BAB II

AUDIT ATAS HUTANG DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

PT QWE OLEH KAP BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD, DAN

SAYUTI

2.1 Latar Belakang KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti

2.1.1 Sejarah Singkat KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti

KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti didirikan dengan akta notaris Eko

Putranto, S.H. No. 08, tanggal 27 Februari 2012. Merupakan penggabungan KAP

Drs. Arifin Faqih, KAP Drs. S.Bharata, KAP Drs. Sayuti Hasan Sobari dan Akuntan

Publik Mumajad SE Ak. M.M. CPA.

Dengan izin menjalankan Kantor Akuntan Publik dari Departemen Keuangan

No. 311/KM.1/2012 tanggal 16 Maret 2012. NPWP 03.199.159.9-017.000 SPKP NO

PEM-03273/WPJ.04/KP.1003/2012.

KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti memiliki visi yaitu “Menjadi kantor

akuntan yang profesional, terpercaya dan mendukung tercapainya kemajuan usaha

klien”. Dan juga misi yaitu “Memberikan pelayanan jasa audit/assurance dan jasa

lain di bidang manajemen dan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan

pengelolaan dan kinerja perusahaan yang lebih baik, akuntabel, transparan, jujur, dan

bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, kerja keras

demi kemajuan usaha klien”.

8

9

2.1.2 Struktur Organisasi KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti

KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti dipimpin oleh Drs. Arifin Faqih, Ak.

CPA., sedangkan ketiga lainnya sebagai partner. Berikut adalah struktur

organisasinya :

Gambar 1 Struktur Organisasi KAP Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti

Sumber: Struktur Organisasi KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti

Drs. Arifin Faqih, Ak., CPA

Pimpinan KAP

Drs. H. S. Bharata, Ak., MM, CA, CPA

Rekan

Mumajad, SE Ak. MM, CPA

Rekan

Drs. Sayuti Hasan Sobari, Ak.

Rekan

Junior AuditorJunior Auditor

10

2.1.3 Layanan Jasa KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti

Basis layanan KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti yang utama adalah

melakukan audit, jasa due diligence, jasa kompilasi dan review, jasa studi kelayakan,

jasa konsultasi penyelesaian hutang dan jasa konsultasi perpajakan. Jasa-jasa yang

diberikan oleh KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti dijelaskan sebagai

berikut:

1. Jasa Audit Umum

Jasa Audit adalah suatu penugasan profesional yang menuntut sikap

mental yang independen pandangan yang objektif dan personalia yang

memiliki integritas tinggi. Tugas ini pada dasarnya adalah untuk

mengevaluasi asersi manajemen yang telah disajikan dalam laporan

keuangan dan menguji apakah laoran keuangan tersebut telah disusun

sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum.

Jasa Audit seperti disebutkan di atas, adalah suatu jasa yang sangat

menuntut “Professional Integrity and Objectivity”. Oleh karena itu, dalam

melakukan “Jasa Audit” memungkinkan auditor untuk menyatakan

pendapat bahwa asersi manajemen yang dituangkan dalam laporan

keuangan perusahaan adalah wajar.

2. Jasa Internal Audit

Jasa Internal Audit adalah suatu bentuk layanan yang berfungsi membantu

manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa semua kebijakan

manajemen dipatuhi sehingga secara keseluruhan pegawai dapat bekerja

secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam menjalankan tugas ini auditor

selalu berupaya membantu manajemen untuk menemukan alternatif yang

11

terbaik dalam setiap operasi perusahaan. Tugas ini yang disebut sebagai

“Research Examination”.

3. Jasa Audit Investigasi

Jasa ini berkaitan dengan adanya kasus penggelapan atau penyalahgunaan

keuangan yang memungkinkan terjadi di perusahaan. Audit investigasi

mencakup materi pemeriksaan yang lebih mendalam dan terarah kepada

pelaksanaan penyelenggaraan keuangan yang menyimpang. Prosedur audit

dilaksanakan untuk membuktikan dengan seksama proses penyimapangan

tersebut.

4. Jasa Due Diligence

Due Diligence atau uji tuntas adalah jasa yang menyangkut masalah

penyediaan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan atas

suatu masalah penting dan cruasil yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa jenis penugasan due diligence antara lain :

a. Due Diligence atas penyebab terjadinya kredit bermasalah serta saran

kepada bank atas debitur yang dimaksud.

b. Due Diligence atas rencana pembelian (akuisisi) suatu perusahaan.

c. Due Diligence atas rencana penambahan modal saham dan rencana go

publik.

d. Due Diligence atas masalah yang berkaitan dengan rencana merger

beberapa perusahaan.

e. Due Diligence atas masalah yang berkaitan dengan rencana penjualan

atau pelepasansatu unit usaha atau anak perusahaan.

12

f. Due Diligence rencana perluasan usaha dan penambahan modal dari

pemegang saham baru.

5. Jasa Kompilasi & Review

Jasa kompilasi & Review adalah merupakan bagian dari jasa akuntansi.

Dalam penugasan ini para auditor dan auditor juniornya semata-mata

menyusun laporan keuangan berdasarkan data keuangan yang diberikan

klien dan mereview laporan keuangan yang telah disusun untuk menilai

keakuratan asersi manajemen.

Setiap jasa yang diberikan selalu mengacu kepada standar professional yang

diterbitkan oleh IAI untuk menjamin kualitas pelayanan.

6. Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Studi kelayakan berhubungan dengan penentuan layak/feasible atau

tidaknya suatu proyek atau perusahaan didirikan dan dijalankan.

Kajian mendalam meliputi berbagai faktor, seperti tersedianya bahan

mentah, tenaga kerja, sarana dan prasarana, sumber-sumber pembiayaan,

aspek pemasaran secara protektif, tingkat keuntungan yang diperoleh

berdasarkan kondisi normal, optimis dan pesimis, aspek manajemen dan

kemungkinan perkembangan dimasa depan. Serta analisa tingkat kelayakan

proyek antara lain : Break Event Point (tingkat titik impas), Internal Rate of

Rate (IRR), Net Present Value (NPV), tingkat pengembalian modal (ROE),

tingkat pengembalian modal (ROE), tingkat pengembelian investasi (ROI).

7. Jasa Konsultasi Penyehatan Keuangan

Penugasan ini membantu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan

terutama dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak perbankan.

13

KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti membantu upaya penyelesaian

tersebut, dengan berbagai pola penyelesaian:

a. Approach pihak perbankan untuk mendapatkan term kredit yang lebih

lunak (sesuai), dengan pola:

─ Rescheduling pokok kredit dan biaya tertunggak lainnya,

─ Penyesuaian rate bunga khusus,

─ Renegosiasi dengan keringanan/penghapusan bunga, denda, dan

biaya lain yang tertunggak,

─ Negosiasi konversi kredit saham.

b. Negosiasi agar dapat dilakukan penjualan parsial khususnya aset non

produktif.

c. Penataan ulang agunan untuk mengurangi kewajiban kepada bank.

d. Reconditioning atas aset dan performance perusahaan agar dapat

memperoleh kredit lebih besar di bank lain guna melunasi kewajiban

kepada bank sekaligus perluasan skala usaha.

e. Reconditioning internal perusahaan guna masuknya pemegang saham

baru yang menyetorkan dana segar untuk penurunan kewajiban kepada

bank.

8. Jasa Konsultasi Perpajakan

Menyediakan pelayanan konsultasi perpajakan bersama dengan partner

kantor konsultan pajak yang di kelola oleh KAP Bharata, Arifin, Mumajad,

Sayuti. Layanan kami meliputi :

a. Membantu perusahaan untuk meyusun Tax Planning yaitu

merencanakan supaya perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban

14

perpajakan dengan seefisien mungkin, namun tetap sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku,

b. Membantu mengurus semua persoalan pajak mulai dari menyelesaikan

formulir-formulir sampai dengan penyusunan laporan yang diperlukan

Ditjen Pajak,

c. Membantu mengurus restitusi pajak dan membantu penyelesaian

permasalahan pajak lainnya.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

2.2.1 Deskripsi Audit

Audit laporan keuangan merupakan suatu proses mengumpulkan bukti

mengenai laporan keuangan dari suatu kesatuan bisnis tertentu, seperti perusahaan,

dengan tujuan menentukan dan melaporkan atau memberikan pendapat apakah

laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi.

Kewajaran dan kesuaian yang dilaporkan audit tersebut yang akan membantu

berkembangnya suatu perusahaan sehingga membuat para pemilik modal merasa

yakin untuk menginvestasikan modal di perusahaan tersebut. Selain itu audit atas

laporan keuangan juga mempunyai peran sosial yang sangat besar bagi masyarakat.

Apabila laporan keuangan perusahaan tersebut tidak di audit dan kemudian

disampaikan kepada para pembaca laporan keuangan, seperti kreditor dan pemilik

modal perusahaan, maka akan ada kemungkinan suatu risiko informasi (information

risk) yaitu risiko dimana pemakai akan salah dalam mengambil keputusan sebagai

akibat akibat dari salah saji yang material daam laporan keuangan.

Pentingnya audit terhadap laporan keuangan membuat beberapa ahli memiliki

pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan pengertian audit walau pada

15

dasarnya tujuan mereka sama, yaitu kewajaran dan kesesuain dari laporan keuangan.

Oleh karena itu penulis akan memapaparkan dari beberapa sumber para ahli

mengenai pengertian dari audit, sebagai berikut:

1. Menurut Whittington, O. Ray, dan Kurt Pann (2012:4)

“Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan

akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari

catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan

tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal

perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat

bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain,

auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan

apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi

gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang

diaudit.”

2. Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J.Elder (2011:4)

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang

tersaji dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh

pihak yang kompeten dan independen.”

3. Menurut Sukrisno Agoes (2004:3)

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis

oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun

oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti

16

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli audit yang telah dipaparkan, makan

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa audit adalah proses pengumpulan,

pemeriksaan, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara kritis dan sistematis, terhadap

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti transaksi ini yang menyangkut

laporan keuangan entitas dengan tujuan mencari kemungkinan terjadinya kekeliruan

ataupun kecurangan pencatatan yang bersifat material dan dapat mempengaruhi

penyajian laporan keuangan. Juga mengevaluasi kebijakan akuntansi dan estimasi

yang digunakan oleh entitas agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang

berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pihak yang independen, integritas, dan

kompeten. Pihak yang dimaksud kompeten dan independen ini salah satunya adalah

KAP atau Kantor Akuntan Publik yang telah diberikan izin oleh Departemen

Keuangan.

Audit pada pada dasarnya berkaitan erat dengan akuntansi karena pada

umumnya ilmu auditing berkaitan dengan informasi akuntansi dan kebanyakan

auditor memiliki keahlian yang berkaitan dengan permasalahan akuntansi. Hal ini

membuat mayoritas masyarakat pengguna laporan keuangan, seperti perusahaan,

sering mengalami kebingungan serta kekeliruan dalam membedakan auditing dan

akuntansi. Kebingungan masyarakat bertambah disebabkan adanya gelar “Akuntan

Akuntansi Transaksi Jurnal Buku Besar Laporan Keuangan

Auditing TransaksiBuku BesarLaporan Keuangan

17

Publik Bersertifikat” atau “Certified Public Accountant (CPA)” pada sebagian besar

orang individu yang melaksanakan proses audit.

Menurut Kieso (2007:4), “Akuntansi (accounting) adalah suatu sistem

informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-

peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang

berkepentingan”, sedangkan menurut Arens (2011:18), “Akuntansi adalah proes

pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi

dengan perlakuan yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan, yang

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.” Definisi akuntansi dari Kieso dan

Arens memiliki pengertian yang hampir sama sehingga dari definisi ini penulis

mencoba membandingkan dengan pengertian audit yang sebelumnya telah

dipaparkan, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2 Siklus Akuntansi dan Auditing

Sumber: mayhavelyasiregar.blogspot.com

Keterangan: Transaksi yang dimaksud pada auditing merupakan bukti-bukti yang mendukung

penyusunan laporan keuangan.

Gambar 2.2 menjelaskan perbedaan proses akuntansi dengan auditing secara

garis besar. Gambar 2.2 menggambarkan proses auditing yang terbalik dengan

proses akuntansi. Pada auditing penggunaan laporan keuangan dilakukan pada tahap

pertama dan penyusunan transaksi dilakukan pada tahap terakhir, sedangkan pada

18

akuntansi penyusunan transaksi dilakukan pada tahap pertama dan penggunaan

laporan keuangan pada tahap terakhir. Hasil pemaparan dari gambar 2.2, penulis

menyimpulkan bahwa akuntansi dan auditing pada dasarnya memiliki beberapa

komponen yang sama tetapi memiliki beberapa perbedaan dalam proses dan fungsi

dalam mencari atau menemukan informasi keuangan yang dibutuhkan.

Setelah penulis memaparkan perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan

auditing menurut beberapa ahli, penulis ingin memaparkan tiga tipe audit utama

yang dilakukan oleh akuntan publik. Tipe audit utama dibedakan menjadi tiga jenis

menurut Arens (2011:18-21), yaitu:

1. Audit Operasional

Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta

metode operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi

efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut. Pada saat suatu

audit operasional selesai dilaksanakan, manajemen biasanya akan

mengharapkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan

operasional perusahaan.

2. Audit Kepatuhan

Tujuan audit kepatuhan adalah menentukan apakah klien (auditee) telah

mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang

lebih tinggi. Audit kepatuhan pada perusahaan pribadi (tidak menjual

sahamnya di bursa saham) dapat mencakup pula penetuan apakah staf

akuntansi telah mematuhi peraturan-peraturan yang disusun oleh pengawas

(controller) perusahaan, meninjau tingkat upah apakah telah mematuhi

aturan upah minimum, atau menguji kontrak perjanjian dengan pihak bank

19

serta pihak kreditur lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan itu telah

mematuhi persyaratan-persyaratan hukum yang ada. Temuan audit

kepatuhan umumnya disampaikan pada seseorang di dalam unit organisasi

yang diaudit daripada disampaikan pada suatu lingkup penggunaan yang

lebih luas. Manajemen, kebalikan dari pihak luar, merupakan pihak utama

yang paling menaruh perhatian pada prosedur-prosedur serta peraturan-

peraturan yang berlaku. Sebagai akibatnya, suatu proporsi yang signifikan

dari audit jenis ini dilaksanakan oleh auditor yang dipekerjakan pada unit

organisasi itu sendiri.

3. Audit atas Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah

seluruh keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan

kriteria tertentu. Umumnya kriteria tersebut adalah pernyataan standar

akuntansi keuangan, walaupun merupakan hal yang umum untuk

melaksanakan audit atas laporan keuangan yang dibuat dengan metode kas

atau metode akuntansi lainnya yang cocok bagi organisasi tersebut. Laporan

keuangan sering kali mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi

komparatiif, serta laporan arus kas, termasuk pula catatan atas laporan

keuangan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan dengan

adil sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP),

auditor yang melakukan ujian tepat untuk menentukan apakah laporan itu

mengandung kesalahan bahan atau pernyataan salah lainnya. Pendekatan

terpadu kepada audit membahas resiko kesalahan dan kontrol operasional

20

yang dimaksudkan untuk mencegah kesalahan. Pendekatan terpadu ini

makin meningkat menggabungkan pandangan strategis dari entitas bisnis.

Audit atas laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering

dilakukan oleh seorang auditor. Audit ini pada umumnya jenis audit yang diminta

perusahaan-perusahaan untuk dapat mengetahui kewajaran dari laporan keuangan

perusahaan mereka. Hasil audit atas laporan keuangan tersebut disajikan dalam

bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada pemakai

informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak.

SAS (Statement on Auditing Standard) 1 AU 110 menyatakan tujuan audit

umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan

pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil

usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bagian SAS tersebut tersebut menekankan perlunya penerbitan pendapat atas laporan

keuangan. Alasan mengapa auditor mengumpulkan berbagai bukti audit adalah untuk

memungkinkan mereka mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta untuk menerbitkan

laporan audit yang tepat.

Kewajaran dari laporan keuangan yang diberikan oleh auditor dibuat

berdasarkan asersi dari komponen laporan keuangan. Salah satu tugas auditor

menentukan apakah asersi tersebut benar-benar wajar sehingga dapat meyakinkan

tingkat keterkaitan asersi dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud berkaitan dengan

asersi adalah standar yang berlaku umum (GAAP) di Indonesia seperti, SAK-IFRS,

SAK ETAP, dll. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam

komponen laporan keuangan.

21

Pernyataan asersi yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat

diklasifikasikan berdasarkan penggolongan sebagai berikut ini:

1. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah

aset atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang

dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

2. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi

dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah

dicantumkan di dalamnya.

3. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aset

merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada

tanggal tertentu.

4. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah

komponen- komponen aset, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah

dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

5. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah

komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan,

dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Kewajaran laporan keuangan, selain didasari oleh sebuah asersi dari pihak

manajemen, juga dilihat dari tingkat salah saji atau materialitas dari informasi

keuangan. Idealnya auditor pada awal masa penugasan audit terlebih dahulu

menetapkan nilai kesalahan penyajian gabungan dalam laporan keuangan yang

menurutnya adalah material. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB)

mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji

informasi keuangan yang, dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan

22

pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi 

tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.

Sebuah ukuran materialitas atau tidaknya informasi keuangan yang digunakan

dilakukan dengan pengujian. Terdapat lima tahap pengujian yang berurutan dan

saling berhubungan sebagai berikut:

1. Menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas.

2. Mengalokasikan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas ini kedalam

segmen-segmen.

3. Mengestimasi total kesalahan penyajian yang terdapat dalam segmen.

4. Mengestimasi kesalahan penyajian gabungan.

5. Membandingkan antara estimasi gabungan dan pertimbangan awal atau

pertimbangan yang telah direvisi tentang tingkat meterialitas.

Tanggung jawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan

mengandung kesalahan penyajian yang material. Jika auditor memutuskan bahwa

terdapat suatu salah saji yang material, maka ia akan menunjukannya pada sang klien

sehingga kesalahan tersebut dapat dikoreksi. Jika klien menolak untuk mengoreksi

kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan, maka suatu pendapat wajar

dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar harus diterbitkan, tergantung pada

tingkat materialitas dari kesalahan penyajian tersebut. Dalam hal ini, peran auditor

sangat penting.

Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar auditing dikelompokan menjadi

standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan serta dirinci dalam

bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA), sebagai berikut :

23

a. Standar Umum

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten

harus disupervisi dengan semestinya.

2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian

yang akan dilakukan.

3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

c. Standar Pelaporan

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

24

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak

dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh

auditor.

Kesepuluh standar, yang telah dirinci dalam PSA, saling berhubungan satu

dengan yang lainnya. Standar auditing tersebut juga saling bergantung untuk

menentukan dipenuhi atau tidaknya standar audit yang berlaku. Salah satu standar

tidak terpenuhi maka audit yang dilakukan tidak bisa dilanjutkan. Penerapan standar

auditing juga didasari oleh materialitas, terutama standar pekerjaan lapangan dan

standar pelaporan.

2.2.2 Deskripsi Hutang dalam Hubungan Istimewa

Hutang dalam hubungan istimewa adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat

dari adanya transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,

diluar kegiatan normal perusahaan. Hutang dalam hubungan istimewa merupakan

salah satu pendanaan jangka panjang yang masuk kedalam hutang jangka panjang

atau hutang tidak lancar. Hutang dalam hubungan istimewa masuk kedalam

25

kelompok hutang tidak lancar karena merupakan aktivitas pendanaan yang lebih dari

satu tahun. Aktifitas pendanaan tersebut ini secara khusus dilakukan olah pihak-

pihak yang memiliki hubungan atau keterkaitan khusus dengan perusahaan pelapor.

Penjelasan tentang pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dijelaskan

dalam PSAK No. 7 (revisi 2009). Pada PSAK No. 7 (revisi 2009) menjelaskan

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang

terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam

Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”). Pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang

tersebut:

1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor,

2) Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau

3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas

pelapor.

b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal

berikut:

1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang

sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya

terkait dengan entitas lain.

2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain

(atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota

suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya.

26

3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang

sama.

4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang

lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk

imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait

dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang

menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan

entitas pelapor.

6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang

diidentifikasi dalam butir a.

7) Orang yang diidentifikasi dalam butir a.1 memiliki pengaruh signifikan

terhadap entitas atau anggota menejemen kunci entitas (atau entitas

induk dari entitas).

2.2.3 Perlakuan Akuntansi Terhadap Hutang dalam Hubungan Istimewa

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengaharuskan

pengungkapan pihak yang memiliki hubungan istimewa (PSAK No. 7). Pernyataan

standar akuntansi keuangan tertentu mengatur perlakuan akuntansi jika terdapat

pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa; namun, prinsip akuntansi yang telah

ditetapkan biasanya tidak mensyaratkan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimewa diperlakukan dengan dasar yang berbeda dari yang seharusnya,

jika tidak terdapat hubungan istimewa. Auditor harus memandang transaksi

antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dalam rerangka pernyataan prisnip

akuntansi, dengan penekanan pada cukup atau tidaknya pengungkapannya.

Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi KompherensifTransaksi dan Saldo

Dipengaruhi

27

Disamping itu, auditor harus menyadari bahwa substansi suatu transaksi dapat secara

signifikan menjadi berbeda dari bentuknya dan bahwa laporan keuangan harus

mengidentifikasi substansi transaksi tersebut dan bukan hanya bentuk hukumnya

semata.

Transaksi-transaksi yang karena sifatnya mungkin memberikan indikasi adanya

pihak yang memiliki hubungan istimewa, antara lain:

1. Transaksi pinjaman atau pemberian pinjaman tanpa beban bunga atau

dengan suku bunga yang secara signifikan diatas atau dibawah suku bunga

pasar yang berlaku umum pada saat transaksi.

2. Transaksi penjualan real estate pada tingkat harga yang berbeda secara

signifikan dari nilai taksiran.

3. Transaksi pertukaran property dengan property yang serupa dalam transaksi

non-moneter.

4. Transaksi pemberian pinjaman tanpa ketentuan mengenai jadwal dan cara

pengembaliannya.

Ruang lingkup terhadap hutang dalam hubungan istimewa diterapkan dalam

mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dan mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas

dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain itu diperlukan

untuk mengidentifikasi keadaan pengungkapan hubungan dan transaksi serta saldo

dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ruang lingkup dari

hutang hubungan istimewa ini juga menentukan pengungkapan yang harus dilakukan

mengenai identifikasi-identifikasi terhadap akun ini.

Gambar 3 Pengaruh Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

28

Sumber: PSAK 7 – Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelaso IAS 24 oleh Dwi Martani

Ruang lingkup ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk komitmen, dalam

laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, yang

disajikan sesuai PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Konsolidasian dan Laporan

Keuangan Tersendiri. Pernyataan ini juga diterapkan terhadap laporan keuangan

secara individual. Transaksi dan saldo pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha entitas diungkapkan dalam

laporan keuangan entitas.

Pengaruh hutang dalam hubungan istimewa memengaruhi jumlah harta atau

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Bila diketahui lebih besar hutang atau kewajiban

yang menunjang harta yang dimiliki maka secara langsung kita dapat mengetahui

bahwa pendanaan dari hutang lebih besar dari pendanaan dari modal disetor dan

saham. Pendanaan dengan hutang seharusnya tidak lebih besar dari pendanaan

dengan modal disetor dan saham karena akan mempersulit saat pemenuhan

kewajiban ketika jatuh tempo hutang atau kewajiban yang ada.

29

Lebih besarnya jumlah kewajiban dibandingkan dengan jumlah harta membuat

rasio debt to aset ratio perusahaan menjadi lebih kecil. Rasio ini memengaruhi

kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau melunasi hutang yang dimiliki

perusahaan pada saat jatuh tempo atau likuiditas. Sehingga dengan angka rasio yang

lebih kecil maka kemungkinan untuk terlambat atau bahkan tidak bisa memenuhi

kewajiban yang ada bisa semakin mungkin terjadi.

Keterlambatan dari pemenuhan kewajiban akan membuat perusahaan

mendapat denda atau sanksi dari kreditur. Bahkan apabila kewajiban tidak dapat

dipenuhi oleh perusahaan, sebagai debitur, maka bisa dibawa kedalam jalur hukum

oleh kreditur. Keadaan terburuknya adalah perusahaan dapat pailitkan oleh kreditur

apabila tetap tidak bisa memenuhi kewajiban.

Dampak lainnya kepercayaan dari para kreditur kepada perusahaan (debitur)

akan menurun. Kondisi ini akan mempersulit perusahaan untuk memperoleh dana

tambahan berupa pinjaman yang berakibat menjadi lambatnya pertumbuhan dari

perusahaan. Keadaan seperti ini tidak seharusnya terjadi pada sebuah perusahaan

apabila memang perusahaan tersebut sehat.

2.2.4 Tujuan Pemeriksaan Hutang dalam Hubungan Istimewa

Hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

merupakan suatu karakteristik (feature) normal dari perdagangan dan bisnis.

Misalnya, entitas sering melaksanakan bagian dari kegiatan mereka melalui entitas

anak, ventura bersama dan entitas asosiasi. Dalam keadaan ini, entitas memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi investee melalui

adanya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan.

30

Suatu hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

dapat berpengaruh terhadap laba atau rugi dan posisi keuangan entitas. Pihak-pihak

yang mempunyai hubungan istimewa dapat menyepakati transaksi di mana pihak-

pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak dapat melakukannya. Selain

itu, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin tidak

dilakukan dalam jumlah yang sama, seperti dengan pihak-pihak yang tidak

mempunyai hubungan istimewa.

Laba atau rugi dan posisi keuangan entitas dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak

yang mempunyai hubungan istimewa bahkan jika transaksi dengan pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa tidak terjadi sekalipun. Hanya dengan keberadaan

hubungan istimewa itu saja, mungkin sudah cukup untuk mempengaruhi transaksi

entitas dengan pihak lain. Selain itu, satu pihak dapat menahan diri untuk bertindak,

karena pengaruh signifikan dari yang lain.

Dikarenakan alasan-alasan tersebut, pengetahuan mengenai transaksi entitas,

saldo, termasuk komitmen, dan hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dapat memengaruhi penilaian dari operasi entitas oleh pengguna

laporan keuangan, termasuk penilaian risiko dan kesempatan yang dihadapi entitas.

Transaksi entitas mengenai hubungan istimewa, terutama hutang dalam hubungan

istimewa, memengaruhi saldo laporan posisi keuangan secara langsung.

2.2.5 Prosedur Pemeriksaan Hutang dalam Hubungan Istimewa

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan

Ikatan Akuntan Indonesia tidak dapat diharapkan untuk memberikan keyakinan

bahwa semua transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dapat

ditemukan. Namun, selama proses audit, auditor harus waspada akan adanya

31

transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa yang material yang dapat

memengaruhi laporan keuangan dan kepemilikan bersama (common ownership) atau

hubungan pengendalian manajemen; yang menurut prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia harus diungkapkan.

Dalam penentuan lingkup pekerjaan yang harus dilakukan berkenaan dengan

kemungkinan adanya transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, auditor

harus meperoleh pemahaman secara keseluruhan. Auditor harus mepertimbangkan

pengendalian atas aktivitas manajemen, dan ia harus mempertimbangkan tujuan

bisnis yang dilayani oleh berbagai bagian dari entitas. Umumnya, struktur bisnis dan

gaya operasi didasarkan atas kemampuan manajemen, pertimbangan hukum dan

pajak, diversifikasi produk, dan lokasi geografis. Pengalaman menunjukan bahwa

struktur bisnis dan gaya operasi kadang-kadang dirancang dengan sengaja untuk

mengaburkan transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam kondisi yang didalamnya tidak terdapat bukti yang sebaliknya, transaksi

antarpihak yang memiliki hubungan istimewa seharusnya tidak dianggap sebagai

aktivitas bisnis biasa dengan pihak luar. namun, auditor harus waspada terhadap

kemungkinan bahwa transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa

didorong semata-mata, atau dalam ukuran yang lebih besar, oleh kondisi yang mirip

dengan kondisi berikut ini:

1. Tidak cukup modal kerja atau pinjaman untuk melanjutkan bisnis.

2. Keinginan yang mendesak untuk mencatat tingkat laba yang tinggi secara

berkelanjutan dalam upaya untuk mendukung harga saham perusahaan.

3. Prakiraan laba yang terlalu optimis.

32

4. Ketergantungan pada satu atau beberapa produk, costumer, atau transaksi

untuk kelangsungan keberhasilan perusahaan.

5. Penurunan industri yang ditandai dengan sejumlah kegagalan bisnis.

6. Tuntutan perkara hukum yang signifikan, terutama perkara hukum antara

pemegang saham dengan manajemen.

7. Ancaman keusangan yang signifikan karena perusahaan beroperasi dalam

industri berteknologi tinggi.

Prosedur pemeriksaan terhadap hutang dalam hubungan istimewa pada

dasarnya sama dengan prosedur pemeriksaan untuk hutang jangka panjang atau tidak

lancar karena hutang dalam hubungan istimewa termasuk dalam kategori hutang

jangka panjang. Maka dari itu penulis ingin memaparkan dengan mengambil dasar-

dasar dari prosedur pemeriksaan hutang jangka panjang yang digunakan untuk

melakukan pemeriksaan terhadap akun hutang dalam hubungan istimewa adalah

sebagai berikut:

1. Pelajari dan evaluasi internal control atas hutang jangka panjang. Dalam hal

ini biasa digunakan internal control questionnaires (ICQ) atau penjelasan

narative, tidak perlu flow chart.

2. Periksa apakah hutang jangka panjang yang diperoleh sudah disetujui

direksi/dewan komisaris/pemegang saham.

3. Jika ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan

afiliasi, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan

bunga atas pinjaman tersebut.

33

4. Periksa apakah ada bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun yang akan datang, sehingga harus direklasifikasi

sebagai hutang jangka pendek.

5. Jika ada hutang jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata

uang asing, periksa apakah per tanggal neraca sudah dikonversikan kedalam

rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca

dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan/dikreditkan pada rugi laba

tahun berjalan.

6. Lakukan penelaahan analitis (analytical review procedures) terhadap

hutang jangka panjang dan biaya bunganya, untuk melihat kemungkinan

terjadinya kesalahan dalam pencatatan biaya bunga.

7. Buatlah kesimpulan, apakah penyajian hutang jangka panjang di neraca dan

catatan atas laporan keuangan dilakukan sesuai dengan SAK.

Auditor harus menekankan pada pengujian atas transaksi yang material

antarpihak yang memiliki hubungan istimewa yang diketahuinya berkaitan dengan

entitas pelapor. Hubungan tertentu, seperti hubungan anak perusahaan dengan induk

perusahaan, hubungan investor dengan penerima investasi, mungkin terlihat jelas.

Penentuan ada atau tidak adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya

memerlukan penerapan prosedur audit khusus, yang meliputi prosedur-prosedur

berikut:

1. Mengevaluasi prosedur perusahaan untuk pengidentifikasian dan pencatatan

memadai atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa.

2. Meminta keterangan dari pejabat manajemen yang berwenang tentang nama

pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan menanyakan apakah

34

ada transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa selama periode

yang diperiksa.

3. Me-review dokumen yang dilaporkan oleh entitas kepada Bapepam atau

instansi pemerintah yang lain mengenai nama pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimewa, dan bisnis lain yang didalamnya para direktur entitas

yang diperiksa menduduki jabatan direksi atau manajemen.

4. Menentukan nama semua dana pensiun yang dibentuk untuk kesejahteraan

karyawan dan nama para pejabat dan dewan pengawasnya.

5. Me-review daftar pemegang saham perusahaan tertutup untuk

mengidentifikasi pemegang saham utama.

6. Me-review kertas kerja audit tahun lalu untuk mengidentifikasi nama pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa.

7. Meminta keterangan kepada auditor pendahulu, auditor utama atau auditor

entitas yang memiliki hubungan istimewa yang lain, mengenai pemahaman

mereka akan adanya hubungan dan lingkup keterlibatan manajemen dalam

transaksi-transaksi yang material.

8. Me-review transaksi investasi yang material selama periode yang diperiksa

untuk menentukan apakah sifat dan luas investasi selama periode tersebut

menimbulkan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

9. Meminta pendapat hukum dari konsultan hukum independen apabila

diperlukan.

Prosedur-prosedur berikut ditujukan untuk memberikan panduan dalam

mengidentifikasi transaksi yang material yang diketahui merupakan transaksi

antarpihak yang memiliki hubungan istimewa dan dalam mengidentifikasi transaksi

35

material yang mungkin merupakan indikasi adanya hubungan yang sebelumnya

belum ditentukan:

1. Membekali staf audit yang melaksanakan audit dengan nama-nama yang

dikenal sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga staf audit

menjadi waspada terhadap transaksi antarpihak tersebut selama audit.

2. Me-review catatan rapat dewan komisaris dan direksi mengenai informasi

transaksi material yang diotorisasi atau dibahas dalam rapat.

3. Me-review surat kuasa (proxy) dan hal lain yang dilaporkan kepada

Bapepam dan data pembanding lainnya yang dilaporkan kepada instansi

lain untuk mengidentifikasi transaksi material antarpihak yang memiliki

hubungan istimewa.

4. Me-review pernyataan benturan kepentingan (conflict of interest) yang

diperoleh dari manajemen perusahaan

5. Me-review lingkup dan sifat transaksi usaha dengan customers utama,

pemasok, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman utama untuk

memperoleh indikasi hubungan yang belum diungkapkan.

6. Mempertimbangkan apakah transaksi telah terjadi, tetapi belum

memperoleh perlakuan akuntansi, seperti menerima atau memberikan jasa

akuntansi, manajemen atau jasa lain tanpa dipungut biaya, atau pemegang

saham utama menanggung biaya-biaya perusahaan.

7. Me-review catatan akuntansi yang berisi transaksi atau saldo yang besar,

luar biasa atau tidak sering terjadi, hat ini dilakukan terutama dengan

menaruh perhatian khusus pada transaksi yang terjadi pada atau dekat akhir

periode pelaporan.

36

8. Me-review konfirmasi saldo kompensasi perjanjian untuk memperoleh

indikasi bahwa saldo dicatat untuk atau oleh pihak yang memiliki hubungan

istimewa.

9. Me-review faktur tagihan dari kantor penasihat hukum atas jasa yang telah

diterima perusahaan secara teratur atau khusus, untuk memperoleh indikasi

adanya pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi antarpihak

yang memiliki hubungan istimewa.

10. Me-review konfirmasi pinjaman yang diberikan atau yang diterima untuk

memperoleh indikasi adanya penjaminan. Jika terdapat penjaminan,

tentukan sifat dan hubungan, jika ada, antara penjamin dengan entitas

pelapor.

Semua prosedur pemeriksaan audit untuk antarpihak yang memiliki hubungan

istimewa ini dilakukan untuk mengetahui materialitas dari akun hutang dalam

hubungan istimewa yang dikategorikan sebagai hutang jangka panjang sehingga

tidak terjadinya salah saji dan bisa menggetahui kewajaran dari laporan keuangan

perusahaan.

2.3 Audit atas Hutang dalam Hubungan Istimewa PT QWE oleh KAP Bharata,

Arifin, Mumajad, dan Sayuti

2.3.1 Deskripsi PT QWE

PT QWE merupakan perusahaan swasta yang didirikan tahun 2008. PT QWE

yang terletak di provinsi Banten ini telah mendapat pengesahan dari Menteri

Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU-76897.AH.01.01.Tahun 2008.

Perusahaan ini telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari

37

Badan PelayananPenanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang dengan

Nomor TDP 30.06.1.25.06008 tanggal 27 April 2012.

Sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan PT QWE, maksud dan tujuan

Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan. PT QWE

bergerak dalam perindustrian dan pengolahan bahan-bahan dan barang dari bahan

baku, seperti polyprophiline dan pewarna plastik, menjadi plastik dan fibre. PT QWE

juga bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan, meliputi perdagangan impor dan

ekspor, antara pulau/daerah serta lokal dan interinsulain untuk barang-barang hasil

industri kimia (chemical) dan barang-barang dari bahan kimia, industri kimia dan

dasar organik dan biofuel.

PT QWE telah mendapat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Tangerang tentang Ijin Usaha Industri (melalui Tahap Persetujuan

Prinsip) dengan Nomor 530 yang mulai berlaku dari tanggal 5 Juli 2010. PT QWE

merupakan perusahaan perusahaan yang berdomisili di kota Tangerang

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Km 6,2 Kelurahan Jatake, Kecamatan

Jatiuwung.

2.3.2 Pengakuan dan Pencatatan Hutang dalam Hubungan Istimewa PT QWE

PT QWE merupakan perusahan swasta yang bergerak dalam bidang

perindustrian dan perdagangan bahan-bahan dan barang plastik yang memiliki aset

berjumlah 20 jenis akun. Aset tersebut terdiri dari 14 aset lancar dan 6 aset tetap

yang menyokong kehidupan industri dan perdagangan dari PT QWE. Aset lancar

perusahaan terdiri dari kas, bank, piutang usaha, asuransi, persediaan bahan baku,

dan persediaan barang jadi. Sedangkan aset tetap yang dimiliki terdiri dari tanah,

bangunan, kendaraan, instalasi listrik, dan inventaris kantor. Jumlah aset yang

38

dimiliki perusahaan apabila dihitung dengan nilai buku mencapai

Rp92.467.819.388,00.

Tabel 1 Daftar Aset Lancar dan Aset Tetap

Sumber: KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti, Tahun 2014

Akan tetapi, besarnya dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan bukan

ditunjang dengan modal yang besar melainkan dengan besarnya hutang. Hutang yang

menunjang kehidupan perusahaan ini terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka

panjang atau tidak lancar. Hutang-hutang lancar yang terdapat pada PT QWE

antaralain adalah hutang biaya, hutang usaha, hutang pajak, dan hutang lain-lain.

Sedangkan hutang jangka panjang yang menunjang pendanaan PT QWE adalah

hutang leasing, hutang bank, dan hutang dalam hubungan istimewa. Besarnya

jumlah hutang yang dimiliki oleh PT QWE berdampak pada kemampuan perusahaan

untuk membayar pada saat jatuh tempo atau likuiditas. Kemampuan membayar

hutang ini akan menghambat kinerja perusahaan untuk melakukan kegiatan industri

dan perdagangannya.

PT QWEPer 31 Desember 2013

39

Kemampuan membayar hutang PT QWE dapat dianalisa dengan melakukan

beberapa ratio, yaitu current ratio. Current ratio dihitung untuk dapat mengetahui

kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban (hutang) lancar. Hasil

analisa sementara terhadap posisi kekayaan PT QWE per 31 Desember 2013, bila di

analisa dengan current ratio maka sebagai berikut:

current ratio= Aset LancarHutang Lancar

=Rp 64.578 .809 .265,00Rp32.621 .010 .700,00

=1,97669172696725

Hasil analisa sementara menunjukan current ratio-nya sebesar 1,97669172696725

atau 197%. Sehingga dapat diketahui bahwa kemampuan PT QWE untuk membayar

hutang yaitu positif. Akan tetapi, penunjang daripada positifnya current ratio PT

QWE disebabkan adanya hutang dalam hubungan istimewa yaitu hutang kepada

direksi perusahaan/hutang kepada orang lain melalui direksi perusahaan atau hutang

kepada lembaga keuangan lain melalui direksi perusahaan yaitu berjumlah

Rp21.921.869.479,00.

Besarnya jumlah hutang PT QWE disebabkan untuk membeli dan menyewa

aset tetap dan aset lain-lain PT QWE. Hutang usaha, hutang leasing, dan hutang bank

adalah pos-pos hutang yang digunakan PT QWE dalam melakukan pembelian aset

tetap dan aset lain-lain. Selain itu pos-pos hutang tersebut ternyata PT QWE juga

memiliki transaksi penerimaan pinjaman (hutang) untuk PT QWE kepada pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan tanpa beban bunga dan ketentuan

mengenai jadwal jatuh tempo dan cara pengembaliannya kepada kreditur yang

disebut sebagai hutang dalam hubungan istimewa.

Hutang dalam hubungan istimewa yang muncul bisa dikarenakan faktor

kesengajaan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hutang dalam

hubungan istimewa muncul karena sebab-sebab seperti kekurangan dana dari

40

perusahaan, optimististic untuk menghasilkan laba lebih besar, penurunan industri

dengan ditandai kegagalan besar bisnis, atau tuntutan perkara hukum yang

signifikan, terutama perkara hukum antara pemegang saham dengan pihak

manajemen. Transaksi terhadap hutang dalam hubungan istimewa bisa terjadi hanya

kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang memiliki hubungan

istimewa terhadap perusahaan yang tidak dimiliki pihak-pihak yang tidak memiliki

hubungan istimewa.

Hutang dalam hubungan istimewa ini diperlakukan sama seperti modal direksi

oleh PT QWE sebagai sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini tidak dicatat

sebagai modal dalam pos modal dan saham melainkan PT QWE menjadikan sumber

pendanaan ini sebagai hutang jangka panjang. Hutang dalam hubungan istimewa

digunakan PT QWE untuk melakukan pembelian-pembelian aset perusahaan.

Direksi PT QWE memberikan modal ini dalam berupa aset, yaitu aset tetap,

sebagai tambahan investasi kepada PT QWE. Direksi menambahkan modalnya

dengan menjadikan dana yang ditambahkannya kedalam berupa aset tetap seperti

kendaraan dan tanah. Kendaraan dan tanah yang dibeli oleh direksi dijadikan aset PT

QWE tanpa dikenakan beban bunga dan tanpa batasan waktu dan cara

pengembaliannya.

Aset tetap, yang dibeli oleh direksi, dijadikan hutang bagi PT QWE untuk

membantu kebutuhan dana PT QWE dalam waktu jangka panjang. Aset tetap ini

dijadikan penunjang untuk operasi perusahaan karena kemampuan perusahaan untuk

berhutang atau meminjam dana dari bank atau hutang jangka panjang sudah tidak

memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh hutang jangka panjang, seperti hutang bank

dan hutang leasing, lebih besar dari aset tetap yang dimiliki PT QWE. Permasalahan

41

ini jika dihitung dengan ratio perbandingan antara aset tetap dengan hutang jangka

panjang adalah sebagai berikut:

Ratio= Aset TetapHutang Jk Panjang

= Rp 27.024 .206 .084,00Rp 30.488 .520 .800,00

=0.8863731455282672

Hasil dari perhitungan rasio tersebut, dapat diketahui bahwa PT QWE memiliki

tingkat keamanan yang rendah untuk melakukan hutang jangka panjang karena rasio

tersebut menunjukan angka dibawah 1. Bila dibaca menggunakan analisa laporan

keuangan, seharusnya setiap hutang jangka panjang bisa dijamin secara khusus oleh

aset tetap yang dimiliki perusahaan. Namun, pada rasio ini menunjukan bahwa

hutang jangka panjang PT QWE tidak dapat terjamin oleh aset tetap perusahaan

karena memiliki rasio angkanya dibawah 1. Akibat dari rendahnya rasio, PT QWE

akan menjadi sulit untuk memperoleh pinjaman baru dalam jangka pangjang dengan

jaminan aktiva tetap.

Kesulitan PT QWE untuk memperoleh sumber pendanaan berupa hutang telah

dibuktikan dengan rasio utang terhadap ekuitas (total debt to equity ) yang dianalisis

oleh auditor KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti untuk periode tahun

sebelumnya, tahun 2012, sebagai berikut:

Ratio=Total KewajibanTotal Ekuitas

=Rp 37.926 .328 .501,00Rp 4.923 .252 .450,00

=7.703510816513177

Ratio ini menunjukan bahwa pada akhir periode tahun 2012 PT QWE telah

menggunakan seluruh kapasitasnya untuk meminjam dan tidak memiliki jaminan

untuk tambahan. Sehingga PT QWE tidak bisa lagi melakukan hutang bank atau

hutang leasing yang membuat perusahaan mengalami kesulitan memperoleh dana

tambahan untuk mengembangkan usahanya.

42

Kesulitan PT QWE memperoleh pinjaman baru membuat direksi PT QWE

mengambil kebijakan dengan membeli beberapa aset tetap dengan modal direksi PT

QWE. Kebijakan ini diambil karena PT QWE sudah mencapai batas tidak aman

untuk melakukan pinjaman jangka panjang dan ditambah lagi perusahaan melakukan

pembelian atau penyewaan untuk aset tetap yang membutuhkan dana yang cukup

besar. Kebijakan ini dilakukan direksi dengan membeli aset tetap dengan modal

pribadinya, kemudian diberikan kepada perusahaan tanpa ada ketentuan jadwal dan

cara pengembalian. Aset tetap yang telah dibeli oleh direksi PT QWE dijadikan aset

tetap milik PT QWE untuk kegiatan usaha dengan cara hutang kepada pihak-pihak

yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal ini adalah direksi PT QWE.

Adanya transaksi khusus atau istimewa antar direksi, direksi atau orang

terdekat PT QWE ini bertujuan untuk membantu PT QWE yang kesulitan untuk

memperoleh pinjaman baru dalam mengembangkan kegiatan usaha PT QWE.

Tambahan modal yang diberikan permilik kepada perusahaan tidak menambah

modal direksi dalam neraca maupun dalam akta pembentukan modal dan saham PT

QWE. Perubahan melainkan dengan munculnya akun baru berupa hutang jangka

panjang yang disebut sebagai hutang dalam hubungan istimewa.

Transaksi pemberian tambahan modal tanpa ada perubahan pada modal direksi

di neraca, dengan tanpa ketentuan jadwal dan pembayaran memunculkan akun

hutang dalam hubungan istimewa, Diketahui tanggal 9 September 2013 terdapat

penerimaan asset tetap berupa kendaraan dan tanah kepada PT QWE. Asset tetap

yang diterima sebesar Rp21.921.869.479,00. Penerimaan asset tetap diberikan oleh

direksi PT QWE kepada PT QWE dengan tanpa Transaksi dicatat dalam jurnal

penyesuaian sebagai berikut:

43

Aset Tetap 21.921.869.479,00

Hutang dalam Hubungan Istimewa 21.921.869.479,00

(Pemberian aset tetap oleh direksi yang dijadikan hutang jangka panjang)

Transaksi khusus atau istimewa yang dilakukan direksi atau orang terdekat

perusahaan memiliki tujuan untuk membeli aset tetap untuk membantu kegiatan

usaha perusahaan sehingga transaksi ini menambah aset tetap pada saldo debit dan

menambah saldo hutang dalam hubungan istimewa pada saldo kredit. Transaksi ini

menambah jumlah aset dan liabilities/ kewajiban diposisi neraca perusahaan menjadi

lebih besar.

Skala prioritas dari pelunasan atau pembayaran hutang dalam hubungan

istimewa PT QWE adalah setelah semua hutang jangka panjang PT QWE sudah

dapat dilunasi bersama dengan suku bunganya. Hutang dalam hubungan istimewa ini

diprioritaskan paling akhir karena hutang jangka panjang ini tidak dikenakan bunga

dan jadwal serta cara pembayarannya tidak ditentukan. Apabila PT QWE sudah

mampu melunasi semua hutang jangka panjangnya, selain hutang dalam hubungan

istimewa, maka PT QWE berkewajiban untuk membayar hutang dalam hubungan

istimewa sesuai yang diberikan direksi PT QWE. Transaksi hutang dalam hubungan

istimewa ketika dibayarkan oleh PT QWE kepada direksi sebesar

Rp21.921.869.479,00 maka akan muncul dalam jurnal sebagai berikut:

Hutang dalam Hubungan Istimewa 21.921.869.479,00

Kas/Bank 21.921.869.479,00

(Pembayaran hutang dalam hubungan istimewa dengan akun kas atau bank)

PT QWE melakukan pembayaran untuk hutang dalam hubungan istimewa kepada

direksi PT QWE dengan kas atau bank yang dimiliki PT QWE setelah melakukan

44

pembayaran kepada hutang jangka panjang lainnya, seperti hutang leasing dan

hutang bank. Transaksi khusus ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang

memiliki hubungan istimewa dengan PT QWE, yaitu direksi perusahaan, yang tidak

bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti

yang tetah dipaparkan penulis didalam bab 2.2 tentang landasan teori dan konsep.

2.3.3 Pelaksanaan Audit atas Hutang dalam Hubungan Istimewa PT QWE

Pelaksanaan audit kepada PT QWE yang dilakukan auditor KAP Bharata,

Arifin, Mumajad, dan Sayuti selama proses adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat penawaran yang telah disetujui oleh pimpinan atau rekan

KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti setelah mendapatkan hasil

negosiasi yang telah terjadi sebelumnya dengan PT QWE. Pada proses ini

adalah pihak KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti dengan PT QWE

menentukan kesepakatan-kesepakatan sebelum jasa audit dilaksanakan.

Kesepakatan yang dimaksud contohnya seperti fee atas jasa audit dan

jangka waktu penyelesaian jasa audit kepada PT QWE.

2. Membentuk tim audit yang terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota

tim. KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti membentuk tim dengan

jumlah antara 3-5 orang per tim untuk melakukan suatu jasa audit,

tergantung dari jenis jasa audit yang dilakukan.

3. Meminta data-data yang dibutuhkan untuk melakukan audit dengan

memberikan surat permintaan data yang dikirim melalui email dan fax. Hal

ini dilakukan untuk mempermudah proses penerimaan data serta dapat

memberikan PT QWE waktu untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan.

Data yang diberikan oleh PT QWE harus relevan dan rinci sesuai yang

45

dibutuhkan. Data-data yang dibutuhkan untuk dapat melakukan audit atas

hutang dalam hubungan istimewa antara lain seperti laporan posisi

keuangan PT QWE per 31 Desember 2013, laporan laba rugi kompherensif

2013, laporan perubahan ekuitas 2013, neraca saldo (trial balance), buku

besar (general ledger), daftar aktiva tetap, dan dokumen-dokumen

pendukung lain untuk hutang dalam hubungan istimewa.

4. Mengkaji risalah rapat pemegang saham dan hukum yang terkait lainnya

catatan keterangan seperti register kepentingan direktur dengan cara

meminta hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan melakukan

analisa pengaruh dari hasil keputusan RUPS. Auditor harus mengkaji

terlebih dulu untuk mendapat gambaran dan referensi dari yang telah

ditetapkan oleh PT QWE. Tujuan untuk mempermudah saat melakukan

pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang yang memiliki hubungan istimewa.

5. Mengetahui afiliasi direksi dan pejabat dengan entitas lain dengan cara

meminta permanent file seperti foto kopi akta notaris dan setiap perjanjian

dengan entitas lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pihak-

pihak yang memilki hubungan istimewa dengan PT QWE selain direksi dan

orang terdekat PT QWE sehingga dapat mengantisipasi bila ada transaksi

hutang dalam hubungan istimewa yang terjadi.

6. Mengetahui kebijakan yang berlaku dan pengaturan tanggung jawab dalam

entitas untuk identifikasi, mencatat, meringkas, dan mengungkapkan

transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, terutama yang

memiliki transaksi hutang dalam hubungan istimewa. Proses dapat

46

dilakukan dengan meminta data mengenai kebijakan perusahaan dan

wawancara kepada pihak manajemen PT QWE khususnya bagian akuntansi.

7. Memberikan management letter sebagai tindakan tambahan dari KAP

Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti untuk pihak manajemen PT QWE

yang dibuat oleh tim audit berisikan catatan dan keterangan untuk pihak

yang memiliki hubungan istimewa dan pihak manajemen PT QWE. Pihak

yang memiliki hubungan istimewa terhadap PT QWE dan manajemen

manajemen PT QWE harus bisa menjelaskan keberadaan dari hutang dalam

hubungan istimewa kepada tim audit. Bila memang perlu tim audit akan

melakukan pembahasan langsung dengan pihak yang memiliki hubungan

istimewa, dalam hal ini adalah direksi PT QWE.

2.3.4 Temuan Audit atas Akun Hutang dalam Hubungan Istimewa PT QWE

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan auditor KAP Bharata, Arifin,

Mumajad, dan Sayuti mendapat temuan transaksi kepada pihak yang memiliki

hubungan istimewa berupa hutang dalam hubungan istimewa. Hasil temuan audit

tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penghitungan dan pemeriksaan kembali terhadap daftar

hutang lancar dan hutang jangka panjang yang dicocokan dengan neraca

saldo dan buku besar PT QWE terdapat perbedaan jumlah hutang.

Perbedaan ini terjadi pada saldo hutang bank pada neraca saldo PT QWE

lebih besar di bandingkan buku besar hutang bank. Sehingga KAP Bharata,

Arifin, Mumajad, dan Sayuti melakukan konfirmasi kepada PT QWE

mengenai penemuan ini melalui fax. Tim menduga ada transaksi hutang

bank yang belum tercatat didalam buku besar hutang bank.

47

2. PT QWE memberikan penjelasan dari konfirmasi menggunakan fax kepada

KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti. Penjelasan yang diberikan oleh

PT QWE dapat diketahui bahwa perbedaan jumlah hutang bank disebabkan

karena terdapat pembelian aset tetap oleh PT QWE yang telah salah catat di

bagian akuntansi sebagai transaksi hutang bank padahal tidak terdapat bukti

hutang bank, hutang bank, maupun hutang lain-lain atas transaksi

pembelian aset tetap tersebut.

3. Tim audit melakukan konfirmasi via telepon kepada pihak manajemen PT

QWE mengenai tidak adanya bukti dari transaksi pembelian aset tetap yang

dimiliki perusahaan. Pihak manajemen menjelaskan bahwa pembelian aset

tetap tersebut dilakukan atas kebijakan direksi. Direksi melakukan

pembelian dengan modal direksi yang kemudian diberikan kepada PT QWE

berupa aset tetap, dalam hal ini kendaraan dan tanah.

4. Setelah mengetahui penjelasan yang diberikan oleh pihak manajemen PT

QWE, tim audit menyimpulkan bahwa telah terjadi transaksi oleh pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal ini direksi PT QWE,

terhadap PT QWE berupa pemberian aset tetap sehingga memunculkan

hutang dalam hubungan istimewa dalam neraca saldo PT QWE dengan nilai

buku Rp21.921.869.474,00. Kesimpulan tersebut memunculkan koreksi

pada laporan posisi keuangan sehingga didapat hasil yang balance sesuai

bukti-bukti audit yang ada. Tim audit kemudian mengatur jadwal dengan

pihak manajemen dan bagian akuntansi PT QWE untuk melakukan

wawancara mengenai transaksi hutang dalam hubungan istimewa PT QWE.

48

5. Hasil pertemuan dengan pihak manajemen PT QWE, tim audit mengetahui

bahwa transaksi pembelian aset tetap yang dilakukan oleh direksi PT QWE,

yang menimbulkan hutang dalam hubungan istimewa, tidak diketahui oleh

pihak manajemen dan bagian akuntansi PT QWE. Ketidaktahuan transaksi

ini dikarenakan komunikasi yang kurang lancar dan baik antara direksi dan

pihak manajemen serta bagian akuntansi dalam melakukan kegiatan

pencatatan akuntansi. Keadaan ini membuat tim audit harus melakukan

pertemuan langsung dengan direksi.

6. Dalam pertemuan berikutnya yang dihadiri oleh direksi PT QWE, diketahui

bahwa direksi telah memberikan aset tetap berupa mobil dan tanah dengan

modalnya yang dihitung dengan nilai buku Rp21.898.384.005,00 dan aset

lain-lain dengan nilai buku Rp23.485.474,00. Transaksi pembelian aset

tetap dan aset lain-lain dilakukan direksi menggunakan dana pribadi

dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berhutang sudah tidak aman

sehingga tidak bisa lagi melakukan pendanaan bersumber dari hutang

jangka panjang, seperti hutang leasing dan hutang bank, untuk

mengembangkan PT QWE.

7. Alasan lain kenapa direksi memilih untuk menjadikan transaksi pembelian

aset tetap PT QWE menjadi hutang jangka panjang dibandingkan sebagai

penambahaan modal berupa saham perusahaan adalah agar tidak perlunya

membalik nama atas aset tetap yang diberikan yang memakan biaya dan

proses yang lumayan lama. Selain itu akan mempermudah proses

penjualannya apabila suatu ketika aset tersebut ingin dijual oleh direksi dan

49

direksi ingin menjadikannya penambahan modal berupa saham atau aset

berupa kas dan setara kas.

2.3.5 Pelaporan Hasil Audit atas Hutang dalam Hubungan Istimewa PT QWE

Pelaporan hasil audit hutang dalam hubungan istimewa disajikan dalam kertas

kerja pemeriksaan (Working Paper). Working paper terdiri dari Top Schedule

(Working Paper Balance Sheet dan Working Paper Profit and Loss), Supporting

Schedule, Adjustment/Reclassification (Adj/Rcl). Working Paper Balance Sheet

merupakan kertas kerja yang berisi akun-akun pada laporan posisi keuangan

perusahaan yang diantaranya terdapat akun hutang leasing, hutang bank, dan hutang

dalam hubungan istimewa. Working Paper Profit and Loss berisikan akun-akun yang

terdapat pada laporan laba rugi perusahaan. Supporting Schedule merupakan

dokumen pendukung yang berisikan tentang daftar hutang jangka panjang

perusahaan yang juga akan mendukung Top Schedule. Sedangkan

Adjustment/Reclassification (Adj/Rcl) merupakan jurnal penyesuaian yang ada pada

saat proses audit sedang dilakukan. Berikut contoh penulisan akun hutang dalam

hubungan istimewa pada Working Paper Balance Sheet pada tabel 2.5, tabel 2.6, dan

tabel 2.7 sebagai berikut:

50

Sum

ber:

KA

P B

hara

ta, A

rifi

n, M

umaj

ad, d

an S

ayut

i, ta

hun

2014

Tab

el 2

KK

P H

utan

g B

ank

PT

QW

E

51

Tab

el 3

KK

P H

utan

g da

lam

Hub

unga

n Is

tim

ewa

PT

QW

E

Sum

ber:

KA

P B

hara

ta, A

rifi

n, M

umaj

ad, d

an S

ayut

i, ta

hun

2014

52

Tab

el 4

WB

S P

T Q

WE

201

3

Sum

ber:

KA

P B

hara

ta, A

rifi

n, M

umaj

ad, d

an S

ayut

i, ta

hun

2014

53

Penyusunan Working Paper Balance Sheet (WBS) pada tahap awal penyusunan

adalah dengan memasukan saldo akun aset tetap dan hutang bank pada laporan posisi

keuangan tahun 2012 sebagai saldo awal dan saldo akun yang belum di audit pada

tahun 2013. Kemudian memasukan jurnal koreksi yang ada. Terdapat jurnal koreksi

pada penyesuaian akun hutang bank dikarenakan tidak ada bukti transaksi terhadap

pencatatan untuk penambahan transaksi hutang bank PT QWE. Setelah melakukan

konfirmasi kepada bagian akuntansi PT QWE ternyata diketahui terdapat pembelian

aset tetap dan aset lain-lain yang dilakukan direksi dengan modal milik direksi.

Diketahui aset tetap dan aset lain-lain yang dibeli oleh direksi dan diberikan kepada

perusahan dilakukan dengan cara hutang. Hutang ini dilakukan tanpa ada ketentuan

dan jadwal pengembalian/pelunasan hutang dan hanya bisa dilakukan oleh pihak-

pihak yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal ini adalah direksi. Sehingga hasil

konfirmasi dari bagian akuntansi PT QWE dan penjelasan dari hasil wawancara

dengan direksi memunculkan saldo debit terhadap akun hutang bank sehingga

mengurangi saldo asli hutang bank yang ada sebesar Rp21.921.869.479,00. Berikut

jurnal penyesuaian:

Hutang Bank Resona Perdania 21.921.869.479,00

Hutang dalam Hubungan Istimewa 21.921.869.479,00

Setelah dilakukan jurnal penyesuaian terhadap hutang bank dan hutang dalam

hubungan istimewa maka pada akhir masa audit partner memberikan opini terhadap

laporan keuangan PT QWE tahun 2013 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian

(unqualified opinion) karena salah saji yang material dalam laporan keuangan

khususnya hutang dalam hubungan istimewa.