bab ii tinjauan pustaka 2.1 definisi/pengertian...

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi/pengertian Asas Hukum menurut para Ahli

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum meru-pakan

landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu

aturan.Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam

mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku.Asas hukum

mengandung tuntutan etis.Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan

hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.1

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan

hukum.Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pa-da asas-

asas hukum.Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam

pembentukan hukum positif.

Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-

beda.Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat

(Diknas, 2002: 70).Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.2

Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan

dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai

pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi

petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.3

1Fence M. Wantu Dkk, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, reviva cendekia, 2010,

Hal.13 2 Op.cit

3 Op.cit

7

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya

ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan

landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. 4

Batasan pengertian asas hukum dapat dilihat beberapa pendapat para

ahli, diantaranya sebagai berikut :

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar

yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan

pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.5

Sementara van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu

tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongkrit, akan tetapi perlu

dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum

yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas

hukum tersebut.6

Selanjutnya Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-

kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum,

merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai

pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.7

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah

peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak,

atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di

4Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2007, Hal. 75

5Op.cit

6 Op.cit

7Fence M. Wantu Dkk, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, reviva cendekia, 2010,

Hal.15

8

belakang setiap sistem hukum yang ter-jelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam

peraturan kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan

yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi

peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan

secara langsung pada peristiwa kongkrit.8

Asas hukum menurut Theo Huijbers ada tiga macam, yaitu :

1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah

ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.

2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip

yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidupbersama yang bersifat

rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru

diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak

timbulnya negera-negera nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum

yuris secara professional.

3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni

hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak

pembentukan hukum. 9

2.2 Good Governance dan Korupsi Multitingkat

Salah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah

masalah good governance yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi

8Op.cit

9Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2007, Hal. 76

9

tata kelola yang baik. Dalam implementasi otonomi daerah di berbagai daerah

Indonesia, beberapa kecenderungan yang menyedihkan adalah: (1) kuatnya

semangat memungut retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya, namun

kurang diimbangi dengan peningkatan pelayanan public secara optimal; (2)

rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD (Syaukani, Gaffar,

& Rasyid)10

Pengertian governance sangat beragam.Pada dasarnya diartikan

sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan

masyarakat.11

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang

berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan,

mengendalikan, atau memengaruhiurusan public untuk mewujudkan nilai-

nilai tersebut dalam khidupan sehari-hari.Di Indonesia, good governance

dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik,bersih, dan berwibawa.

Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengansumber

social, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan

yangdilaksanakan masyarakat.Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah

pemerintahan yangefektif, efesien, transparan, jujur, dan bertnggung

jawab.Good and clean governance dapat terwujud secara maksimal apabila

unsur negara danmasyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector

swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan

dengan baik yaitu bisa bergerak secara sinergis,tidak saling berbenturan atau

10

Mudjarat Kuncoro, Otonomi Daerah dan Penanggulangan Daerah (Reformasi, Perencanaan,

Strategi, dan Peluang. 2004, Hal 258 11

Op.cit

10

berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat,pembangunan dilaksanakan

secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah membutuhkan

terpenuhinya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (good

& clean government) baik dalam skala nasional maupun skala lokal itu

sendiri.Aspek good governance tersebut, didamping berpeluang memberikan

kontribusi bagi eleminasi praktek-praktek yang tidak sehat juga

memberikeuntungan bagi mekanisme kontrol terhadap pemerintah daerah.

Karena itulah salah satu ide dasar untuk mengefektifkan kebijakan otonomi

daerah sebagai upaya nyata keberhasilan pemerintah daerah adalah

penciptaan good & clean government .terutama dalam tataran daerah.12

2.3 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Negera Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah

menjatuhkan pilihannya pada asas desentralisasi seperti yang secara jelas

terlihat dalam ketentuan UUD tahun 1945 beserta penjelasannya.13

Dianutnya

sistim ini dalam penyelengaraan pemerintahan negera didasarkan pada prinsip

pemecahan kekuasaan “dispersion of power” yang bertujuan untuk mencapai

efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna mengembangkan

demokrasi.14

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum

Penyelenggaraan Negara.Asas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan

12

Amin Rahmanurrasjid, Akuntabilitas dan transparansi dalam Pertanggungjawaban pemerintah

daerah Untuk mewujudkan pemerintahan yang Baik di daerah, hal. 23 13

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negera Rapublik Indonesia, PT RajaGrafindo

Persada, 1988, Hal.275 14

Op.cit

11

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terdapat

pada Pasal 20 antara lain :

1. asas kepastian hukum;

2. asas tertib penyelenggara negara;

3. asas kepentingan umum;

4. asas keterbukaan;

5. asas proporsionalitas;

6. asas profesionalitas;

7. asas akuntabilitas;

8. asas efisiensi; dan

9. asas efektivitas.15

Penjelasan tentang asas-asas penyelenggaraan negara adalah

mengacupada Pasal 3 angka 7 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentangPenyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi

danNepotisme (KKN),

Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asasdalam negara

hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan,

kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara.16

15

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 16

Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 28 tahun 1999

12

Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas

yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan negara.17

Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah

yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang

aspiratif,akomodatif dan selektif.18

Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yangmembuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

rahasianegara.19

Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asasyang

mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara

Negara.20

17

Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 18




13

Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas

yangmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.21

Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku.22

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban setiap proses dan hasil akhir penyelenggaraan negara.

Akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan

kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkanya kepada publik.

Tanggunggugat atau tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja

melainkan juga kepada para pemegang saham (stake holder) , yakni

masyarakat luas. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Kumorotomo memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah

pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan

21



14

kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan

perasaan pribadinya.23

Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak

ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3

angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negera yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN)

transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia

negara.

Asas efisiensi

Adalah asas yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan

dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya.

Asas efektivitas

Adalah asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan

negara.

2.4 Konsep Akuntabilitas Dan Transparansi

1. Konsep dan pengertian akuntabilitas

Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari

konseppertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat

dijelasakandari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan

23

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta, 1999, hal.

217

15

yang sah.Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama

wewenangtradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang

legal rational.Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang

pemerintah.Dalamperkembanganya, muncul konsep baru tentang

wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara

pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat

dipertanggungjawabkan.

Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo, membedakan konsep

pertanggungjawaban menjadi tiga .Pertama , akuntabilitas

(accountability), kedua, responsibilitas (responsibility) dan ketiga

responsivitas (responsiveness).Sebelum menjelaskan tentang

pertanggungajawaban sebagai akuntabilitas (accountability), di sini akan

dijelaskan lebih dahulu pertanggungjawaban sebagai responsibilitas

(responsibility) dan sebagai responsivitas (responsiveness).

Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenaan

dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki

administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.Administrasi

negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standard

profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi.Sedangkan konsep

responsivitas (responsiveness) merupakan pertanggungjawaban dari sisi

yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat

administrasi Negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (responsive) yang

16

lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan

dan aspirasi mereka.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability)

merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur

apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana

dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam

perkembanganya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk

melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi

berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf

atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan.

Akuntabilitas menunjukpada pada institusi tentang “cheks and balance”

dalam sistem administrasi.24

Mohamad Mahsun membedakan akuntabilitas dan responsibilitas,

menururtnya keduanya merupakan hal yang saling berhubungan tetapi

akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan akuntabilitas.Akuntabilitas

didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas

didasarkan atas kebijaksanaan.Akuntabilitas merupakan sifat umum dari

hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasai dengan yang

mengawasi, agen dengan prinsipal atau antara yang mewakil dengan yang

diwakili.Dari segi fokus dan cakupanya, responsibility lebih bersifat

internal sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal.25

24

Amin Rahmanurrasyid, Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban

pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, (tesis tahun 2008). Hal. 81 25

Ibid

17

Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai

pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah

kepada yang membeeri mereka mandat Akuntabilitas bermakna

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi

kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi

penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling

mengawasi.26

2. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan

(opennsess)pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan

aktivitaspengelolaan seumberdaya publik kepada pihak-pihak yang

membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi

keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan

keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan

horizontalaccountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat

sehingga terciptapemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien,

akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan

masyarakat.Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau

kebebasanbagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang

26

Ibid

18

dicapai.103Transparansi adalah adanyakebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud denganinfoermasi adalah informasi mengenai

setiap aspek kebijakan pemerintahyang dapat dijangkau publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akanmenghasilkan persaingan politik

yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuatberadsarkan preferensi publik.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang

berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan

dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah– dengan biaya yang

minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan

berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui

filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi

dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan

untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas

mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan

dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai

informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat

memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk

turut mengambil keputusan.Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi

ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik.

Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang

korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses

pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.27

27

Ibid

19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 mengalami perubahan mekanisme dan

substansi materi tentang pertangungjawaban pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD tidak bersamaan

dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana

diatur dalam Pasal 298 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun

2004.

2.5 Konsep Pemerintahan yang Baik

Sebelum penulis menguraikan lebih rinci tentang konsep

pemerintahan yang baik terlebih dahulu akan di uraikan tentang otonomi

daerah yang berupakan suatu konsep embangunan daearah di masa reformasi.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.28

Sedangkan otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.29

28

HAW.Widjaja, otonomi daerah dan daerah otonom, Rajawali Pres, Hal.76 29

Ibid

20

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistim

dekonsentrasi ke sistim disentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat oprasional dalam

rangka sistim birokrasi pemerintah.Tijuan otonomi adalah mencapai efisiensi

dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak

dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain :

1. Menumbuhkembangkan daerah dari berbagai bidang;

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

3. Menumbuhkan kemandirian daerah;dan

4. Meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertubuhan.30

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan

menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind

atau asas pembantuan. Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada

dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administrative, tetapi juga bidang

politik dan social budaya. Dengan demikian pemberian otonomi ini tidak

hanya terjadi pada organisasi/administrasi lembaga pemerintahan daerah saja,

akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga

swasta dalam berbagai bidang.31

Salah satu unsur Negara Hukum Yang Demokratis adalah pemisahan

kekuasaan dan pembagian kekuasaan.UUD 1945 mengatur kekuasaan dalam

negara dengan mengacu pada pemisahan dan pembagian

kekuasaan.Kekuasaan dipisah-pisahkan menjadi kekuasaan pemerintahan

30

Ibid 31

Ibid

21

negara,kekuasaan membentuk undang undang, kekuasaan kehakiman dan

“kekuasaan lain”.Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga prinsip pokok negara

hukum yaitu adanya Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis

yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, adanya

pembagian kekuasaan yang dapat menjamin kemrdekaan kekuasaan

kehakiman dan adanya peemncaran kekuasaan negara dan pemerintahan.

Setelah amandemen yang keempat, Pasal 18 UUD 1945 mengalami

beberapa perubahan. Ketentuan Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur

dalam BAB VI yang terdiri dari Pasal 18, 18Adan 18B dengan ketentuan

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang.Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten,

dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas

otonomi dan pembantuan.Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum.Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara

demokratis.Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali

urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

Pemerintah Pusat. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah

diatur dalam undang-undang.32

32

Pasal 18 UUD Tahun 1945

22

Ketentuan pasal 18 A (ayat 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945

menyebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerahprovinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan

kabupaten dan kota diatur dengan undang- undang dengan

memperhatikankekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18 A (ayat 2)

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alamdan

sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahdiatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah

yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-

undang.Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.33

Berdasarkan konsepsi yang demikian, maka pada dasarnya

kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki

pemerintah pusat.Pemerintah daerah pada hakekatnya tidak mempunyai

kewenangan pemerintahan.Pemerintah daerah baru mempunyai kewenangan

pemerintahan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat.

Dengan adanya amandemen tersebut maka daerah besar dan daerah

kecil menjadi jelas. Daerah besar adalah provinsi sedangkan daerah kecil

adalah kabupaten/kota dan desa atau dengan nama lain. Hal lain yang lebih

33

Pasal 18 B UUD Tahun 1945

23

jelas lagi adalah bahwa penyebutan secara eksplisit, bahwa dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten/kota

berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Yang dimaksud di sini adalah

asas desentralisasi dan medebewind.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan system

desentralisasi.Dalam negara kesatuan kedaulatan negara adalah tunggal, tidak

tersebar pada Negara-negara lain seperti dalam negara federal.Karena itu,

pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah

sentralisasi, atau penghalusanya adalah dekosentrasi.Artinya pemerintah

pusat memegang kekuasaan penuh. Namun karena negara Indonesia sangatlah

luas dan beragam maka penyelenggaraan pemerintahannya tidak

diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam UUD Pasal 18

ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang diatur dengan undang-undang.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara

Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan

Bangsa, Negara, dan Masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan

berkeadilan, jadi dapat ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan

Negara Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

(Machsstaat).34

34

Penjelasan pembukaan UUD Tahun 1945

24

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep pemerintahan daerah,

terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan istilah

pemerintahan itu sendiri. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid

dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa

pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan

pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan

pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina

hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan Negara lain. Di

tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional

dan pemerintahan daerah yang lainya.35

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk

menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau

siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional.Oleh karena itu, mereka

menambahkan bahwa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk,

yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti

sempit.Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif,

eksekutif dan yudikatif.C. Van Vollenhoven berpendapat bahwa tugas

pemerintahan dalam arti luas terbagi dalam empat fungsi yaitu pembentuk

undang- undang, pelaksana atau pemerintahan (bestuur), polisi dan keadilan.

Negara dalam menjalankan kekuasaannya mempunyai alat untuk

mengatur yang disebut Pemerintah (Government) atau disebut

Administrasi.Sementara itu, konsep dan ajaran Negara Hukum, tujuan Negara 35

Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,

Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal 233

25

adalah menyelenggarakan ketertiban Hukum, drngan berdasarkan dan

berpedoman pada Hukum. Dalam Negara Hukum segala kekuasaan dari alat–

alat pemerintahannya didasar kan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali

harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam

Negara itu. (Government not by man but by law = the rule of law)36

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, ada beberapa asas yang digunakan yaitu : desentralisasi,

dekosentrasi dan tugas pembantuan.

a. Desentralisasi

Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul

kepermukaan sebagi paradikma baru dalam kebijakan dan administrasi

pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap

disentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan

terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemetaan tetapi

juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang

kompleks dan penuh ketidak pasatian yang tidak mdah dikendalikan dan

direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para

pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen

tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di

negera dunia ketiga.37

36

Abdul Rahman,SH,MH.PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA.USU.Diktat

(Medan hal :17) 37

Allen dalam Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah (reformasi perencanaan,

strategi, dan peluang,Erlangga, Jakarta, 2004, Hal. 3

26

Ada beberapa pengertian mengenai desentralisasi.Lemans38

membedakan dua macam desentralisasi yaitu representative local

government dan field administration.Maddick mendefinisikan

desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi adalah

penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada

pemerintah daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian

wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang

tinggal di luar kantor pusat. 39

Sentralisasi atau desentralisasi sebagai suatu sistim administrasi

pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses

pertumbuhan suatu Negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia

mengalami pasang surut seiring dngan perubahan konstalasi politik yang

melakat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.40

Keberadaan dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia

menjadipenting ketika kekuasaan pusat menyadari semakin sulit untuk

mengendalikan sebuah negara secara penuh dan efektif.41

Desentralisasi

sendiri berasal dari bahasa latin yaitu de yang berarti lepas dan Centrum

yang berarti pusat. Dengan demikian maka desentralisasi berarti melepas

38

Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah (reformasi perencanaan, strategi, dan

peluang,Erlangga, Jakarta, 2004, Hal. 3 39

Ibid 40

Ibid 41

Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan

Kehidupan Ketetanegaraan, Rineka Cipta Cipta, Jakarta, 2000, hal.66

27

atau menjauh dari pusat.Hoogerwerf sebagaimana dikutip oleh

Sarundajang mengemukakan bahwa.42

“Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau

penyerahan wewenang oleh badan - badan umum yang

lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah

yang secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sendiri mengambil keputusan pengaturan

dan pemerintahan, serta struktur kewenangan yang terjadi

dari hal itu”

Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara

kesatuan menurut Van Der Pot adalah dalam arti desentralisasi teritorial

dan desentralisasi fungsional.Desentralisasi teritorial menjelma dalam

bentuk badan yang didsarkan pada wilayah dan berbentuk otonom,

sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-

badan yang didasarkan pada tujuan tertentu.43

Dalam Pasal 1 butir 7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam Sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah

sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan

penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan

negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara

42


pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, (tesis tahun 2008), Hal. 47 43

Ibid

28

pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang

secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan

republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan

paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat

globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari

dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi,

pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.

Kebijakan desentralisasi dan terjadinya reformasi pemerintahan

yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistis

kearah desentralisasi riel yang ditandai dengan pemberian otonomi yang

luas dan nyata pada Daerah.Pemberian otonomi ini dimaksudkan

khususnya untuk lebih memandirikan Daerah serta pemberdayaan

masyarakat (empowering).

Implikasi reformasi diatas diikuti dengan perubahan kebijakan

Pemerintah diberbagai bidang antara lain yang mengatur desentralisasi

dan otonomi Daerah, perimbangan keuangan, KKN dan pelayanan

masyarakat serta akuntabilitas yaitu seperti UU 28/1999, dan UU

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Dekosentrasi

Dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-

fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal diluar kantor

29

pusat. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang

administrasi belaka bukan wewenang politis.Wewenang politis tetap

dipegang oleh pemerintah pusat.44

Rondinelli menjelaskan bahwa dekosentrasi adalah penyerahan

sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administratif kepada cabang

departemen atau badan pemerintahan yang lebih rendah.45

Walfer menjelaskan bahwa dekosentrasi adalah pelimpahan

wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh

pemerintah pusat dalam wilayah administrasi.Sedang Henry Maddick

menjelaskan dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk

melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di

luar kantor pusat. Oleh karena itu dekosentrasi hanya menciptakan local

state government atau field administration/ wilayah administrasi.46

Sedangkan tentang ciri dari dekosentrasi, Smith sebagaimana

dikutip oleh Hanif Nurcholis menyebutkan sebagai berikut :

1. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu

yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabatpemerintah pusat

yang ada di daerah;

2. Penerima wewenang adalah pejabat pemerintah pusat yangada di

daerah;

3. Tidak mencakup kewenangan untuk menetapkan kebijakandan

wewenang yang mengatur;

44

Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah (reformasi perencanaan, strategi, dan

peluang,Erlangga, Jakarta, 2004, Hal. 3 45


pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, (tesis tahun 2008), Hal. 49 46

Ibid

30

4. Tidak menciptakan otonomi dan daerah otonom tetapimenciptakan

wilayah administrasi;

5. Keberadaan field administration berada di dalam hirarki organisasi

pemerintah pusat;

6. Menunujukan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;

7. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

Dalam dekosentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakanadministrasi

saja, sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pemerintahpusat. Oleh

karena itu pejabat yang diserahi pelimpahan wewenangtersebut adalah

pejabat yang mewakili pemerintah pusat di wilayah kerja masing-masing

atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantorpusatnya. Pejabat

tersebut adalah pejabat pusat yang bekerja di daerah,yang bersangkutan

diangkat oleh pemerintah pusat, bukan dipilih olehrakyat yang dilayani.

Oleh karena itu , pejabat tersebut bertanggungjawabkepada pejabat yang

mengangkatnya. Konsekuensinya, pejabat daerah yang dilimpai

wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat.47

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dekosentrasi adalah

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wialyah tertentu.

47

Op.cit Hal. 50

31

2.6 Pengertian Hukum dan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Hukum

Hampir semua ahli Hukum yang berpendapat atas definisi tentang

Hukum, dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini, setidak-tidaknya untuk

sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran

Hukum.Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak

mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.

Lagi pula, pada umumnya definisi ada ruginya, yakni ia tidak dapat

mengutarakan keadaan sebenarnya banyak sisinya, berupa-rupa dan anti-

berganti, sedangkan definisi, karena ia menyatakan segala-galanya dalam satu

rumus, harus mengabaikan hal yang berupa-rupa dan yang banyak bentuknya.

Sebagaimana uraian Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn dapat dipahami

mengenai pandangannya terhadap hukum, yakni: Hukum hingga saat ini

belum mempunyai definisi tunggal dan memuaskan semua displin ilmu;

minimal disiplin ilmu hukum dan para pemikirnya. Akan tetapi dalam kaitan

ini para ahli hukum harus memiliki pegangan tentang difinisi hukum,

meskipun definisi hukum tersebut beraneka ragam menurut disiplin ilmu

masing-masing. Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apelldoorn dalam buku nya juga

mengutip beberapa definisi tersebut yakni :

a. Capitant

Hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat

hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.

32

b. C. Utrecht

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-

perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat dan karena itu

harus ditaati oleh masyarakat itu.

c. Roscoe Pound

Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar

ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang

berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan

hukum yang sudah diterima.

d. Aristoteles

“Particular law is that which eachommunity lays down and applies ti its

own members. Universal law is the law of nature“.

e. Grotius

“Law is a rule of moral action obliging to that which is right”.

f. Hobbes

“Where as law, properly is the word of him, that by right had command

over others”.

g. Prof. Mr. Dr. C. Van Vollenhoven

“Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuwen

tegenstuw”.

Mr. E. M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrippen van het

Burgerlijk Recht”.

33

“Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan,

ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang

menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan

tugasnya”.48

Pengertian Tindak Pidana

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, yakni: Melihat gejala

seperti yang dicontohkan di atas dapatlah dirumuskan : “Hukum adalah

gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama.

Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan

kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling

bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup

bersama dalam suasana saling ketergantungan.49

D. Simmons sebagaimana dikutip oleh Sudarto50

menyebut tindak

pidana dengan sebutan Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde

onrecht matige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvat

baar person. Menurut Simmons tindak pidana terbagi atas dua unsur

yakni:

a. Unsur obyektif terdiri dari:

1) Perbuatan orang.

2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.

3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

48

C.S.T Kansil, SH,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, hal : 35-36. 49

Soedjono Dirdjosisworo,SH,Op.Cit,hal : 5-6. 50

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal 14.

34

b. Unsur subyektif:

1) Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.

2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Pengertian Korupsi

Korupsi di Indonesia mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan.

Korupsi menyerang dan bersarang di institusi negara dalam berbagai

tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.Tak terhitung

kerugian yang ditanggung bangsa ini atas kejahatan korupsi.Efek

destruktifnya merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat,

menggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, merusak hukum serta

melemahkan pembangunan.Sudah banyak kasus korupsi diungkap,

banyak pula koruptor yang diadili dan dijebloskan ke penjara, namun

praktik korupsi terus terjadi.

1. Penyelenggaraan Negera Yang Bersih Dari Korupsi

Secara umum pengawasan dalam lingkup aparatur pemerintah

bertujuan agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan

berwibawa yang didukung oleh suatu sistim manajemen pemerintah

yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi

masyarakat yang konstruktif dan tertib dalam wujud pengawasan

masyarakat yang obyektif, serta bertanggung jawab. Selain itu,

pengawasan bertujuan gar terselenggaranya tertib administrasi

dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang

35

sehat agar adanya kelugasan dalam melaksanakan fungsi atau kegiatan

serta tumbuhnya budaya malu dalam diri apatur pemerintah.51

51

Victor M. situmorang ; Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup

Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 26-27

bab ii tinjauan pustaka 2.1 definisi/pengertian...

Documents