50

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN HAK INGKAR NOTARIS

2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri.Istilah Notaris

berasal darikata Latin, yaitu “Notarius”, yang artinya adalah orang yang membuat

catatan.49

Ada jugaorang yang mengatakan bahwa istilah “Notarius” itu berasal

dari kata “Nota Literaria”,yang artinya adalah tanda (letter mark atau karakter)

yang menyatakan sesuatu perkataan.50

Setelah lebih dari seabad berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN),

yang mulaidiberlakukan di Indonesia (pada waktu itu Negara Kesatuan Republik

Indonesia masih dibawah koloni Belanda) pada tanggal 1 Juli 1860, Reglement op

Het Notaris Ambt inIndonesia sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad No.3

(sekarang dikenal dengan sebutanLembaran Negara) dan berlakunya produk

hukum tersebut merupakan salinan atau kopi dariNotariswet yang berlaku di

Kerajaan Belanda sebagai negara asalnya, yaitu pada tanggal 9Juli 1842

(Ned.Stb.Nomor 20).

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1945, danberlangsung hingga kini, terutama setelah munculnya semangat

reformasi yang ditandaidengan adanya tuntutan perubahan dalam seluruh aspek

49R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara),

Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34 50R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV

Rajwali, Jakarta, hlm.13

50

51

kehidupan, yang salah satu persoalanpenting adalah tuntutan reformasi di bidang

penegakan hukum/supremasi hukum. Agendareformasi yang berkaitan dengan

penegakan hukum/ supremasi hukum ini tidak hanyaterbatas pada upaya

penerapan sanksi hukum, akan tetapi juga penataan kembali berbagaiproduk

undang-undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan

semangatreformasi, agar diubah atau diganti dengan produk perundang-undangan

yang sesuai dengansemangat reformasi.

Salah satu produk penting dari peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkandalam era reformasi adalahUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notarisjo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disingkat UUJN).Pembentukan UUJN ini disebabkan karena

Peraturan Jabatan Notaris 1860 Nomor 3 tentangReglement op Het Notaris Ambt

in Indonesia yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidaksesuai lagi dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Setelah berlakunya UUJN, maka segala peraturan yang mengatur tentang

JabatanNotaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari:

1. Reglemen op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl.1860.3) sebagaimana telah

dirubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil

Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 700);

52

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4379), dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji

JabatanNotaris.

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan

timbul karenaadanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu

perbuatan hukum, yangmenghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada

sengketa atau permasalahan, agar dapatdijadikan bukti yang paling kuat

dipengadilan.Untuk alasan itulah, anggota masyarakatmembutuhkan Notaris

untuk membuat akta otentik.51

Pegawai Negeri menurut Undang-Undang tentang Pokok-pokok

Kepegawaian adalahmereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas Negaralainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu

peraturan perundang-undangan dan diberi gajimenurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan Hoge Raad (H.R.) dalamArrest Tanggal 30

Januari 1911 mengatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang

diangkatoleh penguasa untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka

yang bekerja padabadan publik, misalnya Negara, propinsi atau kotapradja, yang

mewakilan badan itu didalammenjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan

51Liliana Tedjosaputro, 1995, Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum

Pidana,Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm.84

53

yang ada pada badan itu.Jadi, Notaris adalah Pejabat Umum tapi bukan Pegawai

Negeri; Notaris tidak digajioleh Negara; Notaris mendapatkan bayaran/honor atau

hasil dari anggota masyarakat yangmembutuhkan jasanya; Notaris dijadikan

Pejabat Umum adalah untuk memenuhi ketentuanundang-undang dan

berhubungan dengan definisi akta otentik, sebagaimana disebutkandalam Pasal

1868 KUHPer.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris52

adalah Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh

Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan wewenang untuk membuat akta

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse,53

salinan dan kutipan akta,

semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, menurut isi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga

berwenang mengesahkan tanda-tangan dan memastikan tanggal surat dibawah

tangan dengan mendaftardalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; memuat kopi dari asli surat-surat

dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan

52Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4432), Pasal 15 53Grosse adalah salinan akta pengakuan utang yang dibagian kepala aktanya berbunyi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai

kekuatan eksekutorial

54

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan

fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukumsehubungan

dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

membuat akta risalah lelang. Demikian juga, bila ada perintah undang-undang

atau peraturan perundang-undangan lain yang menentukan mengenai kewenangan

Notaris, maka Notaris juga berwenang untuk itu, misalnya ada ketentuan

peraturan dari Menteri Koperasi, yang membolehkan Notaris untuk membuat akta

Koperasi; atau peraturan dari Badan PengawasPasar Modal yang membolehkan

Notaris yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan diterima oleh Badan

Pengawas Pasar Modal menjadi Penunjang Pasar Modal, sehingga Notaris

tersebut dapat membuat akta-akta otentik bagi perusahaan yang sudah go public

seperti pembuatan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham tahunan suatu Perseroan Terbatas Terbuka / Tbk. di lingkungan Pasar

Modal.

2.1.3. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai

kewajibanyang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatakan:

bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta

menjaga kepentingan pihak yangterkait dalam perbuatan hukum; membuat akta

dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol

Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan

Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai denganketentuan dalam undang-

undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu

55

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna

pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku

yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak

dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun

pembuatannnya pada sampul setiap buku;membuat daftar dari akta protes

terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta

yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap

bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaandengan wasiat ke

Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ke-

notariat-an dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap

bulanberikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat

pada setiap akhir bulan; mempunya cap/stempel yang memuat lambing Negara

Republik Indonesia dan padaruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,

dan tempat kedudukan yangbersangkutan; membacakan akta dihadapan

penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikitoleh 2 (dua) orang saksi dan

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi danNotaris. Namun untuk

menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah

berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Perlu diketahui bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana

disebutkan dimuka adalah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Untuk

pembacaan akta Notaris sebagaimana disebutkan di muka dapat dikesmpingkan

atau tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta itu tidak

56

dibacakan, karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahi, dan

memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam

penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap,

saksi danNotaris. Namun untuk akta Wasiat, maka akta tetap harus dibacakan dan

ketentuan sebagaiman disebutkan di muka ini adalah tidak berlaku.

2.1.4. Akta Notaris/Akta Autentik

2.1.4.1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Veegens Oppenheim Polak, akta adalah suatu tulisan dibuat

untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh

berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat

bukti.54

Akta itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan

akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah surat yang dibuat

oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk

membikin surat itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.55

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk

pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua

akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk

maupun kekuatan pembuktiannya.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan

54Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 2007, Serba-Serbi Praktek Notariat,

Alumni, Bandung, hlm. 12 55Supomo, 2006, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta,

hlm. 38

57

pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta

dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta

autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang

diunjuk oleh undang-undang

2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus

menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang

3. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang

dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka

laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris.Seorang juru sita

Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka

Berita Acara Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru

sita.Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang

perbuatan resmi yang dilakukan.56

Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa

mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa

menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuatkan akta itu adalah akta

yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT.Notaris di sini hanya mendengarkan

dari para pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta.

Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal

1868 KUH Perdata yaitu seorang Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada

56Sutarno, 2008, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm.

101

58

Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangannya seorang

Camat karena jabatannya diunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan hakim, berita acara

yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai

Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT adalah akta-akta

autentik.

Akta-akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah

tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta di bawah tangan

adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan

Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-

mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri

disebut akta di bawah tangan.Jadi akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa

saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat

membuatnya di mana saja diperbolehkan.

Yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan

para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan:

barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan,

diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda

tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna

seperti akta autentik bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya jika tanda

tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka

pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat

59

bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak

yang memungkiri. Selama tanda tangan terhadap akta di bawah tangan masih

dipersengketakan kebenarannya, maka tidak mempunyai banyak manfaat yang

diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan.

Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun

dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan

merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan

sebagai bukti sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan

akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:57

1. Akta Autentik

a. Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah

yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya

b. Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil,

Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya

c. Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu

dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki

keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut

d. Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik

membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan

para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak,

tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin

keterangan yang diuraikan dalam akta

57 Ibid, hlm. 103-105

60

e. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta

autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara

para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari

akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak

diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian

sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut

f. Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim,

kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak

pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

2. Akta di bawah tangan

a. Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta

di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya

b. Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di

bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi

setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah

tangan

c. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti

akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh

yang menandatangani

d. Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika

tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu

e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti

akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya,

maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari

61

bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di

bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar

ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya

maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari

tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti

misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di

bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang

membantah.

3. Legalisasi dan Waarmerking

Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal

kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat

pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang

dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi.

Secara harfiah legalisasi artinya menyatakan kebenaran ialah

pernyataan benar dengan jalan memberi pengesahan oleh pejabat yang

berwenang atas akta di bawah tangan meliputi tanda tangan, tanggal dan

tempat dibuatnya akta dan isi akta.Dengan adanya legalisasi maka para pihak

yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari

lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta

di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak

membubuhkan tanda tangan.

Berdasarkan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang

diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi yaitu Notaris, Ketua

62

Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota.Dengan adanya

legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah tangan seperti tersebut di atas maka

kekuatan hukum akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis

tidak mengubah status alat bukti dari akta di bawah tangan menjadi akta

autentik.Akta di bawah tangan tetap bukan alat bukti sempurna.Tetapi sebagai

alat bukti akta di bawah tangan yang dilegalisasi berkekuatan hukum seperti

akta autentik.

Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah

status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya

legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat

lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu

karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para

pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang

dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik

baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.

Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan ada yang disebut

waarmerking. Secara harfiah waarmerking dapat diartikan pengesahan ialah

pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk

oleh undang-undang atau peraturan lain. Secara yuridis sebenarnya dalam

waarmerking Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat

oleh para pihak di dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai urutan yang

ada.Jadi waarmerking itu tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan,

tanggal dan tempat dibuatnya akta dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam

legalisasi.

63

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3

disebutkan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut ketentuan di atas maka notaris berwenang untuk membuat akta

autentik apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain

untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain : Akta Jual

Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan

Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh

seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang

hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang

hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan notaris juga

tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.

Notariat adalah lembaga yang sudah lama hidup dan berkembang di

Indonesia, yang bagi kita perkataan “Notariat (Notaris)” sudah sering kita dengar

atau kita baca. Menurut De Groot, Notaris adalah: “seorang ahli tulis yang pandai

membuat suatu tulisan berdasarkan undang-undang, kalau timbul

ketidakmampuan terhadap undang-undang ia bertanggung jawab terhadap semua

kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang”.58

58Muhammad Adam, 2006, Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial, Sinar Baru, Bandung,

hlm. 17

64

Tugas utama seorang Notaris adalah untuk dan atas permintaan orang-

orang yang berkepentingan, membuat tulisan-tulisan dengan fungsi memiliki

bukti-bukti yang bersifat hukum. Menurut Asser-Anema, tulisan (geschrift),

adalah pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk

menggambarkan suatu pikiran.59

Tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang Notaris di dalam menjalankan

jabatannya adalah merupakan suatu akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta

adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang

menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan

sengaja untuk pembuktian.60

Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitatis causa), yang berarti

bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan

hukum, haruslah dibuat suatu akta.Berdasarkan hal tersebut, maka akta

merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh

dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai

syarat formil ialah: Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan,

Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan

Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Untuk itu semuanya disyaratkan

adanya akta di bawah tangan. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta autentik

antara lain ialah: Pasal 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682

KUH Perdata tentang Schenking dan Pasal 1945 KUH Perdata tentang melakukan

sumpah oleh orang lain.

59Asser-Anema dalam Tan Thong Kie, 2007, Serba-Serbi Praktek Notariat, Alumni,

Bandung, hlm. 9 60Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata, Edisi Ketiga, Cet. Pertama,

Liberty, Yogyakarta, hlm. 116

65

Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat

bukti (probationis causa).Dari definisi yang telah diketengahkan di muka telah

jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di

kemudian hari.Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak

membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat

bukti di kemudian hari.

Sebagai akta autentik, maka akta notaris merupakan bukti wajib sempurna

yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan

dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal

1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat

yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara

para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari

padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang

tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang

terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya

dengan pokok dari pada akta.

Sedangkan terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai

kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim

untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, maka akta autentik ini

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:61

1. Kekuatan pembuktian formal;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan

menyatakan apa yang tertulis dalam akta.

61Komar Andasasmita, 2010, Notaris dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 35

66

2. Kekuatan pembuktian materiil;

Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul menyatakan peristiwa atau

kejadian yang disebutkan dalam akta itu telah terjadi.

3. Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga;

Yaitu bahwa para pihak pada tanggal tersebut dalam akta telah menghadap

notaris dan melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam akta.

Dari ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris

merupakan jabatan kepercayaan (vertrouwen ambts), sebab berdasarkan atas

keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang

berwenang itulah, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang

dianggap sempurna.

Dan agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat

memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti

yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-

syarat tertentu yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut misalnya yang

tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal: 22, 24, 25

dan 28 PJN. Bila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar

dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik.Apabila

sesuatu yang ditulis dalam akta tetapi tidak dilakukan, misalnya pembacaan akta

atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, maka notaris berbohong dan

demi hukum telah membuat akta palsu (valse akte) dengan hukuman sebagaimana

tertulis dalam Undang-undang.62

62Tan Thong Kie, Op. Cit, hlm. 33

67

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871

KUH Perdata) maka akta autentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka

yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang

termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai

penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada

hubungannya langsung dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta

tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut Pasal 1871

KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis.

Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta autentik yang

bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

Ada dua ketentuan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat

pelanggaran dalam pembuatan akta, yaitu:

1. Terhadap Notaris yang bersangkutan,

a. Sanksi Pidana (Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana)

b. Sanksi Perdata, yang dapat berupa denda, membayar kerugian dan bunga,

pemberhentian untuk sementara/diskors, pemberhentian dengan hormat,

atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

2. Terhadap akta notaris itu sendiri

a. Pengesampingan akta sebagai bukti, yaitu bahwa akta tersebut tidak

mengikat bagi hakim dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan

b. Pembatalan akta berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan

hukum yang tetap.

68

Dengan adanya pengesampingan akta autentik sebagai alat bukti dan

bahkan pembatalan akta autentik, khususnya akta notaris, maka muncullah

berbagai macam pendapat baik dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum.

Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa

pada prinsipnya pengadilan dapat saja membatalkan akta notaris. Pendapat ini

didukung oleh Yeremias Lemek (Pengacara Yogyakarta). Mudofir Hadi, seorang

notaris senior, juga mengemukakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan,

bahwa hakim dapat membatalkan akta notaris, baik isi akta maupun sekaligus

batalnya akta, atau isi akta batal tetapi aktanya tidak.63

Notaris lainnya, A. Soemitro Suryonegoro juga tidak keberatan akta yang

dibuat dihadapannya dibatalkan, dengan alasan bahwa notaris dalam membuat

akta bentuk tersebut hanya berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan sejauh

yang dimintakan untuk ditulis dalam akta. Jika memang akta itu mengandung

cacat hukum atau tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat sah perjanjian,

dapat saja dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

2.1.4.2. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Pitlo mengartikan akta sebagai “surat yang ditandatangani, diperbuat

untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan

siapa surat itu dibuat”.64

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat

yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari

suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

63Harian Bernas, September 2011: bagian keenam 64Pitlo, 2006, Pembuktian dan Daluwarsa, Internusa, Jakarta, hlm. 52

69

pembuatan”.65

Selanjutnya menurut pendapat Fokema Andrea dalam bukunya

Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte diberikan pengertian sebagai

berikut:66

1. Dalam arti terluas, akta adalah perbuatan, perbuatan hukum (Recht

handelling);

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum;

tulisan ditujukan kepada pembuktian sesuatu; dapat dibedakan antara: surat

autentik (autentieke) dan di bawah tangan (onderhandse), surat lain biasa dan

sebagainya.

Dengan demikian, pengertian akta tidak semata-mata sebagai surat yang

diperbuat sebagai alat bukti, namun ada juga yang menyatakan bahwa perkataan

akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan.

Menurut Pasal 108 KUHPerdata terkait dengan keberadaan akta

menyebutkan “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau

telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan

barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya baik dengan

cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau

dengan ijin tertulis dari suaminya.” R. Subekti menyatakan kata “akta” pada Pasal

108 KUHPerdata tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan

“perbuatan hukum” yang berasal dari bahasa Prancis yaitu “acte” yang artinya

adalah perbuatan.67

.

65Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty,

Yogyakarta, hlm. 106 66N.E. Algra, H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St.

Batoeah, 2006, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Bandung, hlm. 25 67R. Subekti, 2006, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 29

70

Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta notaris

juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan, dengan

syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang

pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan

disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta

verbal atau akta pejabat (ambtelijke akten). Salah satu contoh akta pejabat

adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang

saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan

tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang

apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap

pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta partij”.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri

dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari

kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik,

artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan

menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang atau tidak.

3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai

wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus

dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris

yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

71

Oleh karena itu, otensitas dari suatu akta notaris bersumber dari Pasal 1

ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan

akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sehingga akta yang di buat oleh Notaris

mempunyai sifat autentik.

Mengenai jenis aktanotaris berdasarkan pihak yang membuatnya dapat

dibedakan atas 2 (dua) jenis. Kedua jenis akta notaris yang dimaksudkan, yaitu:

1. Akta para pihak (partij akte)

Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan

(berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya

pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya

pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta;

Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak

yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang

menerima hak dari mereka itu.Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap

berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak

ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah:

a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Berisi keterangan pihak pihak.

2. Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relaas Akte)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang,

sehingga akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak

pejabat yang membuatnya.Akta ini dianggap mempunyai kekuatan

72

pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi Ambtelijke

Akte atau Relaas Akte merupakan:

a. Inisiatif ada pada pejabat;

b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.

Dengan demikian, mengenai otensitasnya suatu akta notaris pada dasarnya

karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud

dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Sebaliknya, menurut Habib Adjie bahwa

kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris membuat akta secara umum dapat

dipandang sah sepanjang dalam kriteria, antara lain:68

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-

Undang;

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang

bersangkutan;

3. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;

4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai

dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;

5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus

menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum

dalam akta.

Autentik atau tidaknya suatu akta juga tidak cukup apabila akta itu dibuat

oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus

menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu

akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya

kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak

dianggap sebagai akta autentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah

68Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai

Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, hlm. 56

73

tangan.Dengan demikian, suatu akta autentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga)

macam kekuatan pembuktian, yaitu:69

1. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para

pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta

tersebut.

2. Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para

pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah

terjadi.

3. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai

pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada

tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam tersebut telah

menghadap kepada pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam

akta tersebut.

2.1.4.3. Keabsahan Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta

autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,70

hal ini

sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu:71

1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang(bentuknya baku)

2. dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur

esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:72

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk

itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

69Subekti, 2006, Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, Jakarta, hlm. 68 70Pasal 1 angka 7 UUJN. 71Philipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”, Surabaya Post,

31 Januari 2011,hlm 3. 72Irawan Soerodjo, 2012, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola,

Surabaya, hlm.148.

74

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga

merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai

berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan), seorang

Pejabat Umum.Pasal 38 UU perubahan atas UUJN yang mengatur mengenai

sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1

angka 7 UU Perubahan atas UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta

autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang

ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UU

perubahan atas UUJN disebutan bahwa Notaris wajib membuat naskah akta

dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah lahirnya UU perubahan atas UUJN keberadaan akta notaris mendapat

pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini

ditentukan dalam Pasal 38 UU perubahan atas UUJN.

3. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai

wewenang untuk membuat akta tersebut. Pasal 15 UU perubahan atas UUJN

telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu

batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar

wewenang tersebut.

2.1.5. Majelis Pengawas

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan

masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan

75

dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan

Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif atau represif.

Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam

menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku,

agar tidak menyalahgunakan kekuasan yang diberikan oleh undang-undang

kepada Notaris, membuat suatu akta otentik yang isinya dapat menimbulkan

ketidak pastian hukum.

Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat

Umum adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Preventif.

Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang

dilimpahkan pada instansi pemerintah.

2. Fungsi Represif.

Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan

Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.

Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan

yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain

itu, Kode EtikNotaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan

sebagaiman disebutkan dibawah ini:73

1. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi

memberikan semacamm kriteria bagi anggota kelompok profesi dan

membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip

73Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

hlm.56

76

profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat

telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok

melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.

2. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan

olehpemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya.

Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keingingan para anggota

profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang

berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika

menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan

bersama.

3. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang

lebihtinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah

dianggap benar dan berdasrkan metode prosedur yang benar pula. Jadi, Kode

Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara

internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang

bukan anggota kelompok.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, maka Robert D.

Khorn berpendapat mengenai pentingnya Kode Etik profesi untuk melindungi

anggotakelompoknya. Robert D. Khorn menyatakan: bahwa ada 5 (lima) tahap

perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan profesi,

yaitu:74

74Robert D. Khorn, 1992, The Significance of The Professional Ideal, The Annals,

Philadelphia, hlm.101

77

1. Tahap pertama: Kode Etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-

anggotanya dalam rangka menghadapai persaingan yang tidak jujur dan untuk

mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat;

2. Tahap ke-dua: hubungan antara anggota adalah sesuatu yang dianggap

penting, santun dan harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu

dengan yang lainnya dalam profesi yang sama;

3. Tahap ke-tiga: dengan Kode Etik organisasi, maka semua anggota berada

dalam ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan

pihak luar atau untuk melindungi Notaris terhadap pemberlakuan hukum yang

dirasakan tidak adil;

4. Tahap ke-empat: agar praktik pengembangan profesi sesuai dengan cita-cita

para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai;

5. Tahap ke-lima: adalah tahap orang orang yang memandang penting adanya

hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan

olehmasyarakat umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pembinaan

dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah

kerja Notaris tersebut. Setelah berlakunya UUJN pembinaan dan pengawasan

Notaris secara yuridisdilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Menkum dan HAM). Namun dalam pelaksanaan atau pengawasan tersebut,

Menteri membentuk Majelis Pengawas (MP).

Untuk menindaklanjuti Pasal 81 UUJN, Menkum dan Ham telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.P.R.08.10 Tahun 2004 tentang

78

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi,

Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan MajelisPengawas Notaris sebagai landasan

hukum pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, Majelis

Pengawas Notaris telah memperoleh landasan hukum yang kuat sebagaimana isi

dari ketentuan Pasal 81 UUJN.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang

dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara dan Majelis Pengawas Wilayah

(MPW), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi serta Majelis

Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten

Kota.Majelis Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur

pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli

atau akademisi 3 (tiga) orang.

Dengan demikian, Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi

Organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan

pengawasan terhadap Notaris, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan

pengawasan terhadap Notaris atau merupakan kepanjangan tangan dari Menkum

dan HAM. Oleh karena itu, kekhawatiran tentang objektivitas anggota Majelis

Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris justru akan menghasilkan

Keputusan Majelis yang lebih komprehensif dan realistis, karena 3 (tiga) orang

Notaris yang ada dalam Majelis Pengawas itu cukup memahami budaya profesi

dilingkungan Notaris. Selain itu, penunujukan mereka oleh Organisasi Notaris

dalam Majelis Pengawas itu juga diseleksi dengan ketat, sehingga hanya Notaris

yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap

79

independen dan dedikasi pada organisasi yang tinggi, baru memenuhi persyaratan

diangkat/ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas.

Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur

mengenai Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan jabatan

Notaris, yang terdiridari:

1. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, yang berwenang

memanggil Notaris untuk di-sidang dan memberikan sanksi kepada Notaris

yang melanggar pada tingkat banding. Selanjutnya MPP wajib menyampaikan

laporan kepada Menteri terkait dengankeputusan yang dibuat dan diteruskan

kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris;

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota

propinsi.Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil

keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat

final tetapi untuk skorsing dan pemecatan dapat diajukan banding.

3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat Kabupaten atau Kota,

sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW.MPD berwenang pula

menyelenggarakan sidangdan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga

melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan

kepada MPW.

Pasal 66 UUJN mengatur pula kewenangan khusus dari MPD yang

menyatakan, bahwa untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat

80

yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol Notaris dalam penyimpanan

Notaris dan memanggil Notaris untukhadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notarisyang berada dalam

penyimpanan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harusmendapat

persetujuan dari MPD.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum

persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar

keterangan dari Notarisyang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat

Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8

huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan

dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan

pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu

mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai

tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-

INI/V/2006 tentang Pembinaan danPeningkatan Profesionalisme di Bidang

Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut denganNota Kesepahaman). Nota

Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedurpemanggilan

Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan

akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur: bahwa pemanggilan Notaris

harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan

81

Notaris tersebutharus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas.

Surat pemanggilan tersebutjuga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan,

status pemanggilan sebagai saksi atautersangka, waktu dan tempat serta

pelaksanaannya.

Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 mengatur antara lain:

1. Notaris yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan

dan perannya, apakah sebagai saksi atau tersangka terhadap akta-akta yang

dibuat-nya dan/atau selaku pemegang protokol;

2. Dalam kedudukan dan perannya sebagai saksi, maka pemeriksaan tidak perlu

dilakukan penyumpahan, kecuali ada cukup kuat alasan, bahwa ia tidak dapat

hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam

Pasal 116 ayat (1) KUHAP;

3. Notaris berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik

dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan padanya;

4. Sedapat mungkin permeriksaan dilakukan oleh penyidik, kecuali terdapat

alsan yang patut dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat

dilakukan oleh penyidik pembantu;

5. Pemeriksaan dilakukan di tempat dan waktu sebagaimana tersebut dalam surat

panggilan atau di tempat dan waktu yang telah disepakati antara penyidik dan

Notaris sesuai dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang.

6. Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan

secara benar, mengingat sumpah jabatan dan UUJN. Notaris dapat meminta

82

untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan

Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hak untuk menolak memberikan

keterangan kepada pihak, karena Notaris tersebut diwajibkan untuk

menyimpan rahasia jabatan;

7. Hak Ingkar Notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan

dengan isi akta;

8. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang

dibuatnya, berhak mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal

54 KUHAP atau didampingi oleh pengurus INI berdasarkan Surat Penugasan;

9. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari

penyidik atua petugas. Apabila Notaris diperiksa sebagai tersangka dan tidak

terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat

Perintah Pemberhentian Penyidikan (selanjutnya akan disebut dengan SP3)

secepatnyasetelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti

dinyatakan selesai.

Minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah arsip Negara.Oleh karena

itu,Minuta akta itu ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip

Negara, sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh Notaris

tersebut.Wujudpenyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik

menyalin dan mengfotokopi Minuta akta, dan bukan menyita atau mengambil

secara fisik Minuta aktaNotaris yang bersangkutan.

83

2.2. Tinjauan Umum tentang Hak Ingkar Notaris

2.2.1. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Akta

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pengangkatannya didahului dengan

mengucapkan Sumpah Jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk

menjalankan tugasdan kewenangannya sebgai Notaris sesuai dengan amanah.

Sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab, yang pertama

bertanggung jawab kepada Tuhan YangMaha Esa karena sumpah yang diucapkan

berdasarkan agama masing-masing, dan yangkedua bertanggung jawab kepada

Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikankewenangan kepada

Notaris dalam menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata

yaitu, dalam pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna dan kepada masyarakat karena masyarkat mempercayakan kepada

Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan

percaya bahwa Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan

yang diberikan di hadapan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya

untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban

yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan

kepastian hukum, hukum, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris

mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta:

”…bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh

dalam pelaksanaan jabatan saya…”

84

2. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan

jabatannya, antara lain:

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai

bagian dari Protokal Notaris;

c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan

Minuta Akta;

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang,

kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1)

huruf d UUJN menjelaskan: bahwa yang dimaksud dengan alasan menolak

memberikan pelayanan adalah alasan yang mengakibatkan Notaris

mengandung kecenderungan berpihak, seperti adanya hubungan darah atau

semenda dengan Notaris atau suami/isterinya, atau salah satu pihak tidak

mempunyai kemampuan bertindak atau hal lain yang dilarang oleh

Undang-Undang.

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta

dan surat-surat lainnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum;

f. Menjilid akta yang dibuatknya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak

85

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun

pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga;

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu

pembuatan akta setiap bulan;

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen,

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5

(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap

akhir bulan;

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,

dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi dan Notaris;

m. Menerima magang calon Notaris

3. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan

KutipanAkta menyatakan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi

akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang

86

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh

hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan”.

4. Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap

orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut,

menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya

karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,

diancamdengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

paling banyaksembilan ribu rupiah”.

Menurut Habib Adjie, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib

dilakukanoleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas

pelanggaran tersebut akandikenakan sanksi terhadap Notaris.

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat

(1) huruf eUUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan

isi akta, maka dalamKode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal

anggota kelompok juga mewajibkanNotaris harus bertindak jujur, tidak berpihak

dan menjalankan isi Undang-Undang dansumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris,

antara lain:75

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;

3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;

75Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung

pada tanggal 28 Januari 2005

87

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab

berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan

kenotariat-an;

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam

melaksanakan jabatannya;

8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan

penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-

alasanyang sah.

Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima

olehseluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang

profesimemiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi

secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang

lain. Kedua kewajiban tersebutterwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:76

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional

wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;

2. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang

lain.

76Franz Magnis Suseno, 1998, Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK,

Jakarta, hlm.148

88

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan

resmiKode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris haru memiliki

perilaku profesionaldengan unsur-unsur sebagai berikut:77

1. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan

pengalaman yang tinggi;

2. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral

harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional

harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan

agama;

3. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;

4. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan

diskriminatif;

5. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN.Dalam sumpah jabatan Notaris

ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu

merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh

dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut.

Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara

lain:

77E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,

Kanisius, Yogyakarta, hlm. 159

89

1. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal

dengan rahasia bank;

2. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan

pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;

3. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;

4. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien;

5. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;

6. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien;

Usmar Seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia

jabatan harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan

ataupun jabatannya dan harkat-martabat;

2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;

3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Purwoto Ganda Subrata mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya

diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat

profesi sebagai jabatankepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang

terpercaya maka diharapkan akta-aktanyamenjadi alat bukti yang kuat apabila

menjadi sengketa hukum di pengadilan. Dalam praktik seorang Notaris sering

diminta bersaksi untuk kasus-kasus sepertipemalsuan yang merupakan perbuatan

hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakanpemalsuan tersebut dibagi atas:

1. Pemalsuan hukum materil, contohnya tanda tangan atau tulisan dalam akta

Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris;

90

2. Pemalsuan hukum intelektual, contohnya keterangan yang terdapat dalam

aktaNotaris merupakan keterangan yang tidak benar.78

Dalam pemberian keterangan kepada penyidik, Notaris tidak dapat

mengabaikan sumpah jabatan sebagai Notaris. Oleh karena itu, penting bagi

Notaris dan penyidik untuk memahami isi kerahasian yang dimiliki oleh suatu

jabatan Notaris.Sehingga Notaris dapat memberikan keterangan tanpa

mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh

Notaris.

Dalam praktik sifat kerahasiaan jabatan Notaris sulit dipertahankan.Hal ini

karenabelum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai definisi

kepentingan umumyang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris. Dalam Lampiran

Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur: bahwa demi kepentingan umum,

Notariss dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, tapi mengenai

definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam

setiap kasus, para pihak, penyidik dan Notaris masing-masing memiliki definisi

tersendiri mengenai kepentingan umum.

Pitlo mengatakan sorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja

menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya, karena kewajiban

merahasiakan inimempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat.

Sungguhpun pada kenyataannya seorang individu memperoleh keuntungan

78Alfi Afandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta,

Jakarta, hlm.200

91

daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk

melindungi individu itu, melainhkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat.79

2.2.2. Hak Ingkar Notaris

Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk

menjadisaksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses

perdata maupunproses pidana.Sebelum berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak

ingkar merupakan terjemahan dariverschonningsrecht, akan tetapi istilah tersebut

telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UUNo.14 Tahun 1970 yang menyatakan

sebagai berikut:

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang

mengadiliperkaranya.Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang

diadili untukmengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap

seorang Hakim yang akanmengadili perkaranya”.

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi,

tetapimerupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan

mengadilinya.80

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari verschonningsrecht, yang

artinyaadalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi

dalam suatu perkaraperdata maupun pidana.Hak ini merupakan pengecualian dari

prinsip umum bahwa setiaporang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan

kesaksian itu.Pasal 1909 ayat (3) KUHPer menyatakan:

79G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris,Erlangga, Jakarta, hlm.124 80G.H.S.Lumban Tobing, 1992, Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan

Hubungannya Dengan KUHAP, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992, hlm.114

92

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan

kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari

kewajibannya memberikankesaksian:

(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau

jabatannya menurutUU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun

hanyalah semata-mata mengenai hal-halyang pengetahuannya

dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Pasal 170 KUHAP memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta

dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang

hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah

atau tidak ditentukan oleh Hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan

tersebut, maka dengan sendirinya lahirlahkewajiban bagi Notaris tersebut untuk

memberikan keterangan kesaksian. Sesuai denganyang ditentukan dalam

penjelasan Pasal 8 dari UU No.3 Tahun 1971, maka hendaknya Hakim harus

mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak

dariNotaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris

hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban

yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya

menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers81

berpendapat

bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk

81Terjemahan dari HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT, oleh Yayasan Badan

Penerbit GAMA, hlm.60

93

memenuhi kewajibanyang lebih tinggi. Wirjono Prodjodikoro82

pada pokoknya

berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan

untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang

diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersetbut

tidak lagi wederrechtelijk, tetapi menjadi perbuatanyang halal.Dalam

pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk

memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang

dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi

Notaris supaya mengemukakan alasanyang kuat sebagai dasar permintaan

dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang

dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang

diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang

diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta.

Dengan baradasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya

untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak

Ingkar.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan

Hak Ingkar,yaitu:83

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;

2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;

82Wirjono Prodjodikoro, 2007,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,

Bandung, hlm.70 83J.M. van Bemmelen,Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm.167

94

3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Anggota Kepolisian

NegaraRepublik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai penyidik untuk

memanggilseseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Kewenangan inidiberikan berdasarkan ketentuan hukum, di antaranya:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, yang menyatakan:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, (penyidik

yang dimaksud disini adalah pejabat Polri, tidak termasuk pejabat pegawai

negeri sipil) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang

untuk didengardan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

2. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13dan 14 (tugas pokok Polri dalam pasal ini dinyatakan untuk memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat) di bidang

proseshukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

3. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.:

01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan,

pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang

95

bertanggungjawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga

dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku

saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam

pembuatan aktaNotaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-

Undang No.30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”.

Kewenangan Anggota Polri sebagai penyidik untuk melakukan

pemanggilan Notaris-PPAT berlaku ketentuan khusus, diatur dalam:

1. Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan:

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim

dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang, memanggil Notaris

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

2. Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No.:

01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan:

“Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh

persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan

pengawasan”.

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh

kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah

diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan

dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

96

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang tidak hanya

merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib

untuk tidak bicara, sekalipundimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para

kliennya diberi izin untuk bicara, masihtetap dapat mempergunakan Hak

Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya

oleh para klien akan tetapi oleh Undang-Undang.

Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan Hak Ingkar dari para

Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris, untuk tidak bicara

mengenai isi akta-aktanya,dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta

maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya karena jabatannya, kecuali

dalam hal-hal ada terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal yang

untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat

dibebaskannya secara tegas dari sumpah rahasiajabatannya.