17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada

zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan

pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka

yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf

sekarang.

9

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau

berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh

pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-

dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris

adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu

masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.

9 R.Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13.

18

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu

UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati

oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan

publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk

kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh

karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

2. Kewajiaban Notaris

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris

mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur

dalam Pasal 16, yaitu:

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai

bagian dari Protokol Notaris;

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta

Akta;

d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta

berdasarkan Minuta Akta;

19

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta

tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi

lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan

tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga;

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan

waktu pembuatan akta setiap bulan;

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

Departemen yangtugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan

dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan

berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada

setiap akhir bulan;

20

l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,

jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris;

n. Menerima magang calon Notaris.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN,

yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam

UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta

sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang

wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus

berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan

21

akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris

berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan

g. membuat akta risalah lelang

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa

selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain

yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di

atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik

yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris

memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH

Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

22

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang.

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang

dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat

akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat

sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal,

yaitu:10

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat

itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh

Notaris. Aktaakta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta

tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk

kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang

membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal

52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat

akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan

maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/

10 G.H.S. Lumban Tobing. 1983.Peraturan Jabatan Notaris, cet 3. Jakarta.

Erlangga. Hal 49-50.

23

atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping

sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri,

maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris

tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta

di bawah tangan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta

dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan

sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya

berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya.

Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan

seperti akta di bawah tangan.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta

itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih

cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak

berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan

(SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka

akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta

otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah

tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga

24

taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta

diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan

jabatannya tersebut.

4. Larangan bagi Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan.

Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai

perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi

Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang

memerlukan jasa Notaris.11

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam

ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja

berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3. Merangkap sebagai pegawai negeri.

4. Merangkap sebagai pejabat negara.

5. Merangkap jabatan sebagai advokat.

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

7. Merangkap jabatan sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau

Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.

11 Penjelasan pasal 17 UUJN

25

8. Menjadi Notaris Pengganti.

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma

oleh Notaris

Ada bergagai jenis jasa yang dapat dilakukan oleh seorang notaris,

antara lain:12

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat

umum pemegang saham.

2. Akta pendirian yayasan dan perubahannya berikut pengesahan dan

persetujuan pada instansi berwenang

3. Akta pendirian CV dan perubahannya berikut pendaftaran pada instansi

berwenang

4. Akta pendirian UD (usaha dagang) dan sejenisnya beserta perubahannya

5. Akta-akta/perjanjian-perjanjian sebagai berikut

a. Perjanjian perkawinan

b. Sewa-menyewa

c. Hutang piutang/pengakuan hutang

d. Kerjasama

e. Keterangan hak waris

12 Michael, S.H., S.T., M.Kn, Jasa Notaris, dalam http://notarismichael.com,

Access 11 Oktober 2017

26

f. Dan lainnya

6. Akta yang berkaitan dengan pertanahan

a. Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT)

b. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)

c. Pelepasan/pengoperan hak

d. Jual beli rumah dengan pengoperan hak

7. Akta wasiat

8. Akta fidusia

9. Akta keterangan hak waris

10. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi)

11. Membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku khusus

(warmerking)

12. Membuat kopi dari asli surat-surat tangan berupa salinan yang memuat

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan (coppy collatione)

13. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

(legalisir)

14. Membuat akta risalah lelang

15. Perjanjian kredit: perjanjian utang-piutang perorangan, kredit bank

konvensional, kredit bank sindikasi, kredit bank syariah, kredit perusahaan

16. Pembiayaan/multi finance dan lainnya

27

17. Pembuatan akta kuasa: akta kuasa dibuat oleh yang berhak menguasakan

kepada orang lain yang dipercaya dan dan bisa dibuat dengan hak

substitusi, antara lain akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan

terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA(penanaman modal

asing)/PMDN (penanaman modal dalam negeri), akta kuasa

koperasi/badan usaha/instansi tertentu, akta kuasa perorangan dan lainnya

18. Perjanjian akta perikatan: pembuat akta-akta perjanjian perikatan

19. Perjanjian kerja sama antar perusahaan

20. Akta koperasi

21. Akta perkumpulan: akta pendirian dan perubahan partai politik, lembaga

sosial, paguyuban, ikatan profesi, ikatan keagamaan, ikatan hobi, dan

lainnya

22. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

Tidak semua jenis jasa diatas dapat diberikan secara cuma-cuma oleh

notaris, hal di karenakan ada biaya lain yang harus dibayar oleh orang tidak

mampu ataupun menjadi beban notaris. Biaya yang dimaksud adalah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh

pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentu saja pelaksanaannya tidak

membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Hal ini

merupan dilema bagi Notaris karena antar peraturan peraturan dan fakta

sosialnya berbeda. Dimana disatu sisi harus memberikan pelayanan kepada

28

orang tidak mampu secara cuma-cuma namun disi laain adanya PNBP yang

harus tetap dibayarkan kepada negara.

Akan tetapi Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik

kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak

mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada

para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat

menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan

anggota masyarakat. Seorang notaris bekerja tidak melulu berorientasi pada

hitungan untung-rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni,

wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma

kepada mereka yang tidak mampu. Begitulah yang ditegaskan dan di atur

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.13

Adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan

secara cuma-cuma oleh notaris, namun demikian pengaturan lebih lanjut

mengenai hal ini tidak kita jumpai baik di dalam UUJN, Kode etik Notaris,

maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris, terutama

mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualisifikasi

orang yang tidak mampu seta jenis jasa apa saja yang dapat diberikan secra

cuma-cuma.

13 Gunardi. Profesi Notaris di Masa Sekarang. Internet. diakses 13 Januari 2009.

29

Berdasarkan bunyi pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 Kode Etik

Notaris.14 Seharusnya notaris memberikan pelayanan secara cuma-cuma

kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana terlebih dahulu secara nyata

diaplikasikan oleh Advokat mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-

cuma kepada kliennya yang lebih dikenal dengan istilah Prodeo.

C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Tidak Mampu

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada penghujung tahun 2012

sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, jaminan kesehatan ditujukan

untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Menurut pasal 1 ayat (5) fakir

miskin didefinisikan sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai

sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

dirinya dan keluarganya”. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (6) golongan orang

tidak mampu adalah “orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji

atau upah,yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun

tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”15

Pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan

orang tidak mampu adalah Kementrian Sosial setelah melakukan koordinasi

14Bedi Setiawan Al Fahmi. Implementasi Pamberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta. Jurnal. Hal. 5.

15 Lihat pasal 1 angka 5 & 6 PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

30

dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Antara lain Kementrian

Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementrian

Dalam Negeri. Nantinya, kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementrian

tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan

pendataan.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Fakir miskin adalah

orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau

keluarganya.16 Dalam undang-undang ini hanya memuat definisi tentang fakir

miskin akan tetapi tidak mencantumkan definisi orang tidak mampu.

D. Tinjauan Umum Tentang Asas Equality Before The Law

Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law principle)

merupak salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan

dianut pula dalam UUD 1995 kita. Bagi Mardjono Reksodiputro asas ini

mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang

sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum

ini’’.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi

manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang

16Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

Miskin.

31

memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak

diartikan secara statis. Artinya, kalau ada permasalahan di hadapan hukum

bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal

treatment) bagi semua orang.17

Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu

dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi

semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara

kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar

keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.18

Pada awalnya dulu bantuan hukum hanya sebagai belas kasihan.

Namun pada perkembangannya pemberian bantuan hukum menjadi sebuah

kewajiban karena itu merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap masing-

masing individu. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

dinyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”.19 Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud

di dalam suatu tindakan hukum, baik orang mampu maupun fakir miskin

memiliki hak untuk mnedapatkan pelayanan yang sama dalam bidang

kenotariatan.

17Aditya Johan Ramadan.Konsep Negara Hukum. dalam http://www.google.

com/Artikelbantuanhukum/html. diakses 09 maret 2017. 18Ibid. 19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

32

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan “Fakir

miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.20 Hal ini secara

ekstensif dapat ditafsirkan bahwanegara bertanggung jawab memberikan

perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin. Artinya Negara

sebagai tolak pangkalnya. Bahwa kemudian Notaris mempunyai

tanggungjawab sosial untuk mengalokasikan waktu dan juga sumber daya

yang dimilikinya untuk orang miskin adalah yang ideal. Tapi tahapan

normatifnya tentu tidak seabsolut yang dibebankan Undang-undang Dasar

1945 kepada Negara. Pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Notaris

memang lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi Notaris.

Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil,

dan politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang

dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, negara

berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan dari

Notaris melalui suatu program pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian jasa hukum di bidang

kenotariatan merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus

dijamin perolehannya oleh negara.

Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa

hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak

mampu.” Pasal tersebut jelas menyebutkan hal itu. Dengan demikian, para

pencari jasa hukum kenotariatan yang tidak mampu tidak perlu ragu mencari

20Ibid.

33

notaris. Dan, jika para notaris itu menolak, ia bisa terkena sanksi kode etik

notaris.

E. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat

dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka

proses pencapaian tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan

program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achamad Ali21

berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan

hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Achamad Ali pun berpendapat bahwa

pada umumnya faktor yang banyak mepengaruhi efektivitas suatu perundang-

undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan

fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-

undangan tersebut.

21 Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta.

Kencana. Hal 375.

34

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto22 adalh bahwa

efektivitas atau setidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan

dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atnasasmita23yaitu bahwa faktor-

faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak

pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa dan penasihat

hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering

diabaikan.

Menurut Soerjono Soekamto24 efektif adalah taraf sejauh mana suatu

kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika

terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga

22 Soerjono Soekamto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal. 8. 23Romli Atmasasmita.2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan

Hukum. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55. 24Soerjono Soekamto. 1988.Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Bandung.

CV. Ramadja Karya.Hal. 80.

35

menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum,

pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun

juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang

mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu

saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu

ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu

pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman

paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman

paksaannyakurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak

terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.25

25 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta.

Yarsif Watampone. Hal 186.