download pedoman pelaporan pelanggaran

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PEDOMAN SISTIM PELAPORAN PELANGGARAN

    (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

    GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

  • 1

    DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1

    BAB I PENDAHULUAN 2 1. Latar Belakang 2 2. Maksud Dan Tujuan 3 3. Acuan Pedoman 4. Ruang Lingkup 5. Daftar Istilah

    3 4 4

    BAB II KEBIJAKAN KEWENANGAN 7 1. Kebijakan Perusahaan Menerima dan Menyelesaikan Pelaporan

    Pelanggaran 7

    2. Kewenangan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran 7 BAB III PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

    9

    1. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran 2. Proses Penanganan Pelaporan 3. Administrasi Pelaporan 4. Tindak Lanjut dan Pemantauan 5. Penyampaian Tanggapan 6. Publikasi dan Sosialisasi

    9 10 12 12 13 13

    BAB IV PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI 14 1. Perlindungan Pelaporan dan Terlapor 2. Apresiasi Pelapor 3. Sanksi

    14 15 15

    BAB V PENUTUP 16 BAB VI LAMPIRAN 1. Berita Acara Penelahaan Awal/Klarifikasi 2. Berita Acara Hasil Investigasi 3. Skema Proses Pelaporan Pelanggaran PT Askrindo (Persero)

    17

    i ii

    iii

  • 2

    BAB I PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

    Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia disingkat dengan PT Askrindo (Persero) atau Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, Direksi menyusun mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PT Askrindo (Persero).

    Dalam proses menjalankan kegiatan usahanya PT Askrindo (Persero) senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan Perusahaan (stakeholders), berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran.

    Adanya pelaporan pelanggaran dari pihak stakeholders sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak stakeholders dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak Perusahaan, dapat berdampak negative atas reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelesaian pelaporan pelanggaran dari stakeholders sangatlah diperlukan dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan Perusahaan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib.

    Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran yang jelas merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar tidak terjadi perselisihan atau potensi sengketa yang berlarut-larut antara pihak stakeholders dengan Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Hal ini berarti, mengurangi budaya diam menuju ke arah budaya kejujuran kepedulian dan keterbukaan.

    Pedoman Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) ini merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam Perusahaan. Mekanisme ini dapat menjadi cara yang efektif apabila dilakukan dengan struktur dan proses yang benar dan jelas, karena para pelapor memerlukan rasa aman dan jaminan keselamatan untuk berpartisipasi dalam mencegah kecurangan dan tindak pidana korupsi.

    Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

  • 3

    2. Maksud dan Tujuan

    Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari stakeholders untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh stakeholders.

    Tujuan dari Pedoman ini adalah menyediakan suatu panduan bagi organisasi untuk:

    a. Membangun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS),

    b. Mengelola pelaporan yang masuk dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) dan

    melakukan evaluasi atas efektivitasnya,

    c. Meminimalisasi tingkat resiko fraud,

    d. Memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan,

    e. Meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran,

    f. Acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/penyingkapan (Whistleblowing

    System) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak yang berkepentingan dalam

    berhubungan dengan perusahaan, agar setiap laporan yang disampaikan terjaga

    kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat

    ditindaklanjuti,

    g. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari kemungkinan adanya balasan pihak

    internal maupun eksternal yang dirugikan oleh laporan yang diajukan,

    h. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern, dan kinerja pegawai maupun kinerja

    perusahaan,

    i. Mendukung budaya dan etos kerja perusahaan,

    j. Meningkatkan reputasi perusahaan.

    3. Acuan Pedoman a. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

    dan Korban.

    c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

  • 4

    f. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

    g. Anggaran Dasar PT Askrindo (Persero). h. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) tahun 2008 oleh Komite

    Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

    i. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT Askrindo (Persero). Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja (Code of Conduct) PT Askrindo (Persero). Pedoman Displin Pegawai (PDP) PT Askrindo (Persero).

    4. Ruang Lingkup

    Pedoman Pelaporan Pelanggaran ini diberlakukan bagi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Direksi dan seluruh Karyawan di lingkungan PT Askrindo (Persero) dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

    5. Prinsip Pengelolaan

    a. Perlindungan Kerahasiaan Informasi Seluruh informasi pelaporan pelanggaran beserta identitas pelapor yang ada di saluran WBS merupakan informasi yang bersifat rahasia. Dokumen pelaporan harus dijaga dan ditempatkan pada tempat yang aman dengan pembatasan akses dan penggandaan dokumen tersebut.

    b. Anonim Kebijakan untuk tidak mengungkap identitas pelapor dalam penanganan pelaporan pelanggaran.

    c. Integritas, Profesional dan Independen. Penanganan pelaporan pelanggaran dengan integritas yang tinggi, prinsip praduga tidak bersalah, tidak bersifat memihak, dan tanpa intervensi pihak manapun.

    6. Daftar Istilah

    a. Whistleblow ing System adalah sistem yang mengelola pelaporan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

    b. Whistleblow er adalah Karyawan, customer, vendors, supplier atau orang lain yang berkepentingan dengan eksistensi Perusahaan/organisasi.

    c. Insan Perusahaan terdiri dari anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, semua anggota komite di bawah Dewan Komisaris, anggota Direksi, Karyawan serta tenaga-tenaga yang diperbantukan dalam pengelolaan Perusahaan.

  • 5

    d. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perusahaan.

    e. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan, untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Good Corporate Governance.

    f. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, yaitu Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, dan dapat juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan/atau Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Sekretaris Dewan Komisaris.

    g. Organ Pendukung Direksi adalah organ yang membantu Direksi