11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Kamus Hukum pengertian acta atau biasa disebut akta

adalah perbuatan-perbuatan.5 Sedangkan pengertian Authentik atau

autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh

pejabat yang berwenang.6

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang

termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan

sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara

membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta

memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda

tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapatmenentukan dengan

bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang

akan ditanda tanganinya.7

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas”

karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil

setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan

pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan

5R.Subekti ,R.Tjiirosudibio,Kamus Hukum(Jakarta:Pradnya Paramita,1992).halaman 5. 6Ibid.,halaman 11. 7Indonesia Legal Center Publishing,Op.Cit,halaman 38.

12

mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan

demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta autentik, sebab

bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang

menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah

membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

3. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan

sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan

dalam UUJN, menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur esensialia

agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu :

a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum.

c. Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

4. Macam Akta Notaris

Ada dua macam akta notaris, yaitu :8

a. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta

relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten). Yaitu akta yang

dibuat notaris memuat uraian secara autentik dari notaris

mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan

yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita

8Adjie Habib,Hukum Notaris Indonesia(Jakarta:Erlangga,2006),halaman 51.

13

acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta

pencatatan bundel, dll.

b. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang

dinamakan akta partij (partij akten). Yaitu akta yang dibuat

dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan

atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada

notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas

permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang

membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan

apa yang diputuskannya. notaris lantas mengerjakan atas

permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang

dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu

perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa,

ikatan jualbeli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris,

akan tetapi dibuat di hadapan notaris.9

Di dalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan

dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa

yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain,

Dalam golongan akta yang dimaksud pada nomor 2 termasuk akta-

akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk

penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir

(wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

9Op.Cit,Halaman 25

14

Dalam akta partij ini dicantumkan secara autentik keterangan-

keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak

dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri yang

menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan

kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij

penandatangan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk

akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir

tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada

pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam

perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan

rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup

menerangkandidalam akta, bahwa para pemegang saham yang

hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu

dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam

kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (tegenbewijs)

terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (ambtelijk

akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu

adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya,

tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan

menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan

ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi

15

keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang

diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.10

5. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta,

Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para

penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan

apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang

lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempattinggalnya

beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang

ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik,

umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak

terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang

dituangkan dalam isi akta.

c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi

dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut

serta penerjemahan bila ada.

10Ibid.,halaman 53

16

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris,

yang berisi:

1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari,

tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan

notaris.

2. Badan akta memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,

pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap

dan/atau orang yang mereka wakili;

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang

berkepentingan dan;

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,

kedudukan,dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau

penerjemahan akta apabila ada.

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,

kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat

berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

17

Di dalam komparisi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang

menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang

diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang

tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau

sebagai pengampu (curatele) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh

dibawah pengampuan (onder curatele), ataukah sebagai kuasa, ialah orang

yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau

perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam

akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam

badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat

wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta

tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentiangan terhadap

akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang

memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta

tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparisi nama-

namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-

namanya yang akan disebut dibagian akhir aktaialah dibagian penutup,

selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan

bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan

sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris

yang bersangkutan.

18

Tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan

menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya, notaris hanya

mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, di dalamnya serta

mencatatnya dalam akta berdasrkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris,

S.1860Nomor 3.11

Adapun yang dimaksud akta autentik yang termuat dalam Pasal

1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:12

a) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

b) Dibuat oleh pejabat umum.

c) Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

B. TinjauanUmum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Seorang notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta

autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.13

Meski demikian tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum

tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan

melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan,

memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan undang-undang

kepada para pihak yang bersangkutandengan suatu perjanjian-

11Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia(Jakarta:Liberti,2003),halaman 123. 12R.Subekti,R.Tjitrosudibio,Pokok-Pokok Hukum Perdata,Op.cit,halaman 59 13Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan

Notaris & PPAT(Jakarta:Karya Gemilang,2008).halaman 37.

19

perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan

terbatas dan sebagainya.

Apabila peranan notaris diperbandingkan dengan peranan

pengacara, kepentingan kedua belah pihak, manakala seorang

pengacara hanya mengabdi kepada kepentingan kliennya serta

berkewajiban untuk memenangkan hak klien atas hak lawannya.

Seorang notaris harus berikhtiar sedemikian rupa sehingga kedua belah

pihak merasa puas. Dengan demikian, maka seorang notaris pada

pokoknya bertujuan untuk menghindarkan timbulnya sengketa, sedang

seorang pengacara bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah

timbul.

2. Jabatan dan Kedudukan Notaris

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan

organ negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan

kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan

tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat

umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan

peresmian akta.

Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam

pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakanhukum tertulis

sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya.

Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus dapat di

berlakukan pada notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari

20

jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai

notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Sedangkan

notaris sebagai jabatan,akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di

hadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap

diakui dan akan disimpan oleh notaris pemegang protokolnya.

UUJN tidak saja mengatur mengenai jabatan atau kedudukan

notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara notaris,

notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut

berkaitan dengan jabatan notaris dan pertanggungjawabannya.

Pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti

khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan

notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban

sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN.

Pejabat sementara notaris dan notaris pengganti melaksanakan

kewenangan notaris serta notaris pengganti khusus. Berdasarkan Pasal

33 ayat (2) UUJN. Batas kewenangan notaris, pejabat sementara

notaris, notaris pengganti dan notaris.

Pengganti khusus berbeda, batas kewenangan pejabat sementara

notaris dan notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum

dalam surat keputusannya telah habis, dan notaris pengganti khusus

berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya

selesai dibuat.

21

3. Wewenang Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN: “Notaris berwenang membuat akta

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang”.

Grosse adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang

dengan kepala akta “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha

esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan

pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberika sebagai

SALINAN yang sama bunyinya”.

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa

bagian dari akta dan ada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa

“diberikan sebagai kutipan”.

Didalam menjalankan profesinya notaris tidak saja mendengarkan

apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam

aktanya, tetapi notaris mencantumkan pula hal-hal yang tidak

dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat didalam keterangan yang

diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, notaris adalah

22

orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien

dan menjabarkannya lebih lanjut didalam aktanotaris. Semuanya ini

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

UUJN yang berbunyi sebagai berikut, notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar

dalam buku khusus;

c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa

salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan

digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat

lainnya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan

g. Membuat akta risalah lelang.

4. Fungsi Notaris

Fungsi yang dijalankan notaris bersifat publik berdasarkan

ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN karena masyarakat dalam

hal ini cukup minta bantuan notaris sebagai layaknya seorang pejabat

yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru

sita namun perbedaannya bahwa notaris mendapat honorarium

23

berdasarkan undang-undang, yang menyatakan bahwa seorang notaris

menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang

diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

Kegiatan notaris lainnya selain pembuatan akta autentik, misalnya

menguruskan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia,

pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas

pada instansi yang berwenang.

C. Tinjauan Umum Hak Ingkrar Notaris

Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia hak berarti benar;

milik; atau kepunyaan; kewenangan serta kekuasaan untuk berbuat sesuatu

karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Sedangkan jika

berdasarkan I.P.M. Ranuhandoko, hak atau right berarti dasar untuk

melakukan sesuatu tindakan secara hukum. Menurut Hans Kelsen bahwa

perilaku seorang individu yang berhubungan dengan perilaku yang

diwajibkan atas individu lain biasanya disebut hak, sebagai obyek dari

tuntutan, yang berhubungan dengan penggunaan hak. Perilaku individu

yang satu yang berkaitan dengan perilaku yang diwajibkan, disebut

pelaksanaan hak. Namun demikian, dalam hal penggunaan hak untuk tidak

melaksanakan suatu perbuatan, misalnya untuk tidak melakukan

pembunuhan atau pencurian, kita biasanya tidak berbicara tentang hak atau

tuntutan untuk tidak dibunuh atau untuk tidak dicuri. Dalam hal

penggunaan hak untuk mentolelir sesuatu, perilaku seseorang yang

berhubungan dengan penggunaan hak orang lain dikatakan sebagai

tindakan menikmati hak. Kita terutama berbicara tentang menikmati hak,

24

ketika kita membahas tentang penggunaan, pengonsumsian, atau bahkan

penghancuran atas suatu benda, yang diwajibkan kepada individu kepada

individu lain untuk mentolelirnya.

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen bahwa kata hak mempunyai

banyak makna. Ia digunakan baik dalam artian mengenai suatu hak

seseorang untuk bertingkah laku dengan cara tertentu, dan dalam artian

suatu hak yang mengharuskan orang lain memperlakukannya dengan cara

tertentu. Mengatakan bahwa seseorang punya hak untuk berperilaku

demikian, mungkin hanya berarti bahwa ia tidak mempunyai penggunaan

hak untuk berperilaku sebaliknya, ia bebas. Kebebasan ini hanyalah

sebuah ingkaran dari suatu penggunaan hak. Tetapi kalimat tersebut juga

mempunyai makna yang positif bahwa orang lain juga diwajibkan untuk

berperilaku selaras dengan itu. Kalau saya punya hak untuk membuat

orang lain membayar sejumlah uang kepada saya jelas mengimplikasikan

bahwa itu adalah penggunaan hak untuk membayar. Setiap hak yang

sesungguhnya tidak hanya sekedar berupa kebebasan negatif dari sebuah

penggunaan hak yang terdiri atas penggunaan hak orang lain, atau banyak

orang. Hak dalam artian ini adalah penggunaan hak relatif.

Austin berpendapat bahwa istilah hak dan istilah penggunaan hak,

relatif mengisyaratkan maksud yang sama dipandang dari aspek-aspek

yang berbeda. Teori Austin tidak mengandung konsep hak yang berbeda

dari penggunaan hak. Hak semacam ini ada ketika ketentuan legal tersebut

memberikan kesempatan kepada seseorang untuk membuat agar

25

penggunaan hak orang lain menjadi efektif dengan membawanya ke

pengadilan sehingga mewujudkan sanksi yang tersedia atas pelanggaran.

Jika hak itu adalah hukum, hak tersebut mesti merupakan hak-hak

atas perbuatan orang lain, yaitu atas perbuatan yang menurut hukum

merupakan penggunaan hak dari orang lain tersebut. Hak hukum dapat

mensyaratkan penggunaan hak hukum orang lain. Penggunaan hak ini ada

dengan sendirinya bila kita berbicara tentang hak atas perbuatan orang

lain. Seorang kreditur mempunyai hak-hak hukum untuk bisa menuntut

debiturnya membayar sejumlah uang, jika si debitur memang memiliki hak

hukum, yakni mempunyai penggunaan hak hukum untuk bisa membayar

sejumlah uang tersebut. Tetapi kita juga hanya dapat mengatakan tentang

hak hukum menyangkut perbuatan dari seseorang itu sendiri jika suatu

penggunaan hak yang menyertai hak tersebut dipikul oleh seseorang yang

lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ingkar berarti tidak

menepati; tidak melaksanakan; tidak mengaku; dan tidak mau. Hak ingkar

dari para notaris didasarkan pada Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e

jo Pasal 54 UUJN yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Ingkar

Notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara atau vercshoninngsrecht,

hak disini juga merupakan dari suatu penggunaan hak untuk tidak

berbicara atau vercshoningsplicht, sekalipun di muka pengadilan, jika

tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan (sebagaimana

ketentuan esksepsional yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e jo

Pasal 54 UUJN, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan

26

kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, notaris tidak hanya

berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk

tidak bicara.

Pasal 4 ayat 2 UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara,

artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan

mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, akan tetapi

berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, penggunaan hak

untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan hak

untuk bisa memberikan kesaksian manakala ada undang-undangnya,

dengan kata lain Notaris ada penggunaan hak untuk bicara. Dengan

demikian notaris harus bisa membatasi diri kapan harus bicara dan kapan

tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi

dengan persetujuan MPD, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa

notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan,

maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia

jabatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan,

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh

dalam pelaksanaan jabatan saya. Selanjutnya Pasal 16 ayat 1 huruf e

UUJN jo Pasal 54 UUJN dinyatakan bahwa Notaris mempunyai hak

ingkar. Hak ingkar tersebut adalah hak untuk tidak berbicara yang

berkaitan dengan permasalahan akta yang dibuat oleh notaris.

27

Sejalandengan hak ingkar yaitu hak untuk mengundurkan diri

sebagai saksi, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 168 KUHAP

yaitu hak seorang saksi untuk menolak memberikan kesaksian berdasarkan

hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, ditentukan menurut undang-

undang, atau pekerjaan, jabatan dan martabatnya.

Di dalam praktek para notaris sering memperoleh perlakuan-

perlakuan yang kurang wajar di dalam hubungannya dengan hak ingkar

ini. Apabila seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau

dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian

yang dibuat dengan akta di hadapan notaris bersangkutan, seringkali

pihak-pihak tertentu, apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui

tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-

olah menganggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak

ada hak ingkar dari suatu notaris. Di samping itu juga dalam kenyataannya

bahwa di kalangan para notaris sendiri ada yang tidak atau kurang

memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah

mempergunakannya dalam persidangan.

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah suatu jabatan

kepercayaan dimana seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu

kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk

merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris,

sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Seorang

notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan

28

konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap

sebagai orang kepercayaan.

Menurut dari Van Bemmelen bahwa ada 3 (tiga) dasar untuk dapat

menuntut penggunaan hak ingkar ini, sebagai berikut :

1. Hubungan kekelurgaan yang sangat dekat;

2. Bahaya dikenakan hukuman pidana atau Gevaar Voor Strafrechtelijke

Veroordeling;

3. Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.

Berkaitan mengenai hak ingkar notaris, bahwa dalam Pasal 1909

KUHPerdata ditentukan: Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi

diharuskan dapat memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat

meminta dibebaskan dari penggunaan haknya memberikan kesaksian:

1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah, dalam garis samping,

dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak;

2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan

dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah

satu pihak;

3. Siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya

menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu namun

hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya

dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa,

saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam

pelaksanaan jabatan saya. Kemudian di Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN jo

29

Pasal 54 UUJN dinyatakan bahwa notaris mempunyai hak ingkar. Hak

ingkar tersebut adalah hak untuk tidak berbicara yang berkaitan dengan

permasalahan akta yang dibuat oleh notaris. Ketentuan dalam UUJN

beserta perundang-undangan lain yang sama, mewajibkan notaris untuk

tidak membuka rahasia jabatan. Mereka diperbolehkan untuk minta

dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai

saksi pada setiap tahap proses peradilan.

Menurut dari Pitlo bahwa seseorang kepercayaan tidak berhak

untuk begitu saja menurut sekehendak mempergunakan hak ingkarnya.

Penggunaan hak merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum

publik atau Een Publiek Rechttlijke Inslag yang kuat sungguh pun in

concreto, seorang individu memperoleh suatu keuntungan dari adanya

rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi penggunaan hak merahasiakan

dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu,

melainkan dibebankan untuk suatu kepentingan masyarakat umum.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan hukum dari

kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai

latar belakangnya.

Lebih lanjut, menurut Lumban Tobing bahwa dasar penggunaan

hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan

masyarakat, agar apabila seseorang berada di dalam keadaan yang sangat

sulit, dan menghubungi seseorang yang dibutuhkan di bidang yuridis

seperti orang sakit ke dokter atau medis serta bantuan yang dibutuhkan di

bidang kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasihat

30

tanpa merugikan dirinya di kemudian hari. Demikian juga seorang notaris

berpenggunaan hak merahasiakan semua apa yang diberitahukan

kepadanya selaku sebagai seorang yang dipercaya publik.

Penggunaan hak ingkar berkaitan notaris sebagai saksi hendaknya

dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik

peradilan, lazimnya para pihak, baik pengacara, hakim, penyidik maupun

jaksa biasanya meminta dipanggilkan notaris sebagai saksi dalam perkara

perdata. Menurut hakim Lilik Mulyadi, bahwa aspek ini yang dibuat oleh

seorang notaris tersebut adalah bersifat akta autentik dan kebenaran yang

diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan

yang ada dalam hukum acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran

materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari

kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil

berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan

oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi

kepada seberapa luas pemeriksaan hakim.

Terhadap perkara pidana notaris wajib hadir untuk memberi

kesaksian dengan persetujuan MPD. Karena dalam perkara pidana yang

dicari adalah kebenaran materil, notaris tersebut wajib memberikan

kesaksian tentang apa yang dilihat, dan diketahui tentang suatu peristiwa

sehingga pengungkapkan kasus tersebut menjadi transparan serta

kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan

adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan

dalam persidangan maka lebih baik notaris tersebut meminta untuk

31

mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya

berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat 1 KUHP dan Pasal 1909 ayat 2

KUH Perdata.

Mengenai penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa, menurut

pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diperlakukan terhadap

keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan

tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap

pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, diketahui bahwa

penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tetapi

dapat tetap menjadi saksi, hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu

dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara yaitu yang

bersangkutan dengan substansi atau isi akta, baik isi akta secara tertulis

maupun hal-hal di luar akta yang diketahui oleh notaris karena jabatannya.

Adapun suatu ancaman hukuman yang diberikan terhadap

pelanggaran-pelanggaran penerapan Pasal 4 ayat 1 KUHP dalam

hubungannya dengan Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54

UUJN, diatur dalam Pasal 322 ayat 1 KUHP yakni, barangsiapa dengan

sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan

atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam

dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau

denda paling banyak Rp600,00 (enam ratus rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 322 ayat 1 KUHP tersebut di atas, tampak

bahwa rahasia jabatan merupakan sesuatu yang sangat melekat kepada

seseorang karena jabatannya untuk hal-hal yang diketahuinya baik pada

32

sekarang maupun dahulu yang dimulai dari saat dia menjabat dalam

jabatannya tersebut secara sah. Hal ini bukanlah merupakan konsekuensi

yang berlebihan karena tanggungjawab seorang pejabat, terutama pejabat

umum, yaitu notaris sangat berat karena sengaja hal yang dibuat olehnya

akan membawa akibat hukum, bukan hanya untuk para pihak atau klien,

tapi juga pihak lain yang bersangkutan dan berkepentingan. Mengenai

konsekuensi denda dan hukuman yang dimaksud dalam Pasal 322 ayat 1

KUHP tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang.

Dalam proses peradilan pidana yang dicari adalah kebenaran

materil bukan hanya kebenaran formil, sehingga dalam hal ini kesaksian

menjadi sangat penting. Apabila seorang notaris bersaksi di depan sidang

pengadilan, maka seorang hakim akan memberikan suatu pertimbangan

yang secara cermat dan tepat kapan seorang notaris dapat membuka

rahasia jabatan demi kepentingan peradilan. Hal ini merupakan

pengecualian bagi notaris untuk tidak dikenai ketentuan Pasal 322 ayat 1

KUHP.

Sejak berlakunya UUJN, berdasarkan Pasal 66 UUJN, penyitaan

haruslah dengan persetujuan MPD. Seperti yang telah diuraikan

sebelumnya, bahwa substansi sumpah jabatan melahirkan adanya rahasia

jabatan yang harus disimpan, baik untuk hal-hal yang baru ada atau pun

yang telah lalu. Rahasia jabatan ini kemudian melahirkan adanya hak

untuk dapat dibebaskan sebagai saksi pada proses peradilan, atau yang

disebut hak ingkrar. Membuka rahasia jabatan berarti melanggar sumpah

jabatan yang seharusnya menjadi pedoman bagi notaris dalam berpraktek.

33

D. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang

berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi

terhadap notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP)

mempunyai wewenang masing-masing.

Berikut wewenang Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan

UUJN tentang Jabatan Notaris meliputi :

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10

tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10. tahun 2004.

Majelis Pengawas Daerah, berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan

jabatan notaris;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap

perlu;

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris

yang bersangkutan;

34

e. Menentukan tampat penyimpanan protokol notaris yang pada saat

serah terima protokol notaris telah berumur 25 (duapuluh lima)

tahun atau lebih;

f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang

sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan

pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam

undang-undang ini; dan

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g

kepada majelis pengawas wilayah.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-

PW.07.10. tahun 2004.

Majelis Pengawas Wilayah, berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil

keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui

majelis pengawas wilayah;

b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas

laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

35

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu)

tahun;

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah

yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;

e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis

pengawas pusat berupa :

1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6

(enam) bulan; atau

2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, keputusan majelis pengawas

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final,

dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara

(Pasal 73 ayat (3) UUJN).

3. Majelis Pengawas Pusat

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.

tahun 2004.

36

Majelis Pengawas Pusat, berwenang :

a. Menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil

keputusan dalam tingkat banding terhdapa penjatuhan sanksi dan

penolakan cuti;

b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan

tidak hormat kepada Menteri.

Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris, notaris akan bekerja

lebih ekstra jeli dan hati-hati khususnya dalam menjaga kerahasiaan

akta klien, karena mereka merasa bekerja dibawah pengawasan suatu

badan yang dikhususkan untuk mengawasi kinerjanya, bukan hanya

diawasi pemerintah yang mengawasi banyak hal yang terjadi dinegara

ini.

Selain diawasi, majelis pengawas juga instansi yang berperan

paling vital dalam pemberian sanksi kepada notaris yang melakukan

kesalahan maupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini membuat masyarakat sebagai klien dari notaris menjadi

lebih percaya dan tenang akan kerahasiaan akta yang dia percayakan

kepada notaris.

37

E. Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris

1. Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan

kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan

penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan foto copy minuta

akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam

penyimpanan notaris. MKN terdiri atas:

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat

MKN Pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di

Ibukota Negara Republik Indonesia yang terdiri atas unsur:

1) Pemerintah

2) Notaris

3) Ahli atau akademisi

MKN Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang ketua

2) 1 (satu) orang wakil ketua dan

3) 5 (lima) orang anggota

Ketua dan wakil ketua MKN Pusat harus berasal dari unsur

yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota MKN Pusat yang

dilakukan secara musyawarah. Apabila pemilihan secara

musyawarah tidak tercapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil

ketua MKN Pusat dilakukan dengan cara pemungutan suara. MKN

38

Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap MKN

Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya dan dalam menjalankan

tugas tersebut MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan

pengawasan terhadap MKN Wilayah. Pelaksanaan tugas dan fungsi

tersebut berdasarkan persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Pusat.

b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

MKN Wilayah terdiri atas unsur pemerintah, notaris dan ahli

atau akademisi. MKN Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang

terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 5

(lima) orang anggota. Ketua dan wakil Ketua MKN Wilayah harus

berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota

MKN Wilayah yang dilakukan secara musyawarah. Apabila

pemiliha secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat,

pemilihan ketua dan wakil ketua MKN Wilayah dilakukan dengan

cara pemungutan suara. MKN Wilayah Mempunyai tugas:

1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan

penyidik, penuntut umum dan hakim.

2) Memberikan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir

dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

MKN Wilayah dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi

melakukan pembinaan dalam rangka:

1) Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan

profesi jabatan.

39

2) Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan

kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

2. Wewenang dan kewajiban Majelis Kehormatan Notaris

Wewenang yang melekat pada MKN dalam memberikan

persetujuan atas tindakan kepolisian terhadap notaris adalah

kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang bersumber pada proses

atau pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada

pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini pelimpahan

wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada MKN

untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan atau tidak kepada

penyidik untuk memeriksa notaris dalam proses peradilan.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh

MPD sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

49/PUU-X/2012. Berhubungan dengan pemberian kewenangan MKN

dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-

X/2012, dapat dijelaskan bahwa kewenangan MKN oleh UUJN diberi

dua kewenangan sebagaimana Pasal 66 UUJN, yaitu:

a. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak

memberikan persetujuan atas dilakukannya pemanggilan terhadap

notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana yang harus

diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dan

pengambilan foto copy minuta.

40

b. Kewenangan untuk memberikan pembinaan kepada notaris agar

notaris terhindar dari tuntutan atas dasar telah melakukan tindak

pidana.

Terhadap kewenangan pertama merupakan suatu perubahan dari

ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang telah

dinyatakan tidak berlaku sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 49/PUU-X/2012, adapun wewenang MKN melakukan

pembinaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan bahwa

kewenangan MKN Wilayah berdasarkan keputusan rapat MKN

Wilayah meliputi:

a. Pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada

MKN wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan

persetujuan pengambilan foto copy minuta akta dan/atau surat-

surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam

penyimpanan notaris.

c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan

persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan,

penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau

protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

41

MKN dalam melakukan pembinaan notaris memiliki kewajiban

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan

dan proses peradilan, atas pengambilan foto copy minuta akta dan

pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan

notaris.

3. Dasar Hukum Majelis Kehormatan Notaris

Semula Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa

untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau

Hakim dengan persetujuan MPD berwenang:

a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang

dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam

penyimpanan notaris.

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada

dalam penyimpanan notaris.

Kemudian Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut di atas

telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

a. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-

X/2012 tanggal 28 mei 2013 memutuskan bahwa Pasal 66 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 mengenai frasa “dengan

persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dinyatakan tidak

42

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pertimbangan hakim

mahkamah konstitusi antara lain :

1) Bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

Ayat (1) UUJN perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan

sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam

lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah

laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang

berhubungan dengan moralitas. Menurut mahkamah konstitusi

perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur

dan diberikan perlindungan dalam kode etik notaris, sedangkan

notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum

pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan

hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 Ayat

(1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, keharusan persetujuan MPD

bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses

peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris

sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di

hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula

adanya 59 proses peradilan yang berlarut-larut yang

mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan

keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan

pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang

43

tertunda adalah keadilan yang tertolak (justice delayed justice

denied)

2) Bahwa mahkamah konstitusi pada sisi lain juga memahami

pentingnya menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat

umum yang harus dijaga kehormatannya sehingga diperlukan

perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat

notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk

terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak

hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan

demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip

negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di

hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris tersebut di atas, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 telah diubah sebagai berikut: Bahwa untuk kepentingan proses

peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan

MKN berwenang:

a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang

dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam

penyimpanan notaris.

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan

notaris.

44

c. Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat dibuat berita

acara penyerahan.

d. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan

jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

e. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu

tersebut, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Telah diubah dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan

bahwa dalam melaksanakan pembinaan, menteri membentuk MKN.

Sedangkan ketentuan mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan

anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri Untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 66 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tersebut di atas, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN yang selanjutnya

disebut Permenhumham Nomor 7 Tahun 2016.