sebagai alasan-alasan yang menjadikan seorang diplomat memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dilakukan dengan dua cara yakni:

Para diplomat wakil pribadi dari kepala negaranya yang dalam kenyataannya adalah juga sebagai perwakilan dari pemerintahnya dan arena itu wakil daripada rakyat negaranya masing-masing. Agar supaya para diplomat melakukan tugasnya dengan baik dan memuaskan, maka dibebaskanlah mereka ini dari beberapa pembatasan-pembatasan yang dibebankan atau ditetapkan oleh peraturan-peraturan hukum setempat.

Namun biasanya, mereka dibebaskan dari pungutan pajak langsung dan bea cukai, dari yurisdiksi sipil dan kriminal dari negara di mana mereka ditempatkan (dibebaskan dari hukum negara asing pada umumnya). Demikian pula keluarga mereka dapat anggota-anggota staf secara pribadi masing-masing tidak dapat diganggu gugat.

Bagi Para Konsul

Kepada pada konsuler, umumnya tidak diberikan hak-hak dan kekebalan sebagaimana yang diberikan kepada seorang diplomat. Dan status mereka lebih banyakditentukanoleh perjanjian-perjanjian antara pemerintah-pemerintah, atau hak-hak istimewa berdasarkan kepada sifatnya yang cortesy (kehormatan) daripada menurut ketentuan- ketentuan atau peraturan hukum internasional. Namun beberapa hal, atau keadaan para konsul diberikan semua hak istimewa dan kekebalan yang biasanya diberikan kepada para diplomat, yang terjadi semacam ini jikalau mereka menjalankan fungsi-fungsi diplomatik dan konsuler. Kantor-kantor konsuler dan arsip-arsipnya dipandang sebagai harta benda dari negara asal para konsul dan karena itu bersifat "extraterritorial".

6.2.1.9 Hak-hak Istimewa dan Kekebalan (imunitas)


6.3 INSTRUM EN PRO PAG A N D A INTERNASIO NAL

6.3.1 Persoalan Definisi Konsep

Propaganda sebagaimana halnya dengan pengertian diplomasi, memiliki perbedaan di dalam dua hal seperti yang dikemukakan oleh Joseph Frankel (1988, 142-146) yakni:

First, it is addressed to the people of other states rather than to their governments (important subject of propaganda conducted by the government at home need not concern us here) the effect on other government is rarely more than incidental.

Second, propaganda is selfish, governed exclusively by the national interests of thepropagandistand therefore usually unacceptable to other states. There is here no attempt to find a compromist between competing national interest; the aim is exclusively the national advantage of the propagandist.

Di samping itu Terrencer Qualter (1962, 27) mengemukakan arti propaganda sebagai berikut:

"...usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok untuk membentuk, menguasai atau mengubah sikap kelompok lain dengan menggunakan instrumen komunikasi dengan harapan bahwa dalam situasi tertentu, reaksi sasaran yang dipengaruhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh propagandis...dalam tahap "usaha yang sengaja" terdapat kunci mengenai gagasan propaganda. Hal tersebut membedakan propaganda dan non-propaganda..."

Dengan demikian, jelas bahwa setiap tindakan "promosi" bisa jadi propaganda jika tindakan tersebut merupakan bagian kampanye yang sengaja untuk membujuk tindakan pihak lain dengan menguasai sikap mereka. Kimbal Young (1963, 19) yang menggunakan definisi sama dengan yang di atas, namun di sini lebih ditekankan pada segi tindakan. la melihat bahwa rumusan propaganda dianggap sebagai suatu...pemakaian simbol secara terencana dan sistematik, baik


disengaja maupun tidak, khususnya melalui bentuk anjuran dan teknik psikologi serupa, dengan maksud mangubah dan menguasai tindakan sasaran agar berlaku sesuai dengan garis yang telah ditetapkan.

Dari ke dua definisi tersebut di atas, yang kedua-duanya memiliki empat karakter yang sama yakni:

a. Komunikator yang bertindak dengan maksud mengubah sikap, pendapatan dan perilaku komunikan;

b. Simbol yang dipakai komunikator baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan;

c. Media komunikasi;d. Komunikasi atau lebih dikenal dengan sebutan "sasaran".

Bagi pandangan Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe (1990, 184), mendefinisikan propaganda itu sebagai suatu proses yang melibatkan seorang komunikator yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku penduduk yang dijadikan sebagai sasarannya dengan melalui simbol-simbol verbal, tulisan dan perilaku dengan menggunakan media seperti, buku-buku, pamflet-pamflet, film, ceramah dan lain sebagainya.

6.3.2 Model-model Propaganda

Pemerintah Negara BPemerintah Negara A Upaya mempengaruhi

kebijakan dariPengaruh

Mengubah kebijaksanaan terhadap

Keiompok organisasiKeiompok etnis, agama, Mempengaruhi dan bahasa, dan politik tindakan dari

Negara B

Negara A________________________________________________________________

Sumber, Adaptasi dari: K. j. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, (Bandung: Binacipta, 1987), 270

Gambar 6.1 Model Propaganda


Dengan semakin berkembangnya politik massa (perluasan keterlibatan masyarakat dalam masalah politik) serta hubungan antarpri- badi diantara masyarakat dari berbagai bangsa, dimensi psikologis dan opini masyarakat tentang politik luar negeri semakin menjadi penting. Saat ini dengan perkembangan atas terkelompokkannya ke dalam berbagai kelas-kelas sosial, gerakan dan kelompok kepentingan, masyarakat semakin memainkan peranan yang sangat'penting pula terutama dalam rangka menetapkan tujuan politik luar negeri serta menentukan sarana yang diinginkan dalam mencapai atau mempertahankan tujuan yang ditetapkan dan pada gilirannya, masyarakat pulalah yang menjadi sasaran persuasifnya.

Salah satu aspek yang unik dalam politik internasional adalah dalam usaha pemerintah melalui diplomat dan propaganda mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat, kelompok etnis tertentu, golongan, kelompok-kelompok keagamaan, kelompok ekonomi, dan sebagainya. Dengan melalui propaganda, diharapkan kelompok-kelompok tersebut ataupun masyarakat keseluruhan akan mempengaruhi sikap perilaku dan tindakan pemerintahnya. Sebagai contoh, tahun 1974, junta militer Chilie menyewa sebuah perusahaan Hubungan Masyarakat (Humas) di New York, Amerika Serikat guna meracang program informasi untuk mengubah citra bangsa Amerika Serikat yang kurang baik terhadap rezim penguasa Chilie.

Usaha demikian, bukan tidak memiliki arti yang pokok, terbukti dengan 400 perusahaan seperti itu berkembang di Amerika Serikat dan melakukan kegiatan propaganda untuk kepentingan pemerintah negara lain. Dan kebanyakan perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha memperkenalkan pariwisata, perdagangan. Akan tetapi banyak juga yang melakukan kegiatannya untuk kepentingan-kepentingan politik (misi-misi politik) yang bertugas untuk mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu dengan harapan kegiatan atau tindakan seperti itu, akan dapat mempengaruhi. program


pemerintahnya. Program pelaksanaan propaganda tampak dalam gambar 6.2.

6.3.3 Proses Pelaksanaan Propaganda

Sikap atau tindakan yang Negara Bdikehendaki Negara A

Mempengaruhi sikap keiompok organisasidan tindakan dari

Negara BNegara A

Sumber, Adaptasi dari: K. j. Holsti, Politik Internasional Saru Kerangka Analitis (Bandun: Binacipta, 1987), 2 6 9

Gambar 6.2 Proses Pelaksanaan Propaganda

Pada dasarnya pemerintah yang ada di dunia kita ini telah melakukan program informasi ke luar negeri. Semua Negara-negara besar memiliki birokrasi yang luas di dalam negeri dan petugas penerangan di luar negeri yang bertugas untuk membentuk sikap masyarakatdi luar negeri sesuai dengan yangdikehendakikebijaksanaan pemerintahnya. Adapun fungsi mereka adalah melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat berita baru kepada seluruh organisasi dan individu yang diperkirakan mampu menimbulkan perhatian terhadap kegiatan dan keadaan di negara tersebut, sekalipun untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan oleh wartawan, mahasiswa dan sebagainya. Namun yang terpenting di sini adalah fungsi mereka untuk membentuk citra (image) terutama itu mengenai negaranya di luar negeri.

Dalam memandang jaringan hubungan non pemerintah yang luas, propaganda juga dapat berlangsung dalam tingkatan yang kurang resmi, di mana keiompok atau gerakan di suatu negara berupaya untuk mengubah atau memperkuat sikap masyarakat di negara lain. Misalnya, berbagai juru bicara keiompok kulit hitam Afrika Selatan telah berkunjung di banyak Negara dengan menyampaikan kepada msyarakat di negaranya dan tentang kebijaksanaan politik apartheid


pemerintah Afrika Selatan. Mereka berharap dengan tindakan seperti itu kepada masyarakat yang dikunjunginya akan mempengaruhi pemerintahnya masing-masing untuk mengubah kebijaksanaan terhadap pemerintah Afrika Selatan.

Maka dengan cara demikian, diharapkan akan berkembang perubahan dalam rangka kebijaksanaan pemeriotah Afrika Selatan terhadap masyarakat kulit hitam di negara itu. Gambaran seperti ini merupakan kasus mengenai keterlibatan aktor nonnegara yang berusaha mempengaruhi keadaannya atau mencoba memperbaiki sasaran domestiknya dengan cara mengaitkannya dengan kelompok-kelompok atau masyarakat di luar negeri. Model propaganda yang berlangsung seperti ini tampak dalam gambar di atas.

6.3.4 Sasaran Utama Propaganda

Dengan memperhatikan model proses berjalannya suatu propaganda sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, secara selintas dapat dipahami bahwa siapa-siapa yang akan menjadi sasaran utama dalam kegiatan propaganda tersebut. Menurut atau otoriter dan tidak dapat diubah.

a. Sikap yang memiliki fungsi kelompok dapat diubah dengan gampang dengan cara pengubahan sikap kelompok secara keseluruhan.

b. Sikap individu bisa diubah dengan menghadapkan yang bersangkutan dengan lingkungan atau dengan pengalaman traumatik.

Dengan adanya sasaran inilah yang membedakan diplomasi dengan propaganda sebagai instrumen politik luar negeri dan ini terletak di dalam dua faktor. Pertama adalah faktor sasaran. Bilamana sasaran utama dari kegiatan diplomasi adalah pemerintahan negara- negara lain, maka sebagai sasaran utama dari propaganda adalah penduduknya negara yang bersangkutan. Namun demikian, penetapan sebagai sasaran terhadap penduduk sebagai sasaran propaganda juga


tidak dapat dilakukan secara pukul rata. Misalnya, siaran radio yang disiarkan ke luar negeri (konsumsi luar negeri) yang dapat didengarkan oleh siapa saja yang menghendakinya pada umumnya diprogram untuk lapisan masyarakat tertentu atau malahan untuk kelompok-kelompok kepentingan tertentu saja.

Masalahnya, kebanyakan penduduk dunia sebenarnya tidak tertarik pada masalah-masalah politik luar negeri. Kebanyakan individu (orang-orang) malahan lebih tertarik dan berminat pada lingkungan sekelilingnya. Maka sebagai implikasinya adalah propaganda sebagai instrument politik luar negeri diperlukan suatu batasan-batasan yang tepat sasaran masyarakat mana yang diharapkan menjadi sasaran pokoknya, apakah itu di dalam keiompok etnis, agama, sosial, ekonomi, atau keiompok bahasa tertentu.

Namun demikian, yang menarik dalam masalah ini bahwa respons terbesar terhadap rangsangan komunikasi dari luar negeri diberikan kepada kelompok-kelompok kaum muda. Hal ini dilakukan dengan cara langsung daripada dengan tidak langsung (dengan perantaraan) seperti misalnya, dengan melalui pembuatan risalah- risalah yang abstrak.

Propaganda itu juga akan berhasil dalam menumbuhkan atau dengan maksud membentuk sikap atau pendapat (opini) yang dikehendaki jika sumber informasinya bersifat tunggal untuk sasaran tertentu. Maka dalam hal ini kegiatan propaganda tentunya akan mendatangkan keuntungan jika ia mampu memberikan informasi mengenai objek atau masalah baru. Akan tetapi kondisi masyarakatnya yang belum mengalami kristalisasi dalam sikap dan pola perilaku dihadapkan dengan berbagai informasi yang diberikan atau disampaikan. Sedangkan informasi sebelumnya tidak dihiraukan °leh mereka. Penerimaan informasi tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mereka mengenai topik yang disampaikan oleh komunikator sebelumnya. Dan juga sebagai akibat mereka tidak memiliki apapun terhadap informasi yang dianggap baru.


Sebagai faktoryangkedua,dengan membedakan propagandadan diplomasi dilihat dari cara kerjanya. Diplomasi yang diselenggarakan secara resmi, langsung dan dengan impiikasinya yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Sebaliknya, propaganda berlangsung secara tidak resmi dan tidak dapat terkontrol secara langsung oleh pihak berwenang di mana penduduknya dijadikan sebagai sasaran terhadap rangsangan komunikasi yang datang dari luar negeri. Cara kerjanya yang agak lamban tetapi diproyeksikan dalam jangka waktu panjang. Dan sebagai impiikasinya, propaganda sebagai instrumen politik luar negeri agaknya sulit untuk diukur dengan parameter tertentu.

Jika dibandingkan dengan kegiatan diplomasi, dari hasil yang dicapai, dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang sukses, gaga! atau tidak efektif. Hasil yang dicapai dengan melalui kegiatan propaganda selalu berlangsung dengan relatif sifatnya. Hasil yang relatif itu harus dikembalikan kepada konotasi penggunaan pengertian "propaganda" itu sendiri. Mengutip pendapat Torrence Qualter, K. J. Hilsti yang mengatakan bahwa propaganda sebagai suatu usaha yang terencana untuk mengubah sikap orang lain dengan melalui penggunaan sarana komunikasi sedemikian rupa, sehingga dalam situasi tertentu orang itu akan bereaksi sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku propaganda (propagandis).

Berkesesuaian dengan uraian di atas maka dapatlah diartikan bahwa propaganda tidak selalu berdampak permusuhan. Seperti yang dicontohkan dalam kegiatan kedutaan besar Australia di Jakarta dilihat dalam konteks pariwisata atau yang lain, menunjuk kepada kepentingan negara itu, sama juga dengan propaganda seperti yang dilakukan Radio Beijing bagi gerakan komunisme bawah tanah di negara-negara Asia Tenggara. Perbedaannya, barangkali terletak pada perbedaan di satu sisi propaganda dilihat dari tujuannya (sasaran) dengan cara damai.

Sementara di sisi lain, melakukan herakan agar dapat unggul dalam suatu konflik. Maka dengan demikian, titik berat dalam kegiatan


propaganda memang memiliki dua alternatif yakni, menimbulkan simpati terhadap perilaku propaganda atau dengan kegiatan itu dapat membangkitkan antipati terhadap sasaran pelaku propagandis.

6.3.5 Teknik-teknik Propaganda

Sebelum ini kita telah membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan sasaran kegiatan propaganda dengan segala akibat yang ditimbulkan yakni tercermin dalam perubahan pola perilaku, sikap dan sebagainya. Dan ini selalu dilihat dalam perubahan pola perilaku, sikap dan sebagainya. Dan ini selalu dilihat dalam dataran pelaksanaan politik luar negeri. Sekarangdalam bagian ini akan dibahas mengenai teknik-teknik propaganda terutama pada aspek cara pengiriman pesan-pesannya kepada sasaran. Untuk itu saya mengutip secara langsung pendapat yang dikemukakan oleh Alfred McClung Lee da Alizabeth Bryant sebagai hasil saduran oleh K. J. Holsti dari buku mereka berjudul, The Fine Art of Propaganda: A Study of Father Coughlin's Speeche, 1939, 22-25 diantaranya ditampilkan beberapa teknik-teknik yang dimaksud sebagai berikut:

a. Name callingPropagandis menyematkan simbol emosional terhadap individu

atau negara. Sasaran diharapkan melakukan respons positif (sesuai dengan kehendak propagandis) terhadap label tanpa mengkaji bukti apapun. Propagandis mengaitkan himbauannya dengan stereotype yang telah tertanam pada objek sasaran. Maka dengan demikian, kaum komunis dibubuhi label "merah", pimpinan buruh menjadi "boss serikat pekerja" dan pemerintah konstitusional sebagai "klik kapitalis".

b. Glittering generallyTeknik ini serupa dengan sebelumnya, akan tetapi teknik ini

dipergunakan untuk menjelaskan gagasan atau kebijaksanaan. Istilah "dunia bebas" sangat populer digunakan oleh propagandis barat. Penggunaan istilah "solidaritas sosial" yang digunakan oleh paham


komunis untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara negara dengan partai komunis dunia (internasional) dan "semangat Afrika" diharapkan mampu membentuk kesan kekuatan dan persatuan.

c. TransferPropagandis berusaha memperkenalkan gagasan, pribadi,

negara atau kebijaksanaan pemerintah kepada pihak Iain untuk membuat sasaran propaganda menyetujui atau paling tidak sepakat terhadap gagasan yang diajukan. Salah satu untuk membangkitkan sikap perlawanan diantara masyarakat religius terhadap komunisme ialah dengan menyamakan paham komunisme dengan atheis. Kaum komunisme secara teratur melakukan propaganda dengan masyarakat kapitalisme dengan dekade moral dank um anti-Semit berharap untuk membangun dukungan masyarakat bagi sikap mereka dengan mengasosiasikan Yahudi dengan Komunisme.

d. Plain folksSetiap propagandis menyadari bahwa masalah yang dikhawatir-

kan ialah kesulitan jika penampilannya dianggap "asing" atau "aneh". Karena itu ia berusaha memperkenalkan dirinya sedapat mungkin erat dengan nilai dan gaya hidup sasaran propaganda dengan menggunakan dialek, aksen dan ungkapan-ungkapan lokal dalam rangka berkomunikasi.

e. TestimonialDalam hal ini seorang propagandis melakukan kegiatan dengan

cara memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga untuk mendukung atau mengkritik suatu gagasan atau sebagai suatu unit politik tertentu. Perbedaan teknik propaganda seperti ini adalah "menghimbau pemerintah" pada saat sasaran diminta mempercayai sesuatu dengan mudah karena pemerintah bahwa informasi yang disampaikannya adalah benar.

220 Studi Hubungan Internasionai

f. SeleksiHampir seluruhnya dapat dikatakan bahwa propaganda dilaku

kan dengan berdasarkan fakta yang terpilih. Meskipun hal ini khusus mengenai isi faktualnya. Pada saat penyajian rinci disajikan bahwa kegiatan propaganda dalam hal ini dilakukan hanya dengan berdasarkan fakta yang diperlukan untuk "membuktikan" pernyataan yang sama sebelumnya.

g. BandwagonTeknik propaganda seperti ini digunakan dengan cara meman-

faatkan kehendak sasaran untuk "memiliki" atau bersepakat dengan kelompok orang banyak. Tampaknya teknik ini serupa dengan apa yang ditampilkan oleh teknik testimonial di atas, akan tetapi teknik ini lebih banyak mengonsentrasi kegiatannya kepada orang banyak bukan dengan memberikan penghargaan pribadi atau lembaga. Pelak- sanaan teknik seperti ini dilakukan dengan suatu daya tarik. Pesan propaganda komunis sering menggunakan ungkapan seperti "seluruh dunia mengetahui..." atau "seluruh rakyat progressif menuntut bahwa..." ini adalah teknik propaganda yang mengatakan kepada sasaran secara langsung terutama dalam masyarakat minoritas dan akan bergabung ke dalam kelompok. Atau jika sasaran tertarik kepada propagandis, maka teknik ini akan menguatkan sikapnya dengan menyatakan bahwa ia berada dalam kedudukan yang "benar".

h. Frustration ScapegoatSalah satu cara termudah untuk menciptakan suatu perasaan

kebencian dan menghilangkan frustasi ialah dengan membentuk sumber kesalahan. Rezim revolusioner, yang menghadapai kekacauan social dan ekonomi, yang tampaknya rumit dan ini terjadi di dalam negeri, serta frustasi yang internal dan eksternal sebagai penyebab rnalapetaka yang melanda rakyatnya.

Sebagai contoh yangpalingterkenal adalah mitosyangdiciptakan °leh Hitler bahwa masalah yang terjadi di dalam negeri Jerman, dan


dunia internasional dibuat oleh "kaum Yahudi" yang sering disamakan dengan komunis.

6.4 INSTRU M EN DALAM B IDANG EKONOM I

6.4.1 Pasar Perdagangan

Di sini dibedakan pengertian antara instrumen ekonomi dengan instrumen diplomasi, dan instrumen propaganda dalam hubungannya dengan politik luar negeri. Maka dalam kaitan ini penggunaan instrumen ekonomi serta perdagangan internasional sebagai bagian dari instrumen politik luar negeri, bukan merupakan barang baru dalam lingkup studi politik internasional khususnya.

Ekonomi internasional merupakan suatu sistem pola-pola dan lembaga-lembaga dalam proses arus barang dan jasa serta uang diantara negara-negara bangsa di dunia (sistem internasional). Namun tidak seperti hainya pola sistem pengorganisasian dan sentralisasi ekonomi daiam negeri. Dalam hal ini negara memiliki otoritas membuat keputusan-keputusan penting yang akan mempengaruhi seluruh sistem perekonomian. Dalam hal ini ekonomi internasional yang memiliki posisi sebagai produk dari pengambilan keputusan yang disentralisasikan (decentralized decision making).

Ternyata dalam sistem internasional, fakta menunjukkan bahwa tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan ekonomi internasional, akan tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh negara-negara itu sendiri, yang bertindak secara unilateral ataupun secara kolektif. Tindakan kolektif bisa diambil baik secara formal maupun informal. Dengan cara formal, dilakukan dengan melalui tindakan-tindakan unilateral yang terkoordinasikan. Keputusan-keputusan yang penting itu akan memberikan pengaruh kepada stabilitas dan masa depan ekonomi internasional. Dan sering dibuat secara unilateral oleh pemerintah-pemerintah yang mengutamakan situasi ekonominya sendiri. Organisasi-organisasi antarpemerintah (intergovernmental)


tertentu diciptakan untuk membantu mengendalikan ekonomi internasional. Menurut William D. Coplin (1980,129), bahwa ekonomi internasional dapat dipandang dari tiga unsur yakni:

a. Bahwa ekonomi internasional mengendalikan dan salingkait mengkait (interdependence) antara pasar perdaganganinternasional (the international trade markets);

b. Pasar modal internasional (the international capital markets);c. Pasar uang internasional (the international currency markets).

Masing-masing merupakan pasar dalam artian bahwa pasar itu melibatkan antara pembelian dan penjual yang transaksinya mendasari transaksi yang akan datang diantara si pembeli dan si penjual.

Pasar internasional terdiri dari unsur-unsur arus barang dan jasa (flow of goods and services) yang melampaui batas-batas kedaulatan negara (nasional) atau dengan perkataan lain disebut sebagai "across national boundaries". Suatu arus yang ditentukan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan politik. Dalam gambar yang menunjukkan seberapa banyak tindakan-tindakan perdagangan yang berkembang antara tahun 1928-1978.

Pada dekade terakhir, menunjukkan volume perdagangan dunia sejumlah yang mulai dari $ 240 juta sampai dengan # 900 juta. Sebagian besar yang ditunjukkan oleh fakta bahwa rata-rata pajak yang digunakan untuk barang-barang, oleh bangsa-bangsa, dianggap yang paling pokoktelah mengalami kemunduran sejak 26% 1946dan sekitar 11% pada pertengahan tahun 1950-an. Tetapi yang lebih penting dalam kaitan ini adalah sifat saling ketergantungan (independen) antarbangsa di dunia, mengalami perkembangan yang sangat cepat.

Maka dalam kaitannya dengan masalah di atas, yang paling pokok adalah dari segi ekonomi, prinsip keunggulan komparatif (comparative advantage) yang berlangsung di sini sehingga negara-negara akan bisa lebih banyak menjual yang diproduksi paling murah oleh mereka dan bisa lebih banyak membeli yang paling diproduksi kurang


efisien oleh negara-negara yang itu. Dengan cara seperti ini, setiap negara akan dapat memperoleh hasil dan karena adanya perbedaan sumber daya material dan sumber daya manusia diantara negara-negara, biasanya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mencandra pemikiran kearah keunggulan komparatif tadi.

Prinsip keunggulan komparatif, diterjemahkan ke dalam wacana (domain) kebijaksanaan perdagangan bebas. Dan pada umumnya, kebijaksanaan seperti itu menyangkut pada tingkat persahabatan dalam hubungan antarnegara yang dengan demikian diharapkan memberikan pengaruh terhadap kesediaan mereka untuk berdagang. Karena perdagangan menyangkut pula tingkat interdependensi. Negara-negara sering membatasi kegiatan perdagangan seperti itu sebagai akibat terjadinya hubungan antarnegara-negara yang mungkin terjadi.

Perkembangan terhadap tingkatan yang berjalan sedemikian cepatnya mulai tampak sejak usianya Perang Dunia Kedua. Dan yang perlu dicatat di sini, munculnya organisasi yang dibangun oleh negara- negara Dunia Ketiga (Negara berkembang) seperti, General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) tahun 1947 dari sejumlah anggotanya 23 negara. Namun anggota GATT sekarang ini tampaknya semakin bertambah saja seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi perdagangan internasional yang yakni menjadi 83 negara.

Tujuan utama GATT untuk melindungi kondisi diskriminatif tentang tarif dan untuk membantu pengurangan atastingkat-tingkattarif yang ada. Di samping GATT, ada pula organisasi namanya European Common Market (ECM) dan Andrean Pact (AP), yang telah berhasil dalam rangka kegiatan pemberian bantuan kepada para anggotanya untuk meningkatkan perdagangan bebas. Ataupun dalam organisasi- organisasi regional yang ada di Eropa, Association of Free Trade Europe (AFTE). Secara praktiknya telah menghilangkan batas-batas kegiatan perdagangan diantara para anggotanya (Norwegia, Australia,


Perancis, Swedia, dan Swiss). Sementara dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) teiah muncul menghilangkan pembatasan-pembatasan diantara anggota-anggotanya dan telah mulai menggunakan kebijakar di bidang tarif bersama, terhadap negara-negara yang bukan anggota.

Implikasi yang ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam arena politik luar negeri atau tindakar ekonomi memperoleh relusltase politik yang mengandung relevansi sebagai instrumen politik luar negeri. Tindakan dalam bidang perekonomian dan perdagangan internasional hanya dapat dikatakan relevan jikalau ia mengarah kepada salah satu atau lebih sasaran sebagai berikut:

a. Dengan cara yang positif maupun negatif memaksa Negara lair untuk menyerahkan konsensi atau menyepakati suatu formula politik tertentu;

b. Memperkokoh kedudukan politik sendiri dan atau melemahkar kedudukan politik negara lain;

c. Memperluas kawasan kepentingan nasional atau kawasar pengaruh (sphere of influence domain) terhadap negara-negarj lain. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 62)

Hal ini dapat berarti bahwa posisi negara dalam konstruks seperti ini bagai pemenuhan kepentingan politik dalam kerangki bangunan instrumen politik luar negeri, yaitu dengan mengabaikar keuntungan ekonomi dan dengan memanfaatkan kepentingan ekonom (ketergantungan ekonomik) dengan negara lain demi terselenggarany; perluasan pengaruh politiknya baik dengan melalui perdagangar internasonal yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung ataupur dengan melalui peraturan yang diterapkan dalam hubungan dagan swasta internasional.

Perdagangan (sebagai instrumen ekonomi) dalam konstruks politik luar negeri di mana kedudukan seperti itu dilakukan sebaga instrumen. Dan biasanya, dapat dilakukan dengan tiga tujuan yakni:

Politik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 22:

a. Mencapai sasaran politik luar negeri dengan mengeksploitasi kebutuhan dan ketergantungan ekonomi dan mengajukan imbalan ekonomi atau dengan melakukan ancaman atau menerapkan sanksi ekonomi;

b. Meningkatkan kapabilitas negara atau meniadakan potensi kapabilitas negara lawan.

c. Menciptakan satelit ekonomi yakni dengan jaminan pemasaran dan sumber persediaan atau membantu mempertahankan ketaatan politik negara-negara satelit atau dengan menciptakan "ruang pengarah" dan menjalin hubungan dengan formulasi ketergantungan bidang ekonomi. (K. J. Holsti, 1987, 303)

6.4.2 Pasar Modal

Pasar modal internasional berkaitan dengan masalah arus investasi modal yang melampaui batas-batas negara. Dalam hubungan ini, pembeiinyaadalah penerima modal sedangkan si penjualnyaadalah investor. Investasi modal swasta yang melampaui batas-batas negara tadi, sudah berlangsung lama. Penjual berkehendak mengembangakan bisnisnya dengan melampaui modalnya yang ditanamkannya (improve business) sementara para pembeli berkeinginan atau mencari "...a return on investment greater than they would otherwise receive by investing in their own country". (William D. Colpin, 1980, 204)

Mekanisme kerja investasi asing (investasi modal asing) sangat bervariasi. Seorang investor dapat saja menjual saham-sahamnya di luar negeri dan obligasi ke dalam berbagai macam pasar-pasar modal yang ada. Dalam hal ini suatu Bank di satu Negara, dapat memberikan dana pinjaman dari bank-bank atau ke bentuk-bentuk bisnis lainnya, ke Negara-negara lain. Sebelum Perang Dunia Kedua, investasi modal asing sangat erat kaitannya dengan kolonialisme.

Misalnya sebelum tahun 1945, para investor Perancis di kawasan Asia dan Afrika, yang menanamkan modal mereka di daerah-daerah koloni ini. Namun bersamaan dengan menghilangkannya politik ko-


ionialisme sebagai bentuk hubungan politik, maka pola-pola hubungan dalam bentuk investasi asing ini tidak banyak lagi ditentukan oleh ikatan-ikatan kolonialisme tadi. Para investor dari negara-negara maju, masih terdapat kecenderungan untuk menanamkan modalnya di negara-negara bekas-bekas jajahan mereka kendatipun intensitasnya sudah tidak sama dengan negara-negara itu di bawah kekuasaan kolonial.

Arus investasi asing seperti dalam kegiatan perdagangan, tidak bebas sebagaimana mestinya apabila kondisi ekonomi murni berlangsung. Dan pada dasarnya, ada dua cara untuk melakukan tekanari- tekanan ekonomi-politik. Dari segi positifnya, pemerintah negara-negara maju memiliki alasan-alasan untuk berupaya meningkatkan arus modal ke negara-negara berkembang. Usaha seperti itu dapat berupa bantuan luar negeri dan pinjaman dari negara-negara maju ataupun dengan jaminan-jaminan investasi sebagai inisiatif bersifat perlindungan atas investasi warganya di negara-negara lain.

Dari segi negatifnya, negara penerima modal asing tersebut sering menganut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang membuat investasi modal asing itu tidak menarik. Hal ini bisa terbentuk diskriminasi atas pajak-pajak (discriminatory taxes) atau, bahkan pengambilari perusahaan-perusahaan asing oleh negara tuan rumah (by the host country). Sebagai contoh, tahun 1970-an negara Chili melaksanakan nasionalisasi sejumlah tambang-tambang tembaga milik Amerika Serikat beserta fasiIitas-fasiIitas produksinya.

Ini adalah suatu tindakan yang mengakibatkan arus modal dalam bentuk investasi asing, semakin menurun frekuensinya ke Chili. Baik negara maju maupun negara-negara berkembang sering menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menghambat arus investasi asing meskipun dari sisi lain, dengan kegiatan penanaman modal asing dalam bentuk investasi itu dari sisi lain, dengan kegiatan penanaman modal asing dalam bentuk investasi ini, barangkali ada semacam rasa khawatir bahwa dengan kemunculan arus modal asing ke dalam negeri mereka yang terlalu banyak, arus investasi asing akan


memberikan dampak lebih jauh terhadap kemandirian dalam rangka pengelolaan sistem perekonomian mereka. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi, terkadang mengandung makna politis (dampak politik).

Pada tahun-tahun terakhir, organisasi-organisasi antarpemerintah (intergovernmental organizations) baik itu dalam bentuk regional maupun dalam bentuk global tidak dapat berkembang secara luas sampai pada akhirnya nanti, menjadi sumber investasi modal. Misalnya, internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang nantinya melahirkan World Bank (WB), International Development Agency (IDA) dan perwakilan-perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memperoleh uang berdasarkan perjanjian yang dibangun oleh negara-negara, serta dengan melalui mekanisme kerjanya terutama bagi keuangan tradisional seperti misalnya penjualan obligasi- obligasi. Mereka meminjamkan uang itu kepada negara-negara yang membutuhkannya terutama negara-negara berkembang, sebab tanpa cara itu tidak akan mampu meminjamkannya. Selain itu, organisasi- organisasi regional tertentu seperti Inter-American Development Bank (IADB), African Development Bank (ADB), dan Asian Development Bank (ADB) yang didirikan untuk Negara-Negara berkembang pada umumnya. Hal ini disebabkan modal-nodal dari kawasan dunia yang tidak mampu menarik investasi swasta yang memang relevan untuk itu. Para investor ingin suatu jaminan dan keuntungan atas uang mereka. Mereka akan menanamkan uang mereka biasanya kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek yang kemungkinan akan berhasil.

Karena kondisi-kondisi seperti itu jarang ditemui di beberapa faktor lain seperti misalnya, infrastrukturnya yang belum jalan (pembangunan jalan-jalan) yang harus didahulukan, organisasi-organisasi antarpemerintah secara mendadak dibentuk terutama ditujukan kepada penyediaan dana pembangunan jangka panjang. Dalam satu sisi, mereka mewakili penjual modal (represent sellers of capital) yang


bersedia mengambil risiko lebih besar dengan imbalan yang lebih kecil dari para investor-investor swasta, mereka mengalami kesukaran untuk membayar utangnya (solvent) yang bersifat finansial organisasi mereka.

Organisasi-organisasi antarpemerintah (IGO's) seperti misalnya, Bank Dunia (BD), tidak terlepas dari pengaruh politik. Ketika Negara Chili di kekuasaan rezim kiri, tahun 1970-an, dan pinjaman (loan funds) dari IGO's sepertinya terpotong. IGO's tampaknya terkendala sebagai akibat kekuatan-kekuatan pribadi seseorang dengan keinginan memanipulasi arus-arus modal. Investasi modal sebagai sesuatu yang produktivitasnya kuat. Namun bahayanya, ada beberapa kemungkinan dari modal yangdipinjamkantidakdapatdikembalikan lagi sebagai mana yang mereka rencanakan jauh-jauh sebelumnya atau bahkan dengan perkataan lain, modal dasarnya saja pun (original investment) tidak akan kembali. Jika arus modal internasional berhenti, atau berjalan dengan lamban, maka perekonomian dunia akan mengalami stagnasi dan disusul kemudian tumbuhnya pengangguran-pengangguran secara besar-besaran.

Pada akhir tahun 1970-an, ada kecenderungan perubahan pola arus modal internasional. Dari tahun-tahun, bisnis dan perbankan selalu dipegang oleh kekuatan-kekuatan utama yaitu oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat khususnya dalam pemilikan investasi internasional terbesar dan terkuat. Namun demikian, pada saat harga minyak membumbung tinggi, negara-negara pengekspor minyak menjadi "capoial rich".

Maka dengan demikian terbukti bahwa pasar modal internasional merupakan sebuah kekuatan yang berhadapan dengan dua masalah utama yakni, perubahan dan pengawasan dalam konstelasi politik internasional. Tanpa adanya modal (capital) dari sumber-sumber luar, banyak negara-negara yangtidak membangun jalan-jalan,memperbesar Pelayanan kesehatan dan tingkat ekonomi dengan pertumbuhan Penduduk yang senantiasa meninggi. Andaikanlah misalnya diberikan


modal yang datang dari pinjaman bank internasional, maka negara penerima modal itu harus mempersiapkan berbagai kebijakan- kebijakan ekonomi (economic policies) dan pekerjaan bagi proyek itu senantiasa harus di bawah pengawasan si penyandang dana tentunya. Kalau atau perusahaan multinasional yang memberikan capital tentunya dengan catatan , akan memperoleh keuntungan dari modal yang ditanamkan itu sebesar-besarnya.

6.4.3 Pasar Uang (Current Market)

Pasar uang internasional merupakan resultante atas pengaturan bentuk pasar yang lain. Pasar ini lahir disebabkan tidak ada mata uang dunia yang seragam yang diatur oleh lembaga internasional. Dalam hubungan antara negara berdimensi perdagangan orang tidak akan mengandalkan sistem barter. Maka dalam perdagangan internasional mata uang pembeli dan penjual biasanya berbeda. Untuk menemukan dasar dan ukuran stabilitas atas para pedagang internasional umum yang dijadikan sebagai ukuran adalah nilai mata uang yang berlaku standar (Imeasure currencies according to an accepted standard). Namun sebelum Perang Dunia Kedua, nilai emas dijadikan sebagai standar. Akan tetapi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai tahun 1970-an emas ditambah mata uang "internasional" tertentu berlaku sebagai standar. Misalnya sebelum musim panas tahun 1971, kebanyakan negara-negara dan pedagang mata uang dolar dianggap sebagai mata uang inernasional. Dan hal ini dapat berarti bahwa para pedagang dan si pemberi modal bersedia mengakui stabilitas dolar dan mengukur mata uang lain terhadap dolar. Sebagai akibatnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan neraca pembayaran Inggris dan Amerika Serikat antara dolar dan poundsterling tidak lagi berlaku sebagai mata uang standar. Hal ini akan menimbulkan situasi di mana mata uang standar. Hal ini akan menimbulkan situasi di mana uang setiap negara dinilai terhadap mata uang egara-negara lainnya. Misalnya, menggunakan mata uang dolar sebagai standar untuk mengukur mata uang mark Jerman, sehingga para pedagang akan


menyelesaikannya dengan negara-negara lain ata nilai mata uang setiap negara. Yang menari dari uraian mengenai tindakan-tindakan ekonomi dengan segalaaspeknya (kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional) yang dikategorikan sebagai instrument poltik luar negeri ditentukan oleh resultase (pengaruh) politik yang diharapkan tercapai. Dampak politik sebagai akibat kebijakan ekonomi sangat beraneka ragam. Kemungkinan itu banyak ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Sifat dan kebijakan atau tindakan ekonomi yang meliputi imbalan, ancaman;

b. Bidang atau jenis benda ekonomi dan perdagangan yang terkena kebijakan tersebut. Embargo terhadap benda ekonomi strategis seperti bahan pangan, bakar atau perlengkapan militer, selalu menimbulkan dampak lebih besardaripadaterhadap tindakan yang sama seperti barang-barang elektronik, tekstil atau kerajinan;

c. Partai-partai yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Negara yang potensial selalu lebih mampu mengambil inisiatif dan juga telah tahan menghadapi atau kebijakan ekonomi yang dilancarkan oleh lawannya. Sebaliknya, negara-negara yang relatif lemah, kecuali kekurangan akses untuk mengambil inisiatif juga selalu lebih peka terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan atau tindakan ekonomi;

d. Kaitan ideologis dan militer yang dapat dimiliki oleh suatu kebijakan atau tindakan ekonomi. Penetapan tarif preferensi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat bagi Yugoslavia misalnya, memberikan pengaruh yang lebih besar bila dibandingkan kebijakan yang sama bagi Yunani atau Muangthai. Masalahnya, perbaikan hubungan antara Amerika Serikat dan Yugoslavia mengandung risiko lebih besar bagi negara-negara Pakta Warsawa jika dibandingkan dengan risiko dari perkembangan yang sama terjadi bagi Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya. (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 63)


Masih erat kaitannya dengan tindakan ekonomi sebagai instrument poiitik luar negeri tidak kalah pentingnya adalah masalah bantuan luar negeri (foreign aids). Bantuan luar negeri (pemindahan keuangan, barang-barang atau bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima bantuan) merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan luar negeri yang sudah lama dipergunakan dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional khususnya. Sebelumnya instrumen ini digunakan terutama untuk keuntungan politik jangka pendek dan bukan sebagai prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang.

Inggris, sebagai Negara yang pertama memformulasikan kebijakan bantuan luar negeri yang dirancang terutama untuk membantu pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan melalui program ini (kesejahteraan dan pembangunan Negara jajahan) awal tahun 1930- an, Inggris berupaya menyeragamkan perekonomian negara-negara jajahan dan mempersiapkan kemerdekaan politik dan ekonomi negara-negara tersebut. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menggantikan kedudukan Inggris sebagai Negara yang memberikan bantuan luar negeri.

Pertama, membantu perbaikan ekonomi Eropa yang hancur karena perang (program pemulihan Eropa Amerika Serikat mengeluarkan $ 12 milyar) yang selanjutnya memberikan bantuan kepada Negara-negara berkembang untuk membentuk persekutuan militer modern dan merintis jalan menuju kelangsungan ekonomi dan industrialisasi. (K. J. Holsti, 1987. 321-322)

Kebanyakan dari bantuan luar negeri itu dalam bentuk program kerjasama yang dioperasionalkan dengan pola hubungan bilateral dilakukan dengan melalui perundingan-perundingan secara langsung antara negara donor dan negara penerima bantuan. Namun ada juga yang dilakukan dengan melalui organisasi-organisasi serta program bantuan luar negeri yang bersifat multilateral, seperti, Internasional Bank For Reconstruction and Development (UNTAP). Dengan


lembaga tersebut negara-negara industri yang menjadi anggota bisa menyediakan dan mengirim personil dengan keahlian khususnya ke negara-negara berkembang yang juga menjadi anggota lembaga tersebut. Maka dengan kegiatan dalam bentuk bantuan luar negeri, dimaksudkan itu ternyata memiliki tiga tujuan pokok yakni:

a. mempertahankan negara penerima bantuan sebagai sekutu politiknya;

b. mengubah atau "memperbaiki" orientasi politik dari negara penerima bantuan;

c. mencegah negara penerima bantuan menjadi sekutu lawan (Budiono Kusumohamidjojo, 1987, 64)

Dari ketiga tujuan pokok bantuan luar negeri yang disebutkan di atas, menjadi jelaslah bahwa pengertian "bantuan" dalam wacana politik luar negeri memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam konteks politik internasional makna bantuan luar tampaknya berkonotasi dengan terminologi politik. Kita dapat memperhatikan misalnya dalam upaya Amerika Serikat mencurahkan bantuannya kepada negara-negara berkembang berupa sarana persenjataan dan perlengkapan militer yang lebih banyak dibanding dengan sektor lainnya seperti dalam bidang bantuan pangan, kesehatan dan sebagainya. Akhirnya dapat diartikan bahwa bantuan semacam ini lebih menunjukkan makna terhadap perpanjangan tangan dari politik hegemonistik.

Kendati masih terdapat beberapa program bantuan luar negeri yang berupaya untuk mencapai sasaran bagi kemanusiaan tanpa terlepas dari muatan-muatan politik adalah seperti yang ditunjukkan dalam Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Eropa Barat pada akhir dekade 1940-an berperan dalam menentukan bentuk dan posisi Negara-negara Eropa Barat.

Awal tahun 1970-an, sejumlah besar bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat di bidang ekonomi, disalurkan kepada beberapa negara sekutunya yang dianggap potensial. Misalnya kepada Brasil,


India, Korea Selatan, Israel, Mesir, Pakistan, Nigeria, Tunisia dan Turki. Jenis bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Negara-negara besar (donor) terbagi atas empat jenis:

a. Bantuan di bidang militer dengan segala hal yang berkaitan dengan itu;

b. Bantuan di bidang teknik;c. Bantuan (grant) dan program komoditi impor;d. Pinjaman pembangunan.

6.5 INSTRUM EN DALAM B IDAN G INTERVENSI

6.5.1 Definisi Konseptual Intervensi

Jika dibandingkan dengan diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, dalam rangka penyelenggaraan politik luar negeri, konsep intervensi sudah tergolong tua dalam apa yang disebut sebagai perangkat keras. Intervensi sudah lama dikenai sejak abad pertengahan di Eropa, Cina dan Kawasan lainnya. Namun demikian, apa dan bagaimana intervensi itu tampaknya belum banyak diperoleh kejelasan. Oleh sebab itu semacam solusi yang dilemparkan oleh para peneliti studi hubungan internasional, berupaya membangun kerangka pengertian secara sistematis yang diletakkan ke dalam suatu kondisi di mana kondisi perlakuan terhadap intervensi berhadapan dengan eksplanasi empiris dalam konteks prinsip-prinsip moral, norma-norma hokum serta doktrin-doktrin strategik. Akankah masalah ini dapat diasosiasikan dengan dasar-dasar empiris manakala nilai-nilai moral/ normatif serta orientasi politik luar negeri dijadikan sebagai perangkat analisisnya?

Ada memang terlihat kecenderungan dengan memanfaatkan intervensi sebagai instrumen politik luar negeri terutama sejak permulaan abad 20, atau sejak usainya Perang Dunia Kedua. Intervensi sudah menjadi suatu kebiasaan (normal) sebagai sarana guna meningkatkan atau menumbangkan kegiatan revolusi yang dilatar belakangi


oieh gerakan-gerakan pembebasan atau gerakan revolusi yang dilatar- belakangi oleh gerakan-gerakan pembebasan atau gerakan kaum na- sionaiis. Dalam dua ratus kegiatan revolusi, selama lima puluh tahun pertama abad 20-an berbagai bentuk intervensi berlangsung dalam lebih dari separuh gerakan revolusi itu di mana terdapat beberapa negara yang terlibat di dalamnya.

Maka dengan demikian, sepintas telah diperoleh gambaran apa dan bagaimana adanya sebuah kegiatan intervensi. Kegiatan intervensi senantiasa ditempatkan di dalam konstruksi studi politik dan hubungan internasional. Dalam aktivitasnya, intervensi selalu melibatkan kekuatan-kekuatan yang tentunya memiliki orientasi dan sasaran yang hendak dicapai. Berangkat dari sini, tentunya masalah ini tidak dapat diabaikan oleh para pembuat kebijaksanaan politik luar negeri. Hal ini dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan intervensi yang mengabaikan norma-norma hukum, moralitas agaknya bertentangan dengan aspek kemanusiaan, kebebasan individual serta tatanan hubungan-hubungan internasional pada umumnya. Di sana, terdapat nilai-nilai yang dikonseptualisasikan di dalam tatanan cocok, pantas, sesuai.

Sebab dengan tidak adanya wacana seperti itu kegiatan intervensi hanya tinggal sebagai logika yang mendasari legitimasi para aktor lain untuk melakukan intervensi. Bagaimana dengan pertanyaan yang berdasarkan kepada strategic, bagaimana jikalau suatu tindakan intervensi dikatakan berhasil jika hanya berstandar kepada pola perilakunya?

Masalah intervensi dijadikan sebagai pemberian makna krusial di dalam kerangka hubungan internasional. Maka bagi penstudi Hukum Internasional menjadikan mereka dalam posisi sulit karena pelaku intervensi hendak dilandasi oleh norma-norma hukum, atau norma-norma yang non-intervensi. Dengan landasan seperti ini akan mengurangi campur tangan internasional dan akan menjadi suatu

Politik Luar Negeri Terhadap Sistem Internasional 23t

kebiasaan yang dapat diterima oleh semua pihak dan pada gilirannya nanti, ini akan menjadi suatu norma yang ajek.

Dalam kepustakaan studi hubungan internasional, tidak banyak dijumpai mengenai anaiisis intervensi. Kendatipun di sana-sisni data deskripsi sejarah terjadinya perang sebagai akibat tindakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Namun tidak banyak juga dijumapi dan diketahui intervensi dijadikan sebagai suatu yang bersifat general knowledge. Atau dengan perkataan lain, data sejarah yangadapun belum dijadikan sebagai materi untuk menjelaskan secara sistematis bahwa intervensi itu dapat dianalisis secara ilmiah. Namun hanya intervensi dianggap sebagai suatu tipologi atas perilaku. Dan sampai di sini, belum dapat di kategori kan sebagai suatu eksplanasi ilmiah atau sesuatu yang mengarah kepada generalisasi. Kita dalam hal ini menginginkan suatu karakteristik yang mengarah kepada body of knowledge terhadap tindakan intervensi itu.

Dari sisi lain, tindakan intervensi dikategorikan sesuatu tindakan yang tidak mengandung nilai-nilai moral, pantas-tidak pantas, baik- buruk. Sehingga dengan demikian suatu tindakan intervensi dianggap sebagai sikap invansi dalam kerangka sistem internasional atau malahan dikatakan intervensi dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja sebab di sana tidak dikandung tujuan apakah bermoral atau tidak dan ini tergantung kepada tujuan yang akan dicapainya. Jika setiap pelaku akan berpikir bahwa determinasi tindakan kekerasan dijadikan sebagai doktrin dalam sikap non-intervensi, dan dapat diterima, maka maknanya akan berubah karena lebih cenderung kepada penilaian sebagai doktrin dalam sikap non-intervensi, dan dapat diterima, maka maknanya akan berubah karena lebih cenderung kepada penilaian atas pribadi-pribadi (individual) dan tidak berlaku sebagai dasar legalitasnya yang kuat.

Atau dengan penjelasan bahwa suatu tindakan intervensi dianggap sebagai perbuatan tercela bagi orang lain atau intervensi dilihat sebagai instrument saja dan bukan sebagai tujuan. Maka dengan


demikian dapatlah dikatakan bahwa tidak ada sintesa yang tegas antara nilai-nilai moral dengan tindakan intervensi.

Karena tidak ada sintesa antara ke duanya, maka sejauh itu pula kajian secara ilmuah bagi tindakan intervensi tidak dapat dilakukan. Atau dengan perkataan lain, tidak dapat menjelaskan fenomena empiric berdasarkan kepada nilai-nilai keilmuan. Masalah moral tidak dapat dikacaukan dengan tersedianya literature ilmiah terhadap tindakan intervensi. Kecuali jika intervensi dikategorikan sebagai suatu "tindakan" (actions) dengan cara mana actor (Negara) berhadapan dengan aktor lain, sehingga akan melahirkan masalah di pihak lain. Penjelasan seperti inipun dalam kepustakaan, diskusi mengenai intervensi bicaratentangseputar intervensi militer, intervensi propaganda, intervensi ekonomi, intervensi diplomatic dan intervensi ideology.

Tindakan intervensi yang sering dibicarakan berkonotasi dengan penggunaan terminology intervensi sinonim dengan terminology imprealisrne, agressi, kolonialisme, peperangan dan sebagainya yang sejenis dengan itu, yakni, non cooperative intereractions of nations. Program bantuan luar negeri termasuk kedalam konsep intervensi. Maka dengan demikian, tindakan intervensi dianggap sebagai tindakan yang hendak merubah sendi-sendi Negara yang dijadikan sebagai sasaran. Formulasi perilakunya tamapak sebagai tindakan campurtangan (interfance) adikara sebuah Negara terhadap Negara Iain jelas menampilkan dua kepentingan yang saling berhadapan. Intervensi senantiasa berasosiasi dengan penggunaan ancaman yang bermuatan kekerasan. Perilaku kekerasan dijadikan sebagai indicator adanya suatu tindakan intervensi itu. Kehadiran kekuatan militer dalam melaksanakan tindakan intervensi menunjukkan lebih jelas lagi seberapa jauhkah yang dinamakan dengan pengertian tindakan intervensi dalam kaitannya dengan hubungan antar Negara. Terdapatnya unsur paksaan, pengganjalan-pengganjalan dilandasi oleh tindakan kekerasan (the use of force). Namun jika terjadi tindakan yang bersifat.


6.5.2.1 Campur Tangan Diplomatik

Ada kecenderungan dengan penggunaan intervensi sebagai instrumen politik luar negeri semakin meningkat terutama sejak era paruh abad 20-an dengan dilatarbelakangai oleh berbagai motivasi dan persepsi. Sikap seperti itu tampak dalam praktik di mana sejumlah bentuk dan jenis intervensi berlangsung. Menurut pendapat K. J. Holsti (1987, 352-378), ada enam bentuk tindakan intervensi antara lain adalah:

a. Campur tangan diplomatik;b. Berbagai tindakan politik terselubung;c. Untuk kekuatan;d. Subversi;e. Perang gerilya terutama yang didukung oleh dan diorganisasikan

dari luar negeri;f. Intervensi militer.

Intervensi diplomatik terjadi pada saat pejabat diplomatik memberikan komentarnya secara terbuka mengenai proses politik dalam negeri (termasuk keputusan kebijaksanaan luar negeri) negara lain. Ini dapat berarti, pejabat diplomatik tadi melakukan campur tangan dalam masalah dalam negeri negara lain.

Karena perhatian masyarakat dan pemerintah dapat dipengaruhi oleh sumber informasi dari luar dengan sendirinya kondisi demikian akan selalu menggoda negara lain atau para diplomatnya membuat komentar mengenai masalah politik yang sedang berlangsung dalam negeri suatu negara tertentu. Kadang-kadang pernyataan yang dikemukakan oleh duta besar atau pimpinan pemerintahan mengenai masalah domestik negara lain menjadi bagian protokoler, yang kadangkala pernyataan yang hati-hati maupun berisi nada-nada ancaman akan sangat mempengaruhi masalah politik negara lain.

6.5.2 Bentuk-bentuk Intervensi


Tahun 1954, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles mengancam bahwa pemerintah Amerika Serikat akan melakukan "peninjauan kembali" kebijaksanaannya atas Eropa jika Dewan Nasional Perancis tidak dapat meratifikasi Perjanjian Pertahanan Bersama Masyarakat Eropa (European Defence of Community Treaty). Pernyataan tersebut dikemukakan dengan cara tertentu untuk tidak menunjukkan keraguan bahwa Foster Dulles sebenarnya mengharap- kan dukungan mayoritas anggota Parlemen Perancis terhadap perjanjian itu.

6.5.2.2 Tindakan Politik Terselubung

Cara mencampuri urusan dalam negara lain yang paling tua adalah dengan melakukan tindakan penyuapan. Pada abad 18, pemberian berupa imbalan-imbalan dalam wujud uang, kepada diplomat asingdan pejabat pemerintah merupakan sarana khas untuk mencapai sasaran diplomatik. Tindakan yang demikian merupakan kebiasaan yang sudah diterima umum (meskipun tidak dipublikasikan) mereka membayar kepada Menteri Luar Negeri atau diplomat kerajaan lain sejumlah uang "pension" (uang suap) untuk melakukan jasa tertentu dalam masalah pokok yang sedang hangat pada saat itu. Dokumen yang diperoleh dari Istana Louis XV dari Perancis bahwa antara tahun 1757 dan 1 769, Perancis memberikan subsidi bagi negarawan Austria lebih dari 82 juta livre. Tindakan politik terselubung oleh Amerika Serikat di luar negeri mencakup pemberian uang suap atau paling tidak dengan memberikan hadiah kepada agen-agen subversi, agen- agen Inggris dan Perancis pada abad 19 yang sering memperoleh daerah jajahan baru dengan menyuap para pemimpin politik lokal, dan nazi, serta kaum komunis membiayai tindakan politik terselubung di negara-negara lain.

Penyebarluasan propaganda secara terselubung dengan melalui saluran radiogelap, koran-koran bawah tanah ataupun berupa selebaran gelap dapat diklasifikasikan sebagai tindakan politik terselubung yang dilakukan untuk tujuan mempengaruhi proses politik dalam negeri


yang dijadikan sebagai sasaran kegiatan tersebut. Propaganda Amerika Serikat (AS) terhadap pemilihan pemerintahan daerah di Italia tahun 1975, tidak selalu mudah untuk diketahui dan berbagai tindakan Amerika Serikat (AS) lainnya atas nama Partai Kristen Demokrat, benar-benar merupakan tindakan politik terselubung. Serupa dengan itu adalah yang tercakup dalam kegiatan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, diplomat, pemimpin partai politik ataupun seorang elit ekonomi tertentu. Meskipun demikian, pembunuhan bukanlah merupakan bentuk yang lazim dalam konteks keterlibatan negara-negara tertentu dalam masalah-masalah dalam negeri negara lain. Namun yang biasanya dilakukan ialah dengan cara membiayai atau dengan membangkitkan keberanian unsur-unsur pemberontakan dalam negeri yang mempunyai dorongan pembunuhan politik.

6.5.2.3 Subversi

Istilah subversi, menandai hampir setiap tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh berbagai Negara. Akan tetapi yang membedakan antara subversi dengan subversi pemberontakan biasa, adalah tindakan subversi yang diorganisasikan, didukung oleh dan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing, dilakukan demi kepentingan negara asing tersebut dengan cara memanfaatkan unsur ketidakpuasan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Propaganda secaraterbukayangdilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar (asing) tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan subversi kecuali jikalau penyebaran propaganda tersebut sering dikaitkan dengan tindakan sistematik untuk membantu kelompok-kelompok pemberontak pribumi dalam rangka memperoleh kekuasaan. Namun demikian yang menjadi permasalahan bagi pembuat kebijaksanaan adalah berkaitan dengan perbedaan tindakan substansi atas tindakan tersebut. Apakah tindakan tersebut (pemberontakan) terhadap pemerintah yang berkuasa benar-benar dilakukan demi tujuan memenuhi kepentingan asing tersebut? Ataukah dilakukan demi kepentingan masyarakat pribumi (lokal) atau dengan pemberontakan dalam negeri? Di


sini sulit untuk menetapkan garis pemisah yang tegas, karena hampir setiap revolusi yang sedang berlangsung akan melibatkan kekuatan- kekuatan eksternal.

6.5.2.4 Perang Gerilya dan Sistem Perang Konvensional

Ini adalah sebagai bentuk yang ke lima dari tindakan intervensi, yakni perpaduan antara subversi dengan sistem konvensional yang dikenal dengan istilah gerilya yang berarti suatu tindakan perang dalam skala kecil. Gerilya tidak selalu merupakan hasil intervensi atas kekuatan asing. Akan tetapi cukup banyak terdapat kegiatan-kegiatan gerilya merupakan manifestasi intervensi. Namun di sisi lain, kegiatan gerilya dalam praktik cenderung mengandung nilai-nilai tindakan intervensi yang datang dari luar. Tujuannya adalah untuk melemahkan posisi pemerintah yang berkuasa, membuatnya tidak berfungsi sebagaimana layaknya dan tiba pada gilirannya berusaha menggulingkannya.

Itulah maka dalam strategi perang gerilya, berusaha memperoleh penguasaan positif atas sebagian besar penduduk serta memberhasilkan pengasingan penduduk dari rezim yang berkuasa. Gerakan-gerakan seperti ini memerlukan kelompok-kelompok kecil dengan mobilitas tinggi demi mengalahkan kekuatan militer negara, berdasarkan pemikiran, jikalau terdapat penduduk masih bersikap apatis, maka sasaran kegiatan tersebut amatlah mudah dilakukan.

6.5.2.5 Intervensi Militer

Merupakan manifestasi maksimal dari bentuk intervensi adalah intervensi militer. Hal ini dapat diwujudkan dengan melalui dan bentuk pengiriman ekspedisi militer untuk tujuan menunjang suatu pemerintahan negara tertentu yang sedang berkuasa ataupun membantu suatu kelompok pemberontak tertentu. Wujud nyata dari tindakan intervensi militer ini dilakukan secara terang-terangan, paling mahal dan mengandung risiko yang paling besar pula.


Intervensi militer adalah merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas rezim yang berkuasa terhadap rongrongan pemberontak atau dilakukan untuk tujuan kepentingan suatu pemberontak menggulingkan pemerintah yang sah. Intervensi militer secara besar-besaran dilakukan dalam beberapa jangka waktu seperti yang terjadi di Vietnam, pada saat Amerika Serikat.mulai mengirimkan penasihat militernya untuk maksud melatih tentara Vietnam Selatan yang selanjutnya disusul oleh Kesatuan tentara Amerika Serikat melakukan operasi militer untuk memberikan dukungan kepada gerakan pemerintahan militer Vietnam Selatan dan terakhir mengirimkan pasukan lebih dari setengah juta tentara untuk melakukan operasi militer secara langsung. Contoh klasik mengenai intervensi militer mendadak untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa, dilukiskan oleh invasi gabungan Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, Hongaria dan Bulgaria terhadap Cekoslowakia bulan Agustus 1968.

KESIMPULAN

1. Politik luar negeri merupakan atau bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi/aktor yang berada dalam batas-batas wilayah tertentu. la merupakan suatu manifestasi dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Pola hubungan ini dapat dilihat dalam interaksinya.

2. Interaksi negara-negara yang terwujud dalam politik luar negeri bekerja di dalam tatanan/sistem dan struktur hubungan internasional yang tentunya memiliki tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam sistem hubungan internasional itu. Menurut K. J. Holsti, ada tiga macam sasaran yang dilakukan dalam kerangka politik luar negeri yakni, kepentingan ini (core), tujuan/menengah dan tujuan jangka panjang.

3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara dalam hubungan dengan negara lain, memiliki kekuatan-kekuatan (powers) yang terdiri dari berbagai komponen tertentu yang terlihat nyata


(tangible) terdiri dari unsur-unsur penduduk, wilayah, sumberdaya alam, kemampuan industrial, militer, pertanian, kepemimpinan dan personal, birokrasi-birokrasi, tipologi pemerintah, reputasi, dukungan dari luar negeri dan sebagainya.

4. Dalam rangka mencapai tujuan politik luar negeri, atas kerangka bangunan sistem politik internasional terutama untuk mempertahankan, memelihara kepentingan nasionalnya, tentunya membuat negara-negara tersebut dalam penyelenggaraan politik luar negerinya memiliki instrumen-instrumen untuk menjalankan kebijaksanaan luar negerinya. Maka dalam hubungan ini dikenal instrumen-instrumen antara lain, diplomasi, propaganda, ekonomi internasional dan intervensi.

TINJAUAN PERTANYAAN DAN DISKUSI1. Coba Sdr. jelaskan masalah perspektif definisional terhadap politik

luar negeri dan beberapa contohnya dengan singkat dan jelas!2. Apa yang menjadi tujuan utama politik luar negeri menurut kajian

studi hubungan internasional dan bagaimana pula suatu negara mengupayakan agar tujuan tersebut dapat tercapai?

3. Coba Sdr. identifikasikan pengertian konsep dasar power dalam kostruksi politik luar negeri sehingga menjadi jelas kedudukan power itu dalam rangka penyelenggaraan politik luar negeri serta berikanlah contoh-contohnya!

4. Jelaskan unsur-unsur determinan power dan hubungannya dengan penyelenggaraan politik luar negeri!

5. Jelaskan bagaimana kedudukan diplomasi dalam kerangka penyelenggaraan politik luar negeri dan berikanlah beberapa contohnya!

6- Jelaskan seberapa jauhkah pengaruh instrumen politik luar negeri (ekonomi dan intervensi) di dalam hubungan antara negara-negara (sistem internasional)!


DAFTAR PUSTAKA

Couloumbis, Theodore A, James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power, (Bandung: Abardin, 1990).

Colpin, William, D, Introduction to International Politics, (Englewoods Clifs, N.J.: Pretice-Hall, 1990).

Dahl, Robert. A, "the Concept of power", Behavioral Science, Vol. 11 (july 1957), 201-205.

Deutsch, Karl W , The Analysis of International Relations, (Englewoods Cliffs. N .J: Prentice-Hall, 1968)

Brown, J. A. C, Techniques of Persuasion: From Propaganda to Brainwashing, (Middlesex, Eng: Penguin Books, 1963).

Frankel, Joseph, International Relations in A Changing World, (New York, Oxford: Oxford University Press, 1988).

Farnsworth, David N, International Relations An Introduction, (Chicago: Nelson-Hall, 1988).

Fenwick, Charles G, International Law, (New York: Appleton-Century- Crofts, 1952).

Holsti, K.J., International Politics A Framework for Analysis, (Englewoods, Cliffs, N. J: Prentice-Hall, 1977).

Keohane, Robert. O & Joseph S. Nye. Jr (ed), Transnational Relations and World Politics, (Cambrige: Harvard University Press, 1972).

Kusumohamidjojo, Budiono, Hubungan Internasional: Kerangka Studi Anaiisis, (Bandung: Binacipta, 1987).

Lee, Alfred McClung & Elizabeth Bryant Lee, The Fine Art of Propaganda: A Study of Father Coughlin's Speech, (New York: Harcoat Brace Javanovich, 1939).

Morgenthau, Hans J., Politik Antar Bangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian, (Bandung: Binacipta, 1990).


Mackinder, Halford J, Democratic Ideals and Reality, (New York: Henry Holt, 1919).

Mahan, Albert T, The Influence of Seapower Upon History 1660-1783, (New York: Sagamore Press, 1890) dan diedit kembali oleh Louis M. Hacker (1957) Chapter I yang bertemakan "Discussions of the Elements of Sea power".

Nicolson, Harold K, Evolution of Diplomatic Method, (New York: McMillan Company, 1982); The Congrers of Vienna, (London: Constable, Ltd, 1946); Diplomacy, (London: Oxford University Press, 1964).

Poullada, Leon P, "Diplomacy: The Making Link in the Study of International Politics", McLelland D. S & Olsen W . C. dan Sonderman F. A. (ed), The Story and Practice of International Relations, (Englewoods Cliffs, N. J: Prentice-Hall, 1974).

Russett, Brute & Harvey Starr, World Politics The Menu for Choice, (New York: W . H. Freeman and Company, 1985).

Qualter, Terrance H, Propaganda and Pschological Warfare, (New York: Random House, 1962).

Rosenau, James, N, "International as a Scientific Concept" James N. Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy, (New York: Nochols Publishing Company, 1980).

Wright, Quincy, The Study of International Relations, (New York: Appleton-Century-Crofts, 1955).

Ziegler, David, W , War, Peace and International Politics, (Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1984).

-ooOoo-


BAGIAN KE EMPAT

INSTITUSI UTAMA SISTEM INTERNASIONAL

INSTITUSI UTAMA SISTEM INTERNASIONAL

4

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini anda akan dapat:

1. Menjelaskan dengan uraian singkat mengenai latar belakang sejarah hukum internasional sehingga dengan demikian akan tergambar bagaimana kedudukan hukum sebagai institusi utama dalam sistem internasional.

2. Menguraikan sumber-sumber hukum internasional serta dapat memberikan beberapa contohnya.

3. Menguraikan beberapa jenis subjek-subjek hukum internasional dan menunjukkan beberapa contohnya.

4. Membuat anaiisis sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam bentuk diagram serta di mana letak kelemahan-kelemahan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan perbedaannya dengan PBB.

5. Menjelaskan dengan membuat contoh-contoh sejauhmana perkembangan organisasi internasional dan bagaimana kedudukannya dalam sistem internasional pada umumnya.

INSTITUSI UTAMA DALAM SISTEM INTERNASIONAL

7.1 PR INSIP DASAR HUKUM INTERNASIONAL

7.1.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional mungkin lebih baik dipahami atau dipandang sebagai "a system of agreements between international actors" yakni negara-negara yang merumuskan bagaimana hubungan diantara negara-negara tadi dapat dilaksanakan secara kondusif. (Daniel S.Papp, 1990, 450) Atau dengan rumusan lain bahwa hukum internasional dikatakan "as a body of rules that countries feel an obligation to obey in their" Oohn K. Gamble, 1987, 395). Hukum internasional juga dapat diartikan dengan membuat rumusan sebagai suatu keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap aman negara-negara rnerasakan dirinya terikat untuk menaatinya dalam hubungan antara negara itu satu dengan lainnya (J-G. Starke, 1989, 3) yang meliputi unsur-unsur berikut yakni:

a- Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan

yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan

b. Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu- individu dan satuan-satuan yang bukan negara sejauh hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan yang bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional.

Dari berbagai penulis yang merumuskan pengertian hukum internasional dan ternyata mempunyai perbedaan-perbedaan.Perbedaan tersebut sebagai akibat berbagai sudut pandang yang digunakan dalam menelaah pengertian hukum internasional itu. Namun demikian, secara umum dapatlah dikatakan bahwa hukum internasional itu merupakan sekumpulan aturan yang mengaturhubungan antarnegara atau keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara atau negara dengan negara, negara dengan subjek hukum dan bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lainnya.

7.1.2 Perkembangan Hukum Internasional

Temadiatas, bukandijadikan sebagai landasanuntukmenjelaskan bahwa materinya senantiasa berasal dari suatu penelitian kesejarahan (matters of historical research) yang akan membawa penstudi hukuminternasional dan hubungan internasional untuk memulai suatukegiatan penelitian berdasarkan makna dasardari hukum internasional dengan melalui metodologi survei lingkungan politik, dengan mana, konsepsi komunitas negara-negara telah dibangun dengan melalui lintasan sejarah.

Namun bagi penstudi dan anaiisis hukum internasional, jauh lebih dari sekedar "law of any individual state", dalam artian semacam warisan masa lalu. la tidak hanya sekedar cerminan atas prinsip-prinsip legal dan suasana masa lalu yang akan melahirkan dasar-dasar hukum bagi kepentingan ekonomi, sosial dan politik, akan tetapi "it is in large part of determined" dari semua aspek-aspek tersebut.


Di sisi lain, merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat internasional dalam kaitannya dengan interaksi hubungan antar bangsa (relations of states) diperlukan suatu upaya untuk mempersatukan berbagai faktor sebagaimana terdapat dalam hubungan antarnegara (unifying factors in the relations of state) yakni masalah: bagaimanakah kedudukan masyarakat negara-negara (community of states) dalam konstelasi era modern yang didasari oleh prinsip-prinsip "common welfare of the nations as the body". (Charles G. Fenwick, 1948, 3)

Untuk menuju cita-cita kesejahteraan umum bangsa-bangsa sebagai satu badan, dengan melalui suatu badan-badan pemerintahan yang terpusat (central agency of government) yang mengatur ke dalam suatu kelompok kolektivitas. Ada aturan-aturan yang mengarahkan wacana hubungan-hubungan antarnegara-negara ke dalam sebuah kolektivitas tersebut disebut sebagai hukum internasional. Aturan- aturan yang dilakukan dengan melalui hukum internasional ini oleh negara-negara dalam kerangka hubungan antarnegara, bersifat normatif di samping dalam hubungan tersebut dibatasi oleh prinsip- prinsip kedaulatan nasional masing-masing negara, dan akan dijadikan karakteristik identitas utama.

Jadi, hukum internasional yang dipahami adalah senantiasa ditempatkan ke dalam sekumpulan pengaturan-pengaturan yang mengikat kolektivitas politik yang dalam hal ini adalah negara-negara yang melakukan interaksi di dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Pengaturan-pengaturan tersebut dilihat dalam pengertian yang sangat mendasar, meliputi berbagai aktivitas hubungan antarnegara. Dan sebagai salah satu dari aktivitas tersebut terdapat dalam kegiatan diplomasi.

Salah satu yang tertua dalam kaitannya dengan hukum internasional yang diamati adalah pada Kongres Perdamaian di Vienna 1815, suatu pertemuan dalam bentuk kongres, sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian di Eropa setelah usainya Perang Napoleon 1815. Melalui kongres tersebut maka melahirkan suatu kondisi yang

Institusi Utama Dalam Sistem Internasional 253

dalam kaitannya dengan pola hubungan antara bangsa melalui suatu sistem yakni sistem perimbangan kekuatan (balance of powers) pada abad 19 dan ini memberikan kontribusi bagi kumpulan hukum internasional selanjutnya. Kongres tersebut antara lain menentukan kategorisasi utusan diplomatik, prinsip-prinsip umum mengenai pelayaran pada sungai-sungai internasional serta ketentuan-ketentuan yang menentang perdagangan para budak.

Meskipun demikian ada beberapa ganjalan yang terdapat dalam kongres di Vienna itu, yakni berkenaan dengan masalah wakil-wakil negara yang bertindak mewakili negaranya (diplomasi). Beberapa negara yang ada yang menyebutnya sebagai "delegates ambassador" yang lain pula menyebutnya sebagai "minister plenipotentiary, envoy atau nuncio". Namun pada akhirnya disetujui bahwa tingkat-tingkat status para diplomat disusun sebagai berikut; yang tingkatannya tertinggi disebut sebagai "ambassador" (duta besar), minister resident dan charge d'affaires". (David W. Ziegler, 1984, 153)

Sejak Kongres Wina 1815 itulah (yang mendirikan sistem Concert of Europe) dengan tujuan untuk melawan gelombang baru sebagai akibat Revolusi Perancis itu, tampaknya memang memungkinkan mengalihkan perhatian kepada makna perjanjian dan konvensi internasional. Perjanjian Internasional itu telah menjadi suatu fenomena dan telah menjadi bagian tersendiri dalam hukum internasional. Dalam kerangka politik internasional dikatakan, perjanjian internasional senantiasa memperoleh makna yang strategis dalam kerangka peiaksanaan politik luar negeri.

Pelaksanaan politik luar negeri yangdilihatdari formulasi norma- norma hukum, yang mengatur hubungan antarnegara, diungkapkan dalam bentuk perjanjian tadi. Ternyata bisa ditelusuri latar belakang sejarahnya di mana ini dijadikan sebagai satu langkah dini, yakni nilai-nilai hukum internasional yang paling mendasar terdapat di dalam bentuk-bentuk aturan yang diakui oleh negara-negara atas dasar hubungan antara negara (in the form of rules recognized by states).


Hubungan antarnegara dalam permulaan awal sejarahnya hanya terbatas pada kedekatan geografis (kawasan) tertentu dan konteks antarnegara-negara pada saat itu masih dalam tahapan relatif sedikit. Tentunya dampak (implikasi) dari hubungan-hubungan antarnegara tersebut, telah melahirkan suatu keyakinan bahwa ini adalah suatu bentuk yang disebut dengan istilah: " rules regional international law" meskipun masih tampak sentuhan-sentuhan nilai hukum relatif kecil namun dianggap telah memberikan ciri di dalamnya yakni sebagai "the character of law at all".

Ini adalah ungkapan historis sistem aturan-aturan perilaku untuk mengatur hubungan antarnegara merdeka yang lahir dari kebiasaan- kebiasaan yangditaati oleh negara-negara atau masyarakat-masyarakat ini, dalam hubungan timbal balik (intercourse). Perjanjian-perjanjian, peraturan-peraturan, serta kebiasaan-kebiasaan atas peperangan, banyak ditemui pada saat/zaman sebelum lahirnya agama Kristen, sebagai contoh misalnya, di Mesir kuno dan India kuno, sementara di China dan dunia Islam terdapat kasus-kasus historis tentang penggunaan arbitrasi dan mediasi. Contoh lainnya, misalnya pada zaman negara-negara kota Yunani kuno kita dapat menjumpai bukti- bukti sebagai embrio hukum internasional berupa aturan-aturan kebiasaan yang sudah mengristal ke dalam hukum-hukum kebiasaan lama yang dipatuhi oleh negara-negara kota pada saat itu. Misalnya aturan-aturan mengenai tidak dapat diganggugugatnya para bentara dalam perang, perlunya suatu pernyataan perang terlebih dahulu dan perbudakan para tawanan perang. Aturan-aturan tadi, dilandasi oleh pengaruh-pengaruh agama yang mendalam yang menandai suatu era di mana perbedaan-perbedaan antarhukum, moralitas, keadilan dan agama tidak memiliki garis pemisah yang jelas (J-G. Starke, 1989, 7- 8).

Namun yang perlu mendapat perhatian dalam hubungan ini adalah berkenaan dengan perkembangan konsep-konsep suatu amsy negara-negara (community of states) dimana peranan Roma, sebagai


negara kota dalam sejarahnya dibagi ke dalam dua periode. Pertama, Roma adalah sebuah negara kota diantara negara-negara kota lainnya dan hubungan-hubungan mereka ke dalam suatu ikatan sedemikian erat, yang nyaris mirip dengan sistem negara-kota yang dilakukan di Yunani kuno.

Akan tetapi, salah satu aspek yang dianggap penting mengenai aturan-aturan yang menguasai hubungan-hubungan antara Roma dengan berbagai bangsa-bangsa yang mempunyai hubungan Roma, senantiasa didasari aturan-aturan yang bersifat yuridis formal. Dan jika hal ini dikaitkan dengan perkembangan hukum internasional, maka lebih banyak tampaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Romawi ini di mana secara tidak langsung menyesuaikan diri dengan pengaturan-pengaturan hubungan-hubungan antara negara- negara modern. Dengan demikian fenomena seperti ini secara tidak langsung memberikan kontribusi orang Yunani dan Romawi terhadap perkembangan Hukum Internasional, tidak bisa dipandang dengan sebelah mata.

PerangTiga Puluh Tahun (1618-1648) adalah pertikaian di benua Eropa yang paling dahsyat setelah invasi suku-suku barbar. Peristiwa yang paling penting dalam abad 1 7. Perang ini merupakan klimaks dan praktik yang terakhir pertikaian yang bermuatan perang antaragama. Perang yang diakhiri dengan suatu pertemuan Konferensi Perdamaian di Westphalia 1648, setelah mengadakan perundingan yang berlarut- larut selama tiga tahun lamanya, yang serentak diadakan di Munster dan Osnbruck. Mayoritas besar negara-negara Eropa terwakili dalam perundingan-perundingan ini, sehingga kongres ini dianggap sebagai yang pertama kalinya diadakan di benua Eropa.

Ada dua naskah perjanjian yang ditandatangani sebagai Naskah Perjanjian Damai di Munster dan Osnbruck yang secara yuridis merupakan suatu traktat (treaty) terkenal dengan sebutan konferensi Perdamaian Westphalia 1648. Lebih kurang satu abad lamanya, perjanjian Westphalia bertahan sebagai perangkat bagi organisasi


politik di Eropa. Dan sebagai karakteristik Perdamaian Westphalia adalah bahwa peristiwa itu dijadikan sebagai titik tolak bagi sejarah hukum internasional yang terdapat dalam publikasi-publikasi utama tentang hal ini. Bahkan nilai-nilai perdamaian yang dihasilkan dalam pertemuan ini dianggap sebagai saat lahirnya Hukum Internasional Eropa. Kendati pandangan seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat. Namun Perdamaian Westphalia, memang merupakan suatu tonggak sejarah dalam perkembangan hukum internasional lebih lanjut.

Ada tiga hal pokok yang terdapat dalam asas Perdamaian Westphalia 1648 sebagaimana yang terdapat dalam traktatnya antara lain:

a) Negara-negara yang akan menjadi anggota-anggota Kerajaan Besar Roma, berjumlah sekitar 300-an yang telah memiliki hak untuk mengadakan hubungan-hubungan dalam bentuk persekutuan dengan negara-negara lain, asalkan persekutuan tersebut tidak ditujukan untuk melawan Kaisar atau Kerajaan Besar Roma dan memperkosa Perdamaian Westphalia;

b) Perdamaian ini telah mendapat pengakuan internasional (international recognition) untuk pertama kalinya bagi agama protestan (Lutheranisme dan calvinisme). Kaum Katolik ataupun kaum Protestan yang pada tanggal 1 Januari 1624 telah menikmati hak-hak ibadah baik secara terbuka maupun secara pribadi, mendapatkan pengukuhan haknya;

c) Perdamaian Westphalia merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hukum internasional terutama dalam kerangka usaha untuk mewujudkan konvensi multilateral.

Dan dalam kaitannya dengan pembubuhan dalam perjanjian ini terdapat ketentuan sanksi-sanksi bahwa tindakan-tindakan permusuhan yangtelah dilakukan di masa lalu, akan "dilupakan dan diampuni secara abadi", sehingga segala tuntutan sebagai akibat tindakan permusuhan itu dikubur. Apabila terdapat pelanggaran terhadap perjanjian ini maka dicapai dengan dengan kata sepakat bahwa pihak yang dirugikan


pertama-tama akan menyerahkan persoalan ini kepada " penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara juridis" dan jikalau upaya ini tidak berhasil, maka semua pihak yang terlibat itu dalam jangka waktu tiga tahun , "akan mengangkat senjata dengan segala muslihat dan kekuatan untuk menakhlukkan pihak yang melanggar". Maka jika dilihat dari ketentuan ini dianggap penting dalam kaitannya dengan upaya yang pertama kepada penyelenggara organisasi internasional untuk pemeliharaan perdamaian internasional umumnya.

Dan di sisi lain terhadap isi perjanjian ini telah membawa perubahan-perubahan terutama bagi status politik negara-negara Eropa Barat. Di kalangan negara-negara Eropa kekuasaan yang tertinggi pada saat itu berada di tangan Perancis di bawah kekuasaan pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715). Bahasa Perancis dijadikan sebagai bahasa perjanjian-perjanjian internasional atau dalam perundingan- perundingan internasional yang akan menggantikan bahasa latin sebagai suatu kebiasaan dalam cara berkomunikasi antara diplomat- diplomat dalam hubungan antarnegara.

Pada dasarnya, struktur/pola Eropa Barat selama masa itu tetap, berlaku menurut struktur yang telah dibentuk oleh Perjanjian Perdamaian Westphalia. Namun ada beberapa perubahan sebagaimana sebelumnya dalam Perjanjian Perdamaian Utrecht (1713) yang telah mengakhiri Perang Suksesi Spanyol dengan mengakui pencabutan hak atau tuntutan secara timbal balik yakni Raja Perancis. Selain Perancis dan Spanyol, juga Inggris dan Belanda menjadi penandatangan Perjanjian Perdamaian Utrecht yang tidak bersifat pola hubungan multilateral sebagaimana halnya dengan Perjanjian Perdamain Westphalia, melainkan terdiri dari beberapa perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral.

Perjanjian Perdamaian Utrecht memberikan kepada Inggris keuntungan-keuntungan terutama dalam kaitannya dengan perdagangan dan politik. Misalnya, kepemilikan atas wilayah-wilayah Gibraltar dan berakhirnya kekuasaan tertinggi Perancis di Eropa sebagai akibat


dari peperangan-peperangan yang berlarut-larut. Dalam Perjanjian Perdamaian Utrecht dinyatakan bahwa " perdamaian dan keamanan di kalangan umat Kristen dapat dipulihkan dengan suatu perimbangan kekuatan yang adil (justum potentia equalibrium) yang dijadikan sebagai landasan terbaik yang paling kuat untuk menjalin persahabatan bersama juga, terhadap penyesuaian yang kekal". Perimbangan kekuatan yang adil, dapat diartikan sebagai kondisi politik, antara negara-negara dalam mana, tidak ada negara yang mencapai suatu kekuatan sedemikian kuat (dominasi), sehingga akan membahayakan kemerdekaan politik negara-negara lain. Atau dengan perkataan lain, tidak ada negara yang memegang hegemoni (kekuasaan tunggal) dengan hubungannya dengan negara-negara lain.

Di bawah suasana perimbangan kekuatan (balance of power), paling tidak dianggap suatu tindakan penghancurluluhan monopoli kekuatan tunggal (hegemonial). Ketiadaan suatu kekuatan tunggal dalam bentuk organisasi yang kompeten untuk memegang hukum dan tatanan dan keamanan negarahanyadapatdiproleh dalam pembentukan persekutuan-persekutuan terutama untuk menjaga keseimbangan tadi. Sampai pada zaman kekuasaan Napoleon, memang situasi politik sedikit banyak sesuai dengan prinsip-prinsip perimbangan kekuatan. Namun kerajaan-kerajaan sebagai yang menegara, pada saat itu, sejak tahun 1701 mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Frederick Agung (1740-1786) setelah penakhlukan atas Austria dan Perancis. Dan lagi pula, Russia di Eropa Timur menjadi negara terkuat di bawah pemerintahan Perdamaian Nystad (Treaty of Nysta of 1721).

Dengan pecahnya Revolusi perancis (French Revolution) sekaligus menimbulkan masalah terutama tentang perimbangan kekuatan (balance of power) kembali menarik perhatian khususnya di Eropa. Di- katakan ini merupakan suatu peristiwa politik yang penting. Peristiwa politik yang dimaksud adalah apa yang dikemukakan dalam Majelis Nasional, tentang asas-asas yang bersumberkan kepada prinsip-prinsip hukum alam, bahwa bangsa Perancis bertekad mengeliminir adanya

institusi Utama Dalam Sistem Internasional 259

perang-perang dan ini dikeluarkan melalui suatu deklarasi yang secara ringkas dikatakan bahwa: dihapuskan adanya perang dan mengutuk serangan-serangan terhadap kemerdekaan bagsa-bangsa lain serta ketaatan terhadap asas non-intervensi.

Kemudian tahun 1792, dengan melalui maklumat Majelis Permusyawarahan Nasional bahwa, Perancis bersedia membantu bagi sekutu secara layak bagi semua bangsa-bangsa merdeka. Secara radikal, ini menunjukkan satu fenomena yang secara revolusioner mengarah kepada suatu perubahan politik, yang didorong oleh adanya revolusi Perancis tersebut. Dan dampaknya lebih lanjut adalah terutama kepada pertumbuhan nilai-nilai hukum internasional. Dalam revolusi itu sendiri terkandung nilai-nilai atau martabat manusia yang mungkin dapat dijadikan alasan kegagalan kekuasaan-kekuasaan pangeran-pangeran abad 18 lalu di samping pengaruh dan akibat konsepsi kebangsaan dan gagasan revolusioner yang menyentuh segi-segi hubungan internasional, hukum perdata internasional, serta berbagai peraturan-peraturan internasional lainnya.

Kongres Perdamaian yang di Wina 1814-1815 diasumsikan sebagai kongres pertemuan sebagai reflektivitas terhadap “A great law making body" yang dirancang oleh negara-negara baru dengan suatu penyatuan Swedia, Norwegia dan Belanda, Belgia serta unifikasi atas Jerman. Di samping itu Kongres Wina juga merupakan langkah akhir terhadap usaha-usaha perdamaian yakni sebagai suatu "akta final" yang ditandatangani tanggal 9 Juni 1815 oleh wakil-wakil dari Austria, Perancis, Inggris, Portugal, Prussia, Russia, dan Swedia. Perjanjian Perdamaian Wina, juga telah meletakkan dasar-dasar politik Eropa setelah setengah abad lamanya yakni sampai pada unifikasi Jerman dan Italia serta Konfederasi Jerman baru yang didirikan oleh Perjanjian Wina sebagai pengganti Kerajaan Agung Romawi Suci yang tumbang. Dan juga sebagai langkah awal dalam rangka pembentukan norma- norma hukum internasional yakni dengan berdasarkan kepada adanya perjanjian-perjanjian internasional tersebut.


Traktat Wina yang disusun/dirancang di bawah arahan tige kekuatan besar (Russia, Prussia, dan Austria) melakukan langkah- langkah berdasarkan inisiatif Czar Alexandre pendiri Aliansi Suci (Holv Alliance) adalah nama yang dipersiapkan sebagai simbol nepotisme kekuatan selama lebih satu abad. Namun sebagai suatu fakta sejarah persekutuan, tidak lebih daripada "a personal union of sovereign whose proclaimed purposes to apply the principles of Christian morality ir, the administration oftheis domestic affairs as well as in the conduct oi their international relations" (Charles G. Fenwick, 1948, 16-1 7).

Sejumlah negara-negara yang terlibat dalam Kongres Perdamaian Wina seperti Prussia, Austria, dan Inggris mengonsolidasikan diri ke dalam bentuk Quadruple Alliance (Tetrarchy) atau empat serangkai yang dianggap sebagai negara besar dalam artian politik. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi penambahan anggota dengan masuknya Perancis sebagai namanya pun ikut berubah menjadi Quintuple Alliance atau Pentrachy. Kendatipun sebelumnya, dalam perjanjian Choumont 1 Maret 1814 antara Austria, Inggris, Prussia dan Russia telah berjanji untuk menggalang kekuatan diantara mereka ke dalam suatu bentuk persekutuan. Maka dengan lahirnya bentuk persekutuan yang dibentuk negara-negara ini, mulailah pula dikenal suatu pola hubungan antarnegara yang disebut sebagai The Concert O f European Concert, sebagai rujukan atas negara-negara empat serangkai tadi.

Perang-perang Napoleon dan kegiatan-kegiatan diplomatik di Eropa, serta keberadaan Persekutuan Suci (Holy Alliance) dan ikatan- ikatan Lima Serangkai negara-negara besar, kesemuanya telah memberikan akibat-akibat secara luas terutama dalam kaitannya dengan kerangka bangunan prinsip-prinsip dasar hukum dan hubungan internasional. Setelah ambruknya kekuasaan dinasti Bourbon di Spanyol dalam perang Perancis dan Spanyol 1808 yang telah mencetuskan gerakan-gerakan revolusioner di daerah-daerah koloni Spanyol khususnya di benua Amerika dan akibat selanjutnya, melahirkan negara-


negara republik merdeka. Munculnya Brazil sebagai negara merdeka tahun 1882 sebagai akibat invasi Napoleon ke jazirah Iberia (Spanyol dan Portugal). Lahirnya negara-negara merdeka di Amerika Latin serentak menimbulkan atau setidak-tidaknya menjadi sebab utama bagi munculnya peristiwa lain yang memiliki makna sejarah. Berkaitan dengan rencana intervensi terhadap Spanyol maka negara-negara yang terhimpun dalam Persekutuan Suci, dalam Kongres Perdamaian Verona 1820 yang merancang intervensi ke daerah-daerah bekas koloni Spanyol di Amerika Latin untuk maksud memulihkan kekuasaan Kera- jaan Spanyol di sana. Terhadap rencana intervensi ini, Amerika melihat ini suatu gejala yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dari luar.

Untuk itu, pihak Amerika Serikat melalui Presidennya, Monroe, di dalam amanatnya di depan Kongres Amerika Serikat 2 Desember 1823, menyatakan sikapnya yang dengan tegas menentang politik mana yang terkenal sebagai Doktrin Monroe. Ditandaskan bahwa Amerika Serikat menganut politik non-intervensi (non-intervention policy) dalam pertikaian-pertikaian Eropa. Presiden Monroe menandaskan sebagai inti doktrinnya adalah bahwa sesuatu usaha di pihak negara- negara sekutu (holy Alliance) untuk menanamkan sistem kekuasaan mereka di bagian wilayah manapun.

Inilah yang dimaksudkan oleh Amerika Serikat dengan sebagai bentuk perwakilan (guardinship) atas negara-negara di bawah kontrol belahan bumi barat (western hemisphere) sebagai suatu alat untuk mempertahankan keamanan nasionalnya sendiri yang tidak hanya memberikan makna politis, akan tetapi telah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan suatu sistem regional ke dalam suatu bentuk komunitas bangsa-bangsa yang lebih besar (Arthur Nusbaum, 1970, 101-103, Charles G. Fenwick, 1949, 16-17).

Meskipun gagasan persekutuan negar-negara besar yang mendapat penghormatan yang tinggi dalam konstelasi hubungan antara negara di Eropa, namun pada akhirnya gagal di pertengahan abad


sebagai akibat dari perang Krim tatkala Perancis dan Inggris yanj mendapatkan bantuan diplomatik dari Austria yang terlibat dalarr pertikaian dengan Rusia, 1853 sekaligus perimbangan kekuatan di ganggu oleh serangan Rusia atas Turki. Dengan perjanjian perdamaiar Paris 30 Maret 1856 yang mengakhiri perang Krim menduduki tempa terpenting sesudah perjanjian Westphalia dan Wina dalam perkem bangan sejarah Hukum Internasional. Dengan berdasarkan kepadj ketentuan-ketentuan perjanjian Paris, Turki diizinkan 'untuk ikut sert; dalam persekutuan Eropa'. Atau secara formal, Turki diperkenankar masuk sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Perjanjian Perdamaian Paris, tampaknya lebih berhasil dalan pembentukan komisi Internasional untuk Sungai Dedube sebaga status sungai internasional. Komisi ini terdiri dari wakil-wakil negar; besar Turki dan Sardina. Komisi ini bertangggung jawab dan menjamir pemanfaatan muara-muara sungai Danube untuk pelayaran. Selair itu, pelayanan sungai Danube dinyataklan terbuka bagi semua negar; dengan melalui suatu perjanjian Perdamaian Paris. Disamping dengan melalui pengaturan sendiri (16 April 1856) negara-negara yanj menandatangani Perjanjian Perdamaian Paris dengan mengeluarkar deklarasi tentang hukum maritim. Deklarasi ini menghapus tindakan tindakan permusuhan di laut, terutama penangkapan atas kapal-kapa dagang musuh yang dilakukan oleh kapal-kapal swasta, layarar terhadap perampasan barang-barang rampasan musuh di atas kapal kapal netral.

Telah terjadi pergesaran dalam perimbangan kekuatan (politica equilibrium) pusat dan negara-negara Eropa yang berkeinginar untuk diatur kembali. Unifikasi Italia yang telah dilaksanakan tahui 1870 dan masuk dalam kelompok negara-negara besar (the Crea powers). Konfederasi Jerman yang dibangun oleh kongres Win, setelah mengalami kehancuran tahun 1866 yang pecah menjadi sati konfederasi negara-negara Jerman Utara di bawah kepemimpinai Prussia.


Pergesaran dalam perimbangan kekuatan ini terungkap dalam kongres Berlin 12878 antara negara-negara besar dan Turki di bawah pimpinan Bismarck. Kongres mana, bertujuan untuk menyeiesaikan permasalahan Balkan yang dalam kenyataannya setelah usainya perang antara perang antara Rusia dan Turki 1977. Perjanjian Berlin yang dihasilkan dengan melalui sebuah Kongres memberikan kontribusinya kepada pembentukan hukum internasional dengan menambahkan tiga anggota baru ke dalam masyarakat bangsa-bangsa yakni dengan memberikan kemerdekaan kepada Rumania, Serbia, dan Montenegro.

Sementara masih ditemui kondisi struktur masyarakat Internasional yang tidak stabil terutama selama abad 1 7-an dan di sisi lain, ada kehendak untuk menciptakan suatu gagasan penyatuan (unifikasi) maka dengan demikian, akan terjaganya sistem politik internasional yang kondusif. Upaya-upaya ke arah itu, telah dirintis dengan serangkaian pertemuan-pertemuan, kongres-kongres internasional, dari waktu ke waktu dengan tujuan utama untuk mengatur kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial. Uni-uni khusus didirikan bagi kepentingan administrasi permanen terutama bagi kepentingan berkaitan dengan masalah-masalah internasional seperti, kesehatan masyarakat, moralitas, keamanan yang kesemuanya dikonstruksikan demi kepentingan masyarakat internasional pada umumnya.

Ketika menjelang abad ke-20 terjadi situasi paradoksal dalam masyarakat internasional yakni ketidakstabilan struktur politik yang diakibatkan oleh perang-perang yang hampir tidak dapat dielakkan, sementara itu kepentingan-kepentingan ekonomi sosial negara-negara suatu realitas yang saling pengaruh mempengaruhi dan kait mengkait satu sama lain. Pada tanggal 20 Mei 1899 diadakan konferensi perdamaian di Hague atas undangan Raja Rusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembatasan-pembatasan terhadap pengadaan dan perlombaan senjata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diupayakan untuk mendirikan sistem keamanan bersama (collective


Security). Maka dengan demikian, setidaknya telkah tercapai cita-cita perdamaian global (general Peace) dan diharapakan agar dibentuknya satu bacaan arbitrasi untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian interasional dan juga mempunyai otoritas yang mengatur pelaksanaan hubungan antarnegara yang ada.

Konferensi perdamaian internasional yang ke-2 diadakan di Hague tanggal 15 Juni 1907 yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan pertemuan pertama 1899, dalam mana pertemuan ke-2 itu lebih menitikberatkan kepada masalah: bagaimana memperkuat struktur politik masyarakat internasional. Jika dihitung dari jumlah peserta yang hadir, lebih banyak dibandingakan pertemuan yang pertama sebanyak 26 delegasi, sementara pada pertemuan yang ke-2, semakin meningkat yakni sebanyak 44 utusan/delegasi. Dan badan-badan yang membuat keputusan-keputusan tidak jauh berbeda dengan pertemuan yang pertama. Namun jumlah dan ruang lingkup permasalahan yang diangkat memang lebih luas dibandingkan dengan pertemuan yang pertama, ada sekitar tiga belas buah konvensi yang diakui oleh pertemuan/konvensi perdamaian 1907. Sebelas di antaranya, berkaitan dengan masalah peperangan yang diperkirakan masih terus berlanjut. Kode etik tentang perang di darat (The Code of Warfare on Land) yang diakui tahun 1899, direvisi dan ada sejumlah alasan untuk menambah konvensi-konvensi yang berkaitan dengan berbagai aspek perang samudera (maritime war), status saudagar kapal pada saat tenggelamnya dan timbulnya kapal, penyesuaian prinsip-prinsip konvensi Genewa bagi perang laut, penetralan, hukum perampasan benda-benda di laut vvaktu perang, serta mengatur perlakuan kekuasaan militer di wilayah musuh yang diduduki. Tiga bulan konvensi dari tahun 1907 yang mengubah hasil pertemuan di tahun 1809, sedangkan konvensi untuk tujuan membentuk satu International Project Court, konferensi rnenyetujui dengan berdasarkan prinsip-prinsip hukum terutama dalam kerangka penyelesaian persengketaan-persengketaan khusus Vang disebabkan oleh kegiatan penangkapan dan persitaan kapal-

lr)stitusi Utama Dalam Sistem Internasional 265

kapal dagang serta barang-barang muatannya oleh negara musuh pada waktu terjadinya perang.

Pada waktu itu dapat ditambahkan bahwa rancangan konvensi tentang pembentukan International Project Court telah menyebabkan dioselengggarakannya konferenai angkatan I laut 1908-1909 di London (London Naval Conference). Maksud dilaksanakan konferensi seperti ini adalah untuk merumuskan apa yang disebut dengan istilah internationalprijlaw. Karena itu tanpa adanya hukum ini maka lembaga ini tidak akan ada artinya. Dalam konferensi itu telah menghasilkan suatu deklarasi yang dikenai sebagai 'the declaration of London' 26 Februari 1909 tentang hukum perang angkatan laut (declaration of London Concernong of the law of naval war atau London Sea Law Declaration of War). Namun, tahun 1906, Deklarasi London 1908 menemui ajalnya. Hal ini disebabkan karena tidak mampu untuk mewujudkan instrumen baru yang berfungsi sebagai alat kontrol dan yang dapat mengatur perilaku negara-negara, tidak adanya upaya yang realistis bagaimana mengorganisasikan masyarakat internasional ke dalam suatu kerangka bangunan yang berdasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai hukum atau tatanan. Oleh karena ketiadaan kondisi seperti itulah telah memberikan angin terhadap munculnya konflik antarnegara yang pada akhirnya meletuslah Perang Dunia Pertama.

Perang Dunia Pertama, dimulai dengan dilanggarnya secara terang-terangan sifat kenetralan (netralityj atas Belgia, oleh Jerman. Perang Dunia Pertama itu sendiri dimulai pada bulan Agustus 1914. Inggris di satu sisi menyatakan seluruh Laut Utara sebagai daerah militer dengan menempatkan kekuatan tentara di daerah tersebut. Ini dapat berarti bahwa kapal-kapal yang netral memasuki Laut Utara dalam kondisi membahayakan sebagai tindakan balasan. Pemerintah Jerman (4-2-1915) menyatakan bahwa seluruh perairan di sekeliling Inggris, Skotlandia dan Irlandia, sebagai 'daerah perang'. Dan mengumumkan bahwa kapal-kapal musuh yang lewat di daerah itu akan dihancurkan dan termasuk kapal-kapal netral sekalipun. Tindakan Jerman ini dibalas


lagi oleh Inggris dengan sebutan sebagai tindakan retalisasi melalu pengumuman (1 Maret 1959) Inggris melakukannya dengan maksuc 'untuk menangkap semua kapal' yang mengangkat barang-baranj yang diduga akan dibawa ke pelabuhan-pelabuhan atau menjad milik musuh atau yang berasal dari daerah musuh. Tujuan utama dar sikap Inggris ini tetap pada pendirian untuk melumpuhkan perniagaar Jerman atau mematahkan ekspor dan impor Jerman melalui laut.

Dengan ilustrasi seperti di atas, yakni adanya pelanggaran ata: daerah-daerah netral (aturan-aturan kenetralan) dalam suasana Pe rang Dunia Pertama yang menunjukkan suatu indikasi kepada kit£ bagaimana lemahnya hukum kenetralan itu di kawasan internasional Meskipun tidak seluruh hukum internasional yang berupa konvensi- konvensi, perjanjian-perjanjian dalam konstelasi hubungan internasional (hubungan antarnegara) pada masa itu dilangkahi begitu saja. Di sisi lain, masih ada aspek-aspek hukum internasional menunjukkan kegunaannya secara luas sebagai pedoman yang kiranya dapal dimanfaatkan oleh negara-negara netral dan sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakannya. Namun yang menjadi permasalahan sebenarnya terletak pada, seberapa jauhkah makna yang terkandung dalam aturan-aturan konvensi itu secara luas dapat menjangkau dan memberikan akses sebagai siasat hukum untuk membela tindakan-tindakannya dalam konstelasi itu.

Perang Dunia Pertama diakhiri dengan diadakan suatu Perjanjian Perdamaian Versailes 1919 antara negara-negara Sekutu dan Jerman. disusun dalam Perjanjian Perdamaian sainte/Germain 1919 dengan Austria, Perjanjian Perdamaian Neully 1919 dengan Bulgaria dan Perjanjian Perdamaian Trianon 1920 dengan Hongaria. Perjanjian- perjanjian perdamaian ini tentunya memiliki jangkauan yang sangat luas dalam dimensi politik dan muatan-muatan politik internasional. Perjanjian Perdamaian Versailes yang mulai efektif 10 Januari 1920, mempunyai dampak terhadap pembaharuan bidang politik yang paling mendasar adalah dalam hubungannya dengan hukum internasional


yaitu terbentuknya lembaga internasional global yaitu Liga Bangsa- Bangsa (LBB) yang berdiri di atas sebuah "covenante" (Piagam Piala Bangsa-Bangsa) sebagai bagian yang pertama (pendahuluan) dari perjanjian perdamaian Versailes tadi.

Gagasan Liga Bangsa-Bangsa ini berasal dari hasil pemikiran-pemikiran Inggris dan Amerika Serikat (AS), terutama dari Presiden Woodrow Wilson sebagai pendiri dan pendukung pada garda terdepan bagi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ini. dulunya pernah membuat gagasan yang menginginkan suatu bentuk uni yang luas jangkauannya sebagaimana uni yang ada di Amerika Serikat (AS). Beliau memikirkan konsep ini pada masa ia memangku jabatan Presiden Amerika Serikat (AS) yang berupaya bagaimana membentuk suatu Pakta Pan Amerika yang ternyata mengalami kegagalan dan akhirnya lahirlah Doktrin Monroe.

Sebagaimana halnya di Inggris, gagasan untuk mendirikan suatu lembaga internasional permanen demi tercapainya perdamaian dunia yang abadi seperti yang pernah dicetuskan oleh Abbe de Saint-Pieree (1 713), dianggap sebagai faktor yang memberikan motivasi membentuk lembagayangdimaksud. Namun demikian, sejarah perkembangan yang melatar belakangi pemikiran yang mendirikan lembaga internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB) itu di samping yang telah disebutkan di atas, juga dapat dilihat dari berbagai pengalaman-pengalaman yang ada seperti dengan pengalaman Perang Dunia Pertama yang secara substansial, telah memberikan kontribusinya bagi rencana pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Perang Dunia Pertama dipandang sebagian pengamat, adalah merupakan suatu resultante atas pergolakan sistem perimbangan kekuatan yang bergerak dalam kondisi yang tidak kondusif. Kendati demikian, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah subjek hukum internasional yang mempunyai hak- hak dan kewajiban tidak saja bersifat internasional, akan tetapi juga termasuk dalam hukum-hukum lainnya, layaknya sebuah organisasi negara dalam artian yang khusus. Institusi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang terdiri dari sepuluh negara anggota Dewan (empat negara-negara


besar diangkat sebagai anggota tetap) adalah cerminan atas filsafat dar Concert of European dan ke dua adalah Majelis Umum: Liga Bangsa Bangsa (LBB) (Assembly of The League). Dan yangterakhir, Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court Of International Justice. yang dibentuk di Den Haag, tanggal 16 Desember 1920.

Awal tahun 1920-an, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mulai akti dengan bermuatan anggota sebanyak 59 negara-negara yang hampi semuanya meliputi negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Dar kegiatan ini dapat berjalan setelah mendapat Ratifikasi Persetujuar Versailles, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah hasil renungan khusu; untuk dijadikan sebagai organisasi global. Namun dalam perkembang an selanjutnya, peranan Liga Bangsa-Bangsa ini agak sedikit menurur atau terganggu oleh ulah Amerika Serikat (AS) yang memutuskan ti dak mau bergabung dalam ikatan organisasi global tadi itu diharapkar sebagai moderator. Keputusan Amerika Serikat (AS) ini sebagian be sar diakibatkan karena adanya rasa khawatir dari pihak senat Amerik; Serikat (AS) dan dijangkiti virus pemikiran/aliran/paham isolasionismt yang tidak menginginkan kehadiran Liga Bangsa-Bangsa, sebab deng an demikian dianggap sebagai suatu pengikiran terhadap kedaulatar Amerika Serikat. Amerika Serikat (AS) dengan melalui Senat mau ber gabung dengan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) jika dilandasi oleh beberap; ketentuan dan syarat-syarat.

Unsur-unsur kelemahan segera timbul dalam tubuh organisas Internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ini terutama pada saat menjelanj akhir dasawarsa pertama sejak kelahiran Liga Bangsa-Bangsa (LBB) Tahun 1931, ditandai dengan situasi krisis ekonomi internasiona dan kondisi ini cukup memberikan pengaruh terhadap eksistensi Lige Bangsa-Bangsa (LBB) selanjutnya. Pukulan yang sangat besar dialam: oleh lembaga ini ketika invasi Jepang ke Manchuria 1931. Pada saat itu LBB berusaha mengambil sikap melindungi kepentingan Tiongkok. Atas kejadian ini dianggap sebagai indikasi beberapa di antaranya sebagai kelemahan yangdialami oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB).


Akan tetapi dari beberapa pandangan yang dikemukakan pengamat internasional bahwa di samping kelemahan-kelemahan yang ada di tubuh Liga Bangsa-Bangsa (LBB), ternyata di samping itu terdapat aspek yang menunjukkan keberhasilannya untuk menyeiesaikan kurang lebih separuh jumlah masalah yangditanganinya. Namun demikian jika dicermati lebih dalam, ternyata kegagalan Liga Bangsa-Bangsa terdapat dalam lima kasus besar di antaranya adalah, pendudukan Jepang atas Mansyuria, pendudukan Ethiopia oleh Italia, perang Chico (konflik antara Bolivia dan Paraguay). Perang saudara di Spanyol dan serangan Uni Soviet (US) terhadap Finlandia. Semuanya bisa kita kategorikan sebagai kelemahan atau yang membuatnya gagal dalam misinya untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Namun demikian, tidaklah wajar kiranya dengan hanya me- nimpakan semua bentuk-bentuk kegagalan-kegagalannya saja tanpa melihat sisi keberhasilannya demi mengupayakan tujuan tersebut di atas. Oleh karena itu jikalau kita evaluasi lebih dalam segi-segi keber- nasilan Liga Bangsa-Bangsa dalam rangka keberhasilan pemeliharaan perdamaian yang dilakukannya selama 20 tahun (1920-1938) dapat diklasifikasikan sebagai masa-masa di mana perselisihan-perselisihan yang khusus berhasil diselesaikan Liga, seperti perselisihan kepulauan Aaland 1920 yang berhasil mendamaikan Finlandia dan Swedia, kasus Korfu 1924 di mana Italia berhadapan dengan Yunani.

Menurut pandangan Hans J. Morgenthau (1990, 548-556), ada tiga kelemahan yang terdapat dalam lembaga internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Hal ini tidak berarti LBB tidak menjalankan fungsi pemerintahan yang penting. Dan jika kita kaitkan dengan mempertahankan ketertiban dunia (The World Order) dan pemeliharaan keamanan internasional (Security Keeping) dan pemeliharaan perdamaian internasional (international peace-keeping). Liga Bangsa- Bangsa (LBB) hanya memiliki potensi untuk tatkala negara-negara besar dalam mengejar kepentingannya sangat tidak berpengaruh terhadap eksistensi organisasi ini. Hal ini tampak dalam ketidak berdayaan


Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk bertindak sebagai satu pemerintahan internasional (International Government). Tahun 1920-an, Polandia merebut Vilna (ibu kota Lithuania). Hal ini dapat terjadi dengan melanggar hukum internasional itu dilakukan oleh sekutu Perancis yang kuat. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menolak bertindak ketika tahun 1923, Italia menduduki kepulauan Korfu dari Yunani. la tidak berbuat apa- apa bahkan menunjukkan sikap yang memperkuat setelah Jepang memasuki Mansyuria pada tahun 1931 dan setelah ia menyerang China yang sebenarnya tahun 1937. Liga, tidak dapat berbuat apapun untuk mencegah atau memberhentikan Perang Chaco antara Bolivia dan Paraguay tahun 1932-1935, kecuali dengan membuat embargo senjata, mula-mula terhadap ke dua belah pihak yang berperang kemudian terhadap Paraguay.

Sejak tahun 1935, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tidak berbuat sesuatu apapun yang bermanfaat untuk mempertahankan wewenang- nya di dalam wilayah kota Dazig dan Liga tidak dapat berbuat pada saat menghadapi pelanggaran Perjanjian Perdamaian Versailles yang dilakukan Jerman terus menerus. Liga tidak dapat berbuat suatu tindakan untuk mengendalikan akibat internasional dari perang saudara Spanyol sejak tahun 1936. Namun pada Desember 1936, Liga Bangsa- Bangsa (LBB) mengeluarkan Uni Soviet (US) sebagai akibat tindakannya dalam kasus Finlandia.

Kelemahan Konstitusional

Di bawah Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa (LBB), peperangan tidak dikeluarkan dari perlindungan hukum. Para anggota Liga Bangsa- Bangsa di bawah kondisi tertentu, tidak diperbolehkan pergi untuk melakukan peperangan. Oleh karenanya mereka diperbolehkan pergi berperang apabila terdapat kondisi seperti itu. Dengan demikian, kata pendahuluan dalam perjanjian yang menentukan bahwa, "penerimaan kewajiban tidak akan melakukan perang". Dalam artikel 12 Piagam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menetapkan bahwa para anggotanya seharusnya "tidak akan berperang sebelum tiga bulan sesudah putusan


wasit...". Maka atas dasar artikel 13, paragraf 4, para anggota telah menyetujui bahwa mereka tidak akan berperang melawan anggota Liga Bangsa-Bangsas (LBB) yang telah menepati" keputusan yuridis suatu perselisihan. Akhirnya menurut artikel 15, paragraf 6, " apabila suatu laporan oleh dewan dengan suara bulat telah disetujui oleh para anggotanya lain daripada wakU satu atau lebih pihak dari perselisihan itu, para anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menyetujui tidak akan berperang dengan pihak manapun dari perselisihan yang menempati rekomendasi laporan itu".

Kelemahan Struktural

Struktur organisasi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) lebih cenderung bergaya Eropa pada zaman di mana beberapa faktor utama politik internasional tidak lagi dikuasai gaya Eropa. Ada dua kekuatan yang sangat besar secara bergantian memperoleh kekuasaan besar dalam organisasi ini. Perancis dan Inggris ialah kekuatan Eropa. Satu-satunya kekuatan yang bukan Eropa yang menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah Jepang. Dua negara yang tahun 1920-an dan 1930-an, dianggap sebagai negara yang terkuatdiduniayakni Amerika Serikat(AS) dan Russia (Uni Soviet) adalah negara yang belum pernah menjadi anggota, Uni Soviet (US) hanya selama tahun-tahun kemunduran Liga Bangsa-Bangsa (LBB) selama tahun 1934-1939.

Sejumlah anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebanyak 31 anggota pertama, hanya sepuluh negara anggota yang berasal dari kawasan Eropa dan sebanyak tujuh dari tiga belas yang ikut kemudian. Oleh karena artikel 12 dalam perjanjian, berusaha membuat sesuatu yurisdiksi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang universal tanpa mengindahkan keanggotaannya. Ini memberikan wewenang kepada Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam hal, apabila ada suatu perselisihan antara dua negara, satu di antaranya atau ke dua-duanya bukan anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB), untuk meminta kepada yang bukan anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB) "menerima persyaratan keanggotaan dalam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk tujuan perselisihan yang demikian, atas kondisi yang dianggap


adil oleh dewan...apabila negara yang diminta demikian, menolak menerima syarat-syarat keanggotaan dan akan berlindung lagi kepada peperangan untuk melawan satu negara anggota Liga Bangsa-Bangsa ", Sanksi artikel 16 dapat diterapkan kepada negara yang demikian. “apabila ke dua belah pihak dari perselisihan itu.. .menolak menerima persyaratan keanggotaan ...dewan dapat mengambil tindakan dan memberi anjuran yang sedemikian rupa sehingga akan tercegah permusuhan tersebut". Dalam paragraf terakhir, artikel 17 berusaha membuat Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai sebuah Pemerintahan Dunia (world government) yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemungkinan dalam bentuk pemerintahan dunia semuanya akan bergantung kepada pembagian kekuasaan (distribution of power) antara anggota anggota Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri. Masalah ini berkaitan erat dengan sifat universalitas Liga Bangsa-Bangsa (LBB) itu. oleh sebab ketiadaan karakter/ watak inilah pula yang menjadi sumber petaka dalam kaitannya dengan kasus politik Inggris dan Perancis dalam dua Perang Dunia. Politik ke dua negara cenderung pada makrosnitikal politik, Perancis di satu sisi mungkin mencapai sukses pada zaman Louis XIV yang mana pada masa itu tekanan terberat yang terdapat dalam pola atau sistem hubungan internasional yang bersifat perimbangan yang terletak di kawasan Eropa Tengah dan Barat dan keunggulan seperti apa yang diperoleh oleh Perancis tahun 1919, seharusnya memberikan kepada negara itu kemungkinan besar untuk memantapkan hegemoninya di dunia. Namun setelah Russia menjadi salah satu faktor terbesar dalam perimbangan kekuatan, Napoleon harus mengalami bahwa hegemoni atas benua Eropa tidak berarti banyak, dengan hanya bersumber kepada Eropa Timur dan sebagian besar terletak di Asia.

Kelemahan Politis

Berbagai kepentingan yang tersebar yang dianut oleh kekuatan besar yang mengungguli prinsip-prinsip keadilan yang dibuat Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan berdasarkan kepada sifat status quo.


Pasca Perang Dunia Pertama (1921) keempat anggota permanen Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam Dewan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) masih dapat mengambil tindakan sesuai dengan masalah politik (pertikaian politik) yang relatif penting seperti halnya dalam politik pembendungan (contaiment policy) dalam bentuk pembendungan pulau-pulau Aukland yang melibatkan Finlandia dan Swedia dan pemisahan Silesia atas dan ini yang merupakan tulang perebutan antara Jerman dan Polandia. Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam konteks ini tidak banyak berbuat yakni dengan cara atau upaya kolektif demi penyelesaian perselisihan-perselisihan. Akan tetapi kendalanya terlihat dalam aspek politik kekuatan besar lah yang memberikan angin kepada kondisi yang saling berkontradiksi.

Pada saat Jerman masuk menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa (LBB) 1952, ia menjalankan politik yang menggugurkan status quo Perjanjian Perdamaian Versailles terutama dengan menggunakan konsep/prinsip-prinsip penentuan sendiri nasib nasionalnya (self determination of nations) sebagai dinamit untuk meruntuhkan dasar- dasar status quo wilayah. Ternyata politik seperti itu bertentangan dengan politik yang dianut oleh Perancis dan Sekutu Timurnya yang pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lama kelamaan secara terus terang menunjukkan keunggulan mereka masing-masing sebagai negara-negara Besar di Eropa. Dengan alasan rasa kekhawatiran dan takut pada revolusi Bolshevis, maka Jerman tetap menjalankan prinsip- prinsip penentuan nasib sebagai bangsa sendiri, di samping seolah- olah rasa takut terhadap imperialisme Russia yang sedang menceng- keram kekuatan Barat sebagai senjata untuk memperkuat posisinya.

Italia, di pihak lain, manjalankan politik yang sama dengan gaya Inggris Raya. Bagi Italia kembalinya Jerman dalam batas-batas tertentu, sebagai salah satu cara memperlemah Perancis dan Sekutu-sekutunya di Timur, seperti Yugoslavia. Italia menggunakan Jerman sebagaimana Jerman menggunakan Russia (Uni Sovyet) dalam kerangka dominasi di Laut Tengah. Akhirnya Jepang sejak Perjanjian Perdamaian Versailles


tahun 1922, mulai mempersiapkan dirinya untuk saat di mana ia dapat mendirikan hegemoninya di Timur Jauh (far east). Dengan cara menohok Inggris Raya dan Amerika Serikat (AS) dari posisi mereka di Timur Jauh dan segera setelah itu melangkah dengan "menutup pintu" bagi Tiongkok. Langkah pertama Jepang untuk mendirikan kerajaan Timur Jauhnya, dengan menyerbu Mansyuria tahun 1931, mau tidak mau ia masuk ke dalam konflik dalam Perancis serta Inggris (anggota utama Liga Bangsa-Bangsa).

Sebagai alat perlengkapan untuk tindakan-tindakan di atas nama politik internasional, Liga Bangsa-Bangsa berakhir seiring dengan meletusnya Perang Dunia Kedua. Kendatipun dikatakan bahwa banyak sebenarnya kelemahan ataukah memang ketidakmampuan organisasi ini melakukan terhadap perilaku anggota-anggotanya. Mungkin satu hal, dikarenakan memang demikianlah menjadi karakter sebuah organisasi internasional, tidak seketat sebuah organisasi negara nasional yang memiliki pemerintahan tunggal (single authority). Apakah mungkin disebabkan hal ini pula Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat memberhasilkan usaha-usaha ke arah pembatasan persenjataan sebagaimana disebutkan dalam covenant 1933 yang sekaligus memberikan peluang kepada Adolf Hitler mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ini.

Pada 3 Januari 1937, Amerika Serikat (AS) mengumumkan netralitas negaranya. Dua puluh satu negara-negara tergabung dalam pernyataan netral itu dan mendirikan apa yang disebut dengan sebuah "security zone"di sekelilingkawasan Amerika. Pada pandangan hukum internasional, gagasan netralitas tidak memiliki arti apa-apa. Russia mendirikan negara protektorat atas Estonia, Latvia dan Lithuania dan bulan November itu mengadakan invasi ke Finlandia tanpa justifikasi kebijakan nasional. Pada April 1940,Jerman menginvasi Norwegiadan satu bulan setelah itu, menyerang Belanda dan Belgia dan Polandia. Namun sebelumnya 1939 antara Jerman dan Uni Soviet sepakat untuk mendirikan suatu Pact of Neutrality and Non-aggresion.


Kemudian Uni Soviet menandatangani perjanjian yang sama dengan Jepang. Sembilan hari setelah peristiwa itu, terjadilah serangan Jerman atas Polandia. Dalam jangka waktu yang singkat pasukan darat Uni Soviet (US) mendarat di Polandia Timur. Akibat lebih lanjut dari tindakan Jerman tersebut, Inggris dan Perancis sama-sama menyatakan perang dengan Jerman. Serangan-serangan Jerman atas Uni Soviet (US) Juli 1941 secara mendadak mengubah pola hubungan antar-negara dan sekaligus mengubah pula keikutsertaannya dalam perang yang berkecamuk.

Sementara Perang Dunia Kedua berkecamuk, sekutu melalui Persetujuan Atlantic Charter 14 Agustus 1941, dan The Moscow Conference of Foreign Ministers 31 Oktober 1943. Dua buah pertemuan Internasional sangat penting terutama dalam kaitannya dengan rencana untuk mendirikan organisasi internasional yang permanen: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah produk positif Perang Dunia Kedua. Perserikatan Bangsa-Bangsa pula yang menjadi eksperimen ke dua yang paling besar dari umat manusia dalam upaya membentuk organisasi dunia (global) dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dunia dengan jalan mengelakkan peperangan dan mempererat hubungan kerjasama antara negara-negara bangsa.

Meskipun jauh sebelumnya gagasan untuk membentuk organisasi internasional yang sejenis dengan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sudah dilansir sejak tahun 1941 pada saat terjadinya pertemuan dari 14 negara-negara sekutu (Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Yunani, Belgia, Ceko-Slovakia, Luxemburg, Nederland, Norwegia, Polandia, Yugoslavia, dan Perancis), 12 Juni 1941, yang mengeluarkan pernyataan antarsekutu yang berisi, bahwa satu-satunya dasar perdamaian yang kekal dan sejati adalah kerjasama secara sukarela dari semua bangsa-bangsa yang bebas tanpa adanya ancaman dan paksaan, dengan kerjasama bangsa-bangsa menikamti jaminan- jaminan keamanan sosial-ekonomi dan politik.


Pada saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, antara negara-negara sekutu sepakat dengan melalui Piagam Atlantika (Atlantic Charter) tanggal 14 Agustus 1941 memproklamirkan kerjasama internasional yang ditandatangani presiden Amerika Serikat (AS) Ferdinand Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris, Sir Winston Churchill, menyetujui diberlakukannya sejumlah common principles yang memungkinkan adanya kerjasama antara semua negara-negara dengan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan derajat dan saling hormat- menghormati. Prinsip-prinsip Piagam Atlantik selanjutnya ditandaskan kembali oleh sebanyak dua puluh enam (1 Januari 1942), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Russia, bertemu di Moscow dan mengadopsi serangkaian pernyataan-pernyataan. Kesepakatan antara negara-negara besar tersebut diwujudkan dalam bentuk proklamasi yang diberi judul , Declaration of The Moscow Conference of Foreign Ministers atau disebut dengan Moscow Declaration yang ditandatangani oleh empat negara besar yakni, Amerika Serikat (AS), Inggris, Uni Soviet, Republik Rakyat China (RRC).

Dalam pernyataan Moscow itu dinyatakan bahwa "...the first of whisch proclaimed that they recognized the necessity of establishing at the earliest practiceable date general international organization, based on the principle of the sovereign equality of all peace-loving states, and open to membership by all such states large and small, for maintenance of peace and security" (Charles G, Fenwick, 1948, 25-26) Dalam pertemuan Moscow itu, pemerintah-pemerintah negara- negara besar merancang dokumen bersama yang berisi antara Iain, saran-saran tentang pembentukan organisasi internasional. Dokumen ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dari pertemuan yang diadakan di Dumbarton Okas, sebuah kota kecil di dekat ibukota Amerika Serikat (AS), Washington DC, membuat sejumlah saran-saran "proposals for the Establishment of general international organization", selanjutnya diserahkan kepada para anggota untuk diperiksa atau diteliti lebih lanjut.


Setahun setelah pertemuan tiga negara besar itu, dilaksanakan pula pertemuan di Yalta , atau lebih dikenai dengan sebutan Yalta Conference pada Februari 1945 antara negara-negara Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Soviet yang memutuskan untuk selanjutnya mengundang sebanyak 50 negara guna membicarakan rancangan kemungkinan-kemungkinan pembentukan suatu organisasi internasional yang berdasarkan saran-saran sementara (proposal) yang ditetapkan pada peertemuan Dumbarton Oaks itu. bertindak sebagai negara sponsor termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, China dan Uni Soviet. Konferensi yang diadakan untuk membicarakan saran-saran yang telah disusun dalam pertemuan Dumberton Oaks dilanjutkan di San Fransisco dari tanggal 25 April sampai dengan Juni 1945. Dalam konferensi San Fransisco, yang kemudian berhasil menyusun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai dengan proposal yang dibuat pada pertemuan Dumberton Oaks dulu. Dan pada 24 Oktober 1945, kurang lebih 50 negara bebas yang cinta damai membentuk organisasi internasional yang diberi nama Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas sebuah piagam yang bernama-."Charter of The United Nations " diakui dan disahkan 26 Juni 1945 yang berisikan 111 pasal terbagi ke dalam 19 bab disertai dengan lampiran berupa Statuta Peradilan Internasional (Statute of International Court of Justice), yang awalnya diambil dari gagasan statuta Permanent Court of International Justice (ICJ), yang disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maksud dan tujuan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) terdapat dalam mukadimah (1 dan 2) Piagam. Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilengkapi dengan badan-badan berikut, Majelis Umum (General Assembly), yang meliputi semua wakil-wakil negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun tugas utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MUPBB) adalah, memajukan kerjasama internasional dalam bidang-bidang seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Sedangkan Dewan Keamanan (Security Council), ter-


diri dari 5 anggota tetap (lima besar) yang memiliki hak veto (Amerika Serikat (AS), Inggris, Cina Nasionalis, Perancis dan Uni Soviet (US) dan ada 6 anggota tidak tetap dipilih selama 2 tahun sekali yang dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MUPBB). Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) bertugas terutama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) ECOSOC-terdiri dari anggota-anggotanya yang berjumlah 10 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MUPBB) dalam jangka waktu tiga tahun sekali. Tugas utama Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah, mengkoordinir aktifitas-aktifitas terhadap badan-badan khusus untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan sosial serta kesejahteraan umum dan untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental manusia.

Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations of Trusteeship Council) yang beranggotakan negara-negara besar dan negara-negara lainnya yang menurut wilayah-wilayah perwalian serta negara-negara yang tidak turut mengurus wilayah perwalian itu dan memberikan laporan dan nasihat kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MUPBB) mengenai penyelenggaraan perwalian di wilayah-wilayah perwalian. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berkedudukan di Den Haag, Nederland. Terakhir adalah Sekretariat, yang dikepalai oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (SJPBB) yang diangkat oleh Majelis Umum (MU) atas saran-saran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB). Fungsi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebagai seorang pamong praja internasional (International Civil Service).


t v ' i i i J K r -..

UiN SUNAM KAlijAuA

7.2 SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

7.2.1 Hukum Kebiasaan Internasional

Adapun yang diartikan dengan sebagai sumber-sumber hukum internasional dalam buku ini adalah "...bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi situasi tertentu..." (J.G. Starke,1984, 31). Pada umumnya diantara para ahli Hukum Internasional-hanya bicara dan sumber hukum internasional yakni, kebiasaan intenasional, konvensi atau traktat internasional. Sedangkan yang diartikan dengan sumber hukum internasional juga digunakan oleh penulis-penulis di bidang hukum internasional memiliki arti yang banyak sekaii.

Ada sebagian penulis yang menginterpretasikan terminologi sumber itu ke dalam pengertian:

"...the causes of international law, that is the forces in international relations that have led to the establhisment of the law, the social and ecomic condition out of which the necessary of the law has arisen. Others have regarded as sources of international law certain historical facts, long-established usages and formal treaties, which have appreaered to embodied the consent of particular nations to be bound by a guven rule. Again, third group of writers have interpreted the word sources as meaning the evidencesto existance of certain rules, the declaration or pronouncement or official document whisch indicate that nation have recognize and obligation to do or not to do certain things. " (Charles C. Fenwick, 1984, 69)

Namun demikian, dalam hukum nasional (domestic law), tidak mudah dibedakan antara sumber hukum dalam artian formal dengan sumber hukum adalah artian material. Sumber hukum dalam artian formal menunjukkan kepada mekanisme cara diciptakannya peraturan perundang-undangan; sedangkan sumber hukum dalam artian meterial, menunjuk kepada praktik-praktik hukum yang dihasilkan, yang setelah disetujui badan legislatif, kemudian diundangkan dan


sifatnya mengikat (Brownlie, 1979, 2). Dalam hukum internasional tidak terlihat mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan seperti biasanya dijumpai dalam hukum nasional, sehingga sumber hukum dalam artian forma! tidak terdapat dalam hukum internasional. Sebagai substitusi dalam hal ini diterapkan satu prinsip, bahwa persetujuan antarnegara menciptakan aturan yang berlaku secara umum. Maka dengan demikian, sulit kiranya untuk membedakan antara sumber hukum dalam artian formal dengan sumber hukum dalam artian materia!.

Sumber hukum dalam artian material dalam hukum internasional dapat dibedakan dalam konsensus antara negara-negara sebagai aturan tertentu, seperti misalnya keputusan-keputusan Mahkamah internasional, Resolusi Majelis Umum PBB, dan perjanjian antara negara yang mengikat negara-negara tertentu.

Dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional dikatakan bahwa Mahkamah berfungsi memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum internasional.

(a). Konvensi internasional yang bersifat umum atau khusus, aturan- aturan yang diciptakan yang secara terang-terangan diakui negara- negara yang bersangkutan.

(b) Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari praktik umum yang dipraktikkan sebagai hokum.

(c) Asas-asas hukum umum, yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.

(d) Sesuai dengan ketentuan pasal 59 Piagam Mahkamah Internasionai, keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahii-ahli hukum yang sangat terkenal dari berbagai bangsa, sebagai sumber hukum tambahan untuk membentuk aturan-aturan hukum.

Jika kita mengatakan bahwa kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum internasionai yangsampai abad 20-an, masih dianggap sebagai sumber hukum internasional yang penting. Dan malahan, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini sebagian besar hukum internasional

Institusi Utama Dalam Sistem Internasionai 281

adalah merupakan hukum kebiasaan. Peraturan-peraturan ini pada umunya telah menjalani proses historis yang panjang yang berpuncak pada pengakuannya dari masyarakat internasional. Namun makna Hukum Kebiasaan Internasional semakin kecil sebagai akibat yang ditimbulkan oleh semakin banyaknya dan bertambahnya traktat- traktatyang membentuk hukum (law making). Semakin ajaib lagi sejak pertengahan abad lalu, hasil pekerjaan Komisi Hukum Internasional dalam mengondifikasikan dan menyatakan bahwa prosedur hukum kebiasaan internasional dalam bentuk berbagai traktat, seperti konvensi Genewa 29 April 1958 tentang hukum laut lepas, Konvensi Wina 18 April 1961, 24 April 1963, dan 22 Mei 1969 yang masing-masing tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum traktat.

Terminologi "kebiasaan" (custom) dan "adat istiadat" (usages) sering digunakan secara bergantian. Namun di antara ke duanya terdapat perbedaan teknis. Adat istiadat biasanya mendahului kebiasaan. Kebiasaan, mulai muncul mana kala adat istiadat berhenti. Adat istiadat sebagai suatu kebiasaan perilaku dalam konstelasi internasional, yang belum diterima sebagai suatu norma hukum, sedangkan kebiasaan paling tidak harus diunifikasikan. Namun dalam hubungan ini, kebiasaan merupakan ciri peraturan hukum internasional sejak dari dahulu hingga sampai saat ini. Masa Yunani Kuno, hukum perang dan damai lahir dari adat istiadat yang bersifat umum yang dipatuhi oleh negara-negara kota di Yunani Kuno. Dan pada akhirnya, Hukum Kebiasaan ini terkristalisasikan melalui proses generalisasi dan unifikasi sebagai adat istiadat, kebiasaan dari masing-masing republik kota.

Dengan proses yang sama dapat kita jumpai diantara negara- negara Italia kecil pada abad pertengahan. Dari proses semacam itu akhirnya berkembang menjadi satu peraturan hukum internasional yang melintasi kontak-kontak antarnegara. Kontak-kontak antarnegara tadi, biasanya bermuatan politik internasional yang dikenal, juga sebagai sumber yang pada umumnya diakui berasal dari tiga sumber


yakni kebiasaan, prinsip-prinsip hukum yang umumnya diterima oleh negara-negara beradab dan perjanjian-perjanjian internasional.

Hukum Kebiasaan Internasional yang telah terkristalisasi dalam adat istiadat (dalam praktiknya) dilihat dari lingkungan hubungan antarnegara (hubungan diplomatik antarnegara) dapat kita lihat dalam contoh kasus yang berkenaan dengan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik pada umumnya dapat diterima sebagai suatu kebiasaan dalam praktik hubungan internasional dengan tujuan demi memberikan perlindungan kepada para diplomat di atas aturan-aturan hukum (rules for protecting the diplomat). Dalam praktiknya, akhirnya menjadi formula hukum internasional dengan melalui suatu kebiasaan- kebiasaan (customs) yang selanjutnya diperkuat oleh perjanjian- perjanjian (treaties) tahun 1961: The Vienna Convention on Diplomatic Relations, yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum atas para diplomat pada umumnya.

Aturan-aturan hukum yang memberikan perlindungan-perlindungan terhadap praktik-praktik diplomasi yang berkaitan erat dengan statusnya yang istimewa dan dengan kekebalan diplomatiknya itu terkadang demikian kompleks (rumit) sebagaimana halnya kebanyakan hukum-hukum internasional lainnya, sangat menarik kiranya ditampilkan sebagai ilustrasi untuk lebih memperjelas uraian ini.

Ketika terjadi peristiwa penyanderaan terhadap diplomat Amerika Serikat (The Seizure of The United States Embassy Personel) di Taheran, November 1979. Bagi pandangan Barat, bahwa pelanggaran dan penyanderaan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat (AS) itu dilihat sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional (HI). Namun demikian, pada awalnya pemerintah Iran menuntut bahwa yang melakukan penyanderaan pada Duta Besar Amerika Serikat (AS) itu adalah para mahasiswa. Dan pemerintahan Iran akan bertanggung jawab atas peristiwa penahanan itu.

Sementara itu berbagai upaya dilakukan (negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Iran, embargo di bidang ekonomi,


dan sebagainya. Amerika Serikat (AS) menyerahkan masalah ini kepada Mahkamah Internasional (International Court of justice). Mahkamah Internasional menyetujui dan menyatakan bahwa Iran betul-betul teiah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Namun tidak ada sesuatu kekuatan hukum pun yang bisa memperkuat agar Iran tunduk dan sekaligus dapat melepaskan sanderanya dengan suatu keputusan. Namun suatu indikasi kepada kita yang sebetulnya, Iran tidak secara total menekankan pada masalah internasional itu, melainkan mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada masalah dalam negeri Iran sendiri di mana pihak Amerika Serikat (AS) dalam hal ini para diplomat telah melakukan tindakan mata-mata dan manipulasi kepentingan dalam negeri Iran, dan gedung kedutaan besar Amerika Serikat (AS) dijadikan markasnya.

Oleh sebab itu dalam kasus penyanderaan dan penahanan terhadap para diplomat Amerika Serikat di Iran itu semata-mata dapat dikatakan suatu tindakan balas dendam dalam hubungan antardua negara (justifiable retaliation). Maka dalam kaitannya dengan nilai- nilai hukum internasional dihadapkan dengan kasus penyanderaan dan penahanan atas para diplomat Amerika Serikatdi Iran ini, menunjukkan hukum internasional itu memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dan kesemuanya itu juga tergantung kepada sikap dan perilaku aktor yang ikut bermain di dalamnya. Permasalahannya, barangkali kembali kepada daya ikat dan paksa yang ada dalam hukum internasional itu sendiri sehingga, negara-negara yang memang melanggar ketentuan- ketentuan hukum yang diberlakukan, dapat mempersempit ruang geraknya. Jadi dengan demikian, yang diperlukan di sini adalah instrumen dan bentuk-bentuk sanksi pelanggar hukum itu tegas dan jelas.

7.2.2 Perjanjian Internasional (Traktat)

Traktat (perjanjian-perjanjian) merupakan sumber hukum internasional yang ke dua, yang cukup penting terutama dalam kaitannya dengan praktik-praktik hubungan internasional (hubungan


antarnegara). Bertolak belakang dengan sumber hukum internasional yang berupa prinsip-prinsip umum hukum dan hukum kebiasaan internasional, maka traktat diakui sebagai sumber hukum internasional yang sangat penting (dominate importance). Namun demikian, yang perlu dicatat, bahwa perjanjian-perjanjian (treaties) yang menjadi sumber hukum internasional dapat berfungsi jikalau sudah mendapat pengakuan/dipakai oleh badan-badan atau bangsa-bangsa sebagai suatu badan (lembaga). Misalnya, contoh perjanjian antardua negara secara individual, adalah hukum yangdiberlakukan bagi kedua peserta (negara-negara) saja (law as between the parties) dan belum tentu dapat mengikat ketentuan yang berlaku sebagaimana isi perjanjian itu (antara dua negara) terhadap negara-negara lainnya (no obligation on the part of other states).

Kasus seperti ini dapat disebut sebagai tindakan yang bersifat kontrak antara dua peserta (contract between two parties). Ataupun tidak jauh bedanya dengan kontrak antara seorang warga negara dengan sesamanya atas hukum yang berlaku setempat (under municipal law). Berbeda misalnya dengan bilateral agreements yang ikut serta di dalamnya semua negara-negara di dunia, seperti dalam kasus perjanjian ekstradisi. Maka yang menjadi pertanyaan: apakah perjanjian-perjanjian (traktat) membentuk hukum internasional? Jawabannya, tergantung kepada substansi perjanjian itu sendiri. artinya, dapat membedakan mana pengertian yang terkandung dalam terminologi kontrak dan traktat seperti yang dicontohkandi atas. Namun demikian kendatipun terdapat perbedaan, terletak dalam karakternya, di mana terminologi traktat, sering disebut sebagai law making treaties (yang membentuk hukum), yang menetapkan hukum bagi negara- negara, atau sekelompok negara, baik yang kecil maupun negara yang besar sebagai peserta di dalamnya aktif untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum mereka. Atau dengan perkataan lain, hukum ini dipergunakan secara universal bagi semua peserta. Contoh perjanjian perdamaian Westphalia 1648, didasarkan kepada sistem modern negara-negara berdaulat; Kongres Wina, yang berperan


sebagai satu "great law making body" dan sejumlah persepakatan misalnya internasionalisasi Sungai Rhine dan sistem klasifikasi para pejabat diplomatik menjadi hukum bagi negara-negara di Eropa.

Sementara dalam pengertian yang dikenakan bagi terminologi kontrak dan perjanjian, misalnya traktat antara dua negara atau beberapa negara saja mengenai hal tertentu secara khusus menyangkut negara-negara tersebut. Traktat yang dapat "membentuk hukum" (law making treaties) merupakan sumber langsung hukum internasional. Sedangkan "kontrak" dan "traktat" (treaty contracts) menetapkan kewajiban-kewajiban yang hanya berlaku bagi para peserta traktat tersebut.

Traktat yang "membentuk hukum" pada hakikatnya tidak selamanya mengandung nilai-nilai hukum internasional yang dapat diterapkan secara universal. Kita hanya mengakui dua macam traktat vaitu: (1) traktat yang membentuk hukum yang berisi peraturan- peraturan mengenai hukum internasional secara universal, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); (2) traktat yang menetapkan peraturan-peraturan yang benar-benar bersifat umum. Berbeda dengan traktat yang membentuk hukum, traktat dengan kontrak bukan merupakan sumber hukum internasional secara langsung, akan tetapi traktat dengan kontrak merupakan hukum khusus bagi para peserta yang manandatanganinya. Maka oleh karena itu dalam pasal 38 ayat 1 .a Statuta Mahkamah Internasional (Ml) menggunakan istilah konvensi "khusus" (particular convention), atau juga bisa disebut juga dengan istilah protokoler atau sebuah agreement.

Soal lain yang berkenaan dengan masalah sumber hukum internasional yang dalam hal ini adalah traktat, adalah bagaimanakah sebuah traktat menjadi hukum yang mengikat (binding law)? Untuk itu David W . Ziegler (1984, 154-155) membuatnya ke dalam tiga langkah. Sebagai contohnya terdapat di dalam non-proliferation Treaty 1968. Sebagai langkah pertama, dengan ditandatanganinya sebuah naskah yang telah ditentukan (signature) maka tindakan seperti ini tidak lebih


dari sebuah persepakatan/persetujuan/perjanjian daiam bentuknya yang tertulis (agreement on wording). Adapun yang terpenting disini adalah bukti tertulisnya itu, kendati arti tanda tangan itu sendiri tidak mengikat sebuah negara.

Langkah yang ke dua, dengan melakukan ratifikasi yang berarti, bahwa sebuah traktat, dapat dianggap mengikat sejauh isi perjanjian tersebut telah mendapat ratifikasi. Masing-masing negara memiliki prosedurnya sendiri untuk meratifikasi dokumen perjanjian tersebut. Dan sebagai langkah yang ke tiga, deposito yang biasanya diiringi oleh publikasi atau didaftarkan dalam bentuk dokumen.

Merupakan satu kelemahan dari hukum internasional adalah ketidakadaannya suatu badan yang berkompeten yang kuat untuk mengikat sebuah atau beberapa negara dalam bentuk perjanjian- perjanjian. Artinya, sebuah badan yang berfungsi sebagai badan legislator atau sebagai badan pembuat peraturan dan hasil keputusan yang dibuat tersebut dapat mengikat negara-negara pesertanya. Akan tetapidalamsudutpandanghukum internasional, masalah inisenantiasa didasarkan kepada sebuah "consent"(persetujuan, persepakatan dari negara-negara, bahwa mereka dapat menerimanya sebagai prinsip dan aturan-aturan hukum. Sebuah aturan dapat berubah menjadi suatu hukum atau peraturan, apabila "it was accepted as having binding force between the parties... in respect to formal treaties and conventions; for the obviously expressed the consent of the parties to the agreement" (Charles G. Fenwick, 1984, 30).

Hampir semua hukum perjanjian internasional, yang mendapat pengakuan negara-negara atau bangsa-bangsa beradab, terdapat dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Perjanjian Internasional, sekurang- kurangnya sudah dapat menghasilkan atau menciptakan aturan-aturan atas hukum yang diharapkan dapat mengatur hubungan antarnegara. Namun sekedar ilustrasi, di bawah bagian ini diberikan beberapa contoh tentang perjanjian-perjanjian internasional dalam kerangka sumber-sumber hukum internasional.


1. Perjanjian Hubungan Diplomatik dan Konsuler:a) Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional

Protocols, 1961.b) Vienna Convention on Consular Relations an Optional

Protocols, 1963.c) New York Covention on Special Missions and Optional

Protocols, 1969.d) New York Convention on The Prevention and Punishment of

Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, 1973.

e) Vienna Convention on the Representation of States in Their relations With International Organization of Universal Character, 1975.

f) International Convention Against The Taking of Hastages , New York, 1979.

2. Pengaturan Tentang Perjanjian Internasional, dalam;a) Vienna Convention on Law Treaties , 1969.b) Vienna Convention on Succesion of States in Respect of

Treaties, 1978.c) Vienna Convention on Law of Treaties Between States

and International Organizations or Between International Organizations, 1986.

3. Pengaturan Dalam Bidang Laut, diatur dalam;a) Law of The Sea Convention, 1958.b) Law Of The Sea Convention, 1982.

4. Konvensi Tentang Ruang Udara dan Angkasa, yakni;a) Paris Convention on 1919 for The Regulationof Aerial

Navigation.b) Havana Convention of 1928 in Commercial Aviation.c) Warsaw Convention for The Unification of The Certain Rules

Relations to International Carriage by Air, 1929.d) Chicago Convention on International Civil Aviation, 1944.


e) International Air Service Transit Agreement, Chicago, 1 944.f) International Air Transport Agreement, Chicago, 1944.g) Geneva Convention on The International Recognition of

Rights in Air Craft, 1948.h) Rome Convention on Damage Caused by Foreign Air Craft to

Third Parties in Surfaces, 1952.i) Brussels Convention Relating to Cooperation for The Safety of

Air Navigation, 1970.j) Tokyo Convention for The Supression of Unlawful Seizure of

Air Craft, 1970.k) Montreal Convention For The Supression of Unlawful Acts

Against The Safety Of Civil Aviation, 1971.I) The Nuclear Weapons Test Ban Treaty of 1963.m) The Treaty on Principles Governing The Activities of States in

The Exploration and Uses Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies of 1967.

n) The Agreement on The Rescue Astronouts, The Return of Astronouts, And The Object Launched Into Outer Space of 1968.

o) The Convention on International Liability For Damage Caused by Space Object of 1972.

7.2.3 Asas-asas Hukum Umum

Di samping perjanjian antarnegara dan kebiasaan internasional, pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa asas- asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang beradab sebagai sumber hukum internasional. Brierly (1985, 62) mengatakan bahwa asas-asas hukum umum, memiliki spektrum yang sangat luas meliputi asas-asas hukum perdata yang diterapkan oleh pengadilan nasional yang selanjutnya digunakan untuk kasus-kasus hubungan internasional. Asas-asas hukum umum ini digunakan oleh mahkamah, apabila sumber-sumber utama hukum internasional tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi putusan Mahkamah Internasional.


Amstutz (1982, 416), yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip umum internasional yangditerima sebagai sumberhukum internasional di mana terdapat juga aturan-aturan mengenai moral, misalnya "as the establishment of morals standards of human dignity, the abolitions of the slave trade, the rights to wage war for just morals ends". Asas-asas hukum ini juga dimaksudkan sebagai prosedur sebagaimana dalam pacta sunt servada dan rebus sic standibus.

7.2.4 Keputusan Pengadilan

Pasal 38 dari Piagam Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Keputusan-keputusan Pengadilan merupakan sumber Hukum Internasional (HI) Tambahan untuk menentukan aturan hukum. Namun, satu-satunya mahkamah permanen yang memiliki yurisdiksi umum adalah Mahkamah Internasional (Ml) yang tahun 1946 menggantikan Mahkamah Internasional (Ml) Permanen yangdibentuk tahun 1921 mahkamah ini bertugas menuntut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi ketentuan-ketentuan organik persis sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam Mahkamah Internasional Permanen.

Selama periode tahun 1921-1940, Mahkamah Internasional Permanen telah memberikan kontribusinya terhadap pertimbangan- pertimbangan dan nasihat-nasihat umum tentang masalah internasional, perkembangan yurisprudensi internasional. Menurut pasal 59 Piagam Mahkamah Internasional, keputusan-keputusan Mahkamah Internasional (Ml) "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali bagi para pihak dan mengenai hal yang khusus itu". Artinya, piagam ini diperdebatkan oleh para ahli hukum yang terlibat dalam panitia Penyusunan Piagam Mahkamah Internasional dan selanjutnya menyatakan prinsip-prinsip 'res-judicata'. Contohnya International Court of Justice The European Economic Community.


7.2.5 Karya-karya Hukum (Jurisdictive Work)

Tulisan para ahli hukum sangat terkenal dari berbagai bangsa/ negara, disebut dalam pasal 38 dari Piagam Mahkamah Internasional sebagai sumber Hukum Internasional (HI). Tambahan untuk menentukan hukum. Oleh karena itu karya-karya hukum bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri kendatipun sering muncul berbagai pendapat yang dikeluarkan dalam karya-karya tersebut mengarah pada pembentukan Hukum Internasional (HI) (j.G. Starke, 1989, 46). Namun demikian paling tidak dari hasil karya mereka ini telah memberikan kontribusi terhadap Hukum Internasional. Hugo de Grotius (1583- 1645), diakui sebagai Bapak Hukum Internasional; dan diakui pula sebagai kontributor yang paling besar pula dalam kerangka menegakkan prinsip-prinsip Hukum Internasional (HI), seperti misalnya "notion of diplomatic immunity, the principles of the extra teritoriality, the rights of the non combantants in war". Dan juga termasuk karya-karya, Samuel Papendorf dalam bukunya yang berjudul, The Law of Nature and of Nations (1672), Cornelius Van Bynkershoek, Forum O f Ambassadors (1721), Question O f Public Law (1737), Emirich de Vattel, dalam bukunya yang berjudul, The Law of Nations, 1 758.

7.3 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

7.3.1 Negara

Hukum Internasional (HI) terutama berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban dan kepentingan-kepentingan negara-negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pada dataran sistem internasional. Dan pada umumnya, peraturan-peraturan pada hukum internasional adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan dengan segala cara yang sama traktat mengenakan kewajiban- kewajiban yang hanya mengikat negara-negara yang ikut menanda- tanganinya. Argumentasi ini bukan hendak mengatakan bahwa tidak ada lagi kelompok-kelompok lain, yang menurut hukum, dapat dimasukkan dalam kategori sebagai subjek hukum internasional.


Secara tradisional, serta menurut teori-teori yang berlaku, hukum internasional memandang negara (state) sebagai subjek utama dari hukum internasional. Dengan demikian Negara lah sebagai pengembang hak dan kewajiban internasional, mempunyai hak untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian internasional, mengajukan tuntutan-tuntutan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional, sebagai pihak penggugat atau tergugat di depan Mahkamah Internasional (Ml), serta menikmati hak-hak khusus (privilage) dan kekebalan diplomatik (Anwar, 1989, 26).

Negara-negara dengan melalui pemerintahannya, yang diakui dan dianggap sebagai subjek Hukum Internasional yang utama (par- exellence) terutama dalam kerangka hubungan antara negara. Akan tetapi, disebabkan tuntutan sejarah, untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak bisa dicapai secara individual, maka muncullah subjek- subjek hukum yang baru yakni Organisasi-organisasi Internasional(Ol). Kemudian, di dalam perkembangan lebih lanjut, diakui pula sebagai subjek Hukum Internasional (HI), Individu-individu, sertaKe satuan-kesatuan yang bukan negara (non state entity) asalkan hak dan kewajiban mereka menjadi tanggung jawab masyarakat dunia internasional.

Negara, telah menjadi aktor utama (par-exellence) dalam sistem internasional. Negara, bagi pandangan hukum internasional dijadikan sebagai subjek Hukum Internasional yang terutama, yang pertama. Se- bab, dalam kenyataannnya nenunjukkan bahwa yang pertama-tama mengadakan hubungan internasional adalah negara itu sendiri. Ada- pun aturan-aturan yang disediakan oleh masyarakat internasional, dapatlah dipastikan berupa aturan-aturan tentang perilaku negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain dalam wacana sistem internasional.

Hal ini sudah terlihat sejak usainya Perang Dunia Kedua, percepatan pertumbuhan negara-negara baru sebagai anggota masyarakat internasional, meningkat secara tajam. Oleh karena itu dalam


kedudukannya sebagai pelaku (aktor) dan subjek dalam politik dar hukum internasional, maka tentunya negara merupakan suatu entita; legal atau negara sebagai legal abstraction. Melalui pemerintahannya negara di anggap sebagai wakil yang diberikan status legal demikian sebagai pemegang mandat dalam konteks suatu perjanjian-perjanjiar kerjasama antara Organisasi-organisasi Internasional (Ol).

Sebagai suatu entitas legal atau sebagaiKe satuan politik dalarr hukum internasional tadi, negara harus memiliki kriteria-kriteria atai unsur-unsur tertentu. Hal ini ditentukan dalam Konferensi Pan-Amerita dari tahun 1933 di kota Montevideo. Konferensi Pan-Amerika in menghasilkan "konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibar negara" (Rights and Duties of States), atau yang lebih lazim disebu sebagai Konvensi Montevideo. Dalam pasal (1) Konvensi Montevidec 1933: Hak dan Kewajiban negara, dicantumkan beberapa kriteria di mana:

Negara sebagai suatu pribadi Hukum Internasional seharusnya memiliki kualifikasi: (a) penduduk yang permanen; (b) wilayah tertentu-, (c) Pemerintah; (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Negara yang diartikan sesuai dengan kriteria atau atribut-atribut yang harus dimiliki oleh suatu negara, pandangan ini berasal dari aliran pemikiran hukum internasional positivisme. Negara lah yang merupakan pengertian pokok (doktrin maupun hukum internasional praktis) yang merupakan unsur-unsur "konstitutif" dari sebuah negara itu.

Namun belakangan, timbul persoalan baru, bahwa eksistensi sebuah negara ditentukan oleh adanya "pengakuan" (recognition) kepada negara-negara yang baru itu ataupun dengan perubahan status lainnya dari negara-negara lain. Dalam waktu tertentu, akan dihadapi permasalahan ini oleh negara-negara lain terutama terutama dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara atau pemerintah yang hendak diakui itu dipertahankan. Bagi pandangan Hukum


Internasional, masalah pengakuan ini belum dapat ditampilkan sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang memiliki batasan-batasan yang tegas dan jelas.

Ada dua perspektif teoritik yang sal ingbertentangan dalam rangka mengemukakan pendapatnya mengenai pengakuan ini. Pertama, merupakan teori yang paling keras jika dipandang dari sudut hukum, yang disebut sebagai teori pengakuan konstitutif (constitutive theory of recognition). Menurut teori ini, negara ataupun pemerintahan yang baru, yang sebelumnya sudah diakui sebagai sebuah negara secara legal, belum dapat dikatakan eksis, sebelum mendapat pengakuan dari negara lain. Suatu masalah besar yang dihadapi oleh teori ini adalah,

■ bagaimana dapat menentukan kelahiran negara secara legal tadi?

Ke dua, dalam teori ini tampaknya lebih bersikap politis dan teori ini disebut teori pengakuan deklaratif (declarative theory of recognition). Menurut teori ini, suatu negara atau pemerintah yang baru bisa dianggap eksis, dengan melalui penerapan "pengujian yang objektif" (seperti kemampuan pemerintah untuk memelihara dan mengontrol penduduknya), tanpa menghiraukan apakah negara- negara lain akan mengakuinya. Pengakuan sebagai suatu tindakan yang benar-benar bersifat politis apabila pemerintah atau negara (A) misalnya mengumumkan (memproklamirkan) maksud dan tujuannya untuk melembagakan dan mengadakan hubungan (kontrak) diplomatik secara formal dengan negara atau pemerintah negara (B).

7.3.2 Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi Internasional atau Lembaga-lembaga Internasional, beserta organ-organnya, diakui sebagai Subjek Hukum Internasional dengan berdasarkan kepada "advisory of opinion international Court of Justice", mengenai status Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Dalam masalah ini di samping negara, maka Organisasi Internasional (Ol) pun dapat menjadi subjek Hukum Internasional (HI). Sebagai suatu Organisasi Internasional (Ol) menurut pandangan


Mahkamah Internasional (Ml), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Subjek Hukum Internasional dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban internasional. Mamka dengan demikian, terbukti dalam praktik politik internasional, dewasa ini bahwa bukan hanya negara saja yang dapat menjadi subjek hukum internasional. Lembaga-lembaga Internasional dan organ-organ internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah didirikan dengan berdasarkan pada konvensi internasional yang mengatur kewajiban dan fungsi lembaga dan organ-organ tersebut. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konstitusi Internasional Labour Organization (ILO). Demikian pula dengan Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations of Special Agency) merupakan Subjek Hukum Internasional. Badan-badan khusus PBB tersebut diantaranya:

1. ITU (International Telecomunications Union)2. UP (Universal Postal Union)3. ILO (International Labour Organization)4. FAO (Food and Agriculture Organization)5. UNESCO (United Nations Educations Scientific and Cultural

Organization)6. ICAO (International Civil Aviation Organization)7. IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development)8. IFC (International Finance Corporation)9. W M O (World Meteorological Organization)10. IMCO (Inter-Covernmental Maritime Consultative Organization)11. IRO (International Refuges Organization)'12. IMF (International Monetary Funds)13. IDA (International Development Association)

Maka dengan demikian, Organisasi Internasional (Ol) akan memiliki hak dan kewajiban internasional serta kapasitas untuk mengajukan tuntunan internasional sebagaimana layaknya sebuah negara, ditentukan ole suatu negara. Sedangkan organisasi-organisasi inter-


nasional ditentukan oleh sekumpulan peraturan yang dapat dilukiskan sebagai hukum konstitusional internasional.

Kedudukan Organisai Internasional (Ol) sebagai Subjek Hukum Internasional dimaksudkan adalah Organisasi-organisasi Internasional (Ol) yang dihasilkan dari traktat-traktat (perjanjian-perjanjian) internasional yang dilakukan oleh negara-negara. Negara-negara yang berdaulat ikut serta secara aktif dalam Organisasi-organisasi Internasional dan kerjasama internasional. Kerjasama internasional maupun kerjasama Regional yang diwujudkan dalam kerjasama internasional tadi merupakan suatu fenomena yang tergolong tua dalam wacana sejarah hubungan internasional.

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, orang- orang senantiasa mengaitkannya dengan konsepsi city-state system pada masa Yunani Kuno. Dalam sistem ini dianggap sebagai cerminan deskriptif bagi sebuah miniatur atas karakteristik pokok pilitik internasional kontemporer. Deskripsi yang dibuat oleh Thucydides, dalam bukunya yang berjudul Polopenesian War 431-404 SM, memberitahukan kepada kita bahwa pada zamannya Yunani Kuno itu telah dilaku- kanya suatu aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan bentuk-bentuk negosiasi-negosiasi , aliansi-aliansi, aktivitas-aktivitas diplomatik.

Dalam konsepsi Negara Kota (city-state system) dalam perkembangannya tersebut dijadikan sebagai suatu model yang pertama-tama dalam universal general-purpose international organization, yang dalam sejarahnya menunjukkan bahwa lahirnya konflik-konflik, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan yang berskala internasional, yang terbentuk ke dalam bentuk jenis dan formatnya pada akhirnya dijadikan sebagai momentum atau titik tolak untuk memberikan akses di dalam kerangka pembentukan kerjasama internasional, persekutuan-persekutuan atau organisasi-organisasi internasional. Atas pembentukan organisasi-organisasi internasional ini senantiasa mencandera perdamaian secara global.


Perdamaian internasional sebagai resultance perang, pertikaian, konflik-konflik, ternyata telah menjadi bahan pemikiran dari para filosof ataupun orang-orang yang cinta damai yang pada gilirannya dijadikan sebagai obsesi pembentukan organisasi-organisasi internasional yang lebih konkrit. Dante Alighery dari Italia, pada abad 13; William Penn pada abad 17; Abbe Saint Pierre, Jean Jaques Rousseau (1712-1776), Immanuel Kant (1724-1804) dan Jeremy Bentham (1748-1832) pada abad 18; dan Saint Simone, William Ladd, William Jay, Gustave de Malinare, Johan Gasper Bluntshii dan James Lorimer pada abad 19, adalah orang-orang yang membangun pendekatan ide-ide bagi internasional dunia (world government) dan perdamaian internasional (World Peaceful). (Theodore A. Columbis & James H. Wolfe, 1981, 257-258).

Oleh karena itu pemikiran tentang berdirinya Organisasi Internasional (Ol) tidak terlepas dari hakikat manusia. hakikat manusia terdiri dari dua dimensi. Dimensi satu sebagai makhluk individual dan dimensi yang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya memiliki stimulan untuk menjalin hubungan dengan manusia-manusia lainnya tidak Iain adalah untuk mempertahankan dan mengejar kepentingan-kepentingannya atau untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat tercapai tujuan tersebut, maka manusia tadi terdorong untuk bekerjasama dengan manusia lainnya dalam bentuk organisasi-organisasi.

Dalam organisasi tadi, manusia mengelompokkan diri dan dalam organisasi itu pulalah manusia tadi bertindak, melakukan interaksi. Kegiatan interaksi ini saling bersesuaian dengan melalui tindakan bersama untuk membangun sebuah organisasi yang menyerupai struktur sosial. Dalam organisasi manusia tadi mengorganisasikan dirinya karena didorong oleh fakta sosial. Manusia teridentifikasi ke dalam organisasi yang dapat berbentuk apa yang disebut sebagai negara, bangsa. Keberadaan sebuah negara atau bangsa dalam konteks hubungannya dengan negara lain atau bangsa-bangsa lain,


terakumulasi ke dalam apa yang dinamakan sebagai organisasi internasional. Terbentuknya organisasi internasional ini diakui sebagai pengejawantahan kepentingan, kebutuhan, kehendak manusia secara lebih luas/global.

Fakta sosial yang memberikan gagasan terhadap pembentukan organisasi-organisasi internasional. Ternyata fakta dan realitas yang terjadi dalam masyarakat internasional (dunia) seperti perang, senantiasa berkaitan dengan pengurangan, pencegahan atas perang dan regulasinya telah pula dijadikan sebagai alasan dasar terbentuknya organisasi-organisasi internasional di sisi lain, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh para filosof dan pemikir-pemikir lain yang concern dengan masalah-masalah internasional.

Dalam sejarahnya telah nampak beberapa kelemahan-kelemahan atau ketidakmampuan teknik-teknik tradisional terhadap kegiatan diplomatik secara bilateral untuk memecahkan permasalahan yang berskala besar yang berkenaan dengan dua kepentingan atau lebih negara-negara menjadi jelas sebagai akibat pluralistik negara-negara internasional. Dari kondisi seperti inilah kiranya embrio kegiatan konferensi-konferensi internasional (international conference) yakni adanya pertemuan-pertemuan atas wakil-wakil beberapa negara-negara untuk membicarakan dan negosiasi terhadap masalah-masalah umum, dengan melalui suatu ' ...conclusion of a multilateral treaty creating a legal obligations for the contracting parties". (Guiseppe Schiavone, 1986,6) Format dari kegiatan seperti itu nampak pada muktamar perdamaian Westphalia (1648) dan Final Act of the Congress of Vienna (Juni 1815) sampai pada Perjanjian Perdamaian Versailles, untuk mengakhiri Perang Dunia I, Neully (1919) dan Tranon (1920) yang kesemuanya ini merupakan hasil konferensi-konferensi internasional.

Pasca Perang Napoleon 1815 sebagai awal terhadap konsep perimbangan kekuasaan (balance of power) yang baru antara lima negara besar (pentarchy) yang terdiri dari negara-negara austria, Inggris, Perancis, Prussia dan Russia yang menunjuk kepada satu


upaya bagi terjaminnya suatu kerangka perdamaian internasional dan stabilitas internasional ke dalam suatu konstruksi yang bersifat multilateral (multilaterla frame work). Dengan melalui Persekutuan Suci ( Holy Alliance) yang diputuskan di Paris, September 1815, antara negara-negara besar seperti Austria, Prussia dan Russia bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah Eropa lainnya dengan membuat suatu perjanjian membangun suatu pemerintahan mereka sendiri yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama Kristen, diformulasikan sebagai fathers of families yang digunakan dalam rangka konsultatif dan mengatur pertemuan-pertemuan (congress system).

Dengan memanfaatkan sistem kongres (congress system) terlibat dalam mekanisme pertumbuhan dan perkembangan organisasi- organisasi internasional. Dengan inilah pula dapat dikatakan sistem kongres, menjadi karakter dalam kerangka pertumbuhan organisasi- organisasi internasional umumnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran atau bahkan perubahan yaitu dari sistem kongres menjadi Concert of Europe sampai pada meletusnya Perang Dunia Pertama, di mana peranan negara-negara besar yang kesemuanya berada di Eropa dan ini mencerminkan corak seperti itu. Dalam rangka aplikasi sistem ini mulai dari tahun 1850-an, lembaga- lembaga administratif organisasi pemerintah (IGO's) maupun yang Non-govermentalOrganizations (NGO's) mulai tumbuh dengan cepat. Beratus-ratus perhimpunan-perhimpunan privat internasional ataupun uni-uni didirikan pada akhir pertengahan abad 19 yang bergerak dengan berbagai sektor, terutama bentuk organisasi antarpemerintah.

The European Commision for the Danube (1856) yang dianggap telah memberikan kontribusi terhadap pentingnya fungsi administrasi dan legislatif yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi sungai- sungai di Eropa pada saat itu. Misalnya, Central Commisioan for the Navigation of The Rhein (1815). Kemudian menyusul lagi berbagai lembaga yang bersifat administratif, informatif dan konsultatif yang termasuk dalam kategori yaitu, Geodetic Union (1864), International


Telegraph (ITU), General Postal Union (1874) yang kemudian berubah menjadi Universal Postal Union (UPU), Metric Union (1875), International Meteorological Organization (1878), International Railway Transport (1890), dan United International Bureau for the Protection of Intelectual Povery (1893).

Di samping tentang budaya, ilmu pengetahuan, transportasi dan komunikasi, kerjasama yang bersifat intergovernmental organization telah berubah menjadi area-area yang sangat penting dalam kaitannya dengan kerjasama dan konflik dalam hubungan antarnegara. Namun demikian muncul perhatian terhadap masalah kesehatan dijawab dengan mendirikan International Office of Public Health pada 1903 dan International Institute of Agriculture tahun 1905 dan pada akhirnya ke dua organisasi internasional tersebut berubah menjadi World Health Organization (WHO) dan Food And Agricultural Organization (FAO).

a. Organisasi Internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB)

Liga Bangsa-Bangsa (League O f Nations) yang didirikan tahun 1919, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan mencapai perdamaian dunia serta keamanan internasional. Berdirinya organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa ini, berkaitan erat dengan rangakaian sejarah berdirinya organisasi-organisasi internasional lainnya. Sebelum terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa di Eropa, telah nampak upaya-upaya ke arah bagaimana mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh peertikaian negara-negara yang terkadang masuk ke dalam suasana peperangan. Upaya-upaya tersebut tampak dalam Himpunan Eropa tahun 1815 dan Konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907.

Majelis Eropa (Mangone, 1945, 40-42, 48-60), dengan panjang lebar menguraikan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menjelang terbentuknya organisasi internasional (global) yang terbentuk tahun 1815, yang pada prinsipnya terdiri dari rangkaian pertemuan-pertemuan diplomatik yang diadakan sewaktu-waktu oleh


negara-negara utama di Eropa. Kendatipun dari sisi lain, bahwa Majelis Eropa ini tidak mampu untuk membentuk arus terjadinya kemelut perang Rusia dan Turki tahun 1877. Badan ini berhasil dalam Kongres Berlin 1878 untuk mencegah perang lebih parah lagi di luar pihak yang berperang.

Majelis Eropa ini dalam rangka misinya untuk membangun kerangka organisasi internasional yang permanen, dapat dikatakan ia malah sebagai organisasi internasional cara kerja yang dilakukan tampak lebih bersifat multilateral diplomatik. Hal ini terjadi dengan memperhatikan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada di Eropa ada kesamaan dan persoalan-persoalan yang ada pun dapat dipecahkan dengan pertimbangan kolektif serta mengahasilkan putusan atas persetujuan bersama pula. Maka di sini mulai tampak kebutuhan akan jalur-jalur diplomatik negosiasi-negosiasi yang bercorak multilateral. Dengan berdirinya organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bukti nyata atas pola hubungan antarnegara selanjutnya.

Namun demikian, berdirinya Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) tahun 1919 berkaitan dengan rangakaian sejarah berdirinya dan pembentukan organisasi-organisasi internasional lainnya. Hal ini terjadi karena bersamaan dnegan pengalaman traumatis perang dunia pertama yang pada akhirnya menghasilkan terbentuknya organisasi ini sebagian besar banyak dipengaruhi oleh pemikiran atau gagasan yang dilontarkan oleh presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang dirancang untuk membantu kebutuhan akan suatu lembaga internasional yang disusun atas dasar struktur formal dan asas-asas normatif ideologis yang diharapkan dapat melindungi dan mencegah timbulnya perang dunia.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Liga Bangsa-Bangsa dilengkapi dengan organ-organ atau badan-badan yang disebut sebagai 'council' yang secara teratur mengadakan pertemuan-pertemuan


empat kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pula namanya Majelis Liga Bangsa-Bangsa (League Assembly) yang mengadakan pertemuan satu kali dalam setahun. Lalu, satu badan lagi namanya Sekretariat Liga Bangsa-Bangsa yang secara operasional badan inilah yang bekerja. Dan yang paling akhir adalah Permanent Court of International lustice (PCIJ). Anggota-anggotanya terdiri dari negara- negara Eropa yang semula berjumlah 51 negara anggota. Liga Bangsa- Bangsa yang dirancang untuk menjadi suatu lembaga Internasional yang permanen dan berskala global, namun tidak berusia panjang disebabkan oleh berbagai faktordan padaakhirnya kegagalannya untuk mencegah perang dan konflik dalam hubungan antarnegara, terutama setelah meletusnya Perang Dunia Kedua, selanjutnya menyusullah dengan terbentuknya organisasi internasional yang baru, mirip dengan Liga, adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

b. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Ada semacam komitmen diantara negara-negara besar untuk mengakui seluruh jaringan kerja hubungan internasional pada pasca Perang Dunia Kedua yang berdasarkan padanilai-nilai kesetiakawanan, kerjasama dan kesempatan yang sama bagi semua bangsa-bangsa yang sangat jelas terungkap pada permulaan tahun 1940-an atau sebelum akhir Perang Dunia Kedua. Sebagai landasan berpikir mereka pada saat itu bersumber dari prinsip-prinsip Piagam Atlantik 1941 dan Joint Declaration of The United Nations 1942.

Dan sebagai permulaan November 1943, wakil-wakil dari 44 negara, yang tergabung dalam perserikatan, ditandatangani suatu perjanjian bagi United Nations Relief and the Rehabilitation Administration (UNRRA) untuk memberi bantuan kepada negara-negara yang bebas dari dominasi kekuasaan Jerman. Antara Mei dan Juni 1943, diadakan pertemuan yang berkaitan dengan masalah pangan dan pertanian yakni, United Nations Conference on Food and Agriculture di Virginia, yang pada akhirnya nanti berubah menjadi Food and Agricultural Organization (FAO).


Inilah beberapa organisasi internasional yang sempat didirikan sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua. Menjeiang berakhirnya Perang Dunia Kedua, diadakanlah pertemuan di San Fransisco (Konfe- rensi San Fransisco) atau yang sering disebut sebagai United Nations Conference on International Organization antara April dan Juni 1945 yang diwakili oleh negara-negara yang jumlahnya 50 negara.

Suasana semakin bertambah lemahnya kedudukan Liga Bangsa- Bangsa (LBB) dan seteiah menyaksikan malapetaka yang ditimbulkan oleh Perang Dunia Kedua, negarawan-negarawan di dunia mulai memikirkan jalan ke arah perdamaian melalui pembentukan organisasi internasional. Maka berkaitan dengan hal tersebut, pada musim semi tahun 1944, Amerika Serikat (AS) memprakarsai suatu pertemuan dan mengundang Inggris, Cina dan Uni Soviet (US) untuk mnengirimkan delegasinya dalam pertemuan yang diadakan di Dumbarton Oaks, Washington, untuk membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan pendahuluan bentuk dan corak organisasi dunia yang akan datang. Pertemuan itu menghasilkan apa yang dinamakan sebagai Dumbarton Oaks Proposals yang mendapat persetujuan dari empat negara besar tersebut di atas.

Dalam pertemuan berikutnya yang diadakan di Yalta (Konferensi Perdamaian Yalta) 4-5 Februari 1945 antara Delano Roosevelt, Winston Churchill dan Stalin. Topik pembicaraan adalah berintikan pada masalah upaya-upaya pembentukan organisasi internasional yang permanen dan ditentukan juga bahwa United Nations Conference on International Organization akan diadakan di San Fransisko 25 April 1945. Maka pada 5 Maret 1945, Amerika Serikat atas nama negara- negara sponsor menyampaikan undangan untuk pertemuan pada United Nations Conference on International Organization. Konferensi dibuka tanggal 25 April 1945 di San Fransisko. Sejumlah 282 delegasi yang mewakili berbagai negara hadir, diantaranya Eden dan Altee dari Inggris, Bidault dan Paul Boncor dari Perancis, Moloto dari Russia, dan Romulo dari Filipina. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa


agenda telah membicarakan Dumbarton Oaks Proposals yang dengan amandemen-amandemen dari beberapa delegasi.

Pada 26 Juni 1945, delegasi dari 50 negara menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sekaligus dimufakati dan memutuskan strukturdan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan-badan seperti, Dewan Keamanan (DK) akan bertanggung jawab pada masalah-masalah perdamaian internasional dan keamanan. Sementara Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) bertanggung jawab di bawah wewenang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MUPBB) untuk meningkatkan dan membantu dan mengkoordinasikan kerjasama di sektor ekonomi dan sosial.

Maka dengan demikian terbentuklah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi sebagai organisasi internasional atau organisasi masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan tujuannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai enam organ utama dan badan-badan khusus (specialized agencies) di antaranya adalah sebagai berikut:

(1). The General Assembly (Majelis Umum)(2). The Security Council (Dewan Keamanan)(3). The Economic and Social Council(4). The Trusteeship Council (Dewan Perwalian)(5). The International Court of Justice (Mahkamah Internasional)(6). The Secretariat

Dan badan-badan khusus yang dimaksudkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasal 57 yang mengatakan bahwa berbagai badan-badan khusus yang dibentuk melalui persetujuan antarpemerintah di bidang ekonomi, sosial kebudayaan, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, ditempatkan ke dalam suatu kaitan dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Caranya sebagaimana yangdiatur dalam pasal 63 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Dewan Ekonomi


dan Sosia! Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) akan membua perjanjian-perjanjian dengan badan khusus tersebut serta ditentukar berapa lamanya badan khusus tersebut ditempatkan dalam sistem PBE dan perjanjian-perjanjian tersebut harus mendapat persetujuan dari Majelis Umum (MU). Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB; mengadakan koordinasi secara keseluruhan terhadap Badan-badan Khusus (specialized agencies) yang dilaksanakan oleh ECOSOC. Adapun badan-badan khusus yang dibentuk sebelum dibentuknya PBB, ITU, UPA dan HO, sedangkan setelah terbentuknya PBB adalah FAO, ICAO, UNESCO, W M O, W HO , IBRD dan IMF (didirikan dengan berdasarkan berbagai konferensi).

Sistem Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam sistem organisasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mem- perlihatkan bahwa dominasi negara-negara besar cukup menonjol terutama dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Security Council). Hal ini berkaitan erat dengan konstelasi politik internsional yang sering terjadi yakni terhadap pemilikan hak veto demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum internasional misalnya dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Demikianlah halnya dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United General Assembly) yang terdiri dari wakil-wakil anggota tetap (member states equal representation). Selanjutnya dalam Mahkamah Internasional (The United Nations International Court of Justice) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem organisasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua badan- badan yang telah disebutkan itu dikoordinasikan oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations Secretariat) yang memiliki staf-staf tetap dan dengan statusnya sebagai pegawai sipil.


SISTEM ORGANISASIONAL

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Dewan Perwalian Dewan Keamanan

Majelis Umum

Mahkamah Internasional Sekretariat

Dewan Ekonomi dan Sosial

(ECOSOC)

Gambar 7.1 Sistem Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dari badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian,Mahkamah Internasional, Sekretariat dan Dewan Ekonomi dan Sosial), masih terbagi lagi ke dalam berbagai macam badan-badan khusus (specialized agencies) Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

GENERAL ASSEMBLY

Terdiri dari:a. United Nations Relief and Works Agency for Palestina Refuges in

the Near East (UNRWA).b. United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAC).c. United Nations Children's Fund (UNICEF).d. Office of the United Nations High Commissioner for Refuges

(UNHCR)e. joint United Nations Food Agricultural Organizations World Food

Programme United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

f. United Nations Development Programme (UNDP).g. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).


h. United Nations Environment Programme (UNEP)j. United Nations University (UNU).j. United Nations Special Fund (UNSF).k. United Nations World Foos Council (UNWFC).

Dewan Ekonomi Dan Sosial

a. Regional Commision.b. Functional Commision.c. Sessional Standing and ad.hoc committee.

Dalam ECOSOC ini terdapat pula badan-badan khusus dan badan-badan lain yangterkaitdengan sistem organisasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni:a. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)b. ILO (International Labour Organization)c. FAO (Food and Agricultural Organization)d. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization)e. W H O (World Health Organization)f. ID A (International Development Association)g. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)h. IFC (International Finance Corporation)i. IMF (International Monetary Fund)j. ICAO (International Civil Aviation Organization) k. UPU (Universal Postal Union)I. W M O (World Meteorological Organization)m. IMCO (Inter Governmental Maritime Consultative Organization)

Dewan KeamananTerdiri dari:a. UNTSO (United Nations Truce Supervisison Organization in

Palestine)b. UNM OGIP (United Nations Military Observer Group in India and

Pakistan)


c. UNFICYP (United Nations Peace-keeping Force in Cyprus)d. UNEF ( United Nations Emergency Force)e. UNDOP (United Nation Disengagement Observer Force)f. MSC (Military Staff Committee)g. DC (Disarmament Commision)

PIAGAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Kerangka Dasar, Asas, Tujuan dan Keanggotaan

a. Kerangka DasarPiagam Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari pembukaan/

mukadimah yangdiawali dnegan perkataan tujuan utama, yang terdiri dari 4 tujuan pokok dan selanjutnya disusul dengan 4 instrumen atau syarat untuk mencapai tujuan tersebut serta 1 diktum.

Di samping itu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga terdiri atas 19 bab terbagi atas 11 pasal, statuta dari Mahkamah Internasional yang terdiri dari 5 bab dan bab-bab ini dibagi lagi ke dalam 70 pasal.

b. Asas dan TujuanTentang tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat

dalam mukadimah/pembukaan/preambulenya adalah sebagai berikut: bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari bencana perang yang selama hidup kita telah dua kali membawa sengsara yang tak terkira bagi umat manusia, dan untuk meneguhkan kembali hak-hak asasi manusia, harkat dan nilai-nilai pribadi manusia, hak yang sama bagi pria dan wanita dan bagi bangsa yang besar dan yang kecil, dan untuk menciptakan keadaan di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yangtimbul dari perjanjian dan Iain-lain sumber hukum internasional dapat dipertahankan, dan untuk meningkatkan kemampuan sosial dan taraf kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas.


Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dicantumkan mengenai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sebagaimana diatur dalam bab I pasal 1 sebagai berikut: untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak- hak dan penentuan nasib sendiri dari Bangsa-Bangsa, dan mengambi! tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia; mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan ma- saiah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama; dan menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama ini.

c. Asas Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Organisasi perserikatan Bangsa-Bangsa beserta anggota-anggota-

nya dalam rangka mencapai tujuannya, terdapat dalam pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:1. Organisasi didasarkan atas asas persamaan kedaulatan dari semua

anggota-anggotanya.2. Semua anggota, dengan maksud untuk menjamin bagi dirinya

masing-masing semua hak dan manfaat yang timbul dari keanggotaannya akan memenuhi dengan jujur kewajiban kewajiban yang diterimanya sesuai dengan Piagam yang sekarang ini.

3. Semua anggota akan menyelesaikan dengan jalan damai semua sengketa-sengketa internasional mereka sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.

4. Semua anggota dalam hubungan internasional mereka akan menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara atau


dengan caraapapunyangbertentangan dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Semua anggota akan memberikan setiap bantuan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tindakan apapun yang diambilnya sesuai dengan piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada negara manapun, yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang ditindak secara preventif atau dengan kekerasan.

6. Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan asas-asas ini sejauh diperlukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

7. Tidak satupun ketentuan dalam piagam ini yang dapat memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bansga untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk yurisdiksi dalam negeri sesuatu negara atau yang dapat menuntut anggota-anggota mengajukan penyelesaian urusan-urusan tersebut menurut piagam ini; akan tetapi asas ini tidak akan merugikan pelaksanaan tindakan kekerasan menurut bab 7.

Masalah Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Masalah keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa diatur di dalam BAB II, pasal 3 sampai dengan pasal 6 Piagam Perserikatan Bansga-Bangsa. Maka untuk lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengaturtentang kedudukan anggota pemula Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Anggota Pendiri Perserikatan Bangsa- Bangsa ini. adapun sebagai anggota-anggota pemula dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara-negara yang telah ikut serta dalam konferensi di San Fransisko tanggal 25 April 1945 yang dikenal dengan sebutan United Nations Conference on International Organization

2. Negara-negara yang terlebih dahulu menandatangani deklarasi Washington tanggal 1 Januari 1942


3. Negara-negara dalam item 1 dan 2 di atas yang telah menandatangani Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan meratifikasinya sesuai dengan pasal 110 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini

Sebagai anggota yang baru, penerimaannya diatur dalam pasal 4 Piagam yang berbunyi, keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka untuk semua negara lain yang cinta damai dan menerima semua kewajiban yang tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan berdasarkan pertimbangan organisasi ini sanggup dan bersedia menjalankan kewajibannya.

Penerimaan negara yang demikian, masuk dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilakukan dengan suatu keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atas anjuran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai salah satu organisasi internasional serta untuk mencapai tujuan organisasi ini, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki alat-alat perlengkapan sebagai berikut:

a. Majelis Umum (General Assembly)b. Dewan Keamanan (Security Council)c. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council

ECOSOC)d. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)e. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)f. Sekretariat (Secretariat)

Badan-Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) yang didirikan pada tanggal 21 April 1919 dan berkedudukan di Genewa, Swiss.


2. Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization) yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berkedudukan di Caracala (Roma) Italia.

3. Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional (International Bank for Reconstruction and Development) yang didirikan pada 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington DC (Amerika Serikat).

4. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), yang didirikan pada 27 Desember 1945, yang berkedudukan di Washington DC (Amerika Serikat).

5. Koperasi Keuangan Internasional (Internastional Finance Assciation), yang didirikan pada 2 Juli 1956, yang berkedudukan di Washington DC (Amerika Serikat).

6. Organisasi Pendidikan, llmu Pengetahuan dan Kebudayaan (United Nations Education, Scientific and Cultural Organization), yang didirikan pada 4 November 1946 dan berkedudukan di Apris (Perancis).

7. Organisasi Kesehatan Seluruh Dunia (World Health Organization) yang didirikan pada tanggal 7 April 1968 dan berkedudukan di Cenewa (Swiss).

8. Persatuan Telekomunikasi Internasional (International telecomunications Union), yang didirikan pada 1865, dan berkedudukan di Genewa (Swiss).

9. Persatuan Pos Sedunia (Universal Postal Union), yang didirikan pada 1 Juli 1875, dan berkedudukan di Bern (Jerman).

10. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization), yang didirikan pada 4 April 1947, berkedudukan di Montreal (Kanada).

11. Organisasi Penasehat Maritim Antar Pemerintah (Inter- Governmental Maritime Consultative Organization), yang didirikan pada 6 Maret 1958 dan 17 Maret 1958 dalam mana konvensinya mulai berlaku setelah mendapat ratifikasi oleh 21 negara.


12. Organisasi Pengungsian Internasional (International RefugeeOrganisation), yang didirikan selama terjadinya suasana perang duni II demi memberikan bantuan kepada pengungsi.

Tujuan Dan Fungsi Organisasi InternasionalOrganisasi internasional memainkan peranan yang penting

dalam sistem internasional sebagai facilitating, coordination and regulating terhadap interaksi dan periiaku negara-negara pada umumnya. Namun demikian sekurang-kurangnya ada empat fungsi dari organisasi internasional yakni:

1) Regulate the behaviour of states in order to minimilization the potential of war.

2) Facilitate the statement of disputes through pacific means.3) To promote the economic and social well-being of human kind.4) Increase and facilitate the level of independence among states.

(Amstutz, 1982, 422-423)

Di samping itu ada juga yang mengklasifikasikan tujuan organisasi internasional itu ke dalam dua bentuk yakni, tujuan umum dantujuan khusus. Tujuan umum dari organisasi internasional adalah tujuan yang sebagaimana umumnya organisasi-organisasi lainnya. Se- dangkan sebagai tujuan khusus organisasi internasional yakni tujuan yang spesifik yang hendak dicapai oleh masing-masing corak organisasi internasional bersangkutan. Tujuan umum organisasi internasional adalah:

1) Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oieh organisasi internasional bersangkutan diantara cara dan upaya- upaya yang disediakan oleh Hukum Internasional.

2) Mengurus serta meningkatkan kesejahteraan dunia, maupun negara anggota, dengan melaiui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan. (Tsani, 1990, 99).


Pada umumnya organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai semua atau beberapa tujuan-tujuan berikut yakni:

1) Regulasi hubungan internasional terutama dengan melalui teknik- teknik penyelesaian pertikaian antara negara-negara secara damai;

2) Mengurangi atau meminimalkan atau paling tidak mengendaiikan konflik-konflik atau perang internasional;

3) Memajukan aktivitas-aktivitas kerjasama dan pembangunan antarnegara demi keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi dari kawasan tertentu atau untuk manusia pada umumnya;

4) Pertahanan kolektif sekelompok negara-negara untuk menghadapi ancaman eksternal (Theodore A. Coulombis & James H, Wolfe, 1990, 279).

Peranan Individu Dalam Hukum InternasionalIndividu, dalam kaitannya dengan hukum internasional (subjek

hukum internasional) tersangkut secara tidak langsung. Hubungan antara individu dan hukum internasional dalam hubungan ini biasanya dilakukan melalui negara di mana individu yang bersangkutan menjadi warganegara. Individu diberikan hak untuk mengajukan tuntutan- tuntutan yang timbul dari Perjanjian Perdamaian Perang Dunia Pertama, dan berbagai pengadilan yang didirikan atas dasar perjanjian perdamaian tersebut.

Mengenai teori bahwa hanya individulah sebagai pemegang hak dan kewajiban internasional sejauh mereka adalah objek dan bukan subjek. Teori yang dianut oleh Hans Kelsen dan para pengikutnya yang menyatakan bahwa hanya individulah yang merupakan subjek hukum internasional di samping negara. Dalam hal ini Hans Kelsen menganalisis paham tentang negara dan mengakui bahwa negara hanya sebagai suatu konsep hukum bersifat teknis yang mencakup keseluruhan peraturan yang beriaku bagi sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu; negara dan hukum dianggap sinonim.


Konsep negara digunakan untuk menyatakan secara teknis keadaan hukum dalam mana individu wajib melakukan perbuatan tertentu atau menerima manfaat-manfaat tertentu atas nama kelompok umat manusia di mana mereka menjadi anggotanya. Misalnya bila dikatakan Inggris bertanggung jawab menurut hukum internasional atas kesalahan pejabatnya atau angkatan bersenjatanya terhadap negara lain, maka ini suatu cara teknis menyatakan fakta bahwa rakyat Inggris secara keseluruhan yakni, para individu yang tunduk kepada hukum Inggris, terikat melalui pribadi-pribadi yang memegang tampuk pemerintahannya untuk menebus kesalahan yang ditimpakan kepada Inggris sebagai negara. Jadi, menurut hukum internasional, kewajiban negara pada akhirnya adalah kewajiban yang mengikat para individu.0. G. Starke, 1989, 53-54)

Banyak traktat modern yang memberikan hak dan mengenakan kewajiban kepada individu, tak peduli apakah peraturan traktat itu telah dilakukan atau tidak oleh badan legislatif nasional. Misalnya Mahkamah Internasional secara otoratif telah melaksanakan pemutusan dalam perkara Danzig Railway Officials Case bahwa bila dalam traktat para peserta bermaksud memberikan hak-hak kepada individu, maka hak-hak itu harus efektif dalam hukum internasional. 0- G. Starke, 1989, 54).

Ada semacam kecenderungan yang dikenakan oleh hukum internasional yang mengenakan secara langsung kewajibannya terhadap individu. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Genosida yang diterima dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 De- sember 1948. Menurut konvensi ini, negara-negara peserta bermufa- kat bahwa genosida (perbuatan) yang dilakukan dengan maksud untuk membinasakan seluruh atau sebagian bangsa, suku bangsa, ras, atau kelompok keagamaan dan persekongkolan atau penghasutan untuk melakukan genosida, percobaan dan ikut serta dalam tindakan tersebut, harus dihukum oleh pengadilan pidana internasional.


Pasal IV Konvensi Genosida yang menyatakan bahwa pribadi- pribadiyangmelakukanperbuatan ituharusdi hukum "sekalipunmereka itu adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat negara ataupun orang-orang biasa". (J.G. Starke, 1989, 87)

Kendati demikian, ternyata peranan individu tidak saja terlihat dalam konteks hukum internasional akan tetapi dalam hubungannya dengan politik internasional juga peranan para individu semakin penting. Peranan tersebut tampak dalam kaitannya dengan pemerintah dan kebijaksanaan politik luar negeri suatu negara. Untuk itu diperlihatkan bagaimana corak (karakteristik) pribadi seseorang yang berhubungan dengan kegiatan diplomasi dan intra-governmental bargaining. Dalam hal ini berkaitan erat dengan studi pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri. Maka peranan "image" yang harus dimiliki oleh pemimpin itu dalam kaitannya dengan keputusan politik luar negeri yakni apa yang disebut dengan psychological environment terhadap orang yang membuat keputusan tersebut dan juga kaitannya dengan sistem kepercayaan (Belief System) bagaimana gambaran atau citra terhadap lingkungan internasional, dengan negara lain, dan bagaimana pengaruh luar dengan negaranya sendiri.

Argumentasi di atas senantiasa berdasarkan kepada beberapa asumsi bahwa:

1) Politik luar negeri dibangun atau dibuat dan diimplementasikan oleh orang-orang atau individu-individu (people).

2) Individu-individu itu dapat dan mampu membuat alternatif- aiternatif dalam kerangka proses pembuatan keputusan atau kebijakan politik luar negeri bersangkutan. (Russet Harvey Starr, 1985, 98)

Individu sebagai aktor (subjek) hukum internasional, yang ikut berpartisipasi dalam sistem internasional dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kategori yakni:


1) Governmental RepresentativesTermasuk dalam kategori ini adalah individu-individu yang berperan sebagai delegasi untuk mewakili negara, khususnya dalam majelis atau badan-badan, wakil, asisten ataupun bentuk mewakili negara dalam komisi ad hoc dan badan-badan lain sebagai pejabat-pejabat negara yang dalam hal ini kapasitasnya untuk mengadakan hubungan dengan organisasi-organisasi internasional

2) Representatives of Private AssociationDalam hal ini digunakan istilah "private associations" termasuk di diamnya international Non-Covernment Organizations (NGO's). Dalam hubungan ini masuk didlamnya seperti misalnya ILO, serta sebagai perwakilan perusahaan-perusahaan, dalam komisi- komisi konsultatif ITU dan juga termasuk dalam hal ini NGO's yang ikut serta dalam proses pembuatan keputusan IGO's. Maka dengan demikian individu itu berperan sebagai wakil negara yang tercermin dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional.

3) Representatives of International OrganizationsAdalah kategori yang memberikan akses kepada individu-individu yang ada dalam hubungan ini adalah para pejabat-pejabat yang ada dalam IGO's dan dalam hal ini ia berperan sebagai yang mewakili di dalam hubungannya dengan IGO's lainnya.

4) Executive HeadsAdalah orang-orang yang teiah memiliki jabatan-jabatan sebagai sekretaris jenderal ataupun direktur jenderal dalam suatu organisasi-organisasi internasional. Dan juga termasuk dalam kategori ini adalah para anggota-anggota badan eksekutif, seperti misalnya dalam jabatan sebagai komisi dalam Masyarakat Eropa (European Community) dan sebagainya.

5) Members of SecretariatsAdalah orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai anggota- anggota staf pada organisasi-organisasi internasional.


6) Individuals acting in their own capacityDalam kategori ini dibuat sebagai gambaran bagi individu- individu yang memiliki kesempatan dan hak-hak sebagai tenaga expert dan komisi-komisi ad hoc atau badan-badan internasional lainnya, termasuk dalam hubungan ini anggota-anggota arbitrasi dan hakim-hakim yang berperan sebagai penengah (mediator) untuk menyelesaikan persoalan tertentu.

7) PublicistAdalah orang-orang yang bekerja dalam kaitannya dengan media massa apakah itu cetak atau audio visual ataukah radio, paling tidak komentar-komentar atau opini-opini yang dilontarkan oleh orang-orang seperti ini akan memberikan pengaruh kepada organisasi internasional tertentu. Laporan-laporan yang mereka buat, khususnya tentang peristiwa internasional. Dan juga termasuk dalam kategori ini orangyang memiliki kapasitas sebagai peninjau (observers) organisasi internasional.

Ternyata dalam perkembangan hubungan internasional praktik- praktik internasional lainnya, pada saat sekarang ini, menunjukkan semakin iuasnya subjek-subjek hukum internasional, yang tidak lagi didominasi oleh negara-negara, akan tetapi beberapa lembaga- lembaga, aktor-aktor lainnya yang ikut serta dalam proses itu. di bawah ini diberikan beberapa hal yang mengalami perkembangan dan periuasan aktivitas para aktor sejak subjek hukum internasional yakni:

1. Lembaga-lembaga dan Organ-organ Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan International Albour Organization (ILO) yang telah didirikan dengan berdasarkan kepada Konvensi Internasional yang mengatur kewajiban dan fungsi lembaga dan organ-organ tersebut, misainya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, dan Konstitusi International Labour Organization (ILO).


Dalam A d v iso ry op in ion Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah oknum internasional. Hal ini berlaku juga bagi organisasi-organisasi internasional lainnya, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menurut hukum internasional merupakan oknum internasional.

Dan bahkan organisasi-organisasi dan masyarakat-masyarakat internasional dan regional misalnya, masyarakat ekonomi Eropa (ME) dengan berdasarkan kepada instrumen-instrumen penting mereka, dapat dilengkapi dengan badan internasional, seperti pakta pertahanan atlantik utara (NATO) yangmemiliki 'kepribadian yuridis' (juridical personality) menurut pasal 4 persetujuan 20 Desember 1951 mengenai status NAT!, perwakilan-perwakilan nasional dan staf internasional.

2. Beberapa konvensi 'yang membentuk hukum' (law making) telah diadakan sehubungan dengan pokok-pokok hukum pidana internasional misalnya Konvensi Genewa tentang Supression on Counterfeiting Currency (1929) dan juga termasuk dalam hubungan ini seperti, Supression of the International Drugs Traffics (1936), single Narcotic Drugs Convention (1961) dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan gambaran sejauh mana peran konvensi dalam sistem internasional sebagai subjek hukum internasional.

3. Pada pemberontak sebagai suatu kelompok diberikan hak- hak berperang (belligerent rights) dalam perselisihan dengan pemerintah yang sah, sekalipun beium berorganisasi seperti hainya negara-negara. (j.G. Starke , 1989, 59-60)

KesimpuSan

1. Kedudukan hukum internasional dalam bagian ini di Iukiskan sebagai norma-norma yang menjadi semacam rambu-rambu dalam interaksi hubungan antarnegara dalam sistem internasional. Gambaran yang menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan aturan-aturan yang perlu mendapat pertimbangan yang sungguh-sungguh sebagai kerangka


acuan yang lahir dari proses sejarah dalam mana pelaksanaannya telah dilakukan dalam bentuk-bentuk pertemuan-pertemuan konferensi-konferensi dan sebagainya. Kemudian, dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya sampai kepada kata sepakat kendati tidak selalu bulat, dikukuhkan ke dalam traktat-traktat, perjanjian- perjanjian internasional serta diambil pula dari kebiasaan- kebiasaan (customs) diangkat ke level internasional menjadi suatu kebiasaan internasional. Semuanya ini dijadikan sebagai sumber hukum internasional.

2. Organisasi-organisasi internasional dan negara dijadikan sebagai subjek hukum internasional dan di samping beberapa lembaga- lembaga Iain serta konvensi-konvensi serta tidak lepas dari peranan individu-individu. Hal ini disebabkan dalam kenyataan memang bahwa yang pertama-tama melakukan interaksi atau hubungan internasional adalah negara, organisasi-organisasi internasional, individu-individu dan lainnya. Negara, dalam wacana hukum internasional dilihat sebagai yang memiliki entitas legal yang selanjutnya harus memiliki atribut-atribut sekurang-kurangnya ada empat unsur di dalamnya (menurut Konvensi Montevideo 1933) yang mengatur hak kewajiban negara terdiri dari, wilayah, penduduk yang tetap, pemerintah dan kedaulatan. Tiga dari unsur di atas dianggap sebagai unsur konstitutif yang harus dimiliki sebagai syarat berdirinya sebuah negara.

Tinjauan Pertanyaan Dan Diskusi

1. Coba Saudara Jelaskan secara singkat dan jelas latar belakang sejarah perkembangan hukum internasional!

2. Jelaskan bagaimanakah kedudukan negara, organisasi-organisasi internasional menurut norma-norma hukum internasional dan dalam sistem internasional!

3. Coba Sdr. Sebutkan dan uraikan dengan jelas dan singkat apa sajakah yang dikategorikan sebagai subjek dan sumber hukum internasional dan mengapa, berikan alasan-alasannya!


4. Buatlah skema sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berikanlah beberapa contohnya!

DAFTAR PUSTAKA

Admawiria, Sam Suheidi, Sejarah Hukum Internasional, (Banding Binacipta , 1970).

Amstutz, Mark R., An Introduction to Political Science: Managemen\ of Conflicts, (Glensview, Illinois: Foresman And Company 1982)

Anwar, Cahirul, Hukum Internasional - Pengantar Hukum Bangsi bangsa , ( J a k a r t a : Djembatan , 1989)

Baros, James , Perserikatan Bangsa-Bangsa Dulu, Kini dan Esok (Jakarta: Bumi Aksara, 1986)

Brierly, J.L., The Law of Nations, (New York: Oxford University Press 1985)

Brownlie, Ian, Principles of Public International Law , (New York Oxford University Press, 1979)

Couloumbis, Theodore. A & James FT Wolfe, Pengantar Hubungai Internasional Keadilan dan power, (Bandung: Abardin, 1990)

Coulumbis, Theodore & James H. Wolfe, Introduction to Internationa Relations: power and Justice, (Practice-Hall of India, New Delh1981)

Fenwick, Charles G., International Law,{ New York: Appleton-Centur^ Cropts, inc. 1948)

Giuseppe, Schiavone, International Organizations: A Dictionary < Directory, (London: The MacMillan Press, 1986)

Isjwara F., Pengantar llmu Politik, (Bandung: Binacipta, 1968)

Jacobson, Harold Karan, Networks of Independence, (New Yorl Alfred A. Knopf, Inc, 1984)

Institusi Utama Dalam Sistem Internasional 3;

Morgenthau, Hans )., Politik Antar Bangsa: Perjuangan Untuk Kekuasaan dan Perdamaian, (Bandung: Binacipta, 1990)

Russet, Bruce & Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, (New York:W.H. Freeman and Company, 1985)

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional I, (Jakarta: Aksara Persada, 1989)

Tsani, Mohd. Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Liberty, 1990)

Ziegler, David W., War, Peace and International Politics, (Boston, Toronto: Little Brown And Company, 1984)

-ooOoo-


BAGIAN KE LIMA

MANAJEMEN KONFLIK DA LAW SISTEM INTERNASIONAL

MANAJEMEN KONFLIK DALAM SISTEM INTERNASIONAL

5

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini anda akan dapat:

1. Menjelaskan secara singkat dan jelas dasar pemikiran tentang sistem dan dalam sistem internasional.

2. Menguraikan secara singkat karakteristik sistem internasional dan memberikan beberapa contohnya.

3. Menguraikan secara singkat beberapa karakteristik konflik-konflik internasional dan beberapa contohnya.

4. Menjelaskan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik- konflik internasional dengan menempatkannya sebagai konflik manajemen sistem internasional.

5. Menjelaskan dari segi analisis seberapa jauhkah hubungan antara peranan hukum internasional dan organisasi internasional dalam kerangka penyelesaian konflik dalam sistem internasional dan berbagai contoh yang ada.

MANAjEMEN KONFLIK DALAM SISTEM INTERNASIONAL

8.1 PENGANTAR

8.1.1 Dasar Pemikiran Teori Sistem

Masalah yang senantiasa muncul dalam studi politik dan hubun an internasional adalah berkaitan erat dengan upaya membangu kerangka hubungan internasional yang kondusif terhadap stabil tas dan tertib di dalam suatu masyarakat, di mana para pesertan\ dalam masyarakat (komunitas) tersebut, memiliki kesempatan untu mengembangkan kemerdekaannya dan untuk memperjuangkan ki pentingan-kepentingannya. Dalam tatanan dinamika dan mekanisrr hubungan-hubungan antara peserta/pelaku dalam sistem itu bagi pe juangan untuk kepentingan-kepentingannya tersebut, tampaknya dak terlepas dari suasana benturan-benturan, gesekan-gesekan yar terkadang melahirkan pertikaian-pertikaian, konflik-konflik, sengket sengketa adalah merupakan resultante atas perjuangan bagi kepentin an-kepentingan para pelaku itu.

Dari berbagai macam konflik-konflik dalam sistem sosial, kh susnya konflik dalam kerangka hubungan antarnegara dalam sistem i ternasional, konflik-konflik serupa pun ada dan permasalahannya se

cara atau upaya yang bagaimana memecahkan permasalahan yang semakin kompleks, dibandingkan dengan sistem sosial di atas.

Kompleksitas ini disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, multiplikasi pelaku-pelaku di bidang internasional, diantara mana persengketaan mungkin timbul; multiplikasi ini tidak hanya dalam pengertian jenis pelaku melainkan juga jumlah setiap jenis pelaku. Ke dua, multiplikasi permasalahan yang dapat menjadi sebab dari persengketaan. Ketiga, multipl ikasi cara dan peralatan yang digunakan untuk memecahkan persengketaan di masa depan (Yoesoef, 1989, 7-8).

Maka dalam hubungan ini yang hendak dibicarakan adalah sistem internasional yang berkaitan dengan tempat kedudukan pelaku- pelaku (aktor-aktor) internasional, konflik-konflik yang ada dalam sistem tersebut, upaya-upaya manajerial sistem hubungan internasional (manajemen konflik) internasional. Maka untuk mencapai sasaran tersebut, yang pertama sekali akan dibahas adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sistem internasional yaitu studi tentang sistem (teori sistem) atau pemikiran-pemikiran dasar tentang sistem itu secara konseptual. Lalu, mengenai sistem internasional itu sendiri berkenaan dengan corak atau karakteristik atau pembawaan hubungan internasional yakni dalam rupa konflik-konflik internasional di bawah tema karakteristik konflik-konflik sistem internasional. Dan yang paling akhir dalam bagian ini akan dibahas masalah: bagaimana usaha-usaha memecahkan permasalahan, sengketa-sengketa, konflik-konflik yang ada dalam sistem internasional tersebut. Dalam hubungan ini kita akan dihadapkan dengan persoalan pengelolaan atas konflik (manajemen konflik) dalam wacana sistem internasional.

Paradigma teoritik yang sering digunakan dalam studi politik dan hubungan internasional untuk membahas berbagai fenomena internasional berupa teori sistem (system theory). Teori sistem dapat memberikan kontribusi kepada kita suatu pangkal tolak untuk dapat memahami sifat dan pembawaan hubungan-hubungan internasional. Menurut para ilmuwan politik dan hubungan internasional, dengan


memanfaatkan teori sistem sebagai model dalam kajian masalah dinamika dan mekanisme kehidupan sosial politik dan sebagai instrumen juga sekaligus. Sistem di sini dijadikan sebagai model analisis dan instrumen wawasan konseptualisasi.

Konsep umum mengenai sistem ini lahir dari pemikiran ilmu pengetahuan alam, lalu konsep ini diambil alih dan dipergunakan oleh ilmuwan sosial dalam rangka mengkaji politik (pendekatan sistem dalam telaah dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan atau sistem politik). Secara sederhana, pemikiran dasar sistem itu mengacu kepada satu asumsi bahwa masyarakat itu merupakan satu totalitas sebagai satu Kesatuan (entitas) yang mempunyai elemen-elemen/unsur-unsur, di mana setiap unsur atau elemen tadi mempunyai kaitan satu sama lain (interdependensi). Sistem seperti ini dapat dianalogikan dengan satu organisme biologis.

Sekalipun demikian, sistem yang digunakan dalam artian meto- dologik atau tatacara, berkaitan erat dengan pendekatan sistemik yang lebih dikenal dengan teori sistem sebagai langkah pemilihan berbagai kemungkinan tingkat analisis yakni dengan masalah apa yang harus ditelaah atau yang dapat diamati.

Khususnya dalam studi hubungan internasional, masalah apa yang harus ditelaah, apa yang harus dipakai sebagai unit analisis (eksplanasi). Seperti apa yang dikatakan oleh David Singer (1961), bahwa di dalam ilmu apapun, ada semacam keharusan untuk memilih sasaran analisis tertentu. Dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, selalu terdapat berbagai metode untuk memilah-milah dan mengatur fenomena-fenomena yang akan dipelajari demi analisis yang sistematis. Baik di dalam ilmu Fisika, maupun dalam ilmu-ilmu sosial, pengamat harus memilih pusat perhatiannya, pada bagian-bagiannya atau keseluruhan fenomena itu, pada komponennya atau pada sistemnya.

Misalnya, kita dapat memilih mau memperhatikan bunga atau kebunnya, pohon atau hutannya, rumah atau kampungnya, remaja nakal atau gengnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemennya, dan

Manajemen Konflik Dalam Sistem Internasional 329

sebagainya. Dalam kaitannya dengan studi hubungan internasional, memungkinkan kita untuk mempelajari bunga-bungaannya/batu- batuannya/pepohonannya/rumah-rumahnya/mobil-mobilnya/remaja- remaja nakalnya/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)nya/ ataukah kita dapat mengalihkan perhatian kepada tingkat anaiisis dan mempelajari keseluruhan yaitu kebunnya/hutannya/kampungnya/ kelompok gengnya/tetangganya/parlemennya.

Dalam tingkat pendekatan yang pertama, kita berhadapan dengan studi tentang politik dalam negeri (domestik) dari suatu negara. Dan sebagai pendekatan yang ke dua, kita dapat mempelajari sistem internasional yang merupakan lingkungan besar, yang menurut David Singer, tingkat anaiisis negara dan sistem internasional, dijadikan sebagai upaya melukiskan (mendeskripsikan), menjelaskan (eksplanasi) fenomena internasional pada umumnya.

Bagi para pendukung tingkat anaiisis sistem internasional, bahwa bangsa-bangsa di dunia ini beserta interaksinya di antara mereka itu adalah merupakan suatu sistem. Struktur sistem dan perubahan-perubahan yang ada menentukan perilaku aktor dalam sistem hubungan internasional yang tampak di dalamnya. Sistem sebagai lingkungan telah mempengaruhi perilaku negara-negara-bangsa (nation-states). Pengetahuan tentang dinamika sistem, yang beranggotakan lembaga- lembaga, negara-negara-bangsa, digunakan sebagai instrumen untuk menjelaskan perilaku para aktor (pelaku-pelaku) dalam sistem internasional.

8.1.2 Karakteristik Sistem Internasional

Sistem internasional secara singkat dapat dirumuskan sebagai "past and present interactions among many actors of the international system" (David Farnworth, 1985, 5). Sistem internasional dilihat sebagai pola-pola hubungan yang teratur antara negara-negara yang lahir sebagai hasil reaksi dan interaksi politik luar negeri dari berbagai negara. Dalam hal ini tampak perilaku negara yang responsif, agresif


dan kompetitif berjalan ke dalam suatu regulitas. (Dahlan Nasution, 1989, 41). Sistem internasional terwujud bila bertemu dua kondisi. Pertama, terdapat interkoneksi antara unit-unit di dalam sistem yang bersangkutan sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di beberapa bagiannya akan mengubah pula bagian-bagian lainnya. (Yoesoef, 1989, 10).

Sistem internasional dalam bentuknya merupakan bentul< khusus dari sistem sosial, meskipun sistem sosial berbeda dengar sistem internasional. Sistem politik internasional berjalan di daiarr suatu sistem dan bukan di dalam suatu masyarakat atau komunitas Meskipun ada juga yang mengatakan masalah itu dengan menggunakar istilah "masyarakat bangsa-bangsa" (the community of nations) atai terdiri dari "masyarakat negara-negara" (the society of states). Dalan sistem sosial (setiap masyarakat) ada penerimaan bersama atas leve atau tingkat-tingkat sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan dalan sistem internasional, tidak memiliki nilai-nilai/tujuan bersama, kecual eksistensi dalam sistem itu.

Dengan demikian sistem internasional dapat diklasifikasika sebagai sebuah anarkhis yang setengah teratur, kebebasan, da tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Namun demikian, tingkat yan paling mendasar dalam konstruksi sistem internasionalnyalah pelaki pelaku (aktor-aktor) yang diibaratkan berada pada sebuah pangguni Sistem internasional dilihat sebagai suatu gagasan (ide) bahwa di san; terjadi suatu hubungan-hubungan (relations) dalam kaitannya denga aktivitas-aktivitas antar para pelaku.

Gagasan ini sebenarnya berasal dari pemikiran atas pembei tukan kelompok-kelompok manusia (the nation of human formir groups) yang dilihat dari perspektif fakta sosial bahwa manusia i memiliki aspek sosialnya dan aspek individualnya. Dari aspek sosi; nya, manusia dianggap sebagai makhluk sosial dalam mana sebag akibat itu, manusia tidak dapat hidup secara sendirian, untuk dap melangsungkan kehidupannya. Dalam diri manusia itu ada semaca

Manajemen Konflik Dalam Sistem Internasional

stimulus untuk menjalin hubungan-hubungan dengan orang lain demi memenuhi kebutuhannya, kepentingannya tersebut maka manusia itu tergerak, terdorong untuk bekerjasama dengan manusia-manusia lainnya dalam bentuk organisasi. Manusia dalam kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tadi itu diidentifikasikan oleh individu-individu, pribadi-pribadi dalam bentuk interaksi-interaksi (interactions).

Masyarakat (society) adalah salah satu struktur bagi individu- individu. Masyarakat yang terdiri dari manusia-manusia yang melaksanakan interaksi-interaksi dalam lingkungan kerjasama itu. Kegiatan interaksi ini berjalan dalam kondisi berkesesuaian dan ini tampak dalam tindakan-tindakan (actions) bersama, dalam membentuk struktur sosial yangdiketahui sebagai bentukan bagi sebuah organisasi. Manusia itu dapat mengorganisasikan diri ke dalam berbagai kelompok- kelompok karena mendapat dukungan dari t'akta sosial tadi. Manusia yang berada dalam lingkungan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi tadi dapat diidentifikasikan ke dalam sebuah negara-bangsa, dalam konteks ini adalah hubungan antar-negara (interstates) yang diasosiasikan di dalam sistem internasional.

Negara bangsa sebagai pelaku utama dalam sistem internasional. Sejumlah negara-negara bangsa di dalam sistem itu muncul secara intens terutama sejak usainya Perang Dunia Kedua. Jumlah negara- bangsa bertambah dua kali lipat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua tersebut. Dari 75 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru, lebih dari 60 negara adalah bekas jajahan yang baru merdeka setelah usainya Perang Dunia Kedua, sampai dewasa ini jumlahnya kurang lebih 159 negara bangsa, dan sampai tahun 1983, sudah berjumlah 180 negara.

Dalam sistem internasional tersebut di samping negara-negara bangsa, juga terdapat beberapa organisasi-organisasi internasional yang jumlahnya ratusan, apakah itu yang bentuknya sebagai International Governmental Organizations (IGOs) atau bisa juga sebagai Nongovernmental Organizations (NGOs) dan Multinational Corpora


tions (MNCs). Negara yang dalam hal ini dijadikan sebagai aktor utama dalam sistem internasional disebabkan, pandangan bahwa negar; itu dianggap sebagai legal entity dan legal equality dalam hubungan nya dengan negara lain. Negara dalam hal ini tidak memiliki eksis tensi nyata, ia adalah sesuatu yang "legal abstraction" bahwa dengai melalui pemerintahnya dan wakil-wakil pemerintahnyalah, negara-ne gara dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, negosiasi-negosiasi dai sebagainya. Negara juga memiliki status hukum yang menurut Kor vensi Montevido 1933. Negara itu memiliki corak atau pembawaa seperti:

(a). Orang-orang (people);(b). Wilayah (teritorial);(c). Pemerintah (government); dan(d). Kedaulatan (sovereignity)

Di samping negara-negara bangsa (nations-states) sebag aktor utama dalam sistem internasional, sebagaimana yang tel; dikemukakan di muka, juga ia terdiri dari pelaku-pelaku yang buk; negara-bangsa (non states actors). Ini terdiri atas Intergovernmen; Organizations (IGOs), dan Non-Governmental Organization (NGO Atau dengan berdasarkan klasifikasi ini dimasukkan sebagai lembaj lembaga internasional (international institutions) yang kini berjuml kurang lebih 200-an dan yang mempekerjakan kira-kira 500.0 orang pejabat-pejabat internasional yang tidak tunduk kepada huki dan ketentuan nasional darimana mereka datang. Badan-bac transnasional, sebagai pelaku berikutnya di samping dua pek yang telah disebutkan di atas adalah dalam bentuk badan-bac transnasional seperti Multinational Corporations (MNCs), kelomp kelompok gerakan politik, ataupun kelompok-kelompok keagama kelompok-kelompok ekonomi sosial politik, Amnesti Internasioi dan sebagainya.


Sebagai pelaku yang ke empat berupa lembaga-lembaga penelitian di berbagai bidang kehidupan: ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, politik, budaya yang dalam kegiatannya lebih mengacu kepada aktivitas lingkup akademik ataupun yang bersifat alamiah. Di taksir ada sekitar 10.000 buah jumlah dari kelompok-kelompok seperti ini di dunia. Sebagai pelaku yang ke lima, adalah perseorangan, baik itu yang tergabung dalam gerakan-gerakan revolusioner ataupun dalam bentuk terorisme internasional sehingga secara analitik, dapat dikelompok sebagai sub-national actors akan tetapi aksi dan tindakannya berpolakan lintas nasional, maupun yang tergabung dalam gerakan- gerakan analisis dan pemikiran seperti misalnya, Club of Rome, The Great Peace journey, suatu gerakan perdamaian yang dibentuk oleh perseorangan. Manusia pribadi-pribadi itu bertindak atas nama dan keyakinan dan pertimbangan-pertimbangan pribadi masing-masing yang terkadang belum tentu sejalan dengan pandangan dan pendirian yang dipegang oleh negara-negara bangsa darimana mereka berasal.

Namun, tindakan-tindakan ataupun buah pikiran mereka langsung menyangkut masalah yang menjadi kepentingan negara-negara masing-masing. Maka dengan sudut pandang seperti ini bahwa kehadiran perseorangan di bidang hubungan internasional mengakibatkan kegiatan diplomasi mengalami perubahan di mana diplomasi an- tarindividual.

Maka dengan demikian, pelaku-pelaku internasional dari berbagai bentuknya, lingkup kegiatannya, keanggotaannya, tujuan/sasarannya, ikut memeriahkan panggung politik internasional (sistem internasional), bagi pandangan yang dikemukakan oleh Jhon K. Gamble (et. al), mengelompokkan pelaku-pelaku itu ke dalam dua kategori pokok yakni: pelaku-pelaku besar (major) dan pelaku-pelaku kecil (minor) digambarkan sebagai berikut:

8.1.3 Struktur Dalam Sistem Internasional


MAJOR ACTORS M IN O R ACTORS

1. States/or Countries 1- Individual2. Internasional Organizations 2. Non-Governmental

Organizations3. Multinational Corporations (MNCs)4. ElitesSumber, Adaptasi dari, John King Gamble (et. al), Introduction to Political Science,

(New jersey: Prentice-Hall, Englewoods, 1987), 420.

Secara drastis dalam perkembangan organisasi-organisasi internasional (IGOs, NGOs, MNCs, Perseorangan maupun badan-badan internasional lainnya) terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Ke dua, menunjukkan suatu gambaran yang sedemikian rupa, dan untuk meiihat seberapa jauh perkembangan yang terjadi dalam organisasi- organisasi internasional tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 8.1.

2 5 0

1 5 0

100

5 0

1 8 7 5 1 9 0 0 1 9 2 5 1 9 5 0 1 9 7 0

Sumber: Adaptasi dari, “Union of Internasional Association Yearbook of Intemsional Organizations 1974", vol. 75, (Brussels, UIA, 1974), dalam Amtuts, Introduction to Political Science (Clensview, Illinois: Scott, Foreman and Company, 1982, 423).

Gambar 8.1 Pertumbuhan Organisasi Internasional (1875 - 1970)

Hal ini terjadi sebagai akibat yang sebagian besar dari multiplikasi pelaku-pelaku internasional sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga masalah dan isu yang timbul dan berkembang sebagai akibat interaksi antara pelaku-pelaku dan sebagai akibat yang ditimbulkannya. Pertama, dalam kenyataannya, batas politik antara sesuatu negara-bangsa, di dalam mana ia berdaulat dan mempunyai


wewenang sepenuhnya tidak lagi tampak batas-batas nasional masing- masing.

Dalam kenyataannya, bahwa dahulu dianggap semata-mata sebagai masalah nasional kini dijadikan masalah internasional. Misalnya masalah di bidang makanan, sumber-sumber energi, pendidikan, ilmu pengetahuan, penduduk, pinjaman luar negeri, perdagangan luar negeri, dan sebagainya. Cara dan peralatan yang dimaksudkan adalah bahwa dalam kenyataan semakin banyaknya negara-negara bangsa yang memiliki peralatan dan berkemampuan untuk menggunakan kekuatan peralatannya terhadap negara-negara bangsa lain sebagaimana memecahkan masalah sebagaimana yang diinginkannya. Di samping peralatan berupa senjata yang semakin meningkat jenisnya dan peningkatan daya hancurnya dari setiap jenis senjata, mereka dapat pula menggunakan sarana lain, ekonomi misalnya, dari pembuatan di bidang impor yang sudah merupakan cara tradisional untuk keper- luan ini sampai kepada pembatasan di bidang transaksi moneter dan kredit, dari embargo di bidang bahan baku dan bahan mentah sampai embargo bahan makanan untuk kepentingan politik dan diplomasi internasional (Yoesoef, 1989, 10-11).

8.1.4 Karakteristik Konflik Sistem Internasional

Politik internasional (sistem internasional) seperti halnya dalam kehidupan sosial, senantiasa berkaitan dengan konflik dan kerjasama (conflict and cooperative). Bahkan dalam lingkungan kita sendiri dengan teman-teman, antarkeluarga, terdapat muatan-muatan dan corak kompetisi (konflik) dan kerjasama seperti itu. Meskipun dalam tingkat tertentu, kompetisi atau konflik itu masih terdapat jarak yakni dengan adanya kontrol pada masing-masing jenis konflik itu. Kontrol ini dianggap sebagai bagian yang penting dengan masih dimilikinya unsur ini, akan terpeliharanya hubungan kerjasama yang baik.

Dalam tataran sistem internasional, meskipun masih terdapat beberapa kesamaan dengan konflik yang terjadi dalam tataran kehidup-


an sosial, bahwa daiam tataran lingkungan konflik kehidupan sosial tadi di mana kepentingan (interest) dan kehendak-kehendak, untuk menjalin hubungan kerjasama (cooperative relationships) tampaknya relatif longgar jika dibandingkan dengan lingkungan konflik dalam tataran sistem internasional. Dalam tataran sistem internasional, intensitas dan tingkat kecenderungan untuk menekankan pada unsur-unsur kompetitif semakin intensif.

Intensitas atas kecenderungan tersebut dapat tercermin dalam bentuk-bentuk perang, perlombaan senjata (arms race), dan sebagainya. Dalam rangka mengorganisasikan sistem internasional di mana respons terhadap kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama adalah juga merupakan resultante dari hasil konflik-konflik itu. Konflik sebagai hasil terjadinya persaingan merupakan gambaran umum yang terdapat dalam sistem internasional (hubungan-hubungan antarnegara-bangsa) yang dilandasi oleh konsep: ego-centrisme (aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain) yang berasal dari perkembangan sistem negara-negara kebangsaan itu sendiri.

Sistem negara-bangsa (Nations-State System) sangat inheren dengan sifat-sifat kompetisi. Hal ini disebabkan karena seperti yang disebutkan tadi yakni terdapatnya suatu sifat yang dimiliki oleh negara yakni ego-centered concept of state dan juga ditandai dengan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang dimanifestasikan di dalam tataran atau wacana garis kebijakan luar negeri (politik luar negeri) masing-masing negara. Dalam konteks ini ada dua kategori klasifikasi menurut kriteria teknis penggunaannya atas berbagai konflik tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lerche dand Said (1972, 145), yakni:(1) Violent conflicts;(2) Non-violent conflicts.

Walaupun antara keduanya terdapat perbedaan yang tidak tegas. Karena masalahnya tidak terletak pada jenis kekerasannya melainkan


ada dalam tingkat kekerasannya. Alasan untuk melancarkan perang dengan tanpa tindakan kekerasan, sama saja dengan alasan perang dengan menggunakan tindakan kekerasan. Perencana perang hanya mempertimbangkan agar perang bisa dilangsungkan dengan biaya relatif murah, serta alasan dan pertimbangan risiko yang ditimbulkan oleh keadaan perang tadi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada intensitas dan frekuensi tindakan perang. ke dua-duanya bertujuan dengan melaksanakan konflik dengan mengacu kepada prinsip yang sama, yakni berupa strategi dan taktik yang dipakai.

Namun demikian dalam perkembangannya lebih lanjut, perbedaan antara ke duanya semakin tidak jelas sebagai akibat dari perkembangan industri teknologi di bidang militer. Maka jikalaupun masih terlihat, mungkin dari sisi kualitatif dan kuantitatifnya saja. Di samping itu kita juga masih bisa melihat sisi perbedaan analisisnya antara dua kategori besar dengan berdasarkan kepada sasaran (tujuan) yakni:(1) Balancing objective conflict (konflik dengan sasaran keseimbang-

an);(2) Hegemonic objective conflict (konflik dengan sasaran hegemonik).

Konflik dengan sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai kondisi (keadaan) seimbang mengenai suatu masalah yang diper- tentangkan. Sementara untuk penjelasan sasaran konflik yang hegemonik, adalah yang bertujuan untuk mendominasi keadaan (situasi) dengan cara mencari atau pemulihan keadaan (restoration) terhadap terganggunya suatu keseimbangan dalam konflik hubungan antarnegara-negara. Para pelaku konflik lebih cenderung tidak menunjukkan perhatian (konsentrasi) kepada adanya satu sasaran dan berupaya untuk mencapai keunggulan sebanyak mungkin.

Di sini dikemukakan dua contoh jenis konflik dengan sasaran keseimbangan yaitu, (1) expansionist policies yakni suatu kebijakan (politik) yang dilakukan oleh suatu negara untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya dan dengan demikian tentunya ia berhadapan dengan negara lainnya. Di antara faktor-faktor itu adalah, untuk


mempertahankan prestise (gengsi) terutama bagi negara-negara besar; akuisisi terhadap bahan-bahan mentah; memperiuas tempat pasar atas barang-barang mereka; mencari tenaga-tenaga buruh yang reiatif murah, pencarian bagi landasan atau pangkalan mil iter, dan sebagainya. Sebagai contoh yang sangat terkenal dalam kaitannya dengan jenis konflik seperti ini adalah metode yang digunakan oleh imperialisme dan kolonialisme. Ini merupakan contoh klasik (tradisional) untuk menggambarkan seberapa jauhkah bentuk tindakan ekspansi ini dalam sistem internasional.

Namun semenjak pertengahan abad 20-an, gaya kolonialismedan imperialisme ini tidak populer lagi dan telah mengalami kehancuran dengan berbagai sebab. Akan tetapi segera muncul tipe baru yang sama dengan tindakan imperialime tadi, dan ini sering disebut sebagai neo-ekspansionisme yang telah berkembang dalam bentuk-bentuk ketergantungan ekonomi dan dalam negara-negara satelit. Terutama ini terjadi antara negara maju (negara-negara industri) dengan negara- negara berkembang (negara-negara yang dikelompokkan ke dalam negara-negara Dunia Ketiga) atau secara keras dikategorikan sebagai negara-negara miskin (kekurangan). Hubungan antara ke duanya (negara maju) dan negara-negara Dunia Ketiga (negara berkembang) senantiasa dilihat dari perspektif ketergantungan (dependence) khususnya dalam bidang ekonomi.

Jenis yang ke dua dari sasaran keseimbangan atas konflik adalah revisionist dan status-quo confrontation (revisionisme) adalah suatu bentuk konflik atau persengketaan yang bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap negara-negara status-quo. Bentuk konflik seperti ini muncul pada saat kondisi atau keadaan di mana kebijakan ekspansionis berhadapan dengan kepentingan-kepentingan negara-negara yang memiliki status-quo (keadaan tetap pada saat tertentu). Atau dengan perkataan lain, revisionisme, hendak mengubah keadaan atau "status-quo", dan pada umumnya negara-negara revisionis lah yang memulai konflik dan negara yang berstatus-quo akan berusaha membela diri dengan berbagai cara dan strategi yang ada.


Di samping beberapa jenis konflik yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi konflik yang bernama konflik nasionalisme (nationalism conflicts). Pada umumnya konflik jenis ini dimulai dari munculnyasikap nasionalisme yang terbentuk dalam kelompok-kelompok nasionalis yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan (kebebasan mereka) dari belenggu penjajah (kolonialisme). Ketika tujuan ini tercapai, maka sikap seperti ini sering dikaitkan dengan konsepsi self determination of nations (hak menentukan nasib bangsa sendiri).

Konflik dengan berdasarkan atas pengalaman sejarah yakni suatu bentuk konflik yang dilakukan oleh negara-negara dengan dasar sentimen (rasa kebencian yang telah mendalam) dalam waktu yang panjang. Meskipun demikian asal usul perasaan benci ini tidak tegas. Contohnya, antara orang Russia dengan orangjerman dan antara orang Perancis dengan orangjerman, dan sebagainya sejenis dengan itu.

Konflik rasial, agama, sosial budaya, lahir sebagai bentuk konflik yang didorong oleh motivasi perbedaan-perbedaan suku, warna kulit, kepercayaan, ekonomi (kaya miskin), perbedaan kultur, ideologis, dan sebagainya. Sebagai contoh, Afrika Selatan, sebagai kasus dalam konteks konflik yang berdasarkan pada rasialist; konflik yang terjadi di India dan Pakistan adalah sebagai akibat perbedaan antara agama Islam dan Hindu. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh untuk menunjukkan seberapa jauhkah masalah ini menjadi fenomena dalam kerangka konflik internasional.

Adalah konflik dengan sasaran hegemonik yang mirip dengan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan (struggle for power) sebagai konsekuensi atas konsep perimbangan kekuatan (balancing of power) dulu, sebelum hancurnya komunisme di Uni Soviet berhadapan dengan Amerika Serikat (AS) atau dalam konsep sering disebut sebagai hubungan antara Timur-Barat. Hubungan mereka ini senantiasa dilihat dari hubungan berdasarkan kekuatan (power relationships) terutama dalam kaitannya dengan pemilikan atas jumlah persenjataan strategis. Seperti misalnya, dalam hubungan antara Amerika Serikat (AS) dengan


Uni Soviet (US) dalam bentuk perjanjian persenjataan yaitu Strategic Arms Limitation Talks (SALT) adalah suatu pembicaraan mengenai pembatasan persenjataan (arms limitations) ofensif strategis.

Untuk pertama kalinya diadakan pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) pada tanggal 26 Mei 1972, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) Leonid Brezhnez dalam "Interium Agreements SALT I" dan berakhir masa berlakunya sejak Oktober 1977. Dan selanjutnya, diadakan pula pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Gerald Ford dan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev pada 24 November 1974 (Vladivostok Accord).

Demikianlah beberapa uraian tentang konsep-konsep sampai pada pemikiran sistem internasional. Kemudian dijelaskan pula tentang karakteristik sistem internasional dan diakhiri dengan penjelasan yang berkaitan dengan konflik-konflik dan bentuk-bentuknya dan ini merupakan gambaran yang ditunjukkan sebagai ciri yang terjadi dalam konstruksi sistem internasional (sistem hubungan internasional) pada umumnya. Meskipun demikian, yang paling penting dalam hubungan ini adalah penjelasan atau anaiisis tentang bagaimanakah mengelola atau bagaimana cara menyelesaikan sengketa-sengketa internasional itu. Sebab dalam sistem internasional, senantiasa seperti itu diuraikan lebih rinci dengan mengemukakan beberapa metode pendekatan teori dalam kerangka penyelesaian atas konflik-konflik internasional tersebut.

8.2 MANAJEMEN KONFLIK DALAM SISTEM INTERNASIONAL

8.2.1 Metode Perimbangan KekuatanDalam uraian terdahulu, secara panjang lebar telah dijelaskan

mengenai sistem internasional. Sistem internasional dengan beberapa muatan-muatannya yang terdiri dari aktor-aktor (pelaku) internasional


yang berupa negara-negara, organisasi-organisasi internasional (IGOs, NGOsatau MNCs), individu-individu, badan-badan internasional, yang kesemuanya itu menjadi pelaku-pelaku dalam sistem internasional dan diantara para pelaku ini mengadakan interaksi-interaksi. Dalam proses interaksi itu tampaknya tidak terlepas dari konflik-konflik dan kerjasama. Sehingga apa yang terjadi pada akhirnya yaitu konflik dan kerjasama. Karena dalam pembawaan sistem tersebut terjadi konflik dan kerjasama sebagai resultance dari masing-masing pelaku yang berupaya mencari dan mempertahankan kepentingan-kepentingannya itu. Oleh sebab itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar konflik-konflik dan kerjasama tersebut dalam kerangka sistem internasional berjalan dengan kondisi yang kondusif? Tujuan yang akan dicapai dalam tulisan bagian ini adalah untuk menguraikan secara umum upaya-upaya pengelolaan terhadap konflik-konflik dalam sistem internasional dengan ditampilkannya berbagai pendekatan teori dan metodeyangdiharapkan dapat memberikan kontribusi atas pemecahan masalah yangtimbul dalam kerangka hubungan internasional itu.

Menurut pandangan Amstutz (1982, 405-409), bahwa metode ataupun pendekatan teori dalam rangka manajemen konflik dapat diklasifikasikan ke dalam pemikiran yang disebutnya sebagai general perspectives yang dihubungkan dengan penggunaan power bagi hubungan internasional pada umumnya. Pertama, perspektif yang mengasumsikan bahwa power itu berada dalam konstruksi realitas sebuah sistem internasional dan power diperlukan sebagai upaya pengelolaan dalam rangka mengoptimalisasikan perdamaian pada umumnya. Ke dua, diasumsikan bahwa hubungan internasional yang harmonis, dapat diwujudkan dengan cara "avoiding power". Ke tiga, diasumsikan bahwa perdamaian dapat dipelihara dan dipertahankan jikalau dilakukan dengan cara "reduction" dan "elimination".

Selanjutnya dalam perspektif pengelolaan power (manajemen konflik atau penggunaan power) dilakukan dengan cara penggunaan atas beberapa metode atau pendekatan teori diantaranya adalah:


1. Pertimbangan kekuatan (balance of power);2. Keamanan bersama (collective security); dan3. Pemerintahan dunia (world government)

Untuk lebih memperjelas bagaimana pengelolaan atas konflik dengan berdasarkan power tadi itu yakni dengan berdasarkan tiga perspektif power dengan enam macam pendekatan teori, digambarkan oleh Amstut dalam bentuk skema perspektif dan metode pemeliharaan perdamaian internasional sebagai berikut:

PERSPEKTIF DAN METODE PEMELIHARAAN PERDAMAIAN

P e r s p e k t i f PowerM e t o d a P e m e l ih a r a a n

P e r d a m a ia n

(1) M anaging power:a. Balanced power a. Balanced of powerb. Imbalanced power fa. Collective security

c. W orld government

(2) Avoid ing power a. Pasific settlement of disputesfa. Functionalism

(3) Reducing and Eliminating power - disarmaments

Sumber: Adaptasi dari Mark R. Amstutz, Introduction to Political Science: Tt Management of Conflicts, (Clensview, Illinois; Scott, Foreman and Com pan 1982, 406).

Metode pemeliharaan perdamaian ini mengasumsikan bahv\ negara-negara, seperti halnya orang-orang, senantiasa berkaitan er dengan upaya-upaya untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentin annya yaitu dalam kerangka optimalisasi kepentingan-kepentingan n sionalnya. Pendekatan ini berusaha untuk mentransformasikan sua daya dan upaya untuk membangun suatu tatanan (order) atau tert dan kondisi yang harmonis sebagai akibat dari dorongan-dorong ambisius negara-negara.

Dasar pijakan yang digunakan terutama dari asumsi kons perimbangan kekuatan bahwa perdamaian dapat diwujudk bilamana terdapat apa yang disebut dengan maintaining of gene equilibrium of power among nations (states) (Amztutz, 1982, 40


Perimbangan kekuatan (balance of power) pada dasarnya tidak didirikan untuk satu negara saja, atau oleh sekelompok negara-negara dalam sistem internasional, melainkan dimulai dari alasan-alasan motivasi atas kompetisi antarnegara-negara itu sendiri. Pendekatan dalam perimbangan kekuatan ini bukan ditujukan kepada atau untuk melukiskan kebijakan-kebijakan negara-negara akan tetapi hanya sebagai "... resulting condition from these national interests, and they do so by maximing their power capabilities ... does not describe the intentions and goals of states but the consequences resulting from the competitive struggle among states" (Amstutz, 1982, 406-407).

8.2.2 Metode Keamanan Bersama (Collective Security)

Masalah keamanan bersama senantiasa berkaitan erat dengan “the creation of a coluntary of states". Hal ini didasarkan kepada pandangan bahwa di dalamnya tercermin suatu komitmen di antara anggota. Komitmen tersebut mengatakan bahwa jikalau salah satu anggota organisasi keamanan bersama ini atau dalam sistem ini mendapat serangan atau agresi dari luar, maka serentak dengan itu oleh sistem organisasi tersebut dilakukan perlawanan terhadap agressor tersebut.

Adapun sebagai dasar gagasan metode pemeliharaan atas perdamaian seperti itu, terungkap dalam sikap: "an attack on one an attack on all". Sebagai tujuan utamanya bukan membangun suatu hubungan antara negara-negara yang kondusif melainkan lebih berkonsen- trasi kepada "a conflict management method that can be utilized in a relatively peaceful environment ... attempt to do is systematize and institutionalized behaviour (Amstutz, 1982, 408). Dalam mekanisme kerjanya sistem keamanan bersama ini sekurang-kurangnya memuat dua syarat utama yakni:

(1) A community of states must be able to identity a state commiting agression;

(2) State must be willing and able to automatically punish the agressor state.


Tidak gampang untuk dapat mempertemukan ke dua aspek tersebut di atas. Sebab hal ini berkaitan erat dengan upaya untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk agresi tersebut. Setiap negara, terdapat perbedaan secara prinsipil terdapat batasan atau formulasi terhadap agressi itu, dan terutama dalam rangka penjabarannya. Metode seperti ini telah diterapkan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara parsial. Liga Bangsa- Bangsa yang didirikan sejak usainya Perang Dunia Pertama, telah melembagakan sistem ini yang dikatakan bahwa seluruh anggota Liga bertanggung jawab atas atau untuk melindungi ancaman agressi. Ha! ini dicantumkan dalam Pasal 10, 13, 15 dan 16 Piagam.

8.2.3 Metode Pemerintahan Dunia (World Government)

Sebagai metode yang ke tiga, adalah pemerintahan dunu (internasional). Metode ini dianggap sebagai sesuatu sikapyang radikal terutama atas cara pengelolaan power. Asumsinya, bahwa di dalarr suatu tatanan (tertib) atau order yang diciptakan atau dibangun, dar ditujukan kepada upaya perdamaian dunia maka kekuatan-kekuatar politik itu harus disentralisasikan. Tidak seperti yang terdapat dalan metode sistem keamanan bersama, yang berusaha untuk menciptakar suatu monopoli atas pengaruh/kekuatan (monopoly of forces) di dalan suatu sistem internasional.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan dunia (internasional; yang lebih menekankan pada sistem hubungan antarnegara (intei states system) yang didasarkan kepada proses transformasi. Di man unsur kedaulatan harus ditransfer kepada suatu lembaga dan bada internasional tunggal (single international agency) yang bertanggun jawab dalam rangka pengelolaan atas konflik-konflik atau sengkefc sengketa internasional yang mungkin terjadi dalam hubungan-hubunj an antarnegara bangsa (interstates relationships).

Ada memang premis yang dibuat dalam kerangka pemikira sistem pemerintahan dunia ini yakni dengan menciptakan atau men

Manajemen Konflik Dalam Sistem Internasional 3■

bangun pemerintahan dunia yang dapatlah kiranya diharapkan paling tidak untuk mempertahankan dan memelihara stabilitas internasional ataupun perdamaian jikalau pandangan seperti ini diarahkan kepada penciptaan suatu monopoly of forces oleh suatu badan internasional yang kuat dan dengan tindakan seperti itu telah dianggap cukup untuk mengelola konflik-konflik atau sengketa-sengketa internasional dan memecahkan persoalan yang timbul sebagai resultance atas hubungan-hubungan antarnegara tadi itu.

Namun demikian dengan berdasarkan pada alur pikiran yakni dengan upaya untuk menciptakan suatu badan atau lembaga yang berskala internasional (mendunia), dan memiliki suatu otoritas tunggal (single authority) dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga tadi maka segera akan tampak jelas di sana terdapat kecenderungan untuk mengarahkan upaya-upaya kepada penciptaan internasional empire dan ini dianggap mirip dengan Roman Empire.

Ataupun dengan demikian, akan melahirkan suatu model yang sama seperti sistem federalisme dalam mana, power (kekuatan-kekuatan politik) akan dibagi-bagikan kepada negara-negara anggota yang berjumlah sekitar 180 negara dari suatu sistem kekuasaan yang terpusat (a central authority). Sebagai contoh misalnya, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah suatu model untuk mencirikan satu pemerintahan dunia.

8.3 PENYELESA IAN KONFLIK SEC A R A DAMAI (PACIF IC SETTLEMEN D ISPUTE)

8.3.1 Arbitrase Internasional

Metode ini tidak seperti metode-metode yang telah disebutkan di atas. Metode yang hendak dijelaskan dalam bagian ini adalah metode dalam kerangka penyelesaian sengketa-sengketa ataupun pertikaian- pertikaian atau bahkan konflik-konflik internasional dengan berlandas- kan kepada asas-asas perdamaian itu yang dilakukan dengan melalui


arah dan tujuan (sasaran) desentralisasi sistem internasional dengan menekankan pada nilai-nilai legalitas dan nilai-nilai moralitas.

Penyelesaian secara damai dapat ditempuh dengan jalan atau melalui pengadilan (adjudicatory) dan atau dilakukan di luarpengadilan (non-adjudicatory). Berdasarkan atas perbedaan cara tersebut, sengketa internasional dapat dibedakan menjadi sengketa justiciable (sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional) dan sengketa non-justiciable (sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian dengan melalui pengadilan).

Sengketa atau konflik-konflik yang bersifat justiciable sering disebut sebagai sengketa hukum karena, sengketa tersebut timbul dari Hukum Internasional dan diselesaikan dengan menerapkan hukum internasional. Sengketa yang bersifat non-justiciable, seringdikenal dengan sifat sengketa atau konflik sebagai sengketa politik, karena hanya melibatkan kebijakan (policies) atau urusan yang berada di luar jangkauan hukum (internasional) sehingga dalam rangka penyelesaiannya pun, lebih banyak dilakukan dengan cara atau pertimbangan politik.

Oleh sebab itu penyelesaian yang bersifat non-adjudicatory juga sering disebut sebagai penyelesaian politik. Selanjutnya penyelesaian politik juga sering dikenal dengan sebutan penyelesaian diplomatik. Penyelesaian sengketa secara damai (pasific settlement of disputes) dapat dibedakan menjadi:(1) Penyelesaian dengan melalui pengadilan(2) Penyelesaian dilakukan di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa dengan melalui pengadilan dapat ditempuh dengan melalui penyelesaian sengketa internasional dengan melalui arbitrase internasional adalah dengan mengajukan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak- pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap suatu sengketa


dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya, dari dan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Secara esensial, arbitrase ini merupakan prosedural bagi konsensus. Persetujuan para pihak-pihak yang bersengketalah yang mengatur pengadilan arbitrase. Arbitrase terdiri dari:1. Seorang arbitrator, atau2. Komisi bersama antara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para

pihak yang bersengketa;3. Komisi campuran yang terdiri dari orang-orang yang diajukan oleh

pihak-pihak yang bersengketa dan anggota-anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain.

Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu panel hakim atau suatu arbitrator yang dibentuk atas dasar persetuj uan khusus para pihak, atau dengan perjanjian-perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut, dikenal sebagai kompromi yang memuat:1. Persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase;2. Metode pemilihan panel arbitrase;3. Waktu dan tempat 'hearing';4. Batas-batas fakta yang dipertimbangkan;5. Prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk

mencapai suatu keputusan.

Ada beberapa arbitrase internasional yang telah tersedia antara lain adalah:7. Court of Arbitration of the International Chambr of Commerce

(ICC), yang didirikan di Paris 1919.2. International Centre for Settlement of Investment Disputes

(ICSID).3. International Centre for Commercial Arbitration (RCCA) yang

berpusat di Kuala Lumpur 1978 dan untuk kawasan Afrika disebut Regional Centre for Commercial Arbitration di Kairo 1979.


Dewasa ini di lingkungan internasional, satu-satunya cara untuk dapat menyeiesaikan konflik-konflik internasional melalui pengadilan yaitu dengan cara mengajukan sengketa atau konflik tadi ke hadapan Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Dalam hal ini Mahkamah Internasional memiliki wewenang untuk:

1. Melaksanakan "contentious jurisdiction" yaitu jurisdiksi atas perkara biasa;

2. Members "advisory opinion" yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat.

Di samping penyelesaian yang dilakukan dengan meiaiui pengadilan, sengketa internasionai dapat juga diselesaikan di luar pengadilan yakni daiam rupa: negosiasi, mediasi, good offices, konsiliasi, penyelidikan.

Negosiasi

Negosiasi secara esensial berarti pertukaran pendapat dan usui antarpihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian konflik secara damai. Negosiasi merupakan proses yang didalamnya secara eksplisit, diajukan usul secara nyata untuk mencapai suatu persetujuan. Negosiasi ini melibatkan diskusi langsung antarpihak-pihak yang bersengketa atau tidak pihak luar yang terlibat dalam proses negosiasi ini.

Dalam proses negosiasi, peran diplomasi sangat penting dan esensial. Selama proses negosiasi berlangsung peran agen diplomatik (perwakilan diplomatik) harus melaksanakan instruksi pemerintahnya dan selalu harus tampil dengan penawarannya yang terbaik demi kepentingan negaranya sendiri. Perwakilan diplomatik harus mampu meyakinkan bahwa penyelesaian yang dicapai harus mempunyai signifikan praktis dan tidak hanya mampu menyeiesaikan konflik- konflik yang ada, melainkan juga mampu mencegah terjadinya sengketa mengenai hal yang sama dikemudian hari.

8.3.2 Pengadilan Internasionai


Negosiasi di samping pengertian yang disebutkan di muka, juga ia merupakan suatu metode yang diterima secara universal dalam kerangka menyelesaikan konflik-konflik internasional dan paling umum digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional. Negosiasi merupakan cara-cara yang utama yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum mereka menggunakan cara-cara penyelesaian konflik lain.

Dan terkadang, dalam negosiasi digunakan'secara bersama-sama dengan good offies (jasa baik) ataupun dengan mediasi. Negosiasi dapat dilakukan dengan/dalam bentuk-bentuk bilateral atau negosiasi dalam bentuk multilateral, dengan melalui saluran diplomatik atau pada konferensi diplomatik ataupun dalam organisasi internasional. Negosiasi dilakukan oleh seorang Kepala Negara/Pemerintahan, Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri atau para pejabat Departemen lainnya.

Namun demikian, negosiasi yang paling dianggap penting dilakukan dengan melalui jalur (saluran) diplomatik yakni, misi diplomatik permanen antara para pihak yang bersengketa dan komunikasi secara lisan maupun secara tertulis antara perwakilan diplomatik dengan Menteri Luar Negeri tempat misi diplomatik itu dikuasakan.

Mediasi

Mediasi adalah tindakan yang dari negara ke tiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam satu konflik-konflik atau sengketa- sengketa internasional yang bertujuan hanya untuk membawa ke arah negosiasi atau dengan memberikan fasilitas ke arah negosiasi dan juga sekaligus berperan aktif dalam negosiasi pihak yang bertikai. Dalam hal ini antara ke dua belah pihak yang bersengketa secara bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ke tiga yang akan memberikan "nasihat- nasihat"nya tentang bagaimana mereka sebaiknva menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun nasihat-nasihat pihak yang ke tiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, namun


cara pengendalian seperti ini terkadang menghasilkan penyelesaiannya cukupefektif karena dengan cara seperti ini memberikan kemungkinan- kemungkinan untuk mengurangi irasionalitas yang biasanya timbul di dalam setiap konflik, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa menarik diri tanpa harus kehilangan muka, mengurangi pemborosan yang dikeluarkan untuk membiayai sengketa-sengketa tersebut (Nasikun, 1993, 24).

Peran seorang mediator yang berperan aktif demi tercapainya penyelesaian konflik-konflik internasional yang dimaksudkan itu. Sell ingga dalam peran aktifnya, bahwa saran atau apapun namanya tidak bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Peran para mediator, menurut Konvensi Den Haag 18999 adalah mendamaikan tuntutan yang saling berlawanan serta meredakan rasa dendam yang barangkali timbul dalam hubungan antarnegara yang bersengketa.

Dilihat dari sisi lingkup suatu meditasi, tampaknya sangat terbatas yang tidak memiliki prosedural hukum ataupun metode dalam rangka melakukan penelitiannya mengenai fakta-fakta atas konflik- konflik yang ada. Pengetahuan yang dimiliki oleh para mediator, hanya terbatas pada fakta-fakta yang dituturkan oleh para pihak yang bersengketa. Menjadi mediator, dapat terdiri dari satu negara atau lebih atau juga terdiri dari orang-orang perorangan (individual). Pihak mediator memimpin atau berpartisipasi dalam proses negosiasi tadi dan secara bersama-sama dengan pihak yang bersengketa.

Good-Offices (jasa-jasa Baik)

Merupakan suatu metode dalam rangka penyelesaian suatu konflik-konflik internasional secara tradisional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan tetapi merupakan suatu metode yang sering digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tindakan penyelesaian suatu sengketa internasional pada umumnya. Jasa-jasa baik (good offices) adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak ke tiga (thirdparty) yang membawa ke arah


negosiasi atau yang memberikan fasiiitas ke arah terselenggaranya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok-pokok persengketaan yang bersangkutan.

jasa-jasa baik ini terjadi bilamana pihak-pihak yang bersengketa memberikan kesempatan kepada pihak ketiga tadi yang mencoba untuk membujuk kepada para pihak-pihak yang bersengketa untuk meiakukan negosiasi sendiri. Penawaran atas jasa-jasa baik ini oleh pihak ke tiga hanya dapat menawarkan saluran- komunikasi (channels of communications) atau dengan fasiiitas lain, agar dengan demikian, dapat dimanfaatkan oleh para pihak lain yang bersengketa demi terselenggaranya suatu negosiasi. Dalam hal ini pihak ke tiga tidak diperbolehkan menawarkan syarat-syarat penyelesaian (terms of settlement). Pihak ke tiga hanya memberikan jasa baik bersahabat yang semata-mata berupaya agar dapat menyelesaikan persengketaan tanpa meiibatkan diri dalam isu yang sedang menghangat.

Pihak ke tiga hanya menawarkan dan menyediakan alasan-alasan yang bersifat netral mengenai perlunya suatu negosiasi. Organisasi-organisasi internasional yang dalam hal ini sebagai contoh Perserikatan Bangsa-Sangsa (Dewan Keamanan) ataupun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat bertindak sebagai mediator (pihak ke tiga) dalam kerangka menawarkan jasa baik itu.

Konsiiiasi (Conciliation)

Konsiiiasi dalam pengertian umum mencakup berbagai jenis metode yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan dalam lingkup internasional. Namun demikian, metode seperti ini sering juga disebut sebagai metode pengendalian sosial atas konflik-konflik sosial tertentu. Pengendalian semacam ini terwujud dengan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan antara pihak-pihak yang bersengketa.

352 Stud i Hubungan In te rn a s io n a l

Dengan demikian, konsiliasi sebagai metode untuk menyeiesaikan konflik dan dilakukan dengan motivasi bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemerintah yang tidak memihak atau sebagai Komisi Penasihat. Dalam artian sempit, konsiliasi merupakan pengajuan sengketa kepada suatu komisi atau komiter yang akan membuat suatu iaporan dengan disertai suatu usuian dalam kerangka pen ye le sa ian bagi p ihak-p ihak ya n g bersengketa. Namun usuian tersebut tid ak bersifat m eng ikat. Artinya, para pihak yang bersengketa bebas m elaksan akan atas usu ian te rsebu t ataupun syarat-syarat p e n ye le sa ian

(terms of settlement). Konsiliasi berarti penunjukkan sekelompok individu yang akan mendengar pendapat ke dua belah pihak yang bersengketa, menyelidiki atas fakta-fakta yang mendasari terjadinya konflik-konflik itu dan mungkin setelah dilakukan suatu pembicaraan (diskusi) dengan para pihak yang bertikai, menyampaikan suatu usul formal untuk dipertimbangkan oleh ke dua belah pihak yang bersengketa sebagai suatu upaya untuk menyeiesaikan sengketa yang ada itu. Penyelidikan dan pemeriksaan menjadi kunci pokok dalam rangka pelaksanaan konsiliasi ini, oleh para konsiliator, atau dalam pengertian lain, bahwa konsiliasi merupakan hasi! peran negara atau orang ke tiga ataupun dari beberapa negara ke tiga untuk memformulasikan suatu usul penyelesaian terhadap konflik-konflik internasional khususnya.

Penyelidikan (Enquiry)

Metode penyelidikan erat kaitannya dengan metode fact finding (penemuan fakta-fakta) di mana antara ke duanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengadilan. ke duanya merupakan bagian yang esensial bagi fungsi pengadilan dan konsiliasi. Dengan penemuan atas fakta-fakta, para pihak-pihak yang bersengketa dapat membentangkan fakta-fakta sembari membiarkan konflik-konflik tetap berlangsung ada pada tingkat penanganan diplomatik. Sekaii lagi, penyelidikan adalah suatu proses penemuan atau pencarian fakta oleh suatu tim pencari fakta yang bersifat netral.

M anajem en K o n flik Dalam S istem In te rn a s io n a l 353

Perlucutan Senjata (Disarmament)

Sebagai suatu metode pendekatan dalam kerangka pemeliharaan perdamaian internasional yang dapat dirumuskan sebagai suatu upaya pereduksian (reduction) dan dengan cara eliminasi (elimination) atas persenjataan strategis (arms weapons). Perlucutan senjata (disarmament) berkaitan erat dengan pengawasan senjata (arms control) dan juga dengan pembatasan senjata (arms limitation) serta ditambah dengan perlombaan senjata (arms race).

Berangkat dari pengertian dan batasan tentang perlucutan senjata secara umum dapatlah dikatakan bahwa perlucutan senjata merupakan usaha bersama dari setiap negara untuk mengurangi atau menghapus atas sejumlah, jenis dan kualitas persenjataan yang telah dan yang akan dibuat sehingga dapat terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Namun di sisi lain, erat kaitannya dengan konsep perlucutan senjata adalah dengan pengawasan senjata terdapat dua masalah yang tidak dipisahkan dalam konteks stabilisasi sistem internasional. Antara ke duanya yang menurut Anggoro (1987, 13) memiliki tujuan (sasaran) yang sama yakni untuk memperkecil atau bahkan untuk mengurangi atau menghapus sama sekali kemungkinan akan munculnya perang.

Perlucutan senjata diterjemahkan sebagai upaya untuk mengurangi atau bahkan lebih ekstrem lagi memusnahkan semua jenis persenjataan. Dalam hal ini dimensi kuantitasnya yang lebih menjadi sorotan dalam konsep seperti ini. Sedangkan dalam kaitannya dengan pengawasan senjata lebih menunjukkan sifatnya yang kualitatif yakni sebagai upaya membatasi jenis persenjataan dalam konteks pengem- bangannya atau penggelaran sistem persenjataan tertentu (Anggoro, 1987, 14).

Namun demikian, dalam rangka menggunakan konsep periucutan senjata sebagai suatu upaya untuk memelihara perdamaian internasional, setidak-tidaknya ada empat dasar pokok yang melandasi upaya perlucutan senjata, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh K. J. Holsti (1987, 409), yaitu:


1. Kepentingan untuk melakukan periucutan senjata dari semua pihak dengan bersandarkan pada perhitungan untung-ruginya;

2. Ancaman tingkat tinggi terutama dari penggunaan persenjataan nuklir harus dibatasi;

3. Nilai-niiai hierarkhis dari upaya penangkalan maupun dalam rangka mencegah tindakan-tindakan kekerasan secara iuas;

4. Mengadakan pemeliharaan dan pengawasan yang secara terpusat dalam menggunakan senjata yang dianggap strategis.

8,4 PERDAMAIAN MELALUI ORGANSSASl INTERNASIONAL DAN REGIONAL

8.4.1 Penyelesaian Melalui Organisasi Internasional

Penyelesaian dalam tataran regional atas berbagai konflik internasional (regional) secara damai dengan menggunakan jasa organisasi- organisasi regional (regional organizations). Negara-negara organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum berusaha untuk menyelesaikannya dengan melalui penyelesaian regional, yang menjadi anggota organisasi-organisasi regional diminta untuk mengajukan sengketa-sengketanya yang timbul antar mereka ke Dewan Keamanan (Security Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum berusaha menyelesaikannya melalui penyelesaian regional. Masing- masing organisasi internasional sudah mempunyai aturan mengenai cara-cara penyelesaian secara damai sengketa yang terjadi pada negara-negara anggota organisasi yang bersangkutan. Berikut akan ditampilkan beberapa contoh penyelenggaraan bagi penyelesaian konflik-konflik dengan melalui penyelenggaraan manajerial regionalisme.

8.4.2 Penyelesaian Melalui Regionalisme ASEAN

Dalam rangka untuk menyeiesaikan konflik-konflik yang mungkin timbul dalam Organisasi Regional ASEAN, negara anggota ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu badan permanen yang diberikan kepada Dewan Agung (High Council). Dewan Agung ini terdiri dari

M ana jem en K o n flik Dalam Sistem In te rn a s io n a l 355

perwakilan-perwakilan tingkat menteri masing-masing negara-negara anggota Organisasi Regional ASEAN.

Dewan Agung ini bertanggung jawab atas sengketa atau situasi yang mungkin saja terjadi dan akan mungkin dapat mengganggu perdamaian dan keserasian organisasi kerjasama regional ASEAN. We- wenang ini timbul apabila bagi yang bersengketa atau situasi tersebut tidak tercapai dengan suatu penyelesaian dengan melalui negosiasi secara langsung. Penerapan proses regional tersebut akan diberiakukan hanya apabila ada persetujuan dari semua pihak yang bersengketa.

Dalam rangka upaya menyeiesaikan suatu konflik, maka dalam hubungan ini Dewan Agung memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai berikut:1. Memberikan rekomendasi kepada para pihak-pihak yang

bersengketa untuk mempergunakan cara-cara penyelesaian yang tepat misalnya dengan cara "good offices" (jasa baik), mediasi (perantara), enquiry (penyelidikan), ataupun dengan cara konsiliasi (rujukan);

2. Dewan Agung bisa bertindak sendiri sebagai yang menawarkan jasa baiknya (good offices);

3. Atas persetujuan para pihak yang bersengketa Dewan Agung akan bertindak sebagai komite mediasi, komite penyelidikan ataupun bisa dengan status komisi konsiliasi;

4. Apabila dianggap perlu, Dewan Agung dapat memberikan rekomendasinya kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengambil sarana yang tepat guna mencegah memburuknya sengketa atau konflik-konflik atau situasi.

8.4.3 Penyelesaian Organisasi Regional Negara-Negara Amerika

Ketentuan Bagian V yang semula bagian IV, Piagam Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), mewajibkan bahwa semua sengketa atau konflik-konflik yang terjadi dalam skala internasional, yang


mungkin timbul dalam hubungan antarnegara negara Amerika, harus diajukan ke prosedural yang bersifat damai seperti yang ditentukan oleh Piagam yakni dengan cara negosiasi secara langsung seperti dengan cara penawaran jasa-jasa baik, mediasi, penyelidikan, konsiliasi, penyelesaian dengan melalui jasa pengadilan, arbitrase atau dengan cara-cara lain yang mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian regional ini ada dua orang yang berperan aktif yakni: Komiter Konsultatif Menteri Luar Negeri (Consultative Committee of Ministers of Foreign Affairs) dan Komite Perdamaian AntarNegara Negara Amerika (Inter-American Peace Committee).

Komite Konsultatif yang bertindak dengan melalui Dewan Organisasi Negara-Negara Amerika dengan menerapkan prosedural "Komite Penelitian". Komite Perdamaian yang berperan sebagai lembaga yang dapat meyakinkan negara-negara yang bersengketa agar se- cepatnya memungkinkan dapat mengeluarkan suatu keputusan atau rekomendasi yang tidak mengikat ke dua negara atau kepada negara- negara yang bersengketa. Komite hanya menyarankan sarana-sarana dan langkah-langkah yang kondusif untuk tercapainya suatu penyelesaian (Tsani, 1990, 116).

8.4.4 Penyelesaian Regional Dewan Eropa

Dewan Eropa pada than 1957 yang berhasil menyetujui suatu konvensi tentang penyelesaian tentang konflik. Dalam konvensi tersebut diinformasikan suatu prosedural dan kewajiban yang menyeluruh dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengajukan sengketa hukum ke Mahkamah Internasional;2. Konsiliasi untuk sengketa yang bukan hukum;3. Arbitrase untuk sengketa yang bukan hukum, sebagaimana

dijadikan sebagai alternatif dan tambahan atas konsiliasi (Tsani, 1990, 116-117).

M anajem en K o n flik D alam S istem In te rn a s io n a l 357

8.4.5 Penyelesaian Regional Arab

Liga Arab belum memiliki suatu kode umum mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Namun dalam Pasal IV Pakta Liga Arab, memberikan gambaran bahwa negara anggota bisa mengajukan sengketa ke Dewan Liga Arab untuk diselesaikan melalui langkah mediasi. Apabila ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka konflik-konflik itu dapat diajukan ke Dewan Liga Arab untuk diminta suatu penyelesaian. Dalam hal ini persyaratan bahwa keputusan dewan efektif dan wajib (Tsani, 1990, 117).

8.4.6 Penyelesaian Regional Organisasi Persatuan Afrika (OAU)

Dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 19 Piagam Organisasi Persatuan Afrika, negara anggota mengakui kewajiban untuk menyeiesaikan sengketa antara negara-negara dengan cara damai. Untuk kepentingan tersebut, dibentuklah suatu komisi sebagai lembaga yang ditugaskan untuk penyelesaian suatu sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan antarnegara-negara tersebut. Komisi ini terdiri dari 21 negara-negara anggota yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Ke- pa!a Negara.

Komisi ini memiliki yurisdiksi hanya terhadap sengketa antara negara-negara Afrika. Dalam hal ini sengketa dapat diajukan kepada komite:

1. Dengan persetujuan para pihak yang bersengketa;2. Hanya oleh satu pihak yang bersengketa saja;3. Oleh Dewan Menteri atau Majelis Kepala Negara atau Kepala

Pemerintahan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian atas konflik-konflik dengan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pengaturannya bisa dijumpai dalam Protokol Kairo 1964 yakni mengenai mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Komisi organisasi berhak menentukan apakah suatu sengketa akan diajukan ke mediator ataukah ke konsiliator ataukah ke arbitrator.


Diplomasi dan jasa-jasa baik Biro dan Politik Organisasi sang-at menentukan dalam hal pemberian formalitas dan dorongan untuk mempergunakan mekanisme komisi secara efektif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan melalui proses regional, pada dasarnya hanya menerapkan metode-metoda penyelesaian sengketa internasional secara damai yang telah disediakan oleh Hukum Internasional.

8.4.7 Pendekatan Perdamaian Dengan Organisasi Internasional PBB

Bagi pihak-pihak yang berkonflik, terutama dengan konflik- konflik yang berskala internasional, yang mungkin dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus diselesaikan dengan cara-cara damai yakni melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian dengan melalui Jasa pengadilan, penyelesaian regional atau dengan cara-cara damai lainnya yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hubungan ini yang secara khusus diadakan pendekatan secara damai dengan melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan bahwa secara khusus "Organisasi didasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan (the Sovereign equality) bagi semua anggota-anggota". Dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dapat melakukan sesuatu yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa internasional dengan dua hal yaitu:

1. Mencoba untuk mendorong secara bersama-sama di dalam satu wadah internasional (organisasi dunia) dengan bemnacam ragam instrumennya dan badan-badannya untuk mencari solusi perdamaian "di dalam sistem negara-negara" sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Mencoba untuk mendorong dan mengadministrasikan (mengelola) kerjasama internasional ke dalam wacana yang lebih !uas tanpa memperhitungkan hal-hal yang bersifat poiitis.

M anajem en Konflik Dalam Sistem In te rna s iona l 359

PENEGAKAN PERDAMAIAN INTERNASIONAL DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan berbagai pendekatan bagi upaya-upaya perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum (General Assembly) dan Dewan Keamanan (Security Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah merupakan forum-forum dalam mana masalah-masalah internasional dapat dibicarakan, atau opini-opini publik dapat diungkapkan dan negosiasi-negosiasi dapat dilaksanakan antara pihak-pihak yang bersengketa (aming disputing nations). Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan beserta Badan Badan Khusus (specialized agencies) Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan peluang dan kesempatan-kesempatan dari macam- macam jenis kerjasama yang bersifat non-politik dan juga yang bersifat hal-hal teknis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki Badan-Badan Khusus untuk dimanfaatkan sebagai mediasi (penengahan) dan perwujudan (conciliations) terhadap berbagai konflik-konflik internasional; adju- dikasi (perwasitan) dalam hukum internsional (International Court of justice) dan pengaturan (regulations) terhadap pelucutan senjata (disarmament). Di samping itu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis keamanan bersama (collective security) sebagai pendekatan utama bagi pencegahan perang (preventif), masalah ini tercantum dalam bab VII, Pasal 39-51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dengan demikian peranan yang dimainkan oleh organisasi-organisasi internasional dalam sistem internasional terutama dalam kaitannya dengan konflik-konflik internasional, adalah sebagai fasilitating, coordinating dan regulating, terhadap perilaku negara-negara di dalam sistem internasional itu. Atau setidak-tidaknya ada empat fungsi yang diperankan oleh organisasi-organisasi internasional itu diantaranya ialah:1. They can regulate the behavior of states in order to minimize the

potential of war;

360 Stud i Hubungan In te rna s iona l

2. They can facilitate the settlement of disputes through pacific means;

3. They can promote the economic and social well-being oi humankind;

4. They can increasing and facilitate the level of interdependence among states (Amstutz, 7 982, 422-423).

8.5 PENYELESA IAN KONFLIK SEC A R A KEKER A SA N

8.5.1 Perang (War)

Dimulai dengan uraian beberapa karakteristik konflik-konflik internasional sampai kepada analisis beberapa cara untuk mengelola konflik-konflik tersebut, ternyata masalah pengelolaan atas berbagai konflik tersebut kesemuanya dapat dilakukan dengan cara-cara damai. Akan tetapi di samping upaya-upaya yang dilakukan dengan cara- cara damai, terdapat juga cara penyelesaian konflik dalam sistem internasional itu dengan cara-cara tindakan kekerasan (pemaksaan).

Konflik yang mengarah kepada pemakaian kekerasan adalah bermula dari perpaduan antara berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Konflik tersebut pada umumnya disebabkan pertentangan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu misalnya perluasan atau mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, semangat, jalur kemudahan menuju ke arah daerah pemasaran, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang tidak bersahabat, dan sebagainya. Dalam rangka usaha mempertahankan dan atau mencapai tujuan tersebut, tuntutan, tindakan atau ke dua-duanya berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lainnya (K. J. Holsti, 1987, 589).

Negara-negara akan menggunakan metode pemaksaan tanpa kekerasan, apabila prosedur secara damai tidak dapat menyelesaikan

M anajem en K o n flik D alam S istem In te rn a s io n a l 361

persoalan atau konflik-konflik tertentu mereka. Diantara tindakan yang termasuk dalam kategori pemaksaan tadi adalah:1. Pemanggilan diplomat;2. Pengusiran diplomat negara lain;3. Penolakan untuk memberikan pengakuan;4. Pemutusan pengakuan hubungan diplomatik; dan5. Penundaan pelaksanaan perjanjian-perjanjian.

Di samping cara penyelesaian dengan penggunaan paksa (co- ercives) dalam hubungan antarnegara bangsa, ternyata dalam politik hubungan antarnegara tersebut dijumpai pula beberapa metode atau pendekatan dalam kerangka penyelesaian macam-macam konflik internasional adalah dengan cara penyelesaian konflik internasional dengan tindakan kekerasan. Penyelesaian konflik dengan tindakan kekerasan (penyelesaian konflik tidak secara damai) dapat dibagi ke dalam tujuh macam yaitu:1. Perang;2. Tindakan berseojata bukan perang;3. Retorsi;4. Reprisal;5. Biokade damai;6. Embargo; dan7. Intervensi.

Sebagai titik akhir dari penyelesaian pertikaian atau sengketa dalam politik internasional (sistem internasional) disebabkan tidak dijumpainya suatu penyelenggaraan dalam penyelesaian dengan cara- cara atau metode pendekatan lain (hukum) ataupun dengan cara-cara damai lainnya, maka ditempuhlah jalan dengan penggunaan tindakan secara kekerasan yaitu dalam rupa peperangan. Perang dalam konteks ini dianggap sebagai prosedur untuk memaksa pihak musuh dan merupakan alasan yang paling akhir (pamungkas) dalam lingkungan politik internasional. Perang, merupakan cara yang khas untuk mengakhiri konflik dan bukan sebagai kategori konflik itu sendiri.


Perang kalau menurut ahli perang Clausewitz (1962, 63) digunakan untuk memaksakan kehendak negara berdaulat dan kuat terhadap negara lainnya dengan mengalahkan kapasitas militer negara yang berusaha menentangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak diperlukan penghancuran, pendudukan atau pemaksaan penerapan lembaga sosial terhadap masyarakat negara yang dikalahkan. Karena inti perang di sini, adalah mengalahkan, bukan untuk menghancurkan musuh. Perang bertujuan untuk mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian (terms of settlement) yang ditentukan oleh negara-negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang, berarti konflik atau sengketa telah diselesaikan (Starkeq, 1984, 494; K. j. Holsti, 1987, 82).

8.5.2 Tindakan Bersenjata Bukan Perang

Tindakan bersenjata yang bukan dengan perang berarti, penggunaan kekerasan senjata, akan tetapi belum sampai pada kategori perang. Tindakan ini sering disebut sebagai perang pendek atau tindakan kekerasan yang terbatas. Tindakan semacam ini termasuk sebagai suatu upaya yang bersifat help-self. Untuk upaya ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, agar negara diarahkan ke sana demi tercapainya suatu kedamaian.

8.5.3 Retorsi

Retorsi merupakan tindakan yang "tidak bersahabat" yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terha

adil. Dan pada umumnya retorsi berupaya membalas perbuatan yang telah dilakukan negara lain sehingga tindakan retorsi dianggap sebagai tindakan yang sama dengan tindakan yang dilakukan oleh negara yang

melakukan suatu tindakan (perbuatan)

Manajemen K o n flik Dalam S istem In te rna s iona l 363

dikenai retorsi. Misalnya, deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan persona nongrata dibalas dengan persona nongrata pula.

Adapun sebagai wujud dari tindakan retorsi, antara lain:1. Pemutusan hubungan diplomatik;2. Pencabutan hak-hak istimewa diplomatik;3. Penarikan konsesi pajak/ tarif;4. Penghentian bantuan ekonomi (Tsani, 1990, 199).

8.5.4 Reprisal

Tindakan yang berupa reprisal pada awalnya merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperoleh suatu ganti kerugian atau terbatas pada penahanan harta benda atau orang. Sekarang ini suatu tindakan reprisal dapat diartikan sebagai upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyeiesaikan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat negara yang dikenai reprisal, telah melakukan tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

Maka dengan memperhatikan makna dasar yang dikandung dalam tindakan reprisal ini, maka sebetulnya tindakan yang dilakukan dalam hal ini adalah lebih bersifat tindakan permusuhan yangdiiakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, sebagai upaya perlawanan untuk memaksa negara lain itu menghentikan melakukan tindakan ilegal. Karena tindakan reprisal termasuk yang melibatkan tindakan kekerasan, maka validitasnya sering diragukan. Reprisal itu sendiri adalah ilegal, akan tetapi diperbolehkan sebagai upaya melawan tindakan ilegal. Reprisal termasuk di antaranya:1. Pemboikotan;2. Embargo.

Afghanistan, juga dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk menyeiesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan antarnegara- negara bangsa. James N. Rosenau, telah mengajukan batasan bagi suatu pengertian atas intervensi dengan melalui dua faktor yaitu:


1. Bahwa intervensi membedakan diri dengan tajam dalam hal cara menyelenggarakan hubungan antarnegara bangsa yang konvensional;

2. Bahwa intervensi secara sadar dilakukan untuk mengakibatkan perubahan politik yang mendasar di negara-negara yang dijadikan sebagai sasaran intervensi (K.J.Holsti, 1989, 278-279).

Kesimpulan1. Bahwa sistem internasional yang dijadikan sebagai model analisis

untuk menggambarkan fenomena politik internasional dalam tataran sangat luas dan dalam. Sistem internasional senantiasa dilandasi oleh pemikiran dasar atau konsep sistem itu sendiri dalam mana setiap atribut-atribut yang ada dalam sistem itu saling berinteraksi satu sama lain dan senantiasa ada saling ketergantungan.

2. Sistem internasional yang dimaksudkan dalam hubungan ini adalah sistem internasional yang memuat berbagai atribut-atribut yang berisi pelaku-pelaku. Pelaku-pelaku itu terdiri dari negara- negara, organisasi-organsisasi internasional (IGOs, NGOs, MNCs) ataupun orang-perorangan yang ikut memberikan kontribusi atau paling tidak memberikan pengaruh terhadap mekanisme dan dinamika sistem internasional.

3. Sistem internasional sebagai suatu kumpulan dari satuan-satuan politik yang masing-masing adalah independen dan mempunyai proses interaksi dengan tingkat keteraturan tertentu. Namun dalam kelanjutan adanya interaksi tadi, adalah implikasi dalam suasana internasionalnya yakni terjadinya konflik-konflik internasional. Dan inilah pula yang menjadi karakteristik sistem internasional yakni adanya konflik dan kerjasama.

4. Karakteristik dan formulasi dari satuan politik yang saling berinteraksi tersebut, pada akhirnya membentuk suatu sistem internasional adalah konflik dan kerjasama (damai) sebagai resultance dari bermacam interaksi internasional itu dalam tataran yang lebih moderat.


I

5. Meskipundemikian,dapatdiamatibahwatatananaturan perdamaian seyogianya dapat ditaati. Aturan yang diartikan dalam hubungan ini adalah usaha-usaha mengelola atas konflik-konflik yang terjadi dalam lingkungan sistem internasional. Maka dalam konteks ini dikenai dengan pengelolaan konflik (koflik manajemen) dalam sistem internasional. Pengelolaan atas konflik-konflik internasional tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan teori dan metodeapakah itudilihatdarisegi hukum internasional,organisasi- organisasi internasional, maupun tindakan penyelesaian di luar hukum yakni dengan tindakan kekerasan, bagaimanapun, usaha- usaha mengelola konflik-konflik dalam hubungan antara negara- negara bangsa sedikit banyak berfungsi untuk mencegah konflik yang lebih luas. Oleh sebab itu nampaknya sukar untuk dibantah bahwa hubungan internasional pada akhirnya merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan-kepentingan nasional negara- negara, yang dilakukan dalam tataran internasional.

Tinjauan Pertanyaan Dan Diskusi

1. Coba Saudara jelaskan dengan singkat dan tepat seberapa jauhkan hubungan antara konsep sistem dengan sistem internasional!

2. Uraikanlah dengan jelas apa sajakah yang menjadi karakteristik sistem internasional itu menurut pandangan Saudara, dan beberapa pandangan ahli!

3. Apa yang menjadi alasan dasar jikalau kita mengambil kesimpulan bahwa sistem internasional tersebut adalah konflik dan kerjasama?

4. Apa nama solusi-solusi yang hendak diajarkan oleh studi hubungan internasional manakala berhadapan dengan konflik-konflik internasional, serta bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk tujuan itu?


DAFTAR PUSTAKA

Amstutz, Mark.R, An Introdiction to Political Science-The Management of Conflict, (Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company,1982).

Anggoro, Kustanto, "Pendekatan dan Teori Studi Strategi", Jurnal Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 1987).

Anwar, Chairul, Hukum Internasiona-Pengantar Hukum Bangsa- Bangsa,(Jakarta, Djambatan, 1989).

Archer, Clive, Internasional Organizations, (London: George Allen & Unwin, 1983).

Bangsa Bangsa, Perserikatan, Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, (New York: Perserikatan Bangsa- Bangsa, tanpa tahun).

Claude, Inis, Swords into Plowshares: The Problem and Progres of International Organizations, (New York: Random-House, Inc., 1964).

Farnsworth, David, International Relations An Introduction, (Chicago, Illinois, Nelson-Hall Inc, 1988).

Gamble, John King (et.al), Introduction to Political Science, (Englewoods Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1987).

Holsti, K.J, Politik Internasional - Suatu Kerangka Analisis, (Bandung: Binacipta, 1987).

Jacobson, Harold Karan, Networks of Interdependence, (New York, Alfred A Knoff, 1984).

Jones, Walter. S, The Logic of International Relations, (Boston: Little Brown & Son, 1984).

Kusumohamidjojo, Budiono, Hubungan Internasional Kerangka Studi Analisis, (Bandung: Binacipta, 1987).

Manajemen Konflik Dalam Sistem Internasional 36;

Lerche, Charles O & Abdul Said, Concepts of International Politics, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1972).

Morgenthau, Hans J, Politics Among Nations: Struggle for power and Peace, (New York: Alfred A Knoff, 1949).

Nasution, Dahlan, Politik Internasional Konsep dan Teori, (Jakarta: Erlangga, 1989).

Ranney, Austin, Governing An Introduction to Political Science, (Englewoods, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1987).

Singer, David, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations" dalam Klaus Knorrdan Sidney (ed), The International System: Theoritical Essays, (Priceton, New Jersey: priceton University Press, 1971); Bruce Russett & Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, (New York: W.H. Freemen and Company, 1985).

Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989).

Tsani, Mohd.Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Liberty, 1990).

Yoesoef, Daoed, "Konsep Perdamaian Dalam Sistem Internasional dan Strategi Nasional", dalam ANALISIS, Tahun XVII, No. 1 (1989), (Jakarta: CSIS, 1989).

-ooOoo-


TENTANG PENULIS

P. Anthonius Sitepu, adalah staf pengajar senior pada Departemen llmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara. Penulis memperoleh gelar sarjana S1 pada Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung dalam studi hubungan internasionai pada tahun 1981. Gelar Magister Sains di bidang yang sama ia raih di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1992 di bawah bimbingan Prof. Dr. H.M Amien Rais, M.A. Buku lain yang telah terbit di antaranya Sistem Politik Indonesia (Pustaka Bangsa, 2001) dan Soekarno, Militer, dan Partai Politik (USU Press, 2009). Buku ini adalah buku yang pertama yang diterbitkan Graha llmu. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: be_web2001 @yahoo.com.

-ooOoo-

studi hubungan internasional · 2019. 2. 8. · mengapa orang akan tertarik kepada studi hubungan...

Documents