bab ii tinjauan pustaka 1. tinjauan umum tentang notaris 1 ...repository.ump.ac.id/3369/3/bab...

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Notaris

1.1 Sejarah Notariat di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, adalah

nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang

menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda

dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun

mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada

abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka

yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf

sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius

itu berasal dari perkataan nota literaria, yaitu tanda (letter merk atau

karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima

dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris)

pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut

diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan

administratif (Tedjosaputro, 1991: 10).

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu

tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai

Notaris pertama di Indonesia. Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan

Perlindungan Hukum Terhadap..., Alif Nur Choliq, Fakultas Hukum UMP, 2015

tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan

kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah

pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah

(Notodisoerjo, 1993: 22).

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga

notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan

khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah

bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak

Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga

notariat ini diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan

selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba

dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda

merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris

dikenal dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3),

yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya

Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi

pelembagaan notariat di Indonesia (Tobing, 1983: 20).

Menurut Adityo Ariwibowo (2013) Peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih

didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial

Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl.

1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dalam


Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan

peraturan perundang-undangan nasional. Akhirnya setelah hampir 144 tahun

menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia, pada

tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah

dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Oktarino, 2012).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda,

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan

hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia

menganggap perlu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara

menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan

Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk

semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya

unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari itu lahirlah Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelembagaan notariat di

Indonesia (Taligara, 2014).


1.2 Pengertian Notaris

Pengertian Notaris dalam sistem Civil Law yang diatur dalam Pasal 1

Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku

tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo

Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai

berikut:

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang


Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau

Undang-undang lainnya.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat

alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum

berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai

bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat

diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat


membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya

adalah benar (Tedjosaputro, 1991: 4).

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat

dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban

untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu

membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga

merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum,

namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris

terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji

dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau

fee dari kliennya (Anshori, 2009: 16).

1.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik. Adapun kata otentik

itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian

sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris

karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang

sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu

pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya

(Rachman, 2011).


Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat

umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh

menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di

dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang (Pasal 18 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Apabila Notaris membuat

akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah.

Kewenangan Notaris meliputi empat hal, yaitu:

a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.

Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata

sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak

berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik;

b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk

kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-


Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu

dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, Notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah

kedudukannya;


d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari

jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku

jabatannya (Anshori, 2009: 17).

1.4 Aturan Hukum Jabatan Notaris

Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak

mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum

yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum yaitu Undang-


Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang

pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka telah

terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan hukum

tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya (Adjie, 2011: 38).

Mengenai pengangkatan Notaris ditentukan dalam Pasal 3 Undang-


Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang ditambah lagi syarat

sebagaimana tersebut dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan tata cara

pengangkatan Notaris diatur dalam Bab III, Pasal 3-8 Peraturan Menteri


Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01

Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan

Pemberhentian Notaris .

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi

akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan

atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli

warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris oleh umur

biologis. Umur yuridis akta Notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan

hukum yang mengatur jabatan Notaris masih ada, dibandingkan dengan

umur biologi Notaris sendiri yang akan berakhir karena Notaris meninggal

dunia (Adjie, 2008: 31).

1.5 Tanggung Jawab Notaris

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta

yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab

bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan

dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materil terhadap akta yang

dibuatnya;

b. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil dalam

akta yang dibuatnya;


c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap

kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;

d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan kode etik Notaris (Anshori, 2009: 16).

1.6 Notaris Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014


Jabatan Notaris

Sebelumnya Profesi Notaris di atur di dalam Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah hampir 10 tahun untuk

menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat, pengaturan Notaris

masuk ke dalam tatanan baru dengan adanya perubahan terhadap Undang-

undang jabatan Notaris. Pada saat ini Notaris diatur dalam Undang-undang


Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang


Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Dari Pasal ini terlihat

sebuah perbedaan dengan pada masa awal Notaris di Indonesia.


Menurut Widijatmoko Ketua Litbang Pengurus Pusat Ikatan Notaris

Indonesia (2010) Notaris bukan lagi pegawai pemerintah melainkan pejabat

umum yang mandiri yang memiliki kewenangan dalam membuat akta

otentik sepanjang untuk pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada

pejabat lain. Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan

masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan

sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat

umum yang berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan

perpanjangan tangan pemerintah.

Secara administratif, Notaris memiliki hubungan dengan negara dalam

hal pemerintahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pengangkatan dan

pemberhentian Notaris. Menurut Komar Andasasmita (1981: 12), bentuk

atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni:

Notariat functional, hal mana wewenang-wewenang pemerintah

didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran

isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan

eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat

pemisahan yang keras antara wettelijke dan niet wetteljike, wekzaamheden

yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan Undang-undang atau hukum dan

yang tidak/bukan dalam notariat. Notariat profesional, dalam kelompok ini

walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya tetapi akta-akta


Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya,

kekuatan bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Notaris

2.1 Pengertian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1994) menyebutkan

arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut:

a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara

sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.

b. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau

gejala-gejala yang dihadapi.

c. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau

perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

d. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-

kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.

e. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan

yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.

f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang

menyangkut keputusan penguasa.

g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik

antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.


h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu

perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan

untuk mencapai kedamaian.

i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-

konsepsi abstrak tentang apa yang siagap baik dan buruk.

2.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum pengertian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa setiap

hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-

masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang

berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi

ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi

kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum (Royen, 2009: 53).

2.3 Pengertian Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur

dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang


Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang khusus terkait dengan tentang

sumpah atau janji Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan

atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak

yang terkait dengan akta yang dibuatnya.


Bila Undang-undang menentukan bahwa suatu informasi boleh dibuka

maka hal tersebut bukan berarti kewajiban Notaris untuk merahasiakan tidak

berlaku lagi. Apabila Notaris atas dasar ketentuan Undang-undang membuka

rahasia jabatannya, maka Notaris selain dilindungi oleh Pasal 16 ayat (1)

huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga dilindungi oleh

Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa

barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-

undang, tidak dipidana.

3. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris di Indonesia

3.1 Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi

pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah usaha untuk

menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh

daerah-daerah dan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa

Inggris disebut controlling. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu

mempunyai dua arti yaitu pengawasan dan pengendalian (Oktarino, 2012).

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu

segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang


sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan

yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih

forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk

menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan

dengan yang semestinya (Sujamto, 1996: 53).

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau

tidak. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang

dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya (Sujamto, 1987: 53).

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas

maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang

diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan

dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk

mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu

diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut (Sujamto, 1983: 64).

Selain itu pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan

perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu

kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas.


3.2 Pengawasan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang

sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang

mana masyarakat meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi dari

akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat

dan pendapat-pendapat agar para pihak yang melakukan transaksi berjalan

sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Notaris juga diharapkan berperan

dalam rangka memberikan perlindungan-perlindungan kepada pihak

masyarakat yang akan melakukan investasi (Hamzah, 2011).

Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi,

administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan

terhadap Notaris. Dalam Pasal 2 ayat (1-4) Bab II Keputusan Bersama Ketua

Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985

juga disebutkan tentang Ruang Lingkup Pengawasan Notaris.

Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman,


Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan

pengawasan terhadap Notaris. Tapi pengawasan Notaris tersebut menjadi

otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan Menteri

Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan

Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi

Notaris (Adjie, 2008: 127).

Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut

pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana pengawasan tidak hanya

dari Notaris saja akan tetapi juga dari unsur pemerintah (Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia) dan akademis bidang hukum (Renvoi, 2005: 36).

Berdasarkan Staatblad Tahun 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan

Notaris, Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3),

yaitu:

“tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa peneguran dan/atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas


jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya.

Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan yaitu meliputi juga

pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat

(2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa

dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri namun dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh

Menteri.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan pengawasan adalah kegiatan prefentif dan represif termasuk kegiatan

pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Nomor M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan


menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat

preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para

Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman

pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa pengawasan

adalah pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun

kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum

sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas

kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan

hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Juniver Ganap (2014) tujuan dari pengawasan yang dilakukan

tehadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi

persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan

yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau Undang-undang saja, akan

tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap

notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itu tidak hanya ditujukan bagi

penataan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang demi

pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani


Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Majelis Pengawas Notaris, mengingat peranan dan kewenangan Notaris

sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan

perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap

penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan

yang mengatur Majelis Pengawas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan

Notaris, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan

kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan

dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Desny Prianty (2009) Institusi Notaris di Indonesia perlu

dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari

pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi

semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris,

demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh

pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk

kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Menurut Lessa Lestari (2015) sebagai konsekuensi logis seiring dengan

adanya tanggung jawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin


adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai

dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar

dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar

nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Notaris

dapat berjalan sesuai Undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan

adanya pengawasan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun

tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-

undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum,

sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala

hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam

menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang

bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan

saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi

terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011)

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh Hakim.

Namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di


bawah Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih

ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada

dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis

Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah

yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah

berkedudukan di ibukota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang

berkedudukan di Ibukota Negara.

3.3 Majelis Pengawas Notaris

Menurut Syafran Sofyan (2013) Notaris selaku pejabat umum

mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melaksanakan sebagian

kewibawaan pemerintah. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta

otentik berdasarkan hubungan hukum para pihak yang menjadi klien dari

Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah

untuk kepentingan masyarakat dan negara, sehingga Notaris yang merupakan


jabatan kepercayaan. Kepercayaan bagi masyarakat dan juga kepercayaan

bagi negara.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk

mempunyai sikap yang dapat dipercayai dan netral. Bagi seorang Notaris

untuk dapat mempertahankan kepercayaan pihak lain terhadap dirinya ialah

sangat mudah yaitu dengan sungguh-sungguh mematuhi rambu-rambu yang

telah tetapkan bagi seorang Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Andyaksa, 2010: 12).


atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67

sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang


Notaris mengatur tentang pengawasan bagi Notaris. Hal ini dikarenakan

seorang Notaris tidak lain adalah manusia tidak lepas dari kesempurnaan dan

tetap mungkin dapat melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan bagi

dirinya tersebut.

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk

Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas

meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Yang dimaksud

dengan “pengawasan” dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang

dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris. Dalam melaksanakan pembinaan,

Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.


Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang


Notaris, Majelis Pengawas berjumlah sembilan orang, yang terdiri atas unsur

Pemerintah sebanyak tiga orang, Organisasi Notaris sebanyak tiga orang dan

Ahli atau akademisi sebanyak tiga orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai

tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian,

struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Pengawas Notaris diatur

dengan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata

Cara Pengangkatan Anggota, Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Nomor

M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta dan Pemanggilan

Notaris.

Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi tiga

bagian, dimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pembagian tersebut terdiri atas

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas

Pusat.


3.3.1 Majelis Pengawas Daerah

3.3.1.1 Pengertian Majelis Pengawas Daerah

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah adalah

Majelis Pengawas terhadap Notaris yang dibentuk di

Kabupaten atau Kota. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah

terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang tersebut terdiri atas

unsur pemeritah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi di

bidang hukum. Dalam beberapa daerah yang baru terbentuk

(daerah pemekaran) atau daerah yang tidak banyak Notarisnya,

terjadi pemborosan dan tidak adanya efesiensi pengawasan

karena anggota Majelis Pengawas Daerah lebih banyak dari

jumlah Notaris yang diawasi. Misalnya, dalam satu kabupaten

hanya ada dua Notaris, sedangkan jumlah Majelis Pengawas

Daerah ada sembilan orang. Untuk menghemat biaya

pengawasan dan efisiensi pengawasan maka dirasa perlu untuk

penggabungan beberapa wilayah Kabupaten atau Kota.

3.3.1.2 Masa Jabatan Majelis Pengawas Daerah

Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun


2004 tentang Jabatan Notaris, Ketua dan Wakil Ketua Majelis

Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh kesembilan orang

anggota Majelis Pengawas Daerah. Masa jabatan ketua, wakil

ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah tiga tahun

dan dapat diangkat kembali.

3.3.1.3 Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris.

3.3.1.4 Kewajiban Majelis Pengawas Daerah

Kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal

71 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris.

3.3.2 Majelis Pengawas Wilayah

3.3.2.1 Pengertian Majelis Pengawas Wilayah



tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah adalah


Majelis Pengawas terhadap Notaris yang dibentuk dan

berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keanggotaan Majelis

Pengawas Wilayah terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang

tersebut terdiri atas unsur pemeritah, organisasi Notaris dan ahli

atau akademisi dibidang hukum.

3.3.2.2 Masa Jabatan Majelis Pengawas Wilayah




Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh kesembilan orang

anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan masa jabatan

selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

3.3.2.3 Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73



Notaris.

3.3.2.4 Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah

Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 75




Notaris.

3.3.3 Majelis Pengawas Pusat

3.3.3.1 Pengertian Majelis Pengawas Pusat



tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat adalah

Majelis Pengawas terhadap Notaris yang dibentuk dan

berkedudukan di Ibukota Negara. Keanggotaan Majelis

Pengawas Wilayah terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang

tersebut terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan

ahli atau akademisi di bidang hukum.

3.3.3.2 Masa Jabatan Majelis Pengawas Pusat




Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh kesembilan orang anggota

Majelis Pengawas Pusat dengan masa jabatan selama tiga tahun

dan dapat diangkat kembali.


3.3.3.3 Kewenangan Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 77



Notaris.

3.3.3.4 Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah



tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat berkewajiban

menyampaikan hasil keputusan pemeriksaan kepada Menteri

dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang

bersangkutan serta Organisasi Notaris. Pengawasan terhadap

Notaris sangat penting dilakukan, dengan dibentuknya majelis

pengawas ini, diharapkan agar Notaris dalam melaksanakan

jabatannya dapat selalu dimonitor. Masyarakat yang merasa

dirugikan atas tindakan Notaris yang diduga melanggar hukum,

melanggar peraturan jabatan Notaris dan/atau melanggar kode

etik Notaris dapat melaporkannya kepada majelis pengawas.


3.4 Majelis Kehormatan Notaris

Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis

kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang,

terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2

(dua) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih

lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan

pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis

Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Sesuai Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang


Notaris, Majelis Kehormatan juga mempunyai peran dalam hal membela hak-

hak dari Notaris, seperti memberi persetujuan dalam hal terdapat aparat

penegak hukum yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat

yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan

Notaris untuk kepentingan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Selain itu

yang terutama untuk memberikan rasa aman bagi seorang Notaris dalam

menjalankan jabatannya, pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum

harus memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Jadi peran

Majelis Kehormatan Notaris bagi jabatan Notaris cukup besar, hal ini pada

intinya bertujuan agar jabatan Notaris itu sendiri keberadaannya selalu ada

dalam masyarakat Indonesia.


4. Tinjauan Umum Akta Otentik

4.1 Pengertian Akta

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang

memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah

satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena

adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk

membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa (Mertokusumo, 1999: 124).

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan

sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani (Subekti,

1984: 178). Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh

atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan

dalam Undang-undang ini.

Menurut Hasyim Soska (2011) semua akta yang dibuat di hadapan

Notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Meskipun demikian, bukan berarti

hanya Notaris yang berwenang membuat surat otentik. Ada pihak lain yang

juga berwenang membuat akta otentik, yaitu kepolisian dan catatan sipil.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta otentik adalah

sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang

atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan


akta itu. Akta otentik itu proses pembuatan dan penandatangannya dilakukan

dihadapan Notaris. Akta otentik dapat membantu bagi pemegang /pemiliknya

jika tersangkut kasus hukum.

Berdasarkan Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 285

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Pasal 1870 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim,

Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat akta itu dibuat. Dalam

menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat

akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat

oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang

melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan

diantara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut.

Dari beberapa pengertian mengenai akta yang penulis kutip tersebut

diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-

surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut akta.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah:

a. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta

ditentukan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;


b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau

perikatan.

Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti

yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu

haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak

atau perikatan.

c. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.

Berdasarkan Pasal 23 ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 ditentukan

antara lain: bahwa semua tanda yang ditanda tangani yang diperbuat

sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum

perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp. 25,-. Oleh karena itu surat

yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditempeli bea

materai secukupnya (sekarang sebesar Rp. 6.000,-). Akta Notaris yang

dapat dibatalkan dan batal demi hukum ditinjau dari ketentuan Pasal 38

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Adjie,

2009: 36). Keterangan akta Notaris yang dapat dibatalkan Akta Notaris

batal demi hukum Alasan Melanggar syarat subyektif, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Melanggar syarat objektif, yaitu:

1) Suatu hal tertentu;


2) Suatu sebab yang terlarang.

Mulai Berlaku/terjadinya pembatalan:

1) Akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

2) Akta menjadi tidak mengikat sejak akta tersebut ditandatangani dan

tindakan hukum yang tersebut didalam akta dianggap tidak pernah

terjadi, dan tanpa mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap perlu ada putusan pengadilan

(Adjie, 2009: 37).

4.2 Jenis-Jenis Akta

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di

bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu akta yang di dalam bentuk yang

ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya

atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang

diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,

yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang

berkepentingan.


Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan menurut Herry

Susanto (2010) ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para

pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang

berkepentingan saja. Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mengatur bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang

terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara berdasarkan

Undang-undang dianggap sebagai diakui. Memberikan terhadap orang-orang

yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang

mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta

otentik.

4.3 Kekuatan Pembuktian Akta

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam

hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak

yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari

pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada Hakim tentang

adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan

oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga

sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 Herzien Inlandsch

Reglement (H.I.R) menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan ia

mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan

haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus


membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik

kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus

membuktikan.

Berdasarkan sistem dari Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Hakim

hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah

ditentukan oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 Herzien Inlandsch

Reglement (H.I.R) menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan,

bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta

otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau

orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna

tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik

merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan

yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun

persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuat akta

akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Dalam

suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan

materil (Mertokusumo, 1993: 121).


Menurut Habib Adjie (2013) Penilaian akta Notaris harus dilakukan

dengan asas praduga sah (Vermoeden van Rechtmatigheid) atau Presumptio

Iustae Causa yang dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta

Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut

tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus

dengan gugatan ke pengadilan umum.

5. Hak Ingkar

5.1 Pengertian Hak Ingkar

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang

mengadili perkaranya. Yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak

seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alas

an terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar

merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1909 ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 146 dan 227 Herzien Inlandsch

Reglement (H.I.R). Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya

kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya (Tobing, 1983: 120).

5.2 Dasar Hukum Hak Ingkar

Berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya

memberikan kesaksian siapa yang bertalian kekeluargaan darah dalam garis


samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak. Siapa

yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis

samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak. Segala

pekerjaannya atau jabatannya berdasarkan Undang-undang diwajibkan

merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang

pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau

jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang

dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan

untuk permintaan tersebut.

5.3 Hak Ingkar Notaris

5.3.1 Dasar Filosofi Hak Ingkar Notaris

Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan

terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang

berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang

kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang

yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa akan mendapat

nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya. Hal

tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30


Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa kewajiban

untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan

surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak

yang terkait dengan akta tersebut (Tobing, 1996: 21).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, tidak jarang

Notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan,

penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini Notaris harus

memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang

dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini akan bertentangan dengan sumpah

jabatan Notaris, dimana Notaris wajib merahasiakan isi akta yang

dibuatnya. Hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi, ada

pada beberapa jabatan yang oleh Undang-undang diberikan.

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014


Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di

muka pengadilan, artinya tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian

mengenai apa yang dimuat dalam akta. Notaris tidak hanya berhak

untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.

Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan

kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.


5.3.2 Hak Ingkar Notaris merupakan Hak dan Kewajiban

Berdasarkan simposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh

Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak

ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan

kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi (Kohar, 1984:

157). Senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat Tobing dengan

mendasarkan pada pendapat Pitlo dan Asser (Tobing, 1983: 124-126)

5.3.2.1 Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris

5.3.2.1.1 Perihal yang Wajib Dirahasiakan Notaris

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan Notaris, maka

yang wajib dirahasiakan adalah terbatas pada isi

akta-akta (Peraturan Jabatan Notaris) yang

selanjutnya perluas menjadi isi akta dan keterangan

yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris). Sebelum berlaku Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada

masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, yang

wajib dirahasiakan hanya meliputi isi akta saja.

Sekarang hal tersebut telah disempurnakan oleh


Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris yang juga memasukkan

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan

jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang wajib

dirahasiakan oleh Notaris.

5.3.2.1.2 Pihak yang Terkait dengan Hak Ingkar Notaris

Notaris sebagai pejabat kepercayaan, wajib

merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya

selaku Notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya wajib

dilaksanakan oleh Notaris namun juga oleh pihak-

pihak yang berhubungan dengan notaris, antara lain

karyawan kantor Notaris.

5.3.2.2 Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris

5.3.2.2.1 Ancaman Pidana

Apabila Notaris membuka rahasia jabatan yang

diamantkan padanya, maka kepadanya diancam

dengan pidana berdasarkan Pasal 322 ayat (1) Kitab

Undang-undang Hukum Pidana.


5.3.2.2.2 Ancaman Perdata

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh

notaris atau karyawan Notaris sehingga menjadi

diketahui umum dan mengakibatkan kerugian bagi

yang bersangkutan maka Notaris bersangkutan dapat

digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata.

5.3.2.3 Sanksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

merupakan salah satu kewajiban Notaris. Pelanggaran terhadap

kewajiban merahasiakan dapat mengakibatkan Notaris

dikenakan sanksi dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

5.3.2.4 Izin Menggunakan Hak Ingkar Notaris

Setelah notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan

hak ingkarnya dihadapan majelis hakim yang akan memeriksa

perkara baik secara lisan atau tertulis, maka Pasal 170 Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana, hakim yang akan

menimbang sah tidaknya alasan permintaan tersebut.


bab ii tinjauan pustaka 1. tinjauan umum tentang notaris 1 ...repository.ump.ac.id/3369/3/bab...

Documents