41

BAB II

TINJAUAN TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS, MAJELIS

KEHORMATAN NOTARIS DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

2.1 Tinjauan tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum dibutuhkan alat

bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan

hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan

tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat,

perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian

hukum.47

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga

lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia.

Notaris berasal dari perkataan Notaries, ialah nama yang pada zaman Romawi,

diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius

lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad

kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang

mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.48

Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur kurang lebih 145 tahun sejak

berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru

47

Djuhad Mahja, 2005, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, Durat Bahagia, Jakarta, hal. 59 48

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu

Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

42

dalam kalangan masyarakat. Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang

ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat

berkuasa pada zaman Italia Utara, Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari

notariat yang dinamakan “Latijnse notariaat” dan yang tanda-tandanya tercermin

dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan

masyarakat umum dan menerima uang jasanya ( honorarium ) dari masyarakat

umum pula.49

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum

yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam

pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai

pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-

undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang

menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang ini atau undang-undang lainnya”.

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyebutkan Notaris adalah

pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya

49

G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hal 3-4

43

dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan

akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat

yang oleh undang-undang diberi wewenang, untuk membuat suatu akta otentik,

namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia

yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Notaris

adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh Pemerintah akan tetapi pegawai

Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang

meminta jasanya.

Menurut Hoge Road (arrest tanggal 30 Januari 1911, Wp.n.r.9149; tanggal

25 Oktober 1915, N.J.1955,1205, 6 Desember 1920, N.J. 1921,121), menyatakan

bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak

untuk kepentingan atau kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada

badan publik, misalnya Negara, Propinsi atau Kotapraja yang mewakili badan itu

di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan

itu.50

50

Majalah Renvoi, Nomor 4.16.II, 3 September 2004, hal. 37

44

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif,

Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu

pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian

Notaris.51

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni:

1. warga negara Indonesia;

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat

dari dokter dan psikiater;

5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-

turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi

Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak

sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk

dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.52

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak

dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.

Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.53

2.1.2 Dasar Hukum

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum

kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

51

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PJN, jabatan Notaris dijalankan Oleh (1)

Orang yang khusus diangkat untuk itu; dan (2) Pegawai negeri, pada jabatan siapa

itu dirangkapkan menurut hukum; 52

Ibid, hal. 61. 53

Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku

I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159.

45

tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan

berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in

Indonesia/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

yang diundangkan tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.

2.1.3 Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris

1. Kewenangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan

Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris

berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan

dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat

aslinya;

46

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.54

2. Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan

Notaris sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan

hukum;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya

sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap

pada Minuta Akta;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta

berdasarkan Minuta Akta;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi

buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan

jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta

tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun

pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau

tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut

urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf

i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat

daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima)

hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

54

Djuhad Mahja, Op.cit, hal. 66-67

47

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat

pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang

bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri

oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang

saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,

dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,

dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan

Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya

surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu,

bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta

tertulis kata-kata “Berlaku Sebagai Satu Dan Satu Berlaku Untuk

Semua".

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama

penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta

tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal

tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap

halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan

terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok

Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

48

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku

untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian sementara;

c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat

menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada

Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.55

Calon notarispun memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16

A Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut:

(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf a.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon

Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta

yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna

pembuatan Akta.

3. Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Jabatan

Notaris sebagai berikut :

(1) Notaris dilarang:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari

kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c. merangkap sebagai pegawai negeri;

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e. merangkap jabatan sebagai advokat;

55

Ibid.

49

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan

usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan

Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi

kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian sementara;

c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.56

2.1.4 Pemberhentian Notaris

1. Diberhentikan Sementara dari Jabatan

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang

Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

b. berada di bawah pengampuan ;

c. melakukan perbuatan tercela ; atau

d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan, serta

kode etik notaris, atau

e. sedang menjalani masa penahanan

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk

membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat

(2) Undang-Undang Jabatan Notaris). Selanjutnya pemberhentian

56

Ibid.

50

dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis

Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris).

2. Diberhentikan Dengan Tidak Hormat dari Jabatan

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur Notaris

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga)

tahun;

c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan

jabatan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih”.

2.2 Akta Notaris

Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris

bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris,

yang terdiri dari:

1. Setiap akta notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta;

b. badan akta; dan

c. akhir atau penutup akta.

51

2. Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

3. Badan akta memuat:57

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadapdan/atau orang

yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang

berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau

penerjemahan akta bila ada;

c. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,

kedudukan, dantempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan

akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa

penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta notaris sebagai alat bukti, agar mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna adalah jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan

akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak

dipenui tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan

dapat dinyatakan sebagai akta yang mempuyai kekuatan pembuktian sebagai akta

bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya

diserahkan kepada hakim.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, alasan

suatu akta notaris yang dapat dibatalkan adalah karena melanggar unsur subjektif,

yaitu:

57

Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika

Aditama, Bandung, hal. 6.

52

1. sepakat mereka yang mengikatkan diirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Akta notaris yang dapat dibatalkan tersebut tetap mengikat selama belum

ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta

menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.58

Akta notaris dikatakan batal demi hukum jika melanggar unsur objektif,

yaitu:

1. suatu hal tertentu;

2. suatu sebab yang tidak terlarang.

Akta notaris batal demi hukum sejak akta tersebut ditandatangani dan

tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa

perlu ada putusan pengadilan.59

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa

salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan

sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-

undang;

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan

oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;

58

Habib Adjie, Op.Cit., hal. 55. 59

Habib Adjie, Op.Cit., hal. 55.

53

4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan

tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;

5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin

kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.60

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, Irawan Soerodjo

juga mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat

formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;

3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang

untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.61

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai suatu

alat bukti mengenai perbuatan atau peristiwa di lapangan hukum. Nilai kekuatan

pembuktian akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan

Pasal 285 Rbg yaitu: Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah:

(1) sempurna; dan (2) mengikat. Hal ini berarti apabila alat bukti akta otentik yang

diajukannya telah memenuhi syarat formil dan materil, akibatnya bukti lawan

yang dikemukakan pihak yang menjadi lawan tidak mengurangi kekuatan

pembuktian sempurna dan mengikat yang melekat pada dirinya. Dengan demikian

kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan

mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta; Nilai

kekuatan pembuktian akta otentik juga sempurna dan mengikat kepada hakim

sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan

60

Habib Adjie, Op.cit., hal. 56. 61

Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia,

Arkola, Surabaya, hal. 148.

54

cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Akan berbeda jadinya jika seandainya notaris dalam pembuatan akta tersebut telah

melalaikan kewajibannya dan tidak melakukan pekerjaannya dengan prinsip

kehati-hatian sehingga menyebabkan akta otentik yang dibuatnya itu menjadi

kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya, akibat tidak terpenuhinya salah

satu syarat formil sahnya akta.

Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat, menjadikannya dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan

atau dukungan alat bukti yang lain, akan tetapi apabila dapat dibuktikan prosedur

pembuatan akta otentik tersebut menyalahi ketentuan seperti yang telah

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang

Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris melakukan serangkaian tindakan

permulaan yang mengancam pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dengan

ancaman kehilangan keotentikannya dan syarat-syarat formil yang telah

ditentukan, maka kekuatan pembuktian akta otentik itu menjadi tidak sempurna

dan mengikat lagi tetapi merosot menjadi hanya sebagai bukti permulaan tulisan

saja. Dan akta otentik juga sudah tidak dapat berdiri sendiri lagi dan harus dibantu

dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian

lahiriah, formal dan material.62

Nilai pembuktian tersebut antara lain :

1. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu

sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.

Kemampuan tersebut menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat

diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan sehingga akta yang

62

Habib Adjie, Op.cit, hal. 72.

55

dibuat di bawah tangan tersebut baru berlaku sah apabila yang

menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau

apabila hal tersebut dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap

sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Suatu akta otentik yang

diperlihatkan harus dianggap sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan

sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Akta otentik membuktikan

sendiri keabsahannya apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik

artinya menandakan akta tersebut dilihat dari luar dan dari katakatanya

sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap

setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai pihak lawan dapat

membuktikan bahwa akta yang diajukan bukan akta otentik karena pihak

lawan dapat mebuktikan adanya:

a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang atau;

b. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu;

c. Isi yang terdapat didalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa

pengurangan atau penambahan kalimat.

2. Formal (Formele Bewijskracht)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian

dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau

diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum

dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam

pembuatan akta. Ketentuan dalam Pasal 1871 KUHPerdata menyatakan

bahwa segala keterangan yang tertuang di dalam akta otentik adalah benar

diberikan dan disampaikan penanda-tangan kepada pejabat yang

membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang telah diberikan oleh

56

mereka yang menandatangani akta otentik tersebut dianggap benar sebagai

keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya

terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya

adalah benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi

kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai:

a. Tanggal yang tertera di dalamnya dan harus dianggap benar;

b. Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal

pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan

hakim.

Berdasarkan kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871

KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa akta otentik tidak hanya

membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-

hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga

meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar. Sedangkan pada akta

yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi

kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui

oleh yang menandatanganinya, atau dianggap telah diakui sedemikian rupa

menurut hukum. Dalam arti formil, maka terjamin kebenaran atau

kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat

dalam akta itu, identitas dari orangorang yang hadir (comparten),

demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta

partij, bahwa para pihak memang menerangkan seperti yang diuraikan

57

dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keteranganketerangan itu sendiri

hanya pasti antara para pihak sendiri.63

3. Materiel (Materiele Bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang

tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak

yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk

umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Apabila seorang

notaris mendengar keterangan dari para pihak yang bersangkutan, maka itu

hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan

menerangkan demikian, terlepas dari kebenaran isi keterangan tersebut

yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ada. Notaris tidak

memiliki kewajiban untuk mencari tahu kebenaran fakta yang diuraikan

penghadap kepadanya. Kebenaran bahwa pejabat menyatakan demikian

serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun.

Oleh karena akta tersebut, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu

berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang

sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli

waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian:

a. Bahwa akta itu apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup

dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda

pembuktian lainnya disamping itu;

63

GHS. Lumban Tobing, Op.cit., hal. 57

58

b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan

alatalat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut

undang-undang.64

2.3 Tinjauan tentang Majelis Kehormatan Notaris

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat dalam ketentuan

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau

hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan

Notaris.

Kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris adalah apa

yang menjadi kewenangan majelis pengawas daerah sehingga penulis berpendapat

bahwa kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat sikap berlawanan

dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya

nomor 49/PUU-X/2012 yang mana telah menghapuskan kewenangan majelis

pengawas daerah dalam hal memberikan persetujuan tindakan kepolisian terhadap

notaris.

64

GHS. Lumban Tobing, Op.Cit., hal. 60

59

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan yang dimiliki oleh Majelis

Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan procedural, karena

kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari peraturan

perundang-undangan. Utamanya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan berbagai wewenangnya, Majelis Kehormatan

Notaris harus memperhatikan berbagai syarat pelaksanaan yang dinyatakan dalam

peraturan perundangan.

Dalam kaitan dengan hal ini, wewenang dapat berarti hak dan kewajiban.

Hak dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri.

Sedangkan kewajiban diartikan secara horizontal sebagai kekuasaan untuk

menyelenggarakan aturan sebagai mana mestinya dan serta secara vertical

diartikan sebagai cara menjalankan produk aturan terserbut dalam satu tertib

ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.

Atas dasar ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa wewenang yang

melekat pada Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atas

tindakan kepolisian terhadap notaris adalah kewenangan mandat, yaitu

kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan

yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini

pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada

Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan

atau tidak, dikarenakan tugas dan tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris

berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang melekat

Seperti dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa Mahkamah Konstitusi

mempunyai karakter khusus. Kekhususan tersebut juga terletak pada putusan

60

Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan

Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan dan tidak diperkenankan

adanya upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari

putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala

kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK

Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno,

maka ketika itulah lahir kekuatan mengikat secara hukum (binding). Sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk

kepentingan proses peradilan, pada mulanya berada pada Majelis Pengawas

Daerah. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

tertanggal 28 Mei 2012, yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis

Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut dihapus. Setelah diundangkannya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian

61

persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan muncul

kembali dan dibebankan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Tentang apa yang menjadi kewenangan lembaga baru yang bernama

Majelis Kehormatan Notaris dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, bahwa untuk

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan

persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta

Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris

dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta.

Selain hal tersebut yang terdapat di atas dalam Pasal yang lain juga

disebutkan mengenai kewenangan ini bahwa dalam melaksanakan pembinaan,

Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris Majelis Kehormatan Notaris

berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: Notaris sebanyak 3 (tiga) orang,

Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua)

orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran

majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 dan 66A

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka tampak jelas bahwa tugas

dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur

organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan

Peraturan Menteri.

62

Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD

dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi

protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan

badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai

tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka

memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris

bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan

kewenangan MKN ini sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu

bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat dari perbandingan

mengenai tugas dan kewenangan dari MKN dan MPD terdapat persamaan dalam

implementasinya sebagai sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap

jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada

saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan

persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses

peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.65

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, MKN dapat melakukan

pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek)

terkait dengan adanya dugaan unsur pidana dalam proses pembuatan akta otentik.

Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran (malpraktek) yang dilakukan oleh

Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam ini MKN dapat

memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan,

akan tetapi apabila MKN tidak menemukan adanya unsur pidana dalam akta yang

65

Lumaria, 2015, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, hal.5.

63

dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka MKN tidak dapat memberikan

persetujuan pemeriksaan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.66

Dalam praktek kenotariatan tidak sedikit pihak-pihak atau klien yang

datang menghadap Notaris mempunyai niat atau maksud yang baik, karena

banyak ditemukan pihak atau klien yang datang ke Notaris mencoba

memanfaatkan kekurangcermatan atau ketidaktelitian dari Notaris, sehingga pada

akhirnya apabila terjadi masalah, maka Notaris juga harus ikut mempertanggung

jawabkan perbuatannya sebagai pihak yang dikatagorikan turut serta atau

membantu melakukan suatu tindak pidana. Apalagi terdapat beberapa bentuk

kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, seperti Notaris yang diduga

melakukan pemalsuan surat atau memberikan (memasukkan) keterangan palsu ke

dalam akta otentik.67

Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan

perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hokum

yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi

masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk

perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan

pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN dalam

menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.68

66

Ibid. 67

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia

Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta UII Press, Yogyakarta, hal.18. 68

Dyah Madya Ruth S.N., 2015, Peran Majelis Kehormatan Notaris

(MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai

Jabatan Publik Ditinjau dari UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU

No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB), Indonesia Notary

Community (INC), Bogor, hal.36.

64

2.4 Pengawasan terhadap Notaris

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi

pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk

menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh

daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

secara berdaya guna dan berhasil guna.69

Selanjutnya menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari suatu

pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai

kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah

sesuai dengan yang semestinya atau tidak.70

2.4.2 Pengawasan terhadap Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-

Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu

badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk rnelaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas,

maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya

Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.71

69

Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Hukum

Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 233 70

Sujamto, 1993, Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar

Grafika, Jakarta, Hal. 53 71

Muhammad Haris, 2015, “Pengawasan Majelis Pengawas Daerah

terhadap Notaris setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol.36, No.2, hal.5-6.

65

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi

pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris adalah Menteri.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris,

maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5

Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang

bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh

Majelis Pengawas terhadap Notaris.72

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja

dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah

kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang

dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.73

Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung

dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMK/006/SKB/VIII/1987

Nomor : M-04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan

dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan bahwa : pengawasan adalah kegiatan

administratif yang bersifat prefentif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung

dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam

72

Ibid. 73

Ibid.

66

menjalakankn profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas

jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak

melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya.

Selanjutnya berdasarkan Kep.Men Keh & HAM Nomor : M-01H.T. 03.01 Tahun

2003 Pasal 1 ayat 8, pengawasan adalah kegiatan administrative yang besifat

preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para

Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.74

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan

adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan

kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh

peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah

ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi

demi terjaminya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi

lain dari pengawasan terhadap Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi

Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum.75

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan

tugas dan jabatannya Notaris wajib menjungjung tinggi martabat jabatannya. Ini

berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan

segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya

sebagai Notaris.76

74

L. Sumartini, 2001, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum

Nasional tentang Hukum Acara Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal.35-36. 75

Ibid. 76

Endang Purnamaningsih, 2015, “Penegakan Hukum Jabatan Notaris

dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian

Hukum,” Adil: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, hal.326.

67

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap

Notaris dalam menjalanakan tugas dan jabatnnya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah

suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Bandingkan dengan Pasal 50

Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi : Jika Notaris mengabaikan martabat

kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar

ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-

kesalahan lainnya, baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka

hal itu oleh Kejaksaan yang di dalam wilayahnya Notaris itu bertempat

kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.77

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang melakukan tugas

pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris

adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasn dilakukan

Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan

Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan

pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim.78

Dengan demikian

yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan

maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya

sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan,

senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum

77

Ibid. 78

Ibid.

68

tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan

hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.79

2.4.3 Manfaat dan Norma serta Etika Pengawasan

1. Manfaat Pengawasan

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah

disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum

adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang

obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan

adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan

bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan

tersebut.80

Selain itu, pengawasan berfungsi pula sebagai bahan baku

untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah

pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas.

2. Norma Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata norma dijelaskan

sebagai “ukuran (untuk menentukan sesuatu), urgeren.81

Kata “norma”

berasal dari Bahasa Belanda, norm yang oleh wojowasito diberi arti

sebagai norma aturan, ukuran nilai.82

Jadi norma pengawasan adalah

79

Muhammad Haris, Op.cit, hal.61. 80

Sujamto, 1983, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Ghalia

Indonesia, Jakarta. hal 64 81

W.J.S Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, hal. 20 82

S. Wojowasito, 1978, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru

Van Hoeve, Jakarta, hal 428

69

patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang

yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar

dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.83

3. Etika Pengawasan

Kata “etika “ atau “etik” diperoleh dari bahasa asing. Dalam bahasa

Belanda dikenal kata “ethiek atau ethica” yang artinya dijelaskan sebagai

“falsafah tenang moral, ilmu moral, etika”.84

Arti kata ethics dalam bahasa Inggris ada baiknya diambil dari The

Harper Dictionary of Modern Thought yang dikutip oleh Sujamto dalam

bukunya berjudul “Norma dan Etika Pengawasan” menyatakan : The

branch of Philosophy that investigate morality and particular, the varities

of thinking by whom human conduct is guided and may be appraised. Its

spesial concern is with the Meaning and justification of utterencas about

the rightness or wrongnes of actions, the virtue or vice of the motives

which prompt them, the praiseworthness or blame worthiness of the agents

who perform them, and the goodness or badness of the consequneces to

which they give rise. Terjemahannya: Suatu Cabang Filsafat yang

menyelidiki moralis dan khususnya, keragamaan pemikiran dengan mana

perilaku manusia dituntun dan dinilai. Perhatian utamanya adalah tentang

Makna dan pertimbangan akan pertanyaan-pertanyaan tentang benar atau

salahnya tindaka-tindakan, kemuliaan atau kenistaan motif-motif yang

mendasari tindakan-tindakan tersebut, kepatutan dan ketidakpatutan para

83

Sujamto, 1989, Norma dan Etika Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta,

hal 18 84

Ibid, hal. 19.

70

pelaku tindakan tersebut, serta kebaikan atau keburukan akibat-akibat

yang timbul dari tindakantindakan tersebut.85

Secara etimologis, kata ethics dalam bahasa Inggris berasal dari kata

latin ethicus dan kata Yunani ethikos, yang berarti moral. Jadi pada

dasarnya, etika adalah suatu cabang filsafat yang obyek penyelidikannya

adalah moral atau tingkah laku manusia.

Kedudukan etika dalam filsafat, secara singkat dijelaskan oleh

Poedjawijatna sebagai berikut :

“Etika merupakan bagian dari filsafat. Sebagai ilmu etika mencari

kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang

sedalam-dalamnnya. Sebagai tugas tertentu bagi Etika, ia mencari

ukuran baik-buruk bagi tingkah laku manusia. Ada yang menyebut

Etika itu filsafat kesusilaan, ini sama, karena Etika hendak mencari

ukuran, mana yang susila itu, artinya, tindakan manusia manakah

yang baik”.86

2.4.4 Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata ”ethos” sebuah kata dari Yunani, yang diartikan

identik dengan moral atau moralitas.87

Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau

ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau

salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk

menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh

karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun,

pedoman moral, dan norma susila.

85

Sujamto, Op.Cit., hal. 18 86

Poedjawijatna, 1984, Etika Filsafat Tingkath Laku, Bina Aksara, Jakarta,

hal 6 87

H. Budi Untung, 2001, Visi Global Notaris, Penerbit Andi, Yogyakarta,

hal. 65

71

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma

moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai

kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu etika merupakan

ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur

secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik

antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya, juga

mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain

dalam sistem masyarakat dan environment (lingkungannya).88

Jadi dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dipergunakannya etika dalam

pergaulan antar masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang

harmonis, serasi dan saling menguntungkan.

Notaris sebagai salah satu element manusia harus memperhatikan etika

dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga Notaris dalam menjalankan

tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati

keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani

kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan

ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang

baik oleh Notaris juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.89

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2015, hasil Kongres Luar

Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, pengertian Kode Etik

Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang

ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan

88

Ibid, hal. 66 89

Putri A.R., 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator

Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Sofmedia,

Jakarta, hal.5.

72

disebut ”perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau

yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan

semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan

sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris

Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Hardjo Gunawan berpendapat bahwa ada beberapa alasan diperlukannya

kode etik profesi, yaitu :

1. Kode etik profesi dipakai sebagai sarana kontrol sosial

2. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar

terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut,

karena nilai-nilai etika;

3. Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang

tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan

tingkat profesioanlismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik

dan bermutu kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan

mereka.90

Adanya Kode Etik dalam kalangan Notaris, pengawasan atas pelaksanaan

Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7

Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015, yaitu :

1. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan

Kehormatan Daerah.

2. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan

Wilayah.

90

Majalah Renvoi, Nomor 3.15.11, tanggal 3 Agustus 2004, hal 33

73

3. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa INI Tahun

2015, dalam rangka penegakan Kode Etik dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan

sanksi dalam hal :

1. Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan

Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode

Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas, selambat-Iambatnya

dalam waktu 14 (empat belas) han kerja Dewan Kehormatan yang

memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan

untuk memastikan terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh anggota

perkumpulan dan membenikan kesempatan kepada yang bersangkutan

untuk membenikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut

dikinimkan selambat-Iambatnya 14 (empat belas) han kerja sebelum

tanggal pemeniksaan.

2. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah

ditentukan, maka Dewan Kehonmatan yang memeniksa akan memanggil

kembali untuk yang kedua kali selambat-Iambatnya dalam waktu 14

(empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

3. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan

Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang

lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan

kedua.

4. Apabila setelah pemanggilan ketiga (3) ternyata masih juga tidak hadir,

maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan

74

menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur

dalam Pasal 6 Kode Etik.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita ditandatangani oleh

anggota yang bersangkutan dan Dewan Dalam hal anggota yang

bersangkutan tidak bersedia pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan

cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

6. Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30

(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk

mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus

menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila yang terbukti ada

pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik

dituangkan dalam Surat Keputusan.

7. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan Pelanggaran,

maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan

Dewan Kehormatan yang memeriksa.

8. Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan

tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan

tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus

Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan

Kehormatan Daerah.

9. Dalam hal keputusan Sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, waib

diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat

tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan

75

Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah

dan Dewan Kehormatan Daerah.

10. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sdang, Dewan Kehormatan yang

memeriksa harus:

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang

bersangkutan;

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; dan

c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.

11. Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan

keputusan dilakukan secara terbuka.

12. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih

dari ½ (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang

jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh)

menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga

tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang

sah.

13. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak

untuk mengeluarkan satu suara.

14. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan

Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan

Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau

melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan. Dewan kehormatan Daerah

kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan

76

atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut

berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan

atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam

Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2015 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap

anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

1. Teguran;

2. Peringatan;

3. Pemberhentian sementara dan keanggotaan Perkumpulan;

4. Pemberhentian dengan hormat clan keanggotaan Perkumpulan; dan

5. Pemberhentian dengan tidak hormat dan keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota

yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan

kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.