viii

ABSTRAK

PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN

SALINAN AKTA ATAS AKTA YANG BATAL

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatnnya, wajib memberikan salinan

akta kepada para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UU

Perubahan yang berbunyi :(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan,

atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta,

kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan .

Akta Notaris, dilihat dari salah satu karakter yuridisnya bahwa pembatalan

daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang

namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak

setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang

bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat

dibuktikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 72

K/Sip/1973, tertanggal 5 September 1973 yaitu Notaris fungsinya hanya

mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para

pihak yang menghadap Notaris tersebut.Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk

menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di

hadapan Notaris tersebut, sehingga bertentangan dengan inti dari akta Notaris, jika

akta Notaris yang dibuat atas kehendak para pihak dibatalkan oleh putusan

pengadilan, tanpa ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk

membatalkan akta Notaris tersebut. Pembatalan akta Notaris hanya dapat dilakukan

oleh para pihak sendiri. Para pihak yang datang untuk menuangkan kesepakatan

mereka dengan akta notariil, dalam prakteknya tidak jarang para pihak setelah

menandatangani akta yang dikehendaki, baik atas kesepakatan para pihak sendiri

maupun karena merasa dirugikan oleh pihak lainnya, menghadap kembali ke

Notaris dengan maksud hendak membatalkan akta yang bersangkutan.

Kondisi ini memerlukan pemahaman yang pasti apakah terhadap akta yang

sudah batal Notaris masih tetap wajib menerbitkan salinan aktanya, mengingat isi

dari akta Notaris yang bersangkutan telah batal.

Kata Kunci : Kewajiban Notaris,Salinan Akta, Akta yang Batal.

ix

ABSTRACT

ARRANGEMENT OBLIGATION NOTARY TO PUBLISH THE COPY

OF DEED OVER DEED VOID.

Notary their duty and jabatnnya , are required to provide the copy of deed

to the parties , as stipulated in article 54 paragraph ( 1 of law change which says: ( 1

) notary can only give, show, or apprise the contents of certificate, grosse

certificate, the copy of deed or quotations certificate, to the concerned directly to

certificate, the heirs, or one who seek to obtain the right, unless determined another

by legislation

A notarial deed , seen from one of the characters yuridisnya that the

cancellation of power connective a notarial deed can only be achieved upon an

agreement the parties is included in the deed .If there are do not agree , then the do

not agree to submit a request for to the general court that deed they had not tie

again certain the reasons that can be proved .This as mentioned in jurisprudence the

supreme court of the republic of indonesia in decisions of the supreme court

number 72 k / sip / 1973 , dated 5 september 1973 namely notary its function only

register / wrote what he will and presented by the parties facing notary

tersebut.tidak there is a duty to for notary to investigate in material anything (

things ) put forward by penghadap up before the notary the , so that contrary to the

core of a notarial deed , if the notarial deed made by the leave the parties cancelled

by judicial decisions , without any a lawsuit of the parties which is in the deed to

void a notarial deed. The parties come to pour agreement them with notariil

certificate , in practice not uncommon the parties after signed certificate is intended

, either the upper agreement of the parties own or because feel aggrieved with other

parties , facing back to notary with a view to cancel deed concerned

Either the agreement of the parties or because of its own feel aggrieved with

other parties, facing back to a notary with a view about to annul the relevant

certificates.

This condition require an understanding that certain whether against a deed

which already void a notary still obliged to issue a copy aktanya , considering the

contents of a notarial deed concerned was null and void

Keywords: obligation notary , the copy of the deed , a void deed

x

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis mengenai PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS

DALAM MEMBERIKAN SALINAN AKTA ATAS AKTA YANG BATAL

dan terdiri dari 5 Bab yang secara substansi memuat :

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang beranjak dari adanya

ketidakpastian pengaturan serta ketentuan yang tidak tegas mengenai kewajiban

Notaris untuk memberikan atau tidak salinan akta yang telah dibuatnya untuk

kepentingan para pihak yang berkepentingan atas akta yang telah batal, sehingga

dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai kewajiban Notaris

dalam prakteknya, dalam hal ini dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (1) UUJN Tahun

2014.

Bab II menguraikan mengenai tinjaun umum tentang Notaris, Kewenangan

Notaris dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan

ketentuan UUJN dan uraian tentang Akta Notaris sebagai akta otentik.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan

masalah yang pertama, terdiri dari dua sub bahasan. Sub bab yang pertama akan

membahas pengaturan pemberian salinan akta atas akta yang batal, kontruksi

normatif pemberian salinan akta notaris yang batal dan mengenai tanggungjawab

Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan

masalah yang kedua mengenai formulasi pemberian salinan akta dan batalnya akta

notaris yang terdiri dari tiga sub bab yaitu norma hukum pemberian salinan akta,

alasan-alasan pembatalan akta, akibat hukum pembatalan akta.

Bab V sebagai bab penutup menguraikan mengenai simpulan dan saran

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah yaitu bahwa

Notaris tetap wajib memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN Tahun 2014 untuk

memberikan salinan akta kepada yang berkepentingan, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan, karena yang dibatalkan adalah isi dari aktanya,

sedangkan fisik aktanya tetap tersimpan sebagai protokol Notaris serta formulasi

norma pengaturan penerbitan salinan akta yang batal agar menjamin kepastian

xi

hukum dilakukan dengan tidak menyimpang dari aturan mengenai penerbitan

salinan akta yang diatur dalam Undang Undang jabatan Notaris Nomor 30 Tahun

2004 Juncto Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, sampai ada

aturan perundang-undangan yang mengatur hal ini secara khusus.

Bagian akhir dari tesis ini diberikan masukan dalam bentuk saran-saran

yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 UUJN Tahun 2014 bahwa kewajiban

salinan akta (termasuk penafsiran selama ini untuk akta yang batal) tetap wajib

dilakukan oleh Notaris, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,

untuk itu untuk memberikan jaminan kepastian hkum bagi Notaris maupun

masyarakat, pemerintah hendaknya mengatur secara tegas bahwa terhadap suatu

akta yang batal tidak perlu lagi diberikan salinan akta, karena isi aktanya sudah

tidak mengikat para pihak lagi, walaupun fisik aktanya masih ada dan kepada

pemerintah hendaknya membuat aturan yang tidak menimbulkan penafsiran yang

kabur, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum, khususnya mengenai kewajiban

Notaris untuk memberikan salinan akta atas akta yang sudah batal.

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

SAMPUL DALAM ................................................................................... i

PRASYARAT GELAR............................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ....................................................... iv

UCAPAN TERIMAKASIH...................................................................... v

ABSTRAK ................................................................................................ viii

ABSTRACT ............................................................................................... ix

RINGKASAN ........................................................................................... x

DAFTAR ISI ............................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ................................................................. 24

1.3. Orisinalitas Penelitian ............................................................ 24

1.4. Tujuan Penelitian .